UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Angkutan Taksi yang Tidak Menggunakan Argometer Studi Kasus di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali (Romy Tahrizi Amin)

UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA ANGKUTAN TAKSI YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARGOMETER (STUDI KASUS DI BANDARA NGURAH RAI DENPASAR BALI)

SKRIPSI

ROMY TAHRIZI AMIN NPM: 0806461796 HERI TJANDRASARI HENNY MARLYNA

PROGRAM REGULER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK JANUARI 2013

Perlindungan konsumen..., Romy Tahrizi Amin, FH UI, 2013


TINJAUAN YURIDIS KONSEP KEAGENAN DALAM KEAGENAN MODEL DI INDONESIA Romy Tahrizi Amin1

ABSTRAKSI Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. KATA KUNCI : angkutan taksi, argometer, Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali, perlindungan konsumen.

1

Mahasiswa Program Sarjana Reguler, Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Tentang

Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia



ABSTRACT Transportation is the most important thing in supporting people’s mobility, majority of cities in Indonesia have many types of transportation to facilitate the consumers. Bali as one of the central tourism hub for domestic and international make transportation as top priority to support their tourism. Therefore Ngurah Rai Airport as a place to accommodate the newcomers who arrive by plane, must provide adequate and varied transportation so that consumers can choose the transportation services they want. But it is contrary to the practice at Ngurah Rai Airport transportation which only taxi, and the company who dominate the taxi transport services in airport area is X Taxi. Which raised the rate application practices that are not based on taximeter which implemented by X Taxi. Consumers often complain that rates are set too high and not according to the rules that required using the meter. Even consumers do not get their rights. Many things must be addressed by X Taxi cooperatives in order to maximize their services and guarantee the rights of consumers. KEY WORD: consumer protection, Ngurah Rai Airport Bali, taximeter, taxis.

Di negara berkembang seperti

PENDAHULUAN Setiap

Negara

dunia

Indonesia yang memiliki tingkat

membutuhkan alat transportasi untuk

kepadatan penduduk yang besar,

kehidupan

dapat

kegiatan perekonomian yang terus

menjangkau dari suatu tempat ke

berkembang, arus perpindahan orang

tempat

dan barang yang terus meningkat,

warganya

yang

di

agar

lainnya.

Semakin

banyak penduduk, maka semakin

pengembangan

banyak

prasarana

pula

armada

dan

jenis

sarana

maupun

transportasi

sangat

transportasi yang harus disediakan

berperan

oleh Negara tersebut. Banyaknya

penghubung

wilayah

armada

menunjang,

mendorong,

dan

jenis

transportasi

penting

sebagai untuk dan

tersebut harus diimbangi dengan

menggerakkan

pembangunan

pengelolaan yang baik.

nasional

meningkatkan

guna

kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya



transportasi

sebagai

sarana

penunjang tidak dapat diharapakan

berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir.4

tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.

2

Saat

Kamus

Besar

mobilitas

bertambah padat, masyarakat dapat memilih

Menurut

arus

taksi

angkutan

sebagai

perkotaan

alternatif

yang

dapat

Bahasa Indonesia, yang dimaksud

digunakan untuk menunjang segala

dengan

aktivitas. Taksi merupakan salah satu

transportasi

adalah

pengangkutan barang oleh berbagai

alat

jenis

eksklusif

kendaraan

kemajuan

sesuai

teknologi.

dengan

transportasi

yang

karena

tergolong

tidak

dinaiki

Sedangkan

beramai-ramai seperti angkutan lain.

fungsi dari transportasi adalah untuk

Taksi merupakan salah satu sarana

mengangkut penumpang dan barang

transportasi yang sering digunakan

dari suatu tempat ke tempat lain.3

terutama untuk tujuan-tujuan dalam

Sejak

telah

kota, atau dari dan ke bandara,

kehidupan

pelabuhan, hotel, pusat perbelanjaan

masyarakat. Hanya saja alat angkut

serta terminal bus. Selain itu taksi

yang

menjadi

dahulu

digunakan

transportasi dalam

dimaksud

bukan

seperti

lebih

efisien

untuk

sekarang ini. Sebelum tahun 1800

masyarakat yang ingin menuju ke

alat pengangkut yang digunakan

suatu tempat karena tidak mengikuti

adalah tenaga manusia, hewan dan

trayek seperti angkutan lain dan juga

sumber

alam.

tidak selalu berhenti di setiap halte

Pengangkutan barang-barang dalam

atau tempat pemberhentian yang

jumlah

tersedia,

tenaga

kecil

serta

dari

waktu

yang

ditempuh lama. Setelah memasuki

sehingga

waktu

yang

ditempuh menjadi lebih singkat.

abad ke-20 pertumbuhan transportasi

Jasa transportasi taksi ini ternyata

mendapat

respon

yang

positif dari konsumen. Permintaan yang tinggi terhadap jasa pelayanan 2

H. A. Abbas Salim, Manajemen

Transportasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo,

taksi

berimbas

meningkatnya

keuntungan

1993), hal. 1. 3

Ibid. hal. 2.

4

pula

Ibid. hal. 5.


pada yang


didapatkan oleh sebuah pelaku usaha

2008

angkutan taksi. Hal ini menjadikan

3.409.845. Sedangkan pada akhir

usaha taksi dianggap sebagai sebuah

tahun 2009 menunjukkan angka

prospek bisnis yang menjanjikan,

3.471.952 dan pada akhir tahun 2010

sehingga mendorong investor untuk

yaitu

menanamkan modalnya di sektor

adanya data ini, maka tiap tahunnya

transportasi terutama pada bisnis jasa

jumlah penduduk dan wisatawan

pelayanan taksi. Awal dekade 90-an

yang masuk ke pulau Bali terus

usaha

meningkat.

taksi

mengalami

menunjukkan

jumlah

jiwa.6

3.522.375

Tidak

Dengan

mengherankan

perkembangan yang cukup pesat. Hal

Bali menjadi propinsi yang menjadi

ini ditandai

dengan munculnya

salah satu propinsi terpadat akan

berbagai pelaku usaha taksi baru

wisatawan. Hal ini menimbulkan

yang ikut meramaikan industri jasa

salah satu masalah utama yang lazim

transportasi

dialami

taksi

dalam

negeri.

suatu

daerah

dengan

Pelaku usaha lama pun juga tidak

kapasitas penduduk yang padat, yaitu

ketinggalan untuk menambah jumlah

kurangnya armada transportasi.

armada mereka agar tetap dapat bersaing

dengan

pesaing

baru

Kurangnya alat transportasi menjadi masalah utama di Bandara

5

Ngurah

Pulau Bali merupakan pulau

Mobilitas wisatawan yang padat ini

lainnya.

Rai,

Denpasar,

yang aktif akan segala kegiatan

mengakibatkan

pariwisata.

turis-turis

kesulitan mencari transportasi. Satu-

domestik maupun internasional yang

satunya alat transportasi dari bandara

berdatangan ke propinsi ini. Dari

ini

data Badan Pusat Statistik Propinsi

bandara di kota-kota besar lainnya,

Bali

bandara Ngurah Rai tidak memiliki

akhir

Banyak

tahun

2010,

jumlah

adalah

para

Bali.

taksi.

wisatawan

Tidak

publik

berupa

seperti

penduduk Warga Negara Indonesia

transportasi

bus.

dan Warga Negara Asing dalam

Jumlah wisatawan yang berdatangan

Kabupaten/Kota di Bali Akhir Tahun 6 5

“Kepadatan Penduduk”, <

“Blue Bird Berawal Dari Sebuah

http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=604

Telor”, www.kompas.com, diakses pada hari

002&od=4&id=4>, diakses pada hari Kamis,

Sabtu, 7 April 2012 pukul 12.00

5 April 2012 pukul 14.10.



ke Bali setiap tahunnya mengalami

Inilah tanggung jawab dari jasa

peningkatan.

angkutan taksi, suatu fungsi yang

Hal

ini

memicu

pemerintah untuk mengembangkan

isinya

jumlah

Bandara

menjamin “bahwa orang/barang yang

Ngurah Rai, Denpasar Bali, agar

tepat berada di tempat yang tepat

menambah kenyamanan kepada para

pada saat yang tepat.” Ini jalan satu-

wisatawan yang datang. Dengan

satunya untuk mencapai keberhasilan

adanya hal ini maka para wisatawan

penjualan dan kepuasan pelanggan

yang datang dapat menggunakan alat

serta merupakan pertanda bagi suatu

transportasi

usaha

yang

kendaraan mereka untuk ke tempat

Dengan

dasar

yang dituju.

mengadakan angkutan taksi sebagai

transportasi

selain

Tarif

taksi

taksi

dibandingkan

di

sebagai

yang

tinggi

dengan

alat

alat

tugas

pelayanan

untuk

menguntungkan.7 itulah

transportasi

pemerintah

yang

memungkinkan

dapat

penggunanya

transportasi lain akan sepadan jika

menempuh

diimbangi

adanya

singkat dan nyaman dibandingkan

dan

dengan bus ataupun kereta yang

keprivasian yang akan didapatkan

lebih berdesak-desakan dan berhenti

oleh konsumen. Dari hal tersebut,

di setiap halte/ stasiun.

dengan

kenyamanan,

yang

perlu

keamanan

diperhatikan

adalah

tujuan

Sebagai

dengan

pelaku

lebih

usaha

di

menyediakan jasa angkutan umum

bidang jasa transportasi, maka taksi

yang

dalam

bersifat

memuaskan

para

pelayanannya

pengguna. Suatu angkutan umum

tanggung

yang

dapat

untuk

dalam

konsumen yang menggunakan jasa

penumpangnya

memperoleh

kenyamanan

jawab

menjamin

kewajiban

hak-hak

transportasi

yang

regulasi.

tercantum dengan jelas dalam Pasal 4

Kebutuhan akan jaminan keamanan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

dari segala tindak kejahatan juga

tentang

dengan

seperti

dari

penggunaannya dan juga dengan tarif sesuai

ini,

atau

mempunyai

Perlindungan

yang

Konsumen.

menjadi penting, banyak kejahatan yang sering terjadi pada angkutan umum

lainnya

yang

beroperasi.

7

Frank H. Woodward, Manajemen

Transpor, (Jakarta: C.V. Indah Grafika, 1991), hal. 2.



Namun apabila diperhatikan justru

dan

juga

ketentuan

dalam

yang terjadi dalam kenyataannya

Perlindungan Konsumen.

UU

adalah banyak konsumen pengguna

Hal-hal yang disebutkan di

jasa taksi yang menerima pelayanan

atas menggambarkan kondisi dari

tidak

kausalitas pelayanan yang diberikan

sesuai

dengan

apa

yang

seharusnya.

oleh jasa angkutan taksi di Bandara

Beberapa kasus dan keluhan

Ngurah Rai, Denpasar Bali sebagai

dari konsumen menjadi bukti bahwa

pelaku usaha dalam bisnis pelayanan

taksi sering lalai dalam memenuhi

transportasi kepada konsumennya.

hal-hal yang menjadi hak konsumen.

Terdapat

Seperti dalam hal kenyamanan dalam

dilanggar

menggunakan sarana dan prasarana

Dikhawatirkan ulah jasa angkutan

yang tersedia. Tidak jarang taksi

taksi tersebut pada gilirannya akan

yang mengangkut penumpang tidak

meningkatkan kesenjangan ekonomi

disertai dengan menghidupkan alat

antara

pendingin udara dan satu hal lagi

konsumen. Di sisi lain konsumen

yang penting yaitu dengan tidak

belum

dihidupkannya

sesuai dengan nilai tukar yang

pembayaran

argometer pada

taksi

yang

mengakibatkan ‘tarif tembak’ yang diminta

oleh

konsumen

yang

pelaku

usaha.

oleh

pengusaha

mendapatkan

taksi

dan

pelayanan

diberikannya dalam bentuk ongkos transportasi.8

taksi.

Secara singkat hal tersebut

Kedua hal tersebut tentu bertolak

juga bertentangan dengan Pasal 4

belakang dengan ketentuan dalam

huruf a UU perlindungan Konsumen

Pasal 29 ayat (3) huruf b dan Pasal

yang menyatakan

29 ayat (2) huruf c Keputusan

konsumen

Menteri Perhubungan Nomor: KM.

kenyamanan,

35

keselamatan dalam mengkonsumsi

Tahun

pengendara

hak

2003

tentang

bahwa

Hak

hak

atas

keamanan,

dan

adalah

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (selanjutnya akan disebut KepMen Perhubungan No. 35 Tahun 2003)

8

Konsumen

Yusuf

Shofie,

dan

Perlindungan

Instrumen-Instrumen

Hukumnya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 189



barang dan jasa.9 Pada dasarnya

tercermin dalam berbagai pola sikap

dikenal 10 macam hak konsumen,

masyarakat.12

salah satunya adalah hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.

10

Pendapat

umum

yang

menyatakan bahwa posisi konsumen

Hak

lebih lemah dibandingkan dengan

ini dimaksudkan untuk melindungi

pengusaha dan organisasinya, lemah

konsumen

dari

dari

kerugian

akibat

sudut

teknis,

kemampuan

permainan harga secara tidak wajar.

ekonomi dan juga lemah dalam

Karena

memanfaatkan

dalam

keadaan

konsumen dapat

tertentu

saja membayar

institusi

peradilan.

Sebagai pihak yang lemah dalam

harga suatu barang/jasa yang jauh

menghadapi

lebih tinggi daripada kegunaan atau

konsumen

kadang-kadang

tidak

kualitas dan kuantitas barang atau

menyadari

bahwa

mereka

telah

jasa yang diperolehnya.11 Hak-hak

dirugikan

karena

haknya

telah

tersebut

dilanggar.13

tentu

tercoreng

dengan

tindakan jasa angkutan taksi yang

pengguna

tidak

tersebut.

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

Begitu jasa

pula

para

dengan

angkutan

taksi

juga

Berdasarkan uraian di atas,

Sehubungan

maka penulis tertarik untuk mencari

dengan hal tersebut, wajar apabila

informasi lebih detail mengenai hak

kehadiran

masalah

konsumen yang dilanggar dalam jasa

konsumen

dianggap

praktik

seharusnya.

memperoleh tanggapan

dan

pengusaha,

perlindungan perlu

berbagai ataupun

reaksi

dan

angkutan taksi di Bandara Ngurah

macam yang

12

Badan Pembinaan Hukum

Nasional, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 9

Indonesia (a), Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, UU No 8. Tahun

Penerbit Binacipta, 1980), hal. 15. 13

Badan Pembinaan Hukum

1999, LN No. 42 Tahu 1999, TLN No. 3821,

Nasional Departmen Kehakiman, Laporan

Pasal 4 huruf a.

Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap

10

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.

Konsumen Atas Kelalaian Produsen,

Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:

(Jakarta: Departemen Kehakiman RI Badan

PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 40.

Pembinaan Hukum Nasional, 1992), hal. 1.

11

Ibid. hal. 45



Rai,

Denpasar

Bali

dengan

mendapatkan

kerugian

melakukan penulisan skripsi yang

dan/atau

berjudul “Perlindungan Konsumen

tidak

Terhadap Jasa Angkutan Taksi

penggunaan jasa angkutan

Yang

taksi di Bandara Ngurah Rai

Tidak

Argometer

Menggunakan

(Studi

Kasus

Bali)”.

mereka

terpenuhi

terkait

Denpasar Bali?

Di

Bandara Ngurah Rai Denpasar

hak-hak

METODE PENELITIAN Metode digunakan

POKOK PERMASALAHAN

adalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan

tiga

pokok

permasalahan:

dilakukan

pelaku

usaha

transportasi taksi di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali serta

kaitannya

terhadap

Undang-Undang Perlindungan

Konsumen

Nomor 8 Tahun 1999 dan juga peraturan terkait? 2. Bagaimana

bentuk

pengawasan

pemerintah

untuk menertibkan praktik jasa

angkutan taksi yang

tidak memakai argometer di Bandara

Ngurah

Rai

dilakukan konsumen apabila

yang

penelitian penelitian

ini yang

bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini mengacu pada norma yang

terdapat

dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Penggunaan penelitian normatif

yang

bersifat

bertujuan

memahami

yuridis

juga

penerapan

untuk

peraturan

perundang – undangan dan norma – norma hukum terhadap fakta – fakta yang

tersaji

dalam

keberadaannya

untuk

keadaan

dan

hal

ini

mengubah menawarkan

penyelesaian yang berpotensial untuk menyelesaikan

setiap

masalah

kemasyarakatan yang konkret.14 Norma hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah

Denpasar Bali ? 3. Upaya hukum yang dapat

dalam

metode

hukum

1. Apa saja pelanggaran yang

penelitian

14

Johnny Ibrahim, Teori dan

Metodologi Penelitian Hukum Normatif, ( Malang; Bayumedia Publishing, 2006), hal. 162



Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

dari kepustakaan berupa peraturan

Tentang Perlindungan Konsumen,

perundang-undangan untuk mencari

Keputusan

Perhubungan

landasan hukum dan buku untuk

Nomor 35 Tahun 2003 tentang

mencari landasan teori. Dan penulis,

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di

dalam rangka menunjang penelitian

Jalan Dengan Kendaraan Umum.

ini melakukan wawancara dengan

Menteri

Dalam

penelitian

ini

pihak Dinas Perhubungan Propinsi

pendekatan masalah yang digunakan

Bali

adalah

(divisi

angkutan

bidang

pendekatan

perundang-

perhubungan darat), Ketua Koperasi

(statues

approach)

Taksi X, Ketua Yayasan Lembaga

dilakukan dengan menelaah semua

Perlindungan Konsumen Bali, serta

undang-undang dan regulasi yang

pengemudi jasa angkutan taksi di

bersangkut paut dengan isu hukum

Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali.

undangan

yang ditangani.

Metode

Jenis data yang digunakan

digunakan

Penelitian

dalam

yang

pengolahan,

dalam penelitian ini adalah data

penganalisaan dan pengkostruksian

sekunder yang terdiri dari bahan

data adalah metode kualitatif. Jadi,

hukum primer, sekunder, dan tersier

bentuk hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut :

deskriptif analitis.

Alat pengumpulan data yaitu dengan

studi

dokumen

dan

PEMBAHASAN Hukum

wawancara, dimana studi dokumen

perlindungan

merupakan alat pengumpulan data

konsumen miliki pengertian yang

yang dilakukan melalui data tertulis

mencakup segala bidang, sehingga

dengan

dalam

mempergunakan 15

“content

setiap

bidang

tersebut

ini

memiliki masing-masing konsumen.

menggunakan data yang diperoleh

Untuk mengetahui pengertian dan

analysis”.

Penelitian

batasan dari hukum perlindungan 15

Soerjono Soekanto. Pengantar

konsumen itu sendiri, ada beberapa

Penelitian Hukum. Cet.3. (Jakarta: Penerbit

istilah yang berhubungan dengan

Universitas Indonesia (UI-Press). 1986), hal.

perlindungan

52

Nasution

konsumen. membedakan


Az. hukum


konsumen dan hukum perlindungan konsumen

:

umumnya,

UUPK, pengertian dari perlindungan

hukum umum yang berlaku dapat

konsumen adalah segala upaya yang

pula merupakan hukum konsumen,

menjamin adanya kepastian hukum

sedang

bagian-bagian

untuk

yang

mengandung

membatasi

“…pada

Berdasarkan pasal 1 angka 1

sifat-sifat

kepada

atau

mengatur

hukum

tertentu

perilaku

dan/

syarat-syarat

tertentunya

memberikan

perlindungan

konsumen.18

Kepastian

dalam

konsumen

perlindungan

bertujuan

untuk

kegiatan usaha dan/ atau melindungi

meningkatkan harkat dan martabat

kepentingan konsumen, merupakan

konsumen serta membuka akses

hukum perlindungan konsumen.” Az.

Nasution

pengertian

Hukum

16

memberi

informasi tentang barang dan/atau jasa

baginya

dan

Konsumen

menumbuhkembangkan sikap pelaku

sebagai keseluruhan asas-asas dan

usaha yang jujur dan bertanggung

kaidah-kaidah

mengatur

jawab agar pelaku usaha tidak lagi

hubungan serta masalah penyediaan

bertindak sewenang-wenang yang

dan penggunaan produk (barang

selalu merugikan hak konsumen.19

yang

dan/atau jasa) antar penyedia dan penggunanya,

dalam

bermasyarakat. pengertian

di

disimpulkan

atas

Penulis

mengambil

kehidupan

permasalahan di Bandara Ngurah Rai

Berdasarkan

Denpasar Bali. Penulis menjumpai

maka

bahwa

dapat hukum

ada pelaku usaha dalam bidang jasa angkutan

taksi

yang

melanggar

perlindungan konsumen merupakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun

bagian dari hukum konsumen, yang

1999

memuat

Konsumen serta tidak memenuhi

asas-asas

mengatur konsumen. 16

dan

yang

bersifat

melindungi

17

persyaratan

sesuai

Perlindungan

Keputusan

Menteri Perhubungan No. 35 tahun

N.H.T. Siahaan (a), Hukum

Konsumen, cet. 1, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 31-32. 17

tentang

18

Indonesia (a), op. cit., Pasal 1

19

Happy Susanto, Hak-hak

angka 1. Az. Nasution (a), Perlindungan

Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit

Konsumen Jika Dirugikan,

Media, 2006). hal. 37.

(Jakarta:Visimedia, 2008), hal. 4-5.



2003

tentang

Penyelenggaraan

disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Angkutan Orang di Jalan dengan

Undang Nomor 8 Tahun 1999

Kendaraan Umum, yaitu terdapat

tentang

pelaku usaha jasa angkutan taksi

sehingga hal tersebut patut untuk

yang

dibahas.

menerapkan

tarif

tidak

berdasarkan argometer, melainkan

Perlindungan

Tarif

Konsumen,

berdasarkan

daftar

dengan tarif berdasarkan daftar harga

harga / price list dan tarif tembak

/ price list serta tarif tembak (tarif

merupakan perbuatan yang dilarang

yang ditentukan oleh pengemudi

dalam UU Nomor 8 Tahun 1999.

taksi), kedua tulisan “TAKSI” yang

Dalam kasus ini, tindakan

ditempatkan di atas atap bagian luar

pengemudi Taksi X yang melakukan

kendaraan tidak selalu berwarna

praktik

putih

tindakan

ketika

penumpang.

mengangkut

Kedua

hal

tersebut

tarif

tembak

pelaku

merupakan

usaha

yang

menawarkan tarif jasa yang tidak

bertentangan dengan Pasal 29 ayat

benar.

(2) huruf c dan Pasal 29 ayat (3)

berdasarkan daftar harga ataupun

huruf

Menteri

berdasarkan argometer, melainkan

Perhubungan No. 35 tahun 2003

ditentukan sendiri oleh pengemudi.

tentang Penyelenggaraan Angkutan

Tarif tembak ini pada praktiknya

Orang di Jalan dengan Kendaraan

lebih mahal dibanding tarif dalam

Umum. Selain itu terdapat pula

daftar harga, sedangkan tarif daftar

pengemudi-pengemudi taksi

yang

harga juga lebih mahal dibanding

menyalahi

cara

tarif berdasarkan argometer. Artinya

berdasarkan

tarif tembak jauh lebih mahal jika

kehendaknya (melebihi dari daftar

dibandingkan dengan tarif argometer.

harga). Dalam adanya pelanggaran

Perlu diketahui bahwa pengemudi

ini, penulis menilai bahwa konsumen

Taksi

pengguna jasa angkutan taksi di

anggota dari koperasi dan ada juga

Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali

yang

mendapat kerugian serta hak-hak

(dipekerjakan

konsumen

oleh

oleh anggota koperasi). Oleh karena

sebagaimana

pengemudi Taksi X adalah orang

a

Keputusan

aturan

menentukan

dengan

tarif

tidak

pelaku usaha

terpenuhi

yang

Tarif

X

ada

bukan

tersebut

yang

anggota sebagai


tidak

merupakan

koperasi pengemudi


yang

mengemudikan

kendaraan

a UUPK. Karena dalam hal ini Taksi

untuk memberikan jasanya, maka

X menyalahi aturan standar yang

pengemudi termasuk dalam kategori

dipersyaratkan

pelaku usaha. Sehingga tindakan

perundang-undangan,

yang dilakukan pengemudi Taksi X

bertentangan dengan Pasal 29 ayat

ini termasuk dalam perbuatan dalam

(2) huruf c Keputusan Menteri

Pasal 10 huruf a UUPK.

Perhubungan No. 35 Tahun 2003

Penerapan

tarif

dan

ketentuan yaitu

yang


digunakan oleh Taksi X berdasarkan

Orang di Jalan dengan Kendaraan

daftar harga / price list dalam

Umum. Dalam peraturan tersebut

ketentuan perundang-undangan atau

tarif

peraturan lain tidak diatur, sehingga

argometer.

menurut pandangan penulis, sistem

berdasarkan argometer tidak diatur

pembayaran ini tidak sesuai dengan

dalam

ketentuan

perundang-

Koperasi Taksi X yang merupakan

undangan. Walaupun pada dasarnya

pelaku usaha dalam adanya praktik

penumpang/

dapat

ini, tergolong dalam pelaku usaha

memilih sistem tarif yang diinginkan,

yang melakukan perbuatan dilarang

tetapi

UUPK. Perjanjian Perwakilan

peraturan

pada

konsumen

praktiknya

para

pengemudi Taksi X banyak yang

taksi

harus Tarif

peraturan

berdasarkan yang

lain.

tidak

Sehingga

Dalam kontrak ini juga dapat

tidak menginginkan jika penumpang

dikaitkan

menggunakan

karena

perwakilan, dimana Jim Models

para

bertindak mewakili Andrean dalam

penumpang menuju ke tempat tujuan

hal mencarikan pekerjaan dan dalam

yang jaraknya dekat dari Bandara.

hubungannya dengan klien.

lebih

argometer

merugikan

Dapat penggunaan

jika

dengan

perjanjian

disimpulkan

bahwa

Perwakilan dalam hubungan

tarif

bukan

antara Jim Models dan Andrean

yang

berdasarkan argometer (tarif daftar

termasuk

harga

yang

perwakilan yang lahir bukan dari

dilakukan oleh Taksi X termasuk

undang-undang, melainkan lahir dari

dalam larangan pelaku usaha yang

perjanjian. Tugas Agensi secara rinci

terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

telah dirumuskan dalam kontrak

dan

tarif

tembak)

dalam


pengertian


yang bersangkutan, sehingga dalam

dalam mengkonsumsi barang

bertindak atau berbuat dalam hukum

dan/atau jasa;

Agensi

harus

tindakannya

selalu

pada

menguji

kontrak

2) hak untuk memilih barang

yang

dan/atau

bersangkutan.

jasa

serta

mendapatkan barang dan/atau

Pada dasarnya tidak diatur

jasa

tersebut sesuai dengan

apakah Model harus terikat pada

nilai tukar dan kondisi serta

akibat hukum dari perbuatan Agensi

jaminan yang dijanjikan;

yang mewakilkan dirinya. Di sisi

3) hak

atas

informasi

lain, dalam kontrak ini juga tidak

benar,

diatur apakah Agensi lah yang harus

mengenai

bertanggung jawab atas Model yang

jaminan barang dan/atau jasa;

diwakilkannya. umum,

Namun

kontrak

ini

jelas,

yang

dan

jujur

kondisi

dan

secara

4) hak unduk diperlakukan atau

memiliki

dilayani secara benar dan

kesamaan

karakteristik

dengan

jujur serta tidak diskriminatif.

perjanjian

perwakilan

dimana

Dalam halnya untuk melakukan

Agensi, melalui suatu perjanjian,

pengawasan terhadap praktik pelaku

melakukan perbuatan yang mewakili

usaha dan juga pengemudi taksi

Model. Agensi tidak hanya berbuat

seperti

tetapi secara yuridis dia juga lah

Propinsi

yang

karena tidak mudah untuk masuk ke

menyatakan

kehendaknya

sendiri dalam perbuatannya.

dalam kasus ini ada yang tidak hak-hak

konsumen

disebutkan dalam Pasal 4 UUPK sebanyak 9 poin. Dalam penelitian di Bandara

Ngurah

Rai,

penulis

menemukan hak konsumen yang tidak terpenuhi, diantaranya: 1) hak

atas

Dinas

Bali

Perhubungan

merasa

kesulitan

PT Angkasa Pura II yang merupakan

Selain itu Hak-hak konsumen

terpenuhi,

ini,

kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan

pengelola

Bandara

Ngurah

Rai

Denpasar Bali. Untuk melakukan inspeksi mendadak, mereka harus membuat tim khusus dan harus ada persetujuan dari PT Angkasa Pura II, sehingga

tidak

bisa

melakukan

pengawasan secara rutin ataupun secara sepihak. Bapak I Nengah Jiwa menambahkan bahwa hal ini lah yang sulit dilakukan karena Taksi X



sudah melakukan kerjasama dengan

tidak bisa mengganggu gugat segala

PT Angkasa Pura II sehingga badan-

keputusan dan ketentuan pengelola

badan ataupun organ lain di luar itu

Bandara Ngurah Rai (PT Angkasa

tidak bisa mengatur mereka.

Pura II), mereka tidak bisa ikut

Sejak

awal

berdirinya

campur dan juga memberikan sanksi

Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali,

kepada pelaku usaha Taksi X karena

Taksi X sudah beroperasi di sana,

mereka didukung oleh PT Angkasa

hal ini juga menjadi alasan mengapa

Pura

hingga tahun 2012 Taksi X dan

Perhubungan harus bisa mengambil

pihak pengelola bandara masih tetap

langkah

bekerja sama dan juga memonopoli

pengawasan tersebut, karena pada

jasa

dasarnya

transportasi

taksi

di

area

II.

Sebenarnya

untuk

Dinas

melakukan

Dinas

Perhubungan

Bandara Ngurah Rai sehingga pelaku

Propinsi Bali mempunyai hak dan

usaha

otoritasnya

taksi

lain

tidak

dapat

sebagai

badan

yang

mengangkut penumpang di bandara

menangani masalah transportasi di

tersebut, melainkan hanya boleh

Propinsi

menurunkan penumpang yang datang

Pemerintah harus bisa mengambil

dari luar bandara menuju bandara.

jalan keluar untuk menyelesaikan

Taksi X dan juga PT Angkasa Pura II

masalah

membuat regulasi sendiri dan juga

mengeluarkan

penerapan tarif yang berbeda dari

Khusus, Peraturan Daerah, ataupun

yang seharusnya. Bahkan dalam hal

peraturan lain yang mengatur lebih

pemasukan

daerah,

lengkap dan terperinci mengenai

yang

transportai taksi, tidak terkecuali

merupakan bagian dari Kabupaten

segala larangan serta sanksi yang

Badung, tidak membagi pemasukan

dapat

hasil

usaha dan juga pengemudi taksi jika

Bandara

keuangan Ngurah

dari

konsumen

Rai

pembayaran di

bandara

parkir tersebut

Bali.

ini,

Maka

dari

misalnya

itu

dengan

Undang-Undang

dijatuhkan

kepada

pelaku

melakukan pelanggaran.

kepada Pemerintah Daerah setempat.

Konsumen dapat melakukan

Jika melihat hal seperti yang

upaya huum terkait kerugian yang

telah diutarakan di atas, maka terlihat

mereka

alami

akibat

perbuatan

Dinas Perhubungan Propinsi Bali

pelaku

usaha.

Upaya

hukum


/


Penyelesaian sengketa dilakuka jika

instansi terkait, dan kelompok

penyelesaian damai oleh pihak yang

konsumen

yang

mempunyai

20

kepentingan yang sama, yaitu

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan

dengan cara class action. Class

Pasal 48 UUPK, disebutkan bahwa

action adalah suatu tata cara

tata

sengketa

pengajuan gugatan, yang mana

konsumen dapat ditempuh dengan 2

suatu gugatan atau lebih yang

(dua) cara, yaitu:

mewakili kelompok mengajukan

1. Penyelesaian sengketa di luar

gugatan

untuk

sekaligus

mewakili

bersengketa

cara

tidak

tercapai.

penyelesaian

pengadilan, yang berupa: Penyelesaian

sendiri kelompok

secara

orang yang jumlahnya banyak,

damai yang dilakukan sendiri

yang memiliki kesamaan fakta

oleh pihak konsumen dan pelaku

atau dasar hukum antara wakil

usaha tanpa bantuan dari pihak

kelompok dan anggota kelompok

lain dan penyelesaian sengketa

yang dimaksud. Gugatan dengan

melalui

Badan Penyelesaian

cara class action dasar hukumnya

Sengketa

Konsumen

adalah

serta

sengketa

diri

Lembaga

(BPSK)

Peraturan

Mahkamah

Perlindungan

Agung (PERMA) No. 1 Tahun

Konsumen Swadaya Masyarakat

2002 tentang Acara Gugatan

(LPKSM).

Perwakilan Kelompok.21

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

KESIMPULAN

Selain cara di atas, menurut Pasal 46 ayat (1) UUPK, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan

oleh

seorang

konsumen atau ahli warisnya, Lembaga

Mengacu

pada

pokok

permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), pemerintah dan/atau

21

Susanti Adi Nugroho, Proses

Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala

20

ayat (2).

Indonesia (a), op. cit., Pasal 45

Implementasinya, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008), hal. 14.



1. Perlindungan konsumen dalam

konsumen dalam Pasal 4 huruf a,

jasa pelayanan transportasi taksi

Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c,

diatur secara umum di dalam UU

dan Pasal 4 huruf g Undang-

Perlindungan

dan

Undang Nomor 8 Tahun 1999

secara khusus diatur di dalam

tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perhubungan

Hal

Nomor 35 Tahun 2003 tentang

hubungan sebab akibat dari tidak

Penyelenggaraan

berjalannya penegakan peraturan

Orang

Konsumen,

di

Kendaraan

Jalan

Dengan

yang

Umum.

Dalam

taksi

undang-undang tersebut

Angkutan

dan

peraturan

ini

merupakan

mewajibkan untuk

argometer

sebuah

transportasi menggunakan

dalam

penentuan

disebutkan

segala

tarifnya, sehingga menimbulkan

pelaku

usaha

kerugian-kerugian yang diderita

ketentuan

oleh konsumen. Tidak adanya

praktik

Peraturan Daerah yang mengatur

kewajiban mengenai pengoperasian

/

transportasi taksi. Dalam kasus

mengenai

praktik pengoperasian taksi yang

taksi hingga tahun 2012 ini

dilakukan

banyak

menjadi keuntungan tersendiri

pelanggaran-

bagi pelaku usaha dalam praktik

Taksi

ditemukan pelanggaran, penerapan berdasarkan melainkan

X

terutama tarif

yang

yaitu tidak

argometer, berdasarkan

praktik

transportasi

pengoperasian armadanya. 2. Sejauh

ini

pengawasan

pemerintah terhadap praktik yang

daftar

dilakukan oleh Taksi X belum

harga hingga tarif tembak yang

maksimal. Dinas Perhubungan

dilakukan para pengemudinya.

Propinsi Bali kesulitan untuk

Sehingga dari tindakan tersebut

melakukan inspeksi di Bandara

pelaku usaha menyalahi Pasal 10

Ngurah Rai Denpasar Bali karena

huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf

sulit untuk mendapatkan izin dari

a UUPK. Dari sebab itu, hak-hak

PT Angkasa Pura II selaku

konsumen pengguna jasa Taksi

pengelola Bandara. Selain itu

X banyak yang tidak terpenuhi,

kerja sama antar Koperasi Taksi

yaitu tidak terpenuhinya hak-hak

X dengan PT Angkasa Pura II



menambah

sulit

Dinas

sebanyak 20 masalah pengaduan

Perhubungan

untuk

pelayanan maupun tarif taksi di

menghentikan

praktik

transportasi

yang

tidak

berdasarkan argometer sebagai acuan pembayaran. 3. Upaya

hukum

yang

dapat

Bandara

kerugian

pelanggaran Taksi

yang

X

dapat

Rai

yang

dikeluhkan konsumen melalui LPKB. SARAN Saran

dilakukan oleh konsumen yang menderita

Ngurah

yang

dapat

akibat

dikemukakan menurut pandangan

dilakukan

penulis adalah bahwa diperlukan

diselesaikan

pengaturan

yang

lebih

khusus

melalui pengadilan serta di luar

mengenai praktik

pengadilan. Keluhan dari para

terutama di Propinsi Bali, misalkan

konsumen

disampaikan

dikeluarkan

Perhubungan

mengenai transportasi taksi serta

kepada

dapat Dinas

Propinsi

Bali,

Badan

Penyelesaian

Sengketa

Konsumen

(BPSK)

Denpasar,

dan

Kota

angkutan

angkutan taksi

Peraturan

jalan.

Daerah

Diperlukan

kerjasama antara pemerintah dengan para

pelaku

usaha

taksi

untuk

Lembaga

mengatasi permasalahan praktik taksi

Konsumen

yang tidak berdasarkan argometer

Swadaya Masyarakat (Lembaga

sebagai acuan pembayaran serta

Perlindungan Konsumen Bali /

memastikan agar pengoperasian taksi

LPKB). Tapi karena kurangnya

sesuai

informasi

khususnya

Perlindungan

masalah

pengaduan

dengan

ketentuan

Keputusan

hukum Menteri

konsumen di Bandara Ngurah

Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003

Rai menjadi masalah tersendiri


bagi para konsumen yang merasa

Orang di Jalan Dengan Kendaraan

dirugikan

pelayanan

Umum dan juga mengatasi masalah

transportasi di Bandara Ngurah

monopoli angkutan taksi di Bandara

Rai. Hanya LPKB yang pernah

Ngurah Rai Denpasar Bali yang

membuka posko pengaduan di

sampai

bandara tersebut, dan tercatat

didominasi oleh Taksi X. Jika pelaku

terkait

tahun

2012


ini

masih


usaha taksi lain dapat masuk dan

Woodward, Frank H. Manajemen

mendapatkan izin untuk mengangkut

Transpor. Jakarta: C.V. Indah

penumpang di dalam area bandara

Grafika, 1991.

maka konsumen juga dapat memilih

Shofie,

Yusuf.

Perlindungan

jasa angkutan taksi yang mereka

Konsumen dan Instrumen-

inginkan. Pemerintah harus lebih

Instrumen

tegas

Bandung: PT Citra Aditya

dalam

mengawasi

dan

mengambil tindakan terkait praktik taksi

yang

tidak

menggunakan

argometer. Pemerintah juga dapat menyediakan transportasi lain yang dapat

mengangkut

penumpang

menuju dan keluar Bandara Ngurah Rai

Denpasar

Bali.

konsumen

sendiri

menyadari

akan

Selain

itu

Hukumnya.

Bakti, 2003. Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. Hukum

Perlindungan

Konsumen.

Jakarta:

PT

RajaGrafindo Persada, 2007. Badan Pembinaan Hukum Nasional,

perlu

lebih

Simposium

hak-hak

yang

Hukum

Aspek-aspek Masalah

dimilikinya dan harus lebih berani

Perlindungan

dalam memperjuangkan haknya yang

Jakarta: Penerbit Binacipta,

tidak

1980.

terpenuhi

Dengan

adanya

diharapkan

atau

dilanggar.

saran-saran

akan

ini

menciptakan

ketertiban dalam hal transportasi dan juga aspek perlindungan konsumen akan sangat diperhatikan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Laporan

Kehakiman, Akhir

Penelitian

Perlindungan

Terhadap

Konsumen

Kelalaian

Atas

Produsen.

KEPUSTAKAAN

Jakarta:

Departemen Kehakiman RI

A. Buku

Badan Salim, H. A. Abbas, Manajemen Transportasi.

Konsumen.

Jakarta:

Raja Grafindo, 1993.

Pembinaan

Hukum

Nasional, 1992.

PT Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen, Cet. 1. Jakarta: Panta Rei, 2005)



Nasution,

Az.

Perlindungan

Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2006. Susanto, Happy. Hak-hak Konsumen Jika

Dirugikan.

Jakarta:Visimedia, 2008. Nugroho,

Susanti

Adi.

Penyelesaian Konsumen

3821. Indonesia. Undang-Undang tentang Lalu dan Angkutan Jalan. UU No. 22 Tahun 2009, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No.

Proses Sengketa

Ditinjau

No. 42 Tahun 1999, TLN No

dari

5025. Keputusan

Menteri

Tentang

Perhubungan Penyelenggaraan

Hukum Acara serta Kendala

Angkutan

Implementasinya.

Dengan Kendaraan Umum, KM

Kencana

Prenada

Jakarta: Media

Orang

No. 35 Tahun 2003

Group, 2008. B. Bahan Elektronik “Blue Bird Berawal Dari Sebuah Telor”, www.kompas.com, diakses pada hari Sabtu, 7 April 2012 pukul 12.00 “Kepadatan Penduduk”, , diakses pada hari Kamis, 5 April 2012 pukul 14.10. C. Peraturan Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN


Di

Jalan

UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents