TUPOKSI SEKRETARIAT DAERAH (Kutipan Perda Kab. Samosir No. 20 Tahun 2007) BAB II SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Tugas, Fungsi dan Kedudukan
(1)
Pasal 2 Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
(2)
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
(3)
Dalam
menyelenggarakan
dimaksud
dalam
ayat
tugas (2),
dan
kewajiban
Sekretariat
Daerah
sebagaimana Kabupaten
menyelenggarakan fungsi: a. peyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4)
Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(5)
Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian Kedua Organisasi Sekretariat Daerah
(1)
Pasal 3 Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Asisten Sekretariat Daerah; c. Bagian; d. Sub Bagian.
(2)
Bagan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Asisten Sekretaris Daerah
(1)
Pasal 4 Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur staf.
(2)
Asisten
Sekretaris
membantu
Daerah
Sekretaris
mempunyai
Daerah
dalam
tugas
dan
menyusun
kewajiban kebijakan,
mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. (3)
Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(4)
Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari : a. Asisten Pemerintahan; b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan c. Asisten Administrasi Umum. Bagian Keempat Asisten Pemerintahan
(1)
Pasal 5 Asisten Pemerintahan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
(2)
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan di bidang pemerintahan, hukum dan kehumasan.
(3)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan, membawahi: a. Bagian Tata Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan; b. Bagian Hukum yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan;
jawab
kepada
c. Bagian Hubungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan. Paragraf 1 Bagian Tata Pemerintahan Pasal 6 (1)
Bagian Tata Pemerintahan adalah unsur staf yang membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan.
(2)
Bagian Tata Pemerintahan membawahi: a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; b. Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Paragraf 2 Bagian Hukum Pasal 7
(1)
Bagian
Hukum
adalah
unsur
staf
yang
membantu
Asisten
Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya di bidang hukum. (2)
Bagian Hukum, membawahi: a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Paragraf 3 Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 8 (1)
Bagian Hubungan Masyarakat adalah unsur staf yang membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya di bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan.
(2)
Bagian Hubungan Masyarakat membawahi: a. Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; b. Sub Bagian Pembinaan Pers dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Bagian Kelima Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pasal 9
(1)
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur staf yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris
Daerah
dalam
melaksanakan
tugasnya
di
bidang
perekonomian, pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial. (2)
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pembinaan perekonomian, pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor dan pembinaan kesejahteraan sosial.
(3)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Ekonomi,
Pembangunan
dan
Kesejahteraan
Sosial,
membawahi : a. Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; b. Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; c. Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial. Pragraf 1 Bagian Perekonomian Pasal 10 (1)
Bagian Perekonomian adalah unsur staf yang membantu Asisten Ekonomi,
Pembangunan
dan
Kesejahteraan
Sosial
dalam
melaksanakan tugasnya di bidang perekonomian. (2)
Bagian Perekonomian, membawahi: a. Sub Bagian Perekonomian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; b. Sub Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
Paragraf 2 Bagian Pembangunan Pasal 11 (1)
Bagian Pembangunan adalah unsur staf yang membantu Asisten Ekonomi,
Pembangunan
dan
Kesejahteraan
Sosial
dalam
melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan. (2)
Bagian Pembangunan membawahi: a. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; b. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Paragraf 3 Bagian Kesejahteraan Sosial Pasal 12
(1) Bagian Kesejahteraan Sosial adalah unsur staf yang membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya di bidang kesejahteraan sosial. (2) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi: a. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; b. Sub Bagian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Bagian Keenam Asisten Administrasi Umum Pasal 13 (1)
Asisten Administrasi Umum adalah unsur staf yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi umum.
(2)
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan di bidang administrasi umum.
(3)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum, membawahi : a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum b. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum; c. Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Pragraf 1 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pasal 14 (1)
Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah unsur staf yang membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya di bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan.
(2)
Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi: a. Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
b. Sub Bagian Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Analisis Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Paragraf 2 Bagian Umum Pasal 15 (1)
Bagian Umum adalah unsur staf yang membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugasnya di bidang umum.
(2)
Bagian Umum membawahi: a. Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Pragraf 3 Bagian Perlengkapan Pasal 16
(1)
Bagian Perlengkapan adalah unsur staf yang membantu Asisten Administrasi
Umum
dalam
melaksanakan
tugasnya
di
bidang
perlengkapan. (2)
Bagian Perlengkapan membawahi: a. Sub Bagian Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
b. Sub Bagian Pendistribusian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; c. Sub Bagian Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
