Umumnya para pejabat atau pimpinan. sosial kemasyarakatan. dari berita tentang Posdaya di surat kabar, majalah,

Posdaya Menyongsong Bulan Ramadan PERKEMBANGAN Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di seluruh Indonesia yang gegap-gempita memperluas fungsi yang dilakukan oleh setiap Posdaya yang bertambah maju. Fungsi utama Posdaya adalah sebagai forum silaturahmi dengan target semua keluarga di sekitarnya melebur dalam satu kesatuan yang saling tegur, saling perhatian dan

facebook.com/terbittop

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono akhirnya saling berbagi mengantar keluarga yang kurang beruntung menuju ke tingkatan yang lebih tinggi menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Kita bersyukur bahwa daerah yang tadinya segan mengetrapkan pemberdayaan dengan mengembangkan Posdaya, kini makin gigih bekerja keras membangunnya. Mereka mengirim tenaga inti untuk mempelajari Posdaya di Haryono Suyono Center di Jakarta, atau mengirim langsung utusanutusan khusus meninjau kegiatan Posdaya di kabupaten atau kota yang perkembangan Posdayanya maju.

instagram.com/terbittop

terbittop

Umumnya para pejabat atau pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan mengetahui adanya Posdaya dari berita tentang Posdaya di surat kabar, majalah, atau mendengarkan siaran radio dan televisi. Mereka membaca berita atau cerita yang dimuat dalam Majalah Gemari yang setiap bulan dikirim ke kabupaten/kota  Bersambung ke Halaman 11

[email protected]

www.terbittop.com

Harga Rp4000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

16 - 29 JUNI 2015

Perkawinan Beda Agama Tetap Dilarang

USIA 16 BOLEH NIKAH

JAKARTA (TERBITTOP) — Upaya menjebolkan perkawinan beda agama, dan menaikkan usia minimal anak perempuan menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun gagal total. Soalnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini terkait dengan perkawinan beda agama. ”Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. ”Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata tapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.  Bersambung ke Halaman 11

TAHUN KE-II EDISI XLVI Christonna Campbell

JAKARTA (TERBITTOP) — Sejumlah advokat yang tergabung dalam TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan sejumlah korban 27 Juli yang ada dalam FKK 124 menolak pencalonan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala BIN. Alasan utama penolakan itu karena status hukum Sutiyoso adalah tersangka kasus 27 Juli yang hingga saat ini belum diminta pertanggungjawabkan pidana secara hukum. Sejumlah copy dokumen tentang Pemberian Status Tersangka kepada Sutiyoso oleh Tim Penyidik Tetap Koneksitas dan bukti lainnya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

MANUSIA PALING TUA Meninggal Dunia DETROIT (TERBITTOP) — Berita duka datang dari Jeralean Talley, yang meninggal dunia pada usia 116 tahun. Christonna Campbell yang jadi juru bicara pihak keluarga mengungkapkan Talley meninggal dunia 26 hari setelah berulang tahun pada 23 Mei lalu. Dia meninggal di Inkster, Kota Detroit, Michigan. Kematian Talley mengagetkan banyak pihak. Karena, walaupun sudah tua, ia terlihat sehat dan aktif. "Dia tampak berjalan-jalan beberapa minggu yang lalu," kata Direktur Divisi Penelitian dan Database Supercentenarian atau peneliti manusia diatas 110 tahun, Robert Young. (nt)

”Kami protes keras dan meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan pencalonan Sutiyoso sebagai calon kepala BIN,” tegas Koordinator TPDI, Petrus Selestinus SH, dalam siaran pers yang diterima TERBITTOP, Sabtu (20/6). Petrus menyebutkan, berdasarkan hasil penyidikan Tim Penyidik Tetap Koneksitas, pada tahun 2001, Sutiyoso ditetapkan sebagai salah satu tersangka karena diduga terlibat sebagai pelaku turut serta dalam penyerbuan kantor PDI di Jl Diponegoro No 58, Jakarta Pusat, kantor di mana Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI berkantor dan menjalankan aktivitas politik kepartaian.  Bersambung ke Halaman 11

INI BUKTI UANG Sogok Australia untuk Penyelundup Sutiyoso

SOLID AG DIKENALI

Korban Pencabulan

Zlatan Ibrahimovic LUNCURKAN PARFUM STOCKHOLM (TERBITTOP) — Bintang sepak bola asal Swedia dan klub Paris Saint Germain, Zlatan Ibrahimovic, meluncurkan parfumnya sendiri. Hal itu diungkap sang bintang sepak bola ini melalui Twitter pribadinya, Selasa. Ibra menyertakan logo parfumnya itu. ”Bocoran dari sesuatu yang telah saya kerjakan selama dua tahun terakhir. Sesuatu yang amat saya banggakan," tulis penyerang PSG itu di atas gambar logo Parfum Zlatan Ibrahimovic berupa ikan dan bulu —dengan inisial M dan V pada bulu, mengacu pada kedua putranya Maximilian dan Vincent— yang membentuk lingkaran. Ikan dan bulu merupakan tiruan dari tato-tato Ibrahimovic. ”Merek memiliki satu kaki di ibu kota parfum Paris dan satu (kaki) lagi di negaranya Swedia,” tambahnya. Tak ada detil peluncuran parfum itu, kecuali disebutkan parfum dirilis akhir Juni. (nt)

JAKARTA (TERBITTOP) — Lantaran berkepala botak, penyanyi dangdut Solid AG dikenali korban pencabulan dirinya, seorang bocah perempuan berumur lima tahun. Solid pun ditetapkan sebagai tersangka. ”Korban kan masih lima tahun, jadi keterangannya berubahubah. Ketika ditanya siapa pelakunya, dia menunjuk Solid AG. Korban memanggilnya Om Botak,” kata Wakapolres Jakarta Selatan, AKBP Surawan dalam jumpa pers di Polres Jaksel, Selasa.

Dalam kasus ini, polisi menjerat Solid AG dengan pasal 82 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Solid diancam penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta. Pencabulan terjadi pada 3 Desember 2014. Korban berada di kantor ibunya, yang ketika itu ada Solid. Penyanyi yang terkenal lewat lagu Memori Daun Pisang tersebut mencabuli korban di kamar mandi, sehingga mengalami luka. *

JAKARTA (TERBITTOP) — Kepolisian Nusa Tenggara Timur menunjukkan bukti uang tunai US$31.000 (sekitar Rp400 juta) yang disebut diberikan petugas Australia kepada para awak kapal penyelundup manusia agar kembali ke perairan Indonesia. Dalam gelar perkara di Pulau Rote, Rabu lalu, Kapolda NTT, Brigjen Endang Sunjaya, menghadirkan sejumlah awak kapal Indonesia yang mengaku mendapatkan uang itu. Endang Sunjaya melakukan tanya jawab terbuka di hadapan para wartawan, sebagian di antaranya wartawan asing.  Bersambung ke Halaman 11

Solid AG

Kematian Engeline Kian Jadi Misteri

BBC

SIAPA PEMBUNUH: Agustinus Tae atau Margareith Megawe? JAKARTA (TERBITTOP) — Kematian bocah malang Engeline yang menghebohkan jagat maya, kian menjadi misteri. Ketika Agustinus Tae berubah-ubah pengakuannya, aparat pun terpaksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan, BAP dan prarekonstruksi pun harus diulang. Jadi siapa sebenarnya yang menjadi

Engeline

Agustinus Tae

pembunuh? Kelihaian polisi dalam mengungkap kasus ini sangat diuji, apalagi mata masyarakat tertuju pada peristiwa keji tersebut. Agustinus Tae (26), terakhir membuat pernyataan yang bertolak belakang dengan pengakuan sebelumnya. Dia menyebut, dirinya hanya menguburkan mayat Engeline. Jadi bukan pelaku pembunuhan. Lalu siapa yang melakukan? Dalam versi pengakuan Agus, pembunuhnya adalah majikannya, Margareith Ch Megawe, yang tak lain adalah ibu angkat Engeline. Agus mengaku, dijanjikan uang jasa Rp200 juta. Bocoran pengakuan Agus, diungkap pengacaranya, Margareith Ch Megawe  Bersambung ke Halaman 11

GELAR PERKARA — Yohanis Humiang, dengan uang dolar Amerika yang disebutnya diterima dari petugas Australia.

Bang TOP...  MK larang perkawinan beda agama.  Yang sama aja suka ribut, apalagi bedaaa!!

STOP PRESS

laporan utama

DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI PROVINSI BANTEN, JABAR, DLL Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP, Gedung Lingga Dharma Lt 1, Warung Buncit, Jakarta Selatan. Telp: (021) 93116962, 99746839. Email: [email protected] atau Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193.

2

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

”Kasus HAM Berat Setelah Lima Jaksa Agung” J Tiga Tahap Penyelesaian, Jokowi Minta Maaf

JAKARTA (TERBITTOP) — Dalam mencari sikap damai dan solutif dalam penyelesaian kasus HAM berat masa lalu ada beberapa prinsip yang dipandang realistis untuk dijadikan pegangan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan mengemuka dalam sebuah seminar yang digelar Kejaksaan Agung di Gedung Balai Kartini, Kamis (11/6) pekan lalu. Setidaknya ada tiga usulan tahapan untuk menyelesaikan utang sejarah yang masih menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung.Tiga tahapan tersebut diusulkan oleh Dewan Penasihat Komnas HAM, Prof Jimly Asshiddiqie. Pertama, Jimly mengusulkan pembentukan Tim Bersama yang melibatkan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Tim ini yang akan mengadakan gelar kasus bersama secara terbuka. Ini bertujuan untuk memilah kasus yang akan diselesaikan secara yudisial maupun nonyudisial. Selanjutnya, tim tersebut yang akan merancang mekanisme penyelesaian melaui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kemudian dilaporkan kepada Presiden. ”Dengan terbentuknya KKR ini, praktis tugas dan tanggungjawab Kejaksaan Agung dan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu selesai,” ucap Jimly. Tahap kedua adalah perlu adanya komitmen Presiden untuk menyatakan kesediaannya menyampaikan permohonan maaf yang disampaikan pada Hari HAM sedunia pada 10 Desember. Tahap selanjutnya adalah tindakan pemulihan dan rehabilitasi. Termasuk, kata Jimly, upaya penyaluran santunan dan kebijakan kesejahteraan bagi para korban dan keluarganya. Semua tindakan tersebut

HARIS FADILAH

BUKA SEMINAR NASIONAL — Wakil Jaksa yang juga Ketua Umum PJI (Persatuan Jaksa Indonesia), Andi Nirwanto SH, membuka seminar nasional bertemakan ”Penyelesaian Secara Nonyudisial Perkara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Nasional”. Seminar ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun PJI ke-22 dan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke-55 tahun 2015, Kamis (11/6) di Balai Kartini Jakarta. Selain Prof Jimly Asshiddiqie (Dewan Penasihat Komnas HAM), nara sumber lain, Prof Muladi (Guru Besar Hukum Pidana UNDIP ), Nur Kholis (Ketua Komnas Ham), Prof Hikmahanto Juwono (hukum internasional UI), Akhmad Zacky Siraidj (Komisi III DPR). wajib dilaporkan Presiden dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2016. Dalam pidato tersebut Presiden sekaligus menyatakan bahwa seluruh masalah kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu sudah diselesaikan dengan sebaikbaiknya. Sebab, semua kasus telah berakhir dan tutup buku. Menurut Jimly, KKR ini sifatnya apakah komisi atau komite, kalau berbentuk Komisi maka perlu ada UU, sedangkan komite hanya keppres ataupun perpres. Sebab dengan dibentuknya KKR, tugas dan tanggung jawab Kejagung dan Komnas HAM berakhir dan selanjutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui mekanisme. ”Perde-

RUU Penjaminan Dinilai Hadapi Banyak Persoalan ekonomi politik Ichsanurdin Noorsy mengatakan setidaknya ada sejumlah kelemahan, baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologi. Secara filosofis seharusnya RUU Penjaminan bukan sebatas pembiayaan UMKMK, tapi harus melihat pula sisi manajemen, pemasaran, dan inovasi, ”Kalau hanya sebatas pembiayaan maka akan siasia. RUU Penjaminan tidak memahami persoalan mendasar dalam pengembangan UMKMK di Indonesia,” katanya, Jumat (19/6) di Jakarta. Sedangkan secara yuridis, lanjut Noorsy, RUU Penjaminan yang diusung Fraksi Partai Golkar (FPG) nyatanya telah mengabaikan UU BI, UU OJK, UU Perlindungan Konsumen dan UU LPS (lembaga penjaminan simpanan). ”RUU Penjaminan justru mengacu pada UU Perkoperasian, yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), ini aneh dan sangat dipaksakan,” ujarnya. (dade)

UU Migas Harus Memberi Prioritas BUMN Bukan Asing JAKARTA (TERBITTOP) — Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) yang akan akan datang harus memberi prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan asing. ”Itu akan menjadi bukti keberpihakan pemimpin dan elit politik pada kepentingan rakyat,” jelas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria di Jakarta, Rabu lalu. Ibarat keluarga, orangtua pasti menyiapkan kamar buat anaknya. Sehingga sang anak tak meragukan kemampuan dan loyalitasnya terhadap orangtuanya sendiri. Namun, berbeda dengan tamu atau pemain migas asing, pasti ditempatkan pada ruang yang tersisa. ”Sebab tamu yang menginap di rumah kita tak mungkin mau membersihkan rumah dari sampah dan kotoran. Tamu itu juga tidak akan ikhlas menjaga dan merawat rumah kita untuk tetap kokoh berdiri selamanya,” ujarnya. Sofyano, menjelaskan sama seperti Pertamina yang merupakan perusahaan milik pemerintah. Jika ada syak wasangka bahwa Pertamina itu ruwet atau korup, menurutnya, itu karena ulah manusianya bukan perusahaannya. Oleh karena itu, kalau mau mengatasi serta menyelesaikan masalah ini sangatlah mudah. ”Tergantung kemauan pemerintah, menyangsikan kemampuan Pertamina sama dengan menyangsikan dan meragukan kemampuan anak bangsa,” ungkap Sofyano. Ditambahkan, menjadikan Pertamina sebagai ’single agregator’ migas di tanah sendiri merupakan keharusan. ”Ketahanan energi bangsa ini harus dikendalikan ,” katanya. (dade)

raan di hadapan Sidang Paripurna DPR pada tahun berikutnya. ”Di hadapan Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2016 itu, sekaligus Presiden menyatakan bahwa seluruh masalah kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu sudah diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan karena itu semua kasus telah berakhir dan tutup buku,” tandasnya. Seperti diketahui Kejagung dan Komnas HAM sudah menyelesaikan empat dari sepuluh kasus pelanggaran HAM berat, sedangkan enam kasus HAM lainnya masih dalam proses rekonsilidasi. Keenam kasus yang masih tersisa itu adalah tragedi Peristiwa kasus G30SPKI tahun 1965-1966, kasus penghilangan paksa beberapa aktivis pada tahun 1997-1998,

TOP - SOROT

Awasi Dana Aspirasi!! Haris Fadillah

S

EMANGAT benar para anggota DPR-RI menggolkan dana aspirasi kini tampil semakin menjadi isu menarik. Hingar-bingar masalah bantuan bagi setiap anggota dewan dengan alasan untuk memeratakan pembangunan, menjadi top news di beberapa media masa baik koran dan media online. Berita ini lebih menarik ketimbang berita artis yang ramai diberitakan terlibat bisnis seks online. Berita masalah dana aspirasi itu menjadi penting tatkala Ketua Panitia Kerja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Totok Daryanto, mengklaim bahwa pemerintah sudah menyetujui dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp11,2 triliun untuk masuk ke dalam pagu anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Kendati sudah ’ditendang’ ke sana-sini dan mengundang protes masyarakat, wacana dana aspirasi yang diusulkan Fraksi Partai Golkar terus saja bergulir kencang — bersaing ketat dengan berita-berita dugaan korupsi yang menyudutkan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan. Masalahnya, di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang terguncang dan beban hidup rakyat semakin mencekik, anggota DPR meminta dana program pengembangan daerah pemilihan berkisar Rp15 miliar-Rp20 miliar/anggota dengan total anggaran yang diminta Rp11,2 triliun. Sebenarnya apa dana aspirasi itu? Buat apa dana tersebut digelontorkan? Jika dipandang bahwa usulan dana aspirasi ini sama sekali tak menyalahi aturan hukum yang ada. Di mana dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, setiap anggota dewan berhak mengajukan dana untuk pembangunan daerah pemilihan masing-masing. Silakan monggo saja!! Karena rakyat juga tidak menginginkan DPR itu menjadi mandul tidak bisa menjalankan fungsinya. Namun rakyat berhak mengawasinya penggunaannya. Peluang digunakan dana itu sebagai potensi untuk menyuap rakyat itu bisa terjadi bahkan membuka

TARIF IKLAN DISKON

JAKARTA (TERBITTOP) — Keinginan Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk meloloskan RUU Penjaminan pada Agustus 2015 mendatang, terbentur banyak persoalan. Karena sejumlah pengamat menilai, RUU Penjaminan masih banyak kelemahan mendasar menyangkut melegalkan modal asing masuk dalam pengembangan UMKMK. Hal ini dipandang sebagai sebuah kesalahan yang sangat mendasar RUU Penjaminan, karena DPR hanya memahami uang sebagai satusatunya persoalan dalam pengembangan UMKMK di Indonesia, tanpa melihat aspek sosial lainnya. Pelegalan modal asing menjadi ironis, karena di satu sisi RUU Penjaminan diharapkan memiliki payung hukum untuk mengembangkan UMKM, tapi disisi lain justru membuka peluang modal asing masuk ke ranah penjaminan. Ini kontradiktif. Saat dihubungi, pengamat

batan itu bisa terjadi pada tahap kedua sesudah komitmen pada saat terbentuknya KKR di situlah tim KKR bekerja, di sinilah yang repot,” ucapnya. Lalu, lanjut Jimly, di tahap ketiga Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan maaf, setelah itu tindakan pemulihan dan rehabilitasi termasuk upaya penyaluran santunan dan kebijakan kesejahteraan bagi para korban atau keluargannya. ”Kesejateraan itu mulai pendidikan anak-anak korban, kesehatan dan kesejahteraan lainnya,” ucapnya. Setelah tiga tahapan itu diselesaikan maka kata Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dilanjutkan dengan memberi laporan kepada Presiden dalam pidato kenega-

tragedi kerusuhan Mei tahun 1998, peristiwa berdarah di Talangsari pada tahun 1989, kasus penembakan misterius (petrus) di tahun 1982-1984, peristiwa penembakan kasus Trisakti, serta Semangi I dan II tahun 1998. Sedangkan empat peristiwa yang sudah diselesaikan adalah kasus Wasior dan Wamena yang terjadi pada tahun 2001-20013 melalui proses Peradilan HAM, Sedangkan kasus HAM Timor-Timur sudah diselesaikan dengan rekomendasi KKP, sedangka kasus Tanjung Priok tahun 1984 dan kasus Abepura tahun 2000 telah diselesaikan melalui peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau incrah. Kejaksaan Agung awal November 2012 lalu yang menyatakan penyelidikan peristiwa 1965/1966 dan peristiwa pembunuhan misterius 1980-an dikembalikan ke Komnas HAM. Sikap ini sudah sering terjadi, paling tidak selama 10 tahun terakhir sejak zaman Jaksa Agung MA Rachman, Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji, hingga Jaksa Agung Basrief Arief dan kini HM Prasetyo SH. Wakil Jaksa, Andi Nirwanto, membuka seminar nasional bertemakan ”Penyelesaian Secara Nonyudisial Perkara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Nasional”. Seminar ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun PJI ke-22 dan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke55 tahun 2015. Andhi mengatakan, upaya yudisial yang telah di tempuh sejak di berlakukannya UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan pengalaman berharga bagi bangsa dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Andhi menambahkan, bahwa tantangan sekaligus kesempatan tersebut menjadikan jajaran pemerintah di era presiden Joko Widodo berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah strategis. Guru besar Hukum Pidana Undip ,Prof Muladi mengatakan, sesuai dengan Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, langkah yudisial harus ditempuh terlebih dahulu.Apabila bukti diperoleh maka bisa lewat rekonsiliasi. Tetapi pengambilan langkah rekonsiliasi harus melihat lingkungan sosial politik, kualitas birokrasi dan budaya yang bersangkutan, agar penyelesaian tidak menimbulkan kegaduhan. (haris)

peluang korupsi akan semakin melebar jika nantinya, penggunaan terjadi penyimpangan. Akibatnya, desentralisasi korupsi bakal akan menggurita, tidak saja melibatkan aktor dari pejabat pemerintah di daerah, tetapi juga melibatkan para anggota DPR dan DPRD. Beranjak dari definisi dana aspirasi, kita dapat membuat dua terkaan tentang penyebab timbulnya usulan dana aspirasi. Aspirasi rakyat memang selalu ada karena rakyat selalu ingin diperhatikan dan dibantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Aspirasi rakyat inilah yang menimbulkan inspirasi bagi wakil rakyat dalam upaya mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan konstituennya. Dana

”

Peluang digunakan dana aspirasi sebagai potensi untuk menyuap rakyat itu bisa terjadi bahkan membuka peluang korupsi akan semakin melebar jika nantinya, penggunaan terjadi penyimpangan. yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Inilah alasan para wakil rakyat ketika mengusulkan dana tersebut. Jika itu niat luhur untuk rakyat, kita perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota DPR yang terhormat. Apalagi jika usulan itu, benar-benar diniati oleh semangat yang tulus, untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Warga bangsa pasti akan mengacungkan jempol tangannya! Selamat kau anggota DPR-RI!! Keinginan dan kebutuhan rakyatlah yang harus diutamakan. Dana aspirasi rakyat, mestinya betul-betul ’disetarakan’ dengan arti dana untuk rakyat, tetapi bukan menyuap rakyat?? Anggota

TARIF IKLAN DISPLAY UMUM BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang ½ Halaman Belakang ¼ Halaman Belakang ¼ Halaman Depan Halaman Depan (Kuping)

: : : : :

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: 7 kolom x 530 mm x Rp 5.000 = : 7 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = : 3½ kolom x 260 mm x Rp 5.000 =

Iklan Keluarga/Duka Tarif Iklan Display Berwarna Hitam Putih Sosial

: : : :

7 kolom 7 kolom 3½ kolom 3½ kolom

x 530 x 260 x 260 x 260

Rp 3.000/mm Rp16.000/mm Rp 9.000/mm Rp 6.000/mm

mm mm mm mm

kolom kolom kolom kolom

x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 15.000

= = = =

DPR adalah ’wakil rakyat’. Sebagai ’penyambung’ kata hati rakyat, kita berharap agar para anggota DPR tidak sekali-kali mengambil manfaat materi dari apa yang diusulkan nya itu. Apalagi jika ’dana aspirasi’ ini dikemas sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah komoditi. Jika itu terjadi, DPR harus mempertimbangkan agar dana aspirasi yang berasal dari uang negara. Karena selayaknya dana tersebut keluar dari kantong anggota dewan, agar tidak ada tumpang-tindih antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai politik. Jika kedua kepentingan itu berbaur, transparansi anggaran tersebut sulit dilakukan. Artinya dari dialog di atas, saya tidak menolak usulan anggota terhormat itu,dana aspirasi menurut saya harus diawasi secara ketat. Saya mengusulkan kepada aparat penegak hukum KPK, kejaksaan dan kepolisiaan harus mengoptimalkan pengawasan dalam penggunan dana tersebut. Apalagi dana aspirasi hanya dikelola oleh masing-masing anggota legislatif di DPR-RI, tanpa melibatkan partai politik, maka kedaulatan partai akan hilang. Proses pertanggungjawabannya juga rentan disalahgunakan. ”Ideologi, program partai politik juga bisa menjadi hilang”. Karena itu saya pikir karena dana itu dikhawatirkan rentan dimanpaatkan masing-masing anggota dewan untuk memperkuat dukungan konstituen di masing-masing dapil, sehingga dikhawatirkan untuk menyuap rakyat dan seterusnya. Jadi sejauh mana dana tersebut dapat berpengaruh atau bersinergi dengan pembangunan di daerah, harus pula dikaji secara mendalam. Harus pula programnya terkait dana aspirasi rakyat, juga harus dipastikan sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini penting kita catat, karena yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah bukti nyata, bukan cuma wacana. Yah... gitu saja biar wakil rakyat lebih memahami nya jangan sampai kebablasan, sebaliknya malah membuat semakin menjamurnya korupsi. (Penulis adalah wartawan Koran TERBITTOP)

TARIF IKLAN ADVETORIAL Rp Rp Rp Rp Rp

27.825.000 13.650.000 6.825.000 13.650.000 4.000.000

Rp 18.550.000 Rp 9.100.000 Rp 4.550.000

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: Rp 10.000.000 : Rp 7.000.000 : Rp 3.000.000

BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang : Rp 12.500.000 ½ Halaman Belakang : Rp 7.500.000 ¼ Halaman Belakang : Rp 5.000.000



KONTAK PEMASANGAN: BUNGARIA SAPUTRI 0822 9946 6193

hukum 3

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

Dahlan Iskan Digarap Tiga Kasus Berbeda JAKARTA (TERBITTOP) — Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI terus memperdalam pemeriksan terhadap tersangka Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi Gardu Induk (GI) di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tahun anggaran 20112013, senilai Rp1 triliun lebih. Selain sudah menjadi tersangka dalam kasus itu, mantan Dirut PLN ini juga digarap dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik di tiga BUMN senilai Rp32 miliar yang disidik oleh Jaksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kemudian kasus dugaan korupsi hilangnya aset Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU), namun masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Jatim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Ke-

jagung, Tony Tribagus Spontana mengatakan, Kejaksaan Agung tengah memeriksa kasus pengadaan 16 unit mobil listrik dan sudah menetapkan dua tersangka. ”Pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan masih sebagai saksi dalam kasus ini,” kata Tony T Spontan belum lama ini. Sebelumnya mantan Menteri BUMN itu dijadwalkan diperiksa pada Rabu 10 Juni 2015 lalu, namun pemeriksaan batal dilakukan dan orang dekat Dahlan yakni Pieter Talaway, pun tiba-tiba menyambangi gedung bundar untuk menyampaikan bahwa bosnya tidak bisa hadir pada pangilan pertama. Sementara dikasus kasus pengadaan 16 mobil listrik jenis electric microbus dan electric executive bus yang ditangani jaksa gedung bundar Kejaksaan Agung sudah tahap penyidikan, sejak

ditelisik pada Maret 2015 dengan memeriksa 17 orang saksi. Dari hasil penyidikan, pengadaan mobil listrik diduga bermasalah. Sebab, ke16 mobil listrik di tiga BUMN yang menelan anggaran sebesar Rp32 miliar itu diduga tidak bisa dipergunakan sama sekali. Mobil itu pun dihibahkan ke enam perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unibraw), dan Universitas Riau, meski tidak ada kerja sama. Dahlan diduga memerintahkan sejumlah BUMN menjadi sponsor pengadaan mobil listrik untuk mendukung kegiatan operasional konferensi APEC tahun 2013 di Bali. Adapun di antara perusahaan BUMN itu adalah PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina.

Namun, mobil tersebut tidak bisa digunakan di acara APEC. Akibatnya, ketiga BUMN tersebut mengalami kerugian dan jaksa kini tengah menghitungnya. Dalam kasus ini jaksa Gedung Bundar sudah menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi (DA), dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Agus Suherman (AS). Keduanya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 mobil listrik di tiga BUMN senilai Rp32 miliar. Dasep Ahmadi merupakan tersangka dari pihak swasta yang mengerjakan proyek pengadaan 16 mobil listrik di tiga BUMN. Sedangkan Agus Suherman menjadi tersangka atas jabatannya di Kementerian BUMN ketika proyek itu dikerjakan pada tahun 2011, dia juga

SINGKAT

35 Calon Anggota KY Lolos Tes Objektif

Jaksa Sita Rp4 Miliar dari Kasus Alkes JAKARTA (TERBITTOP) — Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyita uang hasil dugaan korupsi sebesar Rp4 miliar dari kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi. Uang sebesar Rp4 miliar tersebut disita dari tersangka Zuherli yang merupakan pihak swasta direktur PT Sindang Muda Serasan yang mengerjakan proyek tersebut. ”Tim penyidik telah melakukan penyitaan sebanyak Rp4 miliar dari pihak Zulherli, dari pihak PPK yang juga menerima aliran dana telah menyita uang sebesar Rp200 juta,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Tony T Spontana SH, Kamis (11/6) pekan lalu. (ris)

Anas Dipindah ke LP Sukamiskin JAKARTA (TERBITTOP) — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Sudah, salinan putusannya sudah diterima KPK,” kata salah seorang tim pengacara Anas, Firman Wijaya, Senin. Pada 8 Juni 2015, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan putusan kasasi terhadap Anas yaitu memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp5 miliar subsidair satu tahun empat bulan kurungan dan ditambah membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider empat tahun kurungan dan masih ditambah hukuman pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. ”Jadi tidak ada alasan untuk menunda sedikit pun pelaksanaan putusan MA,” tambah Firman. (ris)

KPK Dalami Pengirim Bunga Misterius JAKARTA (TERBITTOP) — Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami pengirim tiga karangan bunga misterius yang berisi ejekan terhadap pimpinan KPK. ”Masalahnya masih dalam proses pendalaman oleh Direktorat Pengawasan Internal. Kalau ada kesimpulan telah terjadi pelanggaran berat akan diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) yang terdiri dari pejabat tinggi/struktural di KPK (minus pimpinan),” kata pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa. Sebelumnya, pada 4 Mei 2015 lalu ada tiga karangan bunga yang dikirimkan ke gedung KPK Jakarta bertuliskan ”Terima kasih pimpinan KPK atas aksi panggungnya. Kalian pahlawan sinergitas. Kami menunggu dagelan selanjutnya”. Karangan bunga lain bertuliskan ”Kami bangga pada AS, BW dan Novel. Kalian orang berani! KPK bukan pengecut yang cuma bisa kompromi!”, dan ”Teruntuk pimpinan KPK para pemberani yang selalu (tidak) menepati janji”. (nt/ris)

Dahlan Iskan orang yang mencarikan soponsor untuk membiayai pengadaan mobil listrik, serta menunjuk tersangka DA untuk mengerjakan proyek tersebut. Di Kejaksan Tinggi (Kejati) Jatim juga tetap menunggu kehadiran Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi hilangnya aset Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU). (ris)

IST

PELANTIKAN Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Dr Adhi Toegarismen SH (kiri), melantik pejabat baru Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Reda Mantovani SH, dan Koordinator Intel Kejati, Bayu Aji Nugroho SH, di Aula Gedung Kejati DKI, Selasa (16/ 6). Bayu sebelumnya berdinas di Kejaksaan Kota Bandung sebagai Kasi Pidum. Sedangkan Reda Mantovani adalah, Atase Kejaksaan di Hongkong. Sementara pejabat lama Kajari Jakarta Barat, I Made Suanarwan SH mendapat tugas baru sebagai Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Satgas Intel Kejagung Sudah Bekuk 55 Buronan Korupsi J Target Meringkus 100 Burunan JAKARTA (TERBITTOP) — Adyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung di bawah komando Jamintel Arminsyah SH, sejak awal periode Januari hingga medio Juni ini sudah berhasil mengamankan 55 buronan kasus dugaan korupsi. Para buronan dari berstatus tersangka hingga terpidana itu di ringkus karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh tim jaksa intelijen. ”Tim Intel Kejagung dana perkara tindak pisepanjang tahun 2015 dana korupsi Penyimpaburonan yang berhangan Dana APBD DPRD sil di tangkap sudah 55 Provinsi Jateng Tahun orang,” kata KapusAnggaran 2003. Kepenkum Tony T Sponrugian yang diakibatkan tana, di Jakarta, Sabperbuatannya ditaksir tu (20/6). mencapai sekitar Rp14,8 Tim Intel Kejaksaan miliar. Prawoto terbukti Agung berhasil mebersalah berdasarkan nangkap mantan Angputusan Mahkamah gota DPRD Provinsi Agung No 67PK/PIDSUS/ Jawa Tengah Periode 2011 Tanggal 28 Maret 1999-2004 Prawoto Sak2012. Dia dijatuhi hukuTony T Spontana SH tiari. Buronan yang maman pidana satu tahun suk daftar pencarian itu ditangkap penjara, denda Rp50 juta subsider dua pihak kejaksaan lantaran telah menbulan kurungan. ”DPO merupakan buyandang status terpidana korupsi. ronan ke-55 yang berhasil ditangkap Menurut Kepala Pusat Penerangan Tim Intel Kejagung sepanjang tahun Hukum Kejaksaan Agung, Tony Triba2015,” ujar Tony. gus Spontana, Prawoto berhasil diSebelumnya, tim intelijen Kejagung tangkap di Jalan Margasatwa, Rabersama tim Kejati Maluku Utara, bergunan, Pasar Minggu, Jakarta Selahasil membekuk DPO asal Kejati NTT, tan, sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis bernama Muhamad Irsyad Hanafi (18/6). ”Persisnya diamankan di halte salah satu pihak swasta yang menjabis,” ujar Tony kepada TERBITTOP. bat sebagai Direktur PT. Citra Djadi Prawoto Saktiari merupakan terpiNusantara. ”Kasus posisi yang ber-

sangkutan adalah tersangka kasus korupsi pengelolaan anggaran satuan kerja penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktur Presiden di Provinsi NTT tahun anggaran 2012 di Kabupaten Timor Tengah Utara,” papar dia. Penetapan Irsyad sebagai tersangka berdasarkan surat printah penyidikan Nomor : 284/P.3/Fd.1/08/ 2014. Dengan kerugian negara ditaksir sebesar Rp2.756.280.000. ”Yang bersangkutan dinyatakan buron sejak Oktober 2014 silam. Dan, ditangkap di Kalumata, Ternate Selatan, Malut, pada hari Rabu, 10 Juni 2015, sekitar pukul 22.00 WIT,” tandas Tony. ”Sementara DPO sebelumnya DPO asal Kejari Jambi bernama M Sapani bin Ibrahim, pekerjaan direktur CV Generasi Muda Mandiri. Saat yang bersangkutan berada di Alun-Alun Klaten, Jateng,” kata Tony T Spontana. Sarpin diringkus lantaran sudah menjadi terpidana berdasarkan putusan MA RI No 2045 K/Pid/ 2005 tanggal 18 April 2006. ”Yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 UU No 31/1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1,” ujar Tony. Adapun terpidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara selama dua tahun dan membayar uang pengganti Rp407.588.546 subsider enam bulan kurungan. (ris)

JAKARTA (TERBITTOP) — Panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial mengumumkan 35 peserta yang lolos seleksi Tes Objektif dan Pembuatan Makalah. Anggota Pansel KY, Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, mengatakan, para peserta yang lolos terdiri dari sembilan mantan hakim, 11 akademisi hukum, sepuluh praktisi hukum dan lima tokoh masyarakat. ”Peserta yang lolos ini utamanya berdasarkan nilai tertinggi. Selain itu jumlah yang diambil adalah lima kali dari jumlah yang dibutuhkan,” kata Asep, Kamis. Berdasarkan UU KY jumlah anggota sebanyak tujuh orang yang terdiri dari dua mantan hakim, dua akademisi, dua praktisi dan satu tokoh masyarakat. ”Tapi akademisi jadi 11, untuk menggenapkan karena dari unsur hakim hanya sembilan orang,” ungkap Asep. Dia juga mengungkapkan, Tes Objektif dan Pembuatan Makalah ini diikuti oleh 71 dari 75 peserta yang lolos tes administrasi yang dilaksanakan pada 10 Juni 2015. Dalam melakukan penilaian makalah, Asep mengatakan, pansel dibantu oleh tim eksternal yang terdiri dari sembilan orang pakar hukum. Selanjutnya 35 peserta seleksi anggota KY ini berhak mengikuti tes ’profile assesment’ yang akan diselenggarakan pada 22-24 Juni 2015. (nt/ris)

Kasus Century Libatkan Mantan Deputi BI, Dihentikan KPK JAKARTA (TERBITTOP) — Penyidikan perkara dugaan korupsi dugaan korupsi Bank Century terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Chalimah Fadjrijah, dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan tanpa alasan penyidikan itu dihentikan. Sebab, Siti yang sebelumnya disebut sebagai orang yang patut bertanggung jawab dalam perkara ini meninggal dunia pada Selasa 16 Juni 2015. ”Tentu (terkait) dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus Century tidak diteruskan,” kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi, sepeti dilansir Inilah.com, Selasa (16/6). Adapun Siti menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Harum Sismamedika, Jakarta Timur. Diketahui, Siti memang sudah lama sakit, salah satunya mengidap stroke. Atas meninggalnya Siti, Johan pun mengucapkan rasa bela sungkawa. ”Kami turut berduka cita,” ujar Johan. Untuk diketahui, almarhumah Siti diduga tahu banyak soal penyelamatan Bank Century pada 2008 melalui Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis. Di mana atas penyelamatan ini, mengakibatkan pengucuran dana bailout senilai Rp6,7 triliun. (ris)

IST

PERINGATAN HUT ADYHAKSA DI BOGOR Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-55 melaksanakan beberapa kegiatan antara lain, pertandingan olahraga yang diikuti seluruh pegawai Kejari Bogor dan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kota Bogor di Aula Kejaksaan Negeri Bogor. Dalam pelaksanaan donor darah yang dimulai pukul 09.00 sampai siang hari, telah terkumpul 25 kantong darah dari beberapa pegawai Kejari Bogor yang dengan sukarela mendonorkan darah pada Jumat (11/6).

BY: KORAN TERBITTOP

opini

T AJUK RENCANA Penyelesaian Kasus HAM Berat

M

AU ke mana arah penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Diselesaikan secara yudisial atau nonyudisial? Inilah sebuah pertanyaan penting diajukan kepada pemerintah dewasa ini. Kejaksaan Agung mengaku kesulitan menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang ditanganinya. Dari 10 kasus HAM berat masa lalu, baru tiga kasus yang sudah dituntaskan. Sementara tujuh kasus lainnya masih diam di tempat, sehingga publik akan bertanya bagaimana kelanjutan penyelesaiannya. Pengembalian ini dihiasi dengan alasan, salah satunya para pelaku sudah banyak yang meninggal. Tindakan pengembalian berkas oleh Kejagung bukan hal yang baru atau pertama kali. Sikap ini sudah sering terjadi, paling tidak selama 10 tahun terakhir sejak zaman Jaksa Agung MA Rachman, Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji, hingga Jaksa Agung Basrief Arief. Kini di era Jaksa Agung, HM Prasetyo SH, berupaya untuk menyelesaikan utang sejarah ini. Bersama Kementerian Hukum dan lembaga hukum terkait, kejaksaan terus mencari pola penanganan dan penuntasan kasus tersebut. Kendala yang dihadapi untuk tujuh kasus yang belum selesai ini adalah waktu kejadian, atau peristiwa itu sudah lama, ada yang lebih dari 50 tahun. Jadi sangat sulit dicari bukti-bukti dan saksi-saksi maupun tersangkanya apabila ada. Kejagung mengklaim sudah membahas penuntasan kasus-kasus tersebut bersama Komnas HAM untuk mencari solusinya. Rencana penuntasan sudah dibahas bersama antara Jaksa Agung, Menko Polhukam, Menkum HAM dan Kapolri beberapa waktu lalu. Mencari solusi apakah dari tujuh kasus ini bisa mencari mekanisme yang paling bisa diterima, oleh semua pihak tentunya. Tak hanya oleh pemerintah saja, tapi juga oleh korban. Mencari sikap damai dan solutif,Kejaksaan akhirnya juga menggelar seminar nasional yang bertemakan ”Penyelesaian Secara Nonyudisial Perkara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Nasional”. Seminar ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun PJI ke-22 dan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke-55 tahun 2015 . Langkah rekonsialiasi bukanlah harga mati dalam penyelesaian, karena harus melalui beberapa tahapan. Langkah rekonsialsi harus melalui proses dan mendapat persetujuan dari para keluarga korban. Setidaknya ada enam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih memerlukan tindak lanjut. Kita mendorong penyelesaian yang dilakukan ini secara nonyudisial, tetapi kita juga berharap penyelesaian transparan terbuka sehingga kasus HAM yang bisa dilakukan proses yudisial ditindak lanjut lanjuti secara yudisial, sehingga tidak memicu polemik dan kemarahan keluarga korban. Dalam seminar terungkap ada tiga tahapan usulan yang disampaikan, pertama pembentukan Tim Bersama yang melibatkan Kejaksaan Agung dan Komnas. Tim ini harus memilah milah kasus yang akan diselesaikan secara yudisial maupun non-yudisial. Selanjutnya, tim tersebut yang akan merancang mekanisme penyelesaian melaui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kemudian dilaporkan kepada Presiden. Tahap kedua adalah perlu adanya komitmen Presiden untuk menyatakan kesediaannya menyampaikan permohonan maaf yang disampaikan pada Hari HAM Sedunia pada 10 Desember. Tahap selanjutnya adalah tindakan pemulihan dan rehabilitasi. Termasuk, upaya penyaluran santunan dan kebijakan kesejahteraan bagi para korban dan keluarganya. Semua tindakan tersebut wajib dilaporkan Presiden dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2016. Jika langkah ini mendapat respon positif dari keluarga korban dan masyarakat maka penyelesaian kasus HAM bisa selesai, tetapi jika tidak maka pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung harus bekerja keras mengajukan kasus-kasus, yang bisa diselesaikan secara yudisial. **

DITERBITKAN OLEH: Karya Panjang Mediatama SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013 NPWP: 03.350.979.5-412.000 TDP: 10.27.3.46.05022 Website: TERBITTOP.com Email: [email protected] Penasehat/Pelindung Tarman Azzam Penasehat Hukum Petrus Selestinus SH Pemimpin Umum/Penjab Haris Fadillah Perusahaan Aswi Matrawi Pemimpin Redaksi Endang Suherman Manajer IT Endang S Redaktur Nurcahyo, Sariaman Dewan Redaksi Tarman Azzam, Haris Fadillah, Endang Suherman, Mustopa Abas, Yoyok Percoyo Staf Redaksi Mufreni, Nainggolan Sekretaris dan Administrasi Redaksi Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda Manajer Iklan/Pemasaran Mulyadi Desain Grafis Sabaragama, Budhi Permana Sirkulasi Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu Koresponden Bangka Belitung: H Hermansyah Bermani R (Kepala Biro), Kota Pangkalpinang: Budi Marsudi, Wawan, Kab Bangka Selatan: Melko Yani, Kab Bangka Barat: Shadli Sobroni, Kab Bangka Tengah: Indra Irawan, Kab Bangka: Muhammad Septian Mihardi. Lampung: Agus Salim (Kepala Biro), Lampung Barat & Pesisir Barat: Alhadi Mb, Lampung Utara & Tulang Bawang Barat: Yudhi Fikardo. Kab Tulang Bawang: Miswan Effendi & Aan Setiawan. Palembang: Ruslan. Pekanbaru: Ikhsan. Pontianak: Yusri. Tangerang: M Nur. Depok: Abdul Azis. Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Iman Rachman, Moch Faisal Haris, Dodo Suharma, Sudirdja (Cirebon). Jambi: Djohan Chaniago (Kepala Biro), Kab Batanghari: Sabli. Jawa Tengah: M Chamim Rifa’i. Bengkulu: Heri. Bangkalan: Muhammad Arifin, Pamekasan: Salim. Pasuruan: Muhammad Toha. Sulawesi Barat: Andi Saputra. Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom), Warna (Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000 (per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon. Bank: BRI 7202-01-002432-50-3. Alamat Redaksi Gedung Lingga Dharma Lt. 1, Jl. Warung Buncit 17 Jakarta Selatan Telepon: 021-99746839, 93116962 Percetakan: PT Wahana Semesta Inter Media (isi di luar tanggung jawab percetakan)

Seluruh wartawan dan koresponden Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar nama-nama yang dimuat, apabila mengaku sebagai wartawan Koran TERBITTOP bukan tanggung jawab redaksi.

4

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

BUMD untuk Kesejahteraan Rakyat pada Era Keterbukaan ASEAN Oleh: Prof Dr Asep Saefuddin KESEJAHTERAAN rakyat atau masyarakat harus menjadi cita-cita bersama yang tidak boleh dilupakan. Untuk itu seluruh komponen bangsa harus peduli terhadap cita-cita bersama ini apapun tugas dan fungsi mereka. Kehilangan cita-cita ini akan menyebabkan kehilangan arah gerakan bersama atau individu. Akhirnya yang terjadi adalah kompetisi saling sikut saling menghalangi yang berakibat kemandegan total, kita menjadi kurang maju. Akibatnya kita secara umum menjadi tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

B

ila ditinjau dari ukuran luas daerah, jumlah penduduk, serta kekayaan alam, rasanya mustahil negara Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN atau bahkan dunia umumnya. Tentu ada sesuatu yang tidak beres sehingga ketertinggalan ini masih terjadi. Kuncinya terletak pada kekurang-pedulian kelompok elite terhadap kesejahteraan masyarakat umum. Kita terlalu berpikir bahwa keberhasilan seseorang adalah hasil jerih payah individual. Terlalu mementingkan juara individu, bukan kebersamaan. Hal itu tidak salah, akan tetapi kita tidak boleh menafikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat itu juga sesuatu yang sangat penting. Tentunya negara harus hadir dalam membuka peluang keberhasilan bersama, tanpa kecuali. Akses mereka terhadap sektor perekonomian tidak ada alasan tertutup. Tahap awal tentunya adalah pembenahan kualitas dan akses terhadap pendidikan harus dibuka lebar sampai ke pelosok-pelosok desa yang terpencil sekalipun. Kemudian, akses terhadap sumber-sumber ekonomi harus terbuka luas bagi seluruh warga tanpa kecuali. Artinya, perlu operasionalisasi gagasan membangun dari pinggiran. Pemberdayaan potensi-potensi sumber daya Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Misalnya dalam hal pariwisata, kita baru dikunjungi oleh sekitar 9 juta wisatawan asing/tahun. Padahal Malaysia sudah sekitar 28 juta, Singapura 15 juta, dan Thailand 25 juta wisatawan per tahun. Untuk entrepreneur juga kita baru 0,18 persen, sedangkan negara-negara ASEAN itu sudah di atas dua persen. Kita punya kewajiban agar tumbuh entrepreneur muda sehingga mencapai dua persen itu. Jadi perlu 10 kali lipat lagi. BUMD dan Peningkatan Ekonomi Daerah Salah satu upaya untuk membangun agar tepat sasaran adalah pemberian otonomi daerah. Para pengambil kebijakan didekatkan sedemikian rupa dengan masyarakat. Diharapkan Forum Pimpinan Daerah yang terdiri dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu dapat mengetahui situasi dan kondisi daerahnya secara cepat dan tepat, baik potensi sumber daya alam ataupun masyarakat. Jadi, pada hakekatnya otonomi daerah itu diadakan tiada lain adalah untuk mempercepat perbaikan ekonomi masyarakat melalui perangkat-perangkat kelembagaan di daerah, termasuk infrastruktur pembangunan. Bila kesempatan otonomi daerah itu tidak dimanfaatkan untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sebuah daerah akan tertinggal oleh daerah lainnya. Unsur-unsur kelembagaan daerah

harus sekreatif mungkin menggali potensi daerah dan melakukan pembangunan dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya konsep pembangunan harus dilihat dari berbagai perspektif, seperti rentang waktu, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Apalagi di era keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ketertutupan terhadap profesionalitas dan organisasi modern yang didasari cita-cita kesejahteraan rakyat, BUMD hanya akan menjadi beban. BUMD adalah salah satu perangkat daerah yang penting bagi perbaikan ekonomi dan kebahagiaan masyarakat, selain untuk PAD. Mengapa harus memasukan komponen kebahagiaan? Karena di dalam komponen itu ada unsur ketenangan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Seseorang akan bahagia bila dia tidak mendapat tekanan apapun ketika bertransaksi ekonomi atau bahkan sedang berjalan sendirian di daerah. Seseorang akan bahagia bila tenang ketika berusaha, tidak merasa dikejar-kejar aparat. Dengan kebahagian yang terlindung oleh pemerintahan daerah, maka ekonomi juga akan bertumbuh dengan baik. BUMD sebagai Badan Usaha tentunya secara ekonomi harus untung yang dicirikan dengan pemberian dividen kepada pemegang saham, sehingga dapat menyumbangkan PAD. Tetapi jangan berhenti di situ, bukan hanya indikator ekonomi atau finansial saja yang dilihat. Tetapi komponen lainnya juga. Paling tidak, mengikuti Balance Score Card (BSC) model Kapplan dan Norton, ada tiga komponen lagi yang harus diperhitungkan oleh BUMD, yaitu aspek masyarakat (pelanggan, customer), manajemen internal atau bisnis internal, serta pembinaan staf untuk perbaikan organisasi atau perkembangan/pertumbuhan yang disebut aspek pembelajaran (learning and growth). Disebut balance atau seimbang karena institusi (BUMD) itu memikirkan aspek internal dan eksternal juga jangka pendek dan jangka panjang. BUMD tidak akan berumur panjang bila hanya sekadar mencari keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan serta kepuasaan pelanggan (dalam hal ini masyarakat). Filsofofi keseimbangan ini kemudian diturunkan ke dalam governance (tata kelola) yang baik secara korporasi (good corporate governance) serta profesional, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Komponen eksternal (masyarakat) harus masuk ke dalam manajemen BUMD, tidak berbentuk charity yang justru membuat masyarakat tergantung. Tetapi bisa dilakukan pembinaan-pembinaan keterampilan, perbaikan pendidikan, dan upaya lainnya yang dapat mengangkat daya beli masyarakat. Operasionalisasi kepedulian BUMD dalam bentuk CSR/

PKBL dapat dikemas menjadi bagian manajemen organisasi untuk ketahanan BUMD dan sekaligus kepuasan pelanggan, bahkan kesejahteraan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Kinerja BUMD harus dilihat minimum dari empat perspektif BSC. Keempat faktor tersebut harus dibuat indikatornya yang mudah diukur dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, dan Time-bond). Lalu BUMD itu setiap periode dievaluasi berdasarkan indikatorindikator BSC dan diberikan peringatan bila terjadi keseimbangan komponen. Tentunya bobot masing-masing komponen itu harus disepakati secara demokratis, melibatkan pemegang saham dan perwakilan stakeholder. Keterwakilan pemerintah dalam BUMD selain untuk mengontrol profesionalitas manajemen tetapi juga bagian dari perspektif masyarakat (customer) dalam BSC. Bukan menjadi beban politik bagi BUMD. BUMD harus untung secara finansial dan sehat secara organisasi. Salah satu ukuran kesehatan dapat dilihat dari keseimbangan BSC BUMD itu sendiri. Profesionalitas dilakukan dengan membebaskan BUMD dari intervensi politik serta bebas KKN. Tata Kelola (governance) dijalankan dengan prinsip profesionalisme sejak dari penentuan dewan direksi dan dewan komisaris (badan pengawas). Unsur pengalaman dan kompetensi mereka menjadi kriteria penentuan yang dilacak melalui rekam jejak (track record). Semua itu dilakukan secara transparan dan profesional. Demikianlah seharusnya tata kelola BUMD bila ingin terus survive di MEA. Prioritas BUMD BUMD diprioritaskan bagi sektor-sektor yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, seperti transportasi, pasar, bank pasar, pertanian pangan (terutama padi), rumah sakit, energi listrik berbasis sumber daya lokal, dan air. Tidak tertutup kemungkinan saham dimiliki oleh warga secara terbuka atau lewat koperasi. Misalnya saham bank pasar dapat dimiliki oleh koperasi pasar. Pasar tradisional atau bahkan supermarket dapat dikelola oleh BUMD dengan melibatkan petani sebagai pemegang saham. Teknisnya bisa melibatkan koperasi petani, UMKM, asosiasi pedagang. Begitu juga sebagian saham jasa transportasi dapat dimiliki oleh koperasi supir atau pemilik angkot. Dengan demikian BUMD itu bukan menjadi pesaing asosiasi atau koperasi, sehingga semakin maju BUMD semakin kaya koperasi yang berimbas pada kesejahteraan anggotanya. Dengan melibatkan masyarakat dalam saham BUMD, maka masyarakat akan ikut menjaga kesehatan badan usaha tersebut. Petani akan menjaga kualitas produk karena mereka menyimpan hasil panennya di BUMD Pasar. Hal yang sama berlaku dengan supir angkot. Mereka tidak akan bersaing dengan BUMD jasa transportasi. Ingat ketika MEA dimulai, maka konsumen itu melipat ganda serta bukan sekedar warga Indonesia. BUMD pangan dapat membuat kawasan estate padi dengan saham sebagian dimiliki oleh koperasi petani. BUMD pangan itu juga memiliki penggilingan padi, pengemasan, kendaraan untuk pengiriman beras, dan fasilitas lainnya. Percontohan ini bisa diperluas ke sektor lainnya. Intinya, BUMD akan mampu bersaing di masa keterbukaan ASEAN, bila menjalankan GCG, bebas KKN, dan peduli terhadap kesejahteraan warga serta masyarakat lainnya. (Penulis adalah Rektor Universitas Trilogi/ Guru Besar Statistika FMIPA IPB)

Dampak Positif Adanya Posdaya Oleh: Dr Mulyono D Prawiro SAAT ini proses pemberdayaan keluarga melalui Posdaya mulai menggeliat dan mendapatkan perhatian yang sangat positif dari berbagai kalangan, utamanya dari perguruan tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat luas. Adanya Posdaya di desa-desa akhir-akhir ini telah mampu mengubah paradigma upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini dianggap sukar dan hanya dalam angan-angan, berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan dan ada hasilnya. Kepedulian antar warga mulai muncul dan budaya bangsa, yaitu budaya gotongroyong yang selama proses reformasi berjalan terlihat mengendor, telah mampu dibangkitkan kembali. Orang kaya yang biasanya tidak peduli kepada tetangganya mulai berubah menjadi peduli dan perhatian.

D

i dalam Posdaya bukan hanya silaturahmi yang dikembangkan, tetapi juga kepedulian yang tinggi, sehingga ada perasaan malu bila di wilayahnya ada banyak keluarga miskin atau keluarga prasejahtera. Dalam upaya untuk mengetahui, apakah di wilayah itu tingkat kemiskinannya tinggi atau rendah, di dalam Posdaya akhir-akhir ini dibantu oleh para mahasiswa yang melakukan KKN tematik Posdaya, telah mengadakan suatu pendataan dan pemetaaan keluarga atau mapping, yaitu dengan mendata setiap keluarga yang tergabung dalam Posdaya dan hasilnya dipaparkan pada suatu pertemuan atau sarasehan di desa. Para pimpinan daerah banyak yang terkejut, terutama para camat atau pun kepala desa. Dengan adanya pemetaan dan pendataan keluarga dalam Posdaya, keluarga-keluarga di wilayah itu akan diketahui secara riil, berapa jumlah keluarga miskin atau prasejahtera di wilayahnya. Para kepala desa juga merasa senang, karena bisa secara langsung mengetahui kondisi warganya secara pasti, karena memiliki data yang akurat dan tau persis siapa saja keluarga yang tergolong prasejatera. Setelah diketahui, maka fokus utama untuk mendapat perhatian untuk diperdayakan adalah mereka-mereka yang tergolong keluarga prasejahtera atau miskin. Dengan mengetahui warga yang miskin atau prasejahtera, mereka ’dijual atau dilelang’ kepada keluarga yang kaya dan peduli, agar kemiskinan di daerah itu bisa dikurangi ataupun dientaskan. Di sinilah gotong-royong antarwarga mulai bangkit kembali, dan mereka saling peduli satu sama lain. Yang kaya peduli kepada yang miskin dan yang miskin dengan dorongan masyarakat sekitar dalam wadah Posdaya, mereka diharapkan tak tinggal diam, tetapi diajak bekerja keras untuk memu-

lai usaha kecil-kecilan sebagai langkah awal yang sederhana untuk membangun kesejahteraan. Bila keluarga prasejahtera memiliki usaha meskipun kecil, langkah ini merupakan awal yang baik dalam proses pemberdayaan, agar mereka mendapatkan manfaat guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengalaman di beberapa daerah menunjukan hasil yang menggembirakan, hal seperti ini disebut dengan lelang kepedulian, menjual orang miskin untuk dientaskan dari lembah kemiskinan. Bantuan yang diberikan bukan berupa charity atau belas kasihan, tetapi pemberdayaan yang paripurna dan berkelanjutan. Kalau sasaran pengentasan kemiskinan yang selama ini kurang terfokus, dengan adanya pemetaan dan pendataan keluarga, maka sasarannya akan lebih jelas dan terfokus. Peran mahasiswa sungguh luar biasa dalam hal ini, karena para mahasiswa dalam KKN tersebut ikut memberikan semangat dan dorongan agar warga mulai membentuk Posdaya dan mengisikan dengan berbagai kegiatan yang membawa manfaat bagi keluarga di desa. Isian tersebut dengan dorongan dari para mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan, sudah mulai banyak rakyat yang dulunya belum pernah memiliki usaha, diajari untuk berkreasi mengubah bahan-bahan lokal yang tidak berharga menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi. Mengolah bahan makanan lokal yang jumlahnya melimpah dan belum dimanfaatkan dengan baik, dijadikan makanan ringan dan siap untuk dijual. Kreativitas baru muncul dari keluarga miskin atau prasejahtera di pedesaan ini gara-gara ada Posdaya. Selain itu, gara-gara Posdaya, hubungan antarperguruan tinggi juga semakin erat, bahkan ada semacam kompetisi dan saling membagi pe-

ngalaman dalam memberdayakan rakyat di desa-desa. Pengalaman perguruan tinggi satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda, karena mereka memiliki ciri-ciri tersendiri dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ada yang berbasis masjid, Posyandu, koperasi, PAUD dan masih banyak yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam proses memberdayakan keluarga. Meskipun pendekatannya berbeda-beda, tetapi satu tujuan yaitu memberdayakan keluarga sesuai dengan delapan fungsi keluarga. Hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, yang biasanya kurang harmonis, gara-gara Posdaya hubungan tersebut mampu mencair, bahkan saling bekerja sama dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat di daerah tersebut. Hubungan SKPD dengan perguruan tinggi juga semakin erat, dan kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu mereka bersama-sama terjun ke desa membantu rakyat di desa. Perpaduan kepentingan tersebut, membuat rakyat, khususnya rakyat yang kurang mampu merasa diperhatikan, dan bakti perguruan tinggi dalam ikut serta memberdayakan rakyat menjadi sangat penting. Tidak jarang para pimpinan daerah seperti bupati/wali kota mengadakan MoU atau kesepakatan kerja sama dengan para pimpinan perguruan tinggi yang berada di wilayahnya untuk bersamasama membantu rakyat dan memberdayakan mereka di dalam kelompok Posdaya. Lembaga pemerintah dan lembaga perguruan tinggi merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama dan sinergi membantu rakyat, khususnya rakyat miskin atau keluarga sejahtera untuk diberdayakan agak meningkat menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Dengan demikian dampak positif Posdaya adalah mampu menggerakkan para pimpinan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi dan rakyat di desadesa untuk bersama-sama peduli dan perhatian kepada keluarga-keluarga yang kurang beruntung untuk bergerak maju, mandiri dan membangun bangsa. Bila kita semua memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi kepada saudara kita yang masih tertinggal dan mau membantunya, bukan dengan pemberian sesuatu secara cuma-cuma atau charity, tetapi dengan penuh kasih sayang memberikan proses pemberdayaan dan membuat mereka bisa mampu mandiri dan sejahtera. Dengan demikian bangsa ini akan maju dan Indek Pembangunn Manusia Indonesia akan meningkat dengan sangat membanggakan. (Penulis adalah Anggota Senat dan Dosen Pascasarjana Universitas Satyagama Jakarta)

metropolis 5

Almarhum HM Soeharto meluangkan waktunya untuk memancing di selasela kesibukannya sebagai presiden.

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

Advokat Senior, Petrus Selestinus SH:

Penegakan Hukum di Era Soeharto Sangat Tertib JAKARTA (TERBITTOP) — Setelah lebih kurang tujuh tahun presiden kedua RI, HM Soeharto wafat, namun kenangan terhadap jejak langkah Pak Harto masih melekat kuat di masyarakat. Salah satunya adalah praktisi hukum dan advokat senior, Petrus Selestinus SH, yang mengalami masa pemerintahan sosok pemimpin bangsa kelahiran Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921 itu. Salah satu yang dikenang pengacara senior ini, adalah sosok kepemimpinan Pak Harto yang disiplin dan tertib di dalam penegakan hukum, selalu menjaga komunikasi pemerintah dengan masyarakat sampai ke pelosok desa. ”Disiplin dan tingkat kepatuhan masyarakat ter-

hadap undang-undang dan sikap menghormati hukum dan lembaga negara sangat dijaga dan dijunjung tinggi,” tutur advokat senior Petrus Selestinus SH, dalam perbincangan dengan Koran TERBITTOP, Jumat lalu, di Jakarta. Sehingga prestasi yang dicapai Pak Harto sebagai pemimpin bangsa, kenang Petrus, membuat masyarakat merasa lebih nyaman bepergiaan ke tempat lain tanpa ada rasa takut karena keamanan lebih terjamin. ”Dengan kondisi yang keamanan yang terjamin secara periodik itulah, masyarakat dapat mengetahui harga bahan-bahan kebutuhan pokok, karena pada setiap minggu diumumkan oleh pemerintah melalui TVRI,” kenang Petrus.

Sebagai advokat senior yang sudah berkecimpung di dunia peradilan dan hukum sejak 1985, Petrus memiliki perhatian khusus terhadap sosok teladan kepimpinan HM Soeharto, karena selain bidang penegakan hukum, bidang pendidikan sangat mendapat kemajuan pesat. ”Demikian juga kepedulian beliau terhadap masalah pertanian, program keluarga berencana, Manunggal ABRI dan rakyat, sikap politik bebas aktif, bahkan diplomasi internasional Pak Harto yang disegani dalam percaturan diplomasi di dunia internasional. Beliau menjadi tempat bertanya bagi sebagian pemimpin negara, terutama di negaranegara ASEAN,” ujar Petrus. Sebagai sosok yang peduli terhadap

pembangunan dan pemberdayaan dan kesehatan masyarakat,kata Petrus, strategi yang diterapkan Pak Harto, membuat program keluarga berencana dan penanggulangan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu dan program imuninasi berjalan secara nasional dan merata di seluruh pelosok Nusantara. Bahkan, kenang Petrus, keberhasilan Program Keluarga Berencana saat itu mengundang rasa kagum Unicef, lembaga PBB yang menangani masalah anak dan pendidikan. Sementara di bidang pendidikan, lanjut pengacara vokal yang menjadi Koordinator TIM Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), tidak terlalu sering mengalami perubahan kurikulum, sehingga stabilitas

dalam pendidikan terjamin dan melahirkan intelektual yang berkarakter dan berkepribadian. ”Adanya GBHN dan Repelita untuk mengawal jalannya roda pemerintahan, menjadi kunci sukses pembangunan pada setiap lima tahun secara tertib dan teratur,” tutur Petrus. Bahkan Petrus merasa salut terhadap kiprah kepemimpinan beliau sebagai Bapak Pembangunan. ”Sebagai pemimpin bangsa dan pembangunan dengan keamaman yang terjaga, Dwifungsi ABRI dapat dipertahankan dengan baik sehingga melahirkan kepemimpinan ABRI yang berwatak kebangsaan dengan kemampuan manajerial yang baik di hampir merata setiap bidang,” kenang Petrus Selestinus. (ris)

KELUARGA BESAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 AIR ITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT BERTEMU KEPALA BKKBN — Sesepuh BKKBN, Prof Dr Haryono Suyono (dua kiri) bersama Dr Moch Soedarmadi (dua kanan) dan Dr Mazwar Noerdin (kanan) dalam pertemuan dengan Kepala BKKBN, dr Surya Chandra Surapaty MPH, PhD, di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (17/6).

Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Berpuasa di Bulan Romadhon 1436 H TTD KEPALA SEKOLAH SMP N 1 AIR ITAM LAMPUNG BARAT

Drs PAIMAN MM

DOK DAMANDIRI BY: KORAN TERBITTOP

Kepala BKKBN Puji Prof Haryono JAKARTA (TERBITTOP) — Program Keluarga Berencana (KB) yang dulu pernah berhasil perlu diteruskan kembali dengan membangun kesadaran masyarakat, keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kepala BKKBN periode 20152020, dr Surya Chandra Surapaty MPH, PhD mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk para politikus, pengamat serta masyarakat dan para sesepuh untuk ikut bersama-sama membantu mengoptimalkan program BKKBN. Surya Chandra yang dilantik sebagai kepala BKKBN periode 2015-2020 oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek pada 26 Mei lalu ini mengungkapkan, kesadaran masyarakat dalam menjalankan program KB dengan kontrasepsi sesuai pilihannya sudah bagus. Keadaan tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan terus. Sehingga dengan adanya pengaturan dari keluargakeluarga dengan kesadaran KB

yang baik itu pertumbuhan penduduk akan lebih terkendali. ”Program Keluarga Berencana yang dulu pernah berhasil perlu diteruskan kembali dengan membangun kesadaran masyarakat, keluarga-keluarga di seluruh Indonesia,” katanya usai pertemuannya dengan Kepala BKKBN kedua, Prof Dr Haryono Suyono di Gedung BKKBN, Jakarta, Rabu (17/6). Sebagai Kepala BKKBN yang baru saja dilantik, politikus dan pengamat yang lama berkecimpung sebagai anggota DPR RI ini, ketika ditanyakan akan dibawa ke mana dan seperti apa membangun kemitraan institusi yang pernah sukses membawa program KB Indonesia mendunia ini dengan berbagai pihak, dengan

sedikit diplomatis ia mengungkapkan, BKKBN yang sekarang mempunyai tugas dalam menyukseskan Nawacita nomor lima, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. ”Jadi BKKN dengan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga sesuai UU No 52/ 2009. Dengan demikian, tugas BKKN ini berat kalau tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat,” ujar Surya Chandra. ”Makanya saya senang, Bapak Prof Haryono Suyono sebagai sesepuh dalam bidang kependudukan, KB maupun pembangunan keluarga mau turun tangan dan terus berpartisipasi membantu pemerintah untuk mengembangkan BKKBN ini. Sehingga intensinya BKKBN akan terus berjalan, tumbuh sesuai yang diharapkan dalam menjalankan tugasnya dalam menangani program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga ke depan,” paparnya. *

DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA DEPOK Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 Hijriah ”Semoga Ibadah Puasa Kita Diterima Allah Swt” Dewan Pengurus : Hj. Ety Surhayati SE, MSi : Ketua Umum H. Agus Suherman SH, MHum : Wakil Ketua I Drs. Asep Rachmat : Wakil Ketua II Yelis Rosdiana SE, MM : Sekretaris BY: KORAN TERBITTOP

nusantara

Pemberdayaan Lansia Melalui Pendekatan Pemerintah dan Masyarakat SEMARANG (TERBITTOP) — Pemerintah harus terus mengupayakan lansia tetap sehat dan produktif, supaya tidak membebani masyarakat. Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Kedokteran Unisula Semarang, dr Iwang Yusuf MSc, usai simposium Kesehatan dan Penuaan Ilmu Manusia, di Semarang belum lama ini. Karena, tambah dr Iwang, pemerintah belum memperhatikan sepenuhnya kalangan tua sehingga ada kalanya kehadiran lansia membebani masyarakat. ”Ini dirasakan kurang adil,” jelasnya. Para lansia itu, ungkapnya, bukan cuma diberi santunan. Karena, kalau dihitung rinci, jumlahnya malah sangat besar. Namun, tidak membantu mensejahterakan keluarga. ”Padahal jika diberdayakan, itu bisa membantu kesejahteraan keluarga,” jelasnya. dr Iwang mencontohkan, banyak orang yang sudah berusia antara 55 tahun hingga 70 tahun, tapi produktivitasnya masih tinggi. Lansia ini, dinilainya masih segar dan tidak pikun. Karenanya, kampusnya memanfaatkan tenaga sebagai dosen. Namun, ketika kampusnya hendak mengangkat menjadi dosen tetap, mengalami kesulitan. ”Pemerintah mensyaratkan orang yang ditetapkan sebagai dosen tetap, maksimal berusia 50 tahun,” keluhnya. Masih banyak contoh kebijakan lain yang kurang berpihak kepada orangtua. Maka, katanya, simposium ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan orangtua. Sementara itu pakar kependudukan dari Thailand, Prof Dr Supasit Pannarunothai mengungkapkan, pemerintah Thailand memberikan tunjangan uang. Dana itu bisa digunakan untuk membuka usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, para lansia harus cerdas dalam memberdayakan dirinya. Sedangkan, Ketua Yayasan Damandiri yang pernah menjabat Menko Kesra, Prof Dr Haryono Suyono mengungkapkan, ”Kalau Thailand memberdayakan lansia dengan pendekatan dari sisi pemerintah saja. Seharusnya, pemberdayaan lansia dilakukan melalui pendekatan pemerintah dan masyarakat.” (r)

Kejari Sumber Ungkap Aliran Dana Lain Kasus Disdukcapil Laporan: Sudirdja & Titik Sulaksana CIREBON (TERBITTOP) — Tersangka kasus dugaan korupsi anggaran program pemutakhiran database disdukcapil mulai berkicau. Dalam pemeriksaan yang dilakukan sejak Senin, tersangka S menyebutkan aliran dana disdukcapil mengalir ke orang lain.

DOK

JEMBATAN SYAMSUDIN UBAN — Kondisi ’Jembatan Syamsudin Uban’ yang berlokasi di kawasan Sungai Batang Merangin, Bangko, Kabupaten Merangin, pembangunannya dipersoalkan dengan isu aroma korupsi.

Pembangunan Tahap I Jembatan Syamsudin Beraroma Korupsi MERANGIN (TERBITTOP) — Rencana pembangunan Jembatan Kuning, atau yang lebih dikenal dengan nama ’Jembatan Syamsudin Uban’ tahap pertama, yang berlokasi di kawasan Sungai Batang Merangin, Bangko, Kabupaten Merangin, dipersoalkan dengan isu aroma korupsi. Masroni, ketua Forum Bersama Perduli Merangin (F-BPM) pada wartawan, baru baru ini mengatakan, PT RAL, perusahaan yang mengerjakan jembatan Syamsudin Uban tahap pertama telah mengambil dana 100 persen (Rp9,5 miliar-red), diduga tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang dinyatakan telah selesai. Menurut Masroni berani mengatakan hal itu, karena sudah mempelajari dan mengkaji volume pengerjaan yang dikerjakan oleh PT RAL. Hasilnya

6

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

tidak sebanding. Dari itu ia menduga, kuat adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan proyek jembatan ’Syamsudin Uban’ tahap I itu. Namun, hal itu dibantah Rudi, selaku direktur PT RAL. ”Kami tidak mengerjakan proyek jembatan itu, pada tahap I. Kami hanya mengerjakan tahap II. Saya tidak tahu masalah itu,” ujar Rudi. ”Ini harus diusut. Saya minta PT RAL bertanggung jawab. Jangan sembarangan bekerja,” tandas Masroni. Selain itu, Masroni juga berharap, agar aparat penegak hukum dapat mengusut kasus tersebut. Agar Merangin jangan sampai menjadi lahan korupsi. Kondisi Jembatan Syamsuddin Uban, semula dinilai sudak tidak layak lagi digunakan. Kare na su-

dah termakan usia. Menurut sejarah, jembatan ini dibangun 43 tahun yang lalu. Tepat nya pada tahun 1971-1972, kondisinya sudah tidak standar lagi untuk digunakan. Dari itu pembangunan Jembatan ’Syamsudin Uban’ yang terletak di Km 2 Kota Bangko, ke arah Sungai Ulak, Rantau Panjang diprogramkan untuk dibangun dengan dua tahapan. Dengan dibangunnya Jembatan Syamsudin Uban standar nasional tersebut, nantinya akan mempu jadi solusi sekaligus dapat mangurangi kemacetan di ruas Jalan Pasar Bawah, Bangko, dan juga akan dapat menambah indah dan cantiknya wajah Kota Bangko. Karena, mulai dari simpang Taman PKK, hingga ke simpang Jalan Rumah Dinas Bupati Merangin akan diperlebar dan dibangun dua jalur. (djohan)

Selain itu, tersangka juga mengakui jika program pemutakhiran database tidak dilaksanakan. ”Dua hari ini kita lakukan pemeriksaan baik tersangka maupun mantan kepala disdukcapil. Tersangka mengakui bila tidak ada pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut dan ada aliran dana ke orang lain,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Dedie Triharyadi SH, MH saat diwawancara usai menghadiri acara pemusnahan barang bukti di GOR Ranggajati, Rabu (17/6). Mengenai pihak lain yang juga menerima aliran dana itu, Dedie enggan memberitahunya. Namun yang pasti hingga saat ini pihaknya masih mematangkan data terkait kasus dugaan korupsi anggaran pemutakhiran database disdukcapil itu. Apalagi, maraknya praperadilan di berbagai lini membuat kejaksaan harus putar otak. ”Kita matangkan semuanya agar siap untuk memasuki tahap berikutnya. Kita tidak mau gegabah,” lanjutnya. Pemeriksaan pun masih

terus berjalan. Bahkan Selasa (16/6), mantan kepala disdukcapil menjalani pemeriksaan hingga pukul 20.00 WIB. ”Pemeriksaan masih berjalan,” lanjutnya. Diakui Dedie, konsentrasi Kejaksaan saat ini sedang terpecah. Selain sedang melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi anggaran pemutakhiran database disdukcapil, saat ini Kejaksaan Negeri Sumber juga sedang menyusun surat dakwaan mengenai perkara kasus korupsi hibah-bansos yang menyeret Wakil Bupati Cirebon, TS. Kemudian kejaksaan juga menyusun surat dakwaan kasus dugan korupsi anggaran keaksaraan fungsional yang melibatkan oknum pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI). ”Karena rencananya untuk yang pelimpahan (kasus- red) hibah-bansos ke Tipikor itu akan bersamaan dengan kasus DMI. Insya Allah pekan depan akan kita limpahkan. Yang jelas hingga saat ini untuk kasus korupsi disdukcapil masih kita terus lakukan pemeriksaan,” tukasnya. ***

Bupati Resmikan 10 Desa dan Satu Kelurahan di Batang Hari layah Kabupaten Batang hari berdasarkan Perda No 19 Tahun 2012 dan diakui serta terdaftar di Kemendagri sesuai Permendagri No 39 Tahun 2015 Tanggal 2 Ferbuari 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sehingga Pemkab Batang Hari segera meresmikan desa pemekaran menjadi desa defenitif sekaligus melantik pejabat kepala desanya. Untuk itu Bupati minta kepada pejabat kepala desa agar segera mempersiapkan pengangkatan perangkat desa sesuai ketentuan undang-undang, mempersiapkan panitia

musyawarah pemilihan BPD, selanjutnya bersama BPD segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa serta APB Desa, membuat/membuka rekening desa pada bank setempat serta aktif melakukan koordinasi secara efektif dengan desa induk, kecamatan dan Badan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang Hari. Kepada masyarakat 10 desa pemekaran, Bupati Sinwan SH mengajak agar bersama-sama mendukung pejabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, semoga desa ini mampu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik

sejajar dengan desa lainnya yang sudah maju. Salah seorang warga Pelayangan, Musadri, kepada awak media mengharapkan, dengan telah diresmikannya desa Pelayangan menjadi desa defenitif kami berharap supaya pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat lebih mudah dan cepat serta murah, dan pembangunan yang ada di desa dapat semakin ditingkatkan sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk membangun Desa Pelayangan menjadi desa yang maju dan mandiri seperti desa lainnya di ’Bumi Serentak Bak Regam’ Kabupaten Batang Hari.

Adapun peresmian desa dan pelantikan pejabat kades di 10 desa defenitif dan satu kelurahan yang dilakukan Bupati Batang Hari selengkapnya sebagai berikut: NO

Bupati Batang Hari, Sinwan SH

BATANG HARI (TERBITTOP) — Bupati Batang Hari, Sinwan SH, Kamis (11/6), meresmikan Kelurahan Terusan sekaligus melantik M Heri SE sebagai pejabat lurah Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir disaksikan oleh Peltu Sekda Batang Hari, Muhammad Fadhil Arif SE, para kepala SKPD, Camat Maro Sebo Ilir, Patoni, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Sebelumnya Bupati Sinwan, Minggu (7/6), juga meresmikan tiga desa, sekaligus melantik tiga pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, dalam satu hari disaksikan oleh Ketua DPRD, Mahdan SKom, Peltu Sekda Batang Hari, Muhammad Fadhil Arif SE, para kepala SKPD, Camat Maro Sebo

Ulu, Drs M Najmi, serta undangan lainnya. Adapun tiga desa yang diresmikan tersebut adalah Desa Mekar Sari, Rawa Mekar dan Kembang Seri Baru, ditandai dengan pemukulan gong, pembukaan selubung papan nama desa dan penandatangan prasasti sekaligus prosesi pelantikan

oleh Bupati Sinwan SH kepada tiga Pjs kades di desanya masing-masing. Bupati Sinwan SH pada setiap kesempatan peresmian dan pelantikan kepala desa tersebut intinya mengatakan, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambah dengan lahirnya PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, menegaskan bahwa pemerintah telah memberi pengakuan dan penghormatan serta memberi kepastian hukum atas desa, pemerintah daerah dapat memprakarsai pembentukan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa guna mewujudkan kemandirian desa. Pembentukan 10 desa di wi-

HARI/TANGGAL

JAM (WIB)

DESA NAMA PJS

KECAMATAN

1

Sabtu, 30-05-2015

09.00

Simpang Aur Gading Veri Ardiansyah

Batin XXIV

2

Minggu, 31-05-2015

09.00

Sengkati Mudo Safruddin

Mersam

3

Minggu, 31-05-2015

11.30

Tanjung Putra Muhammad Bukhori SPd

Mersam

4

Senin, 01-06-2015

09.00

Pelayangan Iwan Putra One

Muara Bulian

5

Senin, 01-06-2015

14.00

Kampung Pulau Okta Praniza S.STP

Pemayung

6

Kamis, 04-06-2015

09.00

Pematang Lima Suku Ibnu Su’ud

Muara Tembesi

7

Kamis, 04-06-2015

14.00

Mekar Sari Ness Jailani S.STP

Bajubang

8

Minggu, 07-06-2015

11.00

Mekar Sari Rifa’i

Maro Sebo Ulu

9

Minggu, 07-06-2015

13.30

Rawa Mekar Mariyadi

Maro Sebo Ulu

10

Minggu, 07-06-2015

16.30

Kembang Seri Baru Rd Maksum

Maro Sebo Ulu

11

Kamis, 11-06-2015

09.00

Kelurahan Terusan M Heri SE

MaroSebo Ilir

KET

(bily)

nusantara 7

BNN-Pemkab Mamuju MoU Tangani Pengguna Narkotika MAMUJU (TERBITTOP) — Wakil Bupati Mamuju, Ir H Bustamin Bausat, turut prihatin sekaitan dengan maraknya penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang biasa disingkat narkoba di Indonesia khususnya di Sulawesi Barat sendiri. Setiap hari kita mendengar ataupun menyaksikan berita di media-media tentang penyalahgunaan narkoba yang semakin marak. Dalam sambutannya pada Sosialisasi Pembentukan dan Pembekalan Petugas Jangkau Damping Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh Pemkab Mamuju bekerja sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Mamuju, Senin (15/6). Bustamin Bausat mengatakan, salah satu upaya untuk mencegah penggunaan narkoba adalah dengan melakukan hal-hal positif, khususnya bagi generasi muda yang merupakan sasaran utama dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia menyebutkan salah satu upaya untuk mencegah adalah dengan berolah raga. ”Saya selalu mendukung kegiatan anak-anak muda yang gemar berolah raga, misalnya saja bola basket, bulu tangkis dan lain sebagainya,” terangnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengukuhkan petugas jangkau damping penyalahguna dan pecandu narkoba yang terdiri dari perwakilan kepala desa dan lurah , perwakilan LSM, perwakilan tokoh agama dan perwakilan Babinsa se-Kabupaten Mamuju. (andi saputra)

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

SINGKAT Sejumlah Jalur Alternatif Diperbaiki CIREBON (TERBITTOP) — Dinas Bina Marga menyiapkan langkah guna memberikan kenyamanan bagi pemudik yang akan melintasi jalur alternatif di wilayah Kabupaten Cirebon. Menurut Kabid Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, Ir Gatot Rachmanto, pihaknya akan melaksanakan perbaikan dan peningkatan jalan kurang lebih sebanyak 51 jalur poros desa dan 27 jalur kabupaten. ”Mudah-mudahan H10 jalur-jalur tersebut bisa dilewati para pemudik dengan aman,” kata Gatot kepada wartawan, Senin (15/6). Ia menyebutkan, jalur kabupaten yang akan diperbaiki antara lain Kertasmaya-Gegesik, Tegalgubug-Kaliwedi, Jenun-Ciwaringin, Arjawinangun-Suranenggala, Palimanan-Kramat, Sendang-Kubang, Kedondong-Bringin, JagapuraUjungsemi, KlangenanPanguragan, Gesik-Sendang, Sindanglaut-Ciawigajah, SindanglautPabuaran, Ender-Karangsembung, MertapadaGemulung, Luwung-Gemulung, Kalipasung-Serang dan Pelayangan-Bojongnegara. (ries)

Konferensi PWI Lambar IV Sukses LAMPUNG (TERBITTOP) — Menuju Pers profesional dan membangun solidaritas itulah tema yang diusung pada Konferkab IV Lampung Barat. Acara ini terselenggara dengan sukses berkat dukungan berbagai pihak dan dukungan penuh Pemkab Lampung Barat. Acara yang berlangsung di Aula DPPKAD baru-baru ini, Bupati Lampung Barat Drs Mukhlis Basri MM, mengucapakan selamat dan sukses dengan ditutupnya acara rutin Konferkab IV dan menghasilkan susunan kepengurusan PWI yang baru yang dikomandoi Vicky (31) selaku ketua yang terpilih secara aklamasi. Dengan berakhirnya acara ini diharapkan kedepan wartawan Lebih berperan aktif demi menuju daerah maju yang berdaya saing. ”Untuk Ketua PWI yang sudah terpilih, semoga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga pers yang ada dapat berperan aktif,” kata Mukhlis. (agus salim)

Menyambut Ramadan Sebagian Pasar Diperiksa ANTARA

WABUP CIREBON TERSANGKA KASUS KORUPSI Wakil Bupati (Wabup) Cirebon Tasiya Soemadi al Gotas berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Bandung, Jawa Barat, Kamis. Gotas dijadikan tersangka dalam dugaan kasus korupsi pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2009-2012 sebanyak Rp29 miliar, saat menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Atas perbuatan Gotas dan dua tersangka lainnya negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,8 miliar.

Cek Stok Beras Selama Ramadan

Gubernur Sulbar Sidak Gudang Bulog Laporan: Andi Saputra MAMUJU (TEREBITTOP) — Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog Simboro Mamuju, Kamis (18/6). Sidak tersebut dilakukan untuk melihat langsung stok beras selama Ramadan hingga Lebaran nanti. Sidak tersebut sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, yang memerintahkan kepada gubernur untuk setiap saat waktu tertentu memantau dan melihat stok beras kondisinya di daerah. Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, saat melakukan Sidak di Gudang Bulog Mamuju mengatakan, ”Hari ini saya melakukan inspeksi ke gudang Bulog tanpa memberitahukan pihak Bulog. Untuk stok selama Ramadan hingga akhir tahun ini tidak ada kekurangan, bahkan setiap tahun kita surplus. Bahkan, target untuk 560 ton tahun ini bisa kita capai.” ”Setiap tahun, untuk Sulbar bisa surplus hingga 100 ribu ton tiap tahun dan tahun ini kita juga mengirim ke Palu memenuhi permintaan tetangga Provinsi Sulawesi Barat tetangga sebanyak 1.000 ton,” kata Gubernur yang sudah

sebut menguntungkan para petani, seperti yang saat ini terjadi sawah tadah hujan bisa panen dua kali. Terkait harga di pasaran, Anwar Adnan Saleh mengemukakan, harga di pasaran masih terjangkau. ”Saya juga sudah menginstruksikan kepada para staf terkait dan bupati untuk langsung memantau di pasar, kalau terjadi hal yang meresahkan akan dilakukan operasi pasar. Saya juga nantinya akan memantau langsung ke pasar dan kabupaten,” tandasnya. Terkait beras plastik yang beredar di luar Sulbar, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh memastikan bahwa untuk beras plastik tidak ada di Sulbar, sehingga masyarakat Sulbar tidak perlu khawatir adanya peredaran beras plastik. *

menjabat dua periode ini. Untuk kesiapan beras yang ada di gudang Bulog saat ini merupakan beras lokal yang berasal dari Kalukku, Tommo dan Papalang. Gubernur juga mengemukakan, dari tahun ke tahun ada perkembangan dan kemajuan pada petani, dan tahun ini juga terjadi, itu juga mungkin disebabkan adanya kunjungan Presiden beberapa waktu lalu yang menemui langsung petani dan memberikan bantuan kepada meGubernur Sulbar, reka. H Anwar Adnan Gubernur melihat, Saleh saat sidak meskipun sawah di ke gudang Bulog Sulbar banyak tadah Simboro Mamuju hujan kadang hal ter-

CIREBON (TERBITTOP) —Setelah mie berformalin, kali ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menemukan kolang-kaling yang mengandung rhodamin b atau pewarna tekstil. Temuan itu didapat saat Disperindag bersama Dinas Kesehatan dan Satpol PP menggelar operasi pasar menyambut Ramadan di sejumlah pasar tradisional dan modern, Selasa (16/6). Selain itu, petugas Disperindag juga menemukan sayuran busuk, makanan kedaluwarsa dan makanan tidak layak jual di salah satu pasar modern di kawasan Plered. Pantauan TERBITTOP, kolang-kaling berbahan pewarna tekstil itu ditemui di Pasar Sumber dan Plered. Sempat merasa heran dengan warna kolang-kaling yang begitu menyala, akhirnya tim gabungan tersebut melakukan uji lab. Dengan perangkat yang dibawa oleh Dinas Kesehatan, akhirnya diketahui bahwa, kolang-kaling tersebut mengandung rhodamin b atau pewarna tekstil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Erry Achmad Husaeri melalui Kabid Perlindungan Konsumen, Riyanto mengatakan, selain kolang-kaling, pihaknya juga melakukan pengecekan pada mie yang dijual sebagai bahan dasar makanan mie ayam. Namun ketika dilakukan pengecekan mie yang beredar tersebut bebas dari formalin. ”Dari sekian sampel yang diambil, kita temukan kolangkaling yang menggunakan zat pewarna tekstil. Senyawa rhodamin b ini, sangat berbahaya bagi tubuh. Sehingga pihaknya meminta para pedagang untuk menjual makanan yang layak dan tidak membahayakan,” jelas Riyanto. Sementara untuk penemuan makanan kedaluwarsa di pasar modern di kawasan Plered, Riyanto mengaku, sudah melakukan teguran dan pembinaan. Karena makanan yang dijual di pasar haruslah aman untuk dikonsumsi, sehingga tidak membahayakan konsumen. (man)

Sulbar Peroleh WTP dari BPK MAMUJU (TERBITTOP) — Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2014 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Barat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK Harry Aziz dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Sulawesi Barat, Selasa (16/6). Ketua BPK, Harry Aziz mengatakan, pemerintah Sulawesi Barat memperoleh predikat WTP karena laporan keuangan pemerintah Sulawesi Barat telah disajikan secara wajar berdasarkan pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. ”Saya ucapkan selamat kepada pemerintah Sulawesi Barat atas opini pengelolaan keuangan yang mendapat WTP, pengelolaan keuangan 2014, ini pertama kali sejak Sulbar terbentuk 10 tahun lalu,” kata Harry Aziz. Dijelaskan, untuk mempertahankan opini WTP tersebut, pemerintah Sulawesi Barat perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan internal sebagai review draf laporan keuangan sebelum disahkan oleh Gubernur untuk disampaikan kepada BPK. Di samping itu, lanjutnya, aparat pengawas internal perlu lebih banyak mengalokasikan sumber dayanya (anggaran, waktu dan SDM) untuk membantu Gubernur dalam perbaikan dan penguatan sistem pengendalian internal. (andi saputra)

Analisa Biaya Nikah Berdimensi Ruang dan Waktu Oleh: Ali Wahyuddin SAg Tulisan terakhir dari dua tulisan SEJAK dahulu hingga sebelum terbitnya PP No 48 Tahun 2014 regulasi biaya pencatatan nikah tetap menyebutkan angka besaran pencatatan nikah walaupun nominalnya berubahubah dari Rp10.000 hingga mencapai Rp30.000 sebagaimana amanat undang-undang. Adapun yang digratiskan adalah bagi mereka yang bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu baru bisa bebas bea. Sangat mengherankan ketika amanat UU tersebut kemudian dibiaskan dengan sekat ruang dan waktu yang membedakan tarif pelayanan publik yang tentunya dalam undang-undang pelayanan publik sendiri tidak ada. Bila nikah di kantor KUA pada jam dan hari kerja maka gratis, di luar jam kerja dan pada hari libur walau tempat di KUA tetap dikenakan tarif. Nikah di luar kantor KUA pada jam kerja atau di luar jam kerja atau pada hari libur dikenakan tarif, sementara yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dapat bebas bea. Beragam aturan ini dengan sekat ruang dan waktu ini yang menimbulkan kesan tidak profesional, tidak memberikan kepastian serta tidak adanya persamaan perlakuan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. Selama ini saya tidak pernah menemukan aturan yang dibatasi oleh ruang dan waktu ini dalam layanan publik di instansi lain sehingga wajar kalau kemudian ada yang menyim-

pulkan bahwa pemerintah yang menerbitkan PP No 48 tahun 2014 yang kemudian disempurnakan menjadi PP No 19 Tahun 2015 ini tidak membahasnya secara matang dan berpotensi melanggar aturan yang lebih tinggi. Alangkah baiknya polemik ini diakhiri dengan menentukan tarif yang pantas untuk layanan nikah di kantor KUA lebih rendah dibandingkan dengan tarif pelayanan di luar kantor KUA dan tetap memberikan peluang gratis bagi yang tidak mampu dengan membawa surat keterangan tidak mampu baik dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA. Setidaknya besaran tarif layanan di kantor KUA dihitung sekiranya cukup untuk membayar jasa profesi bagi penghulu yang membimbing pelaksanaan akan nikah, sementara ketika pelaksanaan di luar KUA penghulu selain mendapatkan jasa profesi juga mendapatkan biaya transportasi.



Skema PNBP-NR Biaya nikah yang disetorkan ke bandahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara menggunakan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga memungkinkan 80 persen dari setoran tersebut dapat digunakan kembali oleh instansi untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam DIPA. Perlu diketahui bahwa ada dua model PNBP. Pertama: PNBP yang setorannya terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporannya dilaksanakan oleh kantor pusat kementarian/ lembaga dan penggunaan dananya dialokasikan pada kantorkantor daerah. Untuk model ini pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran dirjen PBN tanpa melampirkan SSBP.

Kedua: PNBP yang setorannya tidak terpusat, yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan dan pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing kantor/instansi dan dapat langsung dipergunakan. Model PNBP inilah yang perlu dipahami oleh penghulu yang seringkali berteriak dan bertanya-tanya kenapa pencairannya selalu terlambat dan lama karena PNBP yang dilaksanakan saat ini adalah midel PNBP yang setorannya terpusat sehingga teknis pencairannya kembali harus menunggu terbitnya surat edaran dirjen perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tidak seperti PNBP sebelum PP ini yang menggunakan model PNBP tidak terpusat dan dikelola oleh masingmasing daerah dan dapat dipergunakan kapan saja selama pagu anggaran di DIPA mencukupi. Kenapa mekanisme PNBP terpusat yang diambil oleh Kementerian Agama dalam penyetoran dan penggunaan biaya nikah ini, dilatarbelakangi konsep subsidi silang antara daerah yang gemuk dan daerah yang kurus agar sama-sama merasakan manfaat dari keduanya. Yang dimaksudkan adalah antara daerah yang banyak peristiwa nikahnya dengan tipologi A, B dan C bisa membantu daerah yang bertipologi D1 dan D2. Setoran biaya nikah ditetapkan sama untuk semua tipe sedangkan pengamba-

lian dananya dibagi variatif berdasarkan tipologi KUA. Semakin besar tipologinya mendapatkan pengembalian yang lebih besar. Namun pada tataran pelaksanaannya ternyata banyak mengalami hambatan, terutama karena pagu penggunaan kembali ditetapkan berdasarkan lingkup kabupaten/kota dengan tetap memperhitungkan besaran setoran dari wilayah tersebut. Memungkinkan akan terjadinya pemerataan atas konsep yang digagas pencetus ide ini bila dalam satu kabupaten kota lebih banyak terdapat KUA yang bertipologi A, B dan C dibandingkan dengan yang bertipologi D1 dan D2. Yang banyak terjadi adalah dalam satu kabupaten/kota terutama di luar Jawa malah lebih banyak tipologi D1 dan D2 dibandingkan dengan tipologi lainnya. Untuk Pulau Jawa yang rata-rata bertipologi A, B, C saja konsep ini relatif aman dilaksanakan, akan tetapi karena pencairan harus menunggu terbitnya surat edaran dirjen pembendaharaan maka kendala yang terjadi adalah keterlambatan pencairan dan tidak dapat dicairkan setiap bulan. Menurut hemat penulis, alangkah baiknya model PNBP ini dikembalikan saja kepada model PNBP tidak terpusat. Dengan model ini maka setoran dari calon pengantin dapat langsung ke kas negara dengan menggunakan

KIRIM TULISAN OPINI ATAU SUARA ANDA: Anda punya gagasan dan opini atau keluhan tentang kebijakan pelayanan publik? Kiriman tulisan Anda ke Redaksi Koran TERBITTOP maksimal 5.000 karakter melalui email: [email protected], ditandatangani dan identitas lengkap.

SSBP atau dengan rekening penampung di bendahara penerimaan kabupaten/kota kemudian disetorkan ke kas negara dengan SSBP, penggunaan kembali dananya bisa dilakukan lebih cepat sehingga tidak merampas hakhak para penghulu yang akan menerima dana tersebut setelah merampungkan pekerjaannya. Adapun solusi untuk daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang membutuhkan biaya lebih tinggi karena keadaan geografisnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menerapkan tarif biaya lebih tinggi. Sangat sulit untuk menentukan satu tarif untuk semua wilayah di Indonesia kerena kondisi geografisnya dan nilai inflasi yang berbeda. Seharusnya biaya nikah ditetapkan berdasarkan tipologi KUA agar penggunaannya kembali mencukupi kebutuhan di daerah tersebut. Minimalnya terbagi dalam dua kategori saja, tipologi A, B dan C satu tarif dan tarif berbeda untuk tipologi D1, D2. Diharapkan dengan model biaya seperti ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi para penghulu yang melayani masyarakat pengguna layanan KUA. Semoga menjadi bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan untuk bahan revisi Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama. (Penulis adalah Kepala KUA Kec Gunungjati Kab Cirebon, dan Wakil Sekretaris APRI Jawa Barat)

wisata-kuliner 8

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

TAHU KUPAT GUNUNG LUMBUNG Sudah Tiga Generasi

Dipandu Prof Dr Asep Saefuddin (kanan), kami mencicipi kuliner khas Kota Garut, Jawa Barat, yang sudah tiga generasi.

JALAN-Jalan ke Kota Garut, Jawa Barat, tidak afdol kalau tak berburu kuliner yang satu ini: tahu kupat Gunung Lumbung, yang hingga sekarang tetap bertahan, dengan warung kecilnya sudah dikelola oleh generasi ketiga. Tahu kupat Gunung Lumbung terkenal ke pelosok negeri, bahkan ke mancanegara.

GARUT (TERBITTOP) — Mau cari makanan khas Garut? Ayo ikut saya. Itu tawaran Rektor Universitas Trilogi Jakarta, Prof Dr Asep Saefuddin setelah menghadiri acara Posdaya di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum lama ini. Tidak kurang seperempat jam perjalanan, dari Pendopo Kota Garut menuju Jalan Ciledug, karena kemacetan Kota Garut tak separah Jakarta, kami ternyata diajak ke sebuah gang yang bisa dilewati satu kendaraan. Di sisi kanan gang itu, ada warung kecil memanjang menempel ke tembok. Lebarnya sekitar 1,5 meter dengan panjang kira-kira 10 meter. Gang tersebut menuju kampung Gunung Lumbung. ”Ini tahu kupat Gunung Lumbung, sudah ada sejak saya masih kecil. Tahun 1970-an, saya sering ke sini,” tutur Prof Asep. Tahu Kupat Gunung Lumbung inilah yang menjadi kuliner khas

Kota Garut, tak hanya dikenal oleh para penggila kuliner lokal tapi juga dari luar. Faktanya, ketika kami mendatangi warung yang lumayan sempit ini —yang memaksa pengunjung harus beradu punggung ketika duduk saling membelakangi— ada dua turis yang tengah menikmati tahu kupat. Dua turis perempuan ini, satu setengah baya dan satunya masih

HARIS FADILLAH

TIGA GENERASI — Pewaris warung tahu kupat Gunung Lumbung generasi ketiga, Ibu Dewi (tengah), sedang menjelaskan cara pembuatan kupat tahu yang sangat popular itu.

muda belia, mengaku berasal dari Australia dan Inggris. ”Kami tahu dari teman,” kata salah satu di antara mereka, ketika ditanya jauh-jauh datang ke Kota Garut, untuk menikmati lezatnya tahu kupat Gunung Lumbung. Menurut Prof Asep, yang hari itu menjadi pemandu kami, cukup banyak pedagang tahu kupat di Kota Garut, tapi tahu kupat Gunung Lumbung terkenal kelezatannya. Penasaran, kenapa bisa begitu? Maka, setelah menikmati seporsi tahu kupat yang tak perlu dalam-dalam merogoh kantong, karena harganya relatif murah, baru tahu rahasianya. Bumbu. Benar, salah satu rahasia kelezatan tahu kupat Gunung Lumbung terletak di bumbunya. Tahu kupat, di mana pun sama. Ada kupat, tahu, sayuran, dan bumbu kacang. Tapi, yang ini bumbu kacangnya terasa lembut di lidah, sangat halus. ”Kami menggilingnya memakai mesin giling,” kata si penjual yang terus sibuk melayani pembeli, yang kebanyakan untuk dibawa pulang, dinikmati di rumah. Apalagi? Sambalnya ternyata. Jika tahu kupat di tempat lain menggunakan sambal basah, yakni cabe rawit yang dicampur air, yang ini beda! Sambalnya dari cabe merah keriting yang dihaluskan, kemudian dikeringkan. Jadi, sambalnya ditaburkan di atas bumbu. Benar-benar mak-

HARIS FADILLAH

Dua turis asing yakni asal Australia (kanan) dan asal Inggris (kiri) berforo bersama Rektor Universitas Trilogi, Prof Asep Saefuddin di dalam ruang tahu kupat Gunung Lumbung. Dua turis terkesan karena sengaja mencari makanan khas Garut tahu kupat Gunung Lumbung. nyosss, dan langsung kepedasan! Jadi jangan heran, kalau tahu kupat Gunung Lumbung laris. Warung tahu kupat yang dirintis (alm) Mamah Ida ini sudah padat pengunjung sejak pagi. Sehari tak kurang 500 petak tahu khusus dari Ciwalen, Garut, dihabiskan. Kupatnya? Sekitar 150 cangkang yang diisi kira-kira 15 kg beras. Untuk bumbunya, kacang tanah habis 15 kg, tauge kira-kira 15 kg, mentimun sekitar 4 kg, kol sekitar 10 kg, dengan sekitar 50 butir te-

lor asin. Totalnya, kira-kira 400 porsi yang dinikmati pelanggan dan pemburu kuliner terkenal asal Kota Garut ini. Saking terkenalnya, tahu kupat Gunung Lumbung ini, ’diduplikat’ di tempat lain di Kota Garut, yang penjualanya masih memiliki hubungan keluarga. Kami beruntung diajak Prof Asep, untuk menikmati lezatnya tahu kupat Gunung Lumbung yang di gang menuju kampung Gunung Lumbung. Tertarik? Boleh mampir! *

KOTA SERANG

Kota Tujuan Wisata Religi ASYARAKAT Kota Serang memiliki historis dalam mengamalkan ajaran agama sejak zaman Kesultanan Banten berdiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Islam, yakni Kesultanan Banten, yang berlokasi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

M

Wali Kota Serang saat melakukan ziarah di makam Sultan Maulana Hasanuddin di Kompleks Banten Lama.

Merunut pada asal-usul Kota Serang yang kaya akan pemikir dan khazanah religius sudah ada sejak abad ke-16 saat Kesultanan Banten didirikan. Pada saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati menjadi raja pertama Kesultanan Banten. Saat ini, peninggalan dari kerajaan Islam tersebut dijadikan lokasi wisata religi oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ziarah. Salah satu lokasi tersebut ialah Makam Maulana yang berada di Kompleks Kesultanan Banten, Kota Serang,

selalu banyak dikunjungi para peziarah. Kini, kompleks itu disebut Banten Lama yang berada 10 kilometer sebelah utara pusat Kota Serang. Hal inilah yang menjadikan Kota Serang selalu dijadikan lokasi bagi para wisatawan ziarah yang datang dan selalu memadati lokasi tersebut di bulan-bulan tertentu. Seperti saat ini, yang memasuki bulan suci Ramadan, banyak masyarakat dari berbagai wilayah datang dan berkunjung ke Kota Serang untuk melakukan ziarah ke Banten Lama. Selain itu, banyak terdapat tempat ziarah lain di Kota Serang, yakni makam Pangeran Aria Wira Asmara dan Pangeran Pringgalaya. ”Banyaknya tempat bersejarah di Kota Serang seperti, makam tokoh terkemuka, ditambah kegiatan lain seperti pawai dan kegiatan religius itu yang mempengaruhi kesalehan masyarakatnya,” ujar Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman. Selain lokasi ziarah, terdapat agenda rutin lainnya yang selalu digelar oleh Pemerintah Kota Serang salah satunya seperti pawai panjang mulud yang dilaksanakan setiap perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kegiatan pawai ini selalu dipadati masyarakat yang ingin melihat iringiringan panjang mulud dan ngerogpok (berebut panjang mulud). Peringatan Maulid Nabi SAW

Peserta pawai panjang mulud saat melintasi jalan protokol Kota Serang.

ini menjadi tradisi rutin bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Serang. Budaya atau tradisi ini dijadikan agenda rutin Pemkot Serang untuk dijadikan objek wisata bagi masyarakat luas. (adv)

Masyarakat saat berebut panjang mulud.

Wali Kota Serang, H Tubagus Haerul Jaman saat melakukan tinjauan bazzar makanan panjang mulud.

soccer 9

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

Messi Marah, Fotonya Ada di Spanduk Kampanye Parpol

BARCELONA (TERBITTOP) — Pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi, lagi marah besar. Melalui perwakilannya, ia menyatakan keberatan atas tindakan Partai Patriot di Guatemala yang memasang sosoknya di spanduk-spanduk kampanye. ”Kami tak pernah memberikan izin menggunakan pencitraan pemain, untuk kegiatan yang seperti itu, yang terkait dengan partai,” kata perwakilan Messi di negara itu. Dalam spanduk tersebut terlihat foto Messi yang menggunakan jersey Barcelona, sementara di sampingnya tertulis dalam bahasa setempat, yang kira-kira

artinya: Tim terbaik berwarna oranye. Pada tanggal 6 September, jangan lupa memilih Partai Patriot, sebagai tim terbaik. Di lain pihak, juru bicara Partai Patriot, Jose Fernandez Chenal membantah pihaknya membuat spanduk seperti itu. Disebutnya, pembuat spanduk itu bukan resmi dari partai tapi dilakukan salah seorang pendukung partai. Sebagaimana diketahui, Guatemala akan menggelar pemilihan umum pada 6 September mendatang. Rakyat negara itu bakal memilih presiden, wakil presiden, serta anggota parlemen periode 2016-2020. (bln)

Aksi Sensasional Delapan Presenter Pendukung Venezuela

CARACAS (TERBITTOP) — Delapan wanita pembaca berita bertubuh seksi melucuti pakaian mereka, untuk memberikan dukungan pada Venezuela yang ber-

laga di Copa America. Dikutip dari laman Mirror, terungkap kemolekan para presenter ini diumbar lewat video berdurasi sekitar dua menit. Saat pamer tubuh itulah, mereka menyampaikan pesan dukungan terhadap kesebelasan Venezuela. Para presenter ini mewakili televisi online Desnudando la Noticia, yang resmi diluncurkan saat pagelaran Piala Dunia 2014. Pada April lalu, salah satu pembaca berita tampil hingga bugil, saat membawakan berita tentang Cristiano Ronaldo. Copa America sudah digulirkan sejak Jumat (12/6) lalu. (sep)

LONDON (TERBITTOP) — Perancang busana yang juga istri pesepak bola David Beckham, Victoria menyatakan keinginkan untuk berhenti punya anak. Saat ini Victoria memiliki tiga anak laki-laki dan seorang perempuan, yakni Brooklyn (16), Romeo (12), Cruz (10), dan Harper yang baru berumur empat tahun. Dalam sesi wawancara untuk majalah OK!, mantan personel Spice Girl itu menjawab pertanyaan apakah ingin menambah anak dengan mengatakan, ”Tidak. Saya sudah memiliki empat anak, dan itu saya rasa cukup." Kelahiran anaknya yang keempat Harper, disebut Victoria sebagai kejutan yang indah, karena sebelumnya ia mengira akan mendapatkan anak laki-laki lagi. ”Saya diberi tahu dokter ketika itu akan mendapatkan anak laki-laki,” katanya. (sep)

Victoria Beckham Stop Melahirkan

Ronaldo Bernilai Jual Tinggi di Eropa Ternyata Cristiano Ronaldo menjadi pemain yang memiliki nilai jual tinggi di Eropa, sehingga pengiklan banyak yang memilih dirinya. MADRID (TERBITTOP) — Pesepak bola bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dikukuhkan sebagai yang paling marketable atau pemain yang memiliki nilai jual paling tinggi, di Eropa. Predikat ini didapat lewat survei yang dikerjakan sebuah lembaga bernama Repucom. Survei yang dilakukan bukan secara lokal melainkan global, dengan respondennya tak hanya kaum pria tapi juga golongan hawa. Dalam survei yang dimaksud, Ronaldo mengantongi skor paling

tinggi yakni 77,46 poin DBI. Dengan nilai jual yang setinggi itu, pantas saja kalau pengiklan terkemuka menggunakan sosoknya untuk iklan-iklan mereka. Penghasilannya pun dari iklan sangatlah besar antara 30 juta sampai 35 juta euro pertahun. Ronaldo memimpin di atas kapten Manchester United, Wayne Rooney. Pesepak bola asal Inggris ini hanya mengoleksi 58,01 poin. Penghasilan iklan pemain berusia 29 tahun itu antara 4,5 juta sampai 5 juta euro per tahun.

Berdasarkan survei global itu, ada 83 persen responden yang tahu tentang Ronaldo. Tapi, yang tahu siapa itu Rooney hanya 54 persen. Pesepak bola yang samasama di Real Madrid, Gareth Bale, berada di urutan ke sembilan dalam survei ini. Bagaimana dengan Lionel Messi yang di lapangan menjadi pesaing utama Ronaldo? Messi malah tak masuk sepuluh besar. Demikian juga dengan rekannya di Barcelona, Neymar. Yang menarik pemain Barcelona Andres Iniesta lebih dikenal publik, masuk ke urutan ketiga survei. (bln)

Cristiano Ronaldo

Pesepak Bola Berpenghasilan TERTINGGI VERSI FORBES MADRID (TERBITTOP) — Majalah keuangan terkemuka Forbes merilis daftar terbaru 100 atlet yang berpenghasilan tertinggi tahun ini. Dari para atlet itu, masuk nama-nama pesepak bola. Daftar itu dibuat Forbes berdasarkan riset mereka atas gaji atau hadiah kemenangan, ditambah dengan penghasilan sponsor atau iklan. Untuk tahun ini, posisi teratas atlet dengan

penghasilan tertinggi adalah petinju Floyd Mayweather. Selama tahun 2015, ia mengantongi 300 juta dolar. Rivalnya sesama petinju, Manny Pacquiao berada di peringkat kedua. Sepuluh besar atlet berpenghasilan tertinggi, diisi secara variatif oleh atlet dari tinju, sepakbola, bola basket, golf dan tenis. Siapa saja pesepak bola yang masuk daftar 100 atlet berpenghasilan tertinggi ini?

11.

CESC FABREGAS Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Chelsea Spanyol 15,3 juta 5 juta 20,3 juta 79

1.

CRISTIANO RONALDO Klub : Real Madrid Negara : Portugal Gaji : 52,6 juta Sponsorship : 27 juta Penghasilan Total : 79,6 juta Peringkat Forbes : 3

6.

JAMES RODRIGUEZ Klub : Real Madrid Negara : Kolombia Gaji : 24,5 juta Sponsorship : 4,5 juta Penghasilan Total : 29 juta Peringkat Forbes : 27

12.

YAYA TOURE Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Man City Pantai Gading 17 juta 3 juta 20 juta 83

2.

LIONEL MESSI Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

7.

WAYNE ROONEY Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Man United Inggris 19,9 juta 7 juta 26,9 juta 34

13.

FRANK LAMPARD Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Man City-NYCFC Inggris 15,7 juta 4 juta 19,7 juta 87

3.

ZLATAN IBRAHIMOVIC Klub : PSG Negara : Swedia Gaji : 33,1 juta Sponsorship : 6 juta Penghasilan Total : 39,1 juta Peringkat Forbes : 14

8.

RADAMEL FALCAO Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

MU/Monaco Kolombia 21,9 juta 4 juta 25,9 juta 38

14.

EDEN HAZARD Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Chelsea Belgia 16,1 juta 3,5 juta 19,6 juta 90

4.

GARETH BALE Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Real Madrid Wales 25,5 juta 9,5 juta 35 juta 18

9.

SERGIO AGUERO Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Man City Argentina 17,9 juta 7 juta 24,9 juta 45

15.

MESUT OEZIL Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes**:

Arsenal Jerman 12,8 juta* 6,5 juta 19,3 juta 93

5.

NEYMAR Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Barcelona Brasil 14 juta 17 juta 31 juta 23

10.

LUIS SUAREZ Klub : Negara : Gaji : Sponsorship : Penghasilan Total : Peringkat Forbes :

Barcelona Uruguay 16,5 juta 4,5 juta 21 juta 73

Gosip Irina Shayk DIPACARI SEPP BLATTER MADRID (TERBITTOP) — Sebuah surat kabar di Spanyol, El Mundo, membuat berita kejutan. Supermodel asal Rusia, Irina Shayk ternyata pernah menjalin hubungan istimewa dengan mantan bos FIFA yang baru saja mundur, Sepp Blatter. Gosip ini menyeruak, pasca Shayk mengakhiri hubungan asmaranya dengan pesepak bola kenamaan, Cristiano Ronaldo. Keduanya putus beberapa bulan lalu. Dalam artikelnya, El Mundo secara khusus menurunkan para wanita cantik dalam kehidupan Blatter. Pria berusia 79 tahun ini, disebut El Mundo pernah intim dengan Shayk. Hubungan Shayk dengan Blatter ternyata terjadi setelah Blatter putus dari kekasihnya yang petenis Polandia, Ilona Bogska pada tahun 2002. Shayk sendiri saat ini, setelah lepas dari Ronaldo, dekat dengan aktor papan atas Hollywood, Bradley Cooper. Sementara Blatter menjalin hubungan dengan Linda Barras, sejak 2014 lalu. (sep)

Irina Shayk (inzet Sepp Blatter)

Barcelona Argentina 51,8 juta 22 juta 73,8 juta 4

Keterangan: * Mata uang yang dipakai dalam artikel ini adalah dolar Amerika. ** Peringkat Forbes maksudnya adalah posisi pemain di daftar 100 atlet dengan penghasilan tertinggi dunia, bukan cuma pemain sepak bola saja. (bln)

Nah Lho, Putri Mourinho Kencan DENGAN PERSONEL ONE DIRECTION BARCELONA (TERBITTOP) — Pelatih top di Eropa saat ini, Jose Mourinho, jadi berita lagi. Tapi, bukan tentang dirinya, melainkan soal putrinya, Matilde, yang ternyata kencan dengan personel band One Direction, Niall Horan. Keduanya terekam kamera, saat meninggalkan klub malam Libertine pada pagi buta. Spekulasi tentang hubungan keduanya pun merebak di media. ”Apakah Niall mengencani anak Mourinho?” Begitu judul berita Daily Mail. Tapi, manajer One Direction dengan sigap menyatakan, ”Mereka tidak berkencan, hanya berteman dekat!” Ditambahkan sumber lain, kalau Mourinho lah yang dekat dengan Niall, karena alasan

Putri Jose Mourinho, Matilde (kanan), ketika berkencan dengan salah seorang personel band One Direction, Niall Horan, di klub malam Libertine. menyukai sepak bola. Karena itu, maka Matilde diajak Niall jalan. Tapi, yang jadi

pertanyaan kenapa ke klab malam yang biasa digunakan untuk berkencan? (bln)

pendidikan & kesra 10

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

Wacana Hapus Skripsi Undang Kontroversi JAKARTA (TERBITTOP) — Wacana penghapusan skripsi terkait maraknya ijazah palsu itu telah bergulir menjadi suatu opini yang pro dan kontra di kalangan pelaku perguruan tinggi, anggota DPRD, hingga orang awam. Ada yang mendukung dan ada yang menolak, bahkan beberapa kali media cetak, elektronik, maupun media daring (online) menghiasi halaman beritanya dengan wacana tersebut. Misalnya, Ranny Emilia yang seorang staf pengajar bidang Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas (Unand) Padang. Baginya, skripsi memang tepat menjadi pilihan bagi mahasiswa, bukan kewajiban, dengan catatan yang bersangkutan tidak memilih ’masa depan’ menjadi dosen atau ilmuwan. ”Ada baiknya skripsi menjadi pilihan, dengan catatan mahasiswa tersebut memilih evaluasi tugas akhirnya yang setara kompetensinya dengan skripsi tersebut,” katanya Dia menjelaskan, skripsi pada dasarnya berfungsi untuk menilai penguasaan calon lulusan atas bidang ilmu yang ditekuni, terkait dengan bidang kajian, teori, metode, dan daya analisa. Pada kenyataannya tak semua mahasiswa berminat untuk menjadi ilmuwan semisal dosen atau peneliti. ”Bagi yang tak berminat tersebut tentunya tidak adil bila dipaksa untuk menyelesaikan studi dengan skripsi,” imbuhnya. Jadi, tambahnya, ”Tidak ada masalah skripsi dihapuskan atau tidak untuk syarat kelulusan.” Lain lagi dosen muda bidang

Biologi Unand, Putra Santoso. Ia tidak menyetujui jika akibat adanya ijazah palsu berdampak penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Menurut dia, munculnya ijazah palsu itu bukan karena sistem semata, melainkan rendahnya pengawasan saat melakukan tugas akhir sehingga mahasiswa dengan mudah melakukan kecurangan. ”Tidak tepat upaya mengubah syarat kelulusan dengan menghilangkan skripsi, justru permasalahannya ada pada individu mahasiswa, perlu adanya pengawasan ekstra dari pembimbingnya,” kata Putra. Hasil Perjuangan Bila akademisi saling serang menyerang dan pro-kontra terhadap wacana kebijakan tersebut, justru pelakunya yakni mahasiswa mengharapkan agar skripsi tidak hilang dari syarat kelulusan. ”Skripsi merupakan hasil perjuangan menahun dari mahasiswa selama berkuliah, amat disayangkan bila itu dihapuskan dari syarat untuk lulus,” kata mahasiswa Universitas Ekasakti Padang Hendri Dunan. Menurut dia, upaya mencari judul kemudian mengolah hingga menampilkan skripsi dalam seminar merupakan pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk kuliah.

Menristek-Dikti, Muhammad Nasir Dengan kurikulum yang terstruktur setiap langkah demi langkah pembuatan skripsi tersebut telah memberikan kesan pada mahasiswa bahwa tidak mudah untuk menjadi sarjana. ”Jadi bila suatu skripsi dihilangkan maka ilmu yang didapat selama kuliah tidak akan teraplikasi,” kata mahasiswa yang mengambil konsentrasi Ilmu Komunikasi tersebut. Untuk itu, dia berharap pemikirannya ini menjadi bahan pertimbangan Kemenristek-Dikti untuk tak menghapuskan skripsi. Senada dengan Hendri, mahasiswa Unand, Ayu Lestari, juga memiliki harapan yang sama. ”Bagi mahasiswa skripsi merupakan sesuatu hal yang prestisius dan menjadi kebanggan untuk meraih sarjana,” imbuhnya. Di sisi lain, anggota DPRD Sumbar juga mendukung keinginan para mahasiswa tersebut. Menurut Ketua Komisi V bidang Kesejahteraan Masyarakat, Mohklasin, bahwa skripsi masih dibutuhkan di Indonesia karena sejauh ini sistem pembelajaran belum maksimal. (nt)

Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ dan LKPD Bupati Batang Hari Tahun 2014 BATANG HARI (TERBITTOP) — Menyikapi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2014, DPRD Kabupaten Batang Hari memberikan banyak catatan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Sebanyak 160 item rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk proses perbaikan ke depan. Hal ini terungkap pada saat DPRD Kabupaten Batang Hari menyampaikan rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan DPRD Batang Hari Nomor 08 Tahun 2015 pada Rapat Paripurna DPRD Batang Hari, Selasa (5/5). Keputusan DPRD Kabupaten Batang Hari tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Batang Hari atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 disampaikan secara bergantian oleh tim perumus, di antaranya Candra Budiman, Azizah dan M Alpandi. ”Sesuai Pasal 366 huruf i UU No 17 Tahun 2014, salah satu tugas dan kewenangan DPRD adalah meminta LKPJ bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” Ungkap Candra Budiman. Pembacaan keputusan de-

wan yang berisikan rekomendasi berlangsung sekitar satu jam lebih itu berisikan 160 item rekomendasi yang merupakan rumusan yang terangkum dari tiga komisi yang ada di DPRD Batang Hari terdiri 76 item rekomendasi dari Komisi I, 57 item rekomendasi Komisi II dan 35 item rekomendasi dari Komisi III. Untuk merumuskan rekomendasi itu, DPRD Batang Hari sendiri membentuk Tim Perumus yang di-back up oleh Tim Ahli DPRD Kabupaten Batang Hari. Tim Perumus Rekomendasi DPRD Ka-

bupaten Batang Hari beranggotakan sembilan orang, yakni Quzwaini M, Candra Budiman, Yuniarti Hendaningsih, A Butsyantoni, Azizah, M Alpandi, Nasrul, Maknuddin dan Adi Susanto. Selanjutnya, bahwa keluarnya keputusan yang berisikan rekomendasi lembaga legislatif tersebut sudah sejalan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa hasil pembahasan LKPJ kepala daerah oleh DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahaan daerah ke depan. ”Lahirnya rekomendasi ini, setelah melalui proses pembahasan mulai dari pembahasan ditingkat komisi dengan mitra kerja, kunjungan kerja hingga pembentuk tim perumus rekomendasi yang akhirnya disampaikan

rekomenasi tersebut pada rapat paripurna 5 Mei kemarin,” tegas Quzwaini, salah satu tim perumus. Namun demikian, kata Quzwaini, politisi Partai Demokrat ini, mengakui, bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Batang Hari yang berisikan rekomendasi itu berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan semata-mata untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. ”Rekomendasi itu sifanya hanya masukan dan koreksi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” jelasnya. Terkait tindaklanjut Rekomendasi tersebut, bersama Pimpinan DPRD dan Tim Perumus telah melakukan konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 6 Mei 2015. Hasilnya, bahwa tin-

dak lanjut rekomenasi DPRD itu tidak ada sanksi tegas bila Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak melaksanakan, karena sifatnya hanya masukan dan koreksi sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pe-

nyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. (bily)

11

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

Posdaya Berdoa Mencipta Sistem Surveylan Oleh: Prof Dr Haryono Suyono SESUAI kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tahunan Yayasan Damandiri, pada Posdaya terpilih di semua daerah diadakan pendataan untuk membantu membuat roadmap bagi keluarga prasejahtera menuju kepada keadaan yang lebih sejahtera. Pada bulan Maret seluruh Posdaya yang dipilih dari setiap wilayah koordinator di seluruh Indonesia dilatih untuk melakukan pendataan dari seluruh keluarga yang tergabung dalam setiap Posdaya. Pelatihan dan pendataan itu telah selesai dilaksanakan pada bulan Maret dan mulai bulan April setiap Posdaya dianjurkan mengadakan intervensi untuk membantu keluarga prasejahtera memapak menuju kepada keadaan yang lebih baik yaitu menjadi keluarga sejahtera I atau lebih.

M

ulai awal bulan Ramadan, kegiatan intervensi dukungan itu dimulai dengan mengajak seluruh anggota Posdaya, utamanya yang beragama Islam, untuk menjadikan bulan suci ini sebagai gerakan ’Posdaya Berdoa’. Diawali dengan doa itu, secara mandiri gerakan segera dimulai. Di beberapa daerah para pejabat setempat, karena mengetahui masih banyak desa yang jumlah keluarga prasejahteranya tinggi, ikut memberikan dukungan terhadap usaha intervensi tersebut. Ada yang secara langsung memberikan dukungan dan ada yang memberikan stimulan agar dukungan dari berbagai kalangan berlangsung dengan baik. Salah satu daerah yang mengambil prakarsa besar-besaran itu adalah Kota Metro, Lampung. Wali kota yang gesit segera menggelar gebyar Posdaya untuk merangsang perhatian seluruh penduduk kepada Posdaya yang ada. Gebyar itu dibuka dengan mengadakan Senam Keluarga Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga yang tergabung dalam Posdaya. Anggota Keluarga tua muda diajak bersenam bersama seba-

gai awal dari ajakan untuk hidup sehat dan sejahtera. Malalui senam setiap keluarga mengontrol apakah anggotanya sehat atau sakit. Kalau sehat dianjurkan agar tetap memelihara kesehatannya dan kalau sakit agar segera berobat ke puskesmas atau rujukannya. Gebyar Posdaya di Kota Metro, Lampung itu merupakan perpaduan untuk mengecek apakah setiap Posdaya di Kota Metro bisa melaksanakan upaya pemberdayaan keluarga prasejahtera anggotanya. Apabila ternyata anggota sudah bisa melakukan pemberdayaan untuk warganya yang kurang mampu, dengan demikian pemerintah bisa membantu keluarga di Posdaya lainnya. Dengan demikian dana terbatas yang ada pada pemerintah dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya untuk disebar luaskan kepada keluarga lainnya. Kabupaten lain yang siap dengan tindak lanjut pendataan dan pemetaan itu adalah Kabupaten Bekasi. Segera setelah dilakukan pendataan maka Kabupaten Bekasi membentuk Tim bersama untuk memikirkan bagaimana menangani kasus keluarga prasejahtera yang masih banyak di berbagai Posdaya. Tim itu

dibentuk dengan keanggotaan antarberbagai instansi dan kelompok masyarakat swasta yang dianggap peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Tim itu kemudian merumuskan langkah-langkah yang bisa diangkat bersama untuk menolong dan mendampingi keluarga prasejahtera mengikuti suatu roadmap menuju kepada keluarga yang lebih sejahtera. Proses pembentukan tim seperti di Bekasi itu dilakukan juga oleh beberapa kabupaten lainnya. Dengan cara yang sama beberapa perguruan tinggi juga melakukan pembentukan satuan tugas dalam lingkup KKN tematik Posdaya dengan menugasi mereka secara khusus mengadakan pengamatan terhadap keluarga prasejahtera dan mencari terobosan agar mereka dapat dibantu dengan pemberdayaan sederhana agar keluarga tertinggal melenggang maju lebih tinggi. Program dan kegiatan intervensi atau bantuan itu sifatnya sangat sederhana karena yang menjadi sasarannya adalah keluarga prasejahtera yang umumnya belum biasa melakukan kegiatan ekonomi produktif. Mereka umumnya bekerja sebagai buruh tidak tetap atau belum pernah memiliki usaha pribadi yang harus dilakukan dengan disiplin tinggi. Mereka perlu belajar untuk tidak mempergunakan modal untuk konsumsi dan memisahkan modal dari penggunaan untuk keperluan pribadi menyambung hidup sehari-hari. Oleh karena itu jenis dukungannya juga sangat sederhana dan tidak memerlukan pembiayaan besar. Tetapi memerlukan pendampingan yang berkelanjutan yang dengan sabar memberi semangat kepada setiap keluarga yang sedang dikembangkan. Di samping upaya yang digelar di banyak Posdaya di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan beberapa peruguran tinggi di daerah Malang, seperti Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki), Universitas Merdeka Malang dan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Yayasan Damandiri dan Universitas Trilogi di Jakarta, mengembangkan sistem Surveylan dengan teknologi komputer dan hand phone biasa guna memonitor perkembangan Posda-

TPDI TOLAK SUTIYOSO———————————–—————(dari halaman I) ”TPDI dan sejumlah korban 27 Juli yang tergabung dalam FKK 124 akan menyerahkan sejumlah kopi dokumen tentang Pemberian Status Tersangka kepada Sutiyoso oleh Tim Penyidik Tetap Koneksitas dan bukti-bukti lainnya, agar Presiden bisa memperoleh informasi yang lebih lengkap seputar keterlibatan Sutiyoso dalam kasus 27 Juli,” beber Petrus. Selain kepada Presiden Jokowi, surat yang sama berikut dokumen bukti-bukti dari penyidik koneksitas akan diberikan juga kepada Komisi I DPR-RI, Pimpinan DPR, KOMNAS HAM dan juga Pimpinan Partai Politik, baik dalam KIH maupun KMP. ”Dugaan keterlibatan Sutiyoso dalam peristiwa 27 Juli dan pemberian status tersangka kepada Sutiyoso, sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat/notoir feiten termasuk Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri selaku korbannya-pun tahu tentang status tersangka yang masih melekat pada diri Sutiyoso,” kata Petrus seraya menambahkan, PDIP yang pada waktu meletusnya peristiwa 27 Juli 1996 menjadi salah satu korbannya. Sementara itu terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menyatakan pemilihan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai politik balas budi. ”Sutiyoso sudah tidak layak. Bagaimana kapasitas intelijen dia? Banyak kasus persoalan dengan BIN seperti kasus pembunuhan Munir (aktivis HAM) dan

kasus pelanggaran HAM lain masa lalu,” kata Haris di Mahkamah Konstitusi (MK. Haris menilai ada nama lain yang lebih pantas untuk jadi kepala BIN. Misalnya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Laut Sulaiman Pontoh dan politisi PDI Perjuangan TB Hasanudin yang juga pernah menjadi sekretaris Militer Presiden. "TB Hasanudin pandangannya progresif. Apalagi dia dari PDIP,” katanya. Sesalkan Dalam bagian lain pernyataan, Petrus menyesalkan pernyataan Prabowo Susbianto, ketua umum Partai Gerindra dan sejumlah politisi bahwa keterlibatan Letjen (Purn) Sutiyoso pada peristiwa 27 Juli, hanya menjalankan tugas sebagai prajurit. Padahal posisi seorang prajurit yang namanya Mayjen Sutiyoso pada peristiwa 27 Juli 1996, ia adalah seorang Pangdam Jaya, ia bukanlah robot atau seorang kopral lapangan, tetapi ia seorang panglima dengan pangkat mayor jenderal, dan dengan jabatan dan pangkat seperti itu, ia oleh undang-undang dilindungi untuk menyatakan tidak kepada atasannya, manakala perintah atasan itu bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum. Karena itu, lanjutnya, pernyataan Prabowo Subianto yang bernada membela korpsnya, tanpa mengerti atau berpura-pura tidak mengerti tentang persoalan 27 Juli, jelas telah melukai rasa keadilan publik yang sudah berta-

hun-tahun menunggu janji Megawati Soekarnoputri dengan air mata untuk menuntaskan kasus 27 Juli, namun hingga saat ini sudah memasuki usia 18 tahun penyidikan, janji tetap janji, air mata tetap air mata, bahkan air mata itu jua yang membuat kasus 27 Juli menjadi tidak berujung tanpa ada kejelasan. ”Sikap terbuka ini penting, agar di satu pihak publik tidak diberi harapan palsu dengan air mata berkali-kali, meski harus menelan pil pahit, juga Sutiyoso dkk,tidak tersandera oleh status Tersangka selama bertahun-tahun,” ujar Petrus. Dukungan Secara terpisah Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menilai Letjen TNI (Purn) Sutiyoso merupakan sosok yang tepat menggantikan dirinya karena diyakini memiliki kemampuan mengatasi tantangan di institusi tersebut. ”Saya rasa Pak Sutiyoso merupakan sosok tepat saat ini yang mampu membawa BIN mengatasi tantangan dinamis dimasa depan,” kata Marciono. Marciano juga menilai Sutiyoso merupakan sosok yang dapat membantu memberikan dukungan seoptimal mungkin kepada pemerintah khususnya pada program kerja Presiden Joko Widodo. Dia menghormati hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dalam menunjukkan Kepala BIN, yang melalui proses cermat dan matang. (nt/ris)

KEMATIAN ENGELINE KIAN JADI MISTERI————————————(dari halaman I) Haposan Sihombing. Dan, itu merupakan hasil pemeriksaan tim penyidik dengan menggunakan alat canggih pendeteksi kebohongan (lie detector) pada Rabu (17/6) malam hari. Lalu, apa penuturan Agus terkait kematian bocah kelas dua SDN 12 Sanur, Bali itu? Pembantu rumah tangga yang berasal dari Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu mengatakan dia bukanlah si pembunuh, juga tidak memperkosa korban sebagaimana pengakuan terdahulu. ”Agus hanya berperan mengu-

burkan jasad Engeline, dan pengakuan klien saya itu langsung di-BAP (ulang)," tutur Haposan di Mapolda Bali, Kamis (18/6). Isi BAP terbaru itu antara lain menyebutkan, bahwa pada tanggal 16 Mei pagi, Agus mendengar Margareith memanggil Engeline. Agus kemudian melihat Engeline menangis, lantaran terus menerus dipukuli Margareith. Dari kamar, beberapa saat kemudian, majikannya itu memanggil Agus. Di dalam kamar Margareith, Agus melihat Angline sudah terkapar di lantai. Menurut penuturan Haposan yang mengutip

BAP di Polresta Denpasar, Agus oleh Margareith diminta diam ketika menanyakan, mengapa Engeline terkapar. Tak hanya itu, Agus disuruh Margareith membuka baju dan memperkosa Engeline. Tapi, itu ditolak Agus. Yang dilakukan Agus adalah, perintah Margareith agar membungkus jasad Engeline dengan seprai, memasukan boneka, dan meletakkan baju di dada Engeline. Agus diminta Margareith agar mengaku membunuh dan memperkosa korban, jika ditanya polisi. Margareith menjanjikan imbalan Rp200 juta. (jp)

PERKAWINAN BEDA AGAMA TETAP DILARANG, USIA 16 BOLEH NIKAH———(dari halaman I) Permohonan untuk uji materi atas ketentuan tersebut dimohonkan oleh empat warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi. MK juga menolak gugatan batas usia minimal menikah bagi perempuan di Indonesia, yang ingin

dinaikkan dari 16 menjadi 18 tahun. Putusan dibacakan setelah meninjau gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014. Saat ini, berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia

menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan pria 19 tahun. Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada jaminan bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang. Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia. (nt)

DOK DAMANDIRI

PAPARKAN PEMETAAN — KKN Tematik Mahasiswa UIN Walisongo Semarang ketika memaparkan hasil pemetaan kemiskinan di daerah Kabupaten Temanggung dihadapan Ketua Yayasan Damandiri,Prof Dr Haryono. Melalui KKN tersebut mahasiswa ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat di desa desa. ya dan anggotanya. Sistem ini diambil dari pengalaman Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang yang mengakses para ibu berisiko tinggi untuk mendapatkan dukungan KB agar tidak melahirkan dan meninggal dunia karena terlalu banyak anak karena resikonya tinggi. Program Surveylan yang dikembangkan di Malang itu sedang diuji coba di Malang melalui Posdaya yang dikembangkan di pedesaan dan juga Posdaya yang dikembangkan dalam lingkungan masjid. Hasil uji coba ini secara teliti dipelajari apakah sistem ini bisa membantu untuk mengetahui apakah peta keluarga dapat dijadikan basis untuk membantu menilai dan mengikuti perkembangan keluarga prasejahtera dengan intervensi dan dukungan pembangunan untuk mengangkat keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera. Program ini menjadi alat monitoring dari upaya mengetahui dampak dari dukungan mandiri yang dilakukan oleh setiap Posdaya mengantar keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera I

dan seterusnya. Dalam waktu dekat sistem monitoring ini akan dilengkapi guna mengetahui apakah ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh lembaga lain dalam membantu Posdaya atau keluarga prasejahtera mengangkat anggotanya menjadi lebih sejahtera. Sekaligus guna mengetahui daerah mana saja yang telah memperoleh perhatian dan daerah mana yang sama sekali tidak memperoleh perhatian dari berbagai kalangan. Sistem Surveylan yang ampuh akan menjadi alat umpan balik bagi para pengambil keputusan untuk mengarahkan perhatian, kepedulian dan akhirnya bantuan pancingan kepada setiap keluarga dalam binaan Posdaya tertentu. Dalam suatu time series yang panjang, sistem ini diharapkan bisa menolong para pengambil keputusan untuk memastikan jenis dan variasi terpadu yang memberi pengaruh pemberdayaan yang dianggap efektif dan efisien. (Penulis adalah Ketua Umum DNIKS/ www.haryono.com)

POSDAYA MENYONGSONG BULAN RAMADAN————————(dari halaman I) sebagai bahan informasi tentang perkembangan kegiatan Posdaya atau kegiatan KKN tematik Posdaya yang dilakukan oleh sekitar 325 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Kabar dan cerita itu, utamanya yang menunjuk langsung Posdaya yang berhasil membantu keluarga makin bekerja keras mengatasi masalahnya. Posdaya di desa yang diberitakan itu langsung menerima permintaan kunjungan kerja rombongan yang ingin melihat sendiri kegiatan yang dilakukan masyarakatnya. Tidak jarang para peninjau tinggal di sekitar lokasi untuk belajar memahami bagaimana masyarakat desa mengembangkan Posdaya secara mandiri dan berhasil. Berbagai perguruan tinggi saling berkunjung dan bertukar pengalaman dengan perguruan tinggi lain melaksanakan kegiatan KKN tematik Posdaya yang diikuti ribuan mahasiswanya. Selama masa KKN tematik Posdaya setiap lima atau sepuluh mahasiswa membentuk, mengisi dan mengembangkan Posdaya bersama mitra kerjanya, termasuk penduduk lanjut usia, di desa yang dikunjunginya. Mitra kerja itu dipersiapkan sebagai pembina Posdaya manakala mahasiswa kembali ke kampus masing-masing. Tetapi tidak jarang ada mahasiswa yang menjadi relawan Posdaya dan setelah melakukan KKN kembali meninjau desa dan membantu Posdaya yang dibentuknya. Keikutsertaan masyarakat dan mahasiswa setelah kuliah kerja nyata bersifat sukarela dan mandiri sehingga tidak jarang perguruan tinggi yang bersangkutan tidak mengetahui lagi kegiatan mahasiswa mereka setelah tugas KKNnya selesai. Tetapi ada juga perguruan tinggi yang secara resmi menempatkan dan menunjuk Posdaya yang dikembangkan di desa itu sebagai laboratorium lapangan untuk berbagai keperluan akademis lainnya. Dalam dua minggu lagi bangsa Indonesia akan memperingati Hari Keluarga Nasional. Beberapa perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat mulai mengincar Posdaya sebagai forum untuk menggerakkan lebih gen-

car lagi kegiatan pemberdayaan keluarga dengan mengikutsertakan seluruh kekuatan organisasi lingkaran kecil yang berada di sekitar Posdaya. Penduduk lanjut usia yang peduli terhadap tiga generasi diharapkan pada Hari Keluarga Nasional memberi perhatian terhadap anak-anak balita yang di kemudian hari meneruskan perjuangannya menjadi penduduk yang potensial dan dinamis. Ada organisasi sosial kemasyarakatan yang berbondong-bondong sedang mengumpulkan dana untuk memberikan sumbangan alat-alat edukatif bagi banyak sekali PAUD yang tersebar di desa dan pedukuhan. Ada pula yang merencanakan suatu safari PAUD ke desa-desa dengan membawa para ahli di bidang pendidikan anak usia dini untuk mengadakan dialog dengan bunda PAUD. Kepergian mereka ke desa akan dikoordinasikan dengan Posdaya di desa agar Posdaya berfungsi sebagai titik sentral untuk pemberdayaan PAUD, salah satu lingkaran kecil yang sangat penting di desa. Ada pula rancangan yang luhur untuk membangun kegiatan yang berhubungan dengan pendalaman keagamaan di tingkat pedesaan. Mahasiswa perguruan tinggi agama Islam yang selama ini rajin mengadakan kegiatan KKN tematik Posdaya berbasis masjid akan berusaha mengisi masjidmasjid yang menyelenggarakan acara keagamaan selama bulan Ramadan dan akan mengisinya dengan ceramah keagamaan yang dikaitkan dengan ajakan untuk membangun persatuan dan kesatuan mengentaskan keluarga prasejahtera secara mandiri. Dibanyak desa akan digelar acara-acara yang merangsang kesediaan untuk menyumbang bagi upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. Ritual keagamaan tidak akan terganggu, tetapi justru diperkaya dengan upaya amal ibadah yang diarahkan secara tepat dalam proses pemberdayaan keluarga. Para relawan sudah mulai mempersiapkan hal-hal sederhana tetapi melengkapi kebutuhan dasar keluarga seperti perbaikan jamban keluarga, pengembangan kebun

bergizi serta penyempurnaan kondisi rumah agar menjadi rumah sehat untuk dihuni dan memenuhi syarat kesehatan yang prima. Rumah yang bagi penghuninya mendatangkan kedamaian, kesejukan dan mendukung penghuninya bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Mahakuasa. Kegiatan di sisa bulan Juni yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, menempatkan Posdaya sebagai penggerak keluarga yang beragama Islam untuk memanfaatkan persatuan dan kebersamaan dalam Posdaya untuk menggerakkan perhatian dan kepedulian sesama keluarga lainnya. Langkah-langkah untuk memakmurkan masjid akan diikuti dengan langkah konkret memakmurkan keluarga tertinggal, keluarga prasejahtera. Sumbangan keluarga yang mampu tidak saja dalam wujud untuk konsumsi, tetapi akan diimbau agar keluarga mampu memberi kesempatan kepada keluarga prasejahtera mendapatkan dukungan untuk mengambil kredit dari bank atau lembaga keuangan dengan sistem tanggung renteng untuk memulai usaha. Gerakan Sadar Menabung diperkuat dengan memberikan pancingan kepada keluarga prasejahtera yang bersedia untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan agar setelah pelatihan yang sungguh-sungguh bisa memulai usaha ekonomi produktif. Keluarga kaya atau keluarga mampu diimbau memberi dukungan kepada keluarga prasejahtera agar bisa mempunyai tabungan yang cukup untuk cadangan apabila nanti mengambil kredit dari lembaga keuangan yang ada di desanya. Kegiatan membangun kebersamaan sebagai keluarga asuh itu, berbarengan dengan suasana ibadah puasa akan ditingkatkan agar lebih banyak keluarga prasejahtera yang selama ini belum mendapat kesempatan pemberdayaan bisa bangkit mempunyai harapan baru bahwa bulan Ramadan yang penuh berkah akan memberinya rezeki baru yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri/www.haryono.com)

INI BUKTI UANG, SOGOK AUSTRALIA UNTUK PENYELUNDUP———(dari halaman I) Kapten kapal Andika, Yohanis Humiang, mengatakan, mereka dicegat di perairan internasional dekat Timor Leste pada 19 Mei oleh Kapal Angkatan Laut dan kapal Bea Cukai Australia. Saat itu ia mengangkut 65 migran asal Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka menuju Selandia Baru. ”Menurut pengakuan Yohanis Humiang, seorang petugas Aus-

tralia yang ’wajahnya seperti campuran Indonesia-Australia’ bernama Agus menginterogasinya di atas kapal bea cukai Australia. Agus, kata Yohanis, mengatakan mereka akan dikirim pulang dengan pesawat. Yohanis menjelaskan kepada Agus bahwa dirinya cuma mencari nafkah. ”Kami butuh uang untuk menghidupi istri dan anak-anak ka-

mi. Lalu Agus bilang, ’OK, kami akan bantu'. Dan saya dikasih uang sebesar US$6.000 (sekitar Rp75 juta), sementara para awak mendapat US$5.000 (sekitar Rp63 juta).” Sesudah itu, menurut Yohanis, mereka membawa kapal Andika ke Pulau Greenhill. Dan selanjutnya Agus mengatakan, bahwa ”kami harus kembali dengan perahu ke Indonesia.” (smh/bbc)

EDISI KEEMPATPULUH ENAM / TH II 16 - 29 JUNI 2015

12

HARIS FADILLAH

SOSIALISASI PROGRAM POSDAYA — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, sedang menyampaikan paparan mengenai peranan Posdaya dalam pemberdayaan masyarakat di hadapan sekitar 250 orang perserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Program Posdaya Sebagai Modal Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Tutor PAUD di Pendopo Kabupaten Garut baru-baru ini. Sosialisasi program Posdaya ini dibuka oleh Bupati Garut, H Rudi Gunawan SH, diikuti para camat, kepala desa, lurah, ketua PKK, bunda PAUD, kader posyandu, dinas pendidikan serta mahasiswa.

Garut Berjuang Entaskan Kemiskinan J 120 Tenaga Terampil Ikuti Pelatihan Posdaya KABUPATEN Garut yang memiliki luas wilayah 3.074 km terdiri 42 kecamatan dengan jumlah 424 desa/kelurahan serta jumlah penduduk 2,585 juta lebih terus berjuang mengentaskan kemiskinan. Hampir 20 tahun menyandang predikat daerah tertinggal di Jawa Barat, bahkan memiliki angka kemiskinan mencapai 13 persen. Untuk itu kondisi kesejahteraan di Garut memerlukan perhatian bersama apalagi di wilayah ini terdapat 180.000 keluarga yang masih menerima bantuan beras raskin. Selain itu dari 700.000 rumah, di antaranya 300.000 rumah tidak memiliki jamban keluarga (MCK) terutama di daerah Garut Selatan.

B

upati Garut, H Rudi Gunawan mengatakan, terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyambut baik kehadiran Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) yang akan turun melakukan pemetaan kemiskinan bersama empat perguruan tinggi di wilayahnya. ”Kami menyambut baik kehadiran Posdaya, dan telah menyiapkan 120 tenaga terampil untuk mengkikuti pelatihan di Yayasan Damandiri Jakarta,” tutur Rudi Gunawan saat membuka Sosialisasi Program Posdaya Sebagai Modal Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Tutor PAUD yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Garut, baru baru ini. Acara diikuti sebanyak 250 peserta yang terdiri para camat, lurah, kepala desa, bunda PAUD, ketua PKK, kader posyandu, ketua PKBN serta dinas pendidikan serta mahasiswa UPI dan STKIP Garut se-Kabupaten Garut diselengarakan berkat kerja sama Universitas UPI, STKIP Garut, Universitas Garut, Universitas Trilogi bersama Yayasan Damandiri. Hadir pada acara itu, Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, Rektor

Universitas Trilogi, Prof Asep Saefuddin, dan Ketua LPPM UPI, Prof Dr Sumarto. Bupati mengungkapkan, melalui kerja sama pelatihan dengan Damandiri, nantinya diharapkan, Garut akan memiliki tenaga terampil dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga nantinya dapat meningkatkan peran dan peningkatan kesejahteraan rakyat. ”Kami berterima kasih kepada Yayasan Damandiri yang telah memberikan pelatihan secara gratis,” ujar Rudi Gunawan. Dikatakan, dewasa ini angka pengangguran di Garut cukup tinggi mencapai 13 persen sehingga diharapkan dengan pembangunan sejumlah pabrik-pabrik baru pada tahun 2020 akan menyerap tenaga kerja 50.000 orang. Padahal Garut yang dikelilingi empat gunung berapi seharusnya yang membuat tanah subur dan menyumbang PDRB 1,2 persen di bidang pertanian, tetapi masyarakat daerah masih banyak memakan beras raskin. Dengan demikian, lanjut Bupat, masalah lain tentang kemiskinan diakui belum menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam program KB untuk dua anak, sehingga memerlukaan

perhatian semua pihak. Sementara itu bantuan dari negara tetangga baik dari Qatar dan Jepang untuk bantuan MCK sedang ditunggu dan diharapkan segera datang membantu penyediaan bagi masyarakat. Ketua Yayasan Damandiri, Prof Haryono Suyono mengatakan, bersedia membantu pemberdayaan masyarakat Garut, dan menyumbangkan 3000 buah jamban bagi masyarakat. ”Ini sebagai bantuan awal sambil menunggu datangnya bantuan dari negara Qatar dan Jepang,” kata Prof Haryono. Bahkan Prof Haryono menawarkan pelatihan bagi tenaga terampil 120 orang, untuk dilatih di Yayasan Damandiri, sehingga nantinya mereka akan menyadi tenaga terampil dalam memberdayakan masyarakat. Selain itu melalui KKN tematik nantinya akan menurunan empat universitas yang dikoordinasi oleh UPI Bandung untuk turun memetakan kemiskinan di wilayah ini dan mengangkat keluarga prasejahtera menjadi sejahtera dengan KKN tematik Posdaya. ”Dengan demikian diharapkan nanti setelah kegiatan pemberdayaan masyarakat berkembang, angka

kemiskinan di daerah ini akan berkurang jauh, sehingga dengan pengadaan jamban yang baik, maka anak anak akan tertolong gizi dan kesehatannya,” kata Prof Haryono. Menurut Prof Haryono, partisipasi PAUD di daerah ini masih 30 persen, sehingga nanti di bulan Agustus kita akan resmikan Posdaya di Kabupaten Garut, sehingga dengan pemberdayaan masyarakat mereka mengikuti pelatihan sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Sementara itu Ketua LPPM UPI, Prof Dr Sumarto mengatakan, KKN tematik mahasiswa di Kabupaten Garut akan difokuskan kepada satu daerah yang berdasarkan analisis mempunyai lokasi yang banyak prasejahtera, mahasiswa akan diturunkan. ”Melalui KKN tematik mahasiswa nanti maka akan menjadi pendorong bagi pemberdayaan masyarakat,” kata Prof Sumarto. Menurut dia, untuk meningkatkan perubahan di masyarakat perlu dorongan dari kita semua dengan mendesain kondisi yang ada yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KKN tematik mahasiswa nantinya, menurut Prof Sumarto, akan mendorong pemberdayaan masyarakat, membangun desa bersama mahasiwa dengan menggerakan program Posdaya, sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah Garut. ”Program Posdaya yang digerakkan bersama mahasiswa sebagai program yang memberikan perubahan membangun karakter dan pemberdayaan masyarakat, sehingga melalui KKN tematik mahasiswa akan mendorong terciptanya perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. **

Setelah Posdaya, Kemiskinan di Grobogan Menurun P

Icek Baskoro SH, MA, bersama seluruh cayang cocok ditanam di Grobogan. ”Para OSDAYA di Kabupaten Grobogan mat, lurah, kepala desa, kepala dinas tim ketua Posdaya yang diawasi oleh pak lubisa dijadikan salah satu model penggerak PKK mendapat materi pelatihan rah dan pak camat harus membagi anakPosdaya di Jawa Tengah dan seludari Deputi Direktur Pemberdayaan Keluaranak pisang ini, 1/3 kepada keluarga misruh Indonesia. Sebagai langkah awal Ketua ga, Dr Maswar Nurdin, dan Fauzan SH. Setekin dan 2/3 boleh dijual,” pinta Prof Haryono. Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyolah melakukan pelatihan Posdaya peserta Dikatakan, dalam waktu delapan bulan no, menyumbang bibit pisang cavendish diajak untuk melihat pengembangan bibit pisang ini sudah bisa dipanen, harga di Bosebanyak 2.500 bibit kepada pengurus dan tanaman yaitu di Biotrop di Bogor. Di Biotrop gor satu tandan Rp50 ribu. Kalau nanti suanggota Posdaya keluarga prasejahtera. peserta OST bisa melihat bibit tanaman dah bisa menanam pisang cavendish dan Tanaman pisang ini setiap bulan punya berhasil maka bisa dilanjutkan anak, dua tiga sampai empat. dengan penanaman tanaman Kepada ratusan peserta Obkeras seperti sengon. Pohon seservation Study Tour (OST) dari ngon baru bisa dijual setelah Kabupaten Grobogan, Jawa Teumur 5-10 tahun. ngah, Prof Dr Haryono Suyono Dengan izin Bapak Wakil Bupaberjanji setelah Ramadan nanti ti Grobogan dan Ketua Tim akan menambah dana pinjaPenggerak PKK, Ny Hj Dyah Bamman kepada bank yang ditunbang Pujiono, di setiap Posdaya juk di Grobogan sebesar Rp1 minanti dipasangi dengan seruan liar untuk disalurkan kepada Possupaya bekerja keras, rajin medaya keluarga prasejahtera nabung dan rajin beribadah. Seyang dalam bulan Ramadan lama bulan Romadan seluruh nanti dilatih keterampilan. Keanggota Posdaya diminta berluarga yang dipeta warnanya doa untuk kesejahteraan keluarhijau atau biru menjadi diharapga dan kesejahteraan pendukan menjadi pengagun dari keduk Grobogan. ”Jadi dalam buluarga prasejahtera. lan Ramadan ada gerakan berSeluruh peserta OST yang didoa,” katanya. ** pimpin Wakil Bupati Grobogan, Peserta OST dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Bupati Garut, H Rudi Gunawan

Banyak Anak Cerdas di Daerah Terisolir W

ILAYAH Kecamatan Talegong, Garut, masih terisolir, selain pernah terjadi longsor daerah yang berjarak 140 km dari Kota Garut kondisi jalannya masih memprihatinkan. Karena kondisi jalannya yang rusak sehingga jarak 12 km ditempuh dalam waktu tiga jam lamanya. Namanya daerah Selahawi berbatasan dengan daerah Cianjur. Menurut Bupati Garut, H Rudi Gunawan, di daerah ini banyak anak-anak yang cerdas dan mempunyai daya tangkap tinggi, sehingga memerlukan perhatian semua pihak. ”Sebagai bupati saya telah berkesempatan meninjau wilayah tersebut berdialog langsung dengan masyarakat. Meskipun jarak tempuhnya cukup jauh saya melihat ada satu gedung yang dipenuhi anak anak muda yang tergolong cerdas, sehingga perlu perhatian kita semua,” tutur Bupati H Rudi Gunawan baru-baru ini. ”Melihat kecerdasan anak anak di sana, guru-gurunya bersedia dibayar hanya Rp200.000,” kata Bupati. Maka setelah pulang dari meninjau daerah ini, menurut Rudi Gunawan, pihaknya akan membangun keterisoliran daerah itu dengan membuat jalan tembus sepanjang 12 km hotmix sehingga daerah ini akan bisa dicapai lebih cepat dari sebelumnya. Bupati menyebutkan, daerah yang berbatasan dengan Desa Selahawi itu meski terisilor tetapi mereka mempunyai kecerdasan. ”Banyak anak-anak di sana yang cerdas karena PAUD merupakan kebutuhan untuk pendidikan anak-anak harus mendapatkan perhatian,” kata Rudi. Untuk itu, menurut Bupati, pihaknya telah memberikan hadiah kepada masyarakat di sana dengan membangun jalan untuk memudahkan masyarakat menuju ke kota dan sebaliknya. Di dalam mengantisipasi berbagai perubahan terutama mengentaskan kemiskinan di daerah sebanyak empat perguruan tinggi akan menerjunkan ratusan mahasiswa di daerah melalui KKN tematik Podaya. Ketua LPPM UPI, Prof Sumarto mengatakan, akan menyiapkan satu pilot di daerah ini yang akan menjadi fokus KKN tematik mahasiswa. ”Bagaimana kita membangun kearifan lokal di daerah ini, yakni dengan menurunkan mahasiswa membangun desa dengan bekerja keras untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang mencapai 13 persen,” ujarnya. Menurut Prof Sumarto, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka mahasiswa KKN tematik Posdaya akan memetakan kemiskinan, membangun keluarga prasejatera, sehingga Garut akan dapat mengejar ketertinggalan. Menurut Bupati, untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat pihaknya terus berjuang membuka lapangan kerja baru dengan membangun pabrik-pabrik baru yang diharapkan pada tahun 2020 nanti, bisa menyerap 50.000 tenaga kerja. Bupati menyambut baik adanya kegiatan pelatihan Posdaya, dengan menyiapkan tim inti yang dibiayai Yayasan Damandiri, sehingga akan menjadikan daerah Garut ke depan semakin sejahtera. Bupati juga berterima kasih dan menyambut hadirnya empat perguruan tinggi yang dikoodinir UPI Bandung, yakni Universitas Trilogi, UPI Bandung, STKIP Garut, Universitas Garut nantinya akan membangun Posdaya dan menerjunkan KKN tematik di daerah Garut. **