UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLP-BK DI DESA KUTOHARJO, KAB. KENDAL
TUGAS AKHIR
ATIKA SILMI RAHMAYANTI L2D 008 010
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEMARANG JULI 2012
UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLP-BK DI DESA KUTOHARJO, KAB. KENDAL
TUGAS AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
ATIKA SILMI RAHMAYANTI L2D 008 010
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEMARANG JULI 2012
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Tugas Akhir yang berjudul, “Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
NAMA
: Atika Silmi Rahmayanti
NIM
: L2D 008 010
Tanda Tangan
: ......................................
Tanggal
: 20 Juni 2012
ii
HALAMAN PENGESAHAN
Tugas Akhir ini diajukan oleh : Nama
: Atika Silmi Rahmayanti
NIM
: L2D 008 010
Jurusan
: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas
: Teknik
Judul Tugas Akhir
: Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. TIM PENGUJI
Pembimbing
: Dr.-Ing Asnawi, S.T.
( ……………………………)
Penguji I
: Dr. Mussadun, S.T., M. Si
( ……………………………)
Penguji II
: Mohammad Muktiali, S.E., M.Si, M.T.
( ……………………………)
Semarang, 21 Juni 2012 Mengetahui, Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Dr.-Ing Asnawi, S.T. NIP. 197107241997021001 iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
: Atika Silmi Rahmayanti
NIM
: L2D 008 010
Jurusan
: Perenanaan Wilayah dan Kota
Fakultas
: Teknik
Jenis Karya
: Tugas Akhir
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Noneksklusif (None-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal”
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/ Noneksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di
: Semarang
Pada Tanggal
: 20 Juni 2012
Yang menyatakan
Atika Silmi Rahmayanti iv
“If we fail to plan, we plan to fail” (Nicholas White) “The philosopher have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it” (Karl Marx, 1844) “Every exit is an entry somewhere else” (Tom Stoppard) “Planners must rely on practical wisdom” (Sandercock, 2003) “Never take it simple, but make it simple” (Me, 2012)
This is dedicated to … …my beloved parents and siblings …my supervisors …all the generous respondents …Kutoharjo village and villagers …my new little-equivocal-fancy-family ever on BIGTEAM: mbak Ririd, Mega, abang Ridha, mbak Ang, Icha, Herlinda (Kokop) …my dear besties: Mega, Dara, mbak Ririd, tante Fara, Idut …all my colleagues …Aris for just simply being there
BUNCH of ENDLESS thanks to all of them, I thank- YOU all !
v
ABSTRAK
Pendekatan perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program PLP-BK untuk mengentaskan kemiskinan ternyata tidak berhasil menjamin keberhasilan program, sehingga digunakan pendekatan lain berupa pendekatan perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif tergolong sebagai jenis perencanaan baru yang belum melekat dalam praktek pembangunan di Indonesia, maka perlu diadakan suatu kajian mengenai peluang dan tantangan implementasi perencanaan kolaboratif tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti memilih salah satu lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Kab. Kendal, yaitu Desa Kutoharjo sebagai lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi (menggali) pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan post-positivistik, dengan dasar filosofis fenomenologis, metode penelitian kualitatif, dan dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan identifikasi terhadap aspek: karakteristik warga Desa Kutoharjo, pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, serta peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara secara semiterstruktur dan mendalam (depth interview) terhadap 19 orang pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan untuk menunjang penelitian, yaitu melalui survei instansi dan penelitian naskah/dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang berhasilnya pencapaian unsur perencanaan kolaboratif itu sendiri yang meliputi: transparansi, transfer pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, inklusivitas perencanaan, perpaduan antarstakeholder (informasi, pengetahuan, dan kemampuan), partisipasi warga dalam perumusan visi (tujuan), pembelajaran bersama, perwujudan rasa memiliki, komunikasi, pendekatan interdisipliner dalam perencanaan, komitmen stakeholder, kepercayaan antarstakeholder, serta review perencanaan oleh pemerintah. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: pengurangan peran Bappeda sebagai koordinator agar terjalin hubungan yang bersifat kemitraan, pengadaan pertemuan informal untuk menjamin terjadinya pembelajaran bersama dan inklusivitas perencanaan, penghapusan/revisi prosedur SPPN agar tercipta perencanaan yang lebih bersifat fleksibel (tidak kaku), penjaringan aspirasi terhadap seluruh anggota masyarakat desa lokasi pelaksanaan program PLP-BK, serta pengeliminiasian prosedur pelaksanaan program PLP-BK yang sulit dipenuhi oleh warga (format LPJ yang rumit, prosentase dana swadaya yang besar, dan penentuan pengadaan kawasan prioritas).
Kata Kunci : Kemiskinan, Perencanaan Kolaboratif, Program PLP-BK vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal”. Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua, kakak, dan adik yang selalu mendoakan dan memberi dukungan; 2. Dr.-Ing. Asnawi, S.T. selaku ketua jurusan perencanaan wilayah dan kota Universitas Diponegoro sekaligus sebagai dosen pembimbing atas pemberian masukan, kritik, ide, pengetahuan, dan motivasi dalam mendukung penyelesaian tugas akhir; 3. Dr. Mussadun, S.T., M. Si dan Mohammad Muktiali, S.E., M.Si, M.T. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga sehingga membuat tugas akhir ini menjadi lebih baik; 4. Dr. Sc. Agr. Iwan Rudiarto, ST, MT dan Anang Wahyu Sejati, S.T., M.T. selaku Panitia Tugas Akhir; 5. Dara, Fara, Umrotul, Mala, Aulisa, dan Novy yang telah memberikan dukungan moril; 6. Aris Setya Bhakti atas kesediaan berbagi yang tidak surut walaupun terhalang jarak; 7. Teman-teman keluarga besar Big Team satu payung penelitian: Mega, Ririd, Ridha, Icha, Anggi, dan Herlinda atas kebersamaan selama penelitian berlangsung; 8. Teman-teman Planologi angkatan 2008 atas dorongan dan kebersamaannya selama ini; serta 9. Semua pihak yang secara tidak langsung terkait dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyusun menyadari bahwa draft tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyusunan draft selanjutnya yang lebih baik untuk ke depannya.
Semarang, 20 Juni 2012 Penyusun
vii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ........................................................................................................................... i Halaman Pernyataan Orisinalitas ............................................................................................... ii Halaman Pengesahan ................................................................................................................. iii Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis ......... iv Halaman Pribadi ........................................................................................................................ v Abstrak ...................................................................................................................................... vi Kata Pengantar .......................................................................................................................... vii Daftar Isi .................................................................................................................................... viii Daftar Tabel .............................................................................................................................. xi Daftar Gambar ........................................................................................................................... xii Daftar Lampiran ........................................................................................................................ xiii Daftar Ringkasan Istilah ............................................................................................................ xiv
Bab I Pendahuluan ............................................................................................................... 1 1.1
Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah dan Fokus Kajian Penelitian ................................................ 3
1.3
Tujuan Penelitian dan Sasaran Penelitian............................................................ 4 1.3.1 Tujuan Penelitian .................................................................................... 4 1.3.2 Sasaran Penelitian ................................................................................... 4
1.4
Ruang Lingkup Penelitian .................................................................................. 5 1.4.1 Ruang Lingkup Spasial .......................................................................... 5 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi ...................................................................... 8
1.5
Manfaat Penelitian .............................................................................................. 8
1.6
Posisi Peneliti dalam Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota ......................... 9
1.7
Keaslian Penelitian ............................................................................................. 9
1.8
Kerangka Pikir .................................................................................................... 12
1.9
Metodologi Penelitian ........................................................................................ 14 1.9.1 Metode Penelitian .................................................................................... 14 1.9.2 Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 14 1.9.3 Teknik Sampling ...................................................................................... 16 1.9.4 Kompilasi dan Analisis Data ................................................................... 17
viii
1.10 Sistematika Penulisan ......................................................................................... 22 Bab II Perspektif Teori dan Kajian Pustaka Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK ........................................................................................................ 23 2.1
Konsep Dasar Perencanaan ................................................................................ 23 2.1.1 Definisi Perencanaan .............................................................................. 23 2.1.2 Perencanaan dalam Konteks Pembangunan ............................................ 29 2.1.3 Perencanaan Lingkungan ........................................................................ 33 2.1.4 SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) ............................. 37
2.2
Konsep Dasar Perencanaan Kolaboratif ............................................................. 41 2.2.1 Latar Belakang Munculnya Konsep Perencanaan Kolaboratif ............... 41 2.2.2 Definisi dan Hakekat Perencanaan Kolaboratif ...................................... 43
2.3
Program PLP-BK ............................................................................................... 46
2.4
Kajian Pustaka Penelitian Perencanaan Kolaboratif dan Program PLP-BK ...... 49
2.5
Sintesa Perspektif Teoritis .................................................................................. 50
Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................................................ 52 3.1
Profil Kabupaten Kendal sebagai Lokasi Penelitian Makro ................................ 52 3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal ..................................................... 52 3.1.2 Kondisi Pembangunan di Kabupaten Kendal ......................................... 53 3.1.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Terkait Program PLP-BK Desa Kutoharjo ....................................................................................... 55
3.2
Profil Desa Kutoharjo sebagai Lokasi Penelitian Mikro .................................... 60 3.2.1 Gambaran Umum Desa Kutoharjo .......................................................... 60 3.2.2 Kondisi Pembangunan di Desa Kutoharjo ............................................. 62 3.2.3 Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo Terkait Program PLP-BK ... 64
Bab IV Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo Kab. Kendal ................................................................................................................. 75 4.1
Analisis Karakteristik Masyarakat Desa Kutoharjo ........................................... 76 4.1.1 Heterogenitas Warga ............................................................................... 76 4.1.2 Nilai dan Norma ...................................................................................... 79
4.2
Analisis Pelaksanaan Program PLP-BK dan Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo ........................................................................................................... 80 4.2.1 Proses Pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo .......................... 80 4.2.2 Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo .................. 82
ix
4.2.3 Peran Pemerintah Kabupaten Kendal Terkait Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo ..................................................................... 85 4.2.4 Kendala dalam Pelaksanaan Program PLP-BK ...................................... 87 4.2.5 Manfaat Pelaksanaan Program PLP-BK ................................................. 92 4.3
Peluang dan Tantangan Perencanaan Kolaboratif .............................................. 93
4.4
Pembahasan Temuan Penelitian ......................................................................... 112
Bab V Penutup ....................................................................................................................... 116 5.1
Kesimpulan ........................................................................................................ 116
5.2
Rekomendasi ...................................................................................................... 117 5.2.1 Rekomendasi Terhadap Stakeholder Terkait Program PLP-BK .............. 117 5.2.2 Rekomendasi Penelitian .......................................................................... 119
5.3
Kelemahan Penelitian ........................................................................................ 120
Daftar Pustaka ........................................................................................................................... 120
x
DAFTAR TABEL
Tabel I.1
Keaslian Penelitian ................................................................................................ 11
Tabel I.2
Kebutuhan Data Penelitian .................................................................................... 15
Tabel I.3
Narasumber Penelitian ........................................................................................... 17
Tabel I.4
Kode Narasumber .................................................................................................. 18
Tabel I.5
Pengkodean Data ................................................................................................... 19
Tabel II.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat ............................................................................. 35 Tabel II.2
Perbedaan Perencanaan Kolaboratif dan Perencanaan Partisipatif ....................... 44
Tabel II.3
Perencanaan Kolaboratif dalam Perspektif Perencanaan Komunikatif ................. 45
Tabel II.4
Tahapan PLP-BK .................................................................................................. 47
Tabel II.4
Sintesa Teori .......................................................................................................... 50
Tabel III.1 Jumlah Penduduk Miskin Kab. Kendal ................................................................. 53 Tabel III.2 Program Prioritas Dinas Ciptaru Terkait PLP-BK Desa Kutoharjo Tahun 2011-2015 .................................................................................................... 60 Tabel III.3 Komposisi Latar Belakang dan Profesi ................................................................. 62 Tabel III.4 Rangkaian Kegiatan PLP-BK Desa Kutoharjo ..................................................... 68 Tabel III.5 Keputusan Prioritas Tindakan Pada Kawasan Penataan Lingkungan Permukiman 70 Tabel III.6 Rangkaian Kegiatan PLP-BK Desa Kutoharjo ..................................................... 72 Tabel IV.1 Peluang dan Tantangan Perencanaan Kolaboratif ................................................. 110
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kab. Kendal ......................................................................... 6
Gambar 1.2
Peta Administrasi Desa Kutoharjo .................................................................... 7
Gambar 1.3
Posisi Peneliti dalam Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota ........................ 10
Gambar 1.4
Kerangka Pikir ................................................................................................... 13
Gambar 1.5
Komponen dalam Analisis Data Kualitatif ........................................................ 17
Gambar 1.6
Kerangka Analisis .............................................................................................. 21
Gambar 2.1
Proses Perencanaan ........................................................................................... 26
Gambar 2.2
Model Perencanaan Pembangunan .................................................................... 29
Gambar 2.3
Keterkaitan Antara Perencanaan ....................................................................... 40
Gambar 2.4
Transformasi Kondisi Sosial Program PLP-BK ................................................ 48
Gambar 2.5
Kolaborasi Tim Perencana PLP-BK .................................................................. 48
Gambar 3.1
Piramida Penduduk Kab. Kendal Tahun 2008 .................................................. 52
Gambar 3.2
Piramida Penduduk Desa Kutoharjo ................................................................. 61
Gambar 3.3
Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kutoharjo .............................. 61
Gambar 3.4
Komposisi Agama Penduduk Kab. Kendal Tahun 2008 ................................... 61
Gambar 3.5
Komposisi Pekerjaan Penduduk Desa Kutoharjo .............................................. 62
Gambar 3.6
Potensi Desa Kutoharjo ..................................................................................... 63
Gambar 3.7
Permasalahan Lingkungan Permukiman Kumuh Desa Kutoharjo .................... 64
Gambar 3.8
Konsep Makro Pengembangan 9 Segmen Paket Wisata Religi ........................ 67
Gambar 3.9
Strategi Pemilahan Sampah Desa Kutoharjo ..................................................... 69
Gambar 3.10 Kawasan Makam Mbah Musyafak sebagai Kawasan Prioritas PLP-BK Desa Kutoharjo ................................................................................................. 70 Gambar 4.1
Proses Perencanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo .................................... 82
Gambar 4.2
Proses Penyusunan Visi-Misi Kab. Kendal ....................................................... 110
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A
Form Wawancara
Lampiran B
Rekap Hasil Wawancara
Lampiran C
Berita Acara
Lampiran D
Lembar Asistensi
xiii
DAFTAR RINGKASAN ISTILAH
Accountable autonomy: merupakan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya kemampuan (kapasitas) masyarakat dalam bidang perencanaan.
Askot: asisten koordinator kota
CBO (Community Based Organization): kelompok masyarakat.
Community base development: pembangunan berbasis komunitas.
Covering program: mengaitkan suatu usulan program pembangunan dengan visi-misi daerah, sehingga usulan tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan dana APBD.
CSO (Civil Society Organization): organisasi masyarakat.
Fasilitator: tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipasi dalam kegiatan.
Faskel: fasilitator kelurahan.
Hasil (outcome): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
Holistic: menyeluruh; terkolaborasi, terkoordinasi, dan terkomunikasikan dengan baik.
Inklusi: suatu sifat keterbukaan, kedekatan, dan partisipatif.
KDH: kepala daerah terpilih.
Kebijakan pembangunan: arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
Keluaran (output): barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Misi: rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan): forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.
Mutual learning: pembelajaran bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terlibat (pemerintah, masyarakat, fasilitator, TAPP, dan SKPD) melalui pertemuan yang diadakan secara informal sehingga tercipta inklusivitas perencanaan.
NGO (Non Governmental Organization): Lembaga Swadaya Masyarakat.
Pemaknaan: interpretasi/pemahaman seseorang/pihak tertentu terhadap suatu isu.
Pembangunan: upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. xiv
Pemda: pemerintah daerah.
PLP-BK: upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan, serta penghidupan masyarakat melalui pendekatan TRIDAYA (keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan) untuk membentuk masyarakat mandiri dan madani.
Power over (power for people): pemerintah sebagai subjek pembangunan (merencanakan dan mengatur segala kegiatan pembangunan), sedangkan masyarakat sebagai objek pembangunan (penerima program pembangunan). Kekuasaan berada sepenuhnya di tangan pemerintah.
Power with (people): masyarakat bersama dengan pemerintah dan stakeholder lain yang terlibat sebagai subje pembangunan. Kekuasaan dipegang bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan dan program pembangunan.
Program pembangunan: instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Renja SKPD: dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renstra SKPD: dokumen perencanaan SKPD (periode 5 tahun); memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; berpedoman kepada RPJMD; dan bersifat indikatif.
RKPD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RPJMD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 5 tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan oleh Tim Inti dan Pokja (Kelompok Kerja), yang terdiri dari: perwakilan unsur Bappeda, unsur SKPD dan unsur NGS (Perguruan Tinggi, LSM, dan unsur perwakilan kelompok masyarakat).
RPJPD: dokumen perencanaan pemda untuk periode 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Sasaran (target): hasil (keluaran) yang diharapkan dari suatu program (kegiatan).
Sense of belonging: rasa memiliki terhadap sesuatu, merupakan salah satu sasaran dalam program PLP-BK.
SKPD: perangkat daerah pada pemda selaku pengguna anggaran.
xv
Social learning: suatu proses pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang perencanaan.
Strategi pembangunan: tahapan berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Stakeholder (pemangku kepentingan): kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan, yang langsung/tidak langsung mendapatkan manfaat/dampak dari pelaksanaan pembangunan.
Transfer knowledge: penyaluran pengetahuan.
Visi: rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
xvi
1
BAB I PENDAHULUAN
Sebagai pendahuluan akan dijelaskan mengenai: latar belakang, rumusan masalah dan fokus kajian penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, posisi peneliti, keaslian penelitian, kerangka pikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
1.1
Latar Belakang Realitas kemiskinan adalah bukti nyata gagalnya sebuah pembangunan yang sulit dibantah
(Adiyoso, 2009: 2). Meskipun dalam tiga dekade terakhir Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi. Karena itu kemiskinan masih menjadi isu utama dalam kebijakan sosial dan budaya (Bappenas, 2000). Dimana jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12,49 % dari jumlah total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2011). Besarnya prosentase kemiskinan tersebut kemudian menjadi agenda pembangunan tersendiri bagi pemerintah untuk segera menangani kemiskinan yang dianggap sebagai faktor pendorong timbulnya berbagai permasalahan lain. Penyebab utama kegagalan pembangunan di Indonesia yaitu pasca disahkannya UU no. 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah yang diberlakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 25 tahun dalam pembangunan di segala bidang dengan sistem sentralisasi (top down). Pembangunan pada masa itu dinilai tidak aplikatif karena perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Disamping itu, kurangnya sosialisasi mengenai penataan ruang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tata ruang, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Hal tersebut juga menjadi faktor pendorong munculnya permukiman kumuh yang menghambat pembangunan daerah hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Kemiskinan tidak selalu identik dengan aspek-aspek ekonomi. Karena itu definisi dan konsep kemiskinan selalu berubah. Pada tahun 2001, pemerintah mendefinisikan indikator kemiskinan sebagai kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyatakan aspirasi (Surat Edaran Presiden No. 124 Tahun 2001). Menurut World Bank (2002), kemiskinan mempunyai banyak dimensi: termasuk dimensi pendapatan atau tingkat pendapatan dan konsumsi, dimensi yang tidak termasuk pendapatan atau tingkat pendapatan dan konsumsi, dimensi yang tidak termasuk pendapatan atau indikator sosial seperti pendidikan, kesehatan, akses kepada 11
2 pelayanan dan infrastruktur, dan dimensi lain termasuk resiko, ketersisihan, dan akses ke modal sosial. Kemiskinan kemudian didefinisikan kembali oleh pemerintah melalui BPS (2006), yaitu penduduk miskin adalah individu atau keluarga dengan sumber pendapatan yang tidak cukup untuk menganggung kehidupan yang layak. Ciri-cirinya yaitu pendapatan rendah atau dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diukur oleh jumlah dari pengeluaran kebutuhan dasar makanan seperti: beras, gula, garam, minyak goreng, dan kebutuhan non makanan seperti: perumahan, pendidikan dasar, dan kesehatan. Untuk mengatasi berbagai dampak permasalahan pembangunan, pemerintah melakukan perubahan struktur pemerintahan dengan mengesahkan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian keduanya direvisi menjadi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut secara otomatis mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi (top-down) menjadi desentralisasi (bottom-up). Kedua UU tersebut mengusung isu otonomi daerah, sehingga mengubah peranan dan fungsi-fungsi pemerintah daerah, serta pengalokasian dana kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis bagi daerah untuk dapat mengembangkan kreativitas daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik berdasarkan aspirasi masyarakat yang dinamis, sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan mudah dipenuhi. Pengesahan UU otonomi daerah yang baru juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih memahami dan berkonsentrasi dalam membangun wilayahnya tanpa harus bergantung secara penuh kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah akan meningkatkan keleluasaan daerah didalam menggunakan anggaran dan pada gilirannya membutuhkan modifikasi di dalam jenis perencanaan pembangunan daerah. Perubahan pendekatan perencanaan ini dianggap sebagai suatu keharusan dalam rangka menjamin pelaksanaan otonomi daerah dan keberhasilan pembangunan (pengentasan kemiskinan). Dalam merespon masalah kemiskinan sebagai dampak kegagalan pembangunan, pemerintah pada akhirnya menyadari bahwa: “Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada penampungan aspirasi masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi antara lain: kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di 2
3 pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi” (Penjelasan Perda Kab. Kendal no. 2 tahun 2008: 38). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dalam membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah, salah satunya yaitu dengan pencetusan program PLP-BK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) pada tahun 2008 oleh Direktorat Jenderal PU Cipta Karya. Program PLP-BK merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang biasanya disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri). Dalam pelaksanaannya, program PLP-BK menggunakan konsep TRIDAYA (keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan) (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008). Di provinsi Jawa Tengah PLP-BK baru dilaksanakan pada beberapa daerah, salah satunya yaitu Kabupaten Kendal. Penelitian yang akan dilakukan mengambil lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Desa Kutoharjo merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam, religi, dan kuliner. Namun dengan adanya lingkungan permukiman kumuh sebagai dampak kemiskinan warga di sekitar kawasan, menyebabkan pembangunan dan pengoptimalan kawasan wisata desa menjadi terhambat.
1.2
Rumusan Masalah dan Fokus Kajian Penelitian Sejauh ini PLP-BK dianggap sebagai program yang komprehensif dan terintegrasi dalam
upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sebab melalui program tersebut masyarakat dapat menentukan dan menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan secara mandiri. Program PLP-BK tidak hanya ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Namun ternyata dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PLP-BK kerapkali dipertanyakan dan dianggap belum mencapai tingkat efektivitas program. Hal ini menimbulkan kritik terhadap pendekatan perencanaan partisipatif yang diterapkan dalam pelaksanaan program PLP-BK selama ini. Selain itu efektivitas program PLP-BK ternyata dinilai belum optimal dalam implementasi karena kurangnya koordinasi pusat-daerah dalam perencanaan tata ruang, rencana tata ruang dalam pembangunan daerah belum dapat saling bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, Sehingga terjadi fenomena gap (kesenjangan) antara perencanaan skala kabupaten/kota (citywide) dengan perencanaan pada skala lingkungan (desa/kelurahan). Perumusan tujuan perencanaan selama ini dilakukan oleh perencana, bukan oleh masyarakat sebagai user (pengguna) rencana, sehingga terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan menghasilkan ketimpangan antara perencanaan dengan implementasi. 3
4 Keberagaman karakteristik lokal lokasi pelaksanaan program PLP-BK memaksa pemerintah untuk menerima suatu jenis perencanaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan secara lokal. Healey (2006: 241) mengatakan bahwa kunci keberhasilan reformasi perencanaan pembangunan suatu daerah terdiri dari: empowerment (pemberdayaan masyarakat), consensus-building (penjalinan kemitraan), stakeholders (pemangku kepentingan), consumer responsiveness (responsif terhadap masyarakat), dan collaboration (kolaborasi). Hal tersebutlah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk diterapkannya model pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK. Namun karena jenis perencanaan kolaboratif itu sendiri tergolong sebagai jenis perencanaan baru dan belum terlalu melekat dalam praktek implementasi pembangunan di Indonesia, maka dianggap penting untuk diadakan suatu kajian mengenai peluang dan tantangan penerapan model pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK. Kajian tersebut bermaksud untuk melihat apakah jenis pendekatan perencanaan kolaboratif mampu menjamin keberhasilan program PLP-BK dan apakah sudah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah di Indonesia. Untuk melakukan kajian terhadap pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK, maka dilakukan penelitian dengan mengambil lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal sebagai wilayah studi penelitian. Pertanyaan penelitian (research question) yang menjadi dasar studi dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal?”. Kemudian muncul beberapa pertanyaan pendukung yang menjadi fokus penelitian, yaitu: a) Bagaimana karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo? b) Bagaimana proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal? c) Bagaimana karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala kabupaten (Kab. Kendal) yang berhubungan dengan pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo? d) Apakah peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal?
1.3
Tujuan dan Sasaran Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengeksplorasi (menggali) sejauh mana perencanaan kolaboratif dimaknai dan diimplementasikan dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. 1.3.2 Sasaran Penelitian Adapun sasaran yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi: 4
5 a) Menganalisis karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo; b) Menganalisis proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal; c) Menganalisis karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal yang berhubungan dengan pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo; dan d) Menganalisis peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLPBK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal.
1.4
Ruang Lingkup Penelitian
1.4.1 Ruang Lingkup Spasial Pada akhir tahun 2008 Kabupaten Kendal dipercaya menjadi salah satu lokasi pilot project program PLP-BK dari 18 lokasi pilot di Indonesia, tepatnya di Kel. Kebondalem (Kec. Kota), atas dasar kinerja BKM PNPM Mandiri Perkotaan yang dinilai baik. Pada tahun 2009 Kab. Kendal mendapat tiga lokasi baru, yaitu: Desa Kutoharjo (Kec. Kaliwungu), Desa Plantaran (Kec. Kaliwungu Selatan), dan Desa Sidorejo (Kec. Brangsong). Justifikasi pemilihan Kab. Kendal sebagai wilayah studi makro penelitian didasarkan pada pertimbangan di antaranya:
Kab. Kendal merupakan salah satu kabupaten lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Jawa Tengah sekaligus lokasi pilot project terdekat dengan Kota Semarang.
Karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas waktu, biaya, serta tenaga peneliti, maka penelitian dikerucutkan dengan memilih wilayah studi yang lebih dekat, dengan pertimbangan agar data dan informasi dapat tergali maksimal. Kemudian lokasi penelitian difokuskan pada Desa Kutoharjo sebagai wilayah studi mikro
dengan justifikasi lokasi sebagai berikut:
Pemilihan wilayah studi mikro berupa unit desa memudahkan peneliti karena cukup sederhana untuk diamati, berkaitan dengan alasan: keterbatasan peneliti dalam mengamati situasi sosial yang sangat kompleks dan bermobilitas tinggi, situasi sosial yang relatif mudah untuk dimasuki (accessibility) dan memudahkan peneliti untuk ikut berpartisipasi, serta situasi sosial desa tergolong tidak menimbulkan gangguan situasi apabila diobservasi, hal ini perlu diamati agar proses pengamatan berjalan lancar serta alamiah; dan
Dewasa ini, konsep pengembangan pariwisata dipercaya sebagai salah satu metode pengembangan wilayah dan pemberdayaan komunitas. Konsep pengembangan pariwisata seutuhnya berpotensi menyediakan pendekatan yang berkelanjutan bagi pembangunan wilayah (Okech, 2009: 001). Dimana unsur pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi tersebut sangat mendukung pelaksanaan program PLP-BK dan menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan kolaboratif. Diantara ketiga desa penerima program PLP-BK pada tahun 2009 (Plantaran, Sidorejo, dan Kutoharjo), Desa 5
6 Kutoharjo merupakan satu-satunya desa yang memiliki potensi pengembangan sektor pariwisata, sehingga Desa Kutoharjo dianggap tepat dijadikan sebagai lokasi penelitian.
380000
390000
400000
410000
420000
9240000
9240000
JURUSAN PE RENCANAAN FAKULTAS T UNIVE RSITAS DIP S EMARA 20 12
LAUT JAW A
PROPOS TU GAS A
PETA ADMINIS KABU PATEN K
9230000
9230000
LEGEN D
Sungai Jalan
Batas K
KABUPATEN BATANG 9220000
9220000
Kabupat
KOTA SEMARANG
KABUPATEN KENDAL 410000
420000
JURUSAN PE RENCANAAN WILAYAH DAN KO TA FAKULTAS TE KNIK UNIVE RSITAS DIPONE GO RO S EMARANG 20 12
9240000
P ROP OS AL TU GAS AKH IR
P E TA ADM INIS TR ASI KABU PATE N KE ND AL
9230000
LAUT JAW A
JURUSAN PE RENCANAAN WILAYAH DAN KO TA FAKULTAS TE KNIK UNIVE RSITAS DIPONE GO RO S EMARANG 20 12
IN SE
KABUPATEN TEMANGGUNG 9200000
Jalan
PETA ADMINISTR ASI KABU PATEN KEND AL
Batas Kecamatan
KOTA SEMARANG
9230000
9220000
Kabupaten Kendal
LEGEN DA
Kab. Jepara
Sungai
Kab. Kudus
Kab. Pati
Kab. Rembang
Kab. Demak Kab. Brebes
9210000
380000
Kab. Batang Kota Semarang
Jalan 400000
390000
Kab. Kendal
Kab. Pekalongan Kab. Tegal Kab. Pemalang
410000 Kab. Cilacap
ORIEN TASI
SK ALA
Kab. Purbalingga
Kota Salatiga
Kab. Sragen Kab. Boyolali
Kab. Banyumas Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Kebumen
100 0100 200M
Kab. Purworejo
9220000
Kabupaten Kendal
9200000
Sumber: BPN, 2008 dengan Modifikasi Penyusun, 2012 KOTA SEMARANG
GAMBAR 1.1 PETA ADMINISTRASI KAB. KENDAL
S UM BE R : BADAN P E RTANAHAN N ASION AL 200 8
420000
KABUPATEN KENDAL
9210000
ORIEN TASI
SK ALA
N
100 0100 200M
IN SET
TEMANGGUNG 9200000
400000
410000
420000
6
SUMBER : BADAN PERTANAHAN N ASION AL 200 8
420000 Kab. Grobogan
Kab. Temanggung Kab. Semarang
Kab. Banjarnegara
Batas Kecamatan
N
IN SE T
SK ALA
100 0100 200M
PROPOSAL TU GAS AKH IR
LE GE N DA
Sungai
9200000
9210000
400000
9240000
9210000
420000
Kota Surakarta Kab. Karanganyar Kab. Klaten Kab. Sukoharjo
Kab. Wonogiri
Kab. Blora
SUMBE BADAN PERTANAH 200 8
7
Kab. Batang
Kota Semarang
Kab. Temanggung
Sumber: Penyusun, 2012 GAMBAR 1.2 PETA ADMINISTRASI DESA KUTOHARJO
7
8 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi Batasan mengenai substansi dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan yang terkait dengan beberapa hal, diantaranya yaitu: 1. Konsep Dasar Perencanaan Teori perencanaan dianggap penting sebagai dasar dalam filosofis dalam melakukan tindakan perencanaan, sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena permasalahan pembangunan, serta sebagai landasan mempertimbangkan pendekatan perencanaan yang sesuai dengan suatu wilayah tertentu. Materi yang dibahas dalam teori perencanaan meliputi: definisi perencanaan dan siklus perencanaan, perencanaan dalam konteks pembangunan, perencanaan lingkungan, dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Perencanaan Kolaboratif Perencanaan kolaboratif merupakan alternatif pendekatan perencanaan yang akan diteliti dan dimaknai dalam pelaksanaan program PLP-BK. Materi yang dibahas meliputi: latar belakang munculnya konsep perencanaan kolaboratif, definisi dan hakekat perencanaan kolaboratif, serta karakteristik perencanaan kolaboratif. 3. Program PLP-BK Dalam substansi ini materi yang dibahas meliputi: pengertian, tahapan, transformasi, dan kolaborasi dalam Program PLP-BK sebagai program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
1.5
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:
1.
Manfaat Teoritis, yaitu kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang wawasan keilmuan mengenai peluang dan tantangan pendekatan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK yang sesuai dengan karakteristik Indonesia (dengan melihat hasil penelitian di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal).
2.
Manfaat Praktis, yaitu kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak. a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan penerapan perencanaan kolaboratif (dengan melihat tantangan dan peluang) dalam perencanaan pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih optimis dan arif dalam pengembangan wilayahnya. b. Bagi perencana daerah, dapat menambah wawasan mengenai pendekatan perencanaan kolaboratif yang dapat diaplikasikan untuk menangani permasalahan pembangunan 8
9 sesuai dengan karakteristik suatu wilayah tertentu. Selain itu memberi pelajaran kepada para perencana daerah akan pentingnya kolaborasi dalam suatu perencanaan demi menjamin keberhasilan implementasi rencana. c. Stakeholder dan masyarakat, dapat memberi manfaat dalam:
menambah wawasan dan kapasitas mengenai perencanaan tata ruang dengan cara transfer pengetahuan melalui diskusi grup, melalui proses pembelajaran bersama (mutual-learning), dan pembelajaran sosial (social-learning);
menumbuhkembangkan kesadaran, kesediaan, serta inisiatif dalam ikut aktif berperan serta dalam pengembangan lingkungan;
meminimalisasi dampak kemiskinan berupa kecenderungan
berkembangnya
lingkungan permukiman kumuh maupun pola perilaku kehidupan yang dapat membuat lingkungan permukiman terasa kumuh dengan meningkatkan rasa peduli lingkungan dengan ikut berpartisipasi dalam perencanaan lingkungan, sehingga diharapkan dapat menghilangkan adanya lingkungan permukiman kumuh maupun pola perilaku kehidupan yang dapat membuat lingkungan permukiman terasa kumuh.
1.6
Posisi Peneliti dalam Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota Perencanaan kolaboratif yang dicetuskan sekitar tahun 1990-an, masih terbilang sebagai
suatu jenis perencanaan baru dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, sehingga masih banyak pelaku pembangunan yang belum mengerti bahkan belum memahami tipe perencanaan tersebut. Lain halnya dengan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), istilah tersebut sudah tidak asing lagi dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan penerapan teori perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Secara tidak langsung penerapan teori perencanaan kolaboratif dalam lingkup bidang perencanaan wilayah dan kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh sebagai salah satu dampak kemiskinan. Untuk lebih jelasnya, kedudukan atau posisi penelitian dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota dapat dilihat pada GAMBAR 1.3 berikut.
1.7
Keaslian Penelitian Keaslian penelitian adalah penjelasan perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini
oleh peneliti, dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Penelitian mengenai perencanaan kolaboratif sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Carmen Sirriani, seorang profesor sosiologi dan kebijakan publik Universitas Brandeis. Sirriani mengambil studi kasus negara bagian Seattle (USA), yang telah sukses menerapkan pendekatan kolaboratif dalam 9
10 perencanaan pembangunan negaranya. Seattle memiliki problematika kegagalan pembangunan yang mirip dengan Indonesia, yaitu kegagalan pembangunan akibat pendekatan perencanaan komprehensif. Sehingga kesuksesan Seattle tersebut mendorong perencana Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang sama. Namun karena karakteristik Seattle sebagai negara maju yang sangat berbeda dengan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyebabkan kesuksesan pendekatan perencanaan kolaboratif di Seattle tersebut tidak dapat diadopsi seutuhnya, dan harus menyesuaikan dengan karakteristik/kondisi lokal di Indonesia. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tantangan dan peluang penerapan perencanaan kolaboratif di Indonesia, untuk menemukan rumusan pendekatan perencanaan yang mampu menjamin keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia. Yaitu dengan mengambil studi fenomena pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Perencanaan Wilayah dan Kota
Dasar Teori Perencanaan Wilayah dan Kota
Perumahan dan Permukiman
Teori Perencanaan
Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh
Overview Perencanaan dan Konsep Kolaborasi Perencanaan
Praktek Penyelenggaraan Perencanaan Wilayah dan Kota
Pemberdayaan Masyarakat
Perencanaan Ruang
Partisipasi Masyarakat
Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Perencanaan Tata Ruang Kota Perencanaan Lingkungan
Perencanaan Kolaboratif PLP-BK Perencanaan Kolaboratif dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
Sumber : Analisis Penyusun, 2012 GAMBAR 1.3 POSISI PENELITI DALAM LINGKUP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Sedangkan penelitian mengenai Program PLP-BK sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Yohanes Herry Santosa, mahasiswa Program S-1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut lebih menekankan pada: “Bagaimana proses 10
11 perencanaan partisipatif dilakukan dalam program PLP-BK”. Namun ternyata masih terdapat banyak kritik terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan Program PLP-BK tersebut. Sehingga hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan Program PLP-BK dilihat dari sisi penerapan perencanaan kolaboratif pada penelitian yang akan dilakukan. Sehingga melalui hasil penelitian tersebut dapat dilihat tantangan dan peluang penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK. TABEL I.1 KEASLIAN PENELITIAN Yohanes Herry Santosa Proses Perencanaan Partisipatif pada Tahap Proses Perencanaan dalam Pelaksanaan Program PLP-BK 2010 Kelurahan Pringapus, Kab. Semarang Mengevaluasi proses perencanaan partisipasi pada tahapan proses perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan program PLP-BK
PENELITIAN YANG DILAKUKAN Atika Silmi Rahmayanti Perencanaan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal 2012 Desa Kutoharjo, Kab. Kendal Menggali pemaknaan dan implementasi perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK
Kualitatif
Kualitatif deskriptif
Komponen esensial desain perencanaan kolaboratif Seattle yang berhasil memberdayakan warga dan mewujudkan akuntabilitas resiprok (timbal-balik) Konsep penting yang diutamakan dalam perencanaan lingkungan kolaboratif Seattle
Karakteristik masyarakat yang terlibat dalam PLP-BK Proses perencanaan partisipasi berdasarkan pedoman normatif dalam PLPBK Proses perencanaan partisipasi berdasarkan yang terjadi di lapangan yang dilihat dari aspek-aspek partisipasi masyarakat serta permasalahan dan manfaat dalam pelaksanaannya Proses perencanaan partisipasi berdasarkan logic model
Terindikasinya lima komponen esensial
Terindikasinya proses perencanaan partisipasi dalam
Karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo Karakteristik proses pelaksanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala lingkungan Desa Kutoharjo Karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal Karakteristik pelaku pembangunan yang terlibat program PLP-BK Peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo Gambaran proses, kelebihan, dan
KETERANGAN
PENELITIAN SEBELUMNYA
Peneliti Judul
Carmen Sirianni Neighborhood Planning as Collaborative Democratic Design
Tahun Lokasi Penelitian Tujuan Penelitian
2007 Seattle, USA
Metode Penelitian Fokus Penelitian
Output Penelitian
Mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana pemerintah lokal dapat membangun kapasitas serta memungkinkan peran seluruh stakeholder lingkungan dan pemerintah kota untuk mencapai perencanaan kolaboratif dan akuntabel Kualitatif
11
12 desain perencanaan lingkungan kolaboratif Seattle yang berhasil memberdayakan warga dan mewujudkan akuntabilitas resiprok (timbal-balik) Terindikasinya tiga konsep penting yang diutamakan dalam perencanaan lingkungan kolaboratif Seattle Sumber : Analisis Penyusun, 2012
1.8
pelaksanaan program PLP-BK pada tahapan proses perencanaan Aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipasi dalam pelaksanaan program PLP-BK Manfaat dan permasalahan yang dialami dalam proses perencanaan partisipasi dalam pelaksanaan PLP-BK Rekomendasi
kelemahan pelaksanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan Desa Kutoharjo Gambaran proses, kelebihan, dan kelemahan perencanaan dan kebijakan pembangunan Gambaran peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal
Kerangka Pikir Kerangka pikir dimulai dari latar belakang penelitian berupa kegagalan pembangunan akibat
kelemahan pendekatan sistem pembangunan top-down. Kegagalan pembangunan tersebut terindikasi melalui angka kemiskinan Indonesia yang sedang ditangani oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan kegagalan pembangunan yaitu dengan pelaksanaan program PLP-BK sebagai program pengentasan kemiskinan, dan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK. Perencanaan kolaboratif yang tergolong sebagai jenis perencanaan baru belum diketahui apakah mampu menjamin keberhasilan program PLP-BK dan apakah sudah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah di Indonesia atau tidak. Selain itu perencanaan kolaboratif belum terlalu melekat dalam praktek implementasi pembangunan di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan program PLP-BK. Sehingga muncul pertanyaan: “Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dan diimplementasikan dalam pelaksanaan Program PLP-BK?”. Berangkat dari pertanyaan tersebut, peneliti memilih salah satu lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Kab. Kendal, yaitu Desa Kutoharjo, sebagai lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pemaknaan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan identifikasi terhadap: karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo, karakteristik perencanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala lingkungan Desa Kutoharjo), karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kab. Kendal, serta peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK Desa Kutoharjo. Penelitian akan menghasilkan evaluasi keseluruhan hasil analisis yang telah disebutkan sebelumnya yang akan digunakan dalam penyusunan rekomendasi penerapan perencanaan kolaboratif dalam program PLP-BK yang lebih baik pada periode selanjutnya.
12
13 Kegagalan pembangunan
Sistem pembangunan top-down Pemerintah sebagai subjek pembangunan Perencanaan penataan ruang tidak efektif Reformasi pembangunan Otonomi daerah (bottom up)
Kemiskinan
Masyarakat sebagai objek pembangunan
Ekonomi rendah
Kurangnya sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat
Tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan
Ketidakberdayaan
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang
Kurangnya kepedulian masyarakat akan penataan ruang
Ketidakmampuan menyatakan aspirasi
Munculnya lingkungan permukiman kumuh (Lokasi penelitian: Desa Kutoharjo, Kab. Kendal) Upaya penanganan melalui Program PLP-BK
Konteks Penelitian (Latar belakang)
Partisipasi masyarakat dalam Program PLP-BK dipertanyakan Gap perencanaan
Kritik terhadap perencanaan partisipatif Perencanaan Kolaboratif
Belum diketahui apakah perencanaan kolaboratif mampu menjamin keberhasilan PLP-BK dan apakah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah di Indonesia atau tidak
Bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dan diimplementasikan dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal ?
Masalah
Research Question
Menggali pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal
Analisis karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo
Analisis karakteristik proses pelaksanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala lingkungan (Desa Kutoharjo)
Analisis karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kab. Kendal
Tujuan
Analisis peluang dan tantangan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal Analisis
Evaluasi pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal Kesimpulan Rekomendasi
13
Sumber: Analisis Penyusun, 2012 GAMBAR 1.4 KERANGKA PIKIR
Output
14 1.9
Metodologi Penelitian Menurut Sugiyono, (1997: 2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan memperhatikan empat akta kunci, yakni cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Lokasi penelitian adalah di Desa Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, yaitu dimulai bulan April hingga bulan Mei 2012. 1.9.1 Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan menggunakan dasar filosofis fenomenologis, yaitu kebenaran diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti (Afifuddin dan Beni, 2009: 59). Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan “how” yaitu bagaimana perencanaan kolaboratif dimaknai dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika baru, sehingga disebut sebagai penelitian eksploratif (Yin, 1996; Bungin, 2010b). Penggunaan dasar filosofis fenomenologis diharapkan dapat membantu peneliti dalam hal: pengamatan, imajinasi, berpikir secara abstrak, serta dapat merasakan atau menghayati fenomena di lapangan. Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekatan post-positivistik. Pendekatan post-positivistik yaitu memandang realitas sosial sebagai sesuatu holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Afifuddin dan Beni, 2009: 57). Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menangkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan harapan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Afifuddin dan Beni, 2009: 58). 1.9.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi-terstruktur dan mendalam (depth interview) kepada 19 orang pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei instansi dan penelitian naskah/dokumentasi. Survei instansi dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen perencanaan melalui instansi yang terkait dalam kegiatan PLP-BK Desa Kutoharjo dan kegiatan perencanaan Kab. Kendal, meliputi dokumen: peraturan desa, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja 14
15 SKPD, dan Renstra SKPD dengan masing-masing dokumen tahun terbaru. Sedangkan penelitian naskah/dokumentasi diperoleh melalui dokumentasi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo, berupa catatan kegiatan, jadwal kegiatan, dan hasil diskusi. Selanjutnya kebutuhan data dapat dilihat pada TABEL I.2
No 1
2
3
Sasaran Penelitian Gambaran karakteristik warga Desa Kutoharjo
Gambaran karakteristik pelaksanaan program PLP-BK Desa Kutoharjo
Gambaran karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal Kendal terkait pelaksanaan PLP-BK Desa Kutoharjo
TABEL I.2 KEBUTUHAN DATA PENELITIAN Data yang Jenis Pengumpulan Bentuk DIbutuhkan Data Data Data Data Modal sosial Wawancara Deskripsi primer Profesi Nilai/norma
Sumber Data
Tim Teknis ND BKM Mulia Fasilitator Kelurahan Ketua Dusun Ketua RT Masyarakat Basis Perangkat Desa TAPP Fasilitator Kelurahan
TAPP Tim Teknis ND BKM Mulia Fasilitator Kelurahan Ketua Dusun Ketua RT Masyarakat Basis Perangkat Desa
Pedoman teknis pelaksanaan PLP-BK: Peta swadaya RPLP RTPLP Aturan Bersama
Data sekunder
Dokumentasi
Tabel Deskripsi Dokumen
Proses pelaksanaan program PLP-BK Desa Kutoharjo: Perencanaan Implementasi (pembangunan) Partisipasi masyarakat Hambatan pelaksanaan Manfaat program Efisiensi program Efektivitas program Sinergisitas program skala kab dengan skala lingkungan (desa) Alokasi sumberdaya Sarana pemberdayaan komunitas Inklusivitas perencanaan
Data primer
Wawancara
Tabel Deskripsi Dokumen
Data sekunder
Penelitian naskah/ dokumentasi
Data primer
Wawancara
Tabel Deskripsi Dokumen
Data sekunder
Survei instansi Penelitian naskah/ dokumentasi
Bappeda Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kendal Askot PNPM BKM Mulia POKJA Kec. Tim Teknis ND Fasilitator Kelurahan Perangkat Desa
15
16 No 4
Sasaran Penelitian Gambaran peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo
Data yang DIbutuhkan Karakteristik perencanaan kolaboratif: Transparansi Transfer pengetahuan Pemberdayaan masyarakat Kombinasi informasi, pengetahuan, dan kemampuan berbagai stakeholder terlibat Inklusivitas perencanaan Keterkaitan perumusan tujuan (visi) dengan partisipasi warga Pembelajaran bersama Sense of belonging Komunikasi Pendekatan disiplin bidang Komitmen stakeholder Kepercayaan Review perencanaan pemda Sumber: Analisis Penyusun, 2012
Jenis Data Data primer
Pengumpulan Data Wawancara
Data sekunder
Survei instansi Penelitian naskah/ dokumentasi
Bentuk Data Tabel Deskripsi Gambar/ foto Dokumen
Sumber Data Bappeda Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kendal Askot PNPM BKM Mulia POKJA Kec. TAPP Tim Teknis ND Fasilitator Kelurahan Ketua Dusun Ketua RT Perangkat Desa Masyarakat Basis
1.9.3 Teknik Sampling Dalam penelitian ini sampling ditentukan dengan metode non-probabilitas sampling, yaitu tidak bermaksud menarik generalisasi dari hasil, tetapi menelusuri secara mendalam (Arikunto dalam Afifuddin dan Beni, 2009: 66). Sedangkan teknik sampling yang digunakan, yaitu purposive sampling dan snow-ball sampling. Melalui purposive sampling, peneliti memilih beberapa key informan berupa pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Kemudian melalui teknik snowball sampling key informan menunjuk beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber lain yang dipandang mampu memebrikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Daftar narasumber penelitian dapat dilihat pada TABEL I.3
16
17 TABEL I.3 NARASUMBER PENELITIAN Key Informan (Purposive Sampling) Bappeda Kab Kendal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kendal Askot PNPM Kab. Kendal TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif) Desa Kutoharjo Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo BKM Mulia Desa Kutoharjo Masyarakat Basis Sumber: Analisis Penyusun, 2012
Narasumber Tambahan (Snowball Sampling) Bappeda Bidang Fisik Prasarana
Bappeda Bidang Ekonomi
Faskel Bidang Pemberdayaan Perangkat Desa Ketua RT
Tim teknis ND POKJA Kec. Kaliwungu Ketua Dusun
1.9.4 Kompilasi dan Analisis Data Tahapan analisis data kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Satu jalur dengan jalur yang lain bukan hal yang terpisah-pisah. Sumber: Miles dan Huberman,1994 (dalam Asnawi, 2012) GAMBAR 1.5 KOMPONEN DALAM ANALISIS DATA KUALITATIF
1. Masa Pengumpulan Data Dalam masa pengumpulan data, peneliti berusaha membangun trustee (kepercayaan) dan rapport (hubungan) dengan narasumber agar diperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif. Sedangkan dalam penyajian hasil wawancara penelitian, peneliti tidak menyebutkan identitas narasumber demi menjaga kerahasiaan informasi. Untuk membedakan antara narasumber satu dengan yang lain, serta untuk mempermudah pengelompokan data yang berasal dari hasil wawancara, maka pada tahap ini dibantu dengan metode pengkodean. Pengkodean data dilakukan untuk mempermudah dalam tahap analisis selanjutnya, dimana dari hasil pengelompokan akan diperoleh suatu kesimpulan. Format pengkodean data penelitian sebagai berikut:
17
18
a.n …/b…/ c.../ d…
Keterangan a : jenis informasi yang diberikan; n: sumber pengumpulan data b : narasumber c : nomor urut responden d : paragraf ke-
Untuk sumber pengumpulan data, kode yang digunakan adalah W (Wawancara). Sedangkan jenis informasi diberi kode yang diperjelas dengan keterangan sebagai berikut: KMD : Karakteristik Masyarakat Desa Kutoharjo PPP
: Proses Pelaksanaan Program PLP-BK Desa Kutoharjo
PKP
: Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Desa Kutoharjo
PTP
: Perencanaan Terkait Program PLP-BK Desa Kutoharjo
KPS
: Kolaborasi Perencanaan Kab. Kendal dengan Desa Kutoharjo
PPK
: Peluang Penerapan Perencanaan Kolaboratif
TPK
: Tantangan Penerapan Perencanaan Kolaboratif Adapun inisial narasumber diperjelas dengan keterangan sebagai berikut: TABEL I.4 KODE NARASUMBER
Narasumber Askot PNPM Kab. Kendal Bappeda Kab Kendal bidang Ekonomi Bappeda Kab Kendal bidang Fispra BKM Mulia Desa Kutoharjo Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kendal Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo bidang Urban Planner (UP) Fasilitator Kelurahan (Faskel) Desa Kutoharjo bidang Pemberdayaan Ketua Dusun Ketua RT Masyarakat Basis Perangkat Desa POKJA Kecamatan TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif) Desa Kutoharjo Tim Teknis ND Sumber: Analisis Penyusun, 2012
18
KODE AP BE BF BKM DPU DKP FKU FKP KD KR MB PD PK TA TT
19 Contoh pemberian kode dapat dilihat dalam TABEL I.5. Dimana pengkodean data tersebut berarti bahwa data yang dikumpulkan yaitu mengenai kolaborasi perencanaan antara Kab. Kendal dengan Desa Kutoharjo, yang diperoleh melalui hasil wawancara narasumber Askot PNPM Kab. Kendal dengan nomor urut responden 1, dan terdapat dalam paragraf ke-3. TABEL I.5 PENGKODEAN DATA Kode
No Urut Wawancara 1 KPS.W/AP/1/3 … ………………………… Sumber: Analisis Penyusun, 2012
Informasi
…………………………………… ……………………………………
2. Reduksi Data Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang lebih penting (pokok), memfokuskan hal-hal yang lebih penting, serta mencari tema dan pola yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai suatu proses bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan kegiatan reduksi data dilakukan sebelum data terkumpul, antisipasi ini sudah nampak saat peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema atau pokok bahasan). 3. Penyajian Data Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan cara berpikir deduktif dan induktif, dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial pelaksanaan Program PLP-BK yang ada di masyarakat Desa Kutoharjo, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena Program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Kerangka analisis dalam penelitian berfungsi untuk membantu mempermudah peneliti dalam melakukan analisis berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Kerangka analisis dapat dilihat pada Gambar 1.6
19
20 4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data Kegiatan akhir dalam tahap kompilasi dan analisis data kualitatif adalah kegiatan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan berikutnya. Menguji keabsahan hasil penelitian dengan melakukan triangulasi. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik (Bungin, 2010a: 60). Dalam penelitian yang dilakukan, triangulasi penelitian untuk menguji keabsahan data berupa triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi metode pengumpulan data adalah menggunakan berbagai macam metode untuk mengumpulkan satu macam data, yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan metode pengumpulan data sekunder (survey instansi dan penelitian naskah/dokumentasi). Sedangkan triangulasi sumber data adalah menggunakan berbagai macam narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
20
21
INPUT Karakteristik warga Desa Kutoharjo: Modal sosial Profesi Nilai/norma Pedoman teknis pelaksanaan PLPBK: Peta swadaya RPLP RTPLP Aturan Bersama Proses pelaksanaan program PLPBK Desa Kutoharjo: Perencanaan Implementasi (pembangunan) Partisipasi masyarakat Hambatan pelaksanaan Manfaat program Efisiensi program Efektivitas program Perencanaan dan kebijakan pembangunan Kab. Kendal terkait pelaksanaan PLP-BK Desa Kutoharjo: Sinergisitas program skala kab dengan skala lingkungan (desa) Alokasi sumberdaya Sarana pemberdayaan komunitas Inklusivitas perencanaan
Karakteristik perencanaan kolaboratif: transparansi transfer knowledge kepercayaan komitmen berkelanjutan stakeholder terlibat pembelajaran bersama pemberdayaan masyarakat inklusivitas perencanaan sense of belonging sebagai dampak komunikasi pendekatan interdisipliner kombinasi informasi, pengetahuan, dan kemampuan berbagai stakeholder terlibat
PROSES
OUTPUT
Analisis karakteristik warga Desa Kutoharjo (Kualitatif deskriptif)
Gambaran modal sosial serta nilai/norma warga Desa Kutoharjo
Analisis karakteristik perencanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan skala lingkungan Desa Kutoharjo (Kualitatif deskriptif)
Gambaran proses, kelebihan, dan kelemahan perencanaan program PLP-BK dan kebijakan pembangunan Desa Kutoharjo
Analisis karakteristik perencanaan dan kebijakan pembangunan skala Kabupaten Kendal (Kualitatif deskriptif)
Gambaran proses, kelebihan, dan kelemahan perencanaan dan kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal
Analisis peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam PLP-BK di Desa Kutoharjo (Kualitatif deskriptif)
Gambaran peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam PLP-BK Kesimpulan
Sumber: Analisis Penyusun, 2012 GAMBAR 1.6 KERANGKA ANALISIS
21
REKOMENDASI
22 1.10
Sistematika Penulisan Pembahasan dalam penelitian ini terangkum dalam sistem penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan fokus kajian penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, posisi peneliti dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, keaslian penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan dalam penggarapan penelitian yang dilakukan. BAB II PERSPEKTIF TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLP-BK Bab ini menjelaskan mengenai perspektif teori dan kajian pustaka pendukung penelitian. Perspektif teori meliputi kajian mengenai: konsep dasar perencanaan, konsep dasar perencanaan kolaboratif, dan Program PLP-BK. Kajian literatur tersebut membingkai penelitian, sekaligus dapat memperkuat pemahaman mengenai jalannya penelitian yang dilakukan. Dari kajian teoritis ini kemudian diperoleh sintesis literatur yang akan menjadi intisari materi yang akan diteliti selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang hampir mirip atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai profil Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian makro dan profil Desa Kutoharjo sebagai lokasi penelitian mikro. Masing-masing profil terdiri dari: gambaran umum kondisi pembangunan, dan kebijakan pembangunan yang terkait Program PLP-BK Desa Kutoharjo. BAB IV PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLP-BK DESA KUTOHARJO, KAB.KENDAL Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap aspek: karakteristik masyarakat Desa Kutoharjo, proses pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK Desa Kutoharjo, serta pembahasan temuan penelitian. BAB V PENUTUP Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak (stakeholder) terkait, rekomendasi penelitian, serta kelemahan penelitian.
22
