INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
UJI PUBLIK KARYA TULIS ILMIAH BAGI ANALIS KEBIJAKAN PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2016
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG • Peran AK dalam memproduksi informasi POLICY Analysis kebijakan yang berkualitas secara tertulis INFORMATION Documentation untuk pengambilan keputusan kebijakan. • Kemampuan menulis dan publikasi menjadi inti dari kemampuan yang harus dikuasai oleh POLICY POLICY MAKING setiap Analis Kebijakan untuk menerjemahkan POLICY DOCUMENTS PROCESS ANAYST hasil analisis untuk pembuat keputusan (policy maker), Pengambil Keputusan (decision maker) atau para stakeholders. POLICY • Dibutuhkan suatu pedoman KTI sebagai Utilization COMMUNICATIONS Communication arahan bagi para Analis Kebijakan untuk mengembangkan kemampuan menulisnya. INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Hasil Kegiatan Analis Kebijakan • Sejalan dengan amanah PermenPAN RB No. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 bahwa setiap Analis Kebijakan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. • Seluruh hasil kegiatan tertulis dari Analis Kebijakan disebut dengan satuan hasil kegiatan Analis Kebijakan • Kategori satuan hasil kegiatan analis kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu Karya Tulis Kedinasan dan Karya Tulis Ilmiah. INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Hasil Kerja Analis Kebijakan diantaranya : 1. Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda 2. Buku Referensi Kebijakan 3. Policy Paper 4. Monograf Kebijakan 5. Policy Brief 6. Laporan Hasil Pemantauan 7. Laporan Hasil Evaluasi 8. Artikel Kebijakan 9. Makalah 10. Telaahan Staf
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
11. Bahan Pidato/ Ceramah/Presentasi 12. Memo Kebijakan 13. Modul Diklat 14. Model Kebijakan 15. Alat Bantu 16. Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat 17. Buku Pedoman 18. Juklak / Juknis PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Struktur atau format KTI memenuhi unsur minimal yaitu IMRaD 1. I (introduction) yaitu Pendahuluan. 2. M (methods) yaitu Metode. 3. R (results) yaitu Hasil. a (and)
4. D (discussion) yaitu Analisis.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Policy Brief • Pengertian Dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. (LAN, 2015, Modul Pelatihan AK).
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Kriteria Policy Brief yang baik : • Fokus pada pencapaian tujuan • Profesional, bukan akademik • Evidence–based • Terbatas pada masalah tertentu • Tidak memerlukan banyak halaman cukup 6 – 8 halaman (3.000 kata) • Mudah dipahami (understandable) • Mudah digunakan oleh target audience (accessible) • Tampilan dokumen menarik minat pembacanya (promotional) • Argumen yang dikembangkan benar-benar hal yang terjadi. (Young and Quinn, 2002) INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Sistematika Penulisan Policy Brief
Singkat Menarik minat pembaca. Dapat dipecah menjadi judul utama dan sub judul. Dapat berupa pertanyaan. Menggambarkan overview isi Policy Brief pada pembaca yang sangat sibuk atau menjelaskan apa akar isu/masalah, mengapa isu/masalah ini strategis, bagaimana solusi/rekomendasi, dan siapa pihak yang efektif melaksanakan rekomendasi? Ditulis dengan panjang maksimal 150 kata. Gambarkan permasalahan/isu yang akan dibahas (secara ringkas). Mengapa penting (skala dan urgensi masalah mis. jumlah yang terkena dampak, biaya dan lain-lain). Mengapa ‘pembaca/pengambil keputusan’ harus segera bertindak. Relevansi masalah/isu untuk mengingatkan pembaca mengapa masalah/isu tersebut penting bagi pengambilan keputusan. Gunakan pertanyaan spesifik yang membutuhkan keputusan (optional).
Deskripsi Masalah
Menampilkan ringkasan fakta dan menggambarkan isu dan konteksnya. Gambarkan latar belakang masalah (apa yang belum diselesaikan dari isu/masalah). Jelaskan hubungan, dinamika, penyebab berbagai komponen dalam permasalahan dan sudut pandang berbagai pihak yang terlibat. Kebijakan, program, kegiatan dan pendekatan yang sudah dilakukan (baik yang berhasil maupun yang gagal). Dampak terhadap stakeholders dan juga hasil pembangunan secara umum.
Rekomendasi Kebijakan
Jelaskan secara spesifik dan terukur dari alternatif kebijakan yang dipilih. Berikan opsi tindakan/kebijakan paling tidak 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) opsi. Jelaskan keberadaan alternatif kebijakan lainnya. Metode pemilihan alternatif. Keuntungan dan peluang untuk dilaksanakan. Rekomendasi dijelaskan tidak terlalu teknis dan hasil analisis ditulis dari sudut pandang yang kita wakili (target audience). Jelaskan urgensi masalah dan rekomendasi yang disarankan (ungkapkan poin penting dalam rekomendasi) serta kemungkinan hasilnya.
Judul
Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Kesimpulan Lampiran (bila diperlukan) Daftar Pustaka Annotated Bibliography (optional) INTEGRITAS
Policy Brief dibangun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data dan informasi pendukung tidak dapat disajikan dalam badan Policy Brief, data dan informasi tersebut dapat dimasukkan dalam lampiran dengan layout yang menarik. Cantumkan beberapa referensi utama yang digunakan dalam penulisan Policy Brief. Penulis dapat memberikan rekomendasi bacaan untuk konsultasi lebih lanjut. Berikan gambaran dan evaluasi atas bacaan tersebut dalam satu sampai tiga kalimat.
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Policy Paper • Pengertian
Dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik/tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Kriteria/Standar Policy Paper yang baik • • • • • • • • •
Executive summary Intoduction / Pendahuluan Background of policy / latar belakang kebijakan Policy statement / pernyataan kebijakan Argument / argumentasi Summary and assessment Bibliography Appendices Authors Biography
(Capstone Course) INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Tujuan Policy Paper
• Membantu dalam mengindentifikasi masalah kebijakan; • Membantu memahami isu yang sedang terjadi; • Berimplikasi terhadap desain dan perilaku kebijakan.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Sistematika Policy Paper • Struktur pokok policy paper diantaranya : – – – – – –
INTEGRITAS
Pendahuluan Perumusan Masalah Gambaran Umum Objek Perdebatan dan Pandangan yang Berbeda Bahasan dan Pembuktian Kesimpulan
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
MAKALAH • Pengertian Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu topik yang dimaksudkan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan ilmiah.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Kriteria Makalah yang baik : • Berisi lebih dari 2.500 kata, ukuran kertas A4 dengan spasi 1,5 atau 2, dengan karakter huruf arial atau sejenis, dengan ukuran huruf 11 atau 12, dan; • Melampirkan sertifikat/surat keterangan dari instansi penyelenggara sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah. INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Sistematika • • • • • • • •
Judul Nama dan alamat penulis Abstrak dan kata kunci Hasil dan pembahasan Kesimpulan Saran Ucapan terima kasih (opsional) Daftar pustaka
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
ARTIKEL KEBIJAKAN • Pengertian
Dokumen karya tulis (essay) tentang suatu topik atau masalah tertentu yang dimuat di majalah, surat kabar, atau media lain sejenis.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
Sistematika Penyusunan Artikel 1. Judul Artikel 2. Nama dan Alamat Penulis 3. Abstrak 4. Kata Kunci 5. Pendahuluan
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
6. Metode 7. Metode Kajian/Penelitian 8. Hasil dan Pembahasan 9. Kesimpulan 10. Daftar Pustaka 11. Lampiran/Ucapan Terima Kasih
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
PENUTUP Pedoman ini merupakan bentuk upaya LAN-RI untuk meningkatkan profesionalitas JFAK. Pedoman ini juga menjadi panduan bagi para Analis Kebijakan dalam menulis suatu karya tulis ilmiah yang baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Selain itu juga bisa dijadikan standar acuan bagi tim penilai angka kredit Analis Kebijakan. Adapun sistem penilaian angka kreditnya diatur dalam peraturan tersendiri.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Terima kasih Komunitas Analis Kebijakan @AnalisKebijakan Analis Kebijakan
› www.lan.go.id › www.pusaka.lan.go.id
[email protected] (021) 3868201-05, 3455021-5 Fax: (021) 3800187
Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110
PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
