UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Disampaikan pada acara: Rapat Koordinasi Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Oleh: Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. Direktur Politik Dalam Negeri DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI Yogyakarta, 20 September 2017

NAMA TTL NIP JABATAN PENDIDIKAN

: : : : :

KANTOR

:

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. Bone, 16 Januari 1973 19730116 199302 1 002 Direktur Politik Dalam Negeri D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt S2 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5 Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SUBSTANSI PEMILU 1. Sarana kedaulatan rakyat. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. 2. Sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. 3. Pemilu punya 4 (empat) fungsi: • sarana membangun legitimasi; • sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; • sarana menyediakan perwakilan; dan • sarana pendidikan politik. 4. Unsur pemilu • Aktor (penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, serta calon dan pasangan calon) • Sistem Pemilihan (waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode pencalonan, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih) • Manajemen dan pelaksanaan (perencanaan dan penganggaran, persiapan, dan pelaksanaan tahapan) • Penegakan hukum (pengawasan, penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, dan pemantauan) 3


TUJUAN PENYATUAN UU PEMILU PERTAMA Melaksanakan Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan. [Penggabungan 3 Undang-Undang, yaitu: UU 42/2008 ttg Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU 8/2012 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU 15/2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum]

KEDUA Mereview substansi 3 Undang Undang tersebut guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dalam Undang-Undang Pemilu.

KETIGA Menyusun kerangka besar penggabungan dengan tetap berpegang pada logika (pengaturan) Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan ke dalam pengaturan secara runtut.

KEEMPAT • • • • •

memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. 4

GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan

PRESIDEN Presiden dengan legitimasi yang kuat dan dukungan yang memadai dari partai di DPR

PENYELENGGARA PEMILU • Mandiri dan berintegritas • Kelembagaan kuat • Dukungan sekretariat kuat

checks and balances

SISTEM PRESIDENSIIL

PEMILU • • • • • •

DPR DPR yang fungsional dan proporsional

Pilpres dan Pileg Serentak Alokasi Kursi dan Dapil Metode konversi suara ke kursi Sistem Pemilu Ambang Batas Parlemen Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

MASYARAKAT • Peningkatan partisipasi masyarakat • Masyarakat sadar politik • Kualitas pilihan politik masyarakat

PARTAI POLITIK • Kelembagaan partai yang kuat • Kaderisasi baik • Rekruitmen baik

5


PROSES PELAKSANAAN PEMILU AWAL TAHAPAN PEMILU (20 bulan sebelum hari H)

MASA TENANG (3 hari sebelum hari H)

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (April 2019)

• • • •

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU (18 bulan sebelum hari H)

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU (14 bulan sebelum hari H)

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KAMPANYE (3 hari setelah penetapan DCT s/d masa tenang)

PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DCT ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (8 bulan sebelum hari H) SERTA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD (9 bulan sebelum hari H)

PENETAPAN PEMENANG

GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU KE MK

REKAPITULASI SUARA: PPK KPU Kab/Kota (20 hari setelah hari H) KPU Prov (25 hari setelah hari H) KPU (35 hari setelah hari H)

6


PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

SINKRONISASI DATA PEMILIH (selama 2 bulan)

DATA KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH (DAK2, DP4 dan WNI di luar negeri)

• • • •

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (selama 4 bulan)

DAK2 (16 bulan sebelum hari H) WNI di luar negeri (16 bulan sebelum hari H) DP4 (14 bulan sebelum hari H) Data kependudukan (setiap 6 bulan)

PENGUNGUMAN DAN MASUKAN MASYARAKAT ATAS DPS (selama 14 hari)

KPU

PENYAMPAIAN SALINAN DPT KEPADA PARPOL (7 hari sejak DPT ditetapkan)

PENYUSUNAN DPT (7 hari sejak DPS hasil perbaikan)

PENYUSUNAN DPS (1 bulan sejak pemutakhiran data pemilih berakhir)

PENGUMUMAN DAN MASUKAN MASYARAKAT ATAS DPS HASIL PERBAIKAN (selama 7 hari)

PERBAIKAN DPS (14 hari sejak masukan masyarakat berakhir) 7


PELAKSANAAN PEMILU TAHAPAN PEMILU Pelaksanaan Pentahapan dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. (Pasal 167) KETERANGAN : • Pentahapan pemilu dimulai pada bulan Agustus 2017 dan Pemungutan suara dilaksanakan pada Bulan April 2019

PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 • berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik • memiliki kepengurusan di seluruh provinsi • memiliki kepengurusan di 75% jumlah kab/kota di provinsi yang bersangkutan • memiliki kepengurusan di 50% jumlah kec di kab/kota yang bersangkutan • menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. (Pasal 173) KETERANGAN: • Syarat peserta pemilu sama dengan syarat pemilu sebelumnya. • Pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. 8


PERSELISIHAN PENGURUS PARPOL • Jika terjadi perselisihan kepengurusan Parpol, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham. • Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham. • Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib didaftarkan ke Kemenkumham paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan Menkumham paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan. • Jika pendaftaran dan penetapan kepengurusan Parpol belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Paslon dan caleg di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Parpol yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg adalah kepengurusan Parpol yang tercantum dalam keputusan terakhir Menkumham. (Pasal 184)

9


ALOKASI KURSI PER DAPIL    



Prinsip penataan dapil: kesetaraan nilai suara, ketaatan pd sistem Pemilu yg proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dlm cakupan wilayah yg sama, kohesivitas, dan kesinambungan. (Pasal 185) Alokasi kursi per dapil DPR RI: 3 – 10 kursi; DPRD Prov/Kab/kota: 3 – 12 kursi Daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Prov menjadi lampiran UU Jumlah kursi DPRD Prov: (Pasal 188) a. Jumlah penduduk sampai dengan 1 juta = 35 kursi b. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 45 kursi c. Jumlah penduduk 3 juta – 5 juta = 55 kursi d. Jumlah penduduk 5 juta – 7 juta = 65 kursi e. Jumlah penduduk 7 juta – 9 juta = 75 kursi f. Jumlah penduduk 9 juta – 11 juta = 85 kursi g. Jumlah penduduk 11 juta – 20 juta = 100 kursi h. Jumlah penduduk lebih dari 20 juta = 120 kursi Daerah pemilihan DPRD Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU (Pasal 191) a. Jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu = 20 kursi b. Jumlah penduduk 100 ribu – 200 ribu = 25 kursi c. Jumlah penduduk 200 ribu – 300 ribu = 30 kursi d. Jumlah penduduk 300 ribu – 400 ribu = 35 kursi e. Jumlah penduduk 400 ribu – 500 ribu = 40 kursi f. Jumlah penduduk 500 ribu – 1 juta = 45 kursi g. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 50 kursi h. Jumlah penduduk lebih dari 3 juta = 55 kursi 10


PENCALONAN PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

 

   

Paslon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Presidential Treshold Paslon yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol peserta Pemilu: 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. (Pasal 222)

Parpol mendaftarkan Bakal Paslon KPU memverifikasi Bakal Paslon KPU menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon Bawaslu mengawasi pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Paslon yang dilakukan oleh KPU

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Memenuhi persyaratan Bakal calon disusun oleh Parpol KPU memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi  Bawaslu, Bawaslu Prov & Kab/Kota, mengawasi pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi  Penyusunan DCS DPR, DPRD PROV  Penetapan dan pengumuman DCT & KAB/KOTA (Pasal 240)   

Memenuhi persyaratan KPU memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan  Bawaslu, Bawaslu Prov & Kab/Kota, mengawasi pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi  Penetapan DPS  Penetapan dan pengumuman DCT (Pasal 266)  

DPD

11


KAMPANYE PEMILU [#1] UMUM Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (Pasal 267)

 

MATERI visi, misi, dan program pasangan calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; visi, misi, dan program parpol untuk Parpol Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. (Pasal 274)

  

METODE pertemuan terbatas; *  rapat umum; * * pertemuan tatap muka; *  debat Pasangan Calon tentang materi penyebaran bahan Kampanye Pemilu Kampanye Pasangan Calon [5x]; kepada umum; *  kegiatan lain yang tidak melanggar larangan  pemasangan alat peraga di tempat umum; * Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan  iklan media massa cetak dan elektronik, perundang-undangan. internet; * * * Sejak 3 hari setelah penertapan DCT hingga masa tenang (Pasal 275)   

** 21 hari sebelum masa tenang

12


KAMPANYE PEMILU [#2] PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE  

  

Dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran . Bentuk: tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. pemberitaan Kampanye Pemilu harus adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu. memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu Pengawasan dilakukan oleh KPI atau Dewan Pers. (Pasal 287)

ALAT PERAGA  

lokasi pemasangan alat peraga ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Alat peraga Kampanye Pemilu sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. (Pasal 298)

13


KAMPANYE PEMILU [#3] DANA KAMPANYE PEMILU

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Paslon.  Dapat diperoleh dari: Paslon yang bersangkutan; Parpol dan/atau Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon; sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.  Bentuk: uang [perseorangan: Rp2,5 miliar; kelompok/perusahaan/badan usaha Rp25 miliar], barang, dan/atau jasa.  Dapat didanani dari APBN. (Pasal 325) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  Didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.  Dana bersumber dari: partai politik; calon anggota DPR, DPRD prov, dan DPRD kab/kota dari partai politik yang bersangkutan; sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.  Sumbangan perseorangan: Rp2,5 miliar; kelompok/perusahaan/badan usaha Rp25 miliar.  Ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. (Pasal 329) Pemilu Anggota DPD  Didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.  Dana bersumber dari: calon anggota DPD yang bersangkutan; sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.  Sumbangan perseorangan: Rp750 juta; kelompok/perusahaan/badan usaha Rp1,5 miliar. (Pasal 332) melakukan pembukuan dan melaporkan dana kampanye

14


PEMUNGUTAN SUARA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA       

PEMUNGUTAN SUARA [Secara serentak April 2019] 

kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; tempat pemungutan suara. (Pasal 341)

SURAT SUARA Presiden dan Wakil Presiden • Foto • Nama • Nomor Urut • Tanda Gambar Parpol (Gabungan Parpol) Pengusung Pasangan Calon. DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota: • Tanda Gambar Parpol • Nomor Urut Parpol untuk setiap Dapil • Nomor urut dan nama caleg DPD • Pas Foto • Nama Calon untuk setiap Dapil (Pasal 342)



SUARA SAH Presiden dan Wakil Presiden • tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Paslon, tanda gambar parpol, dan/atau tanda gambar gabungan parpol. DPR dan DPRD : • tanda coblos pada nomor atau tanda gambar parpol berada pada kolom yang disediakan. DPD • tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan. (Pasal 353)

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Hari, tanggal, & waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. (Pasal 347)

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:  pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;  pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;  pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan; dan  penduduk yang telah memiliki hak pilih. (Pasal 348) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. (Pasal 350) 15


SISTEM PEMILU • Sistem Proporsional Terbuka, kesempatan kepada pemilih untuk memilih calegnya secara langsung. (Pasal 168) • Penentuan caleg terpilih ditentukan dengan perolehan suara terbanyak masing-masing caleg.

PENETAPAN HASIL PEMILU    

 

 

Perolehan suara Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno. Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan]. perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka [paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka terbuka [paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara]. Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka terbuka [paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. (Pasal 413) Parpol Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Seluruh Parpol Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Pasal 414) Parpol Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD prov dan DPRD kab/kota, suara sah setiap parpol dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dst. (Pasal 415) 16


METODE KONVERSI SUARA KE KURSI

METODE SAINTE LAGUE (Murni) • Metode Sainte Lague dengan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7; … dst. • Penghitungan jumlah kursi yang didapat sama dengan Metode Kuota Hare, yang membedakan adalah bilangan pembaginya. • Deviasi (penyimpangan) keadilannya rendah. • Suara terbuang lebih sedikit. • Metode Sainte Lague termasuk metode penghitungan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan oleh metode penghitungan Sainte Lague ini menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan. • Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam metode Quota Hare atau proses 3 (tiga) tahap pada metode konversi suara ke kursi Pemilu sebelumnya. 17


METODE SAINTE LAGUE (MURNI) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARTAI A B C D E F G H I J TOTAL

SUARA SAH 94.200 101.120 301.870 205.569 302.000 263.621 305.713 199.074 148.421 205.410 2.126.998

BP 1 94.200 101.120 301.870 205.569 302.000 263.621 305.713 199.074 148.421 205.410

BP 3 31.400 33.707 100.623 68.523 100.667 87.874 101.904 66.358 49.474 68.470

BP 5 TOTAL 18.840 20.224 1 KURSI 60.374 1 KURSI 41.114 1 KURSI 60.400 1 KURSI 52.724 1 KURSI 61.143 2 KURSI 39.815 1 KURSI 29.684 1 KURSI 41.082 1 KURSI 10 KURSI

18


METODE KUOTA HARE (PEMILU 2014) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SUARA SAH 94.200 101.120 301.870 205.569 302.000 263.621 305.713 199.074 148.421 205.410 2.126.998

BPP TAHAP I 212.700

301.870 302.000 263.621 305.713

4 KURSI

TAHAP II TOTAL 94.200 1 KURSI 101.120 1 KURSI 89.170 1 KURSI 205.569 1 KURSI 89.300 1 KURSI 50.921 1 KURSI 93.013 1 KURSI 199.074 1 KURSI 148.421 1 KURSI 205.410 1 KURSI 6 KURSI 10 KURSI

19


PERBANDINGAN KUOTA HARE DAN SAINTE LAGUE NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SUARA SAH KUOTA HARE 94.200 1 KURSI 101.120 1 KURSI 301.870 1 KURSI 205.569 1 KURSI 302.000 1 KURSI 263.621 1 KURSI 305.713 1 KURSI 199.074 1 KURSI 148.421 1 KURSI 205.410 1 KURSI 2.126.998 10 KURSI

ST. LAGUE 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 2 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 10 KURSI

20


PELANGGARAN PEMILU Pemilih/ Pemantau Pemilu/ Peserta Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kel, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. (Pasal 456) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (Pasal 460)

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Administratif

Terbukti

DKPP

Rehabilitasi

Tim Pemeriksa Daerah

Sanksi

KPU

Sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD prov, DPRD kab/kota, dan Paslon

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif

Tidak Terbukti

Bukan pelanggaran Pemilu •

•

Diproses bawaslu sesuai kewenanganannya Diteruskan kpd instansi yg berwenang

KPU menetapkan kembali calon anggota DPR, DPD, DPRD prov, DPRD kab/kota, dan Paslon

Menerima

Membatalkan Keputusan KPU

Tidak Menerima

MA

Penetapan Keputusan KPU 21


SENGKETA PROSES PEMILU Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 466)

Pelapor

Mediasi

Keputusan Bawaslu bersifat terakhir dan mengikat

Bawaslu, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/Kota

Adjudikasi

Sengketa terkait: penetapan Parpol Peserta Pemilu; penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD; dan penetapan Paslon

Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan bersifat final dan mengikat

22


PERSELISIHAN HASIL PEMILU Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. (Pasal 473)

Peserta Pemilu

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat

KPU wajib tindak lanjuti

23


TINDAK PIDANA PEMILU (Pasal 476) Pelapor

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/Kota

Polri

Penuntut Umum

Kejaksaan Agung

Pengadilan Tinggi

Putusan

Putusan

Final Mengikat

Polri

Bawaslu

Pengadilan Negeri

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sekretariat

24


PENGUATAN KELEMBAGAAN, KEWENANGAN, DAN TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMILU A. KPU  Masa jabatan ketua dan anggota KPU adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama. (Pasal 10)  Penataan jumlah keanggotaan KPU prov dan KPU kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan (anggota KPU Prov: 5 atau 7; anggota KPU Kab/Kota: 3 atau 5). (Pasal 10)  Kewenangan: mengangkat, membina, dan memberhentikan jajaran KPU di bawahnya; serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan. (Pasal 12, 13, dan 14)  Penguatan kelembagaan Sekretariat KPU: Sekjen KPU dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama. (Pasal 79) 25


B. BAWASLU  Masa jabatan ketua dan anggota Bawaslu adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama. (Pasal 92)  Penataan jumlah keanggotaan Bawaslu prov dan Bawaslu kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan. (anggota Bawaslu Prov: 5 atau 7; anggota Bawaslu Kab/Kota: 3 atau 5) (Pasal 92)  Kewenangan: mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis; memutus pelanggaran administratif; menyelesaikan sengketa proses Pemilu (melalui mediasi dan adjudikasi); menerima pendaftaran pemantau pemilu; melatih saksi partai politik; dan mengajukan pengujian Peraturan KPU kepada MA. (Pasal 76, 93, 94, 95, dan 96)  Penguatan kelembagaan Sekretariat Bawaslu: Sekjen Bawaslu dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama. (Pasal 149) 26


C. DKPP  Anggota DKPP 7 orang terdiri dari: 1 orang ex officio dari unsur KPU; 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan 5 orang tokoh masyarakat (diusulkan Presiden 2 orang dan DPR 3 orang). (Pasal 155)  Kewenangan: dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat yang dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ad hoc. (Pasal 164)  Penguatan kelembagaan Sekretariat DKPP: Sekretariat DKPP dipimpin oleh Sekretaris. (Pasal 163) 27


PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA PASAL 434 UU No. 7 TAHUN 2017 UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BANTUAN DAN FASILITAS

1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; 4. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK; 5. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; 6. PEMANTAUAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU; 7. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMILU. 28


PERAN LINMAS  Pasal 351 Ayat (4). PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS DILAKSANAKAN OLEH 2 (DUA) ORANG PETUGAS YANG DITETAPKAN OLEH PPS.

 Penjelasan Pasal 351 ayat (4). PETUGAS YANG MENANGANI KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS BERASAL DARI SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

29


TINGKAT PARTISIPASI TAHUN

PEMILIH TERDAFTAR

MENGGUNAKAN HAK (%)

SUARA SAH (%)

TIDAK MENGGUNAKAN HAK (%)

SUARA TIDAK SAH (%)

1955

37.104.464

91,41

95,91

8,59

4,09

1971

58.558.776

96,62

96,59

3,38

3,41

1977

69.998.344

96,52

94,90

3,48

5,10

1982

82.134.195

96,47

93,71

3,53

6,29

1987

93.737.633

96,43

95,00

3,57

5,00

1992

107.565.413

95,06

95,67

4,94

4,33

1997

125.640.987

93,55

96,13

6,45

3,87

1999

118.158.778

92,74

96,61

7,26

3,39

2004

148.000.369

84,07

91,19

15,93

8,81

2009

171.265.442

71.00

86,00

29,00

14,00

PILEG 2014

187.852.992

74,30

89,53

25,70

10,47

Sumber: KPU

30


PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

  

   

Dialog politik dengan tokoh masyarakat, kader dan parpol (prov/kab/kota) dalam rangka peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui interaksi secara langsung dengan masyarakat Penguatan pokja demokrasi Pendidikan etika dan budaya politik terkait dengan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan politik bagi perempuan dan kaum marjinal dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kaum marjinal dalam politik sehingga kuota keterwakilan perempuan 30% di lembaga DPR dan DPRD maupun penyelenggara pemilu dapat terpenuhi

Sasaran di beberapa provinsi dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki partisipasi perempuan rendah berdasarkan IDI dan data dari Kementerian PPA Meningkatnya IDI provinsi dengan rencana aksi di tiap provinsi Sasaran diprioritaskan pada kab/kota yang tingkat partisipasi masyarakat dalam politik masih rendah Sasaran diprioritaskan pada daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, daerah pesisir, dan daerah yang potensi kerawanan konflik cukup tinggi 31


PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SOSIALISASI PEMILU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dll. Sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih perempuan. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU: pembentukan tim monitoring di daerah berdasar Permendagri No.61 Tahun 2011.

32


LANGKAH ANTISIPASI PEMILU  Melakukan monitoring untuk semua tahapan pemilu.  Koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan Pemilu.  Konsolidasi ketertiban dan keamanan antar berbagai instansi.

33


PENEKANAN DALAM RANGKA SUKSES PEMILU  Samakan persepsi antara KPU, KPU prov, KPU kab/kota, Bawaslu, Bawaslu prov, Panwaslu kab/kota, pemerintah dan pemda dalam koordinasi pelaksanaan pemilu.  Ciptakan stabilitas politik pelaksanaan pemilu.

yang

kondusif

dalam

 Berikan dukungan kelancaran pemilu.  Ciptakan rasa aman pelaksanaan pemilu.

bagi

masyarakat

dalam

34

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH 35

35

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents