UNIT LAYANAN PENGADAAN WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BANGKA BELITUNG Jln. Irian 1 No. 1 Tanjungpandan - Belitung Tlp./Fax. 0719 2161 5
BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN PELELANGAN (AANWIJZING) Nomor: 02/POKJA/PJNII-BB/PKT.07-KR/V/2016
1.
Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas (09-05-2016) bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung, Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung No. HK.01.22.498594.0/048/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan Ketua/Anggota POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung, telah mengadakan Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut: Nama Kelompok Kerja
:
Uraian Singkat Pekerjaan
:
No. Paket 07-KR
Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung
Nilai HPS Nama Paket
Uraian Pekerjaan (Rp.)
Renovasi Pagar dan Gudang
1.937.260.000,00 Luas Bangunan Total = 568 M2, yang terdiri dari : a. Pekerjaan Gedung Kantor Satker 340 m2 b. Pekerjaan Gedung Kantor PPK 228 m2 c. Tower Air Bersih Kap. 2000 Ltr d. Pekerjaan Pagar Depan 93 m
Sumber Dana APBN TA. 2016
2.
Rapat dipimpin oleh : Ketua Pokja, Ir. Erwin H. Pakpahan, MM. Peserta Rapat : Daftar Hadir Terlampir Rapat dihadiri oleh : - Para anggota Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Bangka Belitung
3.
Risalah Rapat : a. Rapat dibuka oleh Ketua Pokja pada jam 09.00 WIB b. Pokja membacakan dan menjelaskan tentang isi Dokumen Pengadaan, termasuk didalamnya antara lain:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
Lingkup pekerjaan; Metode pemilihan Pelelangan Umum; Cara penyampaian Dokumen Penawaran; Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; Jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran metode evaluasi; hal-hal yang menggugurkan penawaran; jenis kontrak yang akan digunakan; ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya (apabila diperlukan); ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; ketentuan tentang asuransi dan asuransi pekerjaan.
Sekaligus diadakan tanya jawab yang akan tercantum dalam Risalah tanya jawab. c.
Penjelasan pekerjaan sebagai berikut: 1) Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; c.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Manajemen Mutu (SMM);
No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem
e.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
f.
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 09/SE/M/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi;
g.
Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement);
h. INPRES No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; i.
Dokumen Pengadaan paket Renovasi Pagar dan Gudang.
2) Lingkup Pekerjaan No. Paket 07-KR
Nilai HPS Nama Paket
Renovasi Gudang
Pagar
(Rp.) dan
1.937.260.000,00
Uraian Pekerjaan
Sumb er Dana
APBN Luas Bangunan Total = 568 M2, yang terdiri dari : TA 2016 A. Pekerjaan Gedung Kantor Satker (Luas Bangunan = 340 M2) Lingkup pekerjaan : - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Tanah, Pasir Dan Pondasi - Pekerjaan Beton Bertulang - Pekerjaan Kusen, Jendela, Bouvenlight Dan Partisi - Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran - Pekerjaan Keramik - Pekerjaan Langit - Langit Plafond - Pekerjaan Konstruksi Atap Dan Penutup Atap - Pekerjaan Listrik - Pekerjaan Sanitasi - Pekerjaan Kunci Dan Penggantung - Pekerjaan Pengecatan - Pekerjaan Lain - Lain B. Pekerjaan Gedung Kantor PPK (Luas Bangunan = 228 M2) Lingkup pekerjaan : - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Tanah, Pasir Dan Pondasi - Pekerjaan Beton Bertulang - Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran - Pekerjaan Konstruksi Atap Dan Penutup Atap - Pekerjaan Lain – Lain C. Tower Air Bersih Kap. 2000 Ltr Lingkup pekerjaan : - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Tower Dan Tangki - Pekerjaan Lain - Lain D. Pekerjaan Pagar Depan 93 m Lingkup pekerjaan : - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Tanah, Pasir Dan Pondasi - Pekerjaan Beton Bertulang - Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran - Pekerjaan Pengecatan, Pagar Besi Hollow dan Pintu Besi - Pekerjaan Lain – Lain Waktu Pelaksanaan 180 Hari Kalender Waktu Pemeliharaan 365 Hari Kalender
3) Metode pemilihan Pelelangan Umum Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya. 4) Metode Pemasukan Dokumen Penawaran - Peserta wajib mendownload dokumen pengadaan di website LPSE Kementerian PUPR http://www.pu.go.id melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) - Pemasukan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul. - Peserta menyampaikan dokumen penawaran dengan cara mengunggah pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui website LPSE Kementerian PUPR http://www.pu.go.id - Dokumen Penawaran disampaikan secara elektronik dalam bentuk Portable Document Format (PDF) dan dokumen penawaran yang terdapat tanda tangan penawar harus dalam bentuk scan (kecuali Jaminan Penawaran Asli) melalui website Kementerian PUPR http://www.pu.go.id - Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. - Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. - Dokumen pendukung yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. - Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. - Dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat - Peserta mengunggah (meng-upload) Dokumen Penawaran dengan sistem 1 file (tidak dapat dipecah) dengan kapasitas file maksimal 500 MB, apabila Peserta akan menambah atau memperbaiki isi Dokumen Penawaran, maka file tambahan atau perbaikan tersebut diunggah (di-upload) menjadi satu dengan Dokumen Penawaran secara keseluruhan (tidak bisa hanya mengunggah (meng-upload) file tambahannya atau file perbaikannya saja), dan pada Dokumen Penawaran yang sudah benar diberi keterangan penggantian dokumen, serta dilakukan sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. - Jika pada suatu paket pekerjaan setelah seluruh proses dekripsi berhasil dan terdapat lebih dari satu dokumen elektronik yang rusak, berbeda isinya, dan tidak saling melengkapi, serta tidak ada keterangan penggantian dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang di-upload paling akhir. Tetapi jika waktu upload-nya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. Dokumen elektronik yang dimaksud adalah dokumen administrasi, teknis, harga, serta dokumen kualifikasi, sesuai data dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. - Dalam hal penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi yang dilelangkan oleh Pokja ULP dalam waktu yang bersamaan dengan menawarkan peralatan dan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti, dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.
- Penyerahan Dokumen Penawaran (hard copy) disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap,yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) ditandai “Asli” dan salinannya 1 (satu) ditandai “Rekaman” terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/ atau pemenang cadangan oleh pokja ULP. - Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan terjadi perbedaan, maka penawaran tersebut tidak gugur, dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi 5) Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran 1. Dokumen Penawaran, meliputi : a. surat penawaran mencantumkan; 1) ditandatangani oleh : a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; 2) jangka waktu berlakunya surat penawaran; 3) harga penawaran; 4) bertanggal b. daftar kuantitas dan harga; c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra); e. dokumen penawaran teknis: 1) metode pelaksanaan; 2) jangka waktu pelaksanaan; 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan (agar dicantumkan minimal sesuai dengan isian kualifikasi dan akan dilakukan penilaian berdasarkan isian tersebut); 4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan); 5) daftar personil inti tenaga ahli : tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian, yang ditempatkan secara penuh (agar dicantumkan minimal sesuai dengan isian kualifikasi dan akan dilakukan penilaian berdasarkan isian tersebut); 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; f. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3; g. rekapitulasi perhitungan TKDN; h. dokumen isian kualifikasi; dan i. dokumen lain: 1) Daftar Barang yang diimpor (apabila ada)
2. Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan; 3. Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 6) Jadwal Batas Akhir Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran : a. Pemasukan dokumen penawaran : Hari/ Tanggal : Jam : Tempat
:
Selasa / 10 Mei 2016 s.d Jum’at / 13 Mei 2016 09.00 s.d 23.59 WIB (waktu SPSE) Hari terakhir Jum’at/13 Mei 2016 s.d jam 08.59 WIB (waktu SPSE) Website LPSE Kementerian PUPR http://www.pu.go.id
b. Pembukaan dokumen penawaran : Hari/ Tanggal : Jam : Tempat :
Jum’at / 13 Mei 2016 09.00 WIB s.d selesai (waktu SPSE) Sekretariat ULP Wilayah Kep, Bangka Belitung/Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Bangka Belitung JL. Manunggal No. 5A RT. 11 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
7) Tata Cara Pembukaan Dokumen Penawaran a. Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta yang dihadiri minimal 2 (dua) peserta sebagai saksi dengan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja; b. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran ditunda selama 2 (dua) jam. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan diluar Pokja ULP yang ditunjuk Pokja ULP; c. Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan/pemenuhan Dokumen Penawaran yang meliputi : i. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; ii.
surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
iii.
daftar kuantitas dan harga;
iv.
surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);
v.
dokumen penawaran teknis;
vi.
formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
vii.
formulir RK3K;
viii.
dokumen isian kualifikasi; dan
ix.
dokumen lain yang dipersyaratkan seperti : 1) Daftar Barang yang diimpor (apabila ada)
d. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran; e. Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang minimal memuat : i. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; ii.
jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
iii.
harga penawaran masing-masing peserta;
iv.
kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
v.
keterangan lain yang dijumpai dalam pembukaan Dokumen Penawaran (apabila ada);
vi.
tanggal pembuatan Berita Acara; dan
vii.
tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta.
f. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara; g. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi; h. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran; i.
Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website Kementerian PUPR yang dapat diunduh oleh masing-masing peserta.
8) Metode Evaluasi Metode Evaluasi adalah Sistem Gugur. 9) Hal-Hal Yang Menggugurkan Penawaran 1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan tidak mematuhi etika pengadaan dengan melakukan tindakan sebagai berikut : a) berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b) melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pelelangan Umum, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis; 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. c) membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 2. Dalam Evaluasi Teknis, apabila menawar di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan. 3. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS. 4. Penulisan nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf didalam surat penawaran tidak jelas untuk jangka waktu berlakunya surat penawaran; 5. Konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan (material konstruksi), tenaga kerja, maupun pencapaian produktivitas dan spesifikasi teknis dalam rincian/uraian Analisa Teknis Satuan Pekerjaan untuk pekerjaan utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan tidak konsisten dan/atau tidak wajar. 6. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang disampaikan kurang dari yang tercantum dalam LDP; 7. RK3K tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak adanya sasaran dan program K3 secara umum tidak menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3; 8. Jumlah, jabatan, pengalaman, pendidikan dan keahlian personil yang disampaikan kurang dari yang tercantum dalam LDP; 9. Hasil klarifikasi dan konfirmasi yang dilaksanakan oleh Pokja ULP dengan peserta yang tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran dalam evaluasi teknis terhadap hal hal yang kurang jelas atau meragukan. 10. Hasil klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS terhadap analisa harga satuan pekerjaan (HPS) dari Mata Pembayaran Utama, mengindikasikan bahwa pekerjaan yang termasuk pekerjaan utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan/ ketentuan. 11. Hasil klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan. 12. Hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data 13. Tidak dipenuhinya persyaratan dan atau ketentuan dalam Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga serta Evaluasi Kualifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Addendumnya serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini. 10) Jenis Kontrak Yang Akan Digunakan Jenis Kontrak adalah Kontrak Harga Satuan.
11) Ketentuan Dan Cara Evaluasi Berkenaan Dengan Preferensi Harga Atas Penggunaan Produksi Dalam Negeri Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 12) Risiko K3 Yang Mungkin Timbul Akibat Pekerjaan Termasuk Kondisi Dan Bahaya No.
Jenis/Tipe Pekerjaan
1.
Pekerjaan pondasi
tanah,
pasir
2.
Pekerjaan beton bertulang
Identifikasi Jenis Bahaya & Risiko K3 dan
- Terkena peralatan kerja
- Terkena peralatan kerja - Terkena besi, paku dan lain-lain - Jatuh sewaktu cor ring balok
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pekerjaan Kusen, Bouvenlight dan Partisi Pekerjaan Plesteran
Pasangan
Pekerjaan Keramik
Pekerjaan Plafond
Jendela, dan -
Terkena Peralatan Kerja Kecelakaan karena terkena Pecahan kaca Terkena Peralatan Kerja
-
Kecelakaan karena tertimpah pasangan batu
-
Terkena Peralatan Kerja
-
Kecelakaan karena pecahan keramik
-
Terkena Peralatan Kerja
-
Jatuh dari ketinggian sewaktu memasang plafond
Pekerjaan Konstruksi Atap dan Penutup Atap -
Terkena Peralatan Kerja
Pekerjaan Listrik
-
Terkena Peralatan Kerja
-
Kesetrum
-
Terkena Peralatan Kerja
Pekerjaan Pengecatan
Jatuh dari ketinggian sewaktu memasang plafond
13) Ketentuan Dan Cara Sub Kontrak Sebagian Pekerjaan Kepada Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Serta Koperasi Kecil. - Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. - Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. - Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. - Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan :
No. 1.
Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan Tidak ada
14) Besaran, Masa Berlaku Dan Penjamin Yang Dapat Mengeluarkan Jaminan
No. Paket
Nama Paket
Nilai Jaminan Penawaran
Jaminan Penawaran tidak digunakan
15) Ketentuan Tentang Asuransi Dan Asuransi Pekerjaan 1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 4.
Risalah Rapat : No
Pertanyaan TIDAK ADA PERTANYAAN
Jawaban
Pokja menutup rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) pada pukul 10.00, selanjutnya diteruskan dengan tanya jawab online di SPSE sampai dengan pukul 14.00. Berita Acara akan disampaikan kepada seluruh peserta melalui website LPSE Kementerian PUPR: www.pu.go.id yang akan di-upload pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016. Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pangkalpinang, 10 Mei 2016 Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Nama
Jabatan
1.
Ir. Erwin H. Pakpahan, MM.
Ketua/Anggota
2.
Yusriadiansyah, ST.
Sekretaris/Anggota
3.
Novyarti, ST., MT.
Anggota
4.
Surya Perdana, ST., MT.
Anggota
5.
Yuwanita Tri S., ST., M.Sc.
Anggota
Tandatangan
