UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA PERLAKUANNYA TERHADAP HASIL INVESTASI YANG DIPEROLEH (STUDI KASUS PT ASURANSI JIWA XYZ)

SKRIPSI

NATASHA GENA PATRIANI 1006813840

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI DEPOK JULI 2012

Analisis pengelolaan..., Natasha Gena Patriani, FE UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PENGELOLAAN DANA INVESTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA PERLAKUANNYA TERHADAP HASIL INVESTASI YANG DIPEROLEH (STUDI KASUS PT ASURANSI JIWA XYZ)

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memporelah gelar Sarjana Ekonomi

NATASHA GENA PATRIANI 1006813840

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI KEKHUSUSAN KEUANGAN DEPOK JULI 2012


HALAMAN PER}TYATAAI\ ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, Dan semua sumber baik yang dikutrp maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

:

NPM

: 1006813840

Natasha Gena Patriani

TandaTangan

:02luli20l2

Tanggal

ll



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2.

Papa, Mama, Lady, Ogen, dan semua keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moril.

3.

Dimas Aditya ’Ndut’, Group ’Wanita-Wanita Ciamik’ (morien, meita, rani, maria, ana, itin, meta, tasya, dini, chris lentina) dan semua teman-teman tersayang yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini.

4.

Bapak Catur Sasongko, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5.

Ibu Irni Yusnita, Ibu Arwiyani Taslimatun, dan pihak perusahaan yang telah sangat banyak membantu dalam memberikan data dan menjelaskan secara detail mengenai data tersebut.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Depok, 02 Juli 2012 Penulis iv


IIALAMAIq PER}MATAAI\ PERSETUJUAT{ PUBLIKASI TUGAS AKHIR T]NTUK KEPEIITINGAI\I AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Natasha Gena Patriam

NPM

1006813840

Program Studi Ekstensi Akuntansi Departemen

Akuntansi

Fakultas

Ekonomi

Jenis Karya

Skripsi

Demi pengembangan iknu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty

Free Righ$ atas karya ikniah saya yang berjudul:

Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional serta Perlakuannya Terhadap Hasil Investasi yang Diperoleh

(Studi Kasus PT Asuransi Jiwa XYZ)

Beserta per,angkat yang ada

Noneksklusif ini

(iika

dipertrukan). Dengm,r

Hak Bebas Royalti

Universitas Indonesia beftak

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam

bentuk

rnenyimpan,

data (database),

merawat, dan mempgblikasikan tugas akhir saya selama tetap mencanfumkan nama saya sebagai penutris/pencipta dan sebagai pelrrilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuatdi: Depok Pada Tanggal;02 Juli 2012


ABSTRAK Nama : Natasha Gena Patriani Program Studi : Ekstensi Akuntansi Judul : Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional Serta Perlakuannya Terhadap Hasil Investsi Yang Diperoleh (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa XYZ)

Skripsi ini membahas pengelolaan dana investasi syariah dan konvensional serta perlakuannya terhadap hasil investasi yang diperoleh pada PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011. Kegiatan pengelolaan dana investasi yang dibahas meliputi jenis dana pada asuransi syariah dan skema pengelolaan dana asuransi konvensional, alokasi dana investasi, dan mekanisme hasil investasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan portofolio investasi PT Asuransi Jiwa XYZ periode 2010 dan 2011, khususnya reksadana unit syariah sempat melebihi batas maksimum dan juga belum berinvestasi pada saham syariah. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar unit syariah dapat meningkatkan pengawasan pada pengelolaan investasi dan mencoba berinvestasi pada saham syariah yang dapat menghasilkan return lebih besar. Kata kunci: Pengelolaan, dana investasi, hasil investasi

Universitas Indonesia


ABSTRACT

Name : Natasha Gena Patriani Study Program: Accounting - Extention Title : Investment Management Analysis of Islamic and Conventional Life Insurance and The Treatment of Return Obtained (A Case Study of Life Insurance PT XYZ)

The focus of this study is discusses the management of conventional and Islamic investment funds as well as its treatment of investment returns earned on the PT XYZ Life Insurance period 2010 and 2011. Investment fund management activities include types of funds in the Takaful and fund management schemes of conventional insurance, investment allocation, and investment return mechanisms. The study was a descriptive qualitative research design. The study concluded that the PT XYZ’s management of investment portfolios period 2010 and 2011, especially the sharia unit for mutual fund had exceed the maximum limit and also not invest in shares of sharia yet. Therefore, the authors suggested that sharia unit to improve oversight in the management of investments and try investing in sharia stocks that could result a greater return. Key words: Management, investment funds, investment returns



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………... HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ……………………… HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………. KATA PENGANTAR …………………………………………………. HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ……… ABSTRAK ……………………………………………………………... ABSTRACT ……………………………………………………………. DAFTAR ISI ………………………………………………………….. DAFTAR GAMBAR …………………………………………….......... DAFTAR TABEL ……………………………………………………… DAFTAR ISTILAH ……………………………………………………. 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….. 1.1.1. Asuransi Secara Umum ………………………………... 1.1.2. Sejarah Asuransi di Indonesia …………………………. 1.1.3. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia ………………… 1.1.4. Investasi Asuransi ……………………………………… 1.2. Perumusan Masalah ………………………………………….. 1.3. Tujuan Penelitian ……………………………………………... 1.4. Manfaat/Kontribusi Utama Dalam Penelitian ……………….... 1.5. Batasan Penelitian …………………………………………….. 1.6. Sistematika Penulisan ………………………………………… 2. LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Asuransi …………………………………………... 2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah ……………………………. 2.1.2. Pengertian Asuransi Konvensional ……………………... 2.2. Premi dan Klaim ………………………………………………. 2.2.1. Premi dan Klaim Asuransi Syariah .…………………….. 2.2.2. Premi dan Klaim Asuransi Konvensional .……………… 2.3. Dewan Syariah Nasional (DSN) ………………………………. 2.4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ……………………………… 2.5. Investasi ……………………………………………………….. 2.5.1. Investasi Asuransi Syariah ……………………………… 2.5.2. Investasi Asuransi Konvensional ……………………….. 2.6. Instrumen Investasi ……………………………………………. 2.6.1. Pasar Modal ……………………………………………... 2.6.2. Saham …………………………………………………… 2.6.3. Obligasi/Sukuk …………………………………………... 2.6.4. Reksadana ………………………………………………. 2.7. Return dan Risiko ……………………………………………… 2.8. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi …………………………… 2.8.1. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Syariah ……………. 2.8.2. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Konvensional ……... viii

i ii iii iv v vi vii viii x xi xii 1 1 4 6 7 7 8 8 9 9 11 11 12 14 14 15 15 17 18 18 22 24 24 26 27 30 31 33 33 34



3. GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Sejarah Perusahaan ……………………………………………. 3.2. Visi dan Misi ………………………………………………….. 3.3. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan ………………………………... 3.4. Identitas Perusahaan …………………………………………… 3.5. Gambaran Umum Produk Perusahaan ………………………… 3.6. Metodologi Penelitian …………………………………………. 3.6.1. Jenis Penelitian …………………………………………. 3.6.2. Metode Pengumpulan Data ……………………………... 3.7. Fatwa MUI Terkait Asuransi Syariah ………………………….

35 36 36 37 39 47 47 47 47

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1. Arahan Investasi Syariah dan Konvensional ………………….. 4.1.1. Sasaran Hasil Investasi Syariah dan Konvensional …….. 4.2. Akad Asuransi Syariah dan Konvensional ……………………. 4.3. Pengelolaan Dana Investasi Syariah …………………………... 4.3.1. Jenis Dana Asuransi Syariah ……………………………. 4.3.2. Alokasi Dana Investasi ………………………………….. 4.3.3. Kuantitatif Portofolio Investasi …………………………. 4.4. Pengelolaan Dana Investasi Konvensional ……………………. 4.4.1. Skema Pengelolaan Dana Investasi Konvensional ……… 4.4.2. Alokasi Dana Investasi ………………………………….. 4.4.3. Kuantitatif Portofolio Investasi …………………………. 4.5. Mekanisme Hasil Investasi …………………………………….

49 49 49 51 51 54 57 65 65 65 68 71

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ……………………………………………………. 73 5.2. Saran …………………………………………………………… 74 DAFTAR REFERENSI …………………………………………………

ix

75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1

Mekanisme Asuransi Jiwa ………………………………

3

Gambar 2-1

Flowchart Investasi Syariah …………………………….

19

Gambar 2-3

Skema Penerapan Akad Mudharabah Musytarakah …….

33

Gambar 3-1

Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa XYZ …………….

38

Gambar 4-1

Skema Alur Dana Tabarru’ ……………………………..

52

Gambar 4-2

Skema Pengelolaan Dana Akad Wakalah ……………….

54

Gambar 4-3

Skema Arus Dana Asuransi Konvensional ……………… 65

x



DAFTAR TABEL

Tabel 3-1

Tahapan Dana Pendidikan Syariah ……………………..

39

Tabel 3-2

Tahapan Dana Pendidikan Konvensional ……………….

44

Tabel 4-1

Jenis dan Batasan Investasi Syariah …………………….

56

Tabel 4-2

Batasan Investasi Untuk Total Keseluruhan Investasi Syariah ………………………………………..

57

Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Tabarru’ (DT) …………………………………….

61

Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Perusahaan (DP) …………………………………..

62

Tabel 4-3 Tabel 4-4 Tabel 4-5

Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Investasi (DI) ……………………………………… 63

Tabel 4-6

Analisis Data Kuantitatif Investasi Syariah Per 31 Desember 2010 dan 2011 ………………………...

64

Tabel 4-7

Jenis dan Batasan Investasi Konvensional ………………

67

Tabel 4-8

Analisis Data Kuantitatif Investasi Per 31 Desember 2010 dan 2011 …………………………………………… 69

Tabel 4-9

Besaran Ujrah Dari Kontribusi ………………………….. 71

Tabel 4-10

Hasil Investasi Per 31 Desember 2101 dan 2011 ………..

xi

72



DAFTAR ISTILAH

ISTILAH Al-qilah Al-quran Al’aqil Asy-syirkah Bai’ Bai’ al-ma’dum Bai’ al-musawamah Fadhl Gharar Ijma Ikhtikar Maslahah Maysir Mu’awadhah Mudharabah

Mudharabah Musytarakah Mudharib Musahamah Musyarakah Muwakkil Najasy Nasi’ah Nisbah

PENGERTIAN Sejumlah denda Kitab suci agama Islam Orang yang membayar denda Berserikat, kemitrausahaan Jual-beli Melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki Tawar-menawar Transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi persyaratan kesamaan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya Transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan dalam modal, proses pengelolaan, produk, maupun keuntungannya Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi Melakukan pembelian atau pengumpulan efek syariah agar terjadi perubahan harga Bermanfaat bagi masyarakat Mendapatkan sesuatu tanpa perlu bekerja keras Akad jual-beli dalam asuransi konvensional Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal Bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut Pengelola dana Kontribusi Partnership, kemitraan Pihak yang memberi kuasa Merekayasa jual-beli palsu Utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria keuntungan sesuai dengan risiko dan hasil usaha sesuai dengan biaya Ketentuan besaran bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola dana

xii



ISTILAH Qiyas

Rabbani Riba Risywah Sahmun Shahib al-mal Sukuk Sunnah

Syubhat Ta’awun Tabarru’ Tadhamun Takaful Tijarah Ujrah Wadiah Wakalah bil ujrah Wakil Yad amanah Yad dhaman

PENGERTIAN Menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalah sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama Meyakini segala sesuatu adalah milik Allah SWT Suatu tambahan dalam transaksi tanpa adanya transaksi lain yang menyertainya Transaksi yang mengandung unsur suap Saham, andil atau peran serta dalam berserikat Pemilik modal Sekuritas syariah yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya Mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan / tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah Perilaku (jasa) maupun berupa barang (efek, uang, komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya Saling tolong-menolong Sumbangan, hibah, dana kebijakan Usaha saling melindungi dan tolong-menolong Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah pihak Akad untuk mencari dan mendapat keuntungan Upah, biaya, ongkos Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki Pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah Pihak yang diberi kuasa Amanah Tanggungan

xiii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

1.1.1. Asuransi Secara Umum Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam bidang asuransi. Di zaman yang serba maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan, maka masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan di hari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak mereka. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat memperoleh jaminan tersebut. Jutaan perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi jiwa di Indonesia telah menawarkan berbagai produknya yang dapat menarik minat masyarakat dari berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi di mana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Industri asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis (pihak tertanggung) harus membayar premi asuransi. Pengertian asuransi atau pertanggungan secara umum adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Menurut Bapepam-LK, sampai pada tahun 2009 jumlah perusahaan asuransi jiwa berjumlah 46 (empat puluh enam) perusahaan, asuransi kerugian berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan, reasuransi berjumlah 4 (empat) perusahaan, penyelenggara program asuransi sosial dan Jamsostek berjumlah 2 (dua) perusahaan, penyelenggara asuransi untuk PNS dan 1



2

TNI / POLRI berjumlah 3 (tiga) perusahaan. Jumlah perusahaan pendukung asuransi terdiri dari pialang asuransi berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) perusahaan, pialang reasuransi berjumlah 22 (dua puluh dua) perusahaan, penilai kerugian (adjuster) asuransi berjumlah 28 (dua puluh delapan) perusahaan, konsultan aktuaria berjumlah 29 (dua puluh sembilan) perusahaan, dan agen asuransi berjumlah 14 (empat belas) perusahaan. Kini, nyaris semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah. Bahkan asuransi asing juga ikut membuka unit syariah. Namun masyarakat masih minim dengan pengetahuan asuransi. Apalagi ketika asuransi telah disandingkan dengan nama syariah, tentu lebih banyak istilah yang perlu diketahui. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Usaha asuransi jiwa memiliki karakteristik khusus yang membuat transaksi asuransi dan akuntansi asuransi menjadi khas. Premi diterima dan atau diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian kejadiannya. Bahkan untuk beberapa produk tertentu, klaim asuransi diliputi ketidakpastian, baik kejadian maupun jumlahnya. Mekanisme perusahaan asuransi jiwa pada prinsipnya cukup sederhana, orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang, yang disebut dengan premi, untuk disimpan. Lalu kapanpun diantara mereka atau tanggungan mereka, seperti keluarga, mengalami risiko maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi. Adapun risiko yang pada umumnya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah kematian karena usia atau sakit, kematian karena kecelakaan, cacat, sakit, biaya pendidikan yang terus meningkat, kehilangan penghasilan, dan lain-lain. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari risiko keuangan yang diderita tertanggung karena kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi. Universitas Indonesia


3

Gambar 1-1 Mekanisme Asuransi Jiwa Risiko : x Kematian karena usia atau sakit x Cacat x Sakit x Biaya pendidikan yang terus meningkat x Kehilangan penghasilan

Membayar Premi Peserta A Peserta B Peserta C

Perusahaan Asuransi Jiwa Kontrak

Mengajukan Klaim

Memberikan Dana Kompensasi Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber

Mekanisme asuransi jiwa diatas diperuntukkan untuk perusahaan asuransi jiwa konvensional. Menurut para ahli asuransi syariah, dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur gharar (ketidakjelasan dana), unsur maysir (judi/gambling), dan riba (bunga). Perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan dibidang lainnya. Perusahaan asuransi memiliki satu kesamaan dengan perbankan, yaitu mengemban amanah berupa sejumlah uang milik masyarakat. Akan tetapi perbedaannya adalah perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang yang Universitas Indonesia


4

telah diinvestasikan oleh masyarakat tersebut apabila telah dilakukan klaim. Setiap periode tertentu pula, masyarakat diharuskan untuk memberikan sejumlah uang (premi) kepada perusahaan. Premi tersebut selain dikembangkan untuk manfaat asuransi, juga akan dicadangkan untuk investasi dan permodalan perusahaan. Studi kasus ini akan membahas tentang pengelolaan dana investasi syariah dan konvensional PT Asuransi Jiwa XYZ serta perlakuannya terhadap hasil investasi yang diperoleh. Hal tersebut didukung dengan terdapatnya perbedaan cara mengelola dana perusahaan secara umum (konvensional) dan dengan sistem syariah. 1.1.2. Sejarah Asuransi di Indonesia Menurut Abdullah Amrin (2011), bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negara kita ini sebagian akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan asuransi. Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah: 1.

Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.

2.

Perusahaan-perusahaan yang merupakan kantor cabang dari perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negara lainnya.

3.

Perusahaan yang didirikan oleh para tokoh pejuang. Sejarah asuransi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Asuransi Jiwa

Bumiputera 1912, di mana Bumiputera berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo — Sekertaris Persatuan Guru-guru Universitas Indonesia


5

Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo tahun 1910 dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha sebagai salah satu keputusan kongres pertama PGHB di Magelang 12 Februari 1912. Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia. Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena ditutupnya perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris. Setelah Perang Dunia usai, perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris kembali beroperasi di Indonesia. Sampai tahun 1964 pasar industri asuransi di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan asing, terutama Belanda dan Inggris. Pada awal mulanya beroperasi di Indonesia mereka mendirikan sebuah badan yang disebut “Bataviasche Verzekerings Unie” (BVU) pada tahun 1946, yang melakukan kegiatan asuransi secara kolektif. Dengan demikian dari setiap penutupan, masing-masing anggota BVU memperoleh share tertentu. Cara ini dilakukan mengingat keadaan pada waktu itu belum teratur dan tenaga asuransi masih kurang sekali. Pada tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk menanggulangi hal ini, didirikanlah pada tahun 1954 sebuah perusahaan reasuransi profesional, yakni “PT REASURANSI UMUM INDONESIA” yang mendapat dukungan dari bank pemerintah. PT Reasuransi Umum Indonesia pada tahun 1963 diperluas dengan kegiatan reasuransi jiwa. Pemerintah Republik Indonesia akhirnya melakukan nasionalisasi perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris pada waktu perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Universitas Indonesia


6

1.1.3. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia Konsep Asuransi Syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan Al-Aqilah hingga zaman Nabi Muhammad saw. Al-qila adalah denda sedangkan makna al’aqil adalah orang yang membayar denda. Sejak zaman Rasulullah saw., hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia. Pada tahun 200 H, banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem takaful, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian. Kini para ahli ekonomi dan masyarakat muslim menyadari bahwa dalam islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong menolong dalam bidang ekonomi, diantaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lain, termasuk Indonesia. Bersamaan beroperasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah, berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful, dan tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia merupakan Negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara jiran ini, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum setelah melaksanakan berbagai seminar nasional bertempat di Jakarta. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada 25 Agustus 1994, dengan Universitas Indonesia


7

modal disetor sebesar Rp 5miliar. Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995. 1.1.4. Investasi Asuransi Investasi merupakan bentuk kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk harta dan/atau dana, untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Premi yang masuk merupakan sumber dana dari waktu ke waktu bagi perusahaan asuransi. Selanjutnya agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan biaya operasional, maka perusahaan harus mengelola dana (premi) tersebut dengan melakukan investasi dan membentuk cadangan teknis dengan menggunakan perhitungan matematis asuransi. Perusahaan asuransi selain sebagai lembaga keuangan dengan fungsi menghimpun dana (premi) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa manfaat asuransi tetapi ia juga sebagai lembaga investor (investor institution). 1.2.

Perumusan Masalah Asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional memiliki

perbedaan dalam mengelola dana premi/kontribusi dari peserta. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Begitu juga dengan hasil investasi yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Hasil yang diperoleh oleh perusahaan maupun peserta asuransi akan dialokasikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bagi hasil. Dengan penelitian ini, dapat dianalisis bagaimana asuransi jiwa syariah dan konvensional melakukan investasi untuk perusahaan, jenis investasi apa saja yang terbebas dari unsur ribawi, bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan atas investasi tersebut, dan apakah investasi yang dilakukan perusahaan telah memenuhi target tingkat return yang direncanakan.



1.3.

8

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1.

Mengetahui akad apa saja yang digunakan dalam investasi syariah dan asuransi syariah.

2.

Mengetahui perbedaan investasi dalam asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional.

3.

Menganalisis kegiatan pengelolaan dana investasi syariah dan konvensional yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa XYZ. Kegiatan pengelolaan dana investasi meliputi skema dari pengelolaan dana peserta, penempatan/alokasi dana investasi, dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku tentang investasi.

1.4.

Manfaat/Kontribusi Utama Dalam Penelitian Penelitian ini membahas mengenai analisa atas pengelolaan dana investasi

asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ. Manfaat dari penelitian ini antara lain : 1.

Perusahaan dan Peserta Asuransi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan portofolio investasi yang optimal dengan memilih instrumen investasi yang aman dan memiliki prospek yang baik dengan menentukan bobot per instrumen untuk mencapai dan memberikan return yang optimal. Prinsip syariah adalah bagi hasil, maka diharapkan hasil yang diperoleh oleh perusahaan maupun peserta asuransi menjadi optimal.

2.

Investor Membantu dalam mempertimbangkan keputusan investasinya di PT Asuransi Jiwa XYZ. Jika seorang investor menginginkan jumlah pengembalian dari saham yang tinggi, maka ia harus mempertimbangkan dan

menghitung

kembali

faktor-faktor

apa

saja

yang

dapat

mempengaruhinya. Penelitian ini akan membantu investor dalam menentukan apakah PT Asuransi Jiwa XYZ dapat memberikan jumlah pengembalian yang diharapkan dengan melihat return yang diperoleh perusahaan dari investasinya. Universitas Indonesia


9

3.

Penulis Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memahami peraturan mengenai asuransi syariah, melakukan analisa tentang perbedaan pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah dan konvensional, mengetahui instrumen investasi yang memiliki prospek yang baik, dan menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam asuransi dan syariah.

4.

Pembaca Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam asuransi dan syariah, mengetahui bagaimana perusahaan asuransi jiwa syariah dan konvensional melakukan pengelolaan dana atas investasinya, dan dapat memberi advice mengenai cara berasuransi secara syariah.

1.5.

Batasan Penelitian

1.

Dari berbagai macam perbedaan asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional yang ada, peneliti hanya menganalisis perbedaan pada cara mengelola dana investasi yang diperoleh dari premi/kontribusi peserta.

2.

Peneliti hanya menggunakan data keuangan dari PT Asuransi Jiwa XYZ, baik dalam unit kerja syariah maupun induk perusahaan dalam sistem konvensional. PT Asuransi Jiwa XYZ merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi jiwa berbasis umum dan syariah islam kepada masyarakat.

3.

Tahun yang diteliti adalah tahun 2010 dan 2011

1.6.

Sistematika Penulisan Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam

penulisan penelitian ini, topik tersebut di atas menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:



10 x

Bab 1 Pendahuluan Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dilakukannya

penilitian,

perumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat/kontribusi utama dalam penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. x

Bab 2 Landasan Teori Dalam bab ini menggambarkan secara umum mengenai teori asuransi jiwa syariah dan konvensional, baik pengertian maupun fungsinya.

x

Bab 3 Gambaran Umum dan Metodologi Penelitian Bab ini membahas mengenai profil singkat mengenai perusahaan, metode penelitian, dan data apa saja yang dilakukan peneliti untuk melakukan studi kasus.

x

Bab 4 Analisa dan Pembahasan Bab ini menjelaskan hasil dari studi kasus yang telah dilakukan dan analisis peniliti atas hasil tersebut.

x

Bab 5 Kesimpulan dan Saran Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berakaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.



BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1.

Pengertian Asuransi

2.1.1. Pengertian Asuransi Syariah Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem di mana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan bencana yang menimpa mereka (sharing of risk). Sebagaiman firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta’awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu atas dasar prinsip syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Dalam asuransi syariah tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi

syariah

akan

membawa

kemajuan

dan

kesejahteraan

kepada

perekonomian umat. Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

11



12

Sumber asuransi syariah berdasarkan pada firman Allah SWT, Al-Hadist, dan Ijma Ulama. Dalam asuransi syariah biasanya akad melandasinya berupa akad tijarah dan/atau akad tabarru’, di mana akad tijarah merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya 1.

Mudharabah, karena ada dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan,

2.

Wakalah bil ujrah, karena pihak muwakkil (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada wakil (penerima kuasa) untuk mengelola dana milik muwakkil dengan memberikan ujrah.

Sedangkan akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong tidak ditujukan untuk komersial. 2.1.2. Pengertian Asuransi Konvensional Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan kata lain, asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan (transfer) risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi). Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua definisi tersebut adalah: 1.

Asuransi adalah suatu perjanjian

2.

Premi merupakan pra-syarat perjanjian

3.

Penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung

4.

Kemungkinan terjadinya peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak pasti



13

Asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian lainnya tunduk kepada hukum perikatan (the law contract) sebagaimana tercantum dalam Buku Ketiga Kitab. Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan. Untuk sahnya suatu perjanjian asuransi diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: 1.

Sepakat mereka mengikat dirinya

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3.

Suatu hal tertentu

4.

Suatu hal yang halal Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan pra-syarat adanya

perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi (No premium No insurance). Sumber asuransi konvensional berdasarkan pada pikiran manusia dan kebudayaan. Perjanjian dalam asuransi konvensional dapat diartikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” Dengan demikian akad dalam asuransi konvensional adalah bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan para nasabahnya dan atau kepada pihak ketiga. Baik dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh para agen atau pihak-pihak lain yang mewakili perusahaan kepada para nasabah/perserta asuransi.



14

2.2.

Premi dan Klaim Asuransi

2.2.1. Premi dan Klaim Asuransi Syariah Premi dalam asuransi syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor berikut ini, yaitu: 1.

Tabel Mortalitas

2.

Asumsi bagi hasil (mudharabah)

3.

Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak menzalimi peserta Akad yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah pada awal penerimaan

premi menerapkan dua bentuk akad yaitu akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Untuk akad tabungan investasi berdasarkan prinsip Al-Mudharabah dan untuk akad kontribusi menerapkan prinsip hibah. Hibah dilakukan secara berjamaah yang mengandung efek saling menanggung. Besarnya hibah 5%-10% dari total premi dan selebihnya sebesar 95%-90% akan masuk ke dalam tabungan investasi peserta/nasabah. Sistem dana kepesertaan terbagi dua yaitu: 1.

Sistem yang mengandung unsur tabungan Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan bergantung kepada kemampuan peserta, akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: a.

Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

b.

x

Perjanjian berakhir

x

Peserta mengundurkan diri

x

Peserta meninggal dunia

Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: x

Peserta meninggal dunia

x

Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)



15

2.

Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru’. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

2.2.2. Premi dan Klaim Asuransi Konvensional Premi asuransi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat dari timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (transfer of risk). Penetuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi di dalam menetukan besaran premi. Tarif premi yang ideal adalah tarif tersebut harus bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan). Perbedaan klaim antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional hanyalah pada sumber pembayaran klaim, di mana pembayaran klaim yang dilakukan pada asuransi konvensional berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. 2.3.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang

khusus untuk mengeluarkan fatwa fiqih muamalah. Sedangkan fatwa secara umum ditangani oleh komisi fatwa. Salah satu tugas utama DSN-MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu untuk menjalankan operasional LKS dan mengawasi pelaksanaan Universitas Indonesia


16

dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN-MUI memiliki otoritas untuk: a.

Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masingmasing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

b.

Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

c.

Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.

d.

Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

e.

Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

f.

Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar. Mekanisme kerja yang disusun dalam keputusan MUI mengenai susunan

pengurus DSN, pada dasarnya merupakan lanjutan dari tugas dan wewenang DSN yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga unsur yang diperhatikan, yaitu Pleno DSN, Badan Pelaksana Harian DSN, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DSN adalah: 1.

Pleno DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.

2.

DSN melakukan musyawarah pleno, paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau apabila diperlukan.

3.

DSN membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) mengenai Lembaga Keuangan Syariah Universitas Indonesia


17

yang telah/tidak memenuhi seluruh ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Metode penetapan fatwa DSN mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menurut pedoman dan prosedur penetapan fatwa, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara saksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya. 2.4.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Cara menjamin bahwa operasional bank Islam tidak keluar dari tuntunan

syariah adalah: (a) Mengangkat pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai fiqih muamalah; dan (b) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional bank menurut syariah. DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi perjalanan bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam buku yang diterbitkan oleh BI dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga peran: pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai halhal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kedua, sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan memerankan tugas, yaitu: (a) Wajib mengikuti fatwa DSN; (b) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN; dan (c) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.



18

Prosedur penetapan DPS di Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Bisnis Syariah (LKS-LBS) adalah sebagai berikut: 1.

LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN.

2.

Permohonan tersebut dibahas dalam musyawarah BPH DSN-MUI.

3.

Apabila diperlukan, diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepatutannya.

4.

Hasil musyawarah dan perbincangan BPH DSN-MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.

5.

Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang akan diletakkan bertugas sebagai DPS.

2.5.

Investasi

2.5.1. Investasi Asuransi Syariah Menurut Wiku Suryomurti (2011), dalam perspektif islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. Islam memberikan prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan oleh para pelaku investasi syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1.

Tidak mencari rezeki secara haram, baik haram dari sisi bendanya, cara mendapatkannya, maupun cara menggunakannya

2.

Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi

3.

Distribusi kesejahteraan yang adil

4.

Transaksi dilakukan atas dasar saling rela (‘an taradhin)

5.

Tidak ada unsur riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan) Prinsip di dalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam

asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal kepada pihak pengusaha (emiten) bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha



19

secara maksimal dalam melakukan kegiatan usahanya di mana pemodal/investor berharap akan mendapatkan manfaat/keuntungan tertentu. Gambar 2-1 Flowchart Investasi Syariah Meluruskan Niat

Memahami: 1. Konsep Ekonomi Islam 2. Konsep Investasi Islam

Melakukan Evaluasi/Review

Menentukan: 1. Tujuan Keuangan 2. Tujuan Investasi

Menyusun Portofolio Investasi dan Melakukan Tindakan Investasi

Memahami: 1. Konsep Risiko 2. Jenis-Jenis Risiko

Memahami Produk-Produk Investasi

Memahami Jenis-Jenis Investasi

Sumber: Wiku Suryomurti (2011)

Dalam investasi produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur tabungan, ada dua akad yang digunakan yaitu akad mudharabah untuk transaksi investasi modal perusahaan, dana peserta dan dana tabarru’ yang biasa diinvestasikan pada bank syariah, obligasi dan pasar modal yang sesuai dengan syariah. Sedangkan investasi dengan fund manager menggunakan akad wakalah dengan mengeluarkan iuran (fee) untuk pengelola perusahaan. Investasi dalam asuransi syariah terbagi dua, yaitu investasi yang islami dan investasi yang terlarang. Prinsip-prinsip investasi yang islami adalah sebagai berikut:



20

1.

Prinsip Rabbani Prinsip Rabbani dalam berinvestasi dalam islam berarti seorang investor berniat dengan meyakini bahwa dirinya, modal yang diinvestasikannya, keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang dialami, serta berbagai pihak yang terlibat didalamnya adalah kepunyaan Allah.

2.

Prinsip Halal Halal diartikan sebagai kegiatan yang terhindar dari syubhat dan haram untuk setiap investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah.

3.

Prinsip Maslahah (bermanfaat bagi masyarakat) Asas manfaat/Maslahah merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Di mana manfaat itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: x

Manfaat harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi

x

Manfaat harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya

Investasi yang terlarang secara syar’i dikelompokkan ke dalam dua macam kategori, yaitu: 1.

Investasi yang syubhat Syubhat adalah perilaku (jasa) maupun berupa barang (efek, uang, komoditas,

dan

barang)

yang

masih

diragukan

kehalalan

atau

keharamannya. Menurut suatu hadis Nabi Muhammad saw., menganjurkan kepada kita untuk sebaiknya meninggalkan segala sesuatu yang kita ragukan akan hukumnya. 2.

Investasi yang haram Pengertian dari hukum haram secara tegas mengatakan bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jika dikerjakan maka berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat balasan dari Allah. Salah satu seruan yang sangat prinsipil dalam ekonomi Islam adalah

penghindaran terhadap riba, gharar, dan maysir. Di bawah ini akan dijelaskan arti masing-masing istilah tersebut. Universitas Indonesia


21

1.

Riba Riba adalah suatu tambahan dalam transaksi tanpa adanya transaksi lain yang menyertainya (underlying transaction). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya (fadhl) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah pengguna fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah). Ada bermacam jenis riba yang harus dihindari, yaitu: a.

Riba Fadhl Riba Fadhl disebut juga dengan riba buyu’, yaitu riba yang muncul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi persyaratan kesamaan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya.

b.

Riba Nasi’ah Riba Nasi’ah disebut juga dengan riba duyun, yaitu riba yang muncul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria keuntungan sesuai dengan risiko dan hasil usaha sesuai dengan biaya.

c.

Riba Jahiliyah Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi jumlah uang pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

2.

Gharar Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan dalam modal,

proses

pengelolaan,

produk,

maupun

keuntungannya.

Ketidakpastian itu mungkin juga ada dalam jumlah barang, kualitas, harga, waktu pengelolaan, dan lain sebagainya. Ketidakpastian dalam sebuah transaksi bisnis cenderung menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak.



22

3.

Maysir Maysir secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu tanpa perlu bekerja keras. Prinsip dalam kegiatan maysir adalah spekulasi atau untunguntungan. Islam melarang investasi yang spekulatif karena dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Masyir (judi) dapat mengakibatkan ekonomi tidak bergerak positif karena para investor hanya melakukan transaksi yang bersifat untung-untungan.

2.5.2. Investasi Asuransi Konvensional Pada dasarnya, investasi adalah memanfaatkan sumber daya (uang atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan Pasar Modal. Deposito dan saham adalah contoh investasi pada aset keuangan. Sementara tanah, properti, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan adalah contoh-contoh investasi pada aset riil. Investasi dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan jangka waktu pengambilan hasil atau keuntungan, yaitu: 1.

Jangka pendek, investasi jangka pendek rentang waktunya antara 6 bulan hingga 1 tahun, tapi ada juga yang berpendapat antara 1 hingga 3 tahun.

2.

Jangka menengah, rentang waktunya antara 1 hingga 3 tahun, tapi ada juga yang berpendapat antara 3 sampai 5 tahun.

3.

Jangka panjang, yaitu investasi yang rentang waktunya lebih dari 3 tahun, pendapat lain mengatakan lebih dari 5 tahun.

Menurut sektornya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1.

Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa aset fisik. Beberapa produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah logam mulia, tanah, dan properti. Universitas Indonesia


23

2.

Investasi sektor non-riil, yaitu investasi yang berupa aset non-fisik, seperti produk-produk di sektor keuangan atau Pasar Modal.

Menurut potensi risikonya, investasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1.

Investasi risiko rendah, investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.

2.

Investasi risiko sedang atau menengah, investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang.

3.

Investasi risiko tinggi, investasi yang mempunyai eksposur risiko tinggi antara lain saham dan reksadana saham.

Menurut polanya, investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1.

Investasi langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan pengelola bisnis langsung melakukan kesepakatan kerjasama investasi.

2.

Investasi tak langsung, yaitu investasi yang mana pemilik modal dan pengelola

bisnis

tidak

langsung

berhubungan

dalam

melakukan

kesepakatan kerjasama investasi. Biasanya pola ini menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau intermediary, misalnya institusi perbankan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan di dalam melakukan kegiatan investasi adalah sebagai berikut: 1.

Keterlibatan Pribadi dan Modal Apabila kita melakukan dua jenis kegiatan investasi yang nilai investasi dan hasilnya sama, maka kegiatan investasi yang kita pilih adalah kegiatan investasi yang tidak menuntut tanggung jawab dan keterlibatan kita secara penuh dan continue.

2.

Tingkat Pengembalian Investasi (Rate of Return) Pilihlah tingkat pengembalian investasi (rate of return) tertinggi dengan modal yang sama, untuk mengetahui hasil yang optimal, bandingkan hasilnya dengan standar atau tolak ukur (benchmark). Universitas Indonesia


24

3.

Risiko Investasi Semakin tinggi risiko sebuah investasi, semakin besar keuntungan yang dijanjikan, tidak ada investasi tanpa risiko.

4.

Tingkat Inflasi Kegiatan investasi kaitannya dengan nilai waktu uang (time value of money) harus memperhitungkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi disebabkan karena adanya hukum permintaan dan penawaran serta kenaikan biaya produksi, selain itu juga disebabkan karena faktor inefisiensi (high cost) dan produktifitas perekonomian yang menurun.

5.

Jangka Waktu Pengembalian (Payback Period) Semakin cepat sebuah investasi kembali hasilnya akan semakin baik. Jangka waktu pengembalian investasi juga ditentukan oleh tujuan investasi itu sendiri, yaitu jangka pendek atau jangka panjang.

6.

Likuiditas Semakin likuid tingkat likuiditas investasi maka semakin baik, likuiditas merupakan sarana pengamanan investasi terhadap risiko yang timbul.

7.

Teori Portofolio Prinsip

portofolio

investasi

menghindari/mengurangi/meminimalisasi

selain risiko,

juga

untuk untuk

mengoptimalkan hasil investasi. 2.6.

Instrumen Investasi

2.6.1. Pasar Modal Menurut Eduardus Tandelilin (2001), pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Untuk di Indonesia terdapat dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Pasar modal dapat mendorong teciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Universitas Indonesia


25

Dalam pasar modal konvensional, semua perusahaan dapat melakukan kegiatan investasi, karena instrumen pasar modal tidak dibatasi dengan aturanaturan seperti dalam pasar modal syariah. Menurut Wiku Suryomurti (2011), Pasar Modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah didirikan berdasarkan kebutuhan lembaga keuangan dan para pelaku di bidang keuangan syariah akan adanya tempat atau bursa bagi efekefek yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersesuaian dengan syariah. Bursa tersebut menjadikan efek yang dipegang oleh Lembaga Keuangan Syariah dapat dicairkan manakala lembaga tersebut membutuhkan likuiditas. Demikian pula bagi investor perorangan, bursa efek atau Pasar Modal dapat menjadi saluran untuk memiliki hak kepemilikan atas perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal dengan cara menerbitkan efek. Pasar Modal Syariah menggunakan mekanisme tawar-menawar melalui akad bai’ al-musawamah sehingga bersifat adil. Beberapa aturan syariah juga diterapkan didalamnya, seperti akad jual-beli (bai’). Efek yang ditransaksikan adalah efek yang bersifat ekuitas dan sesuai syariah. Pembeli boleh menjual kembali efek tersebut setelah transaksi berdasarkan prinsip qabdh al-hukmi. Beberapa tindakan yang dilarang di Pasar Modal adalah : a.

Najasy, yaitu merekayasa jual-beli palsu,

b.

Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling),

c.

Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilarang,

d.

Membuat informasi yang menyesatkan,

e.

Margin trading, yaitu melakukan transaksi efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut,

f.

Ikhtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan efek syariah agar terjadi perubahan harga,

g.

Transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.



26

2.6.2. Saham Menurut Eduardus Tandelilin (2001), saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham dapat dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa, karena saham preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi, dan juga mendapatkan hak kepemilikan seperti pada saham biasa. Perbedaan dengan saham biasa adalah bahwa saham preferen tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan, seperti layaknya saham biasa. Sedangkan saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak suara (voting rights) untuk memilih direktur ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam syariah, istilah saham berasal dari bahasa Arab sahmun yang artinya ‘andil’ atau ‘peran serta dalam berserikat’. Sementara menurut istilah, saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen keuangan yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang bisa menjual sahamnya itu dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau pasar sekunder (secondary market). Kriteria pemilihan saham syariah didasarkan pada Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, pasal 1.b.7. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa efek berupa saham, termasuk waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Universitas Indonesia


27

Menurut Bapepam-LK, kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah antara lain: 1.

Perjudian dan kegiatan lain yang tergolong judi,

2.

Perdagangan yang dilarang syariah, antara lain:

3.

4.

a.

Perdagangan yang tidak disetai dengan penyerahan barang atau jasa,

b.

Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu (bai’ najasy).

Jasa keuangan ribawi, antara lain: a.

Bank berbasis bunga,

b.

Perusahaan pembiayaan berbasis bunga.

Jual-beli yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) atau judi (maysir), seperti asuransi konvensional,

5.

Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan: a.

Barang atau jasa yang haram zatnya (haram li dzatihi),

b.

Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li gharihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

6.

Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah). Sementara itu, perusahaan yang harus memenuhi enam kriteria di atas juga

harus memenuhi persyaratan rasio keuangan perusahaan, dengan kriteria sebagai berikut: 1.

Total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua persen),

2.

Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

2.6.3. Obligasi/Sukuk Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Pada saat membeli obligasi, investor sudah dapat mengetahui dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan diperolehnya secara periodik dan berapa pembayaran kembali nilai par pada saat jatuh tempo. Meskipun demikian, obligasi bukan tanpa risiko, karena bisa saja obligasi tersebut Universitas Indonesia


28

tidak terbayar kembali akibat kegagalan penerbitnya dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu investor harus berhati-hati dalam memilih obligasi yang akan dibeli. Untuk itu, investor perlu memperhatikan peringkat obligasi yang menunjukkan tingkat risiko dan kualitas obligasi dilihat dari kinerja perusahaan yang menerbitkannya. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, definisi sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan) atau tidak terbagi (syuyu’ atau undivided share) atas: 1.

Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat),

2.

Nilai manfaat atas aset berwujud (manafi’ul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada,

3.

Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada,

4.

Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan), dan/atau

5.

Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah). Sukuk yang pertama kali dicatatkan di BEI adalah sukuk PT Indosat Tbk.

pada September 2002 dengan menggunakan akad mudharabah. Landasan fatwa yang digunakan untuk menerbitkan obligasi mudharabah pada saat itu adalah Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Selanjutya, pada tahun 2004 terbit obligasi syariah dengan menggunakan akad ijarah dengan berdasarkan kepada Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, yang dimaksud dengan: 1.

Akad Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.



29

2.

Akad Ijarah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek ijarah. Selain sukuk korporasi yang beredar di Indonesia dalam Daftar Efek

Syariah (DES), terdapat pula sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau disebut juga dengan sukuk ritel. Sukuk ritel diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Menurut Wiku Suryomurti (2011), ada beberapa alasan mengapa sukuk ritel dapat dijadikan salah satu instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio investasi kita, diantaranya: 1.

Aman, dijamin oleh negara sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU APBN, dimana setiap bulan pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada saat SBSN tersebut jatuh tempo,

2.

Imbalan, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN dan dibayarkan setiap bulan,

3.

Profit, berpotensi memperoleh keuntungan atas kenaikan harga (capital gain) sukuk negara ritel di perdagangan pasar sekunder,

4.

Mudah, prosedur pembelian di pasar perdana dan penjualan yang mudah dan transparan di pasar sekunder (melalui mekanisme bursa ataupun luar bursa dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia),

5.

Partisipasi, berperan aktif secara langsung dalam pembangunan nasional,

6.

Likuid, dapat diperdagangkan atau dijual ke pasar sekunder,



30

7.

Prinsip syariah, memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.6.4. Reksadana Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Jadi, reksadana merupakan kumpulan produk investasi yang bermacam-macam, yang mana setiap produk memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Produk investasi atau Portofolio Efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari produk investasi tersebut. Kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan dari investasi reksadana antara lain adalah: 1.

Dikelola oleh manajer yang profesional,

2.

Risiko dan portofolio sudah terdiversifikasi,

3.

Modal awal yang relatif ringan,

4.

Tingkat likuiditas yang tinggi,

5.

Bebas pajak. Reksadana syariah adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Dengan kata lain, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam. Seorang investor dapat membeli unit reksadana dengan harga yang telah ditetapkan atau disebut dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB). Dana yang didapat dari investor tersebut akan digabungkan dengan dana dari investor yang lain. Setiap investor memiliki hak yang proporsional pada reksadana berdasarkan jumlah unit penyertaan yang ia miliki. Sebelum memulai investasi di reksadana, pastikan reksadana tersebut memenuhi kualifikasi berikut: 1.

Produk investasi dari Manajer Investasi terbaik, Universitas Indonesia


31

2.

Memiliki dana kelola yang besar,

3.

Track record perusahaan investasi tersebut tidak pernah bermasalah,

4.

Kecukupan dana awal untuk melakukan subscription,

5.

Pertimbangan diversifikasi produk reksadana untuk mengelola risiko. Prosedur untuk investasi reksadana syariah dapat dijelaskan melalui

langkah-langkah berikut: 1.

Investor menyetorkan uang kepada Manajer Investasi yang selanjutnya digunakan untuk membeli aset,

2.

Keuntungan yang akan didistribusikan kepada investor tergantung pada kontribusi dana masing-masing investor ke reksadana serta Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana yang bersangkutan,

3.

Risiko kerugian dan tingkat pengembalian tergantung pada portofolio dari reksadana tersebut.

2.7.

Return dan Risiko Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat utang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. Dalam kata lain, capital gain (loss) bisa juga diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. Setiap kegiatan investasi yang kita lakukan mengandung suatu unsur risiko yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari, untuk suatu risiko yang tidak dapat dihindari kita berusaha untuk meminimalisirnya dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu risiko, diantaranya: Universitas Indonesia


32

1.

Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk) Risiko karena naik turunnya tingkat suku bunga umum (yang berlaku di pasar), perubahan tingkat bunga ini akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga surat berharga. Hal ini terutama akan dialami surat berharga yang memberikan pendapatan tetap, seperti obligasi.

2.

Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Risiko ini timbul antara lain disebabkan investasi yang tidak likuid (tidak dapat segera dicairkan). Likuiditas merupakan sarana pengamanan investasi terhadap risiko yang timbul.

3.

Risiko Pasar (Market Risk) Risiko yang diakibatkan dari turunnya nilai aset atau kerugian aset yang disebabkan pergerakan harga saham atau produk investasi yang diperdagangkan (tradable assets).

4.

Risiko Pembiayaan Risiko kerugian yang diakibatkan karena kegagalan mitra bisnis memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

5.

Risiko Operasional (Operational Risk) Risiko ketidakmampuan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah hukum eksternal dan regulator yang mempengaruhi operasional di perusahaan tempat berivestasi. Semakin besar return yang diperoleh, maka semakin besar pula risiko

yang akan dihadapi. Jika investor ingin memperoleh return yang tinggi, maka investor dapat memilih instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Tetapi para investor juga harus siap dengan risiko-risiko yang terdapat didalamnya. Selain instrumen tersebut, terdapat pula jenis investasi yang memiliki risiko rendah bahkan tidak mempunyai risiko, yaitu Surat Utang Nergara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam syariah. Karena surat tersebut telah dijamin oleh negara sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU APBN, dimana setiap bulan pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada saat SBSN Universitas Indonesia


33

tersebut jatuh tempo. Tetapi tentu saja return yang diberikan tidak sama tinggi dengan instrumen investasi lainnya. 2.8.

Perlakuan Terhadap Hasil Investasi

2.8.1. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Syariah Keuntungan dari perusahaan asuransi syariah diperoleh dari surplus underwriting, komisi asuransi, dan hasil investasi yang bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta atau 100% milik peserta apabila menggunakan akad wakalah bil ujrah dan perusahaan hanya mendapatkan fee/ujrah dari peserta. Perusahaan asuransi syariah mendapat income berdasarkan tiga sumber, yaitu: Return on investment dari shareholders fund, Share profit/Surplus dari participant fund untuk produk-produk non-saving, Share return on investment dari participant fund untuk produk-produk saving. Return on investment dari shareholders fund dapat diperoleh sebesar 100% dari hasil investasi, sedangkan dari share surplus dana participant fund (non-saving) dan share return on investment dari saving sebesar yang diperjanjikan dalam skim bagi hasil di mana skim tersebut ditentukan oleh manajemen atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Gambar 2-3 dibawah ini merupakan mekanisme dari perolehan laba perusahaan, mulai dari premi awal yang diberikan peserta asuransi sampai pada pembagian hasil investasinya. Gambar 2-3 Skema Penerapan Akad Mudharabah Musytarakah

Sumber: Pembelajaran Mata Kuliah Akuntansi Syariah Universitas Indonesia


34

2.8.2. Perlakuan Terhadap Hasil Investasi Konvensional Menurut Abdullah Amrin (2011), semakin tinggi imbal hasil yang diekspektasikan maka tingkat risiko investasinya juga akan semakin besar. Tingkat imbal hasil investasi tertinggi adalah investasi di pasar modal (capital market) melalui instrumen saham (stocks). Saham dapat memberikan imbal hasil normal sekitar 20-25% pertahun belum termasuk dividen yang dibayarkan perusahaan (emiten) kepada investor. Apabila ingin yang lebih rendah risikonya dapat membeli obligasi (bonds) korporasi atau pemerintah seperti Surat Utang Negara (SUN) atau Obigasi Ritel Indonesia (ORI) yang akan memberikan pembayaran kupon dengan rate tertentu pada periode tertentu pula. Investasi pada obligasi ini termasuk kategori fixed income. Keuntungan (return) dari perusahaan asuransi konvensional dapat diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi yang seluruhnya merupakan keuntungan perusahaan. Hasil investasi pada perusahaan asuransi konvensional hanya dapat dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham saja. Sedangkan peserta asuransi tidak dapat ikut menikmatinya. Hak dari peserta asuransi hanya terbatas pada klaim asuransi saja.



BAB 3 GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sejarah Perusahaan Pada tanggal 28 Oktober 1987 dengan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito No. 116 dan SK Menteri Keuangan RI pada tanggal 10 Oktober 1988, Dana Pensiun Bank XYZ memperoleh izin usaha mendirikan PT Asuransi Jiwa XYZ. Pada awalnya PT Asuransi Jiwa XYZ dibentuk guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah perbankan, khususnya nasabah kredit kecil Bank XYZ. Namun dalam perkembangan selanjutnya mengingat akan kebutuhan jasa asuransi yang meliputi asuransi jiwa, kesehatan dan pensiun cukup besar, maka bisnis PT Asuransi Jiwa XYZ merambah pasar di luar Bank XYZ untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara individu dan kumpulan. Guna lebih meningkatkan pelayanan jasa asuransi kepada masyarakat luas, PT Asuransi Jiwa XYZ membuka kantor-kantor penjualan di kota-kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperluas pangsa pasar dan memberi pelayanan yang lebih baik dan lebih dekat kepada nasabah. Seiring dengan berkembangnya kantor-kantor penjualan tersebut, semakin berkembang pula jumlah petugas penjualan sebagai konsultan keuangan bagi nasabah untuk membantu menemukan program asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 1995, atas dasar Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep184/KM.17/1995 PT Asuransi Jiwa XYZ mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua. PT Asuransi Jiwa XYZ juga membuka unit usaha berupa Asuransi Syariah dengan izin operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

35



36

KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003 dan hingga kini telah memiliki beberapa kantor penjualan yang tersebar di kota-kota besar. 3.2.

Visi dan Misi

Visi: Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka Misi: 1.

Melaksanakan bisnis asuransi jiwa secara profesional di Indonesia.

2.

Memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan pemegang saham melalui jaringan kerja yang luas.

3.

Memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3.3.

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan PT Asuransi Jiwa XYZ memiliki nilai-nilai budaya perusahaan yang

senantiasa selalu dipahami dan dijalankan secara konsisten demi kesejahteraan bersama antara perusahaan dengan nasabah. Nilai-nilai tersebut adalah: 1.

Integritas Kami profesional asuransi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersikap jujur, menjaga nama baik perusahaan dan mematuhi kode etik yang berlaku.

2.

Profesional Kami profesional asuransi yang bertanggung jawab dan berorientasi ke masa depan untuk menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan.

3.

Inovatif Kami selalu berusaha memenuhi kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan produk, teknologi unggul dan sumber daya manusia yang trampil dan ramah.



37

4.

Kemitraan Kami profesionalisme asuransi sebagai bagian dari perusahaan selalu mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan yang menciptakan sinergi untuk kepentingan kemajuan perusahaan.

5.

Kualitas Sumber Daya Manusia Kami menghargai sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan, karena itu kami selalu merekrut, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas serta berusaha menjadi teladan.

3.4.

Identitas Perusahaan

1.

Akta Pendirian x

Akta No. 116 tanggal 28 Oktober 1987, yang dibuatkan oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.

x

Berita Negara RI No. 71 tanggal 4 September 1990, Tambahan Berita Negara RI No. 3188 tahun 1990.

x

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2 – 6045. HI. 01. 01-Th. 88 tanggal 2 agustus 1988.

x

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.03.1 66.23301 tanggal 28 September 2006 berlaku s/d tanggal 10 September 2011.

2.

3.

Izin Usaha x

SK Menteri Keuangan Republik Indonesia

x

No. Kep. 181/KM.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988

Modal x

Modal Dasar : Rp 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah)

x

Modal Disetor : Rp 220.000.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah)

4.

Dewan Pengawas Syariah x

KH Ma’ruf Amin

x

Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub MA Universitas Indonesia


38 x

5.

6.

Drs. H. Mohamad Hidayat MBA, MA

Reasuransi x

PT. (Persero) Reasuransi Umum Indonesia, Tbk

x

PT. Maskapai Reasuransi Indonesia

Struktur Organisasi Gambar 3-1 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa XYZ

Sumber: website PT Asuransi Jiwa XYZ



39

3.5.

Gambaran Umum Produk Perusahaan

1.

Danasiswa Syariah x

Memberikan manfaat yang anda butuhkan dalam merencanakan pendidikan bagi putra/putri anda sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

x

Memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri serta dana tabungan pendidikan dengan pilihan manfaat tambahan berupa pembebasan biaya kontribusi apabila peserta mengalami musibah cacat tetap total atau peserta terdiagnosa menderita penyakit kritis.

x

Orang tua (ayah atau ibu) dan ananda (putra/putri) mendapatkan perlindungan

asuransi

sekaligus

menerima

Tahapan

Dana

Pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa asuransi berakhir. Tabel 3-1 Tahapan Dana Pendidikan Syariah

Sumber: Website PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ

x

Ketentuan -

Akad dari produk Danasiswa Syariah adalah akad Tabarru’ dan Wakalah bil Ujrah

-

Dipasarkan dalam mata uang rupiah

-

Minimum usia peserta adalah 17 tahun dan maksimum 55 tahun Universitas Indonesia


40

-

Minimum masa perjanjian 5 tahun dan maksimum 20 tahun

-

Usia peserta ditambah dengan masa perjanjian tidak melebihi 65 tahun

-

Masa pembayaran kontribusi reguler minimum 2 tahun

-

Kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus (tunggal) atau reguler (tahunan/semesteran/triwulanan atau bulanan)

x

Manfaat utama 1.

Apabila peserta utama (ayah atau ibu) mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka: -

Secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa perjanjian asuransi berakhir.

-

Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima santunan duka sebesar 50% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana Kebajikan.

-

Apabila meninggal dunia akibat kecelakaan, maka termaslahat (ahli waris) akan menerima santunan duka sebesar 100% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana Kebajikan.

2.

Apabila peserta anak (putra/putri) mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka termaslahat (ahli waris) akan menerima Dana Kebajikan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ditambah nilai tunai polis dan selanjutnya polis akan berakhir (terminated).

3.

Jika pemegang polis peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka penerima manfaat akan menerima nilai tunai pada saat mengundurkan diri.



41

4.

Pertanggungan polis akan berakhir, apabila seluruh Tahapan Dana Pendidikan telah diterima oleh termaslahat sesuai dengan jenjang pendidikan anak.

x

Manfaat tambahan (Rider) 1.

Apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia karena kecelakaan (usia peserta saat meninggal dunia tersebut tidak melewati usia 60 tahun), maka termaslahat (ahli waris) akan menerima manfaat/santunan tambahan berupa Dana Kebajikan sebesar 50% dari Rencana Dana Pendidikan.

2.

Apabila peserta mengalami musibah cacat tetap total akibat dari penyakit maupun kecelakaan selama polis berlaku, maka peserta

akan

menerima

manfaat

berupa

pembebasan

pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat tetap total sampai akhir pembayaran kontribusi dan usia tidak melebihi 60 tahun. 3.

Apabila peserta terdiagnosa salah satu dari 31 penyakit kritis (critical illness) maka akan menerima manfaat berupa pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat tetap total hingga akhir pembayaran kontribusi dan usia tidak melebihi 60 tahun.

x

Ilustrasi yang diberikan perusahaan Calon nasabah/tertanggung

: Muhammad Fata Rizka

Penerima manfaat

: Safa (1 tahun)

Rencana Dana Pendidikan (RDP)

: Rp. 50.000.000,-

Masa perjanjian

: 21 tahun

Masa bayar kontribusi

: 10 tahun

Cara bayar kontribusi

: Tahunan

Kontribusi

: Rp. 5.000.000,-/tahun

Keterangan

:Bapak

Fata

mengambil

manfaat rider Universitas Indonesia


42

Manfaat asuransi yang diterima: Tahapan Dana Pendidikan: Berusia 4 tahun, dibayarkan 5% dari RDP

= Rp. 2.500.000,-

Berusia 5 tahun, dibayarkan 10% dari RDP = Rp. 5.000.000,Berusia 6 tahun, dibayarkan 15 % dari RDP = Rp. 7.500.000,Berusia 12 tahun, dibayarkan 20 % dari RDP = Rp. 10.000.000,Berusia 15 tahun, dibayarkan 25 % dari RDP = Rp. 12.500.000,Berusia 18 tahun, dibayarkan 30 % dari NT = Rp. 8.399.000,Berusia 19 tahun, dibayarkan 35 % dari NT = Rp. 7.203.000,Berusia 20 tahun, dibayarkan 40 % dari NT = Rp. 5.560.000,Berusia 21 tahun, dibayarkan 50 % dari NT = Rp. 4.248.000,Berusia 22 tahun, dibayarkan 100 % dari NT = Rp. 4.094.000,1.

Apabila Bapak M. Fata Rizka mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka: -

Secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan di masa mendatang hingga masa perjanjian asuransi berakhir.

-

Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka termaslahat (ahli waris) akan menerima santunan duka 50% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana Kebajikan yakni sebesar Rp. 25.000.000,-

-

Apabila meninggal duni akibat kecelakaan, maka termaslahat (ahli waris) akan menerima santunan duka sebesar 100% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai Dana Kebajikan, yakni sebesar Rp. 50.000.000,-

2.

Jika peserta anak (Safa) mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka termaslahat (ahli waris) akan menerima Dana Kebajikan sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah nilai tunai polis dan selanjutnya polis akan berakhir (terminated). Universitas Indonesia


43

Manfaat tambahan untuk Bapak Fata (rider benefit): Apabila peserta (Bapak M. Fata Rizka) mengalami musibah cacat tetap total atau menderita penyakit kritis dalam masa perjanjian, maka secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa perjanjian berakhir. 2.

Danasiswa Konvensional XYZ x

Danasiswa Konvensional XYZ merupakan produk asuransi jiwa yang dirancang untuk menjamin kepastian tersedianya dana pendidikan bagi ananda (putera/puteri) sejak mulai masuk sekolah hingga perguruan tinggi.

x

Keistimewaan 1.

Merupakan gabungan antara: tabungan, proteksi meninggal dunia dengan manfaat tambahan berupa perlindungan asuransi meninggal dunia akibat kecelakaan, penyakit kritis dan cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan.

2.

Memberikan perlindungan asuransi kepada orang tua (ayah atau ibu) serta ananda.

3.

Memberikan Tahapan Dana Pendidikan (TDP) sesuai dengan jenjang pendidikan ananda dimasa mendatang hingga asuransi berakhir.



44

Tabel 3-2 Tahapan Dana Pendidikan Konvensional

Sumber: Website PT Asuransi Jiwa XYZ

x

Ketentuan 1.

Minimum masa kontrak asuransi adalah 5 (lima) tahun.

2.

Minimum masa pembayaran premi regular adalah 2 (dua) tahun.

3.

Dipasarkan dalam mata uang rupiah.

4.

Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunggal atau regular (tahunan/semesteran/triwulanan/bulanan).

x

Manfaat utama 1.

Jika tertanggung (ayah atau ibu) mengalami musibah meninggal dalam masa asuransi, maka: o

Secara otomatis polis menjadi bebas premi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa asuransi berakhir.

o

Apabila

tertanggung

meninggal

bukan

akibat

kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima santunan duka sebesar 50% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai jumlah uang pertanggungan.



45

o

Apabila tertanggung meninggal akibat kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima santunan duka sebesar 100% dari Rencana Dana Pendidikan sebagai jumlah uang pertanggungan.

2.

Jika ananda sebagai tertanggung mengalami musibah meninggal dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima santunan duka sebesar Rp 15.000.000,ditambah Nilai Tunai polis pada saat ananda meninggal dan selanjutnya polis akan berakhir (terminated).

3.

Jika pemegang polis tertanggung mengundurkan diri dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima Nilai Tunai pada saat mengundurkan diri.

4.

Pertanggungan polis akan berakhir jika seluruh Tahapan Dana Pendidikan telah diterima oleh penerima manfaat sesuai dengan jenjang pendidikan ananda.

x

Manfaat tambahan Jika tertanggung (ayah atau ibu) mengalami musibah cacat tetap total atau menderita penyakit kritis dalam masa asuransi, maka secara otomatis polis menjadi bebas premi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa asuransi berakhir.

x

Ilustrasi yang diberikan perusahaan Calon nasabah/tertanggung

: Ny. Sarah (40 tahun)

Penerima manfaat

: Jessica (1 tahun)

Masa asuransi

: 21 tahun

Masa pembayaran premi

: 10 tahun

Rencana Dana Pendidikan (RDP)

: Rp 50.000.000,-

Premi tahunan

: Rp 5.000.000,-

Berikut manfaat yang akan diterima oleh ibu Sarah untuk ananda Jessica



46

Manfaat utama (ilustrasi): Tahapan Dana Pendidikan: Berusia 4 tahun, dibayarkan 5% dari RDP

= Rp 2.500.000

Berusia 5 tahun, dibayarkan 10% dari RDP = Rp 5.000.000 Berusia 6 tahun, dibayarkan 15% dari RDP = Rp 7.500.000 Berusia 12 tahun, dibayarkan 20% dari RDP = Rp 10.000.000 Berusia 15 tahun, dibayarkan 25% dari RDP = Rp 12.500.000 Berusia 18 tahun, dibayarkan 30% dari NT = Rp 7.327.000 Berusia 19 tahun, dibayarkan 35% dari NT = Rp 6.207.250 Berusia 20 tahun, dibayarkan 40% dari NT = Rp 4.694.000 Berusia 21 tahun, dibayarkan 50% dari NT = Rp 3.445.500 Berusia 22 tahun, dibayarkan 100% dari NT = Rp 3.003.000 1.

Apabila tertanggung (Ny. Sarah) mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka: o

Secara otomatis polis menjadi bebas premi dan Tahapan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dimasa mendatang hingga masa asuransi berakhir.

o

Apabila meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima santunan duka 50% dari Rencana Dana Pendidikan yakni sebesar Rp 25.000.000,-.

o

Apabila meninggal dunia akibat kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima santunan duka 100% dari Rencana Dana Pendidikan yakni sebesar Rp 50.000.000,-.

2.

Jika ananda (Jessica) sebagai tertanggung mengalami musibah meninggal dalam masa asuransi, maka penerima manfaat

akan

menerima

santunan

duka

sebesar

Rp

15.000.000,- ditambah Nilai Tunai polis pada saat ananda meninggal dan selanjutnya polis akan berakhir (terminated). Universitas Indonesia


47

3.6.

Metodologi Penelitian

3.6.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam karya tulis studi kasus ini adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang telah terjadi. 3.6.2. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan studi kasus ini, data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta diskusi dengan pihak manajemen atau staf yang bersangkutan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui Laporan Posisi Keuangan, Laporan Investasi, dan website PT Asuransi Jiwa XYZ. 3.7.

Fatwa MUI Terkait Asuransi Syariah dan Investasi Syariah DSN-MUI telah mengeluarkan pedoman asuransi yang sesuai dengan

syariah, yaitu: 1.

Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

2.

Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Syariah

3.

Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah

4.

Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah

5.

Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah

6.

Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara



BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisa yang telah dilakukan di PT Asuransi Jiwa XYZ. Analisis penelitian akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 1.

Arahan investasi untuk unit kerja syariah PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dan PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) oleh Dewan Komisaris dan secara umum telah ditentukan

oleh

Peraturan

Menteri

Keuangan

dalam

PMK

No.

11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Keputusan Menteri Keuangan

No.

424/KMK/06/2003

tentang

Kesehatan

Keuangan

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah beberapa kali diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

135/PMK.06/2005 dan No. 158/PMK.010/2008. 2.

Akad yang digunakan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ untuk setiap produk asuransi syariah. Selain mendalami akad apa saja yang digunakan perusahaan, penelitian ini juga akan menganalisis perbedaan perlakuan terhadap akad/perjanjian/polis dan dana peserta didalam unit syariah dan konvensional.

3.

Alokasi dan pengelolaan dana investasi dari peserta asuransi selama periode 2010 dan 2011. Analisis yang dilakukan berfokus pada jenis dana pada asuransi syariah, pengalokasian dana investasi, dan kesesuaian portofolio investasi terhadap PMK No. 11/PMK.010/2011 dan PMK No. 135/PMK.06/2005 serta Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa XYZ baik unit syariah maupun konvensional.

4.

Mekanisme pembagian hasil investasi yang dilakukan antara perusahaan dengan peserta asuransi dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam polis atau akad.

48



49

4.1.

Arahan Investasi Syariah dan Konvensional

4.1.1. Sasaran Hasil Investasi Syariah dan Konvensional Kebijakan PT Asuransi Jiwa XYZ dalam melakukan investasi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris yang berisi tentang Arahan Investasi unit kerja syariah dan konvensional PT Asuransi Jiwa XYZ. SK tersebut memiliki dasar acuan penetapan arah investasi yaitu ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal pertama yang diputuskan dalam SK tersebut adalah sasaran hasil investasi yang harus dicapai perusahaan, dalam hal ini oleh Dewan Direksi. Isi dari keputusan tersebut diantara lain: 1.

Hasil investasi kekayaan Perseroan yang harus dicapai oleh Direksi Perseroan dalam satu tahun minimal 3% diatas suku bunga acuan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari rata-rata total investasi berdasarkan nilai perolehan.

2.

Metode perhitungan dalam rangka menghitung hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 adalah pendapatan investasi dikurangi beban investasi dibagi jumlah rata-rata investasi dikalikan 100 persen. Hasil Investasi = Pendapatan Investasi – Beban Investasi

x 100%

Jumlah Rata-Rata Investasi 3.

Hasil investasi sebagaimana tersebut dalam poin 1 dapat diubah dan ditinjau kembali setiap saat dengan merubah arahan investasi sesuai iklim investasi di Indonesia.

4.2.

Akad Asuransi Syariah dan Konvensional Manfaat produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah

XYZ bukan termasuk dalam jenis produk asuransi unit link, tetapi hampir sejenis dengan produk asuransi unit link, di mana polis asuransi menggabungkan program Universitas Indonesia


50

proteksi, tabungan, dan investasi dalam satu produk. Dana peserta PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ juga belum ditempatkan ke dalam unit link seperti asuransi syariah lainnya. Penempatan investasi dana peserta dilakukan dalam bentuk deposito pada bank syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang dapat dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi adalah akad tijarah dan/atau akad tabarru’, termasuk akad mudharabah musytarakah dan akad wakalah bil ujrah. Semua produk syariah milik PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ, yaitu Danasiswa Syariah, Dwiguna Syariah, Investama Syariah, dan Purnadana Syariah, menggunakan akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah saat akad dimulai sampai masa asuransi berakhir. Akad-akad tersebut akan mempengaruhi perlakuan terhadap tujuan penggunaan dana kontribusi peserta dan hasil investasi yang diperoleh dari kegiatan investasi perusahaan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dalam akad tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar wakalah dari para peserta. Mengenai pembukuan, dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. Begitu juga dengan hasil investasi dari dana tabarru’ yang menjadi hak kolektif peserta akan dibukukan dalam akun tabarru’. Dari hasil investasi tersebut, perusahaan dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan peserta sebagai muwakkil (pemberi kuasa). Akad wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman). Sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau



51

wanprestasi. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Asuransi konvensional menggunakan akad mu’awadhah, yang artinya suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Premi yang diperoleh perusahaan atas perjanjian polis sudah menjadi pendapatan dan hak seutuhnya bagi perusahaan, kewajiban perusahaan hanya pada saat membayar klaim peserta. Dapat

disimpulkan

bahwa,

PT

Asuransi

Jiwa

Syariah

XYZ

memperlakukan setoran uang dari peserta kepada perusahaan sebagai iuran anggota (kontribusi), bukan sebagai pendapatan (income). Premi bukan menjadi pendapatan langsung perusahaan melainkan hasil pengelolaan dana premi tersebut yang sebenarnya menjadi pendapatan perusahaan (kecuali ujrah/fee yang didapatkan dari premi). Pendapatan perusahaan berasal dari remunerasi pengelolaan asuransi dan dari remunerasi pengelolaan investasi. Sedangkan bagi PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ, setoran uang dari peserta atau disebut juga dengan premi, diakui sebagai pendapatan langsung perusahaan dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kinerja dan hasil investasi kepada peserta. 4.3.

Pengelolaan Dana Investasi Syariah

4.3.1. Jenis Dana Asuransi Syariah Untuk produk-produk PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ yang mengandung unsur tabungan, kontribusi yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua jenis saku dana, yaitu dana peserta dan dana tabarru’. Dana peserta dan dana tabarru’ yang dikumpulkan akan diinvestasikan dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Karena semua produk syariah yang dimiliki PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ, yaitu Danasiswa Syariah, Dwiguna Syariah, Investama Syariah, dan Purnadana Syariah menggunakan akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah, maka perusahaan hanya akan mendapatkan ujrah/fee dari peserta dan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.



52

Dana tabarru’ digunakan untuk membayar klaim peserta produk non tabungan dan klaim meninggal produk non tabungan dan produk tabungan. Jika saldo dana tabarru’ tidak mencukupi untuk membayar klaim, maka bagian keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dapat mencairkan deposito yang ada di saku dana tabarru’. Jika deposito dalam saku dana tabarru’ juga tidak mencukupi, perusahaan akan melakukan redeemptions reksadana atau aset lancar lainnya yang ada di saku dana tabarru’. Setiap akad yang digunakan memiliki skema masing-masing dalam mengelola dana peserta menjadi investasi yang menghasilkan. Skema pengelolaan dana untuk akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah digambarkan dalam Gambar 4-1 dan Gambar 4-2 dibawah ini. Gambar 4-1 Skema Alur Dana Tabarru’ Pengembalian Surplus

Wakalah

Ujrah

Peserta

Perusahaan

Premi

Dana Tabarru’

Surplus

Hibah Klaim (Hibah)

Cad. Tabarru’

Sumber: Materi Pelatihan Asuransi Syariah PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ

Gambar 4-1 diatas menggambarkan skema dari alur dana tabarru’ yang dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi syariah, termasuk PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ. Penjelasan dari setiap keterangan pada bagan diatas adalah sebagai berikut: x

Akad Wakalah antara peserta dan perusahaan asuransi sebagaimana Fatwa DSN NO. 52/DSN-MUI/III/2006. Universitas Indonesia


53 x

Dana Tabarru’ adalah kumpulan premi yang telah disetorkan oleh peserta yang nantinya akan dihibahkan untuk saling tanggung-menanggung sesama peserta.

x

Surplus adalah sisa dana tabarru’ setelah digunakan untuk membayar klaim (hibah), biaya-biaya wakalah dan cadangan-cadangan pada setiap akhir periode.

x

Ujrah adalah remunerasi untuk perusahaan asuransi atas jasa pengelolaan dana tabarru’ sehingga dapat menghasilkan surplus.

x

Cadangan tabarru’ adalah sebagian surplus yang dihibahkan oleh peserta setelah habis kontrak asuransi.

x

Pengembalian surplus adalah hak peserta yang telah habis kontrak atas surplus yang terjadi setelah sebagiannya dihibahkan ke dalam cadangan tabarru’. Gambar diatas memperlihatkan alur yang dilalui dana peserta/premi

sampai dana tersebut kembali lagi kepada peserta dalam bentuk klaim dan pengembalian surplus. Untuk penjelasan lebih detail atas skema alur dana pada Gambar 4-1 diatas adalah: 1.

Peserta melakukan perjanjian wakalah dengan perusahaan asuransi atas kepesertaan dalam asuransi syariah.

2.

Peserta menyetorkan premi kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi mengelompokkan setoran premi dalam ‘kantong’ dana tabarru’.

3.

Jika terjadi klaim maka perusahaan membayarkan hibah yang berasal dari dana tabarru’.

4.

Pada setiap akhir periode perusahaan asuransi menghitung surplus atas pengelolaan dana tabarru’.

5.

Perusahaan mengambil presentase tertentu dari surplus yang terbentuk sebagai ujrah berupa insentif/bonus (sesuai akadnya).

6.

Surplus, untuk polis-polis yang telah habis kontrak, setelah dipotong ujrah dihibahkan dahulu sebagian untuk pembentukan cadangan tabarru’ sebelum dikembalikan kepada peserta.



54

7.

Surplus, pembagian surplus adalah 60% dibagikan ke peserta di mana pembagiannya 50% kembali ke dana tabarru’ dan 50% ke dana investasi peserta. Pengelola berhak atas 40% dari surplus tersebut. Skema atas pengelolaan dana akad wakalah bil ujrah memiliki perbedaan

dengan skema pada akad tabarru’ karena dalam akad wakalah, perusahaan sebagai pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam investasi yang sesuai dengan syariah. Gambar 4-2 Skema Pengelolaan Dana Akad Wakalah Ujrah

Insentif

Ujrah Reasuransi Kontribusi Bruto Kontribusi Retensi Sendiri

Unearned

Hasil Inv Surplus Dibagikan

Surplus Klaim

Surplus Alokasi

Beban Akuisisi Sumber: Materi Pelatihan Asuransi Syariah PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ

4.3.2. Alokasi Dana Investasi Kegiatan investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ harus terdiri dari instrumen investasi syariah atau kekayaan yang diperkenankan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan batasan investasi yang telah ditentukan dalam PMK No. 11/PMK.010/2011 pasal 5 dan juga disebutkan dalam SK perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa jenis kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi adalah sebagai berikut: Universitas Indonesia


55

a.

Deposito pada bank,

b.

Saham syariah,

c.

Sukuk atau obligasi syariah,

d.

Surat Berharga Syariah Negara,

e.

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,

f.

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia,

g.

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya,

h.

Reksadana syariah,

i.

Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah,

j.

Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah, dan/atau

k.

Emas murni. Sedangkan instrumen investasi yang dialokasikan perusahaan sampai pada

31 Desember 2011 yang tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ adalah: a.

Deposito syariah; investasi ke bank-bank umum syariah dan bank umum yang memiliki cabang syariah. o

b.

Deposito jangka pendek -

Pihak Ketiga

-

Pihak Berelasi

Obligasi/Sukuk; investasi ke obligasi syariah BUMN, obligasi syariah swasta, dan surat berharga syariah yang dijamin pemerintah (SBSN).

c.

o

Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)

o

Obligasi tersedia untuk dijual

Surat berharga o

Reksadana syariah



56

Berikut adalah pengujian kesesuaian atas instrumen investasi atau kekayaan yang diperkenankan untuk setiap emiten/ penerbit/ manajer investasi berdasarkan PMK No. 11/PMK.010/2011 dan SK Dewan Komisaris: Tabel 4-1 Jenis dan Batasan Investasi Syariah Instrumen Investasi yang Diperkenankan

Tabarru Arahan Investasi PMK 20% 20%

Dana Perusahaan Arahan PMK Investasi 20%

Dana Investasi Arahan PMK Investasi 20% 20%

a

Deposito pada Bank

b

Saham Syariah

10%

10%

-

10%

10%

10%

c

Sukuk atau Obligasi Syariah

20%

20%

-

20%

20%

20%

d

Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10%

10%

-

10%

10%

10%

20%

20%

-

20%

20%

20%

10%

10%

-

10%

10%

10%

10%

-

10%

10%

10%

10%

-

10%

10%

10%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

e

f

g

h

Reksadana Syariah

Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak i investasi kolektif efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan j pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah k Emas murni Penempatan investasi butir l b,c,f,g, dan h di luar negeri Penempatan satu pihak, kecuali m butir d dan e

10% 10%

Sumber: Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dan PMK No. 11 Tahun 2011



57

Dari Tabel 4-1 diatas dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki tiga klasifikasi saku dana, yaitu Dana Tabarru’ (DT), Dana Perusahaan (DP), dan Dana Investasi (DI). Hasil pengujian diatas menjelaskan bahwa kegiatan investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PMK No. 11/PMK.010/2011. Selain itu, setiap jenis instrumen investasi perusahaan juga telah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengikutsertakan instrumen investasi konvensional yang mengandung kegiatan yang diharamkan, seperti gharar, maysir, dan riba. Untuk melihat perbedaan jumlah investasi dengan batasan investasi secara kuantitatif, akan dijelaskan pada subbab berikutnya, yaitu kuantitatif portofolio investasi. 4.3.3. Kuantitatif Portofolio Investasi Dalam menentukan jumlah investasi yang akan dimiliki atau dianggarkan untuk diperoleh pada tahun berikutnya, perusahaan perlu memperhatikan batasan investasi yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan. Selain batasan investasi untuk setiap emiten/penerbit/manajer investasi seperti yang sudah dijabarkan pada Tabel 4-1, perusahaan juga perlu memperhatikan batas maksimum per jenis investasi dari total keseluruhan investasi. Tabel 4-2 Batasan Investasi Untuk Total Keseluruhan Investasi Syariah Tabarru Jenis Investasi a b c d e

f

Deposito pada Bank Saham Syariah Sukuk atau Obligasi Syariah Surat Berharga Syariah Negara

Dana Perusahaan

Dana Investasi

Arahan Arahan Arahan Investasi PMK Investasi PMK Investasi PMK 75% 75% 75% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 75% 75% 75% -

Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

75%

-

75%

-

75%

-

Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia

10%

-

-

-

10%

-



58

Tabarru Jenis Investasi Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya h Reksadana Syariah i Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah j Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah k Emas murni l Penempatan investasi butir b,c,f,g, dan h di luar negeri m Penempatan satu pihak, kecuali butir d dan e

Arahan Investasi

Dana Perusahaan

PMK

Arahan Investasi

PMK

Dana Investasi Arahan Investasi

PMK

g

10% 40%

40%

40%

40%

10% 40%

40%

20%

20%

-

20%

20%

20%

20% 20%

20% 20%

20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20%

20%

-

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%


Dari Tabel 4-2 diatas, dapat diketahui bahwa penetapan batas maksimum investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dalam Arahan investasi oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan atas batas maksimum per jenis investasi dari total keseluruhan investasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011. Karena ada beberapa batas maksimum yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan, seperti deposito, surat berharga syariah negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi anggota atau pemegang sahamnya, maka perusahaan telah membuat kebijakan/aturan tersendiri dengan alasan demi menjaga kestabilan dan keefektifan jumlah investasi dalam portofolio. Pengujian kuantitatif data investasi secara kesuluruhan milik perusahaan periode 31 Desember 2010 dan 2011 perlu dilakukan untuk menentukan berapa jumlah investasi yang dapat diakui berdasarkan ketentuan batas maksimum yang Universitas Indonesia


59

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 dan Arahan Investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dalam Surat Keputusan (SK) oleh Dewan Komisaris. Data investasi secara keseluruhan yang dimaksud adalah jumlah seluruh investasi yang ada di ketiga saku dana perusahaan, yaitu Dana Tabarru’ (DT), Dana Perusahaan (DP), dan Dana Investasi (DI). Maka dari itu sebelum melihat dan menganalisis investasi secara keseluruhan dalam Laporan Posisi Keuangan perusahaan, perlu diketahui terlebih dahulu instrumen investasi dari masing-masing saku dana milik perusahaan. Pada Tabel 4-3 sampai Tabel 4-5 dapat diketahui jenis investasi apa saja yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2011, dan diketahui pula berapa presentase setiap jenis investasi terhadap jumlah investasi setiap saku dana. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah investasi (dalam %) dana tabarru’ dan dana investasi. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan dalam memperlakukan kedua dana tersebut. Selain jumlah dana tabarru’ yang lebih sedikit dari dana investasi, dalam dana tabarru’ juga harus lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi. Karena dana tabarru’ merupakan dana milik peserta yang digunakan untuk saling menolong antar peserta melalui pembayaran klaim peserta, maka perusahaan wajib untuk mengamankan dana tabarru’ ke dalam investasi yang tidak memiliki risiko tinggi. Sedangkan dana investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan return yang tinggi, sehingga dana tersebut dapat diinvestasikan ke dalam instrumen yang lebih berisiko. Pada tahun 2010, perusahaan mendapatkan koreksi yang cukup signifikan dari Departemen Keuangan, yaitu dana tabarru’ PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ memiliki

kelebihan

komposisi

pada

sukuk,

di

mana

yang

dapat

diakui/diperkenankan oleh Peraturan Menteri Keuangan hanya sebesar 40% dari total investasi. Sehingga perusahaan melakukan koreksi atas kelebihan komposisi tersebut ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada Tabel 4-3 diketahui bahwa dana tabarru’ memiliki jumlah investasi pada sukuk tahun 2010 sebesar 84,60% dan SBSN sebesar 15.36%. Karena kelebihan komposisi sukuk tersebut, perusahaan mengkoreksi dengan menambah jumlah investasi SBSN Universitas Indonesia


60

tahun 2011 menjadi 53,03% dan mengurangi jumlah sukuk menjadi 9,98%. Sedangkan untuk saku dana investasi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ memiliki kelebihan komposisi pada reksadana, yaitu sebesar 49,60% , di mana yang dapat diakui/diperkenankan hanya sebesar 40% dari total investasi. Sehingga perusahaan juga melakukan koreksi atas kelebihan komposisi tersebut ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi 30,24% pada tahun 2011. Untuk hasil pengujian secara keseluruhan terhadap investasi perusahaan pada periode 31 Desember 2010 dan 2011 yang terlihat pada Tabel 4-6, dapat disimpulkan bahwa jumlah investasi perusahaan telah sesuai dengan batas maksimum

yang

ditetapkan

oleh

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

11/PMK.010/2011 dan Arahan Investasi dalam SK perusahaan, sehingga PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dapat mengakui seluruh investasinya, kecuali untuk beberapa instrumen investasi yang perlu untuk dikoreksi atas kelebihan komposisinya. Perusahaan melakukan koreksi atas kelebihan komposisi instrumen investasi ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena instrumen tersebut dapat diakui/diperkenankan sampai dengan 75%. Alasan lain perusahaan memilih untuk memiliki jumlah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) lebih tinggi pada tahun 2011 adalah untuk mengurangi risiko yang dapat diterima oleh perusahaan maupun peserta asuransi, mengingat bahwa SBSN memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.



61

Tabel 4-3 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Tabarru’ (DT) Jenis Investasi Deposito Saham Syariah Sukuk atau Obligasi Syariah Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksadana Syariah Efek Beragun Aset Syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi

2010

2011

Rp 5,000,000 11,030,230,000 2,002,550,261

(%) 0.04 84.60 15.36

Rp 6,758,449,500 1,959,230,000 10,407,598,000

(%) 34.44 9.98 53.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

499,501,488 -

2.55 -

13,037,780,261

100

19,624,778,988

100

Sumber: Pengolahan Data Neraca Dana Tabarru’ (DT)



62

Tabel 4-4 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Perusahaan (DP) Jenis Investasi Deposito Saham Syariah Sukuk atau Obligasi Syariah Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksadana Syariah Efek Beragun Aset Syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi

2010

2011

Rp 4,498,000,000 9,000,000,000 11,000,000,000

(%) 18.36 36.74 44.90

Rp 6,399,875,000 9,000,000,000 16,153,365,784

(%) 20.28 28.52 51.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,498,000,000

100

31,553,240,784

100

Sumber: Pengolahan Data Neraca Dana Perusahaan (DP)



63

Tabel 4-5 Analisis Data Kuantitatif Investasi Dana Investasi (DI) Jenis Investasi Deposito Saham Syariah Sukuk atau Obligasi Syariah Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksadana Syariah Efek Beragun Aset Syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi

2010

2011

Rp 12,570,713,720 13,030,230,000 -

(%) 22.95 23.79 -

Rp 10,824,250,000 10,071,000,000 12,470,750,000

(%) 26.25

-

-

-

-

-

-

-

-

27,165,919,446 -

49.60 -

7,873,403,766 -

19.09 -

52,766,863,166

100

41,239,403,766

100

24.42 30.24

Sumber: Pengolahan Data Neraca Dana Investasi (DI)



64

Tabel 4-6 Analisis Data Kuantitatif Investasi Syariah Per 31 Desember 2010 dan 2011 Jenis Investasi Deposito Saham Syariah Sukuk atau Obligasi Syariah Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksadana Syariah Efek Beragun Aset Syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi

2010 Neraca Rp (%) 17,073,713,720 18.50 -

Maks (%) 75 40

2011 Neraca Rp (%) 23,982,574,500 23.91 -

Maks (%) 75 40

33,060,460,000

35.82

40

21,030,230,000

20.97

40

15,005,100,522

16.26

75

39,031,713,784

38.92

75

-

-

75

-

-

75

-

-

10

-

-

10

27,165,919,446

29.43

10 40

16,246,309,020

16.20

10 40

-

-

20

-

-

20

92,305,193,688

100

20 20 20 -

100,290,827,304

100

20 20 20 -

Sumber: Pengolahan Data Laporan Posisi Keuangan Syariah Per 31 Des 2010 dan 2011



4.4.

65

Pengelolaan Dana Investasi Konvensional

4.4.1. Skema Pengelolaan Dana Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru’. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Maka dari itu perusahaan memiliki kebebasan dalam mengelola dan menginvestasikan ke mana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram. Gambar 4-3 Skema Arus Dana Asuransi Konvensional Dividen

Hasil Investasi

Pemegang Saham

Modal

Perusahaan Asuransi

Dana Perusahaan

Investasi

Premi

Pemegang Polis

Klaim Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber

4.4.2. Alokasi Dana Investasi Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi, khususnya kekayaan dalam bentuk investasi. Jenis investasi yang

diperkenankan

diatur

dalam

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

424/KMK.06/2003 Pasal 11 ayat (1) yang telah direvisi pada Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005, yaitu: a.

Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan satu bulan.

b.

Saham yang tercatat di bursa efek. Universitas Indonesia


66

c.

Obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan.

d.

Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.

e.

Unit penyertaan reksadana.

f.

Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

g.

Bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan untuk investasi.

h.

Pinjaman hipotik.

i.

Pinjaman polis. Perusahaan telah berupaya untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan

diatas dengan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dan wajib untuk dilakukan perusahaan. Jenis investasi yang dimiliki PT Asuransi Jiwa XYZ adalah: a.

b.

Investasi dengan Pihak Ketiga: o

Deposito berjangka

o

Pinjaman pemegang polis

o

Reksadana

o

Obligasi

o

Saham

o

Penyertaan langsung

o

Properti investasi

Investasi dengan Pihak Berelasi: o

Deposito berjangka

o

Obligasi

o

Saham

o

Penyertaan langsung

Berikut adalah pengujian kesesuaian atas instrumen investasi atau kekayaan yang diperkenankan untuk setiap emiten/penerbit/manajer investasi berdasarkan PMK No. 135/PMK.05/2005 dan SK Dewan Komisaris:



67

Tabel 4-7 Jenis dan Batasan Investasi Konvensional Dalam Negeri No

Jenis Investasi

1 Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito 2 Sertifikat Bank Indonesia 3 Saham tercatat di bursa efek 4 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi 5 Surat Utang Sukuk Korporasi yang emitennya adalah badan hukum Indonesia berdasarkan pada: a. Aset tertentu (asset based) b. Proyek tertentu (project based) 6 Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang saham yang berdominasi rupiah 7 Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah 8 Unit penyertaan Reksadana Unit penyertaan reksadana yang berbentuk: 1. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 3. Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 9 Efek Beragunan Aset 10 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate 11 Penyertaan Langsung (saham yang tidak tercatat di busa efek) 12 Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan

Emiten/Penerbit/MI

PMK

20% 20%

20% 20%

20%

-

20% 10%

20% -

20%

-

20%

20%

10%

-

10%

-

-

10%

-

20%



68

Dalam Negeri No

Jenis Investasi

Emiten/Penerbit/MI

13 14 15 16

Emas murni Pinjaman hipotik Pinjaman polis Penempatan satu pihak diluar penyertaan langsung, kecuali butir 5 dan 6 17 Penempatan pada bukan afiliasi

PMK

80%

20% 80%

-

-


Dari Tabel 4-7 diatas dapat diketahui bahwa Arahan Investasi perusahaan tentang jenis investasi yang dimiliki sampai 31 Desember 2011 telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hasil pengujian diatas menjelaskan bahwa kegiatan investasi PT Asuransi Jiwa XYZ secara keseluruhan termasuk batas maksimum untuk setiap emiten/penerbit/manajer investasi telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PMK No. 135/PMK.06/2005. 4.4.3. Kuantitatif Portofolio Investasi Peraturan Menteri Keuangan telah membuat ketentuan mengenai batas maksimum jumlah investasi yang dapat diakui perusahaan asuransi, khususnya oleh PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ. Maka dari itu perusahaan perlu menyesuaikan isi Arahan Investasi tentang batasan investasi dengan PMK No. 135/PMK.06/2005.



69

Tabel 4-8 Analisis Data Kuantitatif Investasi Per 31 Desember 2010 dan 2011 2010 No

Jenis Investasi

Neraca Maks (%) (%)

Rp 1 Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito 2 Sertifikat Bank Indonesia 3 Saham tercatat di bursa efek 4 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi 5 Surat Utang Sukuk Korporasi yang emitennya adalah badan hukum Indonesia berdasarkan pada: a. Aset tertentu (asset based) b. Proyek tertentu (project based) 6 Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang saham yang berdominasi rupiah 7 Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah 8 Unit penyertaan Reksadana Unit penyertaan reksadana yang berbentuk: 1. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

431,518,713,720

21.65

39,378,871,933

1.98

406,625,372,516

20.40

-

-

50

-

-

-

-

971,976,000,000 72,534,664,054

Rp

2011 Neraca Maks (%) (%)

75 377,432,574,500 75

16.30

75 75

39,378,871,933

1.70

40

50 574,064,491,314

24.80

50

-

-

50

50

-

-

50

50

-

-

50

48.76 3.64

75 1,202,968,000,000 40 61,922,409,967

51.96 2.67

75 40

-

-

-

-

-

-

-

-

40



70

2010 No

Jenis Investasi

Maks (%)

Neraca (%)

Maks (%)

-

-

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

25,246,621,310

1.27

5

25,109,571,561

1.08

5

20,324,949,621 586,373,758

1.02 0.03

10 10 10 50

8,514,585,516 569,670,685

0.37 0.02

10 10 10 50

-

-

10

-

-

10

1,993,438,190,232

100

20 -

2,315,069,749,048

100

20 -

Rp

9 10 11

12

13 14 15 16

17

3. Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Efek Beragunan Aset Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Penyertaan Langsung (saham yang tidak tercatat di busa efek) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan Emas murni Pinjaman hipotik Pinjaman polis Penempatan satu pihak diluar penyertaan langsung, kecuali butir 5 dan 6 Penempatan pada bukan afiliasi Jumlah Investasi

2011 Neraca (%)

Rp

Sumber: Pengolahan Data Laporan Posisi Keuangan Per 31 Des 2010 dan 2011

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4-8 diatas, seluruh investasi milik PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan Arahan Investasi perusahaan dan PMK No. 135/PMK.06/2005. Maka dapat diartikan bahwa seluruh investasi tersebut dapat diakui perusahaan. Pada hakikatnya, perusahaan dapat memiliki jumlah investasi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut juga akan meningkatkan jumlah return yang akan diperoleh perusahaan, akan tetapi jumlah



71

yang dapat diakui perusahaan hanya terbatas pada batas maksimum dalam Arahan Investasi perusahaan dan Peraturan Menteri Keuangan. 4.5.

Mekanisme Hasil Investasi Untuk produk asuransi syariah yang menggunakan akad wakalah bil ujrah,

PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ menetapkan bahwa peserta akan mendapatkan bagi hasil investasi sebesar 100%. Sedangkan perusahaan akan mendapatkan ujrah yang berasal dari kontribusi peserta dan diterima atas pengelolaan risiko. Besaran ujrah untuk kontribusi polis kumpulan sebesar 30%-50%, sedangkan untuk kontribusi polis individu sebesar 2,5%-50% dari jumlah kontribusi peserta. Besaran ujrah tersebut diperoleh perusahaan secara berkala, yaitu sebagai berikut: Tabel 4-9 Besaran Ujrah Dari Kontribusi Tahun 1

50%

Tahun 2

22,50%

Tahun 3

12,50%

Tahun 4 dst.

2,50%

Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan wakalah fee sebesar 3% dari kontribusi bersih/nett (kontribusi bruto – ujrah – biaya) dan biaya pengelolaan investasi sebesar Rp 15.000,- per bulan yang dipotong diawal setiap pembayaran kontribusi. Penjelasan diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut: Kontribusi peserta

:

Kontribusi awal periode

: Rp. 5.000.000,- (per tahun)

-/- Ujrah (2,5% x Rp 5.000.000,-)

: Rp 125.000,-

-/- Biaya Pengelolaan (Rp 15.000,- x 12 bulan)

: Rp 180.000,-

Kontribusi bersih

: Rp 4.695.000,-

Wakalah fee (3% x Rp 4.695.000,-)

: Rp 140.850,-



72

Pendapatan = Ujrah + Biaya Pengelolaan + Wakalah Fee = Rp 125.000,- + Rp 180.000,- + Rp 140.850,= Rp 445.850,Sedangkan PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ mengakui hasil investasi sebagai bagian dari pendapatan investasi. Hasil investasi tersebut merupakan hak perusahaan seutuhnya yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal. Pendapatan dari hasil investasi yang diperoleh PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ untuk tahun 2010 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 214.562.000.000,- dan Rp 279.805.000.000,-, sedangakan PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ memperoleh Rp 2.176.433.013,- pada tahun 2010 dan Rp 4.364.771.309,- untuk tahun 2011,atau sebesar 11% dan 12% untuk return konvensional periode 2010 dan 2011 dan 2% dan 4% untuk return syariah. Dapat disimpulkan bahwa hasil investasi yang diperoleh PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ jauh lebih besar dari pada hasil investasi yang diperoleh PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ. Hal tersebut disebabkan investasi konvensional tidak dibatasi dengan beberapa peraturan halal dan non-halal seperti halnya investasi syariah. Selain itu jumlah instrumen investasi di pasar modal syariah tidak sebanyak jumlah instrumen investasi pasar modal konvensional, sehingga perusahaan syariah sangat terbatas dalam melakukan kegiatan investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari dana tabarru’ PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ juga harus diberikan kepada peserta asuransi sesuai nisbah yang telah ditentukan, sedangkan PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ tidak memberikan hasil investasinya kepada peserta melainkan dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan. Tabel 4-10 Hasil Investasi Per 31 Desember 2010 dan 2011 Keterangan a Jumlah Investasi b Hasil Investasi c Return (b/a)

Syariah

Konvensional

2010

2011

2010

92,305,193,688 2,176,433,013 2%

100,290,827,304 4,364,771,309 4%

1,993,438,190,232 214,562,000,000 11%

2011 2,315,069,749,048 279,805,000,000 12%

Sumber: Pengolahan Data Hasil Investasi PT Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah XYZ Universitas Indonesia


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan Studi kasus ini dilakukan atas PT Asuransi Jiwa XYZ. Kegiatan

pengelolaan dana investasi yang diteliti adalah perbedaan asuransi syariah dan konvensional

dalam

akad

yang

digunakan

dalam

produk

asuransi,

penempatan/alokasi dana investasi, pengujian jumlah investasi secara kuantitatif, dan mekanisme hasil investasi. PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ menggunakan akad wakalah bil ujrah dalam melakukan perjanjian awal sampai masa asuransi berakhir dengan peserta asuransi. Sedangkan PT Asuransi Jiwa Konvensional menggunakan akad mu’awadhah. Pada dasarnya perusahaan melakukan investasi pada instrumen investasi yang aman dan dapat memberikan hasil yang menjanjikan. Perbedaannya, pada investasi syariah, perusahaan diwajibkan untuk melakukan investasi yang sesuai dengan aturan syariah, seperti investasi yang tidak mengandung gharar, maysir, dan riba. Perbedaan pengelolaan dana investasi antara PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ dengan PT Asuransi Jiwa Konvensional XYZ terletak pada akad yang digunakan dalam memperlakukan premi/kontribusi, sumber dan penempatan dana investasi, dan mekanisme perlakuan terhadap hasil investasi perusahaan. Berdasarkan analisa, penempatan portofolio investasi dan penerimaan hasil investasi di kedua unit usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Unit Kerja Syariah, PT Asuransi Jiwa XYZ telah menempatkan dana investasi ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan juga telah dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad wakalah bil ujrah, yaitu sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ terdapat pada jumlah investasi sukuk dan reksadana pada saku dana tabarru’ dan dana investasi yang melebihi batas maksimum pada tahun 2010. Sehingga perusahaan 73



74

memutuskan untuk mengurangi jumlah investasi dalam sukuk dan reksadana dan mengalihkannya ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada periode 2011. Alasannya karena SBSN memiliki risiko yang lebih rendah dari pada instrumen investasi lainnya, khususnya untuk dana tabarru’ yang merupakan dana milik peserta yang digunakan untuk saling menolong antar peserta melalui pembayaran klaim peserta, maka perusahaan wajib untuk mengamankan dana tabarru’ ke dalam investasi yang tidak memiliki risiko tinggi 5.2.

Saran

1.

Perusahaan harus patuh terhadap batasan investasi yang dikeluarkan oleh regulator. Tujuan batasan investasi bagi perusahaan adalah untuk mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat yang telah diamanahkan kepada perusahaan untuk diinvestasikan ke instrumen investasi yang aman, untuk meminimalkan risiko dalam berinvestasi dan memenuhi target return yang dianggarkan perusahaan. Sehingga penting bagi perusahaan untuk dapat memenuhi batasan investasi yang dibuat oleh regulator.

2.

Perusahaan harus membuat portofolio investasi yang baik agar dapat meminimalkan risiko apabila salah satu pihak tempat perusahaan melakukan investasi mengalami risiko default. Sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang sangat besar atas kewajiban investee yang tidak terbayar.

3.

Perusahaan harus melakukan keseimbangan antara kewajiban dengan investasi, di mana hal tersebut merupakan tujuan utama dibuatnya portofolio

investasi.

Sehingga

tidak

terjadi

kesalahan

dalam

mengklasifikasikan jumlah dan jangka waktu atas kewajiban dan investasi. 4.

PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ perlu melakukan investasi dalam jenis saham syariah, di mana instrumen investasi saham syariah dapat memberikan return untuk perusahaan yang cukup besar dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya.



DAFTAR REFERENSI

Amrin, Abdullah. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2011. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001, tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002, tentang Obligasi Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tanggal 23 Maret 2006, tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tanggal 23 Maret 2006, tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 Desember 2003, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Nafis, M. Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.

75



Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011, tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005,

tentang

Perubahan

Atas

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani, 2004. Suryomurti, Wiku. Super Cerdas Investasi Syariah. Jakarta: QultumMedia, 2011. Tandelin, Eduardus. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Wijayanto, Fajar. Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Pensiun dan Permasalahan yang Dihadapi. Depok: Perpustakaan FEUI, 2009. www.asuransisyariah.net

76



UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents