PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BUKIT PAYUNG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
UIN SUSKA RIAU OLEH
WINDI SETIA NIM.11027201391
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2015
ABSTRAK PenelitianinidilatarbelakangikarenasejauhiniBPDdi DesaBukit Payungbelummemilikiparadigmyangjelasberpegangteguhpadakonstitusi, sertaindependendalammelakukanfungsidanperannya.SampaisaatinikeberadaanBP D DesaBukit Payungbelummenampakkanfungsinyasebagaichecksandbalancesantarapemerintah desadanmasyarakat. PemerintahanDesadanBPD di DesaBukit Payungkurangberperandanberfungsiuntukmemperjuangkandanmengakomodasika nkepentinganmasyarakat,selainitujugaBPDDesaBukit PayungkurangmenjalankanfungsisebagaiPengayom,FungsiPembuatKebijakan, FungsiMenyerapdanMenyalurkanaspirasi MasyarakatDesadanFungsiPengawasan.Rumusanmasalahdalampenelitianiniadala hBagaimanaPeranBadanPermusyawaratanDesadalammenjalankanfungsipengawas ansesuaiUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa di Desa Bukit PayungKecamatanBangkinangKabupaten Kampardanfaktor-faktorapasaja yang menghambatPeranBadanPermusyawaratanDesadalammenjalankanfungsipengawa sanmenurutUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa di Desa Bukit PayungKecamatanBangkinangKabupaten Kampar. Metodepenelitianinimerupakanpenelitianhukumsosiologisdanbersifatdeskri ptif.Lokasipenelitianinidilakukan di Desa Bukit PayungKecamatanBangkinangKabupaten Kampar.Sumber data daripenelitianiniyaitudarihasilwawancaraterhadapinformansebanyak8 orang yakni Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa,ketuadananggotaBadanPermusyawaratanDesa, yaitu 1 orang ketua BPD dan 6 orang anggota BPD di Desa Bukit Payung. Kemampuanmenyusunperaturandesamenjadikemahiranmutlak yang mestinyadimilikiolehanggotaBadanPermusyawaratanDesa (BPD) sejajardenganfungsi legislator, artinya BPD sebagaibadanlegislasidesamempunyaiwewenangmerumuskandanpenetapanperatur andesa, sedangkankontroling, artinya BPD berfungsimengawasipemerintahandesaterhadappelaksanaanRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)denganrealisasipelaksanaannya. Kesesuaianantararencana programdenganrealisasi program danpelaksanaannyasertabesarnyadana yang digunakandalampembiayaanpembangunanadalahukuran yang seharusnya menjadi patokan BPD dalammelakukanpengawasan. Selamapelaksanaanprogram pemerintahdanpemakaiandanadesatidak sesuaidenganrencanamaka BPD mengangapnyamenjadimasalah. HasilpenelitianmenyimpulkanbahwaperanBadanPermusyawaratanDesadal ammenjalankanfungsipengawasansesuaiUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa di Desa Bukit PayungKecamatanBangkinangbelummelaksanakantugasdanfungsinyayaitumeneta pkanPeraturanDesabersamaKepalaDesa, menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakatdenganbaik. Hal initerbuktidengantidak adanya pengajuan Pemilihan Kepala Desa semasa
i
kekosongan jabatan strukturan Kepala Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang. Dan juga di temukannya perbedaan anggaran dengan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengangah Desa (RPJMDesa) dengan Anngaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa serta masih banyaknya tingkat Permasalahan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana-Prasarana dan Sosial Budaya. Hal inidisebabkanolehpertimbanganefektivitas.Faktor-faktor yang menghambatperanBadanPermusyawaratanDesadalammenjalankanfungsipengawas anmenurutUndang-UndangNomor 6 Tahun2014 tentangDesa di Desa Bukit PayungKecamatanBangkinangadalah :Miss communication, Erorr system, Anggarandansaranaprasarana yang minim.
ii
iii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA
DALAM
MENJALANKAN
FUNGSI PENGAWASAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014
TENTANG
DESA
DI
DESA
BUKIT
PAYUNG
KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Kedua
Orang
tuaAyahandaSusanto
yangselaluberdoauntukkesuksesanserta
danIbundaJuriani
memberikanmotivasi,
tercinta bimbingan,
perhatian,
dan
kepercayaan.KemudianadindatercintayakniM.Sa’iYudantodanadindaDeaPerm ataHatibesertaseluruhkeluargabesar
yang
selalumemberikandoadandukungannyabaikmorilmaupunmateril. 2. Bapak Prof . Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum danDr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, M.A., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dr. Hj. HertinaM.Pd., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembantu Dekan
IIIUniversitas
iii
Islam
Negeri
Sultan
SyarifKasim
Riau,
yang
telahbersediamempermudahpenulisdalammenyelesaikanskripsiini 4. Bapak M. kastulani, SH.MH. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak
meluangkan waktunya
untuk membimbing dan
memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 5. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Asril S.H.I
M.H.
SelakusekretarisJurusanIlmuHukum.
Bapak/IbuseluruhstafdankaryawanJurusanIlmuHukumFakultasSyariahdanHuk um yang telahmemberikanilmu dan bimbingan kepada penulis. 6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya M.A., Selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas bimbingan Bapak selama Ananda kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 7. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis, semoga menjadi bekal danberkahuntukpenulis. 8. Bapak Zainul Abidin,Spd selaku ketua BPD Desa Bukit Payung yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini. 9. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN SUSKA RIAU, yang telah bersedia memberikan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis. 10. Semuarekan-rekanmahasiswaJurusanIlmuHukumangkatan 2010, terutama IH3 danteman-teman yang selalumenyemangatipenulis, terimakasih. 11. Sahabat-sahabat karib Yusri Darti,SH., Dewi Sari Fitrah,SH., Nidyatri Putriana,SH., Insan Sri Ratna Dewi Rangkuti,SH., Nurzakia,SH., Rahma Muda,SH., Dian Pratama,SH., dan yang lainnya
yang selalu menemani
penulis dalam suka dan duka yang selalu mengisi hari-hari dengan senyuman yang menyemangati penulis untuk mencapai jalan yang terbaik. 12. Karib sahabat Yasril, Riyanto, Tenyo, Tima Khairani, Devi Lina, Febri Ardiansyah, Arif Hasibuan, yang telah bersedia meluangkan waktu dan
iv
menemani penulis dalam kegiatan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, terima kasih. 13. IbuSurasmiana,S.PddanomHusein yang selalumemberikandoa, pengertian, masukandanarahankepadapenulis.
Dan
tidakdapatdisebutkansatupersatu
semuapihak
yang yang
jugaturutmemberikanmasukandanmotivasikepadapenulisuntukmenyelesaikans kripsiini. Akhirnyakepadasemuapihak,
penulishanyadapatberdoasemogabantuan,
kebaikan, danpengorbanan yang diberikanmendapatbalasan yang setimpaldari Allah SWT, Amin.
Penulis
WINDI SETIA NIM. 11027201391
v
DAFTAR ISI ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
i iii vi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Batasan Masalah C. Rumusan Masalah D. Tujuan dan Manfaat Penelitian E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan
1 1 12 12 12 13 17
BAB II GAMBARAN UMUM DESA BUKIT PAYUNG A. Sejarah dan Perkembangan Desa Bukit Payung B. Visi dan Misi Desa Bukit Payung C. Letak Geografis Desa Bukit Payung D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Payung E. Tugas Umum Pemerintahan Desa Bukit Payung F. Hak dan Kewajiban BPD
19 19 20 21 22 23 26
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM FUNGSI PENGAWASAN A. Tinjauan Umum Fungsi dan Peran B. Tinjauan Umum Pengawasan C. Tinjauan Umum Pengawasan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa D. Tinjauan Umum Pengawasan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaskanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa E. Tinjauan Umum Badan Permusyawatan Desa F. Persyaratan menjadi Anggota Badan Permusawatan Desa G. Unsur Pimpinan dan Sekretariat BPD H. Tugas Pokok BPD I. Fungsi BPD J. Kewenangan yang Dilakukan BPD K. Tinjauan Umum tentang Desa BAB IV PEMBAHASAN A. Peran Badan Permusawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi pengawasan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
vi
28 28 28 29
30 31 35 36 37 38 38 42 46
46
B. Faktor-faktor yang Menghambat Peran BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
53
65 66
DAFTAR PUSTAKA
vii
