PESAN TAHUNBARU MAJALAH ‘SEJARAH TIONGHOA’- (YAN HUANG CHUN QIU) NO. 1 - 2013
UNDANG UNDANG DASAR MERUPAKAN PEMAHAMAN BERSAMA UNTUK REFORMASI STRUKTUR POLITIK - Redaksi majalah YHCQ
Setelah melalui reformasi lebih dari 30 tahun, semakin lama semakin tampak nyata kendala-kendala yang diakibatkan oleh keterbelakangan reformasi di bidang politik yang tidak disertakan selaras dengan reformasi dibidang ekonomi, sehingga factor-faktor ketidak tenangan masyarakat semakin bertumpuk halmana telah mendesak digencarkannya pelaksanaan reformasi struktur politik menjadi kebutuhan yang utama saat sekarang. Akan tetapi bagaimana seharusnya reformasi politik itu dilaksanakan, masih banyak perbedaan fikiran dan pendapat yang hingga kini belum mencapai pemahaman sepakat.Sejak jaman kuno orang sudah berpendapat: HENDAKNYA DIRENCANAKAN DENGAN SEKSAMA TERLEBIH DAHULU SEBELUM BERAKSI. Jika belum dicapai kesepakatan dalam pemahaman, bagaimana mungkin bisa menetapkan rencana? Itulah sebabnya mengapa reformasi politik kita hingga sekarang ini masih lebih banyak “menjaga kestabilan”dan kekurangan tindakan yang “aktif”. Sesungguhnya, kesatuan pemahaman tentang reformasi struktur politik sudah kita miliki. Yaitu UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. Betapapun yang berlaku sekarang ini masih tidak sempurna akan tetapi asal dilaksanakan dengan sungguhsungguh, maka reformasi stuktur politik kita sudah pasti akan lebih maju dengan selangkah yang besar. Dalam pasal ke 57 dari “UUD”ditetapkan, bahwa “KONGRES RAKYAT NASIONAL adalah INSTANSI KEKUASAAN NEGARA TERTINGGI”; Dalam pasal ke 62 ditetapkan adanya 15 WEWENANG KRN (Kongres Rakyat Nasional); Dalam pasal ke 63 ditetapkan kekuasaan KRN untuk memecat jabatan Kepala Negara, Perdana Menteri dan jabatan pimpinan Negara lainnya. “UUD” juga telah menetapkan bahwa semua instansi-instansi Negara dalam masalah Administrasi, pemeriksaan anggaran belanja, kejaksaan dan pengadilan dibentuk oleh KR,dan bertanggungjawab pada KR serta berada dibawah pengawasan KR;
Juga ditetapkan bahwa kekuatan bersenjata Negara adalah milik Rakyat dan bahwa kekuatan bersenjata seluruh negeri berada dibawah pimpinan (komando) KOMISI MILITER PUSAT NASIONAL. Seharusnya kita mengakui dengan jujur dan terusterang, bahwa sesungguhnya Kongres Rakyat Nasional masih belum menjadi Instansi Kekuasaan Negara Tertinggi, ketetapan ketetapan “UUD”ini masih belum dilaksanakan seluruhnya. Dalam pasal ke 13 dari “UUD” ditetapkan, “Berdasarkan ketetapan hukum negara melakukan perlindungan atas harta kekayaan milik pribadi beserta hak waris atas kekayaan tersebut dari setiap warganegaranya”. Bila pasal tersebut telah dilaksanakan, maka pasti tidak akan terjadi skandal- skandal buruk penjarahan atas harta-kekayaan pribadi warganegara yang bermunculan terus menerus tak henti-hentinya. Dalam pasal ke 33 “UUD” ditetapkan, “Negara menghormati dan melindungi Hak Azasi Manusia”. Bilamana pasal ini dilaksanakan, maka tindakan-tindakan buruk seperti “melaksanakan hukum dengan kekerasan”, “melaksanakan penghadangan dengan kekerasan kunjungan penduduk untuk mengadu ke instansi atasan” tidak akan bisa terjadi demikian merajalelanya. Dalam pasal ke 35 dari “UUD” ditetapkan, bahwa warganegara Republik Rakyat Tiongkok memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan melakukan penerbitan dan banyak kebebasn lainnya lagi. Bilamana pasal ini dilaksanakan, maka tidak akan terjadi berbagai macam pembatasan yang diluar hukum terhadap media, lebih lebih lagi tidak akan terjadi keganjilan “menghukum orang hanya karena apa yang dikatakan”. Dengan adanya kebebasan mengutarakan pendapat dan kebebasan penerbitan, maka kita bisa melakukan perlawanan opini terhadap kebejatan moral kekuasaan. Dalam pasal ke 37 “UUD”ditetapkan, kebebasan jasmani warganegara tidak akan dilanggar. Bilamana pasal ini betulbetul dilaksanakan, maka skandal “menggempur dengan cara mafia” model ChongQing tidak akan terjadi, demikian juga penjara hitam tempat penganiayaan terhadap warganegara yang mengajukan petisi pengaduan ketidak adilan ke kota Beijing model An Yuan Ding pun tidak akan terjadi. Dalam pasal ke 126 “UUD” ditetapkan, bahwa berdasarkan ketetapan hukum, pengadilan akan menjatuhkan vonis hukuman dengan sepenuhnya bebas dan independen, tanpa intervensi instansi administrasi, organisasi masyarakat
ataupun perorangan siapapun. Bilamana pasal ini dilaksanakan, maka tidak akan terjadi sebanyak itu perkara yang tidak bisa di-prosesverbaalkan (tidak bisa dibicarakan dan diadili), juga tidak akan terjadi begitu banyaknya perkara yang diadili dengan KELIRU bahkan terjadi PEMALSUAN. Tujuan dari reformasi struktur politik sesunguhnya adalah membangun suatu badan system peraturan yang bisa mengontrol dan mengimbangi system kekuasaan, agar hak azasi setiap warganegara bisa betul betul terjamin. Di dalam “UUD” sesungguhnya sudah mencakup isi yang sangat kayaraya yang menjamin hakazasi manusia dan yang membatasi kekuasaan Negara. Bilamana kita membandingkan antara ketetapan-ketetapan dari “UUD” dengan kejadian-kejadian yang nyata, maka kita bisa menemukan bahwa system, kebijaksanaan (policy), undang-undang yang sekarang berlaku, dan juga banyak sekali tindakan-tindakan pihak pemerintah yang tidak mentaati UUD. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada pokoknya UUD kita itu dalam kenyataan diabaikan. Bagi setiap Negara yang dikelolah berdasarkan HUKUM dan UNDANGUNDANG, didalam merancangkan struktur politiknya seharusnya berdasarka KONSTITUSI (UUD). Bila keberadaan UUD diabaikan, maka berarti tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap Rakyat Tiongkok, bersamaan itu juga berarti kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat Internasional. Sebuah Negara tidak mungkin bisa tegak tanpa kepercayaan, maka keadaan kehilangan kepercayaan terhadap UUD sudah seharusnya dirubah. Didalam konstitusi PKT sejak kongres ke 12 selalu ditentukan: “Partai harus melakukan kegiatan didalam batasan UUD dan HUKUM”. Demikianlah yang dimaksud dengan “PARTAI BERADA DIBAWAH HUKUM”. “Partai berada di bawah hukum” merupakan suatu prinsip UUD dan prinsip Politik yang maha penting. Bila kita telah melaksanakan “partai berada dibawah hukum”, maka kita akan bisa mencegah timbulnya bermacam macam kekacauan yang timbul sebagai akibat perselisihan antara peraturan resmi formalitas yang terkandung dalam UUD dengan peraturan nyata dalam prakteknya. UUD adalah undang-undang fundamental dari Negara. UUD memiliki wibawa otoritas yang tertinggi tiada bandingannya. Maka tidak mungkin terjadi sengketa perdebatan dan juga tidak seharusnya terjadi perselisihan didalam melaksanakan reformasi struktur politik dengan berdasarkan pada UUD. Kalau kita sudah sepakat dalam pemahaman bahwa UUD merupakan pegangan
reformasi struktur politik kita, maka seharusnya kita beraksi, mengubah UUD yang dianggap TIADA itu menjadi peraturan-peraturan struktur dan hukum yang NYATA, berarti kita harus mengubah semua peraturan, perintah dan kebijakan yang sekarang ini masih berlaku yang menyalahi UUD, agar sesuai dengan ketetapan UUD. Dalam artian ini, maka sesungguhnya reformasi struktur politik adalah sebuah “aksi membela konstitusi”. Melaksanakan hukum tidak cukup hanya membiarkan apa adanya saja. Melaksanakan UUD memerlukan jaminan system peraturan yang mengimbanginya. Misalnya dengan menegakkan system pemeriksaan UUD: dengan mendirikan Pengadilan UUD, atau dengan membentuk suatu komisi khusus dalam Kongres Rakyat Nasional, atau menjadikan UUD sebagai HUKUM. Halmana berarti, bahwa menegakkan sistem pelaksnaan konsekwen UUD itu sendiri merupakan isi penting dari reformasi struktur politik. Sekalipun UUD yang berlaku sekarang ini belum tentu sangat sempurna, akan tetapi asal kita melaksanakannya dengan konsekwen, maka itu akan berarti bahwa struktur politik kita sudah akan melangkah maju. Diatas dasar kemajuan politik ini, kita melakukan amandemen-amandemen yang bisa dijadikan tambahan tambahan dalam UUD yang baru yang akan dikonsekwenkan dalam sistem politik kita. Demikianlah kita melaksanakan reformasi dengan bertahap. Reformasi dengan bertahap demikian ini berarti dilakukan berdasarkan UUD dengan tak hentihentinya memperbaiki sistem politik kita. Dengan menganggap UUD TIADA bertahun tahun selama ini, tidak hanya telah mendatangkan keuntungan raksasa bagi segelintir orang, tetapi juga telah membiakan kelompok-kelompok berdasarkan kepentingan yang kusut saling mengikat. “Aksi (kampanye) membela dan mempertahankan UUD” pasti akan mengalami hambatan yang bertubi-tubi. Didalam inspeksinya di provinsi Guang Dong belum lama berselang, sekjen Xi JinPing menyatakan: Kita harus “berani menggerogoti tulang keras, berani melintasi rawa-rawa berbahaya, BERARTI KITA HARUS BERANI MENERJANG HAMBATAN DARI FIKIRAN ATAU PANDANGAN KITA SENDIRI, TAPI JUGA HARUS BERANI MEROBOHKAN PAGAR PAGAR BATASAN YANG KOKOH DARI TALITEMALI KEPENTINGAN”. Asal kita memiliki semangat dan kegigihan semacam ini, dengan kegiatan seluruh rakyat, dari atas berpadu dengan dari lapisan bawah, maka “kampanye membela UUD” ini pasti bisa sukses.
Di tahun baru ini, berbagai gaya dan langgam baru dari kolektif maupun perorangan pimpinan baru sungguh menggairahkan semangat kita. Di dalam tahun yang baru ini, diantara ribuan harapan dalam berbagai masalah, yang paling kita dambakan adalah : ADANYA TINDAKAN NYATA DIDALAM PELAKSNAAN UUD DENGAN KONSEKWEN. Diterjemahkan pada 5 januari 2013, siauw maylie, amsterdam.
