UNIVERSITAS INDONESIA

UNI VERSI TAS I NDONESI A TI NJAUAN HUKUM TERHADAP M EKANI SM E PENCATATAN KEM BALI (RELI STI NG) SAHAM DI BURSA EFEK I NDONESI A STUDI PADA: PT JASA ANGKASA SEM ESTA Tbk, PT BUKAKA TEKNI K UTAM A Tbk, DAN PT APEXI NDO PRATAM A DUTA Tbk

TESI S

M AULI DYA NURHARLI M A SI REGAR 1106031495

FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA I LM U HUKUM JAKARTA JANUARI 2013

Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

UNI VERSI TAS I NDONESI A TI NJAUAN HUKUM TERHADAP M EKANI SM E PENCATATAN KEM BALI (RELI STI NG) SAHAM DI BURSA EFEK I NDONESI A STUDI PADA: PT JASA ANGKASA SEM ESTA Tbk, PT BUKAKA TEKNI K UTAM A Tbk, DAN PT APEXI NDO PRATAM A DUTA Tbk

TESI S Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

M AULI DYA NURHARLI M A SI REGAR 1106031495

FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA I LM U HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOM I JAKARTA JANUARI 2013




KATA PENGANTAR Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan-perusahaan tercatat yang sudah dihapuskan pencatatan sahamnya di Bursa untuk melakukan pencatatan kembali (relisting) sahamnya di Bursa. Dari perusahaan-perusahaan yang dihapuskan pencatatan sahamnya, penelitian ini melakukan obyek penelitian pada tiga perusahaan antara lain: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (³37 -$66´), PT Bukaka Teknik Utama Tbk (³37 %8..´), PT Apexindo Pratama Duta Tbk (³37 $SH[LQGR´). Alasan dipilihnya ketiga perusahaan ini karena ketiga perusahaan ini telah melakukan delisting pada waktu yang bersamaan yakni pada tahun 2009 dan dalam waktu yang singkat ketiga perusahaan tersebut hendak melakukan relisting di Bursa. Melihat pada status dari ketiga perusahaan tersebut membuat pilihan mekanisme untuk melakukan relisting berbeda-beda dimana mekanisme untuk melakukan relisting tidak diatur dalam Peraturan BEJ No. I-I sehingga menimbulkan ketidakjelasan, ketidakseragaman dan kepastian hukum yang terjadi di kalangan pelaku usaha khususnya Emiten yang hendak melakukan relisting. Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai mekanisme hukum yang paling tepat dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan relisting dikaitkan dengan pertimbangan hukum masingmasing perusahaan dan untuk melihat juga akibat yang timbul apabila dilakukan relisting terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaan-perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap pemegang sahamnya. Penulis berharap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini sehingga lebih bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Dalam hal ini Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan waktu dan dana maka penelitian ini jauh dari rasa memuaskan. Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

iv Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

1.

Orang tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun material serta doa yang tiada henti-hentinya selama masa persiapan tesis hingga menempuh sidang tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat pada waktunya.

2.

Bapak Arman Nefi S.H.M.M, sebagai pembimbing tesis penulis yang selalu membantu dan membimbing penulis serta selalu memberikan saran, kritik dan masukan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat pada waktunya.

3.

Ibu Dr. Tri Hayati S.H., M.H dan Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H, selaku penguji untuk saran, kritik, dan waktunya untuk menguji tesis penulis.

4.

Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. Nurul Tri Hayati S.H., M.H dan Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si sebagai jajaran Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5.

Para dosen pengajar yang mengajar penulis semasa perkuliahan dan para staf biro pendidikan lainnya, staf di perpustakaan, Pak Watijan, Pak Ari, Alm. Pak Udin dan seluruh staf lainnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua ilmu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6.

Keluarga Penulis sekalian, yakni Keluarga Bapak-Ibu Yusuf Siregar, keluarga Bapak-Ibu Rapotan Siregar dan keluarga Bapak-Ibu Arjunadi Karnajaya serta seluruh keluarga besar lainnya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan moril dan semangat yang tak hentihentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.

7.

Saudara-saudara Sepupu Penulis yakni Nurvita K Siregar, Vika Nurina, Vano Siregar, Niti Agung Firmansyah, Dhea Gita Ardhana, Dwinanda Gita Safitri dan para saudara-saudara sepupu lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moril, semangat, masukan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesisnya dengan baik.

v Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

8.

Para narasumber baik yang bersedia dicantumkan namanya atau tidak bersedia dicantumkan namanya, terima kasih banyak atas diskusi, informasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

9.

Sahabat terdekat penulis Tifanny Natalia Hakim, Lulu Latifa, Puri Paskatya Yap, Mutiara Suseno, Tesalonika Barus, Irene Elfrida, Sheila Ramadhani Alam, Anggia Kandhi, Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso, Yahdi Salampessy, Ammar Gill, Fahrurozi Muhammad, Omar Syarief Smith atas dukungan moril, semangat, saran, kritik dan persahabatan yang selama ini diberikan kepada penulis.

10. Sahabat penulis lainnya Winda Limengka, Nova Pudjianti, Michael Brata, dan seluruh teman-teman Batch 8 di Lubis Ganie Surowidjojo Lawfirm, terima kasih atas dukungan, semangat, persahabatan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. 11. Seluruh teman-teman MHUI Kelas Ekonomi Reguler angkatan 2011, Adi Sulistyo, Didy Supriadi, Fara Nita, Pirhot Nababan dan teman-teman lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangat, dukungan dan pertemanan yang sudah tercipta selama ini dan senantiasa akan ada. 12. Semua pihak lainnya yang telah membantu dan mendukung penulis selama penulisan tesis, sidang yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Jakarta, 21 Januari 2013

Penulis

vi Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013


ABSTRAK Nama

: Maulidya Nurharlima Siregar

Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi (Magister Reguler) Judul

: Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa Efek Indonesia Studi Pada: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk.

Penulisan ini membahas mengenai mekanisme pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari perusahaan untuk melakukan relisting. Mekanisme pencatatan kembali saham di Bursa ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BEJ No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Berkaitan dengan mekanisme pencatatan kembali saham ini harus dikaitkan dengan alasan perusahaan dihapus pencatatan sahamnya di Bursa. Sebagai konsekuensi dari pencatatan kembali saham di Bursa tentunya memberikan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaanperusahaan yang melakukan relisting. Penulisan tesis ini menekankan studi pada tiga perusahaan yakni: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan alasan bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah delisting sejak tahun 2009 dengan alasan yang berbeda sehingga mengakibatkan dipilihnya mekanisme relisting yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) atas tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting. Pendekatan perbandingan ini juga membandingkan proses dan mekanisme delisting dan relisting di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai suatu landasan teori.

Kata Kunci: Relisting; delisting, pencatatan saham kembali, akibat hukum pemegang saham minoritas.

viii Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

ABSTRACT Name

: Maulidya Nurharlima Siregar

Study Program

: Business Law (Master Degree)

Title

: Legal Review on Relisting Share Mechanism in Indonesia Stock Exchange Study on: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk.

This thesis concerns on the mechanism of relisting share in Indonesia Stock Exchange related to legal consideration for the company to relist. The mechanism of relisting is not stipulated on BEJ Regulation No. I-I regarding Delisting and Relisting Share in Indonesia Stock Exchange. Pursuant to the mechanism of relisting, it must also be considered with the causes why a company was delisted. As a consequence of relisting share in Indonesia Stock Exchange, it can be stated that it will give legal effect on minority shareholder protection. Research of this thesis will be studied on three companies, such as: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk, due to the similarity RIFRPSDQ\¶VVWDWXVDQGWKHWLPHZKHQWKHVHFRPSDQLHV were delisted on 2009. It can be said that with different causes creates different mechanism to relist their shares so that creates legal uncertainty among the investors. Because of that legal uncertainty it is also explained about which one of the mechanism is correct to be done. This thesis used doctrinal research with comparative approach on legal consideration that is taken by these three companies and on different mechanism to relist their share and the comparison on delisting and relisting process between Indonesia and United States Keywords: Relisting, delisting, minority shareholder protection.

ix Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

DAFTAR I SI HALAMAN JUDUL............................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN................................................................................... iii KATA PENGANTAR........................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS............................................................. vii ABSTRAK........................................................................................................... viii DAFTAR ISI........................................................................................................... x BAB 1

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6. 1.7

BAB 2

TI NJAUAN HUKUM TENTANG DELI STI NG DAN RELI STI NG TERHADAP PERTI M BANGAN HUKUM PELAKSANAAN RELI STI NG PT JASS, PT BUKK, DAN PT APEXI NDO 2.1 2.2

2.3 2.4

2.5

Latar Belakang................................................................................ 1 Rumusan Masalah........................................................................... 7 Tujuan Penelitian............................................................................ 7 Kerangka Teori............................................................................... 8 Definisi Operasional..................................................................... 11 Metode Penelitian......................................................................... 13 Sistematika Penulisan................................................................... 16

Jenis Pasar Modal di Indonesia..................................................... 20 2.1.1 Pasar Perdana.................................................................... 20 2.1.2 Pasar Sekunder atau Pasar Reguler................................... 21 Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia.................................. 23 2.2.1 Syarat Jumlah Pemegang Saham...................................... 24 2.2.2 Syarat Jumlah Saham........................................................ 25 2.2.3 Syarat Jumlah Aktiva........................................................ 25 2.2.4 Prosedur Pencatatan Saham dari Emiten.......................... 26 2.2.5 Prosedur Pencatatan Saham dari Perusahaan Publik........ 29 Pengertian Delisting...................................................................... 31 Persyaratan Delisting.................................................................... 33 2.4.1 Persyaratan Voluntary Delisting di Indonesia................... 33 2.4.2 Persyaratan Voluntary Delisting di Amerika.................... 34 2.4.3 Persyaratan Involuntary Delisting di Indonesia................ 35 2.4.4 Persyaratan Involuntary Delisting di Amerika.................. 36 Prosedur Delisting......................................................................... 36 2.5.1 Prosedur Voluntary Delisting di Indonesia....................... 37 2.5.1.1 Pembeian Saham Melalui Proses Tender Offer di Indonesia............................................................... 38

x Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

2.5.2

2.6 2.7

2.8 2.9 2.10

BAB 3

M EKANI SM E RELI STI NG SAHAM DI BURSA EFEK I NDONESI A STUDI PADA: PT JASS, PT BUKK, DAN PT APEXI NDO 3.1

3.2 3.3

Prosedur Voluntary Delisting di Amerika........................ 42 2.5.2.1 Pembelian Saham Melalui Proses Tender Offer di Amerika................................................................. 43 2.5.2.1.1 Disclosure.............................................. 44 2.5.2.1.2 Substantive Restrictions on Tender Offer...................................................... 46 2.5.2.1.3 Fraud Prohibition................................... 47 2.5.2.1.4 Special Bids............................................. 47 2.5.3 Prosedur Involuntary Delisting di Indonesia.................... 48 2.5.4 Prosedur Involuntary Delisting di Amerika...................... 48 Pengertian Relisting...................................................................... 49 Persyaratan Relisting di Indonesia................................................ 50 2.7.1 Persyaratan Umum Relisting............................................. 50 2.7.2 Persyaratan Relisting di Papan Utama.............................. 52 2.7.3 Persyaratan Relisting di Papan Pengembangan................ 53 Prosedur Relisting di Indonesia..................................................... 53 Prosedur Relisting di Amerika...................................................... 56 Pertimbangan Hukum PT JASS, PT BUKK, PT Apexindo Dalam Melakukan Relisting..................................................................... 57 2.10.1 Pertimbangan Hukum PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (³37-$66´)..................................................................... 57 2.10.2 Pertimbangan Hukum PT Bukaka Teknik Utama Tbk (³37%8..´).................................................................. 59 2.10.3 Pertimbangan Hukum PT Apexindo Pratama Duta Tbk (³37$SH[LQGR´)............................................................. 61

Pihak-pihak Terkait Dalam Pasar Modal...................................... 66 3.1.1 Lembaga yang Bergerak di Pasar Modal.......................... 66 3.1.1.1 %DSHSDP««««««««««««««« 3.1.1.2 %XUVD(IHN,QGRQHVLD««««««««««« 3.1.1.3 3HUXVDKDDQ(IHN««««««««««««« 3.1.1.4 Lembaga Kliring dan Penjaminan (³.3(,´ « 3.1.1.5 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (³.6(,´ ««««««««««««««« 3.1.2 /HPEDJD3HQXQMDQJ'DODP3DVDU0RGDO«««««« 3.1.2.1 Biro Administrasi Efek (³%$(´ «««««« 3.1.2.2 .XVWRGLDQ««««««««««««««« 3.1.2.3 :DOL$PDQDW«««««««««««««« 3.1.2.4 3HQDVLKDW,QYHVWDVL«««««««««««« 3.1.2.5 Pemeringkat Efek (Rating Company «««« 3.1.3 3URIHVL3HQXQMDQJ««««««««««««««« 3HUXVDKDDQ3XEOLNGDQ(PLWHQ««««««««««««« 6DKDP6HEDJDL(IHNGL3DVDU0RGDO«««««««««««

xi Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

3.4

3.5 3.6

3.7

3.8

BAB 4

AKI BAT HUKUM RELI STI NG TERHADAP PERLI NDUNGAN HAK PEM EGANG SAHAM M I NORI TAS (MI NORI TY SHAREHOLDERS) PADA PT JASS, PT BUKK, DAN PT APEXI NDO 4.1 4.2 4.3 4.4. 4.5

4.6.

Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering ««««« 3.4.1 Tahapan PenawaraQ8PXP3HUGDQD«««««««« 3.4.1.1 Tahap Pra-(PLVL««««««««««««« 3.4.1.1.1 Tahap Pra-Emisi Internal Perusahaan... 80 3.4.1.1.2 Tahap Pra-(PLVLGL%DSHSDP««««81 3.4.1.2 7DKDS(PLVL«««««««««««««« 3.4.1.2.1 Tahap Emisi dL3DVDU3HUGDQD«««« 7DKDS(PLVLGL3DVDU6HNXQGHU««« 3.4.1.3 TDKDS6HVXGDK(PLVL««««««««««« Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue ««««« Mekanisme Relisting Saham PT JASS di Bursa Efek ,QGRQHVLD««««««««««««««««««««« 3.6.1 Secondary Public Offering«««««««««««« 3.6.2 Mekanisme Right Issue 6DKDP37-$66«««««« 3.6.3 Prosedur Relisting 6DKDP37-$66«««««««« Mekanisme Relisting Saham PT BUKK di Bursa Efek ,QGRQHVLD««««««««««««««««««««« 3.7.1 Mekanisme Right Issue 6DKDP37%8..««««« 3.7.2 Prosedur Relisting 6DKDP37%8..««««««« Mekanisme Relsiting Saham PT Apexindo di Bursa Efek ,QGRQHVLD««««««««««««««««««««« 3.8.1 Mekanisme Right Issue 6DKDP37$SH[LQGR«««« 3.8.2 Prosedur Relisting 6DKDP37$SH[LQGR««««««

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Dalam UU/40/2007... 107 Karakter Pemegang Saham Dalam Perusahaan Terbuka............ 110 Teori Stakeholding (Stakeholding Theory)................................. 114 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Amerika....................................................................................... 116 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Indonesia..................................................................................... 120 4.5.1 Hak Perorangan............................................................... 120 4.5.1.1 Fiduciary Duty.................................................... 121 4.5.1.2 Business Judgement Rule.................................... 123 4.5.2 Pre-emptive Right........................................................... 124 4.5.3 Hak Derivatif................................................................... 125 4.5.4 Hak Pemeriksaan............................................................. 125 Akibat Hukum Relisting Terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas (Minority Shareholders) Pada PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo............................ 126 4.6.1 Hak Pemegang Saham Minoritas Untuk

xii Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

Memperdagangkan Sahamnya di Bursa dan Membeli Saham Baru..................................................................... 127 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.6.7 4.6.8 4.6.9 4.6.10 BAB 5

Hak Suara Pemegang Saham Minoritas (Minority Shareholder Voting Rights)............................ 127 Hak Untuk Mendapatkan Dividen.................................. 130 Hak Derivatif................................................................... 130 Pre-emptive Right............................................................ 131 Monitoring and Supervising Rights................................ 131 Equal Participation on Tender Offer.............................. 132 Hak Untuk Mendapat Keterbukaan Informasi yang Harus Diumumkan Kepada Publik.................................. 133 Hak Persetujuan Pemegang Saham Minoritas Untuk Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.... 134 Hak Persetujuan Pemegang Saham Minoritas Mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha........ 135

PENUTUP 5.1 5.2

Kesimpulan................................................................................. 138 Saran............................................................................................139

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 141

xiii Tinjauan hukum..., Maulidya Nurharlima Siregar, FH UI, 2013

1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kekuatan perekonomian suatu negara dapat diukur melalui berbagai macam cara antara lain dengan melihat ketersediaan sumber daya alam (natural resources) dan sumber daya manusia (human resources), lembaga-lembaga ekonomi (economic institutions), kapasitas produksi (productive capacity) dan tingginya tingkat investasi. 1 Investasi dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu investasi keuangan (financial investment), investasi komoditas (commodity investment), dan investasi pada sektor riil. 2 Investasi komoditas merupakan investasi yang dilakukan dengan menggunakan barang komoditas yang dapat digantikan dengan komoditas lain dengan tipe yang sama atau disebut juga dengan perdagangan berjangka (future trading). Investasi riil atau sering disebut juga investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan pada sektor usaha tertentu, pembukaan perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Investasi keuangan dibagi menjadi menjadi dua yakni investasi pada pasar uang dan investasi pada pasar modal. Investasi pada pasar uang adalah investasi yang obyek investasinya berupa uang, biasanya dalam bentuk valuta asing dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh industri perbankan, seperti sertifikat deposito, commercial paper, SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan lain sebagainya. 3 Sementara investasi pada pasar modal merupakan investasi keuangan yang juga bisa berupa surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti saham, obligasi, waran, opsi, dan surat 1

Herbert E. Dougall dan Jack E. Gaumnitz, Capital Markets and Institutions, Ed. 5, (New Jersey: Prentice-Hall, Engelewood Cliffs, 07632), hlm. 1. ³7KH HFRQRPLF VWUHQJWK RI D nation may be measured in many ways. In part, it may be measured by the value of its accumulated wealth and by the rate at which this wealth grows through the savings and investment process. Or it may be measured in terms of its human and natural resources, its economic institutions, and its productive capacity.³

2

Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan Dasar, (Jaakrta: PT Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), hlm. 2.

3

Ibid.

UNIVERSITAS INDONESIA


2

berharga lainnya. 4 Melihat klasifikasi investasi keuangan yang dapat dilakukan dalam pasar uang dan pasar modal, dapat dilihat perbedaan diantara keduanya yakni terhadap obyek yang menjadi instrumen untuk diinvestasikan dan lembaga keuangan yang mengeluarkan. Perkembangan pasar modal di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1912 dan masih beroperasi hingga terjadinya perang dunia ke-2. Pada saat itu, Indonesia memiliki tiga Bursa Efek antara lain: Bursa Efek Jakarta yang telah dibuka pada tahun 1912, Bursa Efek Surabaya dan Semarang yang diperkenalkan pada tahun 1924. 5 Pada tahun 1976 Presiden dalam Keputusan Presiden mendirikan Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan ³%DSHSDP´) atau The Capital Market Supervisory Agency dibawah kepemimpinan Menteri Keuangan. Pada tahun 1987±1995, pemerintah melakukan perombakan peraturan yang sekiranya dapat menghambat investor melakukan investasi di pasar modal untuk disesuaikan terhadap perkembangan praktek pasar modal salah satunya dengan mengeluarkan izin kepada pihak asing untuk ikut serta melakukan perdagangan efek (trading) pada pasar modal Indonesia.6 Dalam periode deregulasi ini juga dijelaskan bahwa pihak penyelenggara Bursa yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Bapepam, kini Bapepam bertindak sebagai badan pembentuk peraturan (regulator) dan masuknya lemabaga-lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut ³.6(,´), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disebut ³.3(,´), Reksa Dana, dan Manajer Investasi. Jika selama tahun 1984-1988 tidak ada satu pun perusahaan yang go public, pada tahun 1989 sejak deregulasi dilancarkan pasar modal Indonesia benar-benar booming dimana terdapat 37 perusahaan yang go public dan sahamnya tercatat di BEJ (listed).7 4

Ibid.

5

Margaret M. Price, Emerging Stock Markets A complete Investment Guide to New Markets Around The World, (Singapore: Mc-Graw-Hill Book Co, 1994), hlm. 265.

6

Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal Indonesia.



3

Periode deregulasi ini memberikan banyak perubahan-perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia. Perkembangan periode terakhir dari pasar modal Indonesia (tahun 1995-sekarang) ditandai dengan lahirnya Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 (selanjutnya disebut dengan ³88´). UU/8/1995 memberi kewenangan yang cukup besar dan luas kepada Bapepam selaku Self Regulation Organization (SRO) yang menjadikan Bapepam mudah untuk bergerak dan menegakkan hukum sehingga menjamin kepastian hukum. Disatu sisi pasar modal Indonesia memang mengalami kemajuan yang signifikan sejak periode deregulasi namun perlu dilihat sisi lainnya dimana pasar modal Indonesia belumlah mendapatkan kepercayaan dari publik internasional sebagai pasar modal yang aman bagi para investor. Pada tahun 1997, Indonesia menuai akibat yang sangat dahsyat dari moral hazard pelaku ekonomi, yaitu krisis moneter yang menghancurkan perekonomian makro Indonesia. Akibat dari krisis ekonomi ini sampai ke pasar modal Indonesia dimana beberapa perusahaan harus dikenakan tindakan delisting oleh otoritas pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (selanjutnya disebut dengan ³,+6*´) anjlok, mata uang rupiah mengalami depresiasi secara tajam terhadap US Dollar.8 Delisting yang dialami pada tahun 1997-1998 akibat krisis moneter merupakan delisting yang terjadi karena pengaruh paksaan dari kondisi perekonomian yang membuat perusahaanperusahaan listed tersebut untuk melakukan penghapusan pencatatan dari Bursa. Namun adapun fakta bahwa sejak tahun 2002, terdapat 63 perusahaan yang mengalami delisting, dimana 17 perusahaan diantaranya melakukan delisting secara sukarela. 9 Melihat fakta yang terjadi pada tahun 1997, 2002-2006, perusahaan-perusahaan yang sahamnya listed di Bursa mengalami delisting secara paksa (involuntary delisting) oleh BEI dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan delisting secara sukarela (voluntary delisting).10 7

M. Irsan Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

8

Ibid., hlm. 74.

9

Indra Safitri, Transparansi Independensi Pengawasan Kejahatan Pasar Modal, (Jakarta: Global Book & Publication Book Division, 1998), hlm. 6.

10

Ibid.



4

Proses delisting tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu perusahaan, khususnya status perusahaan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk perusahaan dapat terdiri dari Perusahaan Tertutup (private company), Perusahaan Publik (public company), dan Perusahaan Terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa (public-listed company). Tentunya bentuk perusahaan yang memungkinkan terbentuk ketika perusahaan tersebut telah mengalami delisting adalah Perusahaan Tertutup dan Perusahaan Publik. Setiap bentuk perusahaan tentu memiliki keuntungan dan kerugian yang tidak dapat dipungkiri. Apabila perusahaan lebih banyak mengalami kerugian daripada keuntungan maka perusahaan tersebut akan melakukan perubahan bentuk perusahaan, salah satunya dengan melakukan upaya pencatatan kembali. Upaya pencatatan kembali inilah yang disebut juga dengan relisting. Baik pengaturan mengenai delisting ataupun relisting tidak diakomodir dalam UU/8/1995 ataupun Peraturan Bapepam, melainkan diakomodir oleh Peraturan Bursa Efek dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa (selanjutnya disebut ³3HUDWXUDQ%(-1R I -,´). Selanjutnya mengenai suatu proses pencatatan saham di bursa maka mengacu juga pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (selanjutnya disebut dengan ³3HUDWXUDQ%(-1R,-$´). Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi terhadap tiga perusahaan yang sahamnya baru dihapuskan pencatatan dari BEJ dan hendak melakukan proses pencatatan kembali. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (selanjutnya disebut ³37-$66´), PT Bukaka Teknik Utama (selanjutnya disebut ³37 %8..´), PT Apexindo Pratama Duta Tbk (selanjutnya disebut ³37 $SH[LQGR´). Alasan dipilihnya ketiga perusahaan tersebut adalah: Pertama, perusahaan tersebut sama-sama sudah delisting sejak tahun 2009 dan hendak mengajukan permohonan relisting yang akan diproses pada tahun 2012. Dengan adanya keinginan relisting dari ketiga perusahaan tersebut maka dapat diteliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum dari



5

perusahaan-perusahaan

terkait

kondisi

perusahaan

mana

yang

lebih

menguntungkan apakah Perusahaan Publik, Perusahaan Tercatat, ataukah ketika perusahaan tersebut berada dalam kondisi tertutup (private company). Kedua, proses relisting yang dilakukan oleh ketiga PT tersebut pada prakteknya adalah berbeda-beda satu sama lain dan ketiga proses tersebut pun tidak diatur dan dijelaskan secara rinci pada peraturan Bursa Efek Jakarta nomor I-I (Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004) tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) (³3HUDWXUDQ %(- 1R ,-,´). Ketiga, terkait dengan dampak yang paling signifikan dari perusahaan yang sahamnya kembali tercatat (public listed company) adalah terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas (minority shareholder). Berkaitan dengan penulisan ilmiah tentang pencatatan saham kembali (relisting) saham di Bursa Efek Indonesia ini, adapun penulisan ilmiah lainnya yang membahas mengenai rangkaian proses pencatatan saham sebelum proses pencatatan saham kembali (relisting) saham di Bursa. Penulisan ilmiah tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. .XPSXODQ 7XOLVDQ GHQJDQ MXGXO ³,NKWLVDU .HWHQWXDQ 3DVDU 0RGDO´ \DQJ disusun oleh Alexander Lay, dkk dan diterbitkan oleh The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) membahas mengenai relisting lebih pada persyaratan dan prosedur relisting itu sendiri. Pada hakekatnya pembahasan mengenai relisting dalam kumpulan tulisan ini hampir serupa dengan Peraturan BEJ No. I-I. 2. Jurnal Internasional yang membahas relisting dengan judul ³$35(QHUJ\ 3ODQV WR UHOLVW LQ /RQGRQ´ yang membahas mengenai rencana relisting yang akan dilakukan oleh APR di London Stock Exchange dengan persyaratan bahwa kondisi perekonomian perusahaan APR mengalami perkembangan yang pesat. 11 Adapun Jurnal Internasional lainnya yang membahas mengenai relisting dengan judul ³)7FRP VLWH 3DUPDODW 11

*LOO 3OLPPHU ³$35 (QHUJ\ 3ODQV WR 5HOLVW LQ /RQGRQ´ 3URTXHVW -RXUQDO 7KH Financial Times Limited, 5 September 2011, Proquest Document ID: 887624065, < http://search.proquest.com.ezproxy.library.uq.edu.au/docview/887624065?accountid=14723>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2012, pukul 09.27 WIB.



6

6KDUHV7UDGLQJ6WURQJO\$IWHU5HOLVWLQJ´ yang membahas mengenai latar belakang dilakukannya relisting saham dengan alasan perusahaan tersebut sempat mengalami kepailitan dan kemudian setelah perbaikan kondisi perekonomiannya,

perusahaan

tersebut

melakukan

relisting

dan

pergerakan sahamnya menjadi lebih kuat.12 3. Penulisan tesis mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan fokus penelitian bukan pada perlindungan pemegang saham setelah proses pencatatan kembali saham (relisting) melainkan lebih difokuskan pada perlindungan bagi pemegang saham minoritas atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan Publik. 13 Penulisan tesis serupa mengenai pemegang saham minoritas juga telah ditulis oleh Misahardi Wilamarta dengan fokus penelitian pada hak pemegang saham minoritas dalam rangka Good Corporate Governance. Berkaitan dengan penulisan-penulisan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tulisan-tulisan tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena penulis lebih menekankan pada mekanisme pencatatan saham kembali (relisting) dan akibat hukum pencatatan saham kembali (relisting) bagi perlindungan hak pemegang saham minoritas. Dilihat dari pemaparan yang disebutkan sebelumnya, masih adanya ketidakpastian mengenai proses dan mekanisme permohonan pencatatan kembali (relisting) berkaitan dengan perbedaan latar belakang masing-masing perusahaan yang sahamnya baru dihapuskan pencatatan (delisting) di bursa efek. Dengan demikian maka penulis ingin melihat dan menganalisis mengenai pertimbangan hukum perusahaan yang sahamnya dihapuskan pencatatan untuk segera 12

7RP *ULJJV ³)7FRP VLWH 3DUPDODW 6KDUHV 7UDGLQJ 6WURQJO\ $IWHU 5HOLVWLQJ´ (Proquest Journal: The Financial Times Limited, 6 Oktober 2005), Proquest Document ID: 228806499,, diakses pada tanggal 24 Oktober 2012, pukul 09.34 WIB.

13

Bangun Wijayanti, Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Atas Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang Dilakukan oleh Perusahaan Go Publik, < http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=88571&lokasi=lokal>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2012, pukul 09.42 WIB.



7

melakukan pencatatan kembali, mekanisme proses relisting dan akibat hukum dari dicatatkannya kembali saham ketiga perusahaan tersebut terhadap eksistensi hak pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu penulisan ilmiah ini akan diberi judul ³7,1-$8$1 HUKUM TERHADAP M EKANI SM E PENCATATAN KEM BALI (RELI STI NG) SAHAM DI BURSA EFEK I NDONESI A STUDI PADA: PT JASA ANGKASA SEM ESTA Tbk, PT BUKAKA TEKNI K UTAM A Tbk, '$137$3(;,1'235$7$0$'87$7EN´ 1.2. Rumusan M asalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dibahas antara lain: 1.

Bagaimana pertimbangan hukum dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya baru dihapuskan pencatatan (delisting) untuk melakukan pencatatan kembali (relisting)?

2.

Bagaimana mekanisme relisting yang hendak dilakukan oleh PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo?

3.

Bagaimana akibat hukum dari proses relisting terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas?

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan

penelitian.

Berdasarkan

permasalahan

yang

telah

dijelaskan

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis lebih jelas mengenai pertimbangan hukum suatu perusahaan yang sahamnya baru saja dihapuskan pencatatan (delisting) untuk melakukan pencatatan kembali (relisting); 2. Menganalisis lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan relisting pada prakteknya dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku; 3. Menganalisis

lebih

jelas

mengenai

akibat

hukum

setelah

dilakukannya relisting terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas.



8

1.4. Kerangka Teori Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ilmiah ini adalah teori hukum positivis atau positivisme hukum. Positivisme hukum menyatakan bahwa yang dinamakan hukum hanyalah norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara. Salah satu tokoh positivisme hukum adalah John Austin yang mengartikan hukum sebagai berikut: ³/DZ VHW E\ PHQ WR PHQ VRPH DUH HVWDEOLVKHG E\ SROLWLFDO superiors, sovereign and subject: by persons exercising supreme and subordinate government, in independent nations or independent SROLWLFDOVRFLHWLHV´14 Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas hukum adalah suatu produk dari seseorang yang ditunjuk berdasarkan kewenangan dan kekuatan politik untuk membuat suatu hukum baik oleh pihak pemerintah pusat atau pihak yang diberikan mandat untuk membuat peraturan tersebut dalam suatu negara yang berdaulat. Karena hukum harus dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk membuat hukum tersebut, maka menurut Austin bentuk hukum tersebut adalah suatu perintah (command). Perintah atau command menurut Austin adalah: ³$FRPPDQGWKHQLVDVLJQLILFDWLRQRIGHVLUHEXWDFRPPDQG is distinguished from other significations of desire by this peculiarity: that the party to whom it is directed is liable to evil from the other, in case he comply not with the desire. Being liable to evil from you if I comply not with a wish which you signify, I am bound or obliged by your command, or I lie under a duty to obey it. Whenever a duty lies, a command has been signified and whenever a command is signified, a duty is LPSRVHG´15 Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa command merupakan suatu perintah dari penguasa atau pemerintah yang berwenang untuk 14

Joel Feinberg and Hyman Gross, Law in Philosophical Perspective, California: Wadsworth Publishing Company, ISBN 088210203X, hlm. 20.

15

C.h Himawan, Agus Brotosusilo dan Theodorus Sardjito, Filsafat Hukum Jilid I dan II, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 210-211.



9

membuat suatu hukum, dimana ketika suatu hukum dilahirkan maka orang harus tunduk dan berkewajiban melaksanakan hukum tersebut. Jadi ketika ada suatu perintah dari penguasa maka kewajiban untuk melaksanakannya dapat dipaksakan. Tokoh positivisme hukum selanjutnya adalah Hans Kelsen yang memiliki pemikiran senada dengan Austin. Kelsen mengeluarkan suatu Teori Hukum Murni atau The Pure Theory of Law yang menempatkan hukum tersendiri dan tidak terpengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sifatnya non-yuridis seperti unsur psikologis, sosiologis, politis, historis bahkan etis. 16 Bagi Kelsen hukum adalah suatu sollens kategorie (kategori keharusan) bukannya sein kategorie (kategori faktual). Hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanODK´EDJDLPDQDKXNXPLWXVHKDUXVQ\D³what the law ought to be PHODLQNDQ ³DSD KXNXPQ\D´ what is the law).17 Hukum dalam kacamata positivis merupakan perintah penguasa yang dituangkan dalam perintah tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai konsepsi hukum nasional. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

(³88´),

menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; 16

Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (Translation From the Second Revised and Enlarged German Edition by Max Knight), (New Jersey: The Lawbook Exchange, LTD, 2005), hlm. 1. ³,W is called a pure theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: its aim is to free the science of law from alien elements of psychology, sociology, ethics and political theory.´

17

Erman Radjagukguk, Filsafat Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 71. ³3RVLWLYLVPHMXJDPHQJDQGXQJDUWLVWXGLPHQJHQDLKXNXP sebagaimana adanya (as it is) yang dibedakan dari hukum sebagaimana seharusnya ada (law as it ought to be ´



10

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dalam penulisan ilmiah ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang tentang Pasar Modal, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Jakarta. Peraturan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Jakarta merupakan peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU/12/2011. Namun berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU/12/2011, peraturan perundang-undangan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undngan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Peraturan Bapepam merupakan peraturan yang dibentuk Menteri Keuangan sementara Peraturan Bursa Efek Jakarta merupakan suatu peraturan lainnya yang ditunjuk oleh Undang-undang Pasar Modal sehingga atas dasar itu keberadaan Peraturan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Jakarta tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka bukanlah lembaga yang menerbitkan peraturan perundang-undangan itu yang menentukan kedudukannya

melainkan

peraturan

perundang-undangan

mana

yang

memerintahkan dan yang menentukan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.18

18

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 98.



11

1.5. Definisi Operasional Penulisan dalam penelitian ilmiah ini menggunakan beberapa istilah yang merupakan kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Hal ini dimaksudkan agar terdapat persamaan atau persepsi antara penulis dan pembaca terhadap beberapa hal tertentu. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek.19 2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.20 3. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.21 4. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.22 5. Perseroan Terbatas (PT Tertutup) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.23 19

Indonesia (a), Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), pasal 1 butir 5.

20

Ibid., pasal 1 butir 6.

21


22


23

Indonesia (b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), pasal 1 butir 1.



12

6. Pencatatan (Listing) adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.24 7. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.25 8. Papan Utama adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurangkurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 bulan.26 9. Papan Pengembangan adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memili Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 bulan.27 10. Penghapusan Pencatatan (Delisting) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.28 11. Pencatatan Kembali (Relisting) adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (Delisting).29 12. Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di Bursa.30 24

Bursa Efek Jakarta (a), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersitas Ekuitas Selain saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, (Ditetapkan di Jakarta, 19 Juli 2004), angka I.16.

25

Ibid., angka I.6.

26

Bursa Efek Jakarta (b), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, (Ditetapkan di Jakarta, 19 Juli 2004), angka I.9.

27

Ibid., angka I.10.

28

Ibid., angka I.14.

29

Ibid., angka I.13.



13

13. Pengumuman adalah informasi yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS atau website bursa.31 1.6. M etode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal atau penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini akan menempatkan hukum sebagai obyek perintah penguasa yang dituangkan dalam perintah tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai konsepsi hukum nasional. Penempatan obyek hukum seperti ini mengedepankan kepastian hukum atau legitimasi dari perintah-perintah atau aturan-aturan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) dimana yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah pilihan atas suatu tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting setelah dilakukannya delisting. Comparative approach ini sifatnya deskriptif yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu32 yakni melihat mekanisme pencatatan kembali saham (relisting) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada prakteknya apakah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang mengatur mengenai permasalahan relisting. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jika dilihat dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif33 dimana penulis ingin menggambarkan akibat hukum yang terjadi setelah proses pelaksanaan relisting terhadap perlindungan pemegang saham minoritas (minority shareholder) disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Perusahaan

30

Ibid., angka I.16.

31

Ibid., angka I.15.

32

Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hlm. 132.

33

Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 4.



14

perusahaan yang dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini adalah PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo. Alasan dipilihnya ketiga perusahaan tersebut karena ketiga perusahaan tersebut telah melakukan delisting pada waktu yang bersamaan yakni pada tahun 2009 dan dalam waktu yang singkat ketiga perusahaan tersebut kembali hendak melakukan pencatatan kembali (relisting) di Bursa. Mekanisme relisting yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut berbeda satu sama lainnya dan ketiga mekanisme tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-I sehingga hal ini mengalami ketidakjelasan, ketidakseragaman dan kepastian hukum yang terjadi di kalangan pelaku Bursa khususnya Emiten yang hendak relisting. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dijelaskan sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Di dalam Penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan digunakan antara lain: Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (³UU/8/1995´), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (³UU/40/2007´), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan

Kegiatan

di

Bidang

Pasar

Modal

(³33´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/1007 tentang Transaksi Efek (³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,,,$´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran (³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R ,;$´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaraan Dalam Rangka Penawaran Umum (³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R ,;$´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-46/PM/1996 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;$´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;'´), Keputusan Ketua Badan Pengawas



15

Pasar Modal Nomor: KEP-08/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (³3HUDWXDQ %DSHSDP 1R ,;'´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;(´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;(´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP263/BL/2011 tentang Penawaran Tender Sukarela (³3HUDWXUDQ%DSHSDP No.,;)´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;,´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;-´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (³3HUDWXUDQ Bapepam No. ;.´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (³3HUDWXUDQ Bapepam No. ;.´), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-432/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (³3HUDturan Bapepam 1R;.´), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (³3HUDWXUDQ %(- No. I -$´), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Penghapusan



16

Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) di Bursa (³3HUDWXUDQ%(- No. I -,´); b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan ilmiah ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku terkait pasar modal, jurnal hukum bisnis baik nasional ataupun internasional, penelusuran internet, artikel ilmiah dan surat kabar. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam penulisan ilmiah ini akan digunakan kamus %ODFN¶V/DZ'LFWLRQDU\.34 Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dimana penulis membuat penelitian dengan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam penulisan ini penulis meneliti mengenai mekanisme relisting yang akan diambil oleh PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang dianggap ahli dalam hal-hal atau pokok-pokok yang dibahas dalam penulisan ini, yakni Bapepam-LK selaku badan pengawas sekaligus regulator dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. 1.7. Sistematika Penulisan Penulisan hukum ini dibagi atas lima bab yang menjelaskan dan mengambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab 1

Pendahuluan Meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, teori yang digunakan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

34

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 2008),

hlm. 32.



17

Bab 2

Tinjauan Hukum Tentang Delisting dan Relisiting Terhadap Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Relisting PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo Meliputi jenis pasar modal di Indonesia, pencatatan saham di Bursa Efek, pengertian delisting, persyaratan delisting di Indonesia dan di Amerika, proses delisting, proses penawaran tender sukarela di Indonesia, proses penawaran tender di Amerika, pengertian relisting, syarat relisting di Indonesia dan di Amerika, proses relisting pada papan utama, proses relisting pada papan tambahan, proses relisting di Amerika, pertimbangan hukum PT JASS, PT BUKK, PT Apexindo untuk melakukan relisting saham di Bursa Efek Indonesia.

Bab 3

M ekanisme Relisting Saham di Bursa Efek I ndonesia Studi Pada: PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo Meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal, saham sebagai efek, proses dan analisis mengenai mekanisme relisting PT JASS dengan Secondary Public Offering, relisting PT BUKK dengan Right Issue, dan relisting PT Apexindo dengan Right Issue, Analisis mengenai mekanisme yang paling tepat digunakan untuk melakukan relisting.

Bab 4

Akibat Hukum Relisting Terhadap Perlindungan Pemegang Saham M inoritas (Minority Shareholders) Pada PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo Meliputi

hak

dan

kewenangan

pemegang

saham

dalam

UU/40/2007, karakter pemegang saham dalam perusahaan terbuka, teori

stakeholding,

perlindungan

hukum

pemegang

saham

minoritas di Amerika, perlindungan hukum pemegang saham minoritas di Indonesia, dan akibat hukum relisting terhadap perlindungan pemegang saham minoritas pada PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo.



18

Bab 5

Penutup Kesimpulan dan Saran.



19

BAB 2 TI NJAUAN HUKUM TENTANG DELI STI NG DAN RELI STI NG TERHADAP PERTI M BANGAN HUKUM PELAKSANAAN RELI STI NG PT JASS, PT BUKK, DAN PT APEXI NDO Secara umum, Bursa Efek memiliki dua segmen utama, yaitu pasar uang untuk jangka pendek dan pasar modal untuk jangka panjang. Pasar modal pada hakikatnya adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), dimana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. 35 Pasar modal merupakan tempat untuk menginvestasikan barang modal guna menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kegiatan perekonomian yang sehat. Salah satu peranan penting pasar modal dalam perekonomian suatu negara dikarenakan pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi keuangan dan fungsi ekonomi.36 Dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal dapat menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (pihak yang menerbitkan efek atau Emiten), seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Disisi lain fungsi keuangannya karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan karakter investasi yang dipilih, yakni berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh Emiten itu sendiri. Dilihat dari kedua fungsi tersebut maka pasar modal pun dibedakan menjadi dua segmen yakni segmen non-sekuritas yang menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan dan segmen sekuritas yang didefinisikan sebagai: ³«PDUNHWSODFHZKHUHSHRSOHFRPHWRJHWKHUWREX\DQGVHOO share. The price of share is there for determine by selling and buying pressure when the buying is stronger, we have a bull 35

Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 23.

36

Ibid., hlm. 24.



20

market and prices appreciate. The reverse is true when seller DSSHDUWRGULYHSULFHGRZQLQDEHDUSKDVH´37 2.1.

Jenis Pasar M odal di I ndonesia Pasar modal di Indonesia dapat dibagi dua, yaitu pasar perdana dan

pasar sekunder atau sering disebut juga sebagai pasar reguler. Pasar perdana adalah pasar tempat pertama kali sekuritas baru dijual kepada investor oleh perusahaan penerbit sekuritas tersebut, sementara pasar sekunder atau pasar reguler adalah pasar tempat para investor memperdagangkan saham yang berasal dari pasar perdana sehingga perusahaan penerbit sekuritas mendapat dana segar ketika melakukan transaksi di pasar perdana. 38 Perlu diketahui bahwa aktivitas perdagangan di pasar reguler tidak akan memberikan tambahan dana kepada perusahaan, melainkan keuntungan bagi investor yang melakukan jual beli saham tersebut. Pasar sekunder atau pasar reguler di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. 2.1.1. Pasar Perdana Pasar perdana merupakan tempat dimana pihak perusahaan melakukan penawaran efek kepada masyarakat. Pihak yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif pada hari ke-45 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.39 Berbeda halnya dengan Perusahaan Publik, dalam hal ini Perusahaan Publik bukanlah Emiten dan tidak melakukan penawaran umum perdana, akan tetapi Perusahaan Publik tetap wajib untuk 37

Muhammad Nafik, HR., Bursa Efek dan Invesasi Syariah, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), KOP³7XMXDQ VHJPHQ VHNXULWDVLQLDGDODK XQWXN PHPREilisasi dana jangka panjang untuk ditempatkan pada investasi jangka panjang di perusahaan-perusahaan produktif. Dalam sekmen ini, investor dapat membeli dan menjual sekuritas setiap saat sesuai dengan NHEXWXKDQ´ 38

Ibid.

39

Indonesia (a), Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, op.cit., pasal 70 ayat (1) jo. pasal 74 ayat (1).



21

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Apabila dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan apabila persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka penawaran efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.40 Dalam melakukan penawaran umum di pasar perdana, pihak Emiten wajib memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam dengan tujuan guna melindungi para calon investor atau pembeli saham terhadap kemungkinan adanya penipuan atau manipulasi dari pihak Emiten, pihak Penjamin Emisi Efek, dan pihak Perantara Perdagangan Efek. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap para calon investor maka pihak Emiten harus membuat prospektus yang isinya adalah informasi secara jelas tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material mengenai keadaan perusahaannya.41 2.1.2. Pasar Sekunder atau Pasar Reguler Pasar sekunder adalah tempat diperdagangkannya sekuritas setelah pasar perdana selesai. Pasar ini berfungsi untuk tetap menjaga perdagangan agar tetap menjadi aktif, menfasilitasi proses penentuan harga melalui interaksi supply dan demand, serta membantu perusahaan secara tidak langsung untuk mencari dana baru. Dalam pasar sekunder inilah terjadi pencatatan saham sehingga efekefek perusahaan tersebut hanya boleh diperdagangkan di Bursa sehingga kegiatan jual-beli saham perusahaan tidak terjadi diluar perusahaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dana hasil perdagangan di Bursa tidak masuk kedalam kas perusahaan melainkan ke dalam kas si penjual saham (investor) yang bersangkutan. Perdagagan saham di Bursa Efek Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa dimana dalam hal ini perdagangan biasanya dilaksanakan

40

Ibid., pasal 76.

41

Ibid., pasal 78.



22

oleh Wakil Perantara Perdagangan Efek yang ditunjuk oleh Anggota Bursa tersebut, dengan cara perdagangan sebagai berikut: 1. Perdagangan Reguler Perdagangan Reguler merupakan cara perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan mekanisme pasar, semacam lelang dan berjalan terus menerus selama jam Bursa. Disini Wakil Perantara Perdagangan Efek dari Anggoa Bursa akan menjual saham dengan mencatat harga penawarannya dan jumlah saham yang akan dijualnya pada papan transaksi pada satu sisi dimana dipihak lain ada yang membeli saham tersebut dengan mencatatkan harga permintaannya serta jumlah saham yang akan dibelinya dengan harga yang diatas harga permintaan.42 2. Perdagangan bukan Reguler Perdagangan bukan Reguler ini tetap dilakukan pada jam Bursa, dan terdiri dari: a) perdagangan dalam jumlah besar antar Anggota Bursa dalam jumlah sekurang-kurangnya 200.000 (dua ratus ribu) saham, b) perdagangan tutup sendiri yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa yang memiliki pesanan beli dan pesanan jual pada harga dan jumlah yang sama, c) transaksi saham antar pemodal asing yang porsi asingnya telah mencapai 49% dari saham yang tercatat, dengan negosiasi secara langsung, d) perdagangan saham di bawah standar unit perdagangan, yang dewasa ini adalah 500 saham, dikenal dengan istilah odd lot atau lot ganjil.43 3. Perdagangan Tunai Pasar tunai adalah perdagangan efek yang dilakukan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan efek dilakukan pada saat bersamaan dan dapat dilakukan antara Anggota Bursa pada jam Bursa.44

42

E.A. Koetin, Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek di Indonesia, (Jakarta: US Agency for International Development Financial Markets Project 1994), hlm. 91.

43

Ibid., hlm. 94-95.

44

Ibid., hlm. 95.



23

2.2. Pencatatan Saham di Bursa Efek I ndonesia Pencatatan saham merupakan tahap dimana perusahaan mencatatkan dirinya di dalam papan perdagangan Bursa Efek sehingga saham-sahamnya akan lebih mudah ditransaksikan oleh para pemodal yang telah membelinya atau oleh para pemodal yang secara bersama-sama hendak membeli saham tersebut. Tanpa adanya proses pencatatan saham di Bursa maka efek Emiten tersebut tidak akan pernah dapat diperdagangkan di Bursa namun bukan berarti tanpa adanya pencatatan saham, efek-efek Emiten tidak dapat diperdagangkan. Efek Emiten tersebut tetap dapat diperdagangkan namun diperdagangkan diluar Bursa oleh para investor itu sendiri. Pencatatan saham ini sifatnya opsional bagi para Emiten, akan tetapi bagi pemodal atau investor, pencatatan saham merupakan hal penting karena dengan pencatatan efek dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal.45 Selain itu adapun manfaat penting yang juga dirasakan oleh Emiten yang mencatatkan sahamnya di Bursa, yakni: a. Emiten dilihat sebagai suatu perusahaan yang dianggap memiliki sistem pengelolaan atau manajemen yang baik. b. Emiten dianggap memiliki prestise karena persyaratan pencatatan antara satu Bursa dengan Bursa lainnya itu berbeda-berda. Hal ini dikarenakan dengan dilakukannya pencatatan saham di Bursa, Emiten telah tunduk dan telah memenuhi seluruh persyaratan pencatatan saham yang biasanya lebih tinggi

dibandingkan

dengan

persyaratan

perusahaan

yang

tidak

mencatatkan sahamnya di Bursa. c. Efek-efek Emiten yang dicatatkan di Bursa memiliki nilai likuiditas yang lebih dan mempermudah Emiten untuk menjual saham yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut maka konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh Emiten adalah kepatuhannya terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia. 45 Indonesia (a), Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, op.cit., penjelasan pasal 76.



24

2.2.1. Syarat Jumlah Pemegang Saham Salah satu unsur penting dalam persyaratan pencatatan adalah jumlah pemegang saham, yang diharuskan ada dalam suatu perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari pencatatan saham adalah memberikan likuiditas bagi para pemegang sahamnya dengan banyaknya jumlah pemegang saham dari perusahaan tersebut sehingga dimungkinkan bahwa semakin banyak pemegang saham maka saham tersebut akan semakin likuid.46 Dalam Peraturan Bursa Efek terlihat jelas bahwa persyaratan jumlah pemegang saham di Papan Utama adalah paling sedikit 1000 pemegang saham yang memiliki efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. bagi calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana; 2. bagi calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari Perusahaan Publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya satu bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan; 3. bagi calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama enam bulan terakhir.47 Sementara untuk persyaratan jumlah pemegang saham di Papan Pengembangan adalah paling sedikit 500 pemegang saham 48 yang memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek dengan ketentuan pemegang saham yang sama dengan ketentuan pemegang saham untuk pencatatan di Papan Utama.

46

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm.

296.

47

Bursa Efek Jakarta (a), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersitas Ekuitas Selain saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, op.cit., angka III.2.6.

48

Ibid., angka III.3.7.



25

2.2.2. Syarat Jumlah Saham Jumlah saham merupakan hal penting yang perlu dipersyaratkan berkaitan dengan likuiditas efek yang akan dicatatkan di Bursa. Berdasarkan ketentuan Angka III.1.9 Peraturan BEJ No. I-A, dalam persyaratan umum jumlah nilai nominal saham calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya adalah Rp100,00 (seratus rupiah) dengan komposisi jumlah saham sekurang-kurangnya sebesar: a. 100.000.000 (seratus juta) saham dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholder) setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode lima Hari Bursa sebelum permohonan Pencatatan di Papan Utama, atau sekurang-kurangnya 35% dari modal disetor. 49 Dari kedua ketentuan yang mengatur komposisi jumlah saham, dipilih manakah yang lebih kecil. b. 50.000.000 (lima puluh juta) saham dari jumlah pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholder) setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode lima Hari Bursa sebelum permohonan Pencatatan di Papan Pengembangan, atau sekurang-kurangnya 35% dari modal disetor.50 Dari kedua ketentuan jumlah komposisi saham di Papan Pengembangan pun dilihat makah yang lebih kecil. 2.2.3. Syarat Jumlah Aktiva Sama halnya dengan jumlah pemegang saham dan jumlah komposisi saham, jumlah aktiva (asset) menunjukan besar atau tidaknya suatu perusahaan. Jumlah aktiva merupakan salah satu persyaratan yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia untuk dipenuhi oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang hendak

49


50




26

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan sasaran bahwa pihak calon Perusahaan Tercatat adalah pihak yang memiliki kapitalisasi pasar besar.51 Terkait pencatatan saham di Papan Utama, calon Perusahaan Tercatat harus memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net tangible Asset) sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir. 52 Sementara untuk pencatatan saham di Papan Pengembangan, aktiva yang harus dimiliki oleh calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)53 2.2.4. Prosedur Pencatatan Saham dari Emiten Calon Perusahaan Tercatat dalam rangka penawaran umum perdana yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dan membayar biaya pendaftaran permohonan pencatatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Papan Pengembangan dimana biaya pencatatan tersebut akan dikurangi dengan biaya pencatatan awal.54 Permohonan pencatatan ke Bursa tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen dan informasi, antara lain:55 1. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan; 2. Struktur organisasi calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat dibawah Direksi; 51

Hamud M. Balfas, op.cit., hlm. 300.

52 Bursa Efek Jakarta (a), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersitas Ekuitas Selain saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, op.cit., angka III.2.4. ³%HUGDVDUNDQ NHWHQWXDQ DQJND ,.I Net Tangible Assets adalah Total Aktiva dikurangi dengan Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Pajak Tanggungan, dan Total Kewajiban termasuk Hak Kepemilikan Minoritas´

53


54

Ibid., angka IV.1.1.

55

Ibid., angka IV.1.3.1± IV.1.3.31



27

3. Struktur Organisasi Group yang menunjukan posisi calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada); 4. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh pihak bersangkutan; 5. Daftar Pemegang Saham berikut jumlah dan persentase kepemilikan pemegang saham beserta perubahannya selama tiga tahun terakhir; 6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris, dan keluarganya baik dalam calon Perusahaan Tercatat maupun afiliasi dari calon Perusahaan Tercatat tersebut; 7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan tiga tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim Auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari tiga tahun; 8. Sejarah singkat perusahaan; 9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak; 11. Analisis dan Pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan; 12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha; 13. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya tiga tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa; 14. Tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum; 15. Jumlah saham yang ditawarkan dan perkiraan harga penawaran; 16. Keterangan tentang jumlah efek yang dicatatkan; 17. Kebijakan dividen; 18. Transaksi atau perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya); 19. Piutang calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi dan/atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin calon Perusahaan Tercatat; 20. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material; 21. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas; 22. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam; 23. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan pencatatan; 24. Laporan penilaian oleh Penilai independen yang terdaftar di Bapepam (jika ada); 25. Kontrak pengelolaan administrasi Efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi efeknya dikelola sendiri; 26. Fotokopi izin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi calon Perusahaan Tercatat;



28

27. Khusus bagi calon Perusahaan Tercatat yang usahanya dibidang pertambangan: surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsensi, surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan daerah dari Instansi yang memberikannya, dokumen pendukung bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dibidang pertambangan, dan surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (proven deposit) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya; 28. Bagi calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsensi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsensi atau izin pengelolaan tersebut; 29. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi; 30. Surat pernyataan kesediaan untuk membentuk Komite Audit selambat-lambatnya enam bulan setelah perusahaan tersebut tercatat; 31. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan Komisaris. Setelah mengajukan permohonan tersebut maka dokumen-dokumen akan diterima oleh Bursa dan pihak calon Perusahaan Tercatat ini mengajukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa. Dalam jangka waktu sepuluh Hari Bursa maka Bursa akan menyampaikan penolakan atau persetujuannya terhadap permohonan pencatatan calon Perusahaan Tercatat. Apabila permohonan pencatatan dari calon Perusahaan Tercatat disetujui secara prinsip oleh Bursa, maka calon Perusahaan Tercatat dan Bursa menandatangani perjanjian pendahuluan.

Selanjutnya

segera

setelah

Pernyataan

Pendaftaran

yang

disampaikan ke Bapepam menjadi efektif maka calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi kepada Bursa. Persetujuan pencatatan akan diberikan oleh Bursa apabila calon Perusahaan Tercatat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pendahuluan sebelumnya selambat-lambatnya lima Hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen tersebut secara lengkap. Pada akhirnya pengumuman akan diberikan Bursa mengenai adanya pencatatan dan perdagangan calon Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya satu Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.



29

2.2.5. Prosedur Pencatatan Saham dari Perusahaan Publik Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik atau Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek lain yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dan membayar biaya pendaftaran permohonan pencatatan yang sama dengan Emiten, baik di Papan Utama ataupun Papan Pengembangan. Perusahaan Publik yang hendak mencatatkan sahamnya ini pun harus membuat permohonan pencatatan dengan dilengkapi dokumen-dokumen antara lain: 1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Bapepam telah menjadi efektif; 2. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar calon Perusahaan Tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan; 3. Struktur organisasi calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat dibawah Direksi; 4. Struktur Organisasi Group yang menunjukan posisi calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada); 5. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh pihak bersangkutan; 6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris, dan keluarganya baik dalam calon Perusahaan Tercatat maupun afiliasi dari calon Perusahaan Tercatat tersebut; 7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan tiga tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim Auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari tiga tahun; 8. Sejarah singkat perusahaan; 9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak; 11. Analisis dan Pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan; 12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha; 13. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya tiga tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi calon Perusahaan Tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa; 14. Keterangan tentang jumlah efek yang dicatatkan; 15. Kebijakan dividen; 16. Transaksi atau perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);



30

17. Piutang calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi dan/atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin calon Perusahaan Tercatat; 18. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material; 19. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas; 20. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam; 21. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan pencatatan; 22. Laporan penilaian oleh Penilai independen yang terdaftar di Bapepam (jika ada); 23. Fotokopi izin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi calon Perusahaan Tercatat; 24. Khusus bagi calon Perusahaan Tercatat yang usahanya dibidang pertambangan: surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsensi, surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan daerah dari Instansi yang memberikannya, dokumen pendukung bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dibidang pertambangan, dan surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (proven deposit) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya. 25. Bagi calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsensi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsensi atau izin pengelolaan tersebut; 26. Fotokopi kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI; 27. Fotokopi kontrak pengelolaan administrasi efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi efeknya dikelola sendiri; 28. Informasi keterbukaan bagi calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik sebanyak lima eksemplar; 29. Laporan komposisi pemegang saham; 30. Daftar nama dan specimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa; 31. Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direksi calon Perusahaan Tercatat sesuai dengan format dalam peraturan; 32. Surat pernyataan tentang Direktur yang tidak terafiliasi; 33. Surat pernyataan kesediaan untuk membentuk Komite Audit selambat-lambatnya enam bulan setelah perusahaan tersebut tercatat; 34. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan Komisaris.



31

Permohonan pencatatan dianggap telah diterima apabila permohonan telah diterima secara lengkap oleh Bursa. Pihak calon Perusahaan Tercatat wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya dihadapan Bursa dan Bursa melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi guna mengetahui kelayakan pencatatan baik mengenai kelengkapan dokumen maupun pemenuhan substansi persyaratan. Berkaitan dengan persetujuan atau penolakan akan diberikan oleh Bursa setelah calon Perusahaan Tercatat memenuhi persyaratan pencatatan selambat-lambatnya sepuluh Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap. Pada akhirnya pengumuman akan diberikan Bursa mengenai adanya pencatatan dan perdagangan calon Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya satu Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai. 2.3. Pengertian Delisting Dalam

kamus

investasi,

istilah

delisting

diartikan

sebagai

penghapusan saham yang sebelumnya sudah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. 56 Selanjutnya berdasarkan huruf I.14 Peraturan BEJ No I-I, penghapusan pencatatan atau delisting adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di Bursa. Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika Serikat delisting sempat menjadi permasalahan karena belum diatur dalam Securities Exchange Commission Act of 1934 (yang selanjutnya disebut ³SEC Act ´). Peraturan mengenai delisting ini dibentuk untuk mempermudah proses penghapusan pencatatan (removing from listing and/or withdrawing from registration) dari ketentuan Section 12(b) SEC Act 1934 mengenai proses pencatatan (listing activity or registration). Pengertian delisting dalam Section 12(d) SEC Act 1934 tidak diatur secara eksplisit melainkan peraturan tersebut menyatakan bahwa efek yang sudah dicatatkan atau didaftarkan di Bursa Efek dapat ditarik atau dihapuskan dari pencatatan dan pendaftaran yang sudah dilakukan di Bursa dengan mengajukan permohonan

56 http://www.investopedia.com/terms/d/delisting.asp#axzz26P0o8gR2 ³'HILQLWLRQ RI 'HOLVWLQJ´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHUSXNXO:,%³'HOLVWLQJLVWKHUHPRYDO of a listed security from the exchange on which it trades.´



32

penarikan yang dilakukan oleh Emiten sendiri atau oleh Bursa Efek dimana efek tersebut tercatat.57 Dilihat dari pengertian diatas, baik dari Peraturan BEJ No. I-I ataupun SEC Act 1934 yang telah dikodifikasikan 15 U.S.C. § 78(d) maka delisting dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1. Permohonan delisting saham yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan (voluntary delisting). Dengan voluntary delisting ini maka Perusahaan Tercatat secara sukarela dengan pertimbangan hukum masing-masing perusahaan memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan dari Bursa Efek. 2. Permohonan delisting saham yang diajukan oleh Bursa (involuntary delisting)58 Dengan

involuntary delisting ini

maka

pihak

yang

melakukan

penghapusan pencatatan atas saham Perusahaan Tercatat tersebut adalah Bursa Efek. Hal ini dilakukan dengan segala pertimbangan bahwa Perusahaan Tercatat telah melanggar ketentuan peraturan mengenai pencatatan saham dan Perusahaan Tercatat telah melakukan Unusual Market Trading yang menyebabkan pergerakan pasar menjadi tidak adil dan tidak berjalan seperti biasanya. Permohonan delisting akibat adanya Unusual Market Trading ini dilakukan demi melindungi para investor dan kepentingan

publik

(pemegang

saham

minoritas

atau

minority

shareholders).

57

Security Exchange Commission 1934, disahkan pada 6 Juni 1934, dikodifikasikan dalam 15 U.S.C. § 78(d), diakses pada tanggal 14 September 2012, pukul 11.14 WIB. Peraturan LQL PHQ\DWDNDQ EDKZD ³A Security registered with a national securities exchange may be withdrawn or stricken from listing and registration in accordance with the rules of the exchange and, upon such terms as the Commission or within such shorter period of time as the Commission may deem necessary to impose for protection of investors, upon application by the issuer or the H[FKDQJHWRWKH&RPPLVVVLRQ´

58

Security Exchange Commission 1934, Section 12(D), diakses pada tanggal 14 September 2012, pukul 11.20 WIB. Peraturan ini menyatakan bahwa ³The Commission may prescribe, by rule of regulation such additional procedures or requirements for extending unlisted trading privileges to any security as the Commisssion deems necessary or appropriate for the maintenance of fair and orderly markets, the protection of investors and the public interest, or otherwise in furtherance of the purposes of this title´



33

2.4. Persyaratan Delisting Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa delisting dapat dibedakan menjadi dua yakni voluntary delisting dan involuntary delisting yang mana terhadap keduanya dihadapkan pada persyaratan yang berbeda-beda untuk dapat melakukan penghapusan pencatatan. 2.4.1. Persyaratan Voluntary Delisting di I ndonesia Berdasarkan ketentuan huruf III.2 Peraturan BEJ No. I-I, persyaratan voluntary delisting antara lain: 1. Pengajuan permohonan delisting saham oleh Perusahaan Tercatat hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di Bursa sekurang-kurangnya lima tahun. 2. Rencana delisting telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut ³5836´). 3. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga dibawah ini dengan nilai tertinggi antara lain: a. harga nominal b. harga tertinggi di Pasar Reguler selama dua tahun terakhir sebelum iklan

pemberitahuan

RUPS

setelah

memperhitungkan

faktor

penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai delisting. c. nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.



34

2.4.2. Persyaratan Voluntary Delisting di Amerika Pengaturan

mengenai

voluntary delisting di

Amerika

diatur

berdasarkan ketentuan peraturan § 240.12d2-2 dibawah ketentuan SEC 1934 mengenai Removal from Listing and Registration terkait dengan persyaratan voluntary delisting hanya ditunjukan kepada Emiten yang memiliki saham tercatat di Bursa berdasarkan ketentuan Section 12(b) SEC 1934 yang dikodifikasikan dalam 15.U.S.C § 78(l), menyatakan bahwa Emiten yang mencatatkan sahamnya pada Bursa dengan mengisi aplikasi yang telah ditentukan oleh Bursa beserta fotokopi asli form aplikasi tersebut yang isinya antara lain59: a. informasi yang dituangkan secara detail mengenai Emiten atau pihak lain yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan (controller) atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung ditunjuk oleh dibawah pengawasan pengendali (controller), atau penjamin efek sebagai kuasa untuk kepentingannya dan/atau untuk kepentingan perusahaan, atau para pihak yang ditentukan lain oleh Bursa. b. fotokopi anggaran dasar perusahaan, peraturan perusahaan, kontrak trust indentures, perjanjian penjaminan efek, ataupun dokumen lainnya yang dilakukan oleh Emiten, atau pihak lain yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung sebagai pengendali, atau pihak yang ditunjuk langsung atau tidak langsung dibawah pengawasan pengendali.

59

Security Exchange Commission 1934, yang dikodifikasikan dalam 15.U.S.C § 78(l), Section 12(b), ³3URFHGXUH IRr 5HJLVWUDWLRQ ,QIRUPDWLRQ´ diakses pada tanggal 14 September 2012, pukul 15.26 WIB. Peraturan ini menyatakan bahwa ³A security may be registered on a national security exchange by the issuer filing an application with the exchang (and filing with the Commission such duplicate originals thereof as the Commission may require), which application shall contain: a) such information, in such details, as to the issuer and any person directly or indirectly controlling or controlled by, or under direct or indirect common control with, the issuer, and any guarantor of the security as to principal or interest or both, as the Commisssion may by rules and regulations require as necessary or appropriate in the public interest or for the protection of investors, b) Such copies of articles of incorporation, bylaws, trust indentures, or corresponding documents by whatever name known, underwriting arrangement, and other similar documents of, and voting trust agreements with respect to, the issuer and the person directly or indirectly controlling or controlled by, or under direct or indirect common control with the issuer as the Commission may require as necessary or appropriate for the proper protection of investors and to insure fair dealing in the security, c) Such copies of material contracts, referred to in paragraph (1)(I) above, as the Commission may require as necessary or appropriate for the proper protection of investors and to insure fair dealing in the security´



35

c. fotokopi kontrak-kontrak penting (material contract) 60 yang diperlukan oleh Bursa dengan kepentingan untuk melindungi kepentingan investor dan menciptakan perdagangan efek yang adil, seperti kontrak-kontrak yang dibuat untuk kepentingan transaksi yang tidak biasa (extraordinary course of business) yang dapat dieksekusi baik seluruhnya ataupun sebagian setelah menyerahan aplikasi (filing application) atau kontrak yang telah dieksekusi tidak lebih dari dua tahun sebelum penyerahan aplikasi (filing application), atau kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten. Terhadap Emiten yang telah mendaftarkan efeknya sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan diatas, apabila hendak melakukan voluntary delisting tidak tunduk pada kewajiban untuk pendaftaran berdasarkan ketentuan Section 12 (g) of Act 15 U.S.C. 78l(b) dan kewajiban pelaporan berdasarkan ketentuan Section 15(d) Act 15 U.S.C. 78o(d). 2.4.3. Persyaratan I nvoluntary Delisting di I ndonesia Berdasarkan ketentuan huruf III.3.1 peraturan BEJ No. I-I, persyaratan involuntary delisting yang dilakukan oleh Bursa harus terpenuhi sekurang-kurangnya satu kondisi dibawah ini: 1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukan indikasi pemulihan yang memadai. 2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurangkurangnya selama 24 bulan terakhir. 60

Ibid., ³Material contracts referred to in Paragraph (1)(I) are any material contracts, not made in the ordinary course of business, which are to be executed in whole or in part at or after the filing of the application or which were made not more than two years before filing, and every material patent or contract for a material patent right shall be deemed a material FRQWUDFW´



36

2.4.4. Persyaratan I nvoluntary Delisting di Amerika Berdasarkan ketentuan peraturan § 240.12d2-2 dibawah ketentuan SEC Act 1934 mengenai Removal from Listing and Registration terkait dengan involuntary delisting, pihak Bursa dapat mengisi Form 25 (17 CFR 249.25) untuk melakukan penghapusan pencatatan atas efek Emiten yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan 12(b) peraturan ini dengan persyaratan antara lain: a. efek tersebut telah diberi peringatan untuk segera dilepaskan karena sudah tidak efektif 61 lagi untuk diperdagangkan. b. efek tersebut telah memenuhi tanggal jatuh tempo untuk segera dilakukan pembelian sesuai dengan harga efek tersebut yang mana hasil pembelian tersebut akan dipegang oleh pemilik efek (Perusahaan Tercatat).62 c. efek tersebut yang secara keseluruhan telah terbukti secara hukum tidak memiliki hak apapun bagi pemegangnya kecuali hak untuk mendapatkan uang atas pembelian saham tersebut yang nilai dihitung secara adil oleh Penilai (appraisal). d. hak-hak yang timbul dari efek tersebut sudah tidak ada lagi berdasarkan penetapan dari pengadilan atau pejabat pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan untuk itu, dimana penetapan tersebut telah final atau berkekuatan hukum tetap. 2.5. Prosedur Delisting Sama halnya dengan persyaratan delisting yang dibedakan sesuai dengan klasifikasi delisting itu sendiri, maka untuk proses delisting pun juga dibedakan menjadi dua, yakni:

Security Exchange Commission 1934, Huruf A(1) § 240.12d2-2 ³Removal from /LVWLQJDQG5HJLVWUDWLRQ´, diakses pada tanggal 19 September 2012, pukul 10.58 WIB. Peraturan ini menyatakan bahwa ³The entire class of the security has been called for redemption, maturity, or retirement´ 61

62

Ibid., ³The entire class of the security has been redeemed or paid at maturity or UHWLUHPHQW´



37

2.5.1. Prosedur Voluntary Delisting di I ndonesia Perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana delisting kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik termasuk informasi mengenai alasan dan tujuan delisting sahamnya, pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham perusahaan tercatat dan harga pembelian saham. Keterbukaan informasi awal kepada publik disampaikan sekurang-kurangnya dalam satu surat kabar berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi tertentu. 63 Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman akan dilakukannya pemanggilan RUPS dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa. Apabila RUPS menyetujui rencana delisting, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya satu surat kabar berperedaran nasional mengenai tata cara pembelian kembali saham 64 yang sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa. Selanjutnya, Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan delisting saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham kepada Bursa dan opini Konsultan Hukum independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan delisting Perusahaan Tercatat diterima oleh Bursa maka Bursa melakukan suspensi atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk melakukan voluntary delisting. Delisting saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah: a. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa. b. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya delisting efek sebesar 2 (dua) kali biaya pencatatan efek tahunan terakhir. 63 Bursa Efek Jakarta (b), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. angka III.2.2.2. ³,QIRUPDVL WHUVHEXW PHOLSXWL alasan dan tujuan delisting saham, pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat, dan perkiraan harga pembelian saham.´

64

Ibid., ³WDWD FDUD SHPEHOLDQ NHPEDOi saham sekurang-kurangnya meliputi: harga pembelian saham, nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan apabila ada hubungan afilisasi dengan perusahaan tercatat, periode pembelian saham sekurang-kurangnya lima hari Bursa setelah tanggal iklan hasil RUPS, dan penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.´



38

c. Bursa memberikan persetujuan delisting dan mengumumkan di Bursa. 2.5.1.1. Pembelian Saham M elalui Proses Tender Offer di I ndonesia Dalam rangka proses delisting, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah pembelian saham yang semula tercatat di Bursa. Proses pembelian saham ini dilakukan dengan mekanisme penawaran tender atau tender offer. Pengertian tender offer dalam kamus bisnis dan keuangan diartikan sebagai berikut: a. Tender offer is an offer to buy some or most of the stock in a publicly-traded company directly from shareholders for a price well above fair market value.65 b. Tender offer is a proposal to buy shares of stock from the stockholders of a corporation, made by a group or company that desires to obtain control of the corporation. A tender offer to purchase may be for cash or some type of corporate security of the acquiring company ± for example: stock, warrants, or debentures. Such an offer is sometimes subject to either a minimum or maximum that the offeror will accept and is communicated to the stocholders through newspaper advertisements or a general mailing to complete list of stockholders.66 c. A tender offer is when a corporation or other investor offers to buy a large portion of outstanding shares of another company, called the target company, usually at a price higher than the market price, it is called a tender offer. A tender offer is often part of a company trying to take over another company which current stockholders, individually or as a group, can accept or reject the offer.67 65

66

67

, ³'HILQLWLRQ RI 7HQGHU 2IIHU´ diakses pada tanggal 23 September 2012, pukul 18.40 WIB. ³Tender offer terjadi ketika suatu



39

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa tender offer merupakan suatu penawaran untuk membeli sejumlah saham dalam jumlah tertentu dari suatu Perusahaan Sasaran dengan harga diatas harga pasar yang mana proses tender offer tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan akan dipublikasikan dalam surat kabar untuk diketahui oleh publik. Pengaturan mengenai tender offer diatur dalam Pasal 83 UU/8/1995 yang memberikan mandat kepada Bapepam untuk menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai tender offer, yakni dalam Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela (Voluntary tender offer). Berdasarkan Angka 1 huruf a (3) penawaran tender sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh pihak untuk memperoleh efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya melalui media massa. Pihak yang hendak melakukan perubahan terhadap status perusahaannya menjadi PT Tertutup (Going Private) harus melakukan pembelian kembali sahamnya melalui tender offer terhadap kepemilikan independen sahamnya dengan memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan harga pasar, atau dengan harga yang adil yang ditentukan oleh Penilai yang independen (independent appraisal) atau dengan harga diatas harga pasar seperti yang diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.F.1. Proses voluntary tender offer yang dapat ditempuh berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.F.1 adalah: 1.

Adanya persetujuan RUPS terkait pembelian kembali saham berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU/40/2007.

2.

Pihak yang akan melakukan penawaran tender sukarela wajib menyampaikan pernyataan penawaran tender sukarela kepada BapepamLK, serta tembusan kepada: a. Bursa Efek dimana efek bersifat ekuitas yang menjadi obyek penawaran tender sukarela dicatatkan; b. Perusahaan Sasaran;

perusahaan atau investor menawarkan untuk membeli saham dalam jumlah yang besar dari Perusahaan Sasaran yang biasanya dilakukan pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Tender offer juga dapat diartikan bahwa suatu perusahaan hendak mengambilalih perusahan lain dimana pemegang saham yang ada saat ini baik secara individu atau berkelompok dapat menerima atau menolak penawaran tersebut.´



40

c. Pihak lain yang telah menyampaikan pengumuman penawaran tender sukarela atas efek bersifat ekuitas dari Perusahaan Sasaran yang sama yang masa penawarannya belum berakhir. 3.

Pernyataan penawaran tender sukarela memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama dan alamat Perusahaan Sasaran; b. uraian lengkap68 mengenai efek bersifat ekuitas yang menjadi obyek penawaran tender sukarela; c. persyaratan serta kondisi khusus dari penawaran tender sukarela; d. nama Bursa Efek dimana efek bersifat ekuitas yang menjadi obyek penawaran tender sukarela diperdagangkan; e. hasil perhitungan harga efek bersifat ekuitas69; f. nama, alamat, dan kewarganegaraan dari pihak yang melakukan penawaran tender sukarela dan afiliasinya sehubungan dengan penawaran tender sukarela dan keterangan apakah pihak tersebut pernah dinyatakan pailit, pernah menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan, atau pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang

68

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP263/BL/2011 tentang Penawaran Tender Sukarela, ³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;)´, ditetapkan di Jakarta, 3 0HL DQJND KXUXI E ³8UDLDQ lengkap mengenai efek bersifat ekuitas paling sedikit memuat informasi tentang: harga penawaran tender sukarela, waktu pelaksanaan penawaran tender sukarela, dan tata caUDSHQDZDUDQWHQGHUVXNDUHOD´

69

Ibid., angka 4 huruf a. ³8ntuk obyek penawaran tender sukarela berupa saham dan/atau waran, harga penawaran tender sukarela atas saham dan/atau waran kecuali ditentukan lain oleh Bapepam-LK, harus lebih tinggi dari: a) harga penawaran tender sukarela tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 hari sebelum pengumuman dalam paling sedikit 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional, pada tanggal yang bersamaan dengan penyampaian pernyataan penawaran tender sukarela kepada Bapepam-LK. b) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa efek selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman, dalam hal penawaran tender sukarela dilakukan atas saham dan/atau waran Perusahaan Sasaran yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. c) harga rata-rata dari harga tertinggi pada perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atas saham yang dimaksud, dalam hal saham dan/atau waran Perusahaan Sasaran tidak diperdagangkan di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman. d) harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai, dalam hal penawaran tender sukarela dilakukan atas saham dan/atau waran Perusahaan Sasaran yang tidak tercatat di Bursa Efek.´



41

berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek. g. penjelasan tentang hubungan, kontrak, dan transaksi material

70

dengan perusahaan sasaran atau afiliasinya dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh pihak yang akan melakukan penawaran tender sukarela. h. pernyataan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela tentang tersedianya dana yang cukup untuk menyelesaikan penawaran tender sukarela yang didukung dengan pendapat dari Akuntan, Bank, atau Perusahaan Efek; i. pernyataan tentang tujuan penawaran tender sukarela dan setiap rencana atas Perusahaan Sasaran setelah penawaran tender sukarela selesai dilaksanakan, diantaranya rencana untuk mengubah struktur modal, kebijakan dividen, atau mengubah manajemen; j. penjelasan tentang jumlah dan persentase efek Perusahaan Sasaran yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Sasaran; k. informasi

tambahan

yang

diperlukan

agar

penyataan

dalam

penawaran tender tidak menyesatkan. 4.

Seluruh informasi yang dimuat dalam penawaran tender sukarela wajib diumumkan dalam paling sedikit 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional, pada tanggal yang bersamaan dengan penyampaian pernyataan penawaran tender sukarela kepada Bapepam-LK.

5.

Pernyataan tender sukarela tidak dapat dibatalkan setelah pengumuman, kecuali memperoleh persetujuan Bapepam-LK.

6.

Pernyataan penawaran tender sukarela menjadi efektif dengan:

70

Ibid., angka 2 huruf b(6). ³+ubungan, kontrak, dan transaksi material meliputi kontrak penjualan/pembelian, hubungan keagenan, dan hubungan kepengurusanǤǳ



42

a. atas lewatnya waktu 15 hari sejak tanggal pernyataan penawaran tender sukarela diterima Bapepam-LK secara lengkap, yaitu telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini atau atas lewatnya waktu 15 hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela atau yang diminta Bapepam-LK dipenuhi; b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam-LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 7.

Masa pelaksanaan penawaran tender sukarela wajib dimulai paling lambat dua hari kerja setelah pernyataan penawaran tender sukarela menjadi efektif dan paling sedikit 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 hari, kecuali disetujui oleh Bapepam-LK.

8.

Pelaporan dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela kepada Bapepam-LK paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penyelesaian penawaran tender sukarela berakhir.

2.5.2. Prosedur Voluntary Delisting di Amerika Tidak jauh berbeda dengan prosedur voluntary delisting yang diatur dalam Peraturan BEJ No. I-I, peraturan § 240.12d2-2 dibawah ketentuan SEC Act 1934 mengenai Removal from Listing and Registration juga mengatur prosedur voluntary delisting yakni dengan mengisi dan menyerahkan (file an application) Form 25 dengan terlebih dahulu melakukan hal-hal berikut ini: a. Emiten harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari peraturan perundangundangan yang ada terkait dengan pendirian Perusahaan Tercatat tersebut dan/atau dengan Peraturan Bursa Efek dimana efek Perusahaan Tercatat tersebut dicatatkan, dengan tujuan untuk melakukan penghapusan pencatatan dari Bursa. b. dalam jangka waktu kurang dari 10 hari sebelum Emiten menyerahkan aplikasi Form 25 kepada Bursa (commission), Emiten harus melakukan pemberitahuan tertulis (written notice) terkait dengan keinginannya untuk melakukan voluntary delisting. Pemberitahuan tertulis ini harus mencakup penjelasan mengenai jenis efek yang hendak dihapuskan pencatatannya



43

bersamaan dengan pernyataan mengenai fakta material yang berkaitan dengan alasan dilakukannya voluntary delisting. c. pemberitahuan tertulis (written notice) tersebut harus diumumkan secara publik melalui press release atau melalui website yang dapat diakses oleh publik. Pemberitahuan tertulis dalam website ini harus tetap ada sampai tanggal efektif delisting. d. tanggal efektif delisting adalah 10 hari setelah Form 25 telah disetujui oleh Bursa (commission). e. setelah Form 25 telah diterima maka Emiten tidak memiliki kewajiban pelaporan71 dibawah ketentuan Section 13(a) Act (15 U.S.C 78 m(a)) dan peraturan mengenai pendaftaran dalam Section 12(b) § 240.12d2-2. 2.5.2.1.Pembelian Saham M elalui Proses Tender Offer di Amerika Pengaturan mengenai tender offer di Amerika diatur dalam Sections 14(d) dan 14(e) SEC Act 1934, tetapi tidak satupun dalam pengaturan tersebut yang menjelaskan mengenai definisi tender offer. Beberapa praktisi berpendapat bahwa pada tahun 1968 Congress berkehendak untuk mengatur mengenai tender offer yang sifatnya konvensional dalam Sections 14(d) dan 14(e) sebagai bagian dari Williams Act, namun beberapa hakim dan beberapa pihak dalam Security Exchange Commission menolak hal tersebut karena dianggap tidak konsisten dengan pemahaman umum (konvensional) mengenai tender offer dalam SEC Act.72 Dalam pengertian konvensional tender offer di Amerika harus dibuat dengan melakukan pengumuman kepada publik yang ditunjukan kepada para 71

Security Exchange Commission, 6HFWLRQD $FW86&PD ³3HULRGLFDODQG 2WKHU 5HSRUWV´ GLDNVHV SDGD WDQJJDO September 2012, pukul 22.49 WIB. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap Emiten yang sahamnya didaftarkan sesuai dengan Section 78(l) harus melakukan kewajiban pelaporan kepada Commission demi kepentingan investor dan untuk memastikan perdagangan efek yang adil, antara lain: a) informasi dan dokumen mengenai kondisi Emiten terkait dengan pernyataan pendaftaran (termasuk fotokopinya); b) laporan tahunan (termasuk fotokopinya) yang telah dianalisis oleh Akuntan independen dan laporan pertengahan tahun apabila Commission meminta.

72

+DUYDUG/DZ5HYLHZ³7KH'HYHORSLQJ0HaQLQJRI³7HQGHU2IIHU´XQGHUWKH6HFXULW\ ([FKDQJH&RPPLVVLRQ$FW´Harvard Law Review: Vol. 86, No. 7 (May, 1973), hlm. 1250, < http://www.jstor.org/stable/1340067 >, diakses pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 20.00 WIB.



44

pemegang saham untuk melakukan penawaran atas saham mereka dengan harga yang ditentukan secara spesifik dan dalam kurun waktu terbatas, yang biasanya tidak lebih dari dua minggu. 73 Proses pembayaran atas saham tersebut dapat dilakukan baik secara tunai atau ditukarkan dengan efek lainnya. Proses tender offer yang konvensional ini biasanya digunakan untuk mengambil alih saham perusahaan lain dengan tujuan untuk melakukan pengendalian ataupun pengambilalihan saham tanpa hak untuk mengendalikan. Konvensional tender offer dinilai sebagai mekanisme yang lebih murah dan lebih sederhana. Permasalahan yang timbul dari konvensional tender offer ini adalah tidak adanya ketentuan dalam peraturan yang menyatakan bahwa perlunya dilakukan keterbukaan berkaitan dengan pembelian saham secara tunai, sementara disatu sisi peraturan mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan keterbukaan apabila melakukan tender offer dengan pertukaran efek lainnya. Williams Act mengatur mengenai adanya lima ketentuan tambahan dalam SEC Act 1934, khususnya dalam Sections 14(d) paragraph (I) yang mengatur mengenai kewajiban keterbukaan dalam tender offer baik yang dilakukan secara tunai ataupun dengan menukarkan efek lainnya dan ketentuan mengenai batasan-batasan dalam proses tender offer yang diatur dalam Paragraphs (5)-(7) serta yang terakhir dalam Section 14(e) yang mengatur mengenai antifraud.74 2.5.2.1.1. Disclosure Dalam Section 14 (d)(I) mengatur mengenai setiap pihak yang hendak melakukan tender offer dengan kepemilikan saham yang lebih dari 5% sesuai dengan klasifikasi saham yang terdaftar menurut ketentuan SEC Act 1934 diharuskan untuk melakukan keterbukaan mengenai informasi-informasi material, khususnya apabila adanya keinginan untuk melakukan pengambilalihan perusahaan. Kewajiban melakukan keterbukaan informasi ini bertujuan agar pihak publik mengetahui situasi mengenai tender offer yang akan dilakukan sehingga

73

Ibid.

74

Ibid.



45

publik dapat menentukan sikap untuk menjual sahamnya atau

untuk

mempertahankan sahamnya dalam perubahan kepemilikan managemen yang baru.75 Ketentuan mengenai informasi-informasi material yang harus dilaporkan antara lain berkaitan dengan:76 1. Kewajiban pengelola

perusahaan untuk menerima atau menolak

permohonan dari pihak penawar; 2. Kewajiban

pengelola

perusahaan

untuk

membuka

kontrak

kerja

77

(employment contracts) dengan pihak penawar; 3. Kewajiban pengelola perusahaan untuk memberitahu mengenai pihak yang akan menjual sahamnya; 4. Kewajiban pengelola perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi atas informasi material yang bukan menjadi milik publik; 5. Tindakan yang ditempuh oleh pengelola perusahaan terhadap adanya penawaran berganda dan merger.

75

Ibid., ³1RW DOO WHQGHU RIIHUV ZHUH PDGH VXEMHFW WR 6HFWLRQ G , ¶V GLVFORVXUH UHTXLUHPHQW DSSDUHQWO\ EHFDXVH &RQJUHVV¶V SULQFLSDO FRQFHUQ ZDV WR DVVXUH WKH VKDUHKROGHU substantial, timely disclosure in situations where tender offers were potentially being used to gain FRQWURO ,QVXFKVLWXDWLRQV&RQJUHVVGHWHUPLQHGWKDWWKHVKDUHKROGHUVKRXOGKDYHWKH³UHOHYDQW IDFWV´VRWKDWKHFDQPDNHDQLQIRUPHGGHFLVLRQRQZKHWKHUWRVHOOKLVKROGLQJVRUWRPDLQWDLQKLV investment in a company that might be changing hands and undergoing significant WUDQVIRUPDWLRQ´

76 &DUO

.UDVLN ³7HQGHU 2IIHUV 7KH 7DUJHW &RPSDQ\¶V 'XW\ RI 'LVFORVXUH´ The Business Lawyer: Vol. 25, No. 2 (January 1970), hlm. 466, , diakses pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 20.57 WIB. ³7KHTXHVWLRQVRIZKDWPXVWRUVKRXOGEHGLVFORVHGDUHLQWHUZLQHGWKHPDQDJHPHQW¶VREOLJDWLRQ of disclosure will be analyzed under the following categories: (1) mDQDJHPHQW¶V GXW\ WR recommended acceptance or rejection, and if a recommendation is made the content of the UHFRPPHQGDWLRQ PDQDJHPHQW¶V GXW\ WR UHYHDO HPSOR\PHQW FRQWUDFWV ZLWK WKH RIIHURU PDQDJHPHQW¶VREOLJDWLRQWRUHYHDOZKRLIDQ\RQHLQWKHmanagement group will tender his share; PDQDJHPHQW¶VREOLJDWLRQWRGLVFORVHQRQ-SXEOLFPDWHULDOLQIRUPDWLRQDQG PDQDJHPHQW¶V FRXUVHRIDFWLRQLQPXOWLSOHRIIHUDQGPHUJHUVLWXDWLRQ´

77

Ibid., ³(PSOR\PHQW &RQWUDFW LV D FRQWUDFW WKDW FRQWDLQ WKH LQformation of certain members of the management group that have employment contracts with the offeror would be material information that shall be disclosed.´



46

2.5.2.1.2. Substantive Restrictions on Tender Offers Berkaitan dengan kewajiban melakukan keterbukaan informasi, berikut ini adapun batasan-batasan yang berkatian dengan pelaksanaan proses tender offer itu sendiri, antara lain: 1. adanya persetujuan yang diberikan kepada pemegang saham untuk menarik saham yang telah didepositokan berkaitan dengan tender offer, dalam jangka waktu tujuh hari pertama dari penawaran tersebut, atau 60 hari apabila pihak penawar belom membayar sejumlah saham atau belum menukarkan saham yang ditawarkan dengan efek lainnya. Tujuan ketentuan ini adalah untuk memberikan jaminan kepada setiap pemegang saham bahwa dalam jangka waktu singkat (a minimum period of time) untuk membuat suatu keputusan terkait penawaran sahamnya tanpa dirugikan oleh pemegang saham lainnya.78 2. adanya kebolehan bagi para pihak dalam melakukan tender offer untuk membeli secara pro rata semua saham yang ditawarkan apabila keterangan mengenai jumlah saham lebih ditekankan daripada para pihak yang berpartisipasi dalam proses tender offer tersebut, dalam jangka waktu sepuluh hari pertama sejak penawaran.79 3. adanya kebolehan untuk menaikan harga beli atas saham yang ditawarkan oleh pemegang saham, termasuk saham yang ditawarkan dengan harga beli yang paling rendah.80

78

Harvard Law Review, op.cit., hlm. 1258-1259. ³6HFWLRQG SHUPLWVVKDUHKROGHUV to withdraw securities deposited pursuant to a tender offer during the first 7 days of an offer, or after 60 days if the offeror has not purchased or returned the securities by then. In conjuction with Section 14(d)(I), Section 14 (d)(5)-(7) generally guarantee each shareholder a minimum period of time in which to make an informed decision on whether to tender his shares, without being disadvantaged with respect to other shareholders.´

79

Ibid., ³6HFWLRQG UHTXLUHVDSDUW\PDNLQJDWHQGHURIIHUWRSXUFKDVHRQ a pro rata basis from among all shares tendered during the first 10 days of the offer, if more shares than the party specified have been tendered in that time.´

80

Ibid., ³6HFWLRQ G UHTXLUHV WKDW DQ\ LQFUHDVH LQ WKH SXUFKDVH SULFH LQ D WHQGHU offer be paid to all tendering shareholders, even to those who tendered in response to the lower SULFH´



47

2.5.2.1.3. Fraud Prohibition Secara umum pertanggungjawaban pengelola perusahaan kepada pemegang saham terkait dengan proses tender offer ini sangat berkaitan erat dengan penyampaian keterbukaan informasi yang harus disebutkan seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola perusahaan ini diatur dalam Section 14(e) SEC Act 1934 yang menyatakan: ³,WVKDOOEHunlawful for any person to make any untrue statement of a material fact or omit to state any material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they are made, not misleading, or to engage in any fraudulent, deceptive or manipulative acts or practices, in connection with any tender offer or request or invitation for tenders or any solicitation of security holders in RSSRVLWLRQWRRULQIDFRURIDQ\VXFKRIIHUUHTXHVWRULQYLWDWLRQ´81 Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam proses tender offer setiap pihak, khususnya pengelola perusahaan tidak boleh membuat pernyataan yang tidak sebenarnya atau pernyataan yang menyesatkan tentang informasi material yang berkaitan dengan proses tender offer. 2.5.2.1.4. Special Bids Harga pelelangan yang digunakan dalam melakukan proses tender offer adalah harga pasar terkait jenis saham tertentu yang akan ditawarkan dengan tujuan agar saham yang dibeli masih dapat diperdagangkan dalam pasar regular walaupun dengan harga yang tinggi. Pihak pembeli dalam hal ini mengumumkan jumlah harga tertentu atas suatu saham dengan menyebutkan jumlah saham yang diinginkan dan besarnya harga penawaran tetap. Harga penawaran ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham untuk jumlah saham yang sejenis. Persamaan tender offer

dengan harga pelelangan dengan tender offer

konvensional adalah tindakan tender offer sama-sama dilakukan dan ditawarkan kepada seluruh pemegang saham di Perusahaan Publik. Adapun perbedaan tender offer dengan menggunakan harga pelelangan dan tender offer dengan cara 81

Carl Krasik, op.cit.



48

konvensional dimana tender offer dengan harga pelelangan ini tidak meliputi atau mencakup jangka waktu dimana saham tersebut pertama kali ditempatkan. 82 Proses tender offer dengan menggunakan harga pelelangan ini harus dilakukan dan dibayar secepatnya sampai pelelangan telah selesai atau ditarik (tidak pernah dilakukan). 2.5.3. Prosedur I nvoluntary Delisting di I ndonesia Peraturan BEJ No. I-I secara jelas menjelaskan mengenai prosedur involuntary delisting dimana apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami satu atau lebih persyaratan involuntary delisting seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka Bursa Efek dapat melakukan dengar pendapat dengan Perusahaan Tercatat. Dalam hal Bursa memutuskan untuk melakukan delisting saham Perusahaan Tercatat maka Bursa akan memberitahukan jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat pada Hari Bursa yang sama diputuskannya delisting saham yang dimaksud dengan tembusan kepada Bapepam. Keputusan delisting saham Perusahaan Tercatat dan jadwal pelaksanaannya diumumkan di Bursa selambat-lambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya delisting saham yang dimaksud. Apabila memang dipandang perlu Bursa dapat melakukan suspensi selama lima Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar Negosiasi selama 20 Hari Bursa sebelum tanggal efektif delising. Proses delisting akan berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan delisting dan diumumkan di Bursa. 2.5.4. Prosedur I nvoluntary Delisting di Amerika Sama halnya dengan proses voluntary delisting di Amerika Serikat, pengaturan involuntary delisting dalam SEC Act 1934 cukup dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan Form 25 kepada Commission apabila Bursa memiliki dasar pertimbangan yang kuat bahwa efek dari Perusahaan Tercatat sudah tidak efektif lagi untuk diperdagangkan. Namun, berkaitan dengan penyerahan aplikasi 82

Harvard Law Review, op.cit., hlm. 1262.



49

Form 25 tentang penghapusan pencatatan, adapun hal-hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan huruf b(1) § 240.12d2-2: a. pemberitahuan kepada Emiten mengenai keputusan Bursa untuk melakukan penghapusan pencatatan sahamnya. b. kesempatan kepada Emiten untuk melakukan banding kepada Direksi dari Bursa Efek nasional atau lembaga yang ditunjuk oleh Direksi (national VHFXULWLHVH[FKDQJH¶VERDUGRIGLUHFWRUVRUWRDFRPPLWWHHGHVLJQDWHGE\ the board). c. pemberitahuan secara umum (public notice) atas keputusan Bursa Efek untuk melakukan penghapusan pencatatan saham dengan melakukan press release atau mencantumkannya di website. Pengumuman ini harus dilakukan kurang dari 10 hari sebelum delisting menjadi efektif dan harus tetap diumumkan dalam website sampai delisting menjadi efektif. d. tanggal efektif delisting adalah 10 hari setelah Form 25 telah disetujui oleh Bursa (commission). 2.6. Pengertian Relisting Dalam kamus bisnis dan investasi, Relisting diartikan sebagai: ³WKH return to listed status for a stock after having been delisted from an exchange for not being in compliance with the H[FKDQJH¶V OLVWLQJ UHTXLUHPHQWV 2QFH WKH FRPSDQ\ SXWV LWV house in order and meets listing requirements, it can apply to UHOLVWLWVVKDUH´83 Adapun definisi lain yang diberikan untuk menjelaskan mengenai relisting, yakni: ³5HLQVWDWHPHQW RI D VWRFN RQ DQ exchange after it has been removed for not being in compliance with listing requirements. $ FRPSDQ\¶V VWRFN PD\ EH GHOLVWHG IRU DYDULHW\ RI UHDVRQV such as bankruptcy or a share price that has fallen below 83


50

minimum requirements. When a company returns to fiscal KHDOWKLWPD\DSSO\WRKDYHLWVVKDUHVUHOLVWHG´84 Peraturan BEJ No. I-I memberikan definisi mengenai relisting sebagai suatu tindakan perusahaan untuk melakukan pencantuman kembali suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di Bursa, setelah efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (delisting). Dari ketiga pengertian mengenai relisting yang sudah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa relisting adalah suatu pencatatan kembali saham di Bursa Efek setelah saham tersebut mengalami penghapusan pencatatan dengan berbagai alasan, yakni: perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria mengenai pencatatan saham seperti yang sudah ditentukan oleh Bursa, perusahaan tersebut mengalami kepailitan, atau saham dari perusahaan tersebut tidak mengalami perdagangan yang bagus karena selalu mengalami penurunan nilai hingga dibawah persyaratan. 2.7

Persyaratan Relisting di I ndonesia Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dalam dua

papan pencatatan, yakni: pencatatan saham di Papan Utama dan pencatatan saham di Papan Pengembangan. Begitu pula dengan mekanisme pencatatan kembali maka perusahaan harus menentukan di papan manakah calon Perusahaan Tercatat tersebut akan mencatatkan sahamnya kembali. Berikut adalah persyaratanpersyaratan untuk melakukan relisting berdasarkan Peraturan BEJ No.I-I, antara lain: 2.7.1. Persyaratan Umum Relisting Persyaratan umum relisting ini terdiri dari:85

84

, diakses pada tanggal 23 September 2012, pukul 23.04 WIB.

³'HILQLWLRQ RI 5HOLVWLQJ´

85

Alexander Lay, dkk, Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010), hlm. 845.



51

1. Perusahan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di Bursa, dapat mengajukan permohonan relisting sahamnya kepada Bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan delisting oleh Bursa. 2. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam masih tetap menjadi efektif. 3. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya delisting oleh Bursa atau telah merealisasikan hal-hal yang mendasari permohonan delisting saham saat menjadi Perusahaan Tercatat sebelumnya. 4. Adanya pernyataan Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum atau menghadapi suatu masalah yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan. 5. Calon Perusahaan Tercatat boleh merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, dengan ketentuan: a. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian pihak independen; b. berdasarkan Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Tercatat tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan calon Perusahaan Tercatat, Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan; c. berdasarkan Laporan Keuangan Proforma calon Perusahaan Tercatat dapat dikonsolidasi ke Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat, calon Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan. 6. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. 7. Memiliki Direktur tidak terafiliasi 86 sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi. 8. Memiliki Komite Audit. 9. Memiliki Sekretaris Perusahaan. 10. Harga saham dan nilai nominal saham calon Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya Rp100,00 (seratus rupiah).87 86

Bursa Efek Jakarta (b), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, op.cit., angka IV.1.8. Peraturan ini menyatakan bahwa Direktur yang tidak terafiliasi adalah: a) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi; b) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari perusahaan tercatat; c) tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain; d) tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.



52

11. Direksi dan Komisaris calon Perusahaan Tercatat harus memiliki reputasi baik. 2.7.2 Persyaratan Relisting di Papan Utama Berkaitan dengan dibaginya tempat pencatatan saham dalam Bursa Efek Indonesia, maka dengan ini persyaratan relisting pun diatur lebih khusus sesuai dengan tempat dimana saham tersebut akan dicatatkan. Persyaratan relisting di papan utama antara lain:88 1. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan BEJ No. 1-I. 2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama sekurang-kurangnya selama 36 bulan berturut-turut. 3. Laporan keuangan calon Perusahaan Tercatat telah diaudit sekurang-kurangnya tiga tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan dua tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan Interim terkahir (jika ada) memperoleh Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tagible Asset) sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar). 5. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode lima Hari Bursa sebelum permohonan relisting sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% dari modal disetor, dilihat mana yang paling kecil. 6. Jumlah pemegang saham paling sedikit seribu pemegang saham yang memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek.89 87

Ibid., angka IV.1.11. Peraturan ini menyatakan bahwa ketentuan bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek lain, harga saham yang sekurang-kurangnya Rp100,00 adalah berdasarkan harga rata-rata penutupan saham selama 25 hari terjadi transaksi di Bursa Efek lain tersebut atau bagi perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, harga saham yang sekurang-kurangnya Rp100,00 adalah berdasarkan harga wajar saham sesuai dengan hasil penilaian pihak independen .

88

Alexander Lay, op.cit., hlm. 847.

89

Bursa Efek Jakarta (b), op.cit., angka IV.2.6. Peraturan ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut antara lain: a) bagi calon Perusahaan Tercatat yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode 5 Hari Bursa sebelum permohonan relisting; b) bagi calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama enam bulan terakhir.



53

2.7.3. Persyaratan Relisting di Papan Pengembangan Berbeda dengan pengaturan persyaratan relisting di papan utama, persyaratan relisting di Papan Pengembangan ini mengatur lebih ringkas, diantaranya:90 1. Memenuhi persyaratan umum pencatatan saham sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan BEJ No.I-I. 2. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, secara substansi telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama sekurang-kurangnya 12 bulan penuh berturut-turut. 3. Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya dua tahun buku dan Laporan Keuangan Auditan Interim terakhir (jika ada) memperoleh Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) sekurangkurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 5. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (minority shareholders) yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode lima Hari Bursa sebelum permohonan pencatatan sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% dari modal disetor, mana yang lebih kecil. 6. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek. 2.8. Prosedur Relisting di I ndonesia Calon Perusahaan Tercatat yang hendak mencatatkan kembali sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan Relisting kepada Bursa dan membayar pendaftaran permohonan pencatatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pencatatan di Papan Utama dan membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pencatatan di Papan Pengembangan. Biaya permohonan pencatatan kembali tersebut sifatnya akan dikurangkan dengan biaya pencatatan awal saham91 apabila permohonan relisting diterima oleh Bursa. 90

Alexander Lay., op.cit.

91

Bursa Efek Jakarta (a), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersitas Ekuitas Selain saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, op.cit., angka VIII.2.4 yang menyatakan bahwa biaya pencatatan awal untuk saham perusahaan yang akan dicatatkan kembali



54

Permohonan relisting tersebut wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:92 1. Bukti pernyataan pendaftaran dari Bapepam masih menjadi efektif; 2. Akta pendirian/Anggaran Dasar calon Perusahaan Tercatat beserta perubahan dan tanda daftar perusahaan; 3. Struktur organisasi calon Perusahaan Tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat dibawah direksi; 4. Struktur organisasi Group yang menunjukan posisi calon Perusahaan Tercatat dalam Group (jika ada); 5. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; 6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya dari Calon Perusahaan Tercatat tersebut; 7. Laporan Keuangan Tahunan auditan tiga tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim auditan terakhir (jika ada) atau laporan keuangan auditan sejak beroperasinya calon Perusahaan Tercatat yang masa operasionalnya kurang dari tiga tahun; 8. Sejarah singkat perusahaan; 9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak; 11. Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan; 12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha; 13. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi calon Perusahaan Tercatat; 14. Keterangan tentang jumlah efek yang dicatatkan; 15. Kebijakan dividen; 16. Transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya); 17. Piutang calon Perusahaan Tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi dan/atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin calon Perusahaan Tercatat; 18. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material; 19. Rasio kinerja operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas; 20. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam; (relisting) atau telah tercatat di Bursa Efek lain, ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham, sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

92

Alexander Lay, op.cit., hlm. 849.



55

21. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan relisting; 22. Laporan penilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam (jika ada); 23. Fotokopi kontrak pengelolaan administrasi efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi efeknya dikelola sendiri; 24. Fotokopi izin yang dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang yang disesuaikan dengan kegiatan usaha calon Perusahaan Tercatat; 25. Fotokopi kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran efeknya dalam Penitipan Kolektif di KSEI; 26. Informasi keterbukaan sebanyak lima eksemplar; 27. Laporan komposisi pemegang saham; 28. Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menanda tangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa; 29. Surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditandatangani oleh Direksi calon Perusahaan Tercatat; 30. Daftar Komite Audit; 31. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi; 32. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan Komisaris. Apabila calon Perusahaan Tercatat telah melengkapi formulir permohonan seperti yang telah disebutkan diatas maka permohoan pencatatan kembali telah diterima secara lengkap oleh Bursa. Untuk kepentingan persetujuan permohonan relisting maka

calon

Perusahaan

Tercatat

wajib

melakukan

presentasi

tentang

perusahaannya kepada Bursa. 93 Berkaitan dengan permohonan relisting maka Bursa dalam hal ini mendapat kewenangan penuh untuk melakukan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan relisting yang akan diberikan selambatlambatnya sepuluh Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen atau informasi permohonan secara lengkap. Apabila permohonan relisting disetujui maka Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya satu Hari Bursa sebelum perdagangan saham tersebut dimulai.

93

5DKPDW %DVWLDQ ³,QGRQHVLD >@´, Proquest Journal: International Financial Law Review, Oktober 2004, ISSN: 02636969, , diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.58 WIB.



56

2.9. Prosedur Relisting di Amerika Berdasarkan ketentuan dalam SEC Act 1934, apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu proses pencatatan kembali maka perusahaan tersebut harus mengisi aplikasi atau permohonan mengenai izin untuk melakukan upaya pencatatan kembali atas saham yang sebelumnya telah dihapuskan pencatatannya. Ketentuan mengenai persyaratan ini ditentukan dalam § 240.12.f-1 dimana permohonan relisting dapat ditunjukan kepada suatu Bursa Efek yang telah menghapuskan pencatatan saham terdahulu berdasarkan ketentuan Section 12 (f)(2)(A) 15.U.S.C 78 l (2)(A) dengan mengisi surat permohonan yang diterbitkan oleh Pejabat Bursa Efek yang bersangkutan: a. Nama dari pemohon (issuer); b. Jenis efek yang akan dilakukan pencatatan kembali (title of security); c. Nama Bursa Efek yang telah menghapuskan saham terdahulunya; d. Melaporkan informasi atas transaksi dari efek (transaction information) yang akan dilakukan pencatatan kembali sesuai dengan § 242.601;94 e. Mencantumkan tanggal dimana Bursa melakukan penghentian sementara dari saham yang telah dihapuskan pencatatannya sebelumnya; f. Informasi-informasi yang diperlukan untuk dicantumkan guna membantu proses pencatatan kembali saham berkaitan dengan konsistensi likuiditas efek yang akan dicatatkan kembali tersebut dan kondisi pemohon untuk menjaga perdagangan yang adil dan teratur di bursa serta perdagangan efek yang memberikan perlindungan terhadap investor;

94 Security Exchange Commission, § 242.601, ³'LVVHPLQDWLRQ RI 7UDQVDFWLRQ 5HSRUWV DQG /DVW 6DOH 'DWD ZLWK 5HVSHFW WR 7UDQVDFWLRQ LQ 106 1DWLRQDO 0DUNHW 6\VWHP 6WRFNV´, diakses pada tanggal 25 September, pukul 11.41 WIB. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan rencana transaksi efek tersebut harus mengandung sekurang-kurangnya informasi tentang: a) efek yang sudah pernah tercatat dan efek Nasdaq atau efek-efek dengan klasifikasi sama yang akan dugunakan sesuai rencana; b) melaporkan transaksi atas efek yang sudah dicatatkan kepada broker atau kepada pihak yang melakukan transaksi atas efek tersebut sesuai dengan rencana; c) memberikan pelaporan atas suatu transaksi secara berurutan dan penjualan terakhir atas efek tersebut sesuai rencana; d) pelaporan atas transaksi tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaporan dari Bursa Efek berkaitan dengan rencana transaksi efek tersebut; e) metode dan standard yang digunakan untuk pelaporan; f) pelaporan atas peraturan atau prosedur yang digunakan untuk membuat laporan transaksi atau penjualan terakhir yang bebas penipuan atau manipulasi; g) laporan transaksi tersebut atau data penjualan terakhir harus dapat dengan mudah diakses oleh penjual untuk menentukan market place dimana saham tersebut akan ditransaksikan.



57

g. Fotokopi dari permohonan yang sudah dikirimkan oleh pemohon kepada Bursa Efek dimana efek tersebut akan dilakukan pencatatan kembali. 2.10. Pertimbangan Hukum PT JASS, PT BUKK, PT Apexindo Dalam M elakukan Relisting 2.10.1. Pertimbangan Hukum PT Jasa Angkasa Semesta 7EN³37-$66´ PT JASS merupakan suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 1984 dibawah nama JAS Airport Service yang bergerak dibidang penyedia jasa di Bandara International Soekarno Hatta (airport commercial operations).95 Dalam kegiatan operasionalnya, PT JASS melayani maskapai penerbangan Cathay Pacific, Malaysian Airlines, Lufthansa dan Singapore Airlines sebagai konsumen prioritas (first customer). Adapun konsumen lainnya yang berupa non-airlines, antara lain ANZ, Permata Bank, Citibank, P&G, Shangri-La, dan Standard Chartered. 96 Pada tahun 2000, perusahan mulai memperluas bisnis pelayanan cargo dan gudang penyimpanan (cargo handling and warehousing business) ketika PT Cardig Air telah menyerahkan bisnisnya kepada JAS. PT JASS pertama kali sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Surabaya ³%(6´ SDGDWDKXQ97 Sebagai Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, jalan yang harus ditempuh PT JASS untuk mempertahankan posisi sahamnya di Bursa, tidaklah berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan PT JASS telah diberi peringatan sejak tahun 2007 oleh BEI perihal akan dilakukannya delisting saham PT JASS dari Bursa Efek. 98 Setelah diberikan peringatan maka PT JASS mengalami suspensi tidak boleh melakukan aktivitas perdagangan sahamnya di Bursa yang kemudian berdasarkan Pengumuman Bursa No. Peng167/BEJ-CAT/P/11-2007 tanggal 30 November 2007, perihal Pencatatan Efek 95

, op.cit.

98



58

efek Bersifat Ekuitas Perusahaan Tercatat yang Berasal dari Bursa Efek Surabaya dan Mengacu pada Ketentuan III.3.1, Peraturan Pencatatan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa mengumumkan bahwa salah satu dari tujuh Emiten yang sahamnya dihapuskan pencatatan dari Bursa adalah PT JASS. Alasan Bursa melakukan penghapusan pencatatan efek PT JASS (delisting) antara lain: a. PT JASS mengalami kondisi atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukan indikasi pemulihan yang memadai; b. Saham PT JASS sebagai Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. c. PT JASS tidak sanggup memenuhi kriteria volume dan frekuensi perdagangan saham yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia.99 Delisting PT JASS berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2009. Setelah sahamnya dihapuskan pencatatan oleh Bursa, PT JASS melakukan pencatatan kembali (relisting) yang mana permohonan untuk melakukan relisting telah diajukan PT JASS pada bulan Desember 2009.100 PT JASS akan melakukan pencatatan kembali sahamnya sejumlah batas minimum yang dipersyaratkan dalam peraturan yaitu 10%. Saat ini status PT JASS masih merupakan suatu Perusahaan Terbuka. 99

Yudi Pramono (Staff Hubungan Masyarakat Bapepam-LK), site visit interview, 2 Oktober 2012, pukul 10.30 WIB. Bapak Yudi Pramono menyatakan bahwa PT JASS tidak sanggup memenuhi kriteria volume dan frekuensi perdagangan saham mengingat tidak diaturnya kriteria volume dan frekuensi perdagangan saham pada BES . 100

³%DKDQD ,QFDU 2EOLJDVL -DVD 0DUJD GDQ Relisting Jasa $QJNDVD´ GLDNVHV SDGD WDQJJDO 6HSWHPEHU SXNXO :,% ³%HUGDVDUNDQ SHUQ\DWDDQ Presiden Direktur PT Bahana Securities, Eko Yuliantoro bahwa proses permohonan relisting sudah diajukan JASS pada Desember 2009 dan Bahana Securities disini telah mendapatkan mandat mulai bulan Mei 2010 dan akan terus dikerjakan sesuai jadwa. Diharapkan, relisting bisa terjadi di akhir tahun 2010.´



59

Pertimbangan hukum PT JASS untuk melakukan upaya relisting saham perseroan adalah untuk ekspansi usaha dan menambah layanan ke beberapa Bandar Udara lainnya di Indonesia.101 Selain itu PT JASS juga mengalami kondisi keuangan yang mengalami peningkatan yang signifikan dimana perseroan akan menginvestasikan dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) untuk mengembangkan bisnis Ground Handling Service, Lounge and Cargo Service (warehouse). 102 Berkaitan dengan perbaikan kondisi finansial PT JASS yang sudah membaik maka dalam hal ini PT JASS hendak melakukan upaya pencatatan kembali saham (relisting) karena dirasa saham yang dimiliki PT JASS sudah cukup likuid dan dapat mengikuti pergerakan saham di Bursa Efek secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pencatatan kembali saham yang dilakukan PT JASS ini bertujuan juga untuk memperbaiki volume transaksi dan frekuensi perdagangan saham PT JASS itu sendiri.103 2.10.2. Pertimbangan Hukum PT Bukaka Teknik Utama Tbk ³37%8..´ PT BUKK pertama kali didirikan pada tahun 1978 dengan perusahan yang berskala kecil dengan satu produksi dan sedikit tenaga kerja. Namun sekarang ini PT BUKK telah menjadi perusahaan besar dan memiliki banyak tenaga kerja. Ruang lingkup kegiatan usaha (business unit) PT BUKK meliputi: steel tower (dalam bidang manufaktur dan konstruksi), steel bridge (dalam bidang infrastruktur), oil and gas equipments (dalam bidang minyak dan gas bumi dengan biaya produksi yg rendah), plant system (dalam bidang ketenagalistrikan) dan machine (membuat mesin-masin pabrik).104 101

$JXVWLQD 0HODQL ³37 -DVD $QJNDVD 6HPHVWD 7EN $NDQ 0HODOXNDQ Relisting atau Kembali Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Mekanisme Secondary Public Offering 632 ´ http://www.inilah.com/read/detail/598461/jasa-angkasa-relisting-dengan-spo/,> (Senin, 14 Juni 2010, pukul 14/46 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 17.39 WIB.

102

:KHU\ (QJJR 3UD\RJL ³-DVD $QJNDVD %LGLN /DED 5S 0LOLDU´ http://www.duniainvestasi.com/bei/news/view/17252>, (Selasa 8 Juni 2012, pukul 14.18 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 17.54 WIB.

103

Yudi Pramono (Staff Hubungan Masyarakat Bapepam-LK), op.cit.

104



60

Berdasarkan Pengumuman Bursa No. Peng-167/BEJ-CAT/P/11-2007 tanggal 30 November 2007, perihal Pencatatan Efek-efek Bersifat Ekuitas Perusahaan Tercatat yang Berasal dari Bursa Efek Surabaya dan Mengacu pada Ketentuan III.3.1, Peraturan Pencatatan Bursa No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa mengumumkan bahwa salah satu dari tujuh Emiten yang sahamnya dihapuskan pencatatan dari Bursa adalah PT BUKK. Bursa melakukan penghapusan saham dari PT BUKK dikarenakan:105 a. PT BUKK mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan baik secara finansial ataupun hukum. b. PT BUKK pun dinilai tidak dapat menunjukan indikasi pemulihan yang baik. c. Saham-saham PT BUKK terkena suspensi di Pasar Regular dan Pasar Tunai, dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. d. Adanya status disclaimer pada laporan keuangan per Desember 2005, dimana PT BUKK masih memiliki utang yang harus diselesaikan sekitar US$ 89 Juta.106 Sama halnya dengan PT JASS, delisting PT BUKK berlaku efektif sejak 1 Desember 2009. Status PT BUKK yang pada saat ini sebagai perusahaan terbuka hendak melakukan relisting dan pihak BEI pun sangat mendukung rencana PT BUKK tersebut. Akan tetapi proses relisting yang hendak dilakukan PT BUKK terbentur dengan kepemilikan saham di publik. 107 Seperti yang

105

> ³%(, +DSXV 7XMXK 6DKDP (NV %XUVD 6XUDED\D´ 6HQLQ 1ovember 2009, pukul 15.14 WIB), diakses pada tanggal 5 September 2012, pukul 11.54 WIB.

106

*LWD $UZDQD &DNWL ³%XNDND %HUKDUDS Relisting 6HFHSDWQ\D´ http://www.bisnis.com/articles/bukaka-berharap-relisting-secepatnya>, (Selasa 13 Desember 2011, pukul 19.55 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 18.18 WIB.



61

diketahui, sekitar 54% saham PT BUKK beredar di publik namun sekitar 52% saham dimiliki oleh satu investor, yakni Akses Karya Indonesia Bhd.

108

Pertimbangan hukum yang paling mendasar dari PT BUKK untuk melakukan relisting adalah sudah dituntaskannya pembayaran utang sebesar US$ 89 juta.109 PT BUKK berencana untuk melakukan relisting juga dikarenakan adanya pertimbangan pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang telah berinvestasi dan perusahaan juga ingin mengembangkan kinerja perusahaannya.110 2.10.3. Pertimbangan Hukum 37 $SH[LQGR 3UDWDPD 'XWD 7EN ³37 $SH[LQGR´ PT Apexindo pertama kali didirikan pada tahun 1984 dengan kegiatan usaha sebagai kontraktor pengeboran yang bergerak pada industri minyak dan gas bumi (offshore and onshore drilling services to oil and gas). Dengan kondisi perusahaan yang tercatat di Bursa, maka saham PT Apexindo dapat diperdagangkan kepada publik. Hampir setiap tahunnya PT Apexindo melakukan perkembangan terhadap kegiatan usahanya tidak hanya di Indonesia tetapi di Asia Tenggara. Pada tahun 2001, PT Apexindo melakukan merger dengan PT Medco Antareja, salah satu perusahaan onshore drilling contractor terbesar di Indonesia, dimana PT Apexindo sebagai surviving company. Pada bulan Juli 2002, PT Apexindo merupakan perusahaan offshore drilling sector yang tercatat di Bursa

107

108

, ³(PLWHQ %(, %XNDND %HUQLDW Relisting"´ 0LQJJX 0DUHW GLDNVHV SDGD tanggal 5 6HSWHPEHU SXNXO :,% ³.RQGLVL SHQ\HEDUDQ VDKDP SXEOLN 37 %8.. LQL dikhawatirkan akan tetap stagnan dan tidak likuid.´

109

Asia Pulse Pty Ltd, ³,QGRQHVLD¶V%XNDND6HHNV5HOLVWLQJ´, Proquest Journal Business and Economics, 15 Desember 2011, ISSN: 910909242, , diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 18.30 WIB.

110

,UPD , (Selasa 13 Desember 2011, pukul 17.02 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 18.35 WIB.



62

Efek Jakarta melalui penawaran umum perdana (IPO) dengan harga saham Rp. 550,-111 Pada tahun 2009, PT Apexindo meminta kepada Bursa untuk melakukan upaya penghapusan pencatatan secara sukarela (voluntary delisting) sehingga pada tanggal 11 Maret 2009 berdasarkan Pengumuman Bursa No.Peng001/BEI.PSR/UPT/03-2009, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek perseroan.112 Berdasarkan keterangan dari Corporate Secretary PT Apexindo, delisting ini dilatarbelakangi oleh permintaan pemegang saham terkait dengan chain listing sehingga para pemegang saham PT Apexindo telah menyetujui rencana delisting tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang selanjutnya disebut ³5836/%´) pada tanggal 5 Maret 2009.113 Pencatatan berantai ini (chain listing) karena PT Apexindo dinilai telah berkontribusi lebih dari 50% pendapatan PT Mitra Rajasa Tbk (yang selanjutnya disebut ³M I RA´) yang berubah namanya menjadi PT Mitra International Resources TBK. 114 Berkaitan dengan chain listing tersebut adapun alasan yang melatarbelakangi dilakukannya delisting PT Apexindo, yakni tidak likuidnya saham sisa (1,86%) setelah 98,14% dari total saham yang dikeluarkan perseroan diakuisisi oleh MIRA melalui Mira International Holding Ptd Ltd (MIH).115 Status 111

112

Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Tercatat di Papan: Utama) No.Peng-004/BEI.PSR/SPT/03- ³%XUVD PHPXWXVNDQ penghentian sementara perdagangan efek PT Apexindo Pratama Duta Tbk di seluruh Pasar pada hari Rabu, 1 April 2009 mulai sesi 1 Perdagangan Efek.´

114

115



63

perusahaan PT Apexindo setelah mengalami delisting adalah sebagai Perusahaan Terbuka. Dengan penghapusan pencatatan saham PT Apexindo yang dilakukan secara sukarela, ternyata PT Apexindo pun memiliki keinginan yang sama untuk melakukan relisting. Rencana relisting ini dinyatakan oleh Tuscany Investment Group Ltd sebagai pemilik baru PT Apexindo dengan melakukan restrukturisasi utang setelah membeli sebesar 93,95% saham Sabre System International Pte (yang selanjutnya disebut ³66,´) dari PT Mitra International Resources Tbk (MIRA). 116 Proses relisting yang akan dilakukan Tuscany ini disertai dengan rencana penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (yang selanjutnya disebut dengan ³+0(7'´) dan IPO.117 Pertimbangan hukum yang dilakukan PT Apexindo untuk melakukan relisting dikarenakan sudah mulai membaiknya kinerja perusahaan dengan dilakukakannya restrukturisasi utang yang dilakukan Tuscany Investment Group Ltd. Proses relisting diangkap sebagai suatu peluang investasi bagi PT Apexindo untuk menambah modal.118 Adapun pertimbangan hukum lainnya terkait dengan ekspansi perusahaan yang tentunya membutuhkan modal yang besar dimana modal ini harus didapatkan dari dana segar yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan mekanisme right issue dan juga dengan tetap melakukan pendekatan terhadap kreditur terkait restrukturisasi utangnya.

Rencana Delisting´-XPDW0DUHW:,% GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHU SXNXO:,%³6LVDVDKDP37$SH[LQGo tinggal 1,61% yang dimiliki oleh pendiri perusahaan (founder) dan 0,25% yang dimiliki oleh publik.´

116

³3DVFD 7XVFDQ\ %HOL 6DKDP 66, 6DKDP $SH[LQGR DNDQ Relisting GL %(,´ 0LQJJX September 2011, pukul 11.30 WIB), diakses pada tanggal 12 September 2012 pukul 21.51 WIB. ³3HPEHOLDQ6DKDP6DEUH6\VWHPV,QWHUQDWLRQDl Pte Ltd (SSI) dilakukan pada tanggal 28 Juni 2011 dengan nilai penjualan sebesar US$ 40 JutaǤǳ 117

118

Agustina MelDQL³3DVFD7XVFDQ\%HOL6DKDP66,6DKDP$SH[LQGR$NDQRelisting di %(,´ http://idsaham.com/news-saham-Saham-Apexindo-akan-Relisting-di-BEI--Inilahcom222151.html>, (18 September 2011, pukul 11.30 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.10 WIB.



64

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan dari PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo yang akan melakukan relisting saham maka dapat ditarik garis besar bahwa pertimbangan hukum perusahaan yang hendak melakukan relisting saham adalah adanya kepastian hukum untuk nilai saham yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut dimana nilai saham tersebut dilihat dari adanya pergerakan permintaan dan penawaran di Bursa Efek dan adanya insentif pengurangan pajak kepada Emiten yang hendak mencatatkan sahamnya lebih dari 35% dari ketentuan yang berlaku saat ini 40%.

119

Dalam melakukan relisting pertimbangan-

pertimbangan hukum perusahaan tidak lepas dari pertimbangan - pertimbangan ekonomi perusahaan karena berbicara tentang relisting maka erat kaitannya dengan hukum dan kegiatan perekonomian dalam rangka investasi tidak langsung. Pertimbangan-pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum perusahaan yang hendak melakukan relisting adalah dengan yang memiliki kondisi finansial dan kinerja perusahaan yang sudah membaik dari waktu ketika perusahaan-perusahaan

tersebut

dihapuskan

pencatatan

sahamnya.

Suatu

perusahaan dapat melakukan proses pencatatan kembali ketika situasi atau kinerja perusahaan tersebut, baik struktur managemen atau struktur keuangan telah berubah, diantaranya: kondisi saham yang akan dicatatkan telah kembali likuid sehingga perdagangan di Bursa pun membaik.

120

Dengan membaiknya

perdagangan di Bursa maka pihak perusahaan yang hendak mencatatkan sahamnya kembali dapat meraih nilai keuntungan yang lebih baik dari sebelumnya karena sahamnya dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.121

119

)LUGDXV 1XU ,PDQ GDQ (ND +DUXPL 6HGLDVZDWL ³2WRULWDV %XUVD 'XNXQJ 3HUOXDVDQ ,QVHQWLI 3DMDN´ http://www.indonesiafinancetoday.com/read/32733/Otoritas-Bursa-DukungPerluasan-Insentif-Pajak>, (Rabu, 5 September 2012), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.53 WIB.

120

New Straits Times Press, Ltd, ³Relisting 7KH 1H[W :DYH"´ Proquest Journal: Malaysian Business, 16 April 2012, ISSN: 01265504, < http://search.proquest.com/docview/1009282086?accountid=48149,> diakses pada tanggal 25 6HSWHPEHU SXNXO :,% \DQJ PHQ\DWDNDQ EDKZD ³Company may relist when the situation changes, ie, when the shareholders feel market sentiment is better and that they are able to obtain better value, or there is a QHHGWRVHHNDFDVKLQMHFWLRQ´

121

M. Irsan Nasarudin, dkk, op.cit., hlm. 216.



65

Selain itu pertimbangan lainnya perusahaan melakukan relisting saham adalah untuk melakukan ekspansi bisnis dengan tujuan dapat memperoleh modal yang lebih tinggi dari status perusahaan mereka sebelum kembali tercatat (relisting) di Bursa. Dengan kondisi perusahaan yang akan melakukan ekspansi, pertimbangan hukum dari relisting saham di Bursa ini pun dapat meningkatkan prestise, kredibilitas dan publisitas perusahaan itu sendiri sehingga banyak investor yang akan berinvestasi122 sehingga dapat memperbesar kapitalisasi dari perusahaan tersebut guna menyesuaikan dengan sasaran dari ketentuan Peraturan Bursa Efek terkait dengan Pencatatan Saham. Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan diatas, maka dengan ini siklus efek suatu perusahaan dapat mengalami listing, delisting dan relisting sehingga keadaan efek tetap harus dapat diperdagangkan dan diawasi guna melindungi Emiten, Perusahaan Publik dan tentunya Investor.123

122

,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO /DZ 5HYLHZ ³$VLD /RFDO Relisting, Renminbi Bonds, ,QGRQHVLD 2YHUKHDWLQJ´ Proquest Journal: Business and Economics-Banking and Finance LawInternational Law, Januari 2011, ISSN: 02626969, < http://search.proquest.com/docview/819652812?accountid=48149>, diakses pada tanggal 25 6HSWHPEHUSXNXO:,%\DQJPHQ\DWDNDQEDKZD³Relisting in Asia is a primary goal of the process as investors will want an exit in order to recoup the capital that is provided in order to JRSULYDWHLQWKHILUVWSODFH´

123

E.A. Koetin, Analisis Pasar Modal, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 105.



66

BAB 3 M EKANI SM E RELI STI NG SAHAM DI BURSA EFEK I NDONESI A STUDI PADA: PT JASS, PT BUKK, DAN PT APEXI NDO 3.1. Pihak-pihak Terkait Dalam Pasar M odal Pasar modal di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Dengan keberadaan pasar modal tentunya memberikan manfaat tidak hanya kepada investor tetapi juga kepada pemerintah karena sejalan dengan pemerataan pembangunan, adanya kesempatan kerja bagi masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. Ketiga, manfaat pasar modal juga dirasakan bagi perusahaan dan perkembangan dunia usaha karena dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk mengembangkan dirinya menjadi perusahaan dengan prospek kinerja yang lebih baik, lebih sehat dan lebih adil dengan keterbukaan informasi. Dibalik manfaat yang dapat dipetik dari keberadaan pasar modal, tentunya ada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pasar modal sehari-hari. Keberadaan pihak-pihak tersebut diakui legitimasinya oleh pemerintah karena diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya. Pihak-pihak tersebut dapat terbagi dalam: 3.1.1. Lembaga yang Bergerak di Pasar M odal 3.1.1.1. Bapepam Bapepam sebagai Self Regulatory Organization (SRO) memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan pembinaan pengaturan dan pengawasan.124 Fungsi pengaturan yang dilakukan oleh Bapepam terbukti dengan adanya sekumpulan peraturan-peraturan Bapepam guna untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pasar modal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Disisi lain, fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan menempuh upaya-upaya yang sifatnya preventif yang terbukti dari adanya pembinaan dan pengarahan serta upaya-upaya lainnya 124

3 ayat 1.

Indonesia (a), Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, op.cit., pasal



67

yang sifatnya represif dengan adanya kewenangan Bapepam untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi. 3.1.1.2. Bursa Efek I ndonesia Berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 8 UU/8/1995, yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dengan komposisi pemegang saham adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Perdagangan efek. Bursa Efek juga diwajibkan untuk membuat peraturan-peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek. Dalam hal melakukan pengawasan pasar, Bursa Efek dapat menempuh dua cara yakni: melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan Anggota Bursa dan melakukan pendeteksian dini (early warning) dalam memonitor transaksi setiap saat di lantai Bursa. 125 Perdagangan saham di Bursa Efek saat ini merupakan perdagangan saham tanpa warkat (scriptless trading). Bursa Efek dalam hal ini dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Emiten atau Biro Administrasi Efek untuk mendaftar Efek yang diperoleh melalui Transaksi di Luar Bursa

126

atau mensyaratkan bahwa

pemindahan Efek harus didasarkan pada Transaksi Bursa, akan tetapi Bursa Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan transaksi di luar Bursa atas Efek yang tercatat di Bursa Efek.127

125

M. Irsan Nasarudin, dkk., op cit., hlm. 126.

126

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-42/PM/1997 tentang 7UDQVDNVL (IHN ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,,,$´, ditetapkan di Jakarta, 26 Desember 1997, $QJND ³3HUXVDKDDQ (IHN \DQJ PHODNXNDQ 7UDQVDNVL GL /XDU %XUVD ZDMLE PHQFDWDW 7UDQVDNVL tersebut pada tanggal transaksi tersebut mulai meningkat, wajib mencatat dalam rekening Gagal Terima atau Gagal Serah atas Efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal yang ditentukan dan wajib mengirim konfirmasi atas Transaksi di Luar Bursa kepada Perusahaan Efek lain atau pihak lain yang menjadi pihak dalam Transaksi di Luar Bursa pada WDQJJDOWUDQVDNVLWHUVHEXWGLODNVDQDNDQ´

127

Ibid., angka 2 huruf (a).



68

3.1.1.3. Perusahaan Efek Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU/8/1995, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 128 Berdasarkan Pasal 39 UU/8/1995, Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua kontrak penjamin emisi sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran. Kontrak penjamin emisi terdiri dari:129 a. Full commitment (kesanggupan penuh) dimana Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual. b. Best Effort Commitment (kesanggupan terbaik) dimana Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang terjual tetapi Penjamin Emisi Efek akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi. c. Standby Commitment (kesanggupan siaga) dimana Penjamin Emisi Efek berkomitmen agar saham yang tidak terjual di Pasar Perdana dapat dibeli oleh Penjamin Emisi Efek pada harga tertentu. d. All or None Commitment (kesanggupan semua atau tidak sama sekali) dimana Penjamin Emisi Efek akan berusaha menjual semua efek agar laku semuanya tetapi apabila efek tersebut tidak laku semuanya, maka transaksi dengan pemodal yang ada akan dibatalkan. Perantara Pedagang Efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Dalam hal ini Perantara Pedagang Efek tidak boleh melakukan kegiatan usaha sekaligus demi kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain karena akan memungkinkan terjadinya conflict of interest dan perdaganan yang tidak adil. Perantara Pedagang Efek memiliki Wakil Perantaran Pedagang Efek yang 128

M. Irsan Nasarudin, op.cit., hlm. 144.

129

Ibid., hlm. 145-146.



69

merupakan orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk bertugas mewakili kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek. Sementara untuk Manajer Investasi tugasya adalah untuk mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk kepentingan investor kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.130 3.1.1.4. Lembaga Kliring dan 3HQMDPLQDQ³.3(,´ Berdasarkan Pasal 14 UU/8/1995, Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar dan efisien. Selain melaksanakan fungsi kliring, KPEI juga menjamin penyelesaian transaksi di Bursa Efek yang pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI sebagai counterparty dari anggota Bursa yang melakukan transaksi. Jaminan yang dimaksud dapat berupa dana, efek, dan jaminan bank kustodian untuk menyelesaikan transaksi tertentu dimana nilai jaminan ditentukan menurut nilai pasar dan meminta jaminan tambahan apabila diperlukan.131 3.1.1.5. /HPEDJD3HQ\LPSDQDQGDQ3HQ\HOHVDLDQ³.6(,´ KSEI melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan kewajiban memenuhi persyaratan teknis tertentu. Oleh karena itu, jasa kustodian yang tersedia di KSEI harus lengkap seperti:132 a. Bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan kas dan efek. 130

Ibid., hlm. 148.

131

Ibid., hlm. 149.

132

Ibid KOP ³$GDSXQ MDVD ODLQQ\D \DQJ GDSDW GLEHULNDQ .6(, DQWDUD ODLQ penyampaian laporan mengenai jasa-jasa lain yang perlu diketahui oleh pemegang, pelaksanaan pemberian kuasa-kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, dan pemberian informasi kepada Emiten mengenai kepemilikan efek dalam penitipan kolektif dan pelaporan kegiatan UHNHQLQJHIHN´



70

b. Penerimaan dan distribusi dividen, bunga, pokok pinjaman, saham bonus, dan hak-hak lainnya. c. Pemindahan efek keluar dan masuk penitipan kolektif. d. Pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya berdasarkan instruksi atau tanpa pembayaran. e. Penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul dari pemilikan efek. f. Pembayaran pajak maupun penerimaan restitusi pajak. 3.1.2. Lembaga Penunjang Dalam Pasar M odal 3.1.2.1. %LUR$GPLQLVWUDVL(IHN³%$(´ Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU/8/1995, BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Sebagai lembaga penunjang dalam pasar

modal,

BAE

juga

melakukan

penyelesaian

transaksi

melalui

pemindahbukuan dan BAE pun dituntut untuk selalu dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap praktik-praktik yang berlaku saat ini. 3.1.2.2. Kustodian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

133

Berdasarkan Pasal 45 UU/8/1995,

kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Selain itu kustodian juga berkewajiban untuk mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:134 133 Indonesia (a), Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, op.cit., pasal 1 butir 8.



71

a. Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian. b. Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian. c. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan. d. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah. 3.1.2.3. Wali Amanat Berdasarkan Pasal 1 butir 30 UU/8/1995, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Sementara terkait dengan kegiatan usaha sebagai wali amanat, dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain dimana wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten, mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang di dalam dan diluar pengadilan dan mempunyai hubungan kredit dengan Emiten yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dan merangkap jabatan sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama.135 3.1.2.4. Penasihat I nvestasi Penasihat Investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain baik secara lisan ataupun tertulis mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Berkaitan dengan tugasnya yang memberikan nasihat kepada pihak lain, maka dalam hal ini pihak yang ingin menjadi Penasihat Investasi haruslah pihak yang memenuhi persyaratan tertentu yakni memiliki keahlian dalam bidang analisis efek. 3.1.2.5. Pemeringkat Efek (Rating Company) Tugas lembaga pemeringkat efek adalah menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran

134

M. Irsan Nasarudin , op.cit., hlm. 172.

135 Indonesia

51 jo. pasal 54.

(a), Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, op.cit., pasal



72

mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang dinilai berkaitan dengan resiko gagal bayar (default risk).136 3.1.3. Profesi Penunjang Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU/8/1995, profesi penunjang pasar modal terdiri dari: Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini profesi penunjang pasar modal harus terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.137 3.2. Perusahaan Publik dan Emiten Perusahaan Publik dan Emiten merupakan pihak-pihak yang seringkali kita jumpai dalam kegiatan pasar modal. Perlu diketahui dan dipahami dari awal bahwa keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 UU/8/1995, Emiten adalah pihak-pihak yang melakukan penawaran umum, sementara Perusahaan Publik yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 UU/8/1995 adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dilihat dari kedua definisi tersebut maka dapat dilihat perbedaannya bahwa Emiten secara otomatis adalah Perusahaan Publik karena ketika Emiten melakukan penawaran umum perdana maka jumlah komposisi pemegang saham dan komposisi modal disetor yang dimiliki oleh Emiten sekurang-kurangnya sesuai dengan jumlah komposisi pemegang saham dan modal disetor yang dimiliki oleh Perusahaan Publik. Sementara Perusahaan Publik belum tentu merupakan Emiten, karena pada hakekatnya Perusahaan Publik belum tentu 136

M. Irsan Nasarudin, op.cit., KOP ³6HWLDS VLPERO SHULQJNDW \DQJ GLNHOXDUNDQ mengandung arti bagi calon investor yang mana simbol ini juga dipakai secara internasional sehingga investor GDULQHJHUDODLQSXQGDSDWPHQJHUWLNRQGLVLSHULQJNDWHIHN´

137

Ibid., pasal 64 jo. pasal 67.



73

melakukan penawaran umum. Dengan kata lain, Perusahaan Publik dapat menjadi Emiten pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum menjadi efektif. Terlepas dari perbedaan antara Perusahaan Publik dan Emiten, keduanya memiliki persamaan yang harus dipenuhi dalam hal melakukan keterbukaan informasi, antara lain: 1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau keputusan investasi pemodal.138 2. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala seperti Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebanyak dua eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan disertai dengan laporan dalam bentuk salinan elektronik (soft copy).139 3. Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam 138

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP No.X.K.1´, ditetapkan di Jakarta, 24 Januari 1996, angka 1. Peraturan ini menyebutkan informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi harga efek dan keputusan investasi pemodal antara lain: a) penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan, b) pemecahan saham atau pembagian dividen saham, c) pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya, d) perolehan atau kehilangan kontrak penting, e) produk atau penemuan baru yang berarti, f) perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen, g) pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang, h) penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya, i) pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material, j) perselisihan tenaga kerja yang relatif penting, k) tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/atau direktur dan komisaris perusahaan, l) pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain, m) penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan, n) penggantian Wali Amanat, o) Perubahan tahun fiskal perusahaan.

139

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011, ³3HUDturan Bapepam No.X.K.2´, ditetapkan di Jakarta, 5 Juli 2011, angka 1 jo. aQJND³/DSRUDQ.HXDQJDQ%HUNDODPHUXSDNDQODSRUDQNHXDQgan lengkap yang terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya, dDQFDWDWDQDWDVODSRUDQNHXDQJDQ´



74

LK paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir, yang dibuat dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) paling kurang dua eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy). 140 Laporan tahunan ini wajib dimuat dalam halaman website Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam-LK. 3.3. Saham Sebagai Efek di Pasar M odal Pengertian efek dalam SEC Act 1934, disebutkan bahwa istilah efek (securities) adalah: ³7KHWHUP³VHFXULWLHV´PHDQVDQ\QRWHVWRFNWUHDVXU\VWRFN bond, debenture, evidence of indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, renegotiation certificate or subscription, transferable share, investment contract, votingtrust certificate, certificate of deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle, option, or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into a national securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any LQWHUHVWRULQVWUXPHQWFRPPRQO\NQRZQDVD³VHFXULW\´RUDQ\ certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to VXEVFULEHWRRUSXUFKDVHDQ\RIWKHIRUHJRLQJ´141 Dalam UU/8/1995 mengatur ruang lingkup efek lebih sederhana dibandingkan dengan ketentuan dalam SEC Act 1934. UU/8/1995 hanya memberikan penjelasan mengenai efek dalam Pasal 1 butir 5 bahwa efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka 140

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep432/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R;.´, ditetapkan di Jakarta, 1 Agustus 2012, angka 1 huruf (a) jo. huruf (c).

141

Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 83.



75

atas efek dan setiap derivatif dari efek. Namun, baik dari pengertian dalam UU/8/1995 ataupun dalam pengertian SEC Act 1934, terlihat bahwa saham merupakan salah satu bagian dari efek dan merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal. Saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. 142 Saham juga dianggap sebagai bentuk penyertaan seseorang di dalam modal Perseroan Terbatas karena pada dasarnya saham merupakan modal dari suatu Perseroan Terbatas sehingga memiliki sifat yang tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan pemindahan hak.143 Jenis saham berdasarkan hak tagihnya dapat digolongkan menjadi tiga jenis saham, yaitu: 1. Saham Biasa (Common Stock) Saham biasa merupakan jenis saham yang paling sering digunakan oleh Emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dimana pada umumnya besarnya harga nominal saham ini tergantung pada keinginan Emiten yang tentunya berbeda dengan harga perdana dari suatu saham. Saham biasa memiliki karakteristik antara lain: a. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan di likuidasi; b. Hak suara proposional pada pemilihan Direksi serta keputusan lain yang ditetapkan dalam RUPS; c. Hak klaim terakhir untuk mendapatkan pembagian dividen; d. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat; e. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

142

Bapepam-/. ³,QVWUXPHQ 3DVDU 0RGDO GL ,QGRQHVLD´ <www.bapepam.go.id/old/old/.../BAB%20IIa.pdf> , diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 15.11 WIB.

143 Indonesia

(b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, op.cit., pasal 48 jo. pasal 56.



76

2. Saham Preferen (Preferred Stock) Saham preferen ini merupakan saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya seperti:144 a. Hak terlebih dahulu kepada pemegangnya untuk menerima dividen atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif. b. Hak terlebih dahulu untuk mendapat pembagian sisa kekayaan perseroan dalam hal likuidasi. c. Hak untuk menarik kembali saham setelah jangka waktu tertentu dan hak untuk menukar saham dengan klasifikasi saham lainnya. 3. Saham Istimewa Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) huruf b UU/40/2007 mejelaskan bahwa saham istimewa atau golden share merupakan saham yang memiliki hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Komisaris. Sementara dalam hukum pasar modal Indonesia, saham istimewa dikenal dengan nama saham dwiwarna dimana saham ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan jumlahnya satu buah.145 Dalam kegiatan perdagangan di Bursa Efek, saham yang diperjualbelikan di pasar modal ini berbeda jenis tingkatannya sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan oleh saham tersebut, antara lain:146 1. Saham Utilitas (Utility Stock) Saham ini merupakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usaha dibidang sarana dan prasarana umum misalnya telekomunikasi, listrik, energi dan yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya. Saham dari perusahaan ini banyak diminati oleh pemodal sebab sampai sekarang kebanyakan dari perusahaan tersebut memegang monopoli dari pemerintah sehingga berisiko kecil meskipun tidak dapat dikatakan tidak memiliki risiko.

144

Ibid., pasal 53 ayat (4) huruf c-d.

145

M. Irsan Nasarudin, op.cit., hlm. 194.

146

Asril Sitompul, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 4-5.



77

2. Saham Blue Chip (Blue Chips Stock) Saham yang termasuk kategori saham blue chip adalah saham-saham dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah sangat mapan seperti sahamsaham dalam perusahaan multinasional. Adapaun konsekuensi dari saham blue chip ini karena biasanya dividen yang diterima para pemodal akan kecil sehingga bagi investor tidak begitu menguntungkan. 3. Saham Perusahaan Berkembang (Establish Growth Stock) Establish Growth Stock adalah saham dari perusahaan yang sedang berkembang dengan pesat dimana saham perusahaan ini menjanjikan keuntungan yang besar di masa depan. Perusahaan ini pada umumnya memiliki pertumbuhan yang baik namun kekuatan finansialnya kurang sehingga memerlukan investasi yang relatif besar untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Contoh saham ini adalah saham TELKOM. 4. Saham Perusahaan Tumbuh (Emerging Growth Stock) Emerging Growth Stock adalah saham dari perusahaan yang baru mulai berkembang dan baru memasuki pasar untuk jenis produksi atau jasa yang dihasilkannya. Risiko pemodal di perusahaan ini lebih besar karena dapat saja dalam prakteknya perusahaan seperti ini tidak mampu mengembangkan diri dan mengalami kematian. 5. Saham Perusahan Penny (Penny Stock) Penny Stock adalah saham dari perusahaan yang baru memulai usahanya dan tentunya memerlukan dana yang besar untuk menjalankan bisnisnya sehingga pemodal yang memiliki saham perusahaan ini harus siap menerima risiko kehilangan seluruh investasinya. 3.4. Penawaran Umum Perdana (I nitial Public Offering) Penawaran Umum Perdana (yang selanjutnya disebut ³,32´) didefinisikan dalam Pasal 1 butir 15 UU/8/1995 sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Secara sederhana IPO dapat diartikan sebagai suatu aksi korporasi dimana Perusahaan Tertutup pertama kalinya melakukan penawaran kepada publik untuk menjadi suatu Perusahaan Terbuka. Disisi lain, suatu penawaran efek dikatakan bukan merupakan penawaran umum berdasarkan UU/8/1995 apabila nilai seluruh dari penawaran efek tersebut kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar



78

rupiah). 147 Beberapa alasan atau motivasi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO antara lain:148 1. Biaya dalam penambahan modal yang sedikit lebih rendah (cost capital literature) dibandingkan dengan menggunakan sarana pembiayaan lainnya seperti: pemberian kredit atau obligasi. 2. IPO dapat memberikan keuntungan secara personal kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya dan mendapatkan keuntungan pribadi. 3. IPO merupakan salah satu sarana untuk mengambil alih saham perusahaan lain pada tingkatan harga tertentu. 4. IPO merupakan suatu langkah strategis untuk memperluas susunan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Adapun beberapa manfaat suatu perusahaan yang melakukan IPO, antara lain: 1. Memperoleh dana pembiayaan dalam jumlah besar dan pasti; 2. Meningkatkan efisiensi usaha, memperbesar laba perusahaan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan; 3. Meningkatkan partisiasi masyarakat dalam pemilikan saham.149 IPO merupakan suatu kebijakan perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap kepemilikan saham dan managemen dalam suatu perusahaan. Dampakdampak tersebut adalah: 147

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-46/PM/1995 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;$´, ditetapkan di Jakarta, 17 Januari 1996, angka 3.

148

-DPHV & %UDX GDQ 6WDQOH\ ( )DZFHWW ³,QLWLDO 3XEOLF 2IIHULQJV $Q $QDO\VLV RI 7KHRU\DQG3UDFWLFH´The Journal of Finance, Vol. 61, No. 1, (February, 2006), hlm. 405-406, < http://www.jstor.org/stable/3699345 >, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 9.52 WIB. ³$FDGHPLF WKHRU\ VXJJHVWV IRXU PRWLYDWLRQV IRU JRLQJ SXEOLF )LUVW WKH FRVW FDSLWDO OLWHUDWXUH which say that the firms conduct a public offering when external equity will minimize their cost of capital (thereby maximizing the value of the company); Second, an IPO allows insiders to cash out and opportunistically sell shares in the IPO for personal gain; Third, IPOs may facilitate takeover activities which we can say IPO can serve as a first step toward having a company taken over at an attractive price; Forth, IPO may serve as strategic moves which can broaden the ownership EDVHDWWKHILUP´

149

Jusuf Anwar, op.cit., hlm. 215.



79

1. IPO membuat perusahaan mengubah struktrur organisasi perusahaan dan kepemilikian dan juga membuat perusahaan tunduk pada ketentuan peraturan-peraturan dalam bidang pasar modal.150 2. Dengan melakukan IPO maka perusahaan secara langsung memberikan akses kepada publik mengenai data dan informasi perusahaan.151 3. Terjadinya perubahan kepemimpinan dalam perusahaan dimana pendiri atau bukan pendiri perusahaan ikut serta dalam memimpin perusahaan dengan alasan meningkatnya jumlah pemegang saham. 4. Emiten dikenal banyak oleh publik sehingga publik turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Emiten. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dengan melakukan IPO maka perusahaan tersebut mendapat suntikan dana yang sangat besar sehingga pada umumnya dana-dana dari hasil IPO tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, diantaranya:152 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ekspansi atau perluasan usaha; Pembelian mesin-mesin baru; Memperbaiki struktur permodalan; Meningkatkan investasi di anak perusahaan; Melunasi sebagian utang; Menambah modal kerja.

3.4.1. Tahapan Penawaran Umum Perdana Dalam melakukan IPO, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah: 150

7HUHVD1HOVRQ³7KH 3HUVLVWHQFHRf Founder Influence: Management, Ownership and 3HUIRUPDQFH (IIHFWV DW ,QLWLDO 3XEOLF 2IIHULQJ´ Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 8 (August, 2003), hlm. 711, < http://www.jstor.org/stable/20060570>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 9.18 WIB. ³,32 UHTXLUHV ILUPV WR UHFRQFLOH WKHLU JRYHUQPHQW DQG VWRFN exchange rules and norms, thereby providing a reasonable basis for inter-firm comparison.´

151

Ibid., ³,32SURYLGHVWKHILUVWcomprehensive public data on public corporations.´

152

Wiji Purwanta dan Hendy Fakhruddin, Mengenal Pasar Modal, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 29.



80

3.4.1.1. Tahap Pra-Emisi Tahap Pra-Emisi ini harus dilalui oleh perusahaan yang hendak melakukan IPO dapat dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu: tahap pra-emisi di internal perusahaan dan tahap pra-emisi di Bapepam. 3.4.1.1.1Tahap Pra-Emisi di I nternal Perusahaan Pada tahap pra-emisi dalam internal perusahaan, pertama-tama perusahaan melakukan due diligence terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan. Dari laporan due diligence tersebut dapat terlihat mengenai kondisi perusahaan seperti permodalan, aset, struktur organisasi perusahaan itu sendiri serta utang dan piutang yang dimiliki perusahan. Setelah dilakukannya due diligence maka pihak managemen perusahaan yang diwakili oleh para anggota Direksi membuat suatu rencana perusahaan untuk melakukan go public dengan mekanisme IPO. Rencana perusahaan untuk melakukan go public tersebut harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan kuorum yang ditentukan dalam UU/40/2007 yang mana dari keputusan RUPS tersebut akan dijadikan landasan hukum untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan melaksanakan mekanisme IPO. Setelah RUPS menyetujui rencana IPO maka pihak perusahaan menentukan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran dalam melakukan penawaran umum, antara lain: 1. Penjamin Emisi Efek atau underwriter untuk menjamin terjualnya efek baik berupa saham atau obligasi. Apabila efek yang akan dikeluarkan berupa obligasi maka dalam hal ini Wali Amanat juga berperan sebagai representatif para pemegang obligasi. 2. Biro Administrasi Efek dan Lembaga Kustodian yang berfungsi untuk membantu mengadministrasikan saham. 3. Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Emiten dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 4. Notaris untuk membuat dokumen serta melegalisasi dokumen-dokumen hukum seperti perubahan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian yang



81

dibuat perusahaan dengan pihak-pihak lain terkait dengan penawaran umum. 5. Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai semua hal yang berkaitan dengan aspek hukum dalam penawaran umum. 6. Penilai atau Independent Appraisal untuk memberikan penilaian riil atas aktiva perusahaan. Setelah pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran perusahaan untuk melakukan IPO maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan adalah menyiapkan semua dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:153 1. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran; 2. Prospektus lengkap, iklan, brosur, edaran, dokumen lain yang diwajibkan dan berhubungan dengan proses go public; 3. Rencana jadwal emisi; 4. Konsep efek yang akan dikeluarkan; 5. Laporan keuangan; 6. Rencana penggunaan dana (dirinci pertahun); 7. Legal audit (pendapat dari Akuntan Publik); 8. Legal opinion (pendapat dari Konsultan Hukum); 9. Riwayat hidup Direksi dan Komisaris; 10. Perjanjian Penjamin Emisi; 11. Perjanjian Agen Penjualan; 12. Perjanjian Perwaliamanatan apabila efek yang akan dikeluarkan berupa obligasi; 13. Perjanjian dengan Bursa Efek; 14. Kontrak pengelolaan saham; 15. Kesanggupan calon Emiten untuk menyerahkan semua laporan sesuai dengan ketentuan UU/8/1995 dan Peraturan Bapepam terkait. 3.4.1.1.2. Tahap Pra-Emisi di Bapepam Setelah tahap pra-emisi dalam internal perusahaan telah dilakukan oleh perusahaan maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap praemisi di Bapepam. Dalam tahap ini perusahaan melakukan public expose dan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. Pernyataan Pendaftaran 153

Sawidji Widioatmodjo, op.cit., hlm. 55-56.



82

dan dokumen pendukung wajib dibuat dalam bentuk naskah tercetak (hardcopy) dalam dua rangkap, masing-masing wajib dijilid atau disatukan dengan cara lain atau terdiri atas beberapa bagian sebagai satu kesatuan dan salinan elektronik (softcopy).

154

Emiten dan Setiap Pihak yang memberikan pendapat atau

keterangan dan atas persetujuannya bertanggung jawab secara penuh atas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran. Setelah Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Bapepam maka Bapepam melakukan evaluasi atas kelengkapan dokumen, kecukupan dan kejelasan informasi, keterbukaan aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Apabila Bapepam merasa bahwa informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran kurang lengkap maka Bapepam dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada publik. Atas perubahan yang dimintakan oleh Bapepam tersebut, Emiten wajib menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam waktu paling lama sepuluh hari kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam.155 Apabila kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam dan Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut serta ketika Emiten telah mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek maka Bapepam dapat mengeluarkan Pernyataan Pendaftaran yang efektif atas dasar lewatnya jangka waktu 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap atau 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam terpenuhi.156 154

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;$´, ditetapkan di Jakarta, 30 Desember 2011, angka 1 jo. aQJND ³

155

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122-BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R,;$´, ditetapkan di Jakarta, 29 Mei 2009, angka 3 huruf (c).

156

Ibid., angka 4 huruf (a) dan huruf (b).



83

3.4.1.2. Tahap Emisi Sama halnya dengan tahap pra-emisi, tahap emisi dalam hal ini juga dibagi menjadi dua tahapan, yakni tahap emisi di pasar perdana dan tahap emisi di pasar sekunder. 3.4.1.2.1. Tahap Emisi di Pasar Perdana Dalam rangka penawaran umum dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek maka Emiten wajib melaksanakan penawaran umum paling lambat dua hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. 157 Penjatahan efek untuk suatu penawaran umum efek kepada investor wajib diselesaikan paling lambat dua hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum. Dalam hal penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan efek wajib dilakukan kepada kepada investor paling lambat dua hari kerja setelah tanggal penjatahan.158 3.4.1.2.2. Tahap Emisi di Pasar Sekunder Tahap emisi di Pasar Sekunder ini hanya ditunjukan untuk Emiten yang hendak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Apabila efek yang ditawarkan akan dicatatkan maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal penyerahan efek. Lalu untuk selanjutnya maka Emiten tunduk pada ketentuan pencatatan seperti yang ditentukan dalam Peraturan BEJ No. I-A. 3.4.1.3. Tahap Sesudah Emisi Tahap sesudah emisi ini merupakan tahapan dimana Emiten harus tunduk pada ketentuan Peraturan Bapepam untuk melakukan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Berkala misalnya laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam Peraturan Bapepam No. X.K.4), laporan tahunan yang disesuaikan dengan Peraturan Bapepam No.X.K.6

157

Ibid., angka 5 huruf (a) jo. huruf (b).

158

Ibid., angka 5 huruf (k).



84

dan laporan tengah tahunan serta laporan yang harus segera diumumkan kepada publik (Peraturan Bapepam No.X.K.1). 3.5. Hak M emesan Efek Terlebih Dahulu (Right I ssue) Dalam Pasal 1 ayat 5 UU/8/1995 maupun penjelasannya tidak mengklasifikasikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau right sebagai suatu efek. Tetapi dari pengaturan yang dilakukan oleh Bapepam maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini diklasifikasikan sebagai suatu efek. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (yang selanjutnya disebut dengan ³HM ETD´) adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain dimana hak tersebut wajib dapat dialihkan.159 Adapun alasan yang menyatakan bahwa HMETD adalah suatu efek dimana pengeluaran HMETD dianggap merupakan suatu tindakan melakukan panawaran umum yaitu sebagai kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat.160 Dalam hal perusahaan hendak melakukan penambahan modal saham melalui HMETD maka perusahaan tersebut wajib mengadakan RUPS untuk mempertimbangkan dan meyetujui rencana penawaran yang dimaksud. Untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka penawaran umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maka wajib dipenuhi hal-hal berikut ini:161 1. Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran 162 dan Dokumen 159

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;'´ ditetapkan di Jakarta, 17 Juli 2003, angka 1.

160

Hamud M. Balfas, op.cit., hlm. 107.

161 Keputusan

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;'´, op.cit., angka 7.

162

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-08/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terkebih Dahulu, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;'´, ditetapkan di Jakarta, 13 Maret 2000, angka 2., ³3HUQ\DWDDQ3HGDIWDUDQXQWXk suatu penawaran sekurang-kurangnya terdiri



85

pendukungnya 163 kepada Bapepam serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk penawaran umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS; 2. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. Apabila hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan RUPS telah dipenuhi oleh perusahaan kecuali dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan tersebut sebelumnya menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS mengenai penawaran dengan HMETD. Informasi penting penawaran HMETD yang wajib diumumkan sebelum RUPS perihal penawaran umum dengan HMETD antara lain:164 dari: a) surat pengantar Pernyataan Pendaftaran; b) prospektus; c) dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut.´

163

Ibid., ³
164 Keputusan

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;'´, op.cit., angka 14.



86

1. Nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, e-mail, dan kontak pos; 2. Uraian mengenai efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan HMETD; 3. Tanggal RUPS; 4. Tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai HMETD pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan HMETD; 5. Tanggal terakhir dari pelaksanaan HMETD dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran; 6. Periode perdagangan HMETD; 7. Harga pelaksanaan efek; 8. Rasio HMETD atas saham yang ada; 9. Tata cara pemesanan efek; 10. Uraian mengenai perlakuan efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan HMETD dalam bentuk pecahan; 11. Pernyataan mengenai tata cara pengalihan HMETD; 12. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta efek; 13. Nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya HMETD dan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada); 14. Rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif; 15. Nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) apabila ada; 16. Dampak dilusi dari penerbitan efek baru; 17. Penggunaan dana hasil penawaran umum dengan HMETD; 18. Ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; 19. Informasi tentang tempat prospektus dapat diperoleh. Dalam hal efek yang mendasari pengalihan HMETD yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, tercatat di Bursa Efek maka HMETD tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan HMETD dimulai setelah berakhirnya distribusi HMETD dan berlangsung sekurang-kurangnya lima hari kerja dan paling lama 30 hari kerja setelah tanggal distribusi HMETD berakhir. Bukti HMETD tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam satu hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan HMETD yang berhubungan dengan efek yang tercatat tanpa biaya pencatatan tambahan. HMETD yang tercatat ini dapat juga diperdagangkan di luar Bursa.165 165

Ibid., angka 21.



87

Dalam hubungannya dengan HMETD, perusahaan wajib mengadakan alokasi efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk efek tambahan dilaksanakan dalam satu hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan efek tambahan. Para pemesan efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk efek tambahan dimaksud dalam dua hari kerja setelah berakhirnya perdagangan HMETD. Dalam hal adanya pemesanan yang tidak terpenuhi maka Emiten yang telah melakukan penawaran umum atau Perusahan Publik wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi pada dua hari kerja setelah tanggal penjatahan. Setelah penjatahan efek dilakukan maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan HMETD, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan perusahaan tersebut wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD.166 Dalam hal Emiten yang telah melakukan penawaran umum dan Perusahaan Publik ini bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan HMETD, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil. Tahapan akhir setelah dilakukannya penawaran umum dengan HMETD ini adalah dengan melakukan pengumuman sekurang-kurangnya dalam satu surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang mana salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya hari kerja kedua setelah pengumuman yang dimaksud.167

166

Ibid., aQJND³/DSRUDQKDVLOSHPHULNVDDQPHQJHQDLNHZDMDUDQSHODNVDQDDQWHUVHEXW wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal SHQMDWDKDQEHUDNKLU´

167

Ibid., angka 27.



88

3.6. M ekanisme Relisting Saham PT JASS di Bursa Efek I ndonesia PT JASS pada awalnya merupakan suatu Emiten yang pada tahun 2004 sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PT JASS telah mengalami delisting pada tahun 2009 dengan alasan bahwa PT JASS telah mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat secara finansial atau secara hukum, saham PT JASS tidak likuid karena tidak dapat diperdagangkan di Pasar Reguler, dan PT JASS tidak sanggup memenuhi kriteria volume dan frekuensi perdagangan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Akibat dari alasan dilakukannya involuntary delisting oleh Bursa maka konsekuensi hukum yang timbul berdasarkan ketentuan Peraturan BEJ No. I-I ketika PT JASS akan melakukan relisting adalah dengan memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya involuntary delisting oleh Bursa. Dalam hal ini PT JASS telah mengalami kondisi atau peristiwa yang secara finansial berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha secara finansial atau secara hukum dan tidak memenuhi volume dan frekuensi perdagangan di Bursa yang mengakibatkan sahamnya tidak likuid. Dengan demikian jalan yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kondisi yang menyebabkan PT JASS dilakukan involuntary delisting oleh Bursa adalah: a. Mencari atau menambahkan modal baru kedalam kas perusahaan; b. Mencari pemegang saham baru, diluar pemegang pemegang saham PT JASS yang telah ada sebelumnya sehingga mengakibatkan perdagangan saham PT JASS dikemudian hari menjadi lebih likuid.168 Berdasarkan keterangan dari Direktur PT Bahana Securities Andi Sidharta, pencatatan kembali (relisting) saham PT JASS akan dilakukan melalui mekanisme Secondary Public Offering (yang selanjutnya disebut ³SPO´) sebesar 10%. 169 Selanjutnya pihak PT Bahana Securities menjelaskan bahwa proses 168

Bayu Samodro (Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK), site visit interview, 3 Oktober 2012. Bapak Bayu Samodro menyatakan bahwa apabila alasan dilakukannya delisting oleh Bursa adalah karena saham perusahaan tersebut tidak likuid dan karena adanya kondisi yang berpengaruh pada finansial atau secara hukum maka solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan mencari sumber dana baru (fresh start) dan menambah jumlah kepemilikan saham dari perusahaan tersebut.



89

relisting saham PT JASS yang akan dilakukan dengan mekanisme SPO sedikit mengalami penundaan dikarenakan masih menunggunya keputusan pemegang saham dari Singapura. 170 Berkaitan dengan pernyataan bahwa PT JASS akan melakukan relisting melalui mekanisme SPO maka dalam hal ini tidak dapat dilakukan. Secara hukum, mekanisme SPO diatur dalam SEC Act 1934 dan diaplikasikan di Amerika sementara di Indonesia tidak ada peraturan mengenai mengenai SPO. 171 Apabila hendak berbicara mengenai penawaran umum untuk kedua kalinya maka ketentuan hukum di Indonesia mengaturnya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahuku (HMETD) atau sering disebut juga dengan Right Issue. 3.6.1. Secondary Public Offering Secondary Public Offering diartikan sebagai: ³$Q\ LVVXH RI VWRFN DIWHU WKH LQLWLDO SXEOLF RIIHULQJ WKDW LV where a company sells shares that it has not previously issued. This increases the number of shares outstanding, which can (though does not always) lead to dilution of share value. A secondary public offering occurs on the primary market and therefore should not be confused with secondary market tranVDFWLRQV´172

169

:KHU\ (QJJR 3UD\RJL ³/HSDV 6DKDP -DVD $QJNDVD Relisting Triwulan IV´ http://finance.detik.com/read/2010/06/14/153404/1377949/6/lepas-10-saham-jasaangkasa-relisting-triwulan-iv-2010>, (Senin, 14 Juni 2010, pukul 15.34 WIB), diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 20.12 WIB.

170

$JXVWLQD 0HODQL ³-DVD $QJNDVD Relisting 'HQJDQ 632´ , (Senin, 14 Juni 2010, pukul 14.46 WIB), diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 20.54 WIB.

171

Putu Chandrawati, (Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan Bapepam-LK), site visit interview, 3 Oktober 2012. Ibu Putu menyatakan bahwa secara terminologi Secondary Public Offering diartikan sebagai penawaran umum kedua kalinya sehingga aplikasinya sama dengan penawaran umum perdana (IPO). Di Indonesia tidak diatur mengenai Secondary Public Offering karena pada dasarnya apabila hendak mengeluarkan saham setelah dilakukannya IPO maka pihak perusahaan wajib menawarkannya pada pemegang saham yang ada atau dengan mekanisme right issue. 172

³'HILQLWLRQ RI 6HFRQGDU\ 3XEOLF 2IIHULQJ´ http://financialdictionary.thefreedictionary.com/Secondary+Public+Offering>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 21.23 WIB.



90

Berdasarkan pengertian diatas maka SPO dapat didefinisikan sebagai penawaran umum perdana (IPO) yang dilakukan kedua kalinya dimana saham yang dikeluarkan adalah saham baru yang belum pernah dikeluarkan pada proses IPO. Dengan adanya jumlah penambahan saham dalam suatu perusahaan tertentu kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya dilusi saham. Secara hukum, pelaksanaan SPO sama dengan IPO dimana keduanya dilakukan pada Pasar Perdana dan tidak akan mempengaruhi pergerakan nilai saham pada Pasar Sekunder atau Pasar Reguler. Dalam pelaksanaannya, SPO memiliki dua tipe antara lain:173 a. SPO yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri yang biasanya bertujuan untuk menambah modal perusahaan; b. SPO yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas (majority shareholders) di perusahaan tersebut. Dalam hal pelaksanaan SPO yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dampak yang mungkin ditimbulkan adalah terjadinya dilusi saham akibat adanya penambahan jumlah saham baru yang sekaligus mengakibatkan bertambahnya jumlah pemegang saham. Sementara untuk SPO yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, dampak yang mungkin ditimbulkan adalah tidak terjadinya dilusi saham karena pemegang saham yang ada saat ini dalam suatu perusahaan yang melakukan SPO adalah pemegang saham yang membeli saham dari pemegang saham terdahulu. Selain itu pada umumnya, guna menambahkan modal perusahaan, SPO dilakukan dengan dengan pinjaman modal atau utang (standard business loan).174 Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua perusahaan mempunyai saham yang dapat dijual sehingga cara yang dapat ditempuh ketika melakukan 173

³'HILQLWLRQ RI 6HFRQGDU\ 3XEOLF 2IIHULQJ´ http://www.davemanuel.com/investordictionary/secondary-offering/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 21.34 WIB. ³There are asically two types of secondary offering: a) a secondary offering done by the company itself (using to raise capital); b) a secondary offering done by some of the major shareholders in the FRPSDQ\LQRUGHUWRVHOOVRPHRIWKHLUVKDUHV ´

174

³6HFRQGDU\ 3XEOLF 2IIHULQJ´ http://www.businessfinance.com/secondary-publicoffering.htm>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 21.53 WIB. ³%HVLGHV D VHFRQGDU\ public offering a more common approach to raise capital is through a standard business loan. Not all busineses have shares available for sale so more traditional financing options may be a better RSWLRQ´



91

SPO adalah dengan melakukan pinjaman atau utang. Hal yang perlu diperhatikan apabila perusahaan melakukan pinjaman adalah pihak peminjam benar-benar merupakan pihak yang dapat meminjamkan sejumlah dana dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah suku bunga pinjaman yang rendah. 3.6.2. M ekanisme Right I ssue Saham PT JASS Dalam rangka melakukan penambahan modal dan jumlah kepemilikan saham publik, PT JASS dapat melakukan HMETD atau right issue. Right issue yang paling mungkin dilakukan oleh PT JASS adalah dengan mengeluarkan saham dimana terhadap mekanisme right issue itu sendiri harus ditempuh beberapa hal antara lain: 1. Mengumumkan informasi-informasi penting kepada publik perihal pelaksanaan right issue yang akan dilakukan oleh PT JASS dalam sekurang-kurangnya

satu

surat

kabar

berbahasa

Indonesia

yang

berperedaran nasional dimana salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah pengumuman tersebut. 2. Pelaksanaan RUPS PT JASS untuk menyetujui atau tidak rencana penawaran dengan mekanisme right issue. 3. Pemegang saham PT JASS yang berhak atas right issue adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham dalam delapan hari kerja setelah RUPS. 4. Pelaksanaan right issue yang dilakukan oleh PT JASS bertujuan untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan right issue, PT JASS wajib memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil. 5. PT JASS mengadakan alokasi efek yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli efek tambahan pada periode pelaksanaan right issue tersebut.



92

6. Right issue sudah dapat ditukarkan dengan efek baru selama periode perdagangan dimana efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam dua hari kerja setelah perdagangan right issue dilaksanakan. 7. Pembayaran untuk efek tambahan dilaksanakan dalam satu hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan efek tambahan. 8. Para pemesan efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk efek tambahan tersebut dalam dua hari kerja setelah berakhirnya perdagangan right issue. 9. Setelah penjatahan efek yang tidak dipesan ini selesai dilakukan maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan right issue termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh PT JASS untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun. 10. PT JASS wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan right issue yang dilakukan oleh PT JASS dan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir. 3.6.3. Prosedur Relisting Saham PT JASS PT JASS sebelum delisting dari Bursa Efek telah mencatatkan sahamnya di Papan Pengembangan maka apabila perusahaan tersebut hendak melakukan upaya relisting maka PT JASS akan mencatatkan sahamnya pada Papan Pengembangan. Dalam hal ini prosedur relisting saham yang dapat ditempuh PT JASS antara lain: 1. PT JASS harus mengajukan permohonan relisting sahamnya kepada Bursa paling cepat enam bulan sejak dilakukan delisting oleh Bursa. PT JASS mengalami delisting pada tahun 2009, sehingga pada pertengahan Juli 2010 dan seterusnya PT JASS dapat melakukan permohonan relisting. 2. Memenuhi persyaratan umum relisting dan persyaratan relisting dalam Papan Pengembangan. 3. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya delisting oleh Bursa dimana pada saat ini PT JASS sudah mengalami perbaikan



93

kondisi finansial yang ditandai dengan adanya peningkatan keuntungan. Sementara untuk memperbaiki kondisi saham yang likuid dan pemenuhan volume perdagangan saham di Bursa Efek maka PT JASS dapat melakukan dengan mekanisme HMETD atau right issue sesuai dengan ketentuan Angka 2 Peraturan Bapepam No.IX.D.1. 4. PT JASS harus memberikan Pernyataan Pendaftaran yang masih efektif. Dalam hal PT JASS melakukan right issue maka Pernyataan Pendaftaran yang harus diberikan dalam rangka relisting adalah Pernyataan Pendaftaran yang terakhir yakni ketika PT JASS melakukan right issue. 5. PT JASS harus memenuhi komposisi struktur organisasi perusahaannya dimana PT JASS harus memiliki Komisaris Independen sekurangkurangnya 30%, memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya satu orang, dan kondisi perusahaan PT JASS harus dalam keadaan yang bebas dari sengketa hukum. 6. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, PT JASS telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business), yaitu penyedia jasa di Bandara International Soekarno Hatta (airport commercial operations) sekurang-kurangnya 12 bulan. 7. PT JASS harus menyerahkan Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya dua tahun buku dan Laporan Keuangan Auditan Interim. 8. PT JASS harus memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 9. PT JASS harus memiliki jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode lima Hari Bursa, dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode lima Hari Bursa sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) atau sekurang-kurangnya 35% dari modal yang disetor, dengan melihat manakah yang lebih kecil. 10. PT JASS mengajukan permohonan relisting kepada Bursa dan membayar permohonan

pencatatan

sebesar

Rp10.000.000,00

untuk

Papan



94

Pengembangan serta menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kondisi perusahaannya. 11. Apabila permohonan pencatatan kembali dianggap telah diterima maka PT JASS wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa. 12. Apabila tidak ada penambahan dokumen atau informasi tambahan maka Bursa dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan relisting PT JASS dalam jangka waktu sepuluh Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap. 13. Apabila permohonan relisting PT JASS diterima maka PT JASS wajib membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan BEJ No.I-A selambat-lambatnya dua Hari Bursa sebelum tanggal relisting dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. 14. Bursa akan mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham calon Perusahan Tercatat tersebut selambat-lambatnya satu Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai. 3.7. M ekanisme Relisting Saham PT BUKK di Bursa Efek I ndonesia PT BUKK sebelumnya telah melakukan penawaran umum perdana sehingga statusnya adalah sebagai Emiten. PT BUKK mengalami involuntary delisting dari Papan Pengembangan pada tahun 2009 dengan alasan bahwa PT BUKK mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan, baik secara finansial atau secara hukum dan perdagangan saham PT BUKK sebelumnya tidak memenuhi standar volume dan frekuensi perdagangan di Bursa Efek sehingga PT BUKK di suspensi oleh Bursa. Setelah dilakukannya suspensi oleh Bursa pun PT BUKK belum menunjukan pemulihan yang baik sehingga Bursa melakukan delisting. Dalam hal PT BUKK hendak melakukan proses relisting maka yang harus diperhatikan oleh PT BUKK adalah memenuhi jumlah saham ke publik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kepemilikan saham PT BUKK sekitar 54% saham PT BUKK beredar di publik namun sekitar 52% saham dimiliki oleh satu investor, yakni Akses Karya Indonesia Bhd. Dengan melihat kondisi kepemilikan saham pada PT BUKK maka dapat dikatakan bahwa



95

pemegang saham bukan pengendali sangat sedikit jumlahnya sehingga dapat dikatakan bahwa Akses Karya Indonesia Bhd merupakan pemegang saham mayoritas. Dengan adanya komposisi kepemilikan saham yang seperti ini maka dapat dikatakan bahwa kondisi saham PT BUKK tidak likuid untuk diperdagangkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka langkah yang dapat ditempuh PT BUKK adalah dengan melakukan penambahan saham ke publik dengan mekanisme right issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 175 Mekanisme right issue ini dilakukan dengan alasan bahwa PT BUKK tidak dapat melakukan IPO karena PT BUKK telah melakukan IPO sebelumnya. Dengan demikian maka proses penawaran umum yang mungkin dilakukan oleh PT BUKK adalah melalui mekanisme right issue. 3.7.1. M ekanisme Right I ssue Saham PT BUKK Sama halnya dengan mekanisme right issue saham yang dilakukan oleh PT JASS maka dalam rangka melakukan penambahan modal dan jumlah kepemilikan saham publik, PT BUKK dapat melakukan HMETD atau right issue. Right issue yang paling mungkin dilakukan oleh PT BUKK adalah dengan mengeluarkan saham dimana terhadap mekanisme right issue itu sendiri harus ditempuh beberapa hal antara lain: 1. Mengumumkan informasi-informasi penting kepada publik perihal pelaksanaan right issue yang akan dilakukan oleh PT BUKK dalam sekurang-kurangnya

satu

surat

kabar

berbahasa

Indonesia

yang

berperedaran nasional dimana salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah pengumuman tersebut.

175

Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) Nomor: KSEI-11302/JKS/0512 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bukaka Teknik 8WDPD7ENWDQJJDO0HL³'DODPSHQJXPXPDQLQLGLMHODVNDQEDKZDSHODNVDQDDQ5836 PT BUKK akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2012 di Engineering Center PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Jl. Raya Bekasi Cibinong Km. 19,5 Cileungsi, Bogor 16820, dengan agenda RUPS Luar Biasa adalah persetujuan pelaksanaan relisting dengan mekanisme right issue dan persetujuan penjualan saham Bukaka yang berada di PT Bhaskara Utama Sedaya sebesar 32,45% atau sebanyak 3.245 lembar saham.´



96

2. Pelaksanaan RUPS PT BUKK untuk menyetujui atau tidak rencana penawaran dengan mekanisme right issue. 3. Pemegang saham PT BUKK yang berhak atas right issue adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham dalam delapan hari kerja setelah RUPS. 4. Pelaksanaan right issue yang dilakukan oleh PT BUKK bertujuan untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan right issue, PT BUKK wajib memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil. 5. PT BUKK mengadakan alokasi efek yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli efek tambahan pada periode pelaksanaan right issue tersebut. 6. Right issue sudah dapat ditukarkan dengan efek baru selama periode perdagangan dimana efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam dua hari kerja setelah perdagangan right issue dilaksanakan. 7. Pembayaran untuk efek tambahan dilaksanakan dalam satu hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan efek tambahan. 8. Para pemesan efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk efek tambahan tersebut dalam dua hari kerja setelah berakhirnya perdagangan right issue. 9. Setelah penjatahan efek yang tidak dipesan ini selesai dilakukan maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan right issue termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh PT BUKK untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun. 10. PT BUKK wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan right issue yang dilakukan oleh PT BUKK dan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir.



97

3.7.2. Prosedur Relisting Saham PT BUKK Prosedur relisting yang dilakukan PT BUKK pada prinsipnya adalah sama dengan yang akan dilakukan oleh PT JASS. Hal ini didasari dengan alasan: status perusahaan keduanya yang sama-sama merupakan perusahaan terbuka dan keduanya sama-sama merupakan perusahaan yang sebelumnya tercatat dalam Papan Pengembangan. Apabila hendak diurutkan secara sistematis maka prosedur relisting PT BUKK antara lain: 1. PT BUKK harus mengajukan permohonan relisting sahamnya kepada Bursa paling cepat enam bulan sejak dilakukan delisting oleh Bursa. PT BUKK mengalami delisting pada tahun 2009, sehingga pada pertengahan Juli 2010 dan seterusnya PT BUKK dapat melakukan permohonan relisting. 2. Memenuhi persyaratan umum relisting dan persyaratan relisting dalam Papan Pengembangan. 3. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya delisting oleh Bursa dimana pada saat ini PT BUKK sudah mengalami perbaikan kondisi finansial yang ditandai dengan lunasnya pembayaran utang sebesar US$ 89 juta. Sementara untuk penyebaran kepemilikan saham publik maka PT BUKK dapat melakukan dengan mekanisme HMETD atau right issue sesuai dengan ketentuan Angka 2 Peraturan Bapepam No.IX.D.1. Namun perlu diingat dengan bertambahnya pemegang saham baru maka pemegang saham baru tersebut harus menambah jumlah saham ke publik. 4. PT BUKK harus memberikan Pernyataan Pendaftaran yang masih efektif. Dalam hal PT BUKK melakukan right issue maka Pernyataan Pendaftaran yang harus diberikan dalam rangka relisting adalah Pernyataan Pendaftaran yang terakhir yakni ketika PT BUKK melakukan right issue. 5. PT BUKK harus memenuhi komposisi struktur organisasi perusahaannya dimana PT BUKK harus memiliki Komisaris Independen sekurangkurangnya 30%, memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya satu orang, dan kondisi perusahaan PT BUKK harus dalam keadaan yang bebas dari sengketa hukum.



98

6. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, PT BUKK telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yakni dalam bidang konstruksi dan infrastrukstur, sekurang-kurangnya 12 bulan. 7. PT BUKK harus menyerahkan Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya dua tahun buku dan Laporan Keuangan Auditan Interim. 8. PT BUKK harus memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 9. PT BUKK harus memiliki jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode lima Hari Bursa, dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode lima Hari Bursa sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) atau sekurang-kurangnya 35% dari modal yang disetor, dengan melihat manakah yang lebih kecil. 10. PT BUKK mengajukan permohonan relisting kepada Bursa dan membayar permohonan pencatatan sebesar Rp10.000.000,00 untuk Papan Pengembangan serta menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kondisi perusahaannya. 11. Apabila permohonan pencatatan kembali dianggap telah diterima maka PT BUKK wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa. 12. Apabila tidak ada penambahan dokumen atau informasi tambahan maka Bursa dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan relisting PT BUKK dalam jangka waktu sepuluh Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap. 13. Apabila permohonan relisting PT BUKK diterima maka PT BUKK wajib membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan BEJ No.I-A selambat-lambatnya dua Hari Bursa sebelum tanggal relisting dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. 15. Bursa akan mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahan Tercatat tersebut selambat-lambatnya satu Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.



99

3.8. M ekanisme Relisting Saham PT Apexindo di Bursa Efek I ndonesia Pada mulanya PT Apexindo telah melakukan IPO pada tahun 2002 yang selanjutnya dilanjuti dengan mekanisme pencatatan saham pada Papan Utama. Akan tetapi keberadaan PT Apexindo di lantai Bursa Efek tidak berjalan lama karena pada tahun 2009 PT Apexindo telah melakukan voluntary delisting akibat chain listing. Pelaksanaan voluntary delisting disetujui oleh para pemegang saham PT Apexindo dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang selanjutnya disebut ³5836/%´) pada tanggal 5 Maret 2009. Pencatatan berantai ini (chain listing) karena PT Apexindo dinilai telah berkontribusi lebih dari 50% pendapatan PT Mitra Rajasa Tbk (yang selanjutnya disebut ³0,5$´) yang berubah namanya menjadi PT Mitra International Resources TBK. Berkaitan dengan chain listing tersebut adapun alasan lainnya yang melatarbelakangi dilakukannya delisting PT Apexindo, yakni tidak likuidnya saham sisa (1,86%) setelah 98,14% dari total saham yang dikeluarkan perseroan diakuisisi oleh MIRA melalui Mira International Holding Ptd Ltd (MIH). Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam hal ini PT Apexindo akan melakukan relisting karena telah direstrukturisasinya utang yang dimiliki oleh PT Apexindo. Namun untuk memperbaiki kondisi yang dialami oleh PT Apexindo ketika di delisting maka apabila PT Apexindo hendak melakukan relisting maka untuk menambah modal kedalam perusahaan PT Apexindo hanya diperbolehkan melakukan right issue bukan IPO berdasarkan ketentuan Angka 2 Peraturan Bapepam No.IX.D.1. Proses HMETD yang bertujuan untuk melakukan penambahan modal, berdasarkan Angka 26 Peraturan Bapepam No.IX.D.1 maka PT Apexindo harus terlebih dahulu memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak dapat diambil. 3.8.1. M ekanisme Right I ssue Saham PT Apexindo Latar belakang pelaksanaan right issue yang akan dilakukan oleh PT Apexindo ini didasari untuk penambahan jumlah kepemilikan saham di publik sehingga saham PT Apexindo menjadi likuid setelah dilakukannya restrukturisasi.



100

Right issue yang paling mungkin dilakukan oleh PT Apexindo adalah dengan mengeluarkan saham dimana terhadap mekanisme right issue itu sendiri harus ditempuh beberapa hal antara lain: 1. Mengumumkan informasi-informasi penting kepada publik perihal pelaksanaan right issue yang akan dilakukan oleh PT Apexindo dalam sekurang-kurangnya

satu

surat

kabar

berbahasa

Indonesia

yang

berperedaran nasional dimana salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah pengumuman tersebut. 2. Pelaksanaan RUPS PT Apexindo untuk menyetujui atau tidak rencana penawaran dengan mekanisme right issue. 3. Pemegang saham PT Apexindo yang berhak atas right issue adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham dalam delapan hari kerja setelah RUPS. 4. Pelaksanaan right issue yang dilakukan oleh PT Apexindo bertujuan untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan right issue, PT Apexindo wajib memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil. 5. PT Apexindo mengadakan alokasi efek yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli efek tambahan pada periode pelaksanaan right issue tersebut. 6. Right issue sudah dapat ditukarkan dengan efek baru selama periode perdagangan dimana efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam dua hari kerja setelah perdagangan right issue dilaksanakan. 7. Pembayaran untuk efek tambahan dilaksanakan dalam satu hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan efek tambahan. 8. Para pemesan efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk efek tambahan tersebut dalam dua hari kerja setelah berakhirnya perdagangan right issue.



101

9. Setelah penjatahan efek yang tidak dipesan ini selesai dilakukan maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan right issue termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh PT Apexindo untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun. 10. PT Apexindo wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan right issue yang dilakukan oleh PT Apexindo dan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir. 3.8.2. Prosedur Relisting Saham PT Apexindo Pada prinsipnya prosedur relisting yang akan dilakukan oleh PT Apexindo sama dengan PT JASS dan PT BUKK karena ketiga perusahaan ini melakukan mekanisme relisting dengan right issue. Akan tetapi dalam prosedur pencatatan kembali saham PT Apexindo ini akan berbeda dengan pencatatan kembali saham PT JASS dan PT BUKK karena dalam hal ini prosedur pencatatan kembali saham PT Apexindo akan dilakukan di Papan Utama. Berikut ini adalah susunan secara sistematis prosedur relisting yang akan dilakukan oleh PT Apexindo: 1. PT Apexindo harus mengajukan permohonan relisting sahamnya kepada Bursa paling cepat enam bulan sejak dilakukan delisting oleh Bursa. PT Apexindo mengalami delisting pada tahun 2009, sehingga pada pertengahan Juli 2010 dan seterusnya PT Apexindo dapat melakukan permohonan relisting. 2. Memenuhi persyaratan umum relisting dan persyaratan relisting dalam Papan Utama. 3. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya delisting oleh Bursa dimana pada saat ini PT Apexindo sudah melakukan restrukturisasi utangnya. Sementara untuk penambahan modal PT Apexindo dapat melakukan dengan mekanisme HMETD atau right issue sesuai dengan ketentuan Angka 2 Peraturan Bapepam No.IX.D.1. Namun perlu diingat bahwa dengan tujuan right issue sebagai penambahan modal maka PT Apexindo harus mencari pihak yang akan menjamin untuk



102

membeli saham yang akan dikeluarkan PT Apexindo sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil. 4. PT Apexindo harus memberikan Pernyataan Pendaftaran yang masih efektif. Dalam hal PT Apexindo melakukan right issue maka Pernyataan Pendaftaran yang harus diberikan dalam rangka relisting adalah Pernyataan Pendaftaran yang terakhir yakni ketika PT Apexindo melakukan right issue. 5. PT

Apexindo

perusahaannya

harus dimana

memenuhi PT

komposisi

Apexindo

harus

struktur

organisasi

memiliki

Komisaris

Independen sekurang-kurangnya 30%, memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya satu orang, dan kondisi perusahaan PT Apexindo harus dalam keadaan yang bebas dari sengketa hukum. 6. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, PT Apexindo telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yakni dalam bidang offshore dan onshore drilling, sekurang-kurangnya 36 bulan. 7. PT Apexindo harus menyerahkan Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup sekurang-kurangnya dua tahun buku dan Laporan Keuangan Auditan Interim. 8. PT Apexindo harus memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurangkurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 9. PT Apexindo harus memiliki jumlah pemegang saham paling sedikit 1000 pemegang saham dalam periode lima Hari Bursa sebelum permohonan relisting dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas yang tercatat pada tanggal tertentu dalam periode lima Hari Bursa sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) atau sekurang-kurangnya 35% dari modal yang disetor, dengan melihat manakah yang lebih kecil. 10. PT Apexindo mengajukan permohonan relisting kepada Bursa dan membayar permohonan pencatatan sebesar Rp15.000.000,00 untuk Papan Utama serta menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kondisi perusahaannya.



103

11. Apabila permohonan pencatatan kembali dianggap telah diterima maka PT Apexindo wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa. 12. Apabila tidak ada penambahan dokumen atau informasi tambahan maka Bursa dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan relisting PT Apexindo dalam jangka waktu sepuluh Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap. 13. Apabila permohonan relisting PT Apexindo diterima maka PT Apexindo wajib membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan BEJ No.I-A selambat-lambatnya dua Hari Bursa sebelum tanggal relisting dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. 16. Bursa akan mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham calon Perusahan Tercatat tersebut selambat-lambatnya satu Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya mekanisme untuk melakukan relisting adalah dengan melakukan right issue. Apabila suatu perusahaan sudah mengalami delisting dan hendak melakukan relisting maka kondisi perusahaan tersebut haruslah sebagai Perusahaan Terbuka. Hal ini dikarenakan apabila setelah dilakukannya delisting status perusahaan tersebut adalah Perusahaan Tertutup maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan relisting melainkan melakukan pencatatan ulang saham di bursa yang didahului dengan IPO berdasarkan ketentuan Peraturan BEJ No. I-A. Langkah paling penting yang harus dilakukan Perusahaan Terbuka yang telah mengalami delisting untuk melakukan pencatatan saham kembali adalah dengan memperbaiki kondisi perusahaan yang menjadi sebab dilakukannya delisting. Alasan dilakukannya delisting tentunya sangat mempengaruhi mekanisme yang akan diambil oleh perusahaan ketika melakukan relisting, terutama dalam ketiga contoh kondisi perusahaan ini maka ketiganya akan melakukan penawaran saham baru kepada publik guna menunjang kondisi finansial perusahaannya dan komposisi kepemilikan pemegang saham publik agar



104

saham-sahamnya likuid, maka mekanisme yang paling sesuai dan paling tepat untuk dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan relisting adalah dengan mekanisme right issue, sesuai dengan ketentuan Angka 2 Peraturan Bapepam No.IX.D.1. Selain itu, menurut pendapat Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen menyatakan bahwa relisting dengan penambahan saham baru dianggap dapat melindungi saham-saham publik sebelumnya.176 Dengan demikian, apabila ketiga perusahaan tersebut melakukan relisting dengan menggunakan mekanisme right issue maka secara sekaligus ketiga perusahaan tersebut telah melindungi saham-saham publik yang sudah ada sebelumnya. Adapun mekanisme lainnya yang dapat dilakukan untuk melakukan relisting adalah dengan menyerahkan permohonan relisting dengan Pernyataan Pendaftaran yang sudah ada yakni: Pernyataan Pendaftaran ketika suatu perusahaan menjadi Emiten pada saat melakukan penawaran umum ataupun Pernyataan Pendaftaran ketika perusahaan tersebut menjadi Perusahaan Publik. 177 Hal ini dimungkinkan apabila kondisi perusahaan ketika dilakukan involuntary delisting oleh Bursa hanya dengan alasan tidak tunduk pada compliance seperti tidak menyerahkan laporan keuangan pada Bursa Efek dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan bukan karena kondisi finansial atau kondisi hukum yang berpengaruh secara signifikan pada kondisi perusahaan yang mengakibatkan sahamnya menjadi tidak likuid.178 Dengan alasan delisting yang seperti ini maka dimungkinkan untuk perusahaan tersebut melakukan relisting 176

6XWML 'HFLO\D ³6HNDU %XPL Relisting /DJL´ <www.tempo.co/read/news/2012/09/27/088432336/Sekar-Bumi-Relisting-Lagi>, (Kamis 27 September 2012, pukul 1650), diakses pada tanggal 12 Januari 2012, pukul 16.00 WIB.

177

Bekti Anwar (Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK), site visit interview, pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 11.30 WIB. Pak Bekti mengatakan bahwa relisting dilakukan hanya dengan mengajukan permohonan saja kepada Bursa Efek seperti prosedur relisting yang dilakukan di Amerika. Namun apabila mekanisme relisting dengan menggunakan corporate action ini dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi perbaikan kondisi akibat dilakukannya delisting sebelumnya dan secara hukum hal ini diatur oleh Peraturan BEJ No.I-I. Dalam hal dilakukannya corporate action untuk mengeluarkan atau menawarkan saham baru maka mekanisme paling tepat digunakan adalah right issue, karena status perusahaan yang hendak melakukan relisting adalah perusahaan terbuka.

178 Yudi

Pramono (Staff Hubungan Masyarakat Bapepam-LK), site visit interview, 2 Oktober 2012, pukul 10.30 WIB, op.cit.



105

tanpa melakukan corporate action apapun, dalam hal ini adalah dengan mekanisme right issue. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa mekanisme relisting dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. mengajukan

permohonan

saja

dengan

menyerahkan

Pernyataan

Pendaftaran yang masih efektif tanpa melakukan corporate action apapun, asalkan perusahaan telah memperbaiki kondisi yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya delisting, berdasarkan Peraturan BEJ No. I-I; 2. mengajukan permohonan dengan melakukan corporate action sebagai alasan untuk memberbaiki kondisi perusahaan ketika dilakukannya delisting dengan cara mengeluarkan saham baru guna menambahkan modal dan menambah pemegang saham publik dengan mekanisme right issue berdasarkan ketentuan Peraturan BEJ No. I-I jo. Peraturan Bapepam No.IX.D.1. Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan bersamaan dengan permohonan relisting adalah Pernyataan Pendaftaran terakhir ketika perusahaan melakukan right issue.



106

BAB I V AKI BAT HUKUM RELI STI NG TERHADAP PERLI NDUNGAN HAK PEM EGANG SAHAM M I NORI TAS (MI NORI TY SHAREHOLDERS) PADA PT JASS, PT BUKK DAN PT APEXI NDO Perseroan Terbatas ³\DQJ VHODQMXWQ\D GLVHEXW PT´ berdasarkan UU/40/2007 merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya. Dalam menjalankan suatu PT perlu memperhatikan Good Corporate Governance ³\DQJVHODQMXWQ\DGLVHEXWGCG´ DWDXWDWDNHORODVXDWX perusahaan yang baik. Menurut Sutan Remy Sjahdeini GCG adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masingmasing unsur dari struktur perseroan itu, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsurunsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu Negara yang berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.179 Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Sutan Remy Sjahdeini diatas maka salah satu unsur untuk menerapkan GCG adalah struktur dan tugas dari organ perseroan. Dalam UU/40/2007, organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU/40/2007 atau anggaran dasar. 180 Sementara 179

Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.



107

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 181 Berbeda dengan kewenangan Direksi untuk mengurus dan menjalankan perseroan, Dewan Komisaris dalam hal ini merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.182 Pada Bab IV tesis ini, organ perusahaan yang akan dibahas lebih dalam adalah RUPS yang didalamnya terdiri dari para pemegang saham. 4.1. Hak dan Kewenangan Pemegang Saham dalam UU/40/2007 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya kedudukan pemegang saham dalam PT diwakili oleh RUPS dan memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris akan tetapi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya RUPS juga harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, kewenangan dan kepentingan pemegang saham minoritas, organorgan perseroan lainnya serta stakeholder seperti kreditor, karyawan, distributor serta mitra bisnis dari perusahaan tersebut maupun masyarakat disekitar lingkungan tempat perseroan tersebut berdiri. 183 Sebagai organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi perseroan dan kepentingan pemegang saham semisal perubahan anggaran dasar, permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, pembubaran perseroan, penambahan modal perseroan dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba perseroan adalah wewenang 180 Indonesia (b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, op.cit., pasal 1 butir 4.

181


182


183

Dhaniswara K Harjono, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm. 317.



108

RUPS. 184 Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki RUPS maka bentuk pertanggungjawaban pemegang saham ini hanya sebesar jumlah setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kedalam kas perseroan dan tidak mencakup pertanggungjawaban secara pribadi. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terbatas pemegang saham ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU/40/2007. Pertanggungjawaban terbatas tersebut dapat disimpangi apabila terpenuhi kondisikondisi berikut ini: 1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.185 Dalam UU/40/2007 dijelaskan secara jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain: 1. Hak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham ini dapat digunakan untuk menentukan hal-hal yang penting dalam pengelolaan PT, antara lain: perubahan anggaran dasar, hak tagih sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, pembelian kembali saham perseroan, penambahan modal, pengurangan modal, kebijakan pembagian dividen dan sisa 184

Fred B.G Tambunan, ³Pandangan Yuridis Tentang PT dan Organ-RUJDQQ\D´ , diakses pada tanggal 3 November 2012, pukul 20.24 WIB.

185 Indonesia

op.cit., pasal 3 ayat 2.

(b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,



109

kekayaan hasil likuidasi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris, persetujuan pengalihan kekayaan perseroan atau menjaminkan kekayaan perseroan sebagai jaminan utang lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan serta pemisahan perseroan serta perhitungan-perhitungan dalam laporan tahunan. Hak suara yang terkadung dalam klasifikasi saham dengan jenis yang sama ini memberikan hak yang sama juga kepada pemegangnya. Ketentuan dalam Pasal 85 UU/40/2007 ini merupakan pengaplikasian prinsip keadilan (fairness) dengan asas musyawarah untuk mufakat. 2. Hak untuk ditawarkan terlebih dahulu sejumlah saham yang seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang saham (pre-emptive right). Ketentuan pre-emptive right ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UU/40/2007. 3. Hak untuk menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga melalui akta pemindahan hak. Pemindahan hak ini diatur dalam Pasal 56 jo. Pasal 58 UU/40/2007. 4. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila pemegang saham merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (Pasal 62 UU/40/2007). 5. Hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. (Pasal 75 UU/40/2007). 6. Hak untuk mengajukan gugatan kepada Direksi melalui Pengadilan Negeri yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. (Pasal 97 ayat 6 UU/40/2007). 7. Hak untuk mengajukan gugatan kepada Dewan Komisaris melalui Pengadilan Negeri yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan. (Pasal 114 ayat 6 UU/40/2007). 8. Hak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat



110

dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris. (Pasal 138 ayat (1), (2), dan (3) UU/40/2007). 9. Hak unuk mengajukan usul mengenai pembubaran perseroan kepada RUPS. (Pasal 144 UU/40/2007). 4.2. Karakter Pemegang Saham Dalam Perusahaan Terbuka Perusahaan Terbuka pada hakikatnya memiliki fungsi sebagai institusi sosial yang berdiri sendiri daripada sebagai suatu hak milik pribadi dari para pemegang saham. Berdasarkan Teori Organ Perusahaan (Organic Theory of Corporate Life), pemegang saham dalam Perusahaan Terbuka tidak dapat digolongkan sebagai pemilik tunggal dari Perusahaan Terbuka karena terdapat pemisahan antara kepemilikan saham (ownership of shares) dan pemegang kendali dalam kegiatan perusahaan (control which rests with management). 186 Pemisahan seperti ini memberikan pemegang kendali perusahaan untuk mencapai tujuannya dibandingkan keuntungan maksimum atas saham yang dimilikinya. Sebagai suatu institusi sosial yang berdiri sendiri, dalam mengelola Perusahaan Terbuka tidak ada satu kelompok khusus yang mengelola melainkan setiap pihak dalam Perusahaan Terbuka tersebut seperti pemegang saham, Direksi, karyawan atau investor memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Selain itu yang menjadi kepentingan utama Perusahaan Terbuka adalah kepentingan publik sehingga publik memiliki hak untuk memastikan perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan kepentingannya. Dengan berlakunya UU/40/2007 di Indonesia, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek (Emiten) dan Perusahaan Publik. Anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum (Emiten) atau Perusahaan Publik pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan pengaturan 186

Janice Dean, Directing Public Companies Company Law and Stakeholder Society, (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm. 4. ³$FFRUGLQJ WR WKLV µRUJDQLF¶ WKHRU\ RI corporate life, shareholders cannot properly be regarded as the sole owners of public companies, giYHQ WKH SUDFWLFDO VHSDUDWLRQ RI µRZQHUVKLS¶ RI VKDUHV IURP µFRQWURO¶ ZKLFK UHVWV ZLWK management). This separation gives the management some latitude to pursue goals other than SURILWPD[LPL]DWLRQ´



111

anggaran dasar dalam UU/40/2007, hanya saja ada beberapa ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan terbuka. Anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum (Emiten) atau Perusahaan Publik terdiri dari: 1. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Pada akhir nama perseroan yang telah melakukan penawaran umum (Emiten) atau Perusahaan Publik wajib ditambahkan kata ³7EN´ \DQJ EHUDUWL WHUEXND GHQJDQ PHQFDQWXPNDQ WHPSDW kedudukan atau tempat domisili perusahaan terbuka tersebut 2. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Jangka waktu berdirinya perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang terbatas atau tidak terbatas. Biasanya Perusahaan Terbuka menentukan jangka waktu perseroan secara tidak terbatas. 3. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan 4. Permodalan Pengaturan permodalan untuk Perusahaan Terbuka ini tidak jauh berbeda dengan permodalan pada Perusahaan Tertutup karena pada Perusahaan terbuka, ketentuan modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan. Sementara untuk penyetoran dalam bentuk lain selain uang diperbolehkan, khususnya penyetoran dalam bentuk benda berwujud maupun tidak berwujud. Penyetoran modal dalam bentuk selain uang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU/40/2007. Dalam hal RUPS yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum tersebut. 5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas Ketentuan mengenai efek bersifat ekuitas inilah yang menjadi dasar pembeda antara anggaran dasar PT Tertutup dengan anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. 6. Penambahan Modal Dasar Perseroan Sama halnya dengan penambahan modal pada Perusahaan Tertutup, penambahan modal pada Perusahaan Terbuka hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan perubahan anggaran dasar tersebut harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



112

7. Saham Saham perseroan ini merupakan saham atas nama dimana dapat berupa saham dengan nilai nominal atau saham tanpa nilai nominal. Untuk pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar wajib memuat ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham, dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham. 8. Bukti Kepemilikan Saham Dalam hal saham perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. Sementara dalam hal saham perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham perseroan. 9. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham yang Rusak atau Hilang Berkaitan dengan surat saham dan surat kolektif saham yang rusak atau hilang dapat dimintakan penggantian. 10. Penitipan Kolektif Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan efek tersebut. Kemudian, apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut. 11. Pemindahan Hak atas Saham Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham tersebut harus ditentukan atau disetujui oleh Direksi. 12. Anggota Direksi dan Anggota Komisaris



113

Persyaratan untuk anggota Direksi dan Komisaris perseroan wajib mengikuti ketentuan dalam UU/40/2007. 13. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan dan Penggunaan Laba Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan dimana rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Berkaitan dengan persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. 14. RUPS RUPS dapat diadakan baik di tempat kedudukan perseroan, tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Sebagai suatu perusahaan terbuka maka apabila suatu perusahaan hendak melakukan RUPS maka diperlukan pengumuman penyelenggaraan RUPS yang dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Untuk pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.187 Berkaitan dengan penjelasan diatas maka tidak dapat disimpulkan bahwa sebagai Perusahaan Terbuka melepaskan diri dari sifat dasar perseroan seperti yang dijelaskan dalam UU/40/2007. Ketentuan UU/40/2007 masih berlaku untuk mengatur mengenai Perusahaan Terbuka ketika beberapa ketentuan tidak diatur dalam UU/8/1995 dan peraturan pelaksananya. Sebagai Perusahaan 187

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;-´, ditetapkan di Jakarta, 14 Mei 2008.



114

Terbuka selain mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, yang terpenting adalah tunduk pada ketentuan anggaran dasar perusahaan itu sendiri yang mengatur paling sedikit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No.IX.J.1. 4.3. Teori Stakeholding (Stakeholding Theory) Teori stakeholding bertujuan untuk menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan (corporate decision making). Stakeholder ini dapat dilakukan dengan partisipasi langsung, dengan perwakilan atau pertimbangan lain yang dilakukan oleh manajemen internal perusahaan terhadap kepentingan mereka. Pertimbangan terhadap kepentingan stakeholder ini juga bertujuan untuk mencegah conflict of interest. Adapun beberapa contoh yang diberikan oleh Janet Williamson mengenai perlindungan terhadap stakeholder antara lain: ³(PSOR\HHV DUH DIIHFWHG E\ WKH ZLGH UDQJH RI GHFLVLRQV WKDW impact upon their employment with the company; customers are affected by decisions on the price, specifications and standards of products; suppliers are affected by purchasing decisions; creditors are affected by financial procedures; and local community is affected by recruitment policy and environmental impact.´188 Dari contoh yang diungkapkan diatas maka dapat dilihat bahwa stakeholders dapat terdiri dari: karyawan perusahaan yang terpengaruh atas sistem kepegawaian dalam perusahaan tersebut, investor yang terpengaruh atas harga, spesifikasi dan standar dari suatu barang, distributor yang terengaruh dengan jumlah pembelian, kreditor yang terpengaruh dengan sistem dan prosedur pembiayaan serta komunitas atau masyarakat lokal pada daerah tempat perusahaan tersebut berada yang memiliki akibat terhadap lingkungan. Dengan teori stakeholding ini ingin memperlihatkan bahwa dalam rangka mewujudkan GCG, Perusahaan Terbuka tidak hanya memperhatikan keuntungan maksimal 188

Ibid., hlm. 12.



115

bagi pemegang sahamnya melainkan turut memperhatikan kepentingankepentingan dari pihak-pihak yang terkena akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka. Selanjutnya, menurut Donaldson and Preston, pengertian normatif untuk stakeholding dijelaskan sebagai berikut: ³ 6WDNHKROGers are persons or groups with legitimate interests in procedural and/or substantive aspects of corporate activity. Stakeholders are identified by their interests in the corporation, whether the corporation has any corresponding functional interest in them; (2) The interests of stakeholders are of intrinsic value. That is, each group of stakeholders merits consideration for its own sake and not merely because of its ability to further the interests of some other group, such DVWKHVKDUHRZQHUV´189 Dari pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa stakeholder adalah pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan baik secara prosedural atau substantif dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Terbuka. Kepentingan stakeholder merupakan nilai dasar yang dipertimbangkan dan tidak hanya terbatas pada kepentingan para pemegang saham. Sementara di Jepang dan Jerman, memberikan penjelasan mengenai teori stakeholding itu sendiri yang berupa: ³6\VWHPV that appear to come closer to optimizing long-term private and social returns. The greater focus on long-term corporate position-encouraged by an onwership structure and governance process that incorporate the interests of employees, suppliers, customers and the local communityallow the Japanese and German economies to better capture WKHVRFLDOEHQHILWVRISULYDWHLQYHVWPHQW´190

189

Ibid., hlm. 13.

190

Ibid.



116

Baik di Negara Jepang ataupun Jerman, teori stakeholding ini sama-sama mengedepankan kepentingan secara privat dan kepentingan sosial guna mencapai keuntungan yang maksimal dalam berinvestasi. 4.4. Perlindungan Hukum Pemegang Saham M inoritas di Amerika Kepentingan pemegang saham minoritas baik dalam Perusahaan Tertutup ataupun Perusahaan Terbuka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Pengadilan di Amerika Serikat mengakui hak pemegang saham minoritas baik berupa hak perorangan secara langsung ataupun hak derivatif dan juga melihat fiduciary duty dari pemegang saham mayoritas dalam mengambil keputusan kepada perusahaan dan pemegang saham mayoritas agar tidak melampaui batas. 191 Pemegang saham minoritas pada dasarnya merupakan investor yang memegang saham dalam jumlah yang kecil dan tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan perusahaan. 192 Adapun beberapa kasus yang terjadi di Amerika yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melegitimasi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas antara lain: 1. Canonical case of Dodge v Ford Motor Co. Dalam kasus ini menjelaskan mengenai pengendalian penuh (absolute control) terhadap perusahaan dimana Henry Ford menolak untuk menaikan dividen para pemegang saham tetapi lebih memilih untuk berinvestasi kembali atau menanamkan modal kembali pada kegiatan usaha yang dilakukannya. The Dodge Brothers, selaku pemegang saham pada Ford Motor merasa kesal akibat penolakan untuk menaikan dividen 191

5REHUW&$UW³6KDUHKROGHUV5LJKWVDQG5HPHGLHVLQ&ORVH&RUSRUDWLRQV2SSUHVVLRQ )LGXFLDU\ 'XWLHV DQG 5HDVRQDEOH ([SHFWDWLRQV´ Proquest Journal of Corporation Law, Spring 2003, ISSN: 0360795X, < http://search.proquest.com/docview/220810571?accountid=17242>, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 13.39 WIB. ³&RXUWV UHFRJQL]H WKH ULJKWV RI minority shareholders to relief, through either direct or derivative actions. The more traditional ³ILGXFLDU\ GXW\´ DQDO\VLV SRVLWV WKDW VKDUHKROGHUV ZLWK VXIILFLHQW RZQHUVKLS RI VKDUHV WR pragmatically have control over corporate decision-making owe a duty to the corporation and to the PLQRULW\VKDUHKROGHUVWRDYRLGRYHUUHDFKLQJ´

192

$QXSDP &KDQGHU ³0LQRULWLHV 6KDUHKROGHU DQG 2WKHUZLVH´ The Yale Law Journal, vol. 113, No. 1 (October, 2003), hlm. 119, < http://www.jstor.org/stable/3657465 >, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 13.51 WIB. ³7KH PLQRULWLHV RI FRUSRUDWH ODZ DUH PLQRULW\ shareholders-investors holding small, noncontrolling interests in corporation.´



117

para pemegang saham. Henry Ford merupakan pemegang saham terbesar dalam Ford Motor Company dengan komposisi 50% lebih saham dimilikinya. Kasus ini menjadi bermasalah karena mempengaruhi kondisi pemegang saham minoritas pada perusahaan tersebut dimana hak mereka untuk mendapatkan keuntungan atas saham yang disetorkan kepada perusahaan tidak diterima. Pengadilan tidak serta merta menyatakan bahwa hal utama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham tetapi juga harus dilakukan secara adil dan seimbang.193 Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Direksi suatu perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas tetapi juga harus memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham dalam suatu perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas. 2. Joy v North and Power Within the Corporation Kasus ini terjadi karena Doris Joy, selaku pemegang saham minoritas menggugat Dewan Direksi dan pegawai dari Citytrust, Inc karena telah melanggar fiduciary duty. Dasar gugatan Joy karena Citytrust telah memperpanjang pembiayaan perusahaan pembangunan real estate, Katz Corporation,

tanpa

persetujuan

dari

kreditor.

Citytrust

dibawah

kepemimpinan Nelson Notrh telah berjalan cukup lama, yang mana pada saat ini Nelson North telah dipekerjakan oleh Katz. Setelah Joy melayangkan gugatan, Dewan Direksi Citytrust telah membentuk Komite Litigasi (Special Litigation Committee). Permasalahan antara Joy dengan North dapat dilihat secara mudah sebagai prinsip pemaksimalan keuntungan pemegang saham. Pengadilan yang menangani kasus ini telah memperbolehkan pemegang saham untuk menggugat Dewan Direksi

193

Ibid., ³7KHFRXUWKHOGQRWWKDWLQVLGHUVPXVWVLPSO\PD[LPL]HVKDUHKROGHUZHDOWKEXW that they must do so equitably. The court made its underlying concern for minority shareholders quite plain that there should be no confusion (of which there is evidence) of the duties which Mr. Ford conceives that he and the stockholders owe to the general public and the duti es which in law he and his codirectors owe to protesting, minority stockholders.´



118

dalam hal Direksi tersebut tidak menjalankan kewenangannya untuk kepentingan perusahaan. Perhatian yang diutamakan oleh pengadilan dalam hal ini adalah tidak adanya peran pemegang saham mayoritas. Dengan demikian maka Citytrust hanya bergantung pada kepengurusan yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Kemudian Citytrust telah mewakili perusahaan Berle Means yang merupakan Perusahaan Publik dengan banyak investor publik dan kepengurusan yang profesional. Dalam Perusahaan Publik tersebut, setiap pemegang saham baik dengan komposisi kepemilikan saham yang kecil dapat mengawasi managemen perusahaan yang berakibat pada kekurangan pendapatan perusahaan akibat pelanggaran fiduciary duty atau managerial failure or abuse.194 Pemisahan kepemilikan dan pengendalian atas Perusahaan Publik EHUWXMXDQ XQWXN PHOLQGXQJL SHPHJDQJ VDKDP PLQRULWDV GDUL ³NHUDNXVDQ SHQJXUXV SHUXVDKDDQ´ 'DODP NDVXV LQL WHUOLKDW EDKZD SHPEHULDQ NUHGLW kepada Katz merupakan kesalahan sebelumnya dibawah pengawasan Citytrust

yang mana manajemen Citytrust telah mengeksploitasi

kewenangannya demi kepentingan atau keuntungan pribadi, anak CEO yang mengambil keuntungan dari perpanjangan kredit yang dilakukan oleh Citytrust. Dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian atas Perusahaan Publik maka SHPHJDQJ VDKDP PLQRULWDV GDSDW ³PHPDQJJLO DLUHNVL´ XQWXN PHPLQWD SHUWDQJJXQJMDZDEDQ NHSHQJXUXVDQQ\D GHQJDQ tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi yang berakibat pada kerugian perusahaan.195 194

Ibid., hlm. 133. ³,QVXFKDFRUSRUDWLRQVKDUHKROGHUVHDFKZLWKDVPDOOVWDNHLQWKH enterprise, would lack the financial incentive to watch over the enterprise or to intervine in cases RIPDQDJHULDOIDLOXUHRUDEXVH´

195

Ibid., hlm. 134. ³*LYHQ WKH VHSDUDWLRQ RI RZQHUVKLS DQG FRQWURO PLQRULW\ shareholders needed a way to call directors to account. The Berle-Means hypohothesis explains minorities are presumed to be without adequate power or inventive to prevent abus. The stake of



119

3. Pearlman v Feldman Dalam kasus ini pihak pemegang saham mayoritas melakukan transaksi dan

menggunakan

keuntungan

atas

transaksi

tersebut

demi

kepentingannya sendiri dan tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan transaksi demi kepentingan perusahaan. Keuntungan yang didapat tersebut seharusnya menjadi milik perusahaan dan dapat dibagikan secara pro-rata kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas secara pro-rata, sesuai dengan jumlah komposisi saham yang telah disetorkan kedalam perusahaan. Kasus ini ingin menegaskan bahwa tidak adanya persamaan diantara para pemegang saham minoritas untuk mendapatkan hasil penjualan perusahaan secara pro-rata.196 Melihat contoh ketiga putusan diatas maka dapat dilihat bahwa Pengadilan di Amerika Serikat berjaga-jaga untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, baik dengan adanya pemegang saham mayoritas atau tidak adanya pemegang saham mayoritas, mengacu pada kepengurusan perusahaan. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Delaware yang menyatakan bahwa adanya kewajiban untuk melindungi pemegang saham minoritas, dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas yang harus dilindungi adalah: 1. Pembagian keuntungan perusahaan secara pro-rata. 2. Hak untuk menyatakan suaranya (voting rights). 3. Hak untuk dibeli sahamnya dengan nilai yang wajar (appraisal). 4. Hak untuk diperdagangkan sahamnya dalam bursa apabila pemegang saham minoritas tersebut berada pada Perusahaan Terbuka. 5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi (remedy) akibat pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. 6. Hak untuk dibeli sahamnya secara adil oleh pemegang saham yang lain atau oleh perusahaan akibat terjadinya likuiditas perusahaan. HDFK VKDUHKROGHU« LV XVXDOO\ WRR VPDOO« DQG WKH FRVWV RI RUJDQL]LQJ DUH XVXDOO\ SURKLELWLYHO\ KLJK´

196

-DPHV 7KXR *DWKL ³0LQRULW\ 5LJKWV LQ &RUSRUDWH /DZ $ 5HSO\ WR &KDQGHU´ National Black Law Journal, Vol. 19, No. 1 (2005/2006), hlm. 61-62.



120

4.5. Perlindungan Hukum Pemegang Saham M inoritas di I ndonesia Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia dan di Amerika memiliki persamaan dimana setiap pemegang saham memiliki satu hak suara yang tidak dapat dibagi-bagi. Seperti yang sudah dijelaskan

sebelumnya

bahwa

UU/40/2007

telah

mengatur

mengenai

perlindungan bagi pemegang saham secara keseluruhan, termasuk pemegang saham minoritas didalamnya. Apabila melihat dalam ketentuan UU/40/2007, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dapat dibagi menjadi: 4.5.1. Hak Perorangan Subyek hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu orangperseorangan dan badan hukum. Setiap subyek hukum memiliki hak yang melekat pada dirinya dalam hal ini pemegang saham merupakan orang-perorangan yang memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Pemegang saham minoritas dalam hal ini memiliki hak perorangan dimana pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham minoritas atau perseroan. Berdasarkan Pasal 62 ayat 1, tindakan tersebut dapat berupa: 1. Perubahan anggaran dasar. 2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau 3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Berkaitan dengan hal tersebut apabila saham yang diminta pemegang saham minoritas untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian saham 197 maka 197

Indonesia (b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, op.cit., pDVDOD\DW³3HUVHURDQGDSDWPHPEHOLNHPEDOLVDKDP\DQJWHODKGLNHOXDUNDQGHQJDQ ketentuan: a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-XQGDQJDQGLELGDQJSDVDUPRGDO´



121

perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Selain itu pemegang saham minoritas berhak juga untuk menggugat perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat 1 UU/40/2007). Gugatan juga dapat dilayangkan oleh pemegang saham minoritas kepada Direksi (Pasal 97 ayat 6 UU/40/2007) dan Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat 6 UU/40/2007) yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian pada perseroan. Tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dapat merugikan pemegang saham minoritas adalah tindakan yang melanggar fiduciary duty dan business judgement rule. 4.5.1.1. Fiduciary Duty Fiduciary duties are not special duties;; they have no moral footing;; they are the same of sort obligations, derived and enforced in the same way as other contractual undertakings.198 Berdasarkan pengertian diatas maka fiduciary duty adalah suatu tugas biasa yang tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban moral yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan sesuai dengan kontrak yang mendasarinya. Apabila dikaitkan dengan hukum perusahaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan tiga prinsip, yaitu: kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya (fiduciary duty), prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (duty of skill and care) dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (statutory duties). 199 Oleh sebab itu, Direksi diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan.

198

)UDQN+(DVWHUEURRNDQG'DQLHO5)LVFKHO³&RQWUDFWDQG)LGXFLDU\'XW\´Journal of Law and Economics, Vol. 36 No. 1, Part 2, John M. Collin Centennial Conference in Law and Economics at The University of Chicago, 1993, hlm. 427., < http://www.jstor.org/stable/725483>, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 19.17 WIB.

199

Dhaniswara K Harjano, op.cit., hlm. 331.



122

Dalam hukum Amerika, para anggota Direksi dalam suatu perusahaan memiliki dua tugas terpenting (fiduciary duty) dalam mengelola dan menjalankan perusahaannya, antara lain: 1. Duty of Loyalty Konsep duty of loyalty ini diartikan sebagai: ³7KH FRQFHSW LV VLPSOH WKH GHFLVLRQ PDNHUV ZLWKLQ WKH company should act in the interest of the company, and not in their own interests. The easiest way to comply with this duty is to engaged in transaction tKDWLQYROYHDFRQIOLFWRILQWHUHVW´200 Konsep duty of loyalty ini menyatakan bahwa setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mengedepankan kepentingan anggota perusahaan daripada kepentingan pribadinya sebagai seorang anggota Direksi sehingga memperkecil terjadinya conflict of interest. Oleh karena itu setiap anggota Direksi harus bersifat mandiri sehingga dalam membuat keputusan tidak terjadi conflict of interest yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 2. Duty of Care Duty of care adalah suatu konsep yang menggambarkan hal berikut: ³7KHGXW\RIFDUHLVWKHVLWXDWLRQZKHUHWKHUH¶UH no conflict of interest. The duty of care is the duty to pay attention and try to make a good decision. They do not to make sensible decision. They only shown up, pay attention and make a decision that is QRWFRPSOHWHO\LUUDWLRQDO´201 Dengan memegang prinsip duty of care (prinsip kehati-hatian), setiap anggota Direksi pasti akan membuat suatu keputusan yang baik dan

200

%HUQDUG 6 %ODFN ³7KH 3ULQFLSDO )LGXFLDU\ 'XWLHV RI %RDUGV RI 'LUHFWRUV´ http://www.oecd.org/dataoecd/50/53/1872746.pdf>, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 19.25 WIB.

201

Ibid.



123

terlepas dari conflict of interest. Pembuatan keputusan yang bebas dari conflict of interest disebut juga dengan business judgement rule.202 Dalam konsep sistem hukum common law, fiduciary duty diartikan sebagai suatu tugas dari seorang trustee yang terbit dari suatu hubungan hukum antara trustee tersebut dengan pihak principal yang disebut dengan beneficiary.203 Beneficiary ini memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak trustee sementara pihak trustee memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Berdasarkan hal tersebut, maka Direksi dalam hal ini memiliki dua tugas utama dalam korporasi yaitu pengurusan dan perwakilan. 204 Prinsip fiduciary duty berlaku bagi Direksi yang menjalankan tugasnya untuk mengurus perusahaan. Dalam menjalankan kedua tugasnya tersebut, Direksi dapat melakukan peran sebagai wali (as trustee) dan sebagai agen (as an agent) dari sebuah korproasi. 4.5.1.2. Business Judgement Rule Dalam %ODFN¶V ODZ GLFWLRQDU\ EXVLQHVV MXGJHPHQW UXOH diartikan sebagai: ³Rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with duty of FDUHDQGLQJRRGIDLWK´205 Berdasarkan pengertian diatas maka business judgement rule juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anggota Direksi dari pertanggungjawaban diambilnya keputusan usaha tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Business judgment rule membuat para anggota Direksi tidak dapat diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham. Para 202 Ibid. 203

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 51.

204

Ibid., hlm. 52.

205 Henry Campbell Black, %ODFN¶V ODZ GLFWLRQDU\, (St. Paul Minnesota, USA: West

Publishing Co, 1979), hlm. 200.



124

anggota Direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota Direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan tersebut keliru. Business judgment rule adalah: ³D presumption that in making a business decision, the directors of corporation acted on an informed basis in good faith and in a honest belief that the action was taken in the best interest of the compaQ\´206 Perlindungan business judgment rule dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi perseroan jika dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh Direksi diketahui bahwa Direksi tersebut telah berupaya mengedepankan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukan demi kepentingan pribadinya. 4.5.2. Pre-emptive right Pre-emptive right merupakan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu sejumlah saham yang seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi yang sama. Penawaran harga saham yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga saham yang ditawarkan kepada pihak lain. Dalam perusahaan terbuka pre-emptive right ini diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU/8/1995 dan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau biasa dikenal dengan HMETD atau right issue. Berdasarkan Pasal 82 UU/8/1995, Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi, Komisaris, atau pemegang saham utama atau pemegang saham mayoritas Emiten atau Perusahaan Publik yang dimaksud. Sementara dalam Peraturan Bapepam No.IX.D.1, HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang 206

6XWDQ 5HP\ 6MDKGHQL ³7DQJJXQJ -DZDE 3ULEDGL 'LUHNVL GDQ .RPLVDULV´ -XUQDO Hukum Bisnis (Volume 14, Juli 2001), hlm. 99.



125

memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain dimana hak tersebut wajib dapat dialihkan. 4.5.3. Hak Derivatif Hak Derivatif adalah kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi atau Dewan Komisaris dengan mengatasnamakan PT melalui Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan pemegang saham minoritas adalah semata-mata demi kepentingan PT. (Pasal 97 ayat 6 jo. Pasal 114 ayat 6 UU/40/2007). Gugatan atas nama PT yang bukan atas nama pribadi, tentunya membawa sejumlah implikasi atau masalah karena dalam penuntutan oleh pemegang saham minoritas, biaya terlebih dahulu dikeluarkan oleh pemegang saham minoritas. Namun apabila perkara tersebut akhirnya dimenangkan oleh pemegang saham minoritas, maka hasilnya menjadi milik PT sehingga pada saat perkaranya menang, barulah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara tersebut diperhitungkan dan dibayar oleh PT kepada pemegang saham minoritas.207 Selain itu hak derivatif yang dimiliki pemegang saham minoritas adalah hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS atas nama PT. Pemegang saham minoritas juga berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hak suara yang terkadung dalam klasifikasi saham dengan jenis yang sama ini memberikan hak yang sama juga kepada pemegangnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 85 UU/40/2007. 4.5.4. Hak Pemeriksaan Hak pemeriksaan merupakan hak pemegang saham minoritas untuk dapat mengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau 207

Misahardi Wilamarta, op.cit., hlm. 312.



126

pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (2), (3) UU/40/2007. Pada dasarnya pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Akan tetapi pada praktiknya baik Direksi maupun Dewan Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada PT sehingga pemegang saham minoritas dalam hal ini dapat mengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan dengan dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. 4.6. Akibat Hukum Relisting Terhadap Perlindungan Hak Pemegang Saham M inoritas (Minority Shareholders) Pada PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo Suatu perusahaan yang telah melakukan relisting tentunya dapat melakukan perdagangan saham di Bursa. Sebagai suatu perusahaan yang sudah kembali tercatat di Bursa, pihak managemen PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo harus dapat memberi insentif kepada investor untuk dapat berinvestasi dengan memilih saham pada perusahaan-perusahaannya. Sebagai perusahaan yang sudah relisting maka PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan perusahaan lain atas produk efek (saham) yang diperdagangkan di Bursa. Perdagangan saham di Bursa memiliki kemampuan untuk meningkatkan modal perusahaan sehingga pihak managemen harus dapat meningkatkan harga saham yang diperdagangkan tersebut dan membuat saham-sahamnya menjadi likuid. Akibat dilakukannya relisting, PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo selaku perusahaan tercatat harus memperhatikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas ataupun minoritas dan juga stakeholder. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, sebagai contoh, dapat mencegah recapitalizations (penambahan modal kembali) dan cost-saving mergers (penyimpanan dana penggabungan perusahaan) atau tindakan korporasi lainnya yang dapat menghalangi perlindungan hukum terhadap pemegang



127

saham.

208

Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai perlindungan

pemegang saham minoritas pada PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo setelah ketiga perusahaan tersebut melakukan relisting. 4.6.1. Hak

Pemegang

Saham

M inoritas Untuk

M emperdagangkan

Sahamnya di Bursa dan M embeli Saham Baru Dengan status PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo yang telah melakukan pencatatan kembali sahamnya di Bursa maka dampak yang ditimbulkan kepada pemegang saham minoritas salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperdagangkan sahamnya di Bursa. Pemegang saham minoritas disini juga berperan sebagai investor sehingga dapat menjual saham yang dimilikinya untuk mendapatkan dana atau untuk membeli saham dalam rangka berinvestasi. Dengan dilakukannya relisting tentunya memberikan likuiditas atas saham-saham yang dikeluarkan oleh PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo tersebut sehingga perusahaan dapat kembali terlihat baik, bonafit dan dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 4.6.2. Hak Suara Pemegang Saham M inoritas (M inority Shareholder Voting Rights) Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa hak suara atau hak pilih yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas di Indonesia adalah satu saham satu hak suara. Hal ini sejalan dengan hak suara pemegang saham minoritas di Amerika yang telah ditetapkan New York Stock Exchange bahwa untuk Perusahaan Terbuka baik yang tercatat atau tidak tercatat di Bursa Efek, hak suara yang dimiliki adalah satu saham satu hak suara (one share, one vote requirement).209 Adapun ketentuan dalam Rule 19 c ± 4 SEC Act, 208

5DOSK . :LQWHU -U ³6WDWH /DZ 6KDUHKROGHU 3URWHFWLRQ DQG 7KH 7KHRU\ RI the &RUSRUDWLRQ´ The Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 2, (Jun, 1977), hlm. 281, < http://www.jstor.org/stable/723990 >, diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 12.19 WIB.

209

/RXLV/RZHQVWHLQ³6KDUHKROGHU9RWLQJ5LJKWV$5HVSRQVHWR6(&5XOHF-4 and WR 3URIHVVRU *LOVRQ´ Colombia Law Review, Vol. 89, No. 5, (June, 1989), hlm. 982 < http://www.jstor.org/stable/1122934 >, diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 13.22 WIB.



128

bahwa terhadap perusahaan yang sudah merupakan Perusahaan Publik tidak boleh membatasi atau menghilangkan hak suara terhadap pemegang saham yang memiliki saham yang tidak lebih dari jumlah saham tertentu, sebagai contoh 10% saham keseluruhan.210 Perusahaan Terbuka seperti PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo, hak suara pemegang saham minoritas inipun dilindungi oleh undang-undang. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ditentukan secara eksplisit mengenai hak suara pemegang saham pada Perusahaan Terbuka sehingga mengenai ketentuan hak suara pemegang saham minoritas mengacu pada ketentuan UU/40/2007. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas ini ditentukan dalam Pasal 52 ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 52 ayat (4) jo Pasal 85 UU/40/2007 dimana pemegang saham minoritas berhak untuk mengeluarkan suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dan saham tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Perlindugan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo ini juga dilindungi dalam Peraturan BEJ No. I-I ketika suatu Perusahaan Terbuka hendak melakukan relisting maka perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki sejumlah pemegang saham tertentu. PT JASS dan PT BUKK merupakan Perusahaan Terbuka yang semula tercatat di Papan Pengembangan, dalam hal PT JASS dan PT BUKK hendak melakukan relisting di Papan Pengembangan maka berdasarkan Angka IV.3.6 Peraturan BEJ No. I-I, PT JASS dan PT BUKK harus memiliki sejumlah pemegang saham minoritas dalam periode lima Hari Bursa sebelum permohonan relisting sekurang-kurangnya adalah 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal disetor. Sementara untuk PT Apexindo yang sebelumnya sahamnya tercatat di Papan Utama, ketika PT Apexindo hendak melakukan relisting di Papan Utama maka berdasarkan ketentuan Angka IV.2.5 Peraturan BEJ No. I-I, PT Apexindo harus memiliki sejumlah pemegang saham minoritas dalam periode lima Hari Bursa sebelum 210

Ibid., hlm. 984-985. ³7KH UXOH SURKLELWV FRPSDQLHV WKDW DUH DOUHDG\ SXEOLF IURP diluting the voting rights of existing shareholders by any of several enumerated devices: (a) ³FDSSHG´ YRWLQJ SODQV ZKLFK OLPLW WKH YRWLQJ SRZHU RI VKDUHKROGHUV ZKR RZn more than some IL[HGQXPEHURIVKDUHVIRUH[DPSOHSHUFHQWRIWKHWRWDO«´



129

permohonan relisting sekurang-kurangya adalah 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal disetor. Dengan adanya ketentuan persyaratan mengenai jumlah pemegang saham minoritas dalam suatu Perusahaan Terbuka maka tentunya terdapat hak-hak suara atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas pada PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo yang hendak melakukan relisting. Pelaksanaan RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dimana penyelenggaraan RUPS ini dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

211

Dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau

pelaksanaan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib memperhatikan hal-hal berikut ini: 1.

2. 3.

4.

5.

RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu, penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan; Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham; Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemberitahuan; Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambatlambatnya dua hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional; Perusahaan menengah atau kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya dua hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia.212

211 Indonesia (b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, op.cit., pasal 79 ayat 2 huruf (a).



130

4.6.3. Hak Untuk M endapatkan Dividen Dividen dibagikan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas di dalamnya dari seluruh laba bersih 213 setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan. Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunya saldo laba yang positif. 214 Pemegang saham minoritas seringkali diperlakukan dengan itikad tidak baik (bad faith) oleh Direksi perihal pembagian dividen akan tetapi apabila pemegang saham minoritas memiliki bukti bahwa pemegang saham minoritas diperlakukan dengan itikad tidak baik maka pemegang minoritas dapat menggugat Direksi dengan dasar gugatan adanya itikad tidak baik. 215 Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pemegang saham minoritas PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan besarnya saham yang dimilikinya. Apabila hak pemegang saham minoritas untuk mendapatkan dividen ini dilanggar atau dibatasi oleh Direksi maka pemegang saham minoritas PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo dapat mengajukan gugatan kepada Direksi Perusahaan-perusahaan Terbuka tersebut. 4.6.4. Hak Derivatif Pemegang saham minoritas dalam Perusahaan Terbuka, PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo dapat mengajukan gugatan kepada perseroan dalam hal atas tindakan yang dilakukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris merugikan kepentingan pemegang saham minoritas pada PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo. Selain itu, pemegang saham minoritas pada PT JASS, PT BUKK dan 212

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;,´, ditetapkan di Jakarta, 17 Januari 1996.

213 Indonesia

(b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, op.cit., SHQMHODVDQ SDVDO D\DW ³/DED EHUVLK DGDODK NHXQWXQJDQ WDKXQ EHUMDODQ VHWHODK GLNXUDQJLSDMDN´

214

Ibid., penjelasan pDVDO D\DW ³6DOGR ODED SRVLWLI DGDODK ODED EHUVLK SHUVHURDQ dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya.´

215

+XJK * ,VOH\ ³5LJKWV RI 7KH 0LQRULW\ 6KDUHKROGHU 7R 7KH &RUSRUDWH 'LYLGHQG´ Duke Bar Journal Vol. 2, No. 2, (Spring, 1952), hlm. 123, , diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 15.10 WIB.



131

PT Apexindo juga dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan Terbuka kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perseroan. 4.6.5. Pre-emptive Right Dalam perusahaan terbuka pre-emptive right ini diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU/8/1995 dan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau biasa dikenal dengan HMETD atau right issue. Berdasarkan Pasal 82 UU/8/1995, Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi, Komisaris, atau pemegang saham utama atau Pemegang Saham Mayoritas Emiten atau Perusahaan Publik yang dimaksud. Sementara dalam Peraturan Bapepam No.IX.D.1, HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain dimana hak tersebut wajib dapat dialihkan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dalam hal pelaksanaan relisting PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme right issue merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang terdapat dalam PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo. 4.6.6. Monitoring and Supervising Rights Pemegang saham minoritas dalam suatu Perusahaan Terbuka, termasuk juga Perusahaan Tercatat dapat juga melakukan pengawasan guna meningkatkan pendapatan perusahaan atau meningkatkan kinerja managemen.216 216

'DYLG$%XW]³+RZ'R/DUJH0LQRULW\ 6KDUHKROGHUV:LHOG&RQWURO"´ Managerial and Decision Economics, Vol. 15, No. 4, Special Issue: Aspects of Corporate Governance, (July-



132

Hak pemeriksaan yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo dalam hal ini adalah hak untuk melakukan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan bahwa: 1.

Perusahaan Terbuka tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian pada perseroan dan tentunya kerugian pada pemegang saham minoritas itu sendiri.

2.

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka tersebut, daerah kedudukan PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo. 4.6.7. Hak Berpartisipasi Dalam Penawaran Tender (Equal Participation on Tender Offer) Sebagai suatu Perusahaan Terbuka yang sudah kembali mencatatkan sahamnya di bursa efek, PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Terbuka sehingga segala aspek kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka tersebut memperhatikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Sebagai contoh apabila ketika PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo telah melakukan relisting dan pihak perusahaan-perusahaan tersebut hendak melakukan penawaran tender maka PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dalam hal persamaan kesempatan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan penawaran tender atas saham yang dimilikinya. 217 Dengan demikian pemegang saham minoritas pada PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo berhak untuk August, 1994), hlm. 292, < http://www.jstor.org/stable/2487716 >, diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 12.35 WIB.

217

Anupan Chander, op.cit., hlm 148. ³LWVWHQGHURIIHUUXOHVDVVXUHDOOVKDUHKROGHUVDQ equal opportunity to SDUWLFLSDWHLQDQ\WHQGHURIIHUIRUWKHLUVKDUHV´



133

berpartisipasi dalam rangka penawaran tender yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 4.6.8. Hak

Untuk

M endapat

Keterbukaan

I nformasi

yang Harus

Diumumkan Kepada Publik Pemegang saham minoritas PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi mengenai perusahaanperusahaan mereka secara jelas. Oleh sebab itu sebagai suatu Perusahaan Terbuka, dalam hal ini ketika PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo menjadi Perusahaan Tercatat tentunya berkewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik yang mana informasi atau fakta material tersebut dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal. Berdasarkan Peraturan Bapepam No.X.K.1, informasi atau fakta material tersebut terdiri dari: 1. Penggabungan

usaha,

pembelian

saham,

peleburan

usaha,

atau

pembentukan usaha patungan; 2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham; 3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya; 4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting; 5. Produk atau penemuan baru yang berarti; 6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; 7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang; 8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; 9. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material; 10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting; 11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/atau Direksi dan Komisaris perusahaan; 12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; 13. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan; 14. Penggantian Wali Amanat; 15. Perubahan tahun fiskal perusahaan.



134

4.6.9. Hak Persetujuan Pemegang Saham M inoritas Untuk Transaksi Yang M engandung Benturan Kepentingan Berdasarkan ketentuan Angka 1 huruf e Peraturan Bapepam No.IX.E.1, benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil. Pengumuman mengenai RUPS untuk menyetujui suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, harus meliputi informasi sebagai berikut: 1. Uraian mengenai transaksi paling kurang meliputi obyek transaksi yang bersangkutan, nilai transaksi yang bersangkutan, nama pihakpihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan dan sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. 2. Ringkasan laporan penilai, paling kurang meliputi informasi: identitas pihak, obyek penilaian, tujuan penilaian, asumsi, pendekatan dan metode penilaian, kesimpulan nilai dan pendapat kewajaran atas transaksi. 3. Keterangan tentang RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat. 4. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung benturan kepentingan. 5. Rencana perusahaan, data perusahaan dan informasi lainnya. 6. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi materil telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.



135

7. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika dianggap perlu oleh Bapepam-LK.218 Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam hal ini pemegang saham minoritas PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo wajib memberikan persetujuannya dalam RUPS perihal adanya transaksi benturan kepentingan yang akan dilakukan PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo. 4.6.10. Hak Persetujuan Pemegang Saham M inoritas M engenai Transaksi M aterial dan Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan ketentuan Angka 1 huruf a (2) Peraturan Bapepam No.IX.E.2, transaksi material adalah setiap: 1. Penyertaan dalam badan usaha, proyek dan/atau kegiatan usaha tertentu; 2. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; 3. Sewa menyewa aset; 4. Pinjam meminjam dana; 5. Menjaminkan aset; dan/atau 6. Memberikan jaminan perusahaan dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu. Pada Perusahaan Terbuka seperti PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo yang telah melakukan relisting, perlindungan hukum terhadap pemegang minoritas dalam rangka adanya transaksi material dan perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo, antara lain: 1. Pemberitahuan

informasi

219

mengenai

transaksi

material

kepada

masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa 218

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;(´, ditetapkan di Jakarta, 25 November 2009., angka 4a.



136

Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat dua hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian transaksi material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan. Dalam hal ini pemegang saham minoritas dapat dikatagorikan sebagai masyarakat yang wajib mendapatkan informasi yang sama dengan pemegang saham minoritas atau masyarakat lain mengenai transaksi material. 2. Perusahaan yang melakukan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

220

Dalam hal ini pemegang saham

minoritas memiliki hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS perihal transaksi material yang dilakukan oleh perusahaan. Pemegang saham minoritas dalam transaksi material ini juga berhak mendapatkan informasi atau data-data terkait transaksi material ini terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya RUPS.

219

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R,;(´, ditetapkan di JakDUWD1RYHPEHU³'DODP$ngka 2 (2) peraturan ini, informasi yang dimaksud mencakup: a) uraian mengenai transaksi material yang dilakukan, paling sedikit meliputi obyek transaksi, nilai transaksi, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (nama, alamat, telepon, faksimili, pengurusan dan pengawasan); b) penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan perusahaan; c) ringkasan laporan penilai paling sedikit meliputi identitas pihak, obyek penilaian, tujuan penilaian, asumsi-asumsi dan kondisi pembatas, pendekatan dan metode penilaian, kesimpulan nilai, dan pendapat kewajaran atas transaksi.´

220

Ibid., ³D 3HUVHWXMXDQ 5836 \DQJ GLODNXNDQ VHVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ %DSHSDP No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perusahaan; b) Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang transaksi material yang akan dilakukan; c) penjelasan oleh perusahaan dalam RUPS mengenai transaksi material dan seluruh informasi terkaitnya; d) mengumumkan paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan informasi terkait lainnya; e) dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi maka penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat dua hari kerja sebelum RUPS; f) menyediakan data tentang transaksi material bagi pemegang saham yang paling sedikit meliputi informasi-informasi terkait, laporan penilaian dan dokumen mengenai informasi; g) data mengenai transaksi material wajib tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS dan disampaikan kepada Bapepam-LK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan transaksi material; h) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi enam bulan.´



137

3. Pemegang saham minoritas berhak memberikan persetujuan dalam RUPS perihal perubahan kegiatan usaha utama yang akan dilakukan oleh PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai studi pembahasan kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama perusahaan tersebut.



138

BAB 5 PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan antara lain: a. Pertimbangan ± pertimbangan hukum dari PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo antara lain: adanya kepastian hukum untuk nilai saham yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut dimana nilai saham tersebut dilihat dari adanya pergerakan permintaan dan penawaran di Bursa Efek sehingga menambah prestise, kredibilitas, dan publisitas PT JASS, PT BUKK, dan PT Apexindo, adanya insentif pengurangan pajak kepada Emiten yang hendak mencatatkan sahamnya lebih dari 35% dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban terhadap pemegang saham minoritas. Pertimbangan hukum perusahaan juga tidak lepas dari pertimbangan - pertimbangan ekonomi antara lain: pulihnya kondisi saham PT JASS sehingga perusahaan tersebut sudah cukup likuid dan dapat mengikuti pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek secara adil, perbaikan volume transaksi dan frekuensi perdagangan saham PT JASS, pulihnya kondisi finansial PT BUKK dan PT Apexindo akibat telah dilakukannya restrukturisasi utang dan pengembangan kegiatan usaha atau ekspansi bisnis. b. Mekanisme relisting yang hendak dilakukan oleh PT JASS, PT BUKK dan PT Apexindo adalah mekanisme relisting dengan right issue atau HMETD, mengingat bahwa ketiga perusahaan tersebut adalah Emiten yang harus memperbaiki kondisi finansial perusahaan dan komposisi kepemilikan pemegang saham publik sebelum melakukan relisting. c. Akibat hukum dari proses relisting terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas antara lain munculnya hak pemegang saham minoritas untuk memperdagangkan sahamnya di Bursa dan membeli saham baru yang ditawarkan di Bursa dengan harga yang wajar sesuai dengan demand and supply di Bursa. Selain itu adapun



139

hak pemegang saham minoritas lainnya yang harus dilindungi akibat relisting antara lain hak: mengeluarkan suara (voting rights) dalam RUPS, mendapatkan dividen, mengajukan gugatan kepada perusahaan (hak derivatif), ditawarkan terlebih dahulu terhadap pembelian saham (Pre-emptive right atau HMETD), memantau dan mengawasi jalannya perusahaan (monitoring and supervising rights), turut berpartisipasi secara seimbang dalam penawaran tender (equal participation on tender offer), mendapatkan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang harus diumumkan kepada publik, memberikan persetujuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan hak untuk memberikan persetujuan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. 5.2. Saran Berkaitan dengan pembahasan-pembahasan dalam tesis ini, maka adapun beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain: 1. Pertimbangan hukum perusahaan yang hendak melakukan pencatatan kembali saham (relisting) harus disertai dengan tindakan konkrit guna memperbaiki hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya delisting seperti kondisi finansial atau kondisi hukum yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan tersebut sudah memiliki kondisi perusahaan yang baik maka perusahaan tersebut harus tetap mempertimbangkan akibat perusahaan tersebut setelah relisting karena tanpa adanya penambahan komposisi kepemilikan saham publik akan mengakibatkan saham perusahaan tersebut tidak bergerak. 2. Bursa Efek Indonesia sebaiknya mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme relisting sehingga untuk kedepan tidak ada kesalahan dalam melakukan mekanisme relisting saham di Bursa. Selain itu Bursa Efek Indonesia dapat secepatnya merealisasikan rencana pembuatan peraturan yang berkaitan dengan penambahan komposisi kepemilikan saham publik agar tidak menimbulkan dilusi saham dengan disertai ketentuan jumlah saham tertentu yang akan ditawarkan ke publik (floating share). Dalam



140

rencana pembuatan peraturan ini sebaiknya Bursa Efek Indonesia juga memperhatikan kepentingan para stakeholder khususnya Emiten dan Penjamin Emisi Efek (Underwritter) terkait dengan jumlah saham yang sudah ditawarkan ke publik tersebut tidak laku dijual. 3. Perusahaan

yang

hendak

melakukan

relisting

sebaiknya

lebih

memperhatikan pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas dalam internal perusahaan itu sendiri. Selain itu perlindungan pemegang saham minoritas juga dapat dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dengan cara merevisi peraturan pencatatan, Peraturan BEJ No. I-A. Revisi peraturan pencatatan dan Peraturan BEJ No. I-I dengan mengubah jumlah saham yang dicatatkan untuk meningkatkan komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham minoritas. Dengan semakin ketatnya komposisi kepemilikan

pemegang

saham

minoritas

maka

akan

membuat

perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas tersebut menjadi lebih besar terutama dalam hal voting rights dan kesempatan yang sama seperti pemegang saham mayoritas atau pengendali untuk memperdagangkan sahamnya di Bursa dan membeli saham baru yang ditawarkan di Bursa.



141

DAFTAR PUSTAKA BUKU: Anwar, Jusuf, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Bandung: PT Alumni, 2008. Balfas, Hamud M, Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2006. Black, Henry Campbell, %ODFN¶VODZGLFWLRQDU\, St. Paul Minnesota, USA: West Publishing Co, 1979. Bragg, Steven M, Running A Public Company From IPO to SEC Reporting, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2009. C.h Himawan, C.h, dkk, Filsafat Hukum Jilid I dan II, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Dougal, Herbert E. dan Jack E, Gaumnits, Capital Markets and Institutions, Ed. 5, New Jersey: Prentice-Hall, Engelewood Cliffs, 07632. Gregoriou, Greg N., Initial Public Offerings, Burlington: ButterworthHeinemann, 2006. Harjono, Dhaniswara K, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008. Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Janice Dean, Directing Public Companies Company Law and Stakeholder Society, London: Cavendish Publishing Limited, 2001. Joel Feinberg dan Hyman Gross, Law in Philosophical Perspective, California: Wadsworth Publishing Company, ISBN 088210203X. Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, (Translation From the Second Revised and Enlarged German Edition by Max Knight), New Jersey: The Lawbook Exchange, LTD, 2005. Koetin, E.A., Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek di Indonesia, Jakarta: US Agency for International Development Financial Markets Project, 1994. ___________, Analisis Pasar Modal, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992 Lay, Alexander, dkk, Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.



142

Mamudji, Sri, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005. Manan, Abdul, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011. Nafik HR, Muhammad, Bursa Efek dan Invesasi Syariah, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009. Nassarudin, M. Irsan dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010. Purwanta, Wiji dan Hendy Fakhruddin, Mengenal Pasar Modal, Jakarta: Salemba Empat, 2006. Price, Margaret M, Emerging Stock Markets A Complete Investment Guide to New Markets Around The World, Singapore: Mc-Graw-Hill Book Co, 1994. Radjagukguk, Erman, Filsafat Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Safitri, Indra, Transparansi Independensi Pengawasan Kejahatan Pasar Modal, Jakarta: Global Book & Publication Book Division, 1998. Sitompul, Asril, Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, Jakarta: UI-Press, 2008. Wilamarta, Misahardi, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Widioatmodjo, Sawidji, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan Dasar, Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika, 1996. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Indonesia (a), Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.



143

Indonesia (b), Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal Indonesia. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-42/PM/1997 WHQWDQJ7UDQVDNVL(IHN³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,,,$´, ditetapkan di Jakarta, 26 Desember 1997. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;$´, ditetapkan di Jakarta, 30 Desember 2011. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122-BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;$´, ditetapkan di Jakarta, 29 Mei 2009. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-46/PM/1995 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R,;$´, ditetapkan di Jakarta, 17 Januari 1996. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;'´ ditetapkan di Jakarta, 17 Juli 2003. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-08/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terkebih Dahulu, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R,;'´, ditetapkan di Jakarta, 13 Maret 2000. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R,;(´, ditetapkan di Jakarta, 25 November 2009. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, ³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;(´, ditetapkan di Jakarta, 28 November 2011. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-263/BL/2011 tentang Penawaran Tender Sukarela, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R,;)´, ditetapkan di Jakarta, 31 Mei 2011.



144

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-60/PM/1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP1R,;,´, ditetapkan di Jakarta, 17 Januari 1996. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, ³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R,;-´, ditetapkan di Jakarta, 14 Mei 2008. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, ³3HUDWXUDQ%DSHSDP1R;.´, ditetapkan di Jakarta, 24 Januari 1996. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R;.´, ditetapkan di Jakarta, 5 Juli 2011. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-432/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, ³3HUDWXUDQ %DSHSDP 1R;.´, ditetapkan di Jakarta, 1 Agustus 2012. Bursa Efek Jakarta (a), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersitas Ekuitas Selain saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Ditetapkan di Jakarta, 19 Juli 2004. Bursa Efek Jakarta (b), Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, Ditetapkan di Jakarta, 19 Juli 2004. Security Exchange Commission 1934, disahkan pada 6 Juni 1934, dikodifikasikan dalam 15 U.S.C. § 78(d), diakses pada tanggal 14 September 2012, pukul 11.14 WIB. Security Exchange Commission 1934, dikodifikasikan dalam 15.U.S.C § 78(l), Section 12(b), ³3URFHGXUH IRr 5HJLVWUDWLRQ ,QIRUPDWLRQ´ GLDNVHV SDGD tanggal 14 September 2012, pukul 15.26 WIB. Security Exchange Commission 1934, Huruf A(1) § 240.12d2-³Removal from /LVWLQJDQG5HJLVWUDWLRQ´, diakses pada tanggal 19 September 2012, pukul 10.58 WIB.



145

Security Exchange Commission, Section 13(a) Act (15 U.S.C 78 m(a)), ³3HULRGLFDO DQG 2WKHU 5HSRUWV´ GLDNses pada tanggal 19 September 2012, pukul 22.49 WIB. Security Exchange Commission, § 242.601, ³'LVVHPLQDWLRQ RI 7UDQVDFWLRQ Reports and Last Sale Data with Respect to Transaction in NMS (National 0DUNHW 6\VWHP 6WRFNV´, diakses pada tanggal 25 September, pukul 11.41 WIB. JURNAL: Art, 5REHUW & ³6KDUHKROGHUV 5LJKWV DQG 5HPHGLHV LQ &ORVH &RUSRUDWLRQV 2SSUHVVLRQ )LGXFLDU\ 'XWLHV DQG 5HDVRQDEOH ([SHFWDWLRQV´ Proquest Journal of Corporation Law, Spring 2003, ISSN: 0360795X, < http://search.proquest.com/docview/220810571?accountid=17242>, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 13.39 WIB. Asia Pulse Pty Ltd, ³,QGRQHVLD¶V %XNDND 6HHNV 5HOLVWLQJ´, Proquest Journal Business and Economics, 15 Desember 2011, ISSN: 910909242, , diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 18.30 WIB. Bastian, Rahmat, ³,QGRQHVLD>@´Proquest Journal: International Financial Law Review, Oktober 2004, ISSN: 02636969, , diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.58 WIB. Butz, David A, ³+RZ 'R /DUJH 0LQRULW\ 6KDUHKROGHUV :LHOG &RQWURO"´ Managerial and Decision Economics, Vol. 15, No. 4, Special Issue: Aspects of Corporate Governance, (July-August, 1994), < http://www.jstor.org/stable/2487716 >, diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 12.35 WIB. Brau, -DPHV&GDQ6WDQOH\()DZFHWW³,QLWLDO3XEOLF2IIHULQJV$Q$QDO\VLVRI 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH´ The Journal of Finance, Vol. 61, No. 1, (February, 2006), < http://www.jstor.org/stable/3699345 >, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 9.52 WIB. Chander, Anupam, ³0LQRULWLHV 6KDUHKROGHU DQG 2WKHUZLVH´ The Yale Law Journal, vol. 113, No. 1 (October, 2003), < http://www.jstor.org/stable/3657465 >, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 13.51 WIB. Easterbrook, Frank H dan 'DQLHO 5 )LVFKHO ³&RQWUDFW DQG )LGXFLDU\ 'XW\´ Journal of Law and Economics, Vol. 36 No. 1, Part 2, John M. Collin Centennial Conference in Law and Economics at The University of



146

Chicago, 1993, < http://www.jstor.org/stable/725483>, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 19.17 WIB. Gathi, James Thuo, ³0LQRULW\ 5LJKWV LQ &RUSRUDWH /DZ $ 5HSO\ WR &KDQGHU´ National Black Law Journal, Vol. 19, No. 1 (2005/2006). *ULJJV 7RP ³)7FRP VLWH 3DUPDODW 6KDUHV 7UDGLQJ 6WURQJO\ $IWHU 5HOLVWLQJ´ (Proquest Journal: The Financial Times Limited, 6 Oktober 2005), Proquest Document ID: 228806499, , diakses pada tanggal 24 Oktober 2012, pukul 09.34 WIB. +DUYDUG /DZ 5HYLHZ ³7KH 'HYHORSLQJ 0HaQLQJ RI ³7HQGHU 2IIHU´ XQGHU WKH 6HFXULW\([FKDQJH&RPPLVVLRQ$FW´Harvard Law Review: Vol. 86, No. 7 (May, 1973), < http://www.jstor.org/stable/1340067 >, diakses pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 20.00 WIB. ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO /DZ 5HYLHZ ³$VLD /RFDO 5HOLVWLQJ 5HQPLQEL %RQGV ,QGRQHVLD 2YHUKHDWLQJ´ Proquest Journal: Business and EconomicsBanking and Finance Law-International Law, Januari 2011, ISSN: 02626969, , diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.43 WIB. Isley, Hugh G., ³5LJKWV Rf The Minority Shareholder To The Corporate 'LYLGHQG´ Duke Bar Journal Vol. 2, No. 2, (Spring, 1952), , diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 15.10 WIB. Krasik, Carl, ³7HQGHU 2IIHUV 7KH 7DUJHW &RPSDQ\¶V 'XW\ RI 'LVFORVXUH´ The Business Lawyer: Vol. 25, No. 2 (January 1970), , diakses pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 20.57 WIB. Lowenstein, Louis³6KDUHKROGHU9RWLQJ5LJKWV$5HVSRQVHWR6(&5XOHF-4 DQG WR 3URIHVVRU *LOVRQ´ Colombia Law Review, Vol. 89, No. 5, (June, 1989), < http://www.jstor.org/stable/1122934 >, diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 13.22 WIB. Nelson, Teresa, ³7KH3HUVLVWHQFHRI)RXQGHU,QIOXHQFH0DQDJHPHQW2ZQHUVKLS DQG3HUIRUPDQFH(IIHFWVDW,QLWLDO3XEOLF2IIHULQJ´ Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 8 (August, 2003), < http://www.jstor.org/stable/20060570>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 9.18 WIB. 1HZ 6WUDLWV 7LPHV 3UHVV /WG ³5HOLVWLQJ 7KH 1H[W :DYH"´ Proquest Journal: Malaysian Business, 16 April 2012, ISSN: 01265504,



147

, diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.34 WIB 3OLPPHU*LOO³$35(QHUJ\3ODQVWR5HOLVWLQ/RQGRQ´Proquest Journal: The Financial Times Limited, 5 September 2011, Proquest Document ID: 887624065, , diakses pada tanggal 24 Oktober 2012, pukul 09.27 WIB. Sjahdeni, Sutan Remy, ³7DQJJXQJ-DZDE3ULEDGL'LUHNVLGDQ.RPLVDULV´-XUQDO Hukum Bisnis (Volume 14, Juli 2001). Winter, Ralph K. -U³6WDWH/DZ6KDUHKROGHU3URWHFWLRQDQG7KH7KHRU\RIWKH &RUSRUDWLRQ´ The Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 2, (Jun, 1977), < http://www.jstor.org/stable/723990 >, diakses pada tanggal 7 November 2012, pukul 12.19 WIB. TESI S: Wijayanti, Bangun, Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Atas Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang Dilakukan oleh Perusahaan Go Publik, , diakses pada tanggal 24 Oktober 2012, pukul 09.42 WIB. I NTERNET: Black, Bernard. S., ³7KH 3ULQFLSDO )LGXFLDU\ 'XWLHV RI %RDUGV RI 'LUHFWRUV´ http://www.oecd.org/dataoecd/50/53/1872746.pdf>, diakses pada tanggal 6 November 2012, pukul 19.25 WIB. Cakti, Gita Arwana, ³%XNDND %HUKDUDS Relisting 6HFHSDWQ\D´ < http://www.bisnis.com/articles/bukaka-berharap-relisting-secepatnya>, (Selasa 13 Desember 2011, pukul 19.55 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 18.18 WIB. 'HFLO\D 6XWML ³6HNDU %XPL Relisting /DJL´ <www.tempo.co/read/news/2012/09/27/088432336/Sekar-Bumi-RelistingLagi>, (Kamis 27 September 2012, pukul 1650), diakses pada tanggal 12 Januari 2012, pukul 16.00 WIB. Iman, )LUGDXV 1XU GDQ (ND +DUXPL 6HGLDVZDWL ³2WRULWDV %XUVD 'XNXQJ 3HUOXDVDQ ,QVHQWLI 3DMDN´ http://www.indonesiafinancetoday.com/read/32733/Otoritas-Bursa-Dukung-



148

Perluasan-Insentif-Pajak>, (Rabu, 5 September 2012), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.53 WIB. Melani, Agustina, ³37-DVD$QJNDVD6HPHVWD7EN$NDQ0HODOXNDQRelisting atau Kembali Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Mekanisme Secondary Public Offering 632 ´ (Senin, 14 Juni 2010, pukul 14/46 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 17.39 WIB. ___________³3DVFD7XVFDQ\%HOL6DKDP66,6DKDP$SH[LQGR$NDQRelisting GL %(,´ < http://idsaham.com/news-saham-Saham-Apexindo-akanRelisting-di-BEI--Inilahcom-222151.html>, (18 September 2011, pukul 11.30 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 20.10 WIB. BBBBBBBBBBB ³-DVD $QJNDVD Relisting 'HQJDQ 632´ , (Senin, 14 Juni 2010, pukul 14.46 WIB), diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 20.54 WIB. Nerisa, Arianto Tri Wibowo, ³%(, ,PEDX $SH[LQGR 8QWXN Delisting´ , (Rabu, 28 Januari 2009, pukul 13.42 WIB), diakses pada tanggal 12 Januari 2012, pukul 16.05 WIB. ___________ ³$WXUDQ Chain Listing DipertegDV´ , (Jumat 15 Mei 2009, pukul 10.32 WIB), diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 16.20 WIB. 2ERU , (27 Februari 2009), diakses pada tanggal 12 Januari 2012, pukul 18.00 WIB 3DWUL]NL ,VPDU ³3HQDPEDKDQ -XPODK 6DKDP 'LVDPEXW 3RVLWLI (PLWHQ´ <m.antaranews.com/berita/269999/penambahan-jumlah-saham-disambutpositif-emiten>, (Rabu, 3 Agustus 2011, pukul 15.45 WIB), diakses pada tangal 12 Januari 2012, pukul 17.00 WIB. Prayogi, Whery Enggo, ³-DVD $QJNDVD %LGLN /DED 5S 0LOLDU´ http://www.duniainvestasi.com/bei/news/view/17252>, (Selasa 8 Juni 2012, pukul 14.18 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 17.54 WIB. ___________, ³/HSDV 6DKDP -DVD $QJNDVD Relisitng Triwulan IV-´


149

saham-jasa-angkasa-relisting-triwulan-iv-2010>, (Senin, 14 Juni 2010, pukul 15.34 WIB), diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 20.12 WIB. Tambunan, Fred B.G, ³Pandangan Yuridis Tentang PT dan Organ-RUJDQQ\D´ , diakses pada tanggal 3 November 2012, pukul 20.24 WIB. :LNUDPD $GLW\D ³$SH[LQGR 6XVSHQGV 6WRFN 0D\ 'HOLVW´ <www.thejakartaglobe.com/business/apexindo-suspends-stock-maydelist/306014>, (28 Januari 2009), diakses pada tanggal 12 Januari 2012, pukul 17.15 WIB. Yani,

Irma, ³%XNDND $MXNDQ Relisting NH %(,´ http://investasi.kontan.co.id/news/bukaka-ajukan-relisting-ke-bei>, (Selasa 13 Desember 2011, pukul 17.02 WIB), diakses pada tanggal 25 September 2012, pukul 18.35 WIB.

³'HILQLWLRQ RI 6HFRQGDU\ 3XEOLF 2IIHULQJ´ , diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 21.23 WIB. 'HILQLWLRQ RI 6HFRQGDU\ 3XEOLF 2IIHULQJ´ http://www.davemanuel.com/investor-dictionary/secondary-offering/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 21.34 WIB.

³6HFRQGDU\ 3XEOLF 2IIHULQJ´ < http://www.businessfinance.com/secondarypublic-offering.htm>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 21.53 WIB. , ³'HILQLWLRQ RI Tender 2IIHU´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHUSXNXO:,% , ³'HILQLWLRQ RI 'HOLVWLQJ´ GLDNVHV SDGD WDQJJDO 6HSWHPEHU SXNXO 9.17 WIB. , ³'HILQLWLRQ RI5HOLVWLQJ´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHUSXNXO:,% , ³'HILQLWLRQ RI 7HQGHU2IIHU´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHUSXNXO:,% , ³'HILQLWLRQ RI 7HQGHU 2IIHU´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHUSXNXO:,%. , ³2YHUYLHZ +LVWRU\ -$6 $LUSRUW 6HUYLFH´ diakses pada tanggal 3 September 2012, pukul 19.58 WIB.



150

, ³&XVWRPHUV1RQ-$LUOLQHV´GLDNVHVSDGDWDQJJDO 3 September 2012, pukul 20.02 WIB. , ³%(,6XGDK3HULQJDWL(PLWHQ Delisting´6HQLQ November 2009, pukul 13.36 WIB), diakses pada tanggal 3 September 2012, pukul 22.07 WIB. ³%DKDQD ,QFDU 2EOLJDVL Jasa Marga dan Relisting -DVD$QJNDVD´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHU 2012, pukul 22.51 WIB. , ³%XVLQHVV 8QLW 37 %XNDND 7HNQLN8WDPD´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHUSXNXO:,% , ³%(, +DSXV7XMXK6DKDP (NV%XUVD6XUDED\D´6HQLQ 30 November 2009, pukul 15.14 WIB), diakses pada tanggal 5 September 2012, pukul 11.54 WIB. , ³%XNDND 'LKDUDSNDQ 7DPEDK -XPODK 6DKDm Jika Relisting´6HODVD-DQXDULSXNXO:,% GLDNVHVSDGDWDQJJDO September 2012, pukul 12.17 WIB. , ³(PLWHQ %(, %XNDND %HUQLDW Relisting"´ 0LQJJX 0DUHW 2012, diakses pada tanggal 5 September 2012, pukul 12.23 WIB. , ³%ULHI +LVWRU\ RI 37 $SH[LQGR 3UDWDPD 'XWD 7EN´GLDNVHVSDGDWDQJJDO6HSWHPEHUSXNXO:,% ³3HUVHWXMXDQ Delisting Apexindo .HOXDU 3HNDQ 'HSDQ´ $SULO GLDNVHV SDGD WDQJJDO 6HSWHPEHU 2012, pukul 21.02 WIB. , ³Delisting Apexindo Tidak $NDQ 'LNDML 8ODQJ´ 0LQJJX 0DUHW SXkul 07.26), diakses pada tanggal 12 September 2012, pukul 21.09 WIB. , ³3HPHJDQJ 6DKDP Apexindo Setujui Rencana Delisting´ -XPDW 0DUHW :,% diakses pada tanggal 12 September 2012, pukul 21.19 WIB.



151

, ³3DVFD 7XVFDQ\ %HOL 6DKDP 66, 6DKDP $SH[LQGR DNDQ Relisting GL%(,´0LQJJX6HSWHPEHUSXNul 11.30 WIB), diakses pada tanggal 12 September 2012 pukul 21.51 WIB. ³7XVFDQ\ 6LDSNDQ 7LJD 2SVLU %D\DU 8WDQJ .HSDGD .UHGLWXU´ (Jumat, 9 Desember 2011, 08.05 WIB), diakses pada tanggal 12 September 2012, pukul 21.57 WIB. Bapepam-/. ³,QVWUXPHQ 3DVDU 0RGDO GL ,QGRQHVLD´ <www.bapepam.go.id/old/old/.../BAB%20IIa.pdf> , diakses pada tanggal 9 Oktober 2012, pukul 15.11 WIB. WAWANCARA: Bayu Samodro (Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK), site visit interview, 3 Oktober 2012. Bayu Samodro (Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK), site visit interview, 3 Oktober 2012. Putu Chandrawati, (Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan Bapepam-LK), site visit interview, 3 Oktober 2012. Yudi Pramono (Staff Hubungan Masyarakat Bapepam-LK), site visit interview, 2 Oktober 2012, pukul 10.30 WIB. Call Center Bursa Efek Indonesia PENGUM UM AN: Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Tercatat di Papan: Utama) No.Peng-004/BEI.PSR/SPT/03-2009. Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) Nomor: KSEI-11302/JKS/0512 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bukaka Teknik Utama, Tbk, tanggal 22 Mei 2012.



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents