Undang-Undang No. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
BAPPENAS
Jenis Kepentingan Umum a. b.
DAFTAR ISI: Jenis Kepentingan
1
Umum
c.
pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
Pokok-pokok
1
Tahapan
2
d.
pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
Perencanaan
2
e. f.
Ganti Kerugian
3
Pelaksanaan
3
Tahapan
4
infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
g. h.
Pelaksanaan Hak, Kewajiban
5
dan Peranserta
j.
Masyarakat Pengadaan Tanah
tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
fasilitas keselamatan umum;
6
dalam Keadaan
Pokok-pokok Pengadaan Tanah
Mendesak Sumber
i.
k.
6
Pendanaan
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Gedung Madiun Lt 3 Jl. Taman Suropati No 2 Telp : 021 392712 Fax : 021 3926601 Email :
[email protected]
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
a
Rencana Tata Ruang Wilayah;
b
Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
c
Rencana Strategis; dan
d
Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
Khusus untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi.
HA LA MAN2
Tahapan Pengadaan Tanah
Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Dokumen Perencanaan (Instansi yang memerlukan tanah)
Konsultasi Publik (Instansi dan Pemprov) Penetapan Lokasi (Gubernur)
Penetapan Nilai Ganti Kerugian (Penilai Independen) Perolehan Tanah (Lembaga Pertanahan)
Instansi yang memerlukan tanah
Waktu Minimal (tanpa keberatan)
141
141
37
Total 319
Waktu Maksimal (dengan keberatan)
289
257
37
Total 583
Catatan : • Waktu dalam tahapan terhitung sejak dokumen perencanaan resmi diterima oleh Gubernur. • Waktu dihitung dengan satuan hari kerja.
Perencanaan Pengadaan Tanah Perencanaan Pengadaan Tanah
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah memuat, antara lain: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai tanah; dan i. rencana penganggaran.
UNDA NG-UNDA NG
NO.
2
T A HUN
2012
HA LA MAN3
Skema Perencanaan
Skema Perencanaan Pengadaan Tanah
Bentuk dan Penilaian Ganti Kerugian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. b. c. d. c.
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
uang; tanah pengganti; permukiman kembali; kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
UNDA NG-UNDA NG
NO.
2
T A HUN
a. b. c. d. e. c.
tanah; ruang atas tanah dan bawah tanah; bangunan; tanaman; benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
2012
UU
2/2012
HA LA MAN4
Skema Persiapan Pengadaan Tanah
Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi melaksanakan: a. Pemberitahuan rencana pembangunan; b. Pendataan awal (30 hari kerja); Pihak yang berhak: yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah Obyek pengadaan tanah: tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda lainnya yang terkait dengan tanah dan dapat dinilai c. Konsultasi Publik (60 hari kerja); d. Pengajuan keberatan: Gubernur membentuk tim kajian; e. Penetapan lokasi oleh Gubernur, berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun; f. Keberatan Penetapan Lokasi: diajukan kepada PTUN. Apabila ada Kasasi diajukan kepada MA.
Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. penilaian Ganti Kerugian;
c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; d. pemberian Ganti Kerugian; dan e. pelepasan tanah Instansi.
HA LA MAN5
Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil
Skema Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat 1.
Pihak yang Berhak mempunyai hak: a. mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah; dan b. memperoleh informasi mengenai Pengadaan Tanah. 2. Setiap orang wajib mematuhi ketentuan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Masyarakat dapat berperan serta, antara lain: a. memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah; dan b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
UNDA NG-UNDA NG
NO.
2
T A HUN
2012
UU
2/2012
HA LA MAN6
Skema Ganti Kerugian dan Pelepasan Tanah Instansi
Pengadaan Tanah dalam Keadaan Mendesak Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas dan wabah penyakit.
Skema Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Keadaan Mendesak
Sumber Dana Pengadaan Tanah a. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). b. Untuk Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
