UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH Nomor Lampiran Perihal
: W11-A/258/OT.00/I/2016 : 1 (satu) set : Rapat Koordinasi Kelompok Kerja
Semarang, 13 Januari 2016
Yth. Seluruh Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah DiTempat
Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 62/Sek/Sk/12/2015 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah di empat Lingkungan Peradilan MA-RI dan terbitnya Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah Nomor : W11-A/237/Kp.04.5/I/2016 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah, maka dengan ini kami mengundang bapak/ibu yang sudah ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah (sebagaimana dalam lampiran), untuk hadir pada : Hari/Tanggal
: Senin/18 Januari 2016
Jam
: 10.00 Wib s/d selesai
Tempat
: Pengadilan Tinggi Semarang
Acara
: Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Demikian, mengingat pentingnya acara tersebut, mohon hadir tepat waktu, terima kasih.-
Kepala Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah
Drs. Arief Hidayat, SH NIP. 196809041993031004
Tembusan Yth. 1. 2.
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH Nomor : W11-A/237/KP.04.5/I/2016 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah : Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan
b.
c.
d.
e.
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan di bidang Pengadaan Barang / Jasa di Koordinator Wilayah Jawa Tengah; bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditentukan tentang pembentukan ULP paling kurang memiliki fungsi pimpinan, ketatausahaan dan kelompok kerja; bahwa guna memenuhi kewajiban tersebut pada huruf a dan b, diperlukan adanya suatu unit layanan pengadaan yang melaksanakan pengadaan barang / jasa pemerintah se-Koordinator Wilayah Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan tentang Penetapan Anggota Unit Layanan Pengadaan pada Koordinator Wilayah Jawa Tengah; bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam Unit Layanan Pengadaan dimaksud;
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; 4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Memperhatikan
:
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 62/Sek/Sk/12/2015 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Di Empat Lingkungan Peradilan MA-RI;
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH
Pertama
:
Mengangkat dan menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah untuk pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2016 dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua
:
Unit Layanan Pengadaan terdiri atas: 1. Kepala; 2. Sekretaris; 3. Kelompok Kerja (Pokja); 4. Pejabat Pengadaan yang dipilih dan ditunjuk dari Kelompok Kerja oleh Kepala ULP;
Ketiga
:
Kelompok Kerja bertugas: 1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paketpaket yang akan dilelang/seleksi. 2. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK.
MEMUTUSKAN
3.
Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; 4. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa; 5. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 6. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Mahkamah Agung RI, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 7. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; 8. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menurut ketentuan penetapannya menjadi kewenangan PA/KPA; 9. Menetapkan Pemenang pada Pelelangan/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atau Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang menurut ketentuan penetapannya menjadi kewenangan Pokja; 10. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK; 11. Menyusun laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa; 12. Memberikan data dan informasi kepada Pimpinan mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; 13. Membantu tugas Unit atasannya dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan. Keempat
:
Pejabat Pengadaan bertugas melaksanakan tugas Kelompok Kerja untuk Pengadaan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Kelima
:
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan seWilayah Jawa Tengah;
Keenam
:
Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam Kelompok Kerja berhak mendapatkan honorarium sepanjang anggaran tersedia, dengan besaran nominal dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
Ketujuh
:
Surat Keputusan ini berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
Salinan Keputusan Kepala ULP Koordinator Wilayah Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang; 4. Anggota Kelompok Kerja ULP Koordinator Wilayah Jawa Tengah (untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya). Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 5 Januari 2016
Kepala Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah
Drs. Arief Hidayat, SH NIP. 196809041993031004
Lampiran Keputusan Kepala ULP Koordinator Wilayah Jawa Tengah Nomor : W11-A/237/KP.04.5/I/2016 Tanggal : 5 Januari 2016 Kepala ULP NIP
: Drs. Arief Hidayat, S.H. : 19680904 199303 1 004
Sekretaris ULP NIP
: Yuniati Dwi Listyorini, S.H.,M.H. : 19670622 199510 2 001
I. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA NO NAMA NIP 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Sutris, SH, MH Indra Permana, S.Kom Ira Setiyani, SH Edi Setiyanto, Bagus Wisnu Mardheo,SH Sutrisno, SH Eko Budi Santoso,Amd. Sugiyanto,S.Kom. Khoirun Nisa, SE Ricky Awal Gusranto, A.Md Iwan Frediyanto, SH
19680609 199003 1 005 19861106 200912 1 005 19720908 199403 2 001 19660306 199013 1 004 19810622 200904 1 004 19720916 199303 1 001 19830506 201101 1 016 19840615 200904 1 005 19801112 200604 2 001 19880531 201101 1 006 19820224 201101 1 008
SATUAN KERJA PTA SEMARANG PA BOYOLALI PA KUDUS PN BOYOLALI PN CILACAP PN PEKALONGAN PN PEMALANG PN SURAKARTA Dilmil II-10 SEMARANG PA SUKOHARJO PN JEPARA
II. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TEKNOLOGI INFORMASI NO NAMA NIP SATUAN KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8
Ali Choemaedi, SH Khoirul Anam, SH Digdaya Andana Susanto Hengky Jefri Siregar Mas Bambang Andri Rahardjo, SH M. Nashir Al Muqsith, ST Deni Natarina
197202032002121001 19690625 199403 1 004 19850607 200604 1 004 19850304 200604 1 001 19830118 200604 1 004 19851027 200912 1 003 19860427 201101 1 014 19811219 200912 2 001
III. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG /JASA KONSTRUKSI NO NAMA NIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Moh Asfaroni, SHI Akbar Syaiful, S.Pt, SH Eko Sambudhi, ST Ahmadi, SH Himawan Antoni, SH, MH Ivan Rexy Tulandi, SH Sutedjo,SmHk Kurniawan Cahya Supraba, S.Kom Dewi Santi, SE Ardanariswari Skripiyanti, ST
19780618 200312 1 002 19830428.200604.1.004 19810623 200604 1 003 19690710.199203.1.004 19710619 199603 1 001 19720312 199103 1 002 19620331 198303 1 004 19820730 200904 1 003 19830721 200912 2 005 19851218 201101 2 013
PTA SEMARANG PA KARANGANYAR PA KENDAL PA PURBALINGGA PN SEMARANG PN BREBES PA TEMANGGUNG PA PURWOREJO
SATUAN KERJA PTA SEMARANG PTA SEMARANG PTA SEMARANG PTA SEMARANG PA KLATEN PN SALATIGA PN SEMARANG PTUN SEMARANG PN MAGELANG PN WONOSOBO
NO 11 12
NAMA Evi Dwi Astuti, ST Dwi Yani, A.Md
NIP 19781104 200604 2 004 19830302 200912 2 003
SATUAN KERJA PN UNGARAN PA CILACAP
Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 5 Januari 2016 Kepala Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Jawa Tengah
Drs. Arief Hidayat, SH NIP. 196809041993031004
