UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Disampaikan oleh: Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI Surakarta, 26 Agustus 2017

NAMA TTL NIP JABATAN PENDIDIKAN

: : : : :

KANTOR

:

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. Bone, 16 Januari 1973 19730116 199302 1 002 Direktur Politik Dalam Negeri D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN – BDG S1 Ilmu Pemerintahan : IIP – Jkt S2 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD – BDG Jl. Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5 Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SUBSTANSI PEMILU 1. Sarana kedaulatan rakyat. Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. 2. Sarana pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. 3. Pemilu punya 4 (empat) fungsi: • sarana membangun legitimasi; • sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik; • sarana menyediakan perwakilan; dan • sarana pendidikan politik. 4. Unsur pemilu • Aktor (penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, serta calon dan pasangan calon) • Sistem Pemilihan (waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode pencalonan, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi dan penetapan calon terpilih) • Manajemen dan pelaksanaan (perencanaan dan penganggaran, persiapan, dan pelaksanaan tahapan) • Penegakan hukum (pengawasan, penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, dan pemantauan) 3


TUJUAN PENYATUAN UU PEMILU PERTAMA Melaksanakan Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dilaksanakan secara bersamaan. [Penggabungan 3 Undang-Undang, yaitu: UU 42/2008 ttg Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU 8/2012 ttg Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU 15/2011 ttg Penyelenggara Pemilihan Umum]

KEDUA Mereview substansi 3 Undang Undang tersebut guna menyesuaikan kebutuhan pengaturan Pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan dalam Undang-Undang Pemilu.

KETIGA Menyusun kerangka besar penggabungan dengan tetap berpegang pada logika (pengaturan) Pemilu yaitu asas dan tujuan yang dijabarkan ke dalam pengaturan secara runtut.

KEEMPAT • • • • •

memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. 4

GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan

PRESIDEN Presiden dengan legitimasi yang kuat dan dukungan yang memadai dari partai di DPR

PENYELENGGARA PEMILU • Mandiri dan berintegritas • Kelembagaan kuat • Dukungan sekretariat kuat

checks and balances

SISTEM PRESIDENSIIL

PEMILU • • • • • •

DPR DPR yang fungsional dan proporsional

Pilpres dan Pileg Serentak Alokasi Kursi dan Dapil Metode konversi suara ke kursi Sistem Pemilu Ambang Batas Parlemen Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

MASYARAKAT • Peningkatan partisipasi masyarakat • Masyarakat sadar politik • Kualitas pilihan politik masyarakat

PARTAI POLITIK • Kelembagaan partai yang kuat • Kaderisasi baik • Rekruitmen baik

5


PENGUATAN KELEMBAGAAN, KEWENANGAN, DAN TATA KELOLA PENYELENGGARA PEMILU A. KPU  Masa jabatan ketua dan anggota KPU adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama.  Penataan jumlah keanggotaan KPU prov dan KPU kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan (anggota KPU Prov: 5 atau 7; anggota KPU Kab/Kota: 3 atau 5).  Kewenangan: mengangkat, membina, dan memberhentikan jajaran KPU di bawahnya; serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan.  Penguatan kelembagaan Sekretariat KPU: Sekjen KPU dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama. 6


B. BAWASLU  Masa jabatan ketua dan anggota Bawaslu adalah selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan pada level yang sama.  Penataan jumlah keanggotaan Bawaslu prov dan Bawaslu kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi pemerintahan. (anggota Bawaslu Prov: 5 atau 7; anggota Bawaslu Kab/Kota: 3 atau 5)  Kewenangan: mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis; memutus pelanggaran administratif; menyelesaikan sengketa proses Pemilu (melalui mediasi dan adjudikasi); menerima pendaftaran pemantau pemilu; melatih saksi partai politik; dan mengajukan pengujian Peraturan KPU kepada MA.  Penguatan kelembagaan Sekretariat Bawaslu: Sekjen Bawaslu dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama 7


C. DKPP  Anggota DKPP 7 orang terdiri dari: 1 orang ex officio dari unsur KPU; 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan 5 orang tokoh masyarakat (diusulkan Presiden 2 orang dan DPR 3 orang).  Kewenangan: dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat yang dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ad hoc.  Penguatan kelembagaan Sekretariat DKPP: Sekretariat DKPP dipimpin oleh Sekretaris. 8


PROSES PELAKSANAAN PEMILU AWAL TAHAPAN PEMILU (20 bulan sebelum hari H)

MASA TENANG (3 hari sebelum hari H)

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (April 2019)

• • • •

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU (18 bulan sebelum hari H)

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU (14 bulan sebelum hari H)

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KAMPANYE (3 hari setelah penetapan DCT s/d masa tenang)

PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DCT ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (8 bulan sebelum hari H) SERTA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD (9 bulan sebelum hari H)

PENETAPAN PEMENANG

GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU KE MK

REKAPITULASI SUARA: PPK KPU Kab/Kota (20 hari setelah hari H) KPU Prov (25 hari setelah hari H) KPU (35 hari setelah hari H)

9


PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

SINKRONISASI DATA PEMILIH (selama 2 bulan)

DATA KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH (DAK2, DP4 dan WNI di luar negeri)

• • • •

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (selama 4 bulan)

DAK2 (16 bulan sebelum hari H) WNI di luar negeri (16 bulan sebelum hari H) DP4 (14 bulan sebelum hari H) Data kependudukan (setiap 6 bulan)

PENGUNGUMAN DAN MASUKAN MASYARAKAT ATAS DPS (selama 14 hari)

KPU

PENYAMPAIAN SALINAN DPT KEPADA PARPOL (7 hari sejak DPT ditetapkan)

PENYUSUNAN DPT (7 hari sejak DPS hasil perbaikan)

PENYUSUNAN DPS (1 bulan sejak pemutakhiran data pemilih berakhir)

PENGUMUMAN DAN MASUKAN MASYARAKAT ATAS DPS HASIL PERBAIKAN (selama 7 hari)

PERBAIKAN DPS (14 hari sejak masukan masyarakat berakhir) 10


PELAKSANAAN PEMILU TAHAPAN PEMILU Pelaksanaan Pentahapan dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. KETERANGAN : • Pentahapan pemilu dimulai pada bulan Agustus 2017 dan Pemungutan suara dilaksanakan pada Bulan April 2019

PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 • berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik • memiliki kepengurusan di seluruh provinsi • memiliki kepengurusan di 75% jumlah kab/kota di provinsi yang bersangkutan • memiliki kepengurusan di 50% jumlah kec di kab/kota yang bersangkutan • menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. KETERANGAN: • Syarat peserta pemilu sama dengan syarat pemilu sebelumnya. • Pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.

11


PERSELISIHAN PENGURUS PARPOL • Jika terjadi perselisihan kepengurusan Parpol, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan Parpol tingkat Pusat yg sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham. • Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain, kepengurusan Parpol tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham. • Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib didaftarkan ke Kemenkumham paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan Menkumham paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan. • Jika pendaftaran dan penetapan kepengurusan Parpol belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Paslon dan caleg di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Parpol yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan caleg adalah kepengurusan Parpol yang tercantum dalam keputusan terakhir Menkumham. 12


ALOKASI KURSI PER DAPIL    



Prinsip penataan dapil: kesetaraan nilai suara, ketaatan pd sistem Pemilu yg proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dlm cakupan wilayah yg sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Alokasi kursi per dapil DPR RI: 3 – 10 kursi; DPRD Prov/Kab/kota: 3 – 12 kursi Daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Prov menjadi lampiran UU Jumlah kursi DPRD Prov: a. Jumlah penduduk sampai dengan 1 juta = 35 kursi b. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 45 kursi c. Jumlah penduduk 3 juta – 5 juta = 55 kursi d. Jumlah penduduk 5 juta – 7 juta = 65 kursi e. Jumlah penduduk 7 juta – 9 juta = 75 kursi f. Jumlah penduduk 9 juta – 11 juta = 85 kursi g. Jumlah penduduk 11 juta – 20 juta = 100 kursi h. Jumlah penduduk lebih dari 20 juta = 120 kursi Daerah pemilihan DPRD Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU a. Jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu = 20 kursi b. Jumlah penduduk 100 ribu – 200 ribu = 25 kursi c. Jumlah penduduk 200 ribu – 300 ribu = 30 kursi d. Jumlah penduduk 300 ribu – 400 ribu = 35 kursi e. Jumlah penduduk 400 ribu – 500 ribu = 40 kursi f. Jumlah penduduk 500 ribu – 1 juta = 45 kursi g. Jumlah penduduk 1 juta – 3 juta = 50 kursi h. Jumlah penduduk lebih dari 3 juta = 55 kursi 13


PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN • Pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan dengan batasan minimal 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah pada Pemilu DPR sebelumnya. • Pendaftaran Pasangan Calon paling lambat 8 bulan sebelum hari pemungutan suara.

ANTISIPASI PASANGAN CALON TUNGGAL • Jumlah keseluruhan Paslon yang diusulkan minimal berjumlah 2 Paslon. • KPU menolak pendaftaran Paslon jika : pendaftaran 1 Paslon diajukan oleh gabungan seluruh Parpol atau pendaftaran 1 Paslon diajukan oleh gabungan parpol yang mengakibatkan gabungan Parpol lainnya tidak dapat mendaftarkan Paslon. • Jika terdapat 1 Paslon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran selama 7 hari. • Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya. • Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran masih terdapat 1 Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD • Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. 14


KAMPANYE PEMILU METODE KAMPANYE • • • • • • • • •

pertemuan terbatas; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) pertemuan tatap muka; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) pemasangan alat peraga di tempat umum; (difasilitasi KPU yang dapat dibiayai APBN) (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) media sosial; (3 hari sejak penetapan DCT s.d masa tenang) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; (difasilitasi KPU yang dapat dibiayai APBN) rapat umum; (21 hari s.d masa tenang) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; (difasilitasi KPU yang dapat dibiayai APBN) (21 hari s.d masa tenang) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan

DANA KAMPANYE • Dana kampanye Pilpres: a. Perseorangan maksimal 2,5 M b. kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal 25 M • Dana kampanye DPR dan DPRD: a. Perseorangan maksimal 2,5 M b. kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal 25 M • Dana kampanye DPD; a. Perseorangan maksimal 750 juta b. kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah maksimal 1,5 M 15


PEMUNGUTAN SUARA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA       

PEMUNGUTAN SUARA [Secara serentak April 2019] 

kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; tempat pemungutan suara.

SURAT SUARA Presiden dan Wakil Presiden • Foto • Nama • Nomor Urut • Tanda Gambar Parpol (Gabungan Parpol) Pengusung Pasangan Calon. DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota: • Tanda Gambar Parpol • Nomor Urut Parpol untuk setiap Dapil • Nomor urut dan nama caleg DPD • Pas Foto • Nama Calon untuk setiap Dapil



SUARA SAH Presiden dan Wakil Presiden • tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Paslon, tanda gambar parpol, dan/atau tanda gambar gabungan parpol. DPR dan DPRD : • tanda coblos pada nomor atau tanda gambar parpol berada pada kolom yang disediakan. DPD • tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Hari, tanggal, & waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:  pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;  pemilik KTP elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;  pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan; dan  penduduk yang telah memiliki hak pilih. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang 16


SISTEM PEMILU

• Sistem Proporsional Terbuka, kesempatan kepada pemilih untuk memilih calegnya secara langsung. • Penentuan caleg terpilih ditentukan dengan perolehan suara terbanyak masing-masing caleg. AMBANG BATAS PARLEMEN • •

ambang batas parlemen sebesar 4% DPR RI. Untuk DPRD Prov/Kab/Kota tidak diterapkan ambang batas parlemen.

17


METODE KONVERSI SUARA KE KURSI

METODE SAINTE LAGUE (Murni) • Metode Sainte Lague dengan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7; … dst. • Penghitungan jumlah kursi yang didapat sama dengan Metode Kuota Hare, yang membedakan adalah bilangan pembaginya. • Deviasi (penyimpangan) keadilannya rendah. • Suara terbuang lebih sedikit. • Metode Sainte Lague termasuk metode penghitungan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan oleh metode penghitungan Sainte Lague ini menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan. • Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam metode Quota Hare atau proses 3 (tiga) tahap pada metode konversi suara ke kursi Pemilu sebelumnya. 18


LANGKAH-LANGKAH PENGHITUNGAN SUARA-KURSI METODE DIVISOR SAINTE LAGUË LANGKAH 1

TENTUKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DI DAPIL

YANG MEMENUHI AMBANG BATAS PARLEMEN 4 PERSEN LANGKAH 2

HITUNG PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DI DAPIL TERSEBUT DENGAN BILANGAN PEMBAGI TETAP YANG DIMULAI DENGAN ANGKA 1; 3; 5; 7

LANGKAH 3

SETELAH DIKETAHUI HASIL PEMBAGIAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DENGAN BILANGAN PEMBAGI TETAP YANG TELAH DITENTUKAN. TENTUKAN PERINGKAT HASIL PEMBAGIAN YANG TELAH DITENTUKAN MULAI YANG TERTINGGI HINGGA TERENDAH SESUAI JUMLAH KURSI YANG DISEDIAKAN DI DAPIL

LANGKAH 4

BAGIKAN KURSI YANG DISEDIAKAN DI DAPIL KEPADA SETIAP PARTAI POLITIK SECARA BERURUTAN BERDASARKAN PERINGKAT YANG TELAH DISUSUN, MULAI PERINGKAT YANG TERBESAR HINGGA YANG TERKECIL, SAMPAI DENGAN KURSI HABIS TERBAGI 19


METODE SAINTE LAGUE (MURNI) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARTAI A B C D E F G H I J TOTAL

SUARA SAH 94.200 101.120 301.870 205.569 302.000 263.621 305.713 199.074 148.421 205.410 2.126.998

BP 1 94.200 101.120 301.870 205.569 302.000 263.621 305.713 199.074 148.421 205.410

BP 3 31.400 33.707 100.623 68.523 100.667 87.874 101.904 66.358 49.474 68.470

BP 5 TOTAL 18.840 20.224 1 KURSI 60.374 1 KURSI 41.114 1 KURSI 60.400 1 KURSI 52.724 1 KURSI 61.143 2 KURSI 39.815 1 KURSI 29.684 1 KURSI 41.082 1 KURSI 10 KURSI

20


METODE KUOTA HARE (PEMILU 2014) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SUARA SAH 94.200 101.120 301.870 205.569 302.000 263.621 305.713 199.074 148.421 205.410 2.126.998

BPP TAHAP I 212.700

301.870 302.000 263.621 305.713

4 KURSI

TAHAP II TOTAL 94.200 1 KURSI 101.120 1 KURSI 89.170 1 KURSI 205.569 1 KURSI 89.300 1 KURSI 50.921 1 KURSI 93.013 1 KURSI 199.074 1 KURSI 148.421 1 KURSI 205.410 1 KURSI 6 KURSI 10 KURSI

21


PERBANDINGAN KUOTA HARE DAN SAINTE LAGUE NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SUARA SAH KUOTA HARE 94.200 1 KURSI 101.120 1 KURSI 301.870 1 KURSI 205.569 1 KURSI 302.000 1 KURSI 263.621 1 KURSI 305.713 1 KURSI 199.074 1 KURSI 148.421 1 KURSI 205.410 1 KURSI 2.126.998 10 KURSI

ST. LAGUE 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 2 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 1 KURSI 10 KURSI

22


PELANGGARAN PEMILU Pemilih/ Pemantau Pemilu/ Peserta Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kel, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Administratif

Terbukti

DKPP

Rehabilitasi

Tim Pemeriksa Daerah

Sanksi

KPU

Sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD prov, DPRD kab/kota, dan Paslon

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif

Tidak Terbukti

Bukan pelanggaran Pemilu •

•

Diproses bawaslu sesuai kewenanganannya Diteruskan kpd instansi yg berwenang

KPU menetapkan kembali calon anggota DPR, DPD, DPRD prov, DPRD kab/kota, dan Paslon

Menerima

Membatalkan Keputusan KPU

Tidak Menerima

MA

Penetapan Keputusan KPU 23


SENGKETA PROSES PEMILU Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pelapor

Mediasi

Keputusan Bawaslu bersifat terakhir dan mengikat

Bawaslu, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/Kota

Adjudikasi

Sengketa terkait: penetapan Parpol Peserta Pemilu; penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD; dan penetapan Paslon

Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan bersifat final dan mengikat

24


PERSELISIHAN HASIL PEMILU Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Peserta Pemilu

Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat

KPU wajib tindak lanjuti

25


TINDAK PIDANA PEMILU Pelapor

Bawaslu, Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/Kota

Polri

Penuntut Umum

Kejaksaan Agung

Pengadilan Tinggi

Putusan

Putusan

Final Mengikat

Polri

Bawaslu

Pengadilan Negeri

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sekretariat

26


CATATAN 1.

2.

3. 4. 5.

Penataan sistem pemilu adalah bagian dari upaya membangun sistem politik dalam negeri yang sehat, berdaulat, dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negera. Dalam setiap sistem pemilu selalu terdapat keunggulan dan sekaligus kelemahan. Yang diperlukan adalah kecocokan dan keselarasan dengan misi dan tujuan pemilu. Kemandirian parpol adalah prasyarat bagi sistem kepartaian modern dan profesional. Pendidikan politik adalah tanggung jawab semua pihak. Politik uang adalah masalah penting yg harus diberantas  Bagaimana menciptakan komitmen bersama.

27

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH 28

28

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents