UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN
1.
2. 3. 4. 5.
1.
2.
3. 4.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pemilihan Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD di tingkat Jurusan. Pemilihan Umum Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD selanjutnya akan disebut PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD selanjutnya disebut HIMA IP FISIP UNPAD. Komisi Pemilihan Umum HIMA IP FISIP UNPAD selanjutnya disebut KPU HIMA IP FISIP UNPAD. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD. BAB II PEMILIHAN UMUM Pasal 2 PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD adalah bentuk pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden HIMA IP FISIP Universitas Padjadjaran untuk satu kali periode masa jabatan. Yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan REGULER S1 FISIP UNPAD yang masih aktif dan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden HIMA IP FISIP UNPAD dalam periode yang bersangkutan. Calon presiden dan calon wakil presiden HIMA IP FISIP UNPAD disingkat Capres dan Cawapres HIMA IP FISIP UNPAD. Capres dan Cawapres HIMA IP FISIP UNPAD dipilih dalam satu paket pasangan.
Pasal 3 1. PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD dilaksanakan satu kali setiap satu periode kepengurusan. 2. PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD dilaksanakan oleh KPU HIMA IP FISIP UNPAD. 3. Seluruh proses pelaksanaan PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD akan diawasi oleh BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD.
BAB III CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN Pasal 4 1. Tahapan pertama dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden HIMA IP FISIP UNPAD adalah pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden HIMA IP FISIP UNPAD. 2. Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran yang mendaftarkan diri kepada KPU HIMA IP FISIP UNPAD dan lolos seleksi admnistratif yang ditentukan oleh KPU HIMA IP FISIP UNPAD.
3. Bakal Capres dan Bakal Cawapres HIMA IP FISIP UNPAD yang menjadi Capres dan Cawapres wajib mengikuti rangkaian PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD adalah yang telah memenuhi persyaratan administratif dan dinyatakan lulus screening oleh KPU.
1. 2. 3. 4.
1.
2.
3. 4.
1. 2. 3.
4.
BAB IV KOMISI PEMILIHAN UMUM Pasal 5 KPU HIMA IP FISIP UNPAD adalah lembaga non sturuktural di lingkungan HIMA IP. KPU HIMA IP FISIP UNPAD dibentuk oleh Sidang Umum dan Bertanggung jawab pada Sidang Umum. KPU HIMA IP FISIP UNPAD adalah lembaga yang berhak menyelenggarakan PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD dalam satu kali periode kepengurusan. Masa kerja KPU HIMA IP FISIP UNPAD sampai dengan dilaksanakannya Sidang Tengah Tahun HIMA IP FISIP UNPAD pada masa periode selanjutnya. Pasal 6 KPU HIMA IP FISIP UNPAD dipimpin seorang ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Umum Tengah Tahun Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. Ketua KPU HIMA IP FISIP UNPAD dipilih dari angkatan termuda di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran yang hadir dalam Sidang Tengah Tahun. Masa jabatan Ketua KPU HIMA IP FISIP UNPAD berakhir sampai dengan ditetapkannya Ketua KPU HIMA IP FISIP UNPAD periode selanjutnya. KPU HIMA IP FISIP UNPAD memberikan laporan kerja pemilihan Presiden dan Wakil Presiden HIMA IP pada Forum Sidang Umum HIMA IP FISIP UNPAD.
BAB V BADAN PENGAWAS PEMILU Pasal 7 BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD adalah lembaga non struktural di lingkungan HIMA IP FISIP UNPAD. BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD dibentuk dan bertanggung Jawab pada Sidang Umum. BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja KPU HIMA IP FISIP UNPAD dan mengawasi proses pemilu HIMA IP FISIP UNPAD. Masa kerja BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD sampai dengan dilaksanakannya Sidang Tengah Tahun HIMA IP FISIP UNPAD pada masa periode selanjutnya.
1.
2.
3. 4.
Pasal 8 BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD dipimpin seorang ketua yang dipilih dalam Sidang Umum Tengah Tahun Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. Ketua BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD yang telah menyelesaikan lima semester masa studi yang direkomendasikan dan ditetapkan pada Sidang Umum HIMA Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. Masa jabatan Ketua BAWASLU HIMA IP berakhir sampai dengan ditetapkannya Ketua BAWASLU HIMA IP periode selanjutnya. BAWASLU HIMA IP bertanggungjawab kepada forum Sidang Umum HIMA Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD.
5. BAWASLU HIMA IP memberikan laporan pengawasan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden HIMA IP pada Forum Sidang Umum HIMA IP FISIP UNPAD. BAB VI KEPENGURUSAN KPU DAN BAWASLU Pasal 9 1. Untuk membantu tugasnya, Ketua KPU HIMA IP dan Ketua BAWASLU HIMA IP berhak untuk menyusun kepengurusannya masing-masing. 2. Kepengurusan dibentuk sesuai dengan keperluan yang ada.
1. 2. 3. 4. 5.
1.
2. 3. 4. 5.
1. 2. 3.
4.
Pasal 10 Pengurus KPU HIMA IP berasal dari angkatan termuda di lingkungan HIMA IP FISIP UNPAD. Masa kerja Pengurus KPU HIMA IP berakhir sampai dengan Sidang Umum Tengah Tahun HIMA IP FISIP UNPAD pada masa periode selanjutnya. Ketua KPU HIMA IP dapat merangkap jabatan struktural dalam kepengurusan HIMA IP FISIP UNPAD. Ketua KPU HIMA IP FISIP UNPAD dapat mengudurkan diri dengan persetujuan Sidang Umum dan atau Sidang Istimewa HIMA IP FISIP UNPAD. Apabila Ketua KPU HIMA IP mengundurkan diri maka Wakil Ketua KPU HIMA IP secara langsung diangkat menjadi Ketua KPU HIMA IP. Pasal 11 Pengurus BAWASLU HIMA IP berasal dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD yang dianggap cakap dan menguasai peraturan pemilihan umum Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD. Masa kerja Pengurus BAWASLU HIMA IP berakhir sampai dengan Sidang Umum Tengah Tahun HIMA IP pada masa periode selanjutnya. Ketua BAWASLU HIMA IP tidak dapat merangkap jabatan struktural dalam kepengurusan HIMA IP. Ketua BAWASLU HIMA IP dapat mengudurkan diri dengan persetujuan Sidang Umum dan atau Sidang Istimewa HIMA IP FISIP UNPAD. Apabila Ketua BAWASLU mengundurkan diri maka Wakil BAWASLU HIMA IP secara langsung diangkat menjadi Ketua BAWASLU HIMA IP. BAB VII HAK SERTA KEWAJIBAN KPU DAN BAWASLU Pasal 12 KPU wajib menjalankan seluruh rangkaian Pemilihan Umum HIMA Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD. KPU berwenang menetapkan peraturan – peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan pemilihan. KPU HIMA IP FISIP UNPAD berkewajiban melaporkan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilaksanakan kepada BAWASLU dalam jangka waktu yang disepakati. KPU berhak memutus, mengeluarkan, dan mencabut sanksi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan peserta PEMILU HIMA IP FISIP UNPAD.
Pasal 13 1. BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD wajib mengawasi jalannya seluruh rangkaian Pemilihan Umum HIMA Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD.
2. BAWASLU HIMA IP FISIP UNPAD wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran dari peserta pemilu atau pihak lain. 3. BAWASLU HIMA IP berhak menerima dan menolak laporan kegiatan secara tertulis dari KPU HIMA IP FISIP UNPAD. 4. BAWASLU HIMA IP wajib memberikan laporan pengawasan terhadap pelaksanaan PEMILU HIMA IP kepada Sidang Umum dan atau Sidang Istimewa. 5. Apabila terbukti terjadi kecacatan pada pelaksanaan pemilihan, BAWASLU HIMA IP berhak merekomendasikan PEMILU ulang kepada Sidang Umum dan atau Sidang Istimewa maksimal 14 hari setelah penghitungan suara.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2. 3.
BAB VIII SCREENING Pasal 14 Screening merupakan kegiatan uji kompetensi dari Bakal Capres dan Bakal Cawapres HIMA IP yang dilakukan oleh KPU HIMA IP dengan membentuk tim tersendiri. Bakal Capres dan Cawapres HIMA IP yang berhak mengikuti Screening adalah Bakal Capres dan Cawapres HIMA IP yang telah memenuhi persyaratan administratif oleh KPU. Tim Screening terdiri dari seorang perwakilan tiap angkatan dari lima angkatan termuda di dalam lingkungan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. Tim Screening dapat menentukkan kelayakan Bakal Capres dan Bakal Cawapres HIMA IP untuk menjadi Capres dan Cawapres HIMA IP berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU HIMA IP. Pasang Capres dan Cawapres HIMA IP yang telah dinyatakan lulus Screening wajib mengikuti agenda kegiatan yang telah ditentukan KPU HIMA IP. BAB IX KAMPANYE Pasal 15 Kampanye merupakan segala kegiatan yang bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HIMA IP kepada masyarakat Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye akan diatur melalui keputusan KPU HIMA IP. Pasal 16 Dana kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh dari sumber-sumber yang sah, halal, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengikat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HIMA IP wajib melaporkan rekapitulasi dana kampanye kepada KPU HIMA IP. Peraturan lebih lanjtut mengenai dana kampanye diatur lebih lanjut dalam ketetapan KPU HIMA IP.
BAB X PEMILIH Pasal 17 1. Pemilih dalam Pemilihan Umum HIMA IP adalah seluruh mahasiswa Ilmu Pemerintahan reguler strata 1 (S1) yang secara administratif sah terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. 2. Mahasiswa yang sah secara administratif sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan secara otomatis terdaftar sabagai daftar pemilih tetap PEMILU HIMA IP.
3. Pemilih menyalurkan hak memilihnya dengan cara memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HIMA IP pada hari pemilihan. 4. Peraturan lebih lanjut tentang tatacara memilih diatur lebih lanjut dalam ketetapan KPU HIMA IP. BAB XI PEMENANG Pasal 18 1. Pasangan Capres dan Cawapres HIMA IP yang mendapatkan suara terbanyak dalam proses PEMILU HIMA IP dinyatakan sebagai pemenang. 2. Pasangan Capres dan Cawapres HIMA IP yang dinyatakan menang selanjutnya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden HIMA IP dalam Sidang Umum Awal Tahun HIMA IP. BAB XII PELANGGARAN Pasal 19 1. Pelanggaran merupakan penyimpangan aktivitas dari peserta PEMILU HIMA IP yang tidak sesuai dengan peraturan penyelenggaraan PEMILU HIMA IP. 2. Pelanggaran PEMILU HIMA IP terdiri dari pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. 3. Pembagian jenis pelanggaran selanjutnya diatur dalam Keputusan KPU HIMA IP. Pasal 20 1. Setiap pelanggaran yang dilakukan peserta PEMILU HIMA IP memiliki sanksi. 2. Jenis – jenis sanksi yang akan dikenakan kepada peserta PEMILU HIMA IP yang melakukan pelanggaran antara lain diskualifikasi, pengurangan suara, dan denda. 3. Ketentuan lain tentang sanksi diatur dalam Keputusan KPU HIMA IP. BAB XIII ATURAN PERALIHAN Hal-hal lain yang belum diatur di dalam undang-undang ini, akan diatur kembali dalam Ketetapan KPU dan BAWASLU HIMA IP FISIP Universitas Padjadjaran. BAB XIV PENUTUP Undang-undang Pemilihan Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran berlaku sejak tanggal ditetapkan.
