TujuhDiktumSK Mengusung. JudicialReform. Suwardi: ModernisasiManajemenPerkara Berbasise-Dokumendane-Manajemen

Medi aKomuni kas iMahkamahAgungRepubl i kI ndones i a

No.3Edi s iDes emberT ahun20 1 3

T u j u hD i k t u mS K Mengus ung

J udi c i alRef or m

Suwar di :

Mo d e r n i s a s i Ma n a j e me nP e r k a r a B e r b a s i s e D o k u me nd a ne Ma n a j e me n

DAFTAR ISI

32

LAPORAN KHUSUS

Foto cover: Petugas Desk Info MA

No. 3 Edisi Desember 2013 5

LAPORAN UTAMA

Para hakim empat lingkungan peradilan mengikuti Munas Ikahi XVII di Denpasar, Bali. KONFERENSI PERS Capaian MA di Tahun 2013.......................................................... 36 DHARMAYUKTI

Melindungi Keluarga dari Bahaya Narkoba..............................................46 Bermain Sambil Peduli dengan Lingkungan? Bisa Kok!..........................47

BUKU

Perjalanan Panjang Peradilan Umum di Jakarta......................................48 Hukum Harus Selalu Dinamis................................................................... 50

PUSTAKA

Koreksi bersama dalam satu forum dihadiri oleh Hakim Agung, Panitera Pengganti, Panitera Muda, dan Operator. Di Hotel Aryaduta, 11-13 November 2013. 38

WAWANCARA

Peneliti dan Mahasiswa: Pengunjung Potensial Perpustakaan................52 Membangun Masyarakat Cinta Perpustakaan.........................................54

TIRTA

Pembawa Damai Dalam Kegaduhan.......................................................56 Tuhan Melawat Umat-Nya........................................................................ 58

KOLOM

Informasi Perkara Dalam Genggaman..................................................... 60 Pelayanan Publik...................................................................................... 62 “Perbuatan Melawan Hukum” dalam Tipikor pada Putusan MA...............64

BERANDA

Pola Karir dalam Jabatan Fungsional.......................................................69 Sidang Pleno Akhir Tahun........................................................................ 72

RAGAM

Dr. Mohammad Saleh S.H., M.A.: “Hakim Harus Belajar Terus- Menerus dan Tahan Godaan”

Pelantikan Kepala Badan Pengawasan MA.............................................74 Kunjungan Perwakilan Mahasiswa Hukum.............................................. 75 Empat Hakim Agung Perkuat Formasi MA di tahun 2013........................76 MA Raih Peringkat Pertama Integritas Sektor Publik Tahun 2013...........77 Bersama Ketua PN Denpasar.................................................................. 78

SISTEM INFORMASI

Pengembangan SIMARI Terpadu............................................................. 80

TOKOH

Terganjal Anggaran................................................................................... 86 Menafsir Makna Ahli Waris....................................................................... 87

- No. 3 Edisi Desember 2013 | 1

SALAM REDAKSI

PELINDUNG DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH. DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum. PEMBINA WIDAYATNO S. HARDJONO, SH., MSC. NURHADI, SH.,MH. DR. DRS. ACO NUR, MH. PENANGGUNG JAWAB KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG RI PEMIMPIN REDAKSI DR. RIDWAN MANSYUR, SH.,MH. REDAKSI ASEP NURSOBAH LILIK MULYADI HIRFAN HILMI ANDRI TATENGKENG KARTIKA SANDY TAURUS DWI LISTIANI NUR AZIZAH IFAH ATUR EDITOR JOKO UPOYO PRIBADI, SH. M.E.R HERKI ARTANI R, SH.,MH. SEKRETARIS REDAKSI DEWA NYOMAN SWASTIKA, SH.,MSi. FOTOGRAFER DEVI SUGARA PEPPY NOFRIANDI SONNY FEBIANTO KONTRIBUTOR DAERAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PENGADILAN NEGERI MAKASAR PENGADILAN NEGERI DENPASAR SIRKULASI DAN DISTRIBUSI HIDAYAT, SH. MUHAMMAD UDIN DITERBITKAN OLEH BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI Jl. Merdeka Utara No. 9-13 JAKARTA 10010 Telepon: 3843348, 3810350, 3457661 www.mahkamahagungri.go.id 2|

- No. 3 Edisi Desember 2013

Edisi Akhir Tahun Assalamualaikum wr.wb. Redaksi bersyukur kepada Allah SWT karena majalah Mahkamah Agung edisi ketiga telah sampai ke tangan pembaca. Tahun 2013 merupakan tahun yang membahagiakan, banyak capaian yang diraih Mahkamah Agung baik pada bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan bukti roda pembaruan terus berjalan. Ada dua hal besar yang sekarang sedang diupayakan penyelesaiannya oleh Mahkamah Agung. Pertama, lambatnya penyelesaian perkara. Kedua, lamanya putusan sampai ke tangan pihak yang berperkara. Sebuah kelompok bentukan Ketua MA, yaitu Kelompok Kerja Manajemen Perkara, yang terus menyuarakan sistem membaca berkas secara bersama, tidak bergiliran lagi seperti cara lama. Ada SK Ketua MA Nomor 119/KMA/SK/ VII/2013. Apa dan bagaimana implementasinya dua unsur ini terhadap manajemen perkara, kami kemas dalam Laporan Utama. Untuk mendukung Laporan Utama, kami mewawancarai Panitera dan Ketua Pokja yang juga Ketua Kamar Perdata, Dr. Suwardi, S.H.,M.A. Sedangkan wawancara utama kami pilih Wakil Ketua MA bidang Yudisial, agar pembaca mendapat informasi lengkap tentang dua wakil yang dimiliki Ketua Mahkamah Agung. Salah satu strategi percepatan penyelesaian perkara di MA adalah pengadilan tingkat pertama, apakah sudah efektif dalam memanfaatkan fasilitas IT yang disediakan oleh MA. Oleh sebab itu, Redaksi mengangkat PN Denpasar dan PN Balikpapan sebagai sumber di hulu. Redaksi merasa perlu menyajikan Munas IKAHI yang diselenggarakan akhir Oktober lalu. Pembaca bisa mendapat info: Apa sikap IKAHI terhadap kehidupan hukum ke depannya. Edisi pertama Majalah Mahkamah Agung terbit pada Mei 2013. Dengan segala keterbatasannya akhirnya sampai pada edisi ketiga. Redaksi bersyukur cukup mendapat apresiasi dari pembaca, baik dari lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya maupun dari masyarakat peduli hukum dan peduli media. Berharap di tahun 2014 Majalah Mahkamah Agung terus eksis dengan isi dan tampilan yang lebih baik. Redaksi selalu menerima saran dan kritik untuk kemajuan majalah ini. Mari kita sambut tahun 2014 dengan semangat dan harapan baru. Seluruh jajaran Redaksi mengucapkan Selamat Natal 2013 bagi pembaca yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 2014. Wassalamu’alaikum wr.wb. Ridwan Mansyur

SURAT PEMBACA SAYA dari Pengadilan Tinggi Jayapura mengucapkan selamat atas terbitnya Majalah Mahkamah Agung. Semoga terus berkembang. Saya berharap agar liputan dan berita yang dimuat dalam majalah ini merata di badan peradilan seluruh Indonesia. Termasuk badan peradilan yang berada di ujung timur Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kiranya jumlah eksemplar majalah Mahkamah Agung juga diperbanyak, misalnya setiap pengadilan mendapatkan lebih dari 2 eksemplar. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak orang di lingkungan peradilan yang membacanya, baik hakim, pengunjung, staff, dll. Terima kasih. Tommy K.I. Medellu, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan

Tinggi Jayapura

Terima kasih atas ucapan selamat dan apresiasi Anda. Liputan dan berita MMA akan diusahakan meliputi seluruh empat peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelum tim redaksi Majalah Mahkamah Agung (MMA) sampai ke Papua, jika ada hal yang menarik di lingkungan peradilan di Papua, kami berharap Anda ataupun yang lainnya mengirimkan tulisan ke Redaksi MMA. Jika cocok dan memenuhi syarat, tulisan itu akan kami muat. Redaksi akan mengirimkan dua eksemplar MMA ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Kelas I A. - Redaksi

Law Office Makugawene dan LBH D’sula menyampaikan apresiasi serta menyambut hangat atas diterbitkannya Majalah Mahkamah Agung sebagai media komunikasi, bukan saja untuk kalangan praktisi hukum, tetapi juga untuk masyarakat pemerhati hukum, bahkan untuk pada masyarakat luas pada umumnya. Diharapkan dari majalah ini masya rakat mendapat informasi tentang kiprah Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir dalam penentu keadilan. Dr. Radjikan Palopian, SH.,MSi, Ternate, Maluku Utara Terima kasih atas apresiasi dan sambutan hangat Anda. Harapan Anda sesuai dengan tujuan diterbitkannya MMA, antara lain sebagai sarana komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja Mahkamah Agung serta seluruh jajarannya dan empat peradilan di bawahnya. MMA menjadi bagian yang menyehatkan kinerja MA yang begitu berat beban tugasnya sebagai ‘gerbang terakhir pencari keadilan’. - Redaksi

hakim yang berperilaku buruk segera ditindak secara objektif dan berimbang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pengelola majalah Mahkamah Agung. Amin. Matius Dj. Ndoda, S.H., advokat, Tangerang Terima kasih atas ucapan selamat Anda. Usul Anda bagus sekali. Redaksi akan mempertimbangkannya pada penerbit an berikutnya. - Redaksi

Saya sebagai alumni fakultas hukum yang berkunjung ke pengadilan agama di Banten sangat senang bisa membaca majalah Mahkamah Agung. Saya pun mengapresiasi laporan utama atas transparansi me ngenai anggaran MA yang dimuat pada edisi lalu. Saya berharap bukan hanya anggaran saja yang dapat diketahui oleh publik, namun juga keterbukaan mengenai perkara-perkara di MA juga perlu dimuat, agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana tahapan penanganan perkara ditangani. Kemudian agar kiranya ditambahkan rubrik atau konten tentang figure of the edition (sosok edisi ini), tentunya tokoh yang berkecimpung dalam bidang hukum. Besar harapan saya, semoga bisa terbit setiap bulan dan mampu bertahan seterusnya. Terima kasih. Ilham, FH Untirta Banten Terima kasih atas apresiasi Anda. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menggunakan desk info MA melalui CTS/SIPP. Anda juga bisa membaca MMA edisi ketiga ini, karena redaksi mengangkat manajemen perkara sebagai laporan utama. - Redaksi

Sebagai pemerhati media, saya mengapresiasi Mahkamah Agung yang notabenenya sebagai institusi tinggi negara untuk keadilan sudah memiliki media internal berupa majalah. Semoga majalah ini menjadi wadah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. Setelah membaca 2 edisi yang lalu, saya menjadi tahu bahwa ternyata perpustakaan MA memiliki koleksi buku-buku hukum yang cukup lengkap, sehingga bisa menjadi referensi hukum yang lengkap pula. Saya usul agar ditampilkan juga gambar ilustrasi, bukan hanya berupa foto, agar majalah semakin menarik. Semoga majalah ini menjadi wadah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. SUCI, alumni Fisip, Komunikasi Massa, Universitas Tirtayasa, Banten

Saya menyampaikan ucapan selamat atas diterbitkannya media komunikasi Mahkamah Agung, yaitu majalah Mahkamah Agung. Saya berharap agar media ini dapat lebih mendekatkan para pencari keadilan dengan Mahkamah Agung RI. Mudah-mudahan penerbitan majalah ini dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. Saya usul ada rubrik khusus yang menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di daerah, khususnya yang beperkara di tingkat peradilan pertama (Pengadilan Negeri) dan di tingkat banding (Pengadilan Tinggi), sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, ke depan akan terpola hakim yang berprestasi dan berkinerja baik yang pantas mendapatkan penghargaan. Sementara

Terima kasih Anda telah membaca MMA. Semoga terus update pada terbitan-terbitan MMA selanjutnya. Usul Anda menginspirasi Redaksi untuk edisi berikutnya. - Redaksi

Saya, sebagai masyarakat yang peduli hukum, ingin mendapatkan informasi tentang mekanisme penyelesaian perkara yang masuk ke MA, apakah sudah dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga pihak-pihak yang berperkara mengetahui bagaimana keadaan perkara nya sekarang. Dengan demikian, orang yang sedang mencari keadilan mendapat kepastian hukum. Saya berharap bisa mendapatkan informasi ini dari majalah Mahkamah Agung. Semoga majalah MA terus berjaya. - No. 3 Edisi Desember 2013 | 3

Muhammad Andi, Jakarta

ADVERTORIAL

Gayung bersambut antara keinginan Anda dan Laporan Utama MMA edisi ketiga ini yang memuat antara lain beberapa artikel tentang manajemen perkara. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca MMA edisi ini. Terima kasih atas ucapan selamat Anda. - Redaksi

Selamat atas terbitnya Majalah Mahkamah Agung. Saya usul, ada baiknya jika ada pengamat hukum/narasumber dari luar Mahkamah Agung untuk menulis artikel yang memberikan masukan untuk MA dan lembaga peradilan lainnya. Supaya ada komunikasi yang interaktif antara institusi peradilan dan masyarakat. Murniati, pemerhati media hukum, Jakarta Usul yang bagus. Redaksi akan mempertimbangkannya. Terima kasih atas ucapan selamat Anda. - Redaksi

Saya ikut bersyukur atas terbitnya majalah Mahkamah Agung, semoga bisa menjadi media informasi, edukasi, peningkatan kreativitas, dan khazanah keilmuan bagi pembaca, khususnya warga peradilan. Saya mengusulkan adanya rubrik khusus tanya jawab masalah hukum dan administrasi peradilan untuk menambah pengetahuan dan wawasan sebagai upaya peningkatan kinerja bagi aparatur peradilan, dalam rangka mewujudkan cita-cita Reformasi Birokrasi Menuju Badan Peradilan yang Agung. Agung Ridwan Sani, S.H., Pengadilan Tinggi Agama Yogya-

karta

Usul Anda sangat bagus. Semoga bisa direalisasikan untuk edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. - Redaksi

Selamat atas terbitnya Majalah Mahkamah Agung. Semoga terus berkembang, baik isi beritanya maupun jumlah eksemplarnya. Selain itu dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Lilik Srihartati, Sekretaris Bawas, MA-RI Terima kasih atas ucapan selamat Anda. Harapan Anda semoga bisa terwujud pada edisi-edisi berikutnya. Jumlah eksemplar akan ditambah untuk edisi ketiga. - Redaksi

Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hukum dan laporan kegiatan di lingkungan peradilan. Naskah harus asli dan belum pernah dimuat di media manapun. Naskah dikirim ke alamat redaksi: Perpustakaan Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara no. 9-13 JAKARTA 10010 Telepon: 3843348, 3810350, 3457661

LAPORAN UTAMA

2013, Tahun Bahagia Mahkamah Agung JUDUL di atas betul. Tahun 2013 banyak capaian dan prestasi yang sudah dicapai Mahkamah Agung. Baik dari bidang kesekretariatan maupun bidang kepaniteraan. Kesekretariatan Pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Agung mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai juara ketiga dalam kinerja pengelolaan barang milik Negara dalam kategori Sertifikat Barang Milik Negara untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari satuan kerja. Beberapa bulan sebelumnya, dalam laporan keuang an, MA meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (laporan lengkap baca Majalah Mahkamah Agung edisi 1 dan edisi 2). Prestasi bidang kesekertariatan selengkapnya dapat dibaca dalam laporan konferensi pers MA tgl 30 Desember 2013 (hlm. 36).

Kepaniteraan Untuk edisi ketiga ini, laporan utama difokuskan pada bidang kepaniteraan. Itu karena semua usaha yg dilakukan MA bermuara pada penyelesaian perkara. Bagaimana perkara kasasi dan peninjauan kembali yang masuk ke MA bisa cepat diputus, serta bagaimana putusannya cepat sampai ke pihak yang berperkara, semuanya masuk dalam bagian manajemen perkara. Mahkamah Agung terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian perkara. Untuk itu Ketua MA telah mengeluarkan beberapa SK. Mulai dari SK Ketua MA Nomor 138/KMA/SK/IX/2008 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, SK Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di MA, SK Nomor 017/KMA/SK/ II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/ KMA/SK/IX/2011, sampai pada SK KMA Nomor 119/KMA/ SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan

Pengunjung PN Denpasar sedang mengecek perkaranya dalam SIPP/CTS.


LAPORAN UTAMA

Petugas Desk Info, memandu pengunjung menggunakan SIPP/ CTS di Mahkamah Agung.

Ucapan pada MA. Lebih dari setengah abad MA memberlakukan sistem penanganan perkara dengan membaca bersama. Sejak tanggal 1 Agustus 2013 sistem tersebut mulai ditinggalkan. Menyusul perubahan besar dalam sistem penanganan perkara yang dipicu oleh SK KMA Nomor 119/KMA/SK/ VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucap an pada MA. Oleh sebab itu, Asep Nursobah (Redaksi MMA, Hakim Yustisial, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan) menurunkan tulisan dengan judul ‘Empat Lembar yang Membawa Perubahan Besar di Mahkamah Agung’ sebagai artikel utama dalam Laporan Utama (hlm. 7) serta dua tulisan artikel pendukung (hlm. 14 & 16) SK KMA Nomor 119/2013 benar-benar ‘revolusioner’. SK ini memaksa MA keluar dari comfort zone (memeriksa berkas bergiliran), menggantinya dengan membaca berkas secara serentak/bersamaan. Langkah ini sangat berani karena wacana perubahan sistem ini telah lama bergulir, bahkan tertuang dalam SK Sistem Kamar, namun “tidak berani” dieksekusi. Bayangkan saja, setelah setengah abad berada di zona nyaman, MA dipaksa menjalani sistem baru yang berbeda. Semua pihak yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara dituntut untuk beradaptasi dengan sistem ini. Ada tujuh diktum yang terkandung dalam SK KMA Nomor 119/2013. Secara lengkap disajikan sebagai artikel pendukung dalam Laporan Utama (hlm. 10). Perubahan besar oleh MA tentunya harus mendapat

6|


dukungan dari pengadilan tingkat pertama. “Dukungan tersebut dalam bentuk kepatuhan mengirimkan dokumen elektronik, karena pembacaan berkas oleh hakim agung diarahkan pada e-reading (pembacaan elektronik),” demikian disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono. Ia pun meminta seluruh pengadilan untuk menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Sistem ini lebih efektif dan memiliki nilai plus diban ding menggunakan media lain CD atau e-mail misalnya. Penelusuran Redaksi terhadap aktivitas upload dan komunikasi data dari pengadilan menunjukkan fakta yang cukup menggembirakan (selengkapnya baca hlm. 18). Menyangkut penyelesaian perkara, Kepaniteraan MA terus berinovasi untuk menyelesaikan tiga isu utama yang dihadapi MA. Pertama, lambatnya penyelesaian perkara (delay); kedua, sulitnya mengakses informasi pengadilan (access); dan ketiga, integritas aparatur peradilan (integrity). Kepaniteraan MA mengatasinya dengan sederet kebijakan inovatif berbasis teknologi informasi. Semua terobosan di atas diharapkan dapat menyelesaikan persoalan, khususnya dalam bidang penyelesaian perkara yang terangkum dalam sistem manajemen per kara. Dan pada akhirnya, semua usaha Mahkamah Agung dapat melayani masyarakat pencari keadilan. Harapan masyarakat akan proses peradilan modern dan berbiaya murah segera terwujud. Semoga. (AN/MMA)

LAPORAN UTAMA

SK KMA 119/2013: Empat Lembar yang Membawa Perubahan Besar KAPAN sebuah perkara di Mahkamah Agung akan diputus? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Apalagi kalau jawaban yang diinginkan harus menunjuk hari dan tanggal tertentu. Sulitnya mengetahui hari musya warah dan ucapan suatu perkara yang ditangani MA dipicu oleh sistem pemeriksaan perkara yang dianutnya. MA menganut sistem pemeriksaan berkas perkara secara bergiliran. Diawali dari hakim agung Pembaca 1 (P-1), kemudian Pembaca 2 (P-2), baru ditetapkan hari musyawarah ucapan setelah berkas “berpindah” ke Pembaca 3 (P-3, ketua majelis). Sistem ini telah dianut sejak lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di negeri ini berdiri, 68 tahun yang lalu. Dalam sistem membaca berkas bergiliran, kecepatan suatu perkara diputus sangat tergantung kepada kecepatan anggota majelis menuangkan pendapatnya di adviseblad. P-2 tidak bisa memberikan pendapat apabila P-1 belum berpendapat. Demikian juga Ketua Majelis (P-3) belum bisa menetapkan kapan perkara yang ditanganinya tersebut diputus apabila P-2 belum memberikan pendapatnya. Walhasil, jangka waktu pemeriksaan perkara pun diliputi ketidakpastian dan saling ketergantungan. Sebenarnya MA telah berupaya meminimalisasi ketidakpastian waktu pemeriksaan perkara dengan mener-

bitkan SK KMA 138/KMA/SK/IX/2008 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. Dalam diktum ketiga huruf C diatur jangka waktu majelis hakim agung dalam meme riksa perkara.

Meskipun SK KMA tersebut te lah secara limitatif mengatur jangka waktu bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara, namun angka-angka yang menunjukkan batasan waktu dalam aturan tersebut tidak berdaya untuk memaksa majelis menyelesaikan pendapatnya sesuai durasi yang ditetapkan. Monitoring terhadap kepatuhan pun terasa sangat sulit. Bukan saja karena beban perkara yang ditangani sangat tinggi (melampaui angka 20.000 per tahun), namun juga pergerakan berkas dari P-1, P-2 dan P-3 tidak terekam oleh sistem informasi. Selain itu, karena tidak ada

majelis tetap, kedudukan seorang hakim agung dalam majelis pun berbeda untuk masing-masing perkara. Dalam satu perkara, ia bisa menjadi P-1 namun di perkara lain ia menjadi P-2 bahkan P-3. Wacana untuk mengubah sistem memeriksa berkas secara bergiliran pun kerap dikumandangkan. Yang paling getol menyuarakannya adalah Kelompok Kerja Manajemen Perkara, sebuah kelompok bentukan Ketua Mahkamah Agung yang bertugas melakukan kajian dan evaluasi manajemen perkara di MA dan peradilan di bawah nya. Namun, wacana untuk meninggalkan sistem membaca berkas secara bergiliran kurang mendapat respon dari para aktor pemutus perkara di MA. Hal ini bisa dipahami karena membongkar sistem yang sudah mapan—di mana pun—perlu ikhtiar yang luar biasa. Apalagi, dengan sistem “membaca bersama” para hakim agung harus menuangkan pendapatnya secara individual. Ia tidak bisa sekedar menuliskan dua huruf “CF”, untuk mengutarakan kesamaan pendapatnya dengan pem baca sebelumnya. Tentu hal ini cukup merepotkan di tengah-tengah meng-


LAPORAN UTAMA gunungnya perkara yang ditangani para hakim agung. Akan tetapi wacana tentang hijrah dari cara membaca bergiliran ke membaca bersama terus digulirkan. Upaya ini akhirnya menunjukkan hasil. Dalam SK KMA Nomor 017/KMA/ SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, ketentuan membaca bersama mulai diberlakukan. Hal ini dapat dilihat dalam Lampiran I angka rumawi IV yang berjudul Pemeriksaan Perkara dalam Majelis Hakim Agung, sebagai berikut: 1. Anggota Majelis Hakim Agung membaca berkas perkara secara serentak atau bersamaan; 2. Setelah para Hakim Agung dalam majelis membaca perkara dan memberikan pendapatnya, maka kemudian perkara dimusyawarahkan; 3. Ketua Majelis menunjuk seorang anggota majelis untuk menyusun konsep putusan serta menetapkan waktu musyawarah majelis. Meskipun sistem membaca berkas serentak atau bersama telah mendapat legitimasi yuridis melalui SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 yang berlaku mulai tanggal 3 Fe bruari 2013, namun ternyata hingga pertengahan 2013 (1,5 tahun sejak SK lahir), belum ada perubahan dalam sistem membaca berkas. Semua majelis dalam setiap kamar masih kompak menggunakan sistem lama dalam membaca berkas. Membaca secara bergiliran!

8|


Berawal dari Rapim Juni 2013, Ketua MA menggelar Rapat Pimpinan dengan agenda utama evaluasi kinerja penanganan perkara. Dalam acara tersebut, Panitera MA, Soeroso Ono, memaparkan keadaan perkara periode Januari-Mei 2013. Dikatakannya, perkara yang diterima MA pada periode Januari-Mei 2013 berjumlah 5.359 perkara, sedangkan perkara yang diputus pada periode tersebut berjumlah 4.372 perkara. “Dibandingkan perkara putus, lebih banyak perkara masuk. Keadaan ini menjadikan jumlah sisa perkara jadi meningkat,” jelas Soeroso Ono. “Jika dirata-ratakan, setiap bulannya ada selisih 197 perkara. Jika ini dibiarkan, maka sisa perkara akhir tahun bisa menyentuh angka 12.000an. Padahal di akhir tahun 2011, sisa perkara sudah turun di level 7.600an,” imbuh Panitera. Satu upaya ditawarkan Panitera untuk mendorong peningkatan produktivitas dalam memutus perkara. Yaitu “menghidupkan” sistem mem baca berkas bersama atau membaca serentak yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012. Sistem ini diyakini Panitera bisa menjadi obat mujarab untuk meningkatkan produktivitas MA dalam memutus perkara. Ada dua alasan yang membuat Panitera yakin sistem “membaca se rentak” ampuh untuk mendongkrak produktivitas. Pertama, hilangnya ketidakpastian dan saling ketergantungan dalam proses memberikan pendapat di antara para anggota majelis. Kedua, hari musyawarah dan ucapan sudah ditentukan di awal

oleh Ketua Majelis ketika ia menerima berkas perkara. Cara ini akan mendatangkan kepastian waktu dalam pemeriksaan perkara. Dalam kesempatan itu, Panitera mempresentasikan draft yang menjadi cikal bakal SK KMA tentang “membaca berkas bersama”. Gayung bersambut. Para pimpinan MA yang dimotori oleh Ke tua MA, H. M. Hatta Ali, menyetujui gagasan “membaca serentak” yang bunyi aturannya sudah ada di SK 017/ KMA/SK/II/2012. Ketua MA, meminta agar Panitera segera menyusun draft SK KMA yang memuat aturan teknis mengenai sistem membaca serentak tersebut. Empat Lembar yang Memba wa Perubahan Besar Kurang lebih satu bulan sejak Rapat Pimpinan MA, tepatnya Jum at 19 Juli 2013, terbitlah SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013. SK ini bertitel Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI. Dilihat dari fisiknya , SK ini hanya berjumlah empat lembar, versi pdfnya hanya sebesar 1,57 megabytes, dan jumlah diktum aturannya pun hanya delapan. Namun jika dilihat dari resonansinya, empat lembar SK ini membawa gelombang perubahan besar dalam sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung. Betapa tidak, setelah lebih dari setengah abad MA memberlakukan sistem penanganan perkara dengan membaca bersama, terhitung mulai 1 Agustus 2013 sistem tersebut ditinggalkan. Perubahan besar dalam sistem pe nanganan perkara yang “dipicu” oleh

LAPORAN UTAMA empat lembar SK 119/2013 ini adalah sebagai berikut: 1. Sistem membaca berkas perkara secara bersama/se rentak

menimpa kepada hakim agung P-3. Kinerja ketua majelis ini sangat tergantung kepada dua hakim anggota nya. Apabila suatu perkara ditangani

Prestasi Mahkamah Agung sejak berdiri, 68 tahun silam

Dalam sistem membaca berkas bergiliran, jalannya berkas dimulai dari hakim agung Pembaca 1 (P-1) dilanjutkan ke hakim agung Pembaca 2 (P-2) dan berakhir di hakim agung Pembaca 3 (P-3) yang bertindak sebagai ketua majelis. Pergerakan berkas dalam sistem ini terjadi ketika hakim agung (P-1, P-2, dan P-3) selesai membaca berkas dan menuangkan pendapatnya di lembar advise blaad yang disediakan. Oleh karena itu, hakim agung P-2 belum bisa membaca berkas dan menuangkan pendapatnya apabila P-1 selesai membaca dan menuangkan pendapat. Hal yang sama juga

oleh para hakim agung yang memiliki “kecepatan” yang tinggi dalam membaca berkas, maka perkara tersebut akan cepat selesai. Namun jika semua atau salah seorang hakim agung yang berada di majelis “kecepatan” dalam membaca berkas kualifikasinya rendah, maka perkara tersebut akan lambat diputus. SK KMA 119/2013 mengubah semua prosedur pemeriksaan tersebut di atas. Berkas perkara—setelah ditunjuk majelis hakim yang menangani –pertama kali disampaikan kepada Ketua Majelis (dulu disebut P-3). Ke tua Majelis selanjutnya membuat penetapan hari musyawarah

dan ucapan untuk perkara tersebut. Oleh SK 119/2013, penetapan hari musyawarah ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima oleh ketua majelis. Setelah tanggal dan hari musya warah ditetapkan, masing-ma sing anggota majelis diberi bundel B (dalam bentuk hard copy atau soft copy) yang dilampiri penetapan hari musyawarah dan ucapan dan lembar pendapat (advise blaad) . Masing-masing hakim agung dalam majelis kemudian menuangkan pendapatnya ke dalam advise blad. Jangka waktu memberikan pendapat ini dibatasi hingga waktu sebelum pelaksanaan musyawarah dan ucap an yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis. Dalam sistem membaca berkas bersama/serentak ini, setiap hakim agung harus memberikan pendapatnya secara lengkap. Masing-masing tidak bisa mengetahui pendapat dua hakim agung lain karena advise blad dibuat untuk masing-masing. Oleh karena itu, dalam sistem baru ini hakim agung tidak bisa memberikan pendapat dengan hanya menulis dua hurup “CF” (confirm) seperti yang sering terjadi dalam sistem membaca berkas bergiliran. “CF” dalam sistem lama bermakna hakim agung yang bersangkutan sependapat dengan hakim agung yang mendapat giliran membaca berkas sebelumnya. Pada hari dan tanggal musyawarah yang ditetapkan, selanjutnya masingmasing anggota majelis membawa advise blad. Di forum musyawarah majelis ini, para hakim agung ber adu argumentasi mempertahankan pendapatnya hingga tercapai kese- No. 3 Edisi Desember 2013 | 9

w

LAPORAN UTAMA pakatan dan akhirnya perkara tersebut diputus. 2. Hari musyawarah/ucapan ditetapkan di muka Diktum Ketiga angka 3 (tiga) SK KMA 119/2013 menyebutkan bahwa “Hari Musyawarah dan Ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu pena nganan perkaranya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misal

nya perkara-perkara Perdata Khusus, atau perkara Pidana yang Terdakwanya berada dalam Tahanan)”. Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada majelis hakim agung untuk menetapkan kapan sebuah perkara yang ditanganinya akan diputus. Majelis hakim pun dibatasi waktu untuk memutus perkara yang ditanganinya, yaitu maksimum tiga bulan. Konsekuensi administratif dari aturan ini adalah adanya instru-

men baru bernama Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan (PHM). PHM ini harus diterbitkan oleh Ke tua Majelis paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas perkara diterima. Sistem ini berbeda secara diametral dengan sistem membaca berkas bergiliran. Dalam sistem lama, kapan musyawarah dan ucapan dilakukan nyaris tidak bisa diketahui. Selain karena tidak ada instrumenPHM, proses pemberian pendapat oleh hakim agung dilakukan secara

Tujuh Diktum SK ‘Revolusioner’

Koreksi bersama dalam satu forum dihadiri oleh Hakim Agung, Panitera Pengganti, Panitera Muda, dan Operator. Di Hotel Ar yaduta, 11-13 November 2013.

SELAMA kurang lebih 68 tahun MA menerapkan sistem membaca berkas bergiliran. Karena sudah berlangsung lama, sistem ini sudah mendarah daging. Semua yang terlibat dalam penyelesaian perkara pun telah merasa “nyaman” dengan sistem ini. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan sistem ini. 68 tahun perjalanan MA telah membuktikan ketangguhan sistem ini. Akan tetapi ketika arus perkara masuk yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan MA juga dibebani tunggakan perkara yang tidak

10 |


sedikit serta tuntutan publik agar pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali memiliki kepastian waktu, sistem ini kurang mampu memberikan solusi. Sebuah kebijakan revolusioner dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Hatta Ali, SH, MH di hari Jumat 19 Juli 2013. Ketua MA kelahiran Pare-Pare 7 April 1950 ini menandatangani SK KMA Nomor 119/ KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI. SK ini memaksa MA keluar dari “comport zone” memeriksa berkas bergiliran dan menggantinya dengan membaca berkas secara serentak/bersamaan. Langkah itu sangat berani karena wacana per ubahan sistem ini telah lama bergulir, bahkan tertuang di SK Sistem Kamar, namun “tidak berani” dieksekusi. Bayangkan saja, setengah abad berada di zona nyaman sistem membaca berkas bergiliran, tiba-tiba dipaksa keluar dan harus menjalani sistem baru yang berbeda. Semua pihak yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara dituntut untuk beradaptasi dengan sistem ini. Berikut tujuh diktum yang terkandung dalam SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI.

LAPORAN UTAMA bergiliran. Hari musyawarah dan ucapan dalam “sistem lama” ditetapkan ketika berkas berada di tangan P-3 (Ketua Majelis). Kapan sebuah berkas perkara “sampai” ke P-3, itu tidak bisa dipastikan waktunya, karena sangat bergantung berapa lama P-1 dan P-2 dapat memberikan pendapatnya masing-masing. Sistem ini membuat SK KMA 138/KMA/SK/ IX/2009 tentang jangka waktu pe nanganan perkara menjadi tidak berdaya.

Adanya keharusan ketua majelis menetapkan hari dan tanggal musyawarah dan ucapan bagi per kara yang ditanganinya memberikan kepastian waktu penyelesaian perkara. Setiap perkara yang diterima di Mahkamah Agung harus diputus paling lama pada tiga bulan ber ikutnya. Bahkan bagi perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya ditentukan oleh undang-undang akan diputus lebih cepat. Sistem ini diharapkan akan mencegah terjadi

1.Masing-masing Ketua Kamar Perkara menetapkan majelis tetap dan jadwal hari tetap musyawarah dan ucapan yang berlaku untuk periode tertentu pada lingkungan kamar yang dipimpinnya. 2.Kepaniteraan menggandakan bundel B dari setiap berkas perkara sesuai dengan jumlah anggota majelis hakim dalam bentuk cetak (atau elektronik sesuai dengan kebutuhan) setelah proses registrasi perkara diselesaikan. 3.Setelah Ketua Kamar menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara, maka: Kepaniteraan harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Majelis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; a. Ketua Majelis membuat Surat Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara tersebut diterimanya; b. Hari Musyawarah dan Ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus, atau perkara Pidana yang Terdakwanya berada dalam Tahanan); c. Surat Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan di-

nya tunggakan perkara di Mahkamah Agung. 3.Kalender persidangan on line Perubahan lain yang ditimbulkan dari SK 119/2013 adalah adanya kalender persidangan online yang bisa diakses di internal Mahkamah Agung RI. Kalender ini disajikan oleh Kepaniteraan MA berdasarkan tembusan PHM dari masing-masing ketua majelis yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung.

gandakan dan disampaikan kepada masing-masing anggota majelis bersamaan dengan penyampaian berkas, dengan tembusan pada Ketua Kamar dan Panitera Mahkamah Agung; d. Kepaniteraan harus sudah mendistribusikan salin an bundel B berkas perkara kepada anggota majelis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Ketua Majelis menetapkan Hari Musyawarah dan Ucapan; e. Pada saat yang sama Kepaniteraan menyerahkan bundel A kepada Ketua Majelis untuk disimpan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan anggota majelis. 4.Panitera Mahkamah Agung melakukan kompilasi atas jadwal tersebut dan secara berkala melaporkan jad wal agenda persidangan dan pelaksanaannya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial melalui Sistem Informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan MARI. 5.Masing-masing Hakim dalam Majelis menuangkan pendapatnya di dalam Adviesblad untuk dibawa ke Sidang Musyawarah Ucapan yang telah ditetapkan. 6.Mekanisme ini harus sudah berjalan pada perkara-perkara yang akan diregister terhitung tanggal 1 Agustus 2013. 7.Seluruh prosedur yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. (AN/MMA)


LAPORAN UTAMA Diktum keempat SK 119/2013 memerintahkan Panitera Mahkamah Agung melakukan kompilasi atas

[email protected]. Melalui account ini, kepaniteraan mengagendakan setiap rencana musyawarah

Petugas Desk Info melayani penggunjung yang menanyakan perkaranya ke MA

jadwal tersebut dan secara berkala melaporkan jadwal agenda persidangan dan pelaksanaannya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial melalui Sistem Informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan MARI. Berdasarkan ketentuan ini, Kepaniteraan memanfaatkan aplikasi kalender gratis yang disediakan oleh Google di aplikasi surat elektronik Gmail. Kepaniteraan membuat sebuah account e-mail untuk kebutuh an pelaporan dan monitoring, moni12 |


dan ucapan dalam aplikasi kalender gmail yang sumber informasinya berasal dari tembusan PHM yang disampaikan kepada Panitera MA. Kepaniteraan pun “mengundang” majelis atau panitera pengganti yang memiliki account gmail untuk bergabung di agenda muscap yang ditentukan. Mereka yang “diundang” tersebut akan diberi tanda dalam menu kalender di gmail-nya bahwa pada hari dan tanggal yang dijadwalkan ada agenda musyawarah dan ucapan.

Mereka pun bisa mengatur sistem peringatan (reminder) akan ada nya agenda tersebut sesuai dengan keinginan, misalnya sehari sebe lumnya. Pimpinan Mahkamah Agung dapat mengakses agenda persidang an online ini melalui account “bersama” monitoring.muscap@gmail. com. Bagi pimpinan, adanya agenda persidangan online ini, selain untuk melakukan monitoring, juga untuk memastikan SK 119/2013 berjalan dengan efektif. 4.Majelis dan hari muscap yang tetap Keharusan menetapkan hari musyawarah dan ucapan di muka, yaitu maksimal tiga hari setelah ketua majelis menerima berkas, mengan dung risiko terjadinya “bentrokan” jadwal sidang. Hal ini dikarenakan seorang hakim agung bisa berada di lebih satu majelis. Untuk me ngantisipasi terjadinya jadwal yang bersamaan, maka diktum Kesatu SK KMA 119/2013 memerintahkan kepada masing-masing Ketua Kamar Perkara menetapkan majelis tetap dan jadwal hari tetap musyawarah dan ucapan yang berlaku untuk periode tertentu pada lingkungan kamar yang dipimpinnya. Menindaklanjuti ketentuan diktum Pertama SK KMA 119/2013 ini, masing-masing Ketua Kamar telah menetapkan susunan majelis dan hari musyawarah ucap an. Sebagai contoh, Ketua Kamar Tata Usaha Negara telah mengeluarkan penetapan hari musyawarah Nomor 27/Td.TUN/IX/2013 tanggal 11 September 2013. Dalam penetapan itu terjadwal hari musyawarah/ucapan Kamar Tata Usaha Negara sebagai berikut:

LAPORAN UTAMA

No

Ketua Majelis

Hari Muscap

1

Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH

Senin

2

Marina Sidabutar, SH, MH

Selasa

3

H. Yulius, SH, MH

Rabu

4

Dr. H. Supandi, SH, M.Hum

Kamis

Hari Musyawarah Pengucapan

5.Mendorong Implementasi e-Dokumen Sebagai konsekuensi menerapkan sistem membaca berkas bersama, berkas bundel B harus digandakan sesuai dengan jumlah hakim anggota. Hingga akhir 2013, proses penggandaan ini dilakukan oleh Panitera Muda. Hal penggandaan berkas ini, jika dilakukan secara hard copy, akan menjadi isu serius. Konsumsi kertas untuk pemeriksaan berkas perkara akan sangat banyak. Padahal setelah pemeriksaan selesai, berkas yang digandakan akan menjadi sampah. Bayangkan saja, jika satu tahun MA rata-rata menerima 12.000 berkas, dan rata-rata berkas bundel B berjumlah 50 halaman, maka untuk kepentingan membaca berkas bersama untuk dua orang anggota majelis diperlukan 1.200.000 lembar atau 2.400 rim. Berat satu rim kertas rata-rata 2,27 kg, sehingga per tahun MA akan mengkonsumsi 5,4 ton kertas. Artinya, MA akan membuang minimal 5,4 ton per tahun. Untuk efektivitas sistem mem baca berkas sekaligus mengeliminasi dampak negatif penggandaan berkas fisik, MA menginisiasi pemanfaatan dokumen elektronik dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Dua

tahun sebelum terbit SK 119/2013, MA telah mewajibkan pe ngadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik ketika mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali melalui SEMA 14 Tahun 2010. Dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 berupa putus an tingkat pertama, putusan tingkat banding, dan dakwaan jaksa. Lahirnya kewajiban pengiriman e-dokumen ini didasari pada tujuan untuk mempercepat proses minutasi perkara di Mahkamah Agung. SK KMA 119/2013 yang lahir tiga tahun kemudian setelah SEMA 14 Tahun 2010 mendorong pemanfaatan dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan pengaju. Jika SEMA 14 Tahun 2010 memanfaatkan dokumen elektronik untuk mempercepat penyusunan draft putusan, maka SK KMA 119/2013 menjadikan dokumen elektronik sebagai bahan “bacaan” hakim agung dalam rangka membaca berkas secara serentak. Oleh karena itu, jenis dokumen elektronik yang wajib dikirim oleh pengadilan peng aju bukan hanya 3 item sebagaimana ketentuan SEMA 14/2010, melainkan harus ditambah dengan memori kasasi, kontra memori kasasi, bahkan akta pernyataan kasasi/peninjauan kembali. Dengan demikian diperlu-

kan perubahan terhadap SEMA 14 Tahun 2010. Sistem membaca berkas bersama ini memberikan efek domino terhadap pengadilan pengaju. Mereka harus memiliki kepatuhan yang tinggi dalam mengirim e-dokumen setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Pengadilan pun harus memberlakukan SOP pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Yaitu, para pihak wajib menyertakan dokumen elektronik seperti memori kasasi, kontra memori kasasi, dakwaan ataupun tuntutan jaksa. (AN/MMA)

Petugas kepaniteraan bidang pidana sedang mengelompokan berkas-berkas untuk diserahkan kepada majelis hakim kamar pidana - No. 3 Edisi Desember 2013 | 13

LAPORAN UTAMA

Kesiapan Mengirim e-Dokumen via Direktori Putusan MEMBIDIK hingga hulu adalah salah satu strategi percepatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hulu di sini tentu saja hulu perkara, yaitu pengadilan tingkat pertama. Ya, pengadilan tingkat pertama didorong untuk patuh mengirim e-dokumen saat mengajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Kepaniteraan meyakini bahwa kepatuhan pengadilan me ngirim dokumen elektronik akan berbanding lurus dengan percepatan penyelesaian perkara di MA. Apalagi dengan penerapan sistem membaca berkas bersama/serentak, e-dokumen sangat diperlukan untuk pemeriksaan berkas oleh para hakim anggota. Untuk efektivitas pengiriman e-dokumen, Kepanite raan telah mempersiapkan sistem komunikasi data yang dibenamkan di sistem Direktori Putusan. Sistem inilah yang disosialisasikan ke lebih dari 100 pengadilan di daerah hukum PT Mataram, PT Kupang, PT dan PTA Yogyakarta, PT dan PTA Balikpapan, PT dan PTA Pontianak, PT dan PTA Palangkaraya, PT Makassar, PT Maluku Utara, PT Ambon , PT dan PTA Medan, PT dan MS Aceh serta PTUN dan Dilmil yang ada di daerah-daerah tersebut tersebut. Selain pertemuan tatap muka, sosialisasi juga dilakukan secara virtual dengan mem-publish materi pelatihan di website Kepaniteraan. Pengadilan bisa mengunduh materi tersebut. Dan jika ada kesulitan, mereka bisa berkonsultasi melalui telepon, e-mail, atau chatting dengan tim Kepanite raan Mahkamah Agung. Menarik ditelusuri bagaimana progres publikasi dan komunikasi data dari pengadilan tingkat pertama saat ini. Penelusuran redaksi terhadap aktivitas upload dan komunikasi data dari pengadilan menunjukkan fakta yang cukup menggembirakan. Jumlah pengadilan yang mempublikasi putusan dan melakukan aktivitas komunikasi data elektro nik menunjukkan tren yang meningkat dari waktu ke waktu. Publikasi Putusan Hingga akhir November (Kamis 28/11/2013), jumlah 14 |


putusan yang di-upload di tahun 2013 berjumlah 260.081 putusan. Jumlah ini melampaui publikasi di tahun 2012 yang berjumlah 234.320 putusan (+10,99%). Capaian selama 11 bulan meng-upload 260.081 putus an menunjukkan bahwa Direktori Putusan setiap bulannya rata-rata meng-upload 23.644 putusan. Jika dirata-ratakan dalam sebulan ada 20 hari kerja, maka setiap harinya ada 1.182 putusan yang di-publish. Dan jika jam kerja per hari adalah 8 jam, maka dalam setiap jam kerja ada 148 putus an yang di-publish di website.

Grafik putusan yang di-publish di Direktori Putusan periode 2011-2013

Fakta mengenai jumlah putusan yang ter-publish ini, kata Panitera, menjadi salah satu indikator kesiapan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. “Dokumen utama untuk bahan pemeriksaan kasasi/PK adalah putusan. Ketika pengadilan sudah meng-upload, berarti mereka sudah sangat siap untuk mendukung pem bacaan berkas secara elektronik di Mahkamah Agung,” ujar Panitera menyimpulkan. Hingga akhir November 2013, jumlah pengadilan yang sudah berpartisipasi meng-upload putusannya di Direktori Putusan berjumlah 693 pengadilan (85%). Tinggal 126 pengadilan (15%) yang belum mempublikasikan putusan, yakni 88 dari lingkungan peradilan umum (65%) dan 44 dari lingkungan peradilan agama (35%). Sementara peng

LAPORAN UTAMA adilan dari lingkungan peradilan militer dan TUN seluruhnya sudah mempublikasikan putusan.Sejak Direktori Putusan mempublikasikan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding di tahun 2011, jumlah pengadilan yang berpartisipasi terus meningkat . Tahun 2011 partisipasi pengadilan sebanyak 61 % (502 satker), tahun 2012 sebanyak 77 % (634 satker), dan tahun 2013 sebanyak 85% (693 satker). Dengan kecenderungan meningkatnya jumlah satker yang berpartisipasi, otomatis jumlah yang belum upload dari tahun ke tahun terus berkurang seperti terlihat dari tabel di bawah ini.

Panitera Mahkamah Agung berharap tahun depan partisipasi pengadilan mencapai 100%. “Tahun 2014 targetnya seluruh pengadilan berpartisipasi dalam publikasi putusan maupun komunikasi data,” ungkap Soeroso Ono.

Komunikasi Data Indikator paling kuat untuk menggambarkan kesiapan pengadilan untuk mendukung sistem membaca berkas elektronik adalah penggunaan komunikasi data. Aplikasi ini dibenamkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk efektivitas SEMA 14 Tahun 2010. Dan kini aplikasi ini semakin “bermanfaat” ketika MA memberlakukan sistem membaca berkas bersama. Di tahun 2013, pengadilan yang sudah melakukan pengiriman e-dokumen dengan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan berjumlah 274 satker dengan jumlah berkas yang diajukan 3.210 berkas. Jumlah ini meningkat 38% dari tahun sebelumnya , di mana satker yang menggunakan aplikasi komunikasi data hanya 170 satker de ngan jumlah berkas sebanyak 1907 berkas. Diharapkan di tahun 2014 Pengadilan akan menjadikan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media pengiriman e-dokumen permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Untuk itu, kata Panitera MA, SEMA 14 Tahun 2010 akan direvisi sehingga nantinya pengadilan tidak boleh memilih media CD atau e-mail untuk pengiriman e-dokumen. Selain itu, revisi juga akan menyangkut dokumen yang wajib dilampirkan, seperti memori dan kontra memori kasasi. “Dokumen elektronik saat ini bukan hanya untuk kepentingan percepatan minutasi tetapi juga untuk kepen tingan membaca berkas bersama,” jelas Panitera. (AN/MMA)

Panitera MA, Soeroso Ono, dalam pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman e-Dokumen untuk Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, di ruang pertemuan PT Makassar pada 25 Oktober 2013.


LAPORAN UTAMA

Inovasi Tiada Henti untuk Percepatan Penyelesaian Perkara

SIADPA dimanfaatkan oleh pengunjung untuk melihat perkaranya di PA Jakarta Timur

MASIH ingatkah dengan kalimat “Inovasi Tiada Henti”? Kalimat itu merupakan tagline dari salah satu produsen kendaraan roda dua di era tahun 2000-an. Tagline tersebut adalah maklumat pelayanan sekaligus nilai yang membingkai gerak langkah perusahaan, bahwa untuk

16 |


memuaskan pelanggan mereka akan terus-menerus berinovasi. Tagline tersebut tampaknya cukup menggambarkan sederet aktivitas pembaruan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung di bidang manajemen perkara. Inovasi yang dilakukan Kepanit-

eraan Mahkamah Agung ini diarahkan untuk menyelesaikan tiga isu utama yang dihadapi MA sebagai lembaga peradilan, yaitu: pertama, lambatnya penyelesaian perkara (delay); kedua, sulitnya mengakses informasi peng adilan (access); dan ketiga, integritas aparatur peradilan (integrity). Ketiga isu tersebut menurut tesis Dory Reiling dalam Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform (Leiden University Press:2009), bukan hanya dihadapi oleh MA RI, namun juga menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap badan peradilan di dunia. Sama dengan kesimpulan Reiling, Kepaniteraan Mahkamah Agung mengatasi tiga persoalan tersebut dengan sederet kebijakan inovatif berbasis teknologi informasi. Berikut adalah sebagian kebijakan inova tif yang digulirkan untuk mengatasi persoalan kelambatan penyelesaian perkara dan kesulitan mengakses informasi. Pertama, mewajibkan penyertaan dokumen elek tronik Salah satu pemicu lambatnya penyelesaian minutasi perkara di Mahkamah Agung adalah karena format putusannya mengharuskan dimuatnya kembali bagian-bagian dari putusan tingkat pertama dan banding. Dulu, bagian-bagian putus an tersebut harus diketik ulang di MA.

LAPORAN UTAMA Jumlahnya bisa mencapai puluh an bahkan ratusan halaman. Untuk mempercepat proses ketik ulang, ada yang memanfaatkan teknologi scanning. Padahal, dokumen yang dikirim pengadilan semuanya diketik dengan komputer, sehingga hampir dipastikan pengadilan masih menyimpan filenya. Maka muncullah pemikiran agar pengadilan diwajibkan menyertakan dokumen elektronik sehingga MA tidak perlu mengetik ulang, namun cukup copas atau copy paste. Gagasan ini terus dielaborasi bersama semua pihak yang terkait di MA. Akhirnya, di penghujung tahun 2010, lahirlah SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Substansi SEMA ini adalah mewajibkan kepada pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik dalam pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali melalui tiga pilihan media, yaitu: compact disc, email, atau aplikasi komunikasi data. Karena sifatnya wajib, jika e-dokumen tidak ada, berkas tersebut dianggap tidak lengkap! Kedua, menyediakan fitur komunikasi data di Direktori Putusan Sejak 2007, MA telah memiliki sistem untuk mempublikasikan putusannya melalui website. Ketika lahir kebijakan inovatif yang mewajibkan pengadilan untuk menyertakan/mengirim e-dokumen setiap kali mengajukan kasasi/peninjauan kembali, muncul gagasan agar yang dapat mempublikasikan putusan di

Direktori Putusan MA bukan hanya MA, tetapi juga seluruh pengadilan. Ide ini akhirnya diwujudkan di awal tahun 2011. Setiap pengadilan diberikan hak akses ke Direktori Putusan, sehingga mereka bisa meng-upload putusan di Direktori Putusan dan memiliki halaman tersendiri, lengkap dengan rekapitulasi dan kategorisasi perkaranya. Jika ada perkara yang diajukan kasasi, pengadilan pun bisa mengirimkan e-dokumen yang diwajibkan melalui Direktori Putusan di fitur komunikasi data. Mengirim e-dokumen dari peng adilan ke MA lewat Direktori putusan terbukti lebih efektif dibanding deng an media lain seperti CD. Sebab CD, sesampainya di MA, banyak yang tidak terbaca, pecah, atau tidak sesuai formatnya. Sejak pengadilan diberi hak akses ke Direktori Putusan, jumlah putusan yang di-publish pun meningkat berkali lipat seperti terlihat dalam grafik berikut ini.

necking proses minutasi putusan di Mahkamah Agung. Penyediaan template merupakan rekayasa proses untuk mempermudah, mempercepat, dan menstandarkan bentuk dan format putusan Mahkamah Agung. Untuk memastikan template yang sudah disusun dipedomani oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses penyusunan putusan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. 155/KMA/SK/ XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan SEMA tersebut, ada 6 jenis template, yaitu: 1.template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus; 2.template putusan perkara pidana militer; 3.template putusan perkara perdata umum; 4.template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: perkara kepailitan, HaKI, BPSK, PHI, KPPU,

Ketiga, pemberlakuan tem plate putusan Mahkamah Agung Penyusunan template putusan menjadi salah satu upaya debottle-

dan Parpol); 5.template putusan perkara perdata agama; 6.template putusan perkara tata usaha negara (dengan sub varian: HUM - No. 3 Edisi Desember 2013 | 17

LAPORAN UTAMA dan Pajak). Kepaniteraan juga telah mengembangkan sistem template secara elektronik yang berbasis database sehingga proses penyusunan putusan bisa lebih cepat dan lebih mudah.

Keempat, peluncuran mak lumat pelayanan One Day Publish Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi perkara, pada tanggal 12 April 2012 Mahkamah Agung meluncurkan standar layanan ‘One Day

Publish’ di Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang. Peluncuran maklumat ini bersamaan dengan keikutsertaan layanan website informasi perkara (info perkara dan direktori putusan) dalam ajang kompetisi Open Government Indonesia yang dilaksanakan

Panitera MA:

Perlu Dukungan Pengadilan untuk Efektivitas Sistem Pembacaan Berkas Serentak

EFEKTIVITAS sistem pembacaan berkas secara serentak perlu dukungan pengadilan tingkat pertama. Dukungan tersebut dalam bentuk kepatuhan mengirimkan dokumen elektronik. Sebab pembacaan berkas oleh hakim agung akan diarahkan kepada e-reading atau pembacaan elektronik. Demikian disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, kepada Warta Mahkamah Agung, Senin (2/12/2013) di ruang kerjanya. “Masing-masing hakim agung dalam majelis akan diarahkan untuk membaca berkas secara elektronik, sehingga kepatuhan peng adilan terhadap SEMA 14 Tahun 2010 harus ditingkatkan,” ungkap Soeroso Ono. “Kami meminta pengadilan di seluruh Indonesia harus mematuhi SEMA 14 Tahun 2010,” imbuh Panitera MA. Gunakan Direktori Putusan Dalam kaitannya dengan pengiriman dokumen

18 |


elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, Panitera MA meminta seluruh jajaran pengadilan untuk menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Sistem ini, menurut Panitera, lebih efektif dan memiliki nilai plus dibandingkan media lainnya, seperti CD atau e-mail sebagaimana diatur dalam SEMA 14 Tahun 2010. Panitera menjelaskan bahwa berdasarkan monitoring selama 2 (dua) tahun implementasi SEMA 14 Tahun 2010, CD adalah media yang paling banyak dipilih oleh pengadilan untuk mengirimkan dokumen . Namun Kepaniteraan sering mendapat “keluhan” tentang CD. “Setelah berkas sampai di majelis, kami banyak dilapori bahwa CD-nya pecah , kosong, formatnya pdf, file tidak terbaca, bahkan ada yang mengirim file mp3,” jelas Panitera kepada Warta Mahkamah Agung. Dengan keadaan seperti itu, sudah saatnya pengadilan beralih ke komunikasi data Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pengiriman e-dokumen menggunakan Direktori Putusan, menurut Panitera, memiliki nilai plus, antara lain: Pertama, problematika CD pecah atau file tidak bisa diedit (pdf, Red.) tidak akan terjadi. Kedua, terjadi komunikasi data antara pengadilan peng aju dan Mahkamah Agung sehingga pengadilan mengetahui status pengiriman berkas ke MA. Ketiga, sistem itu paralel dengan kebijakan transparansi pengadilan . Keempat, direktori putusan bisa memproduksi barcode yang bisa dijadikan media untuk pengagendaan elektronik oleh MA dan sekaligus menginformasikan diterimanya berkas fisik di Mahkamah Agung. (AN/MMA)

LAPORAN UTAMA

One Day Publish. Panitera MA memberikan pengarahan pada pembukaan konsinyering publikasi putusan, di Hotel Aryaduta Tangerang.

oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). One Day Publish dalam konteks publikasi informasi perkara memiliki dua definisi layanan. Pertama, Mahkamah Agung mempublikasikan informasi perkara (amar singkat putusan) pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Kedua, Mahkamah Agung akan mempubli kasikan salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim kembali ke peng adilan pengaju. Untuk efektivitas layanan One Day Publish, sebelumnya Panitera Mahkamah Agung telah membuat Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Panitera No. 052/PAN/SK/ XII/2012 tanggal 26 Desember 2012. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dibekali Standar Operasional Prosedur yang memastikan informasi yang tersaji sesuai dengan standar One Day Publish. Peluncuran One Day Publish

telah berhasil meningkatkan kualitas informasi perkara, yang ditandai deng an berkurangnya pengaduan masyarakat terkait updating dan aku rasi informasi. Kelima, memberikan reward kepada Hakim Agung dan Panitera Pengganti ber prestasi MA melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk tujuan tersebut. Salah satunya adalah menciptakan iklim kompetitif di kalangan Hakim Agung dan Panitera Pengganti. Caranya, Ketua MA memberikan “reward” kepada tiga orang hakim agung dan panitera pengganti yang capaian kinerjanya tertinggi dalam periode satu semester. Pemberian reward dilakukan dua kali setahun. Mereka yang berprestasi di semester pertama (Januari-Juni 2013) diumumkan oleh Ketua Mahkamah Agung di sela-sela rapat pleno, Kamis (8/7/2013), di ruang Kusumah At-

madja. Tiga hakim agung yang berkinerja tertinggi secara berturut-turut adalah Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum (Kamar Agama), Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM (Kamar Pidana), dan Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH (Kamar Tata Usaha Negara). Sedangkan untuk panitera pengganti, tiga orang yang berkinerja tertinggi secara berturut-turut adalah Febri Widjajanto, SH, MH (Kamar Perdata), Mariana Sondang MP, SH, MH (Kamar Pidana), dan Amin Safrudin, SH, MH (Kamar Pidana). Ruang lingkup kinerja hakim agung yang menjadi dasar pemeringkatan kinerja adalah jumlah perkara yang diberi pendapat dan diputus. Sedangkan kinerja panitera pengganti meliputi seluruh rangkaian pro ses minutasi perkara dengan indikator jumlah perkara yang diminutasi. Dalam Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Penetapan Hakim Agung dengan Kinerja Tertinggi pada Semester Pertama Tahun 2013, - No. 3 Edisi Desember 2013 | 19

LAPORAN UTAMA disebutkan kinerja masing-masing hakim agung yang mendasari pemberian predikat sebagai hakim agung berkinerja tertinggi tersebut. Abdul Manan yang meraih peringkat pertama berhasil menyelesaikan berkas sebanyak 901. Peringkat kedua, Arti djo Alkostar, berhasil menyelesaikan berkas sebanyak 830. Sedangkan Imam Soebechi berhasil menyelesaikan 748 berkas perkara. Sementara itu penetapan pani tera pengganti dengan kinerja minutasi tertinggi pada semester pertama tahun 2013 dituangkan dalam Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 959/PAN/HK.OO/ VII/2013 tanggal 5 Juli 2013. Dalam

SK Panitera tersebut, disebutkan Febri Widjajanto berhasil melakukan minutasi terhadap 198 berkas perkara. Mariana Sondang, peringkat kedua, berhasil meminutasi 172 berkas. Sedangkan peringkat ketiga, Amin Safrudin, berhasil menyelesaikan minutasi 167 berkas. Keenam, mengubah sistem pemeriksaan berkas dari Sistem Membaca Bergiliran menjadi Sistem Membaca Bersama Dalam pemeriksaan berkas kasasi dan peninjauan kembali, MA memberlakukan sistem membaca berkas bergiliran. Hingga kini sistem ini telah berusia lebih dari setengah

Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

20 |


abad. Mekanisme pemeriksaan berkas dalam sistem membaca sistem membaca berkas bergiliran dimulai dengan pembacaan berkas oleh Hakim Agung Pembaca 1 (P-1), dilanjutkan ke Hakim Agung Pembaca 2 (P-2) dan berakhir di Hakim Agung Pembaca 3 (P-3) yang bertindak sebagai ketua majelis. Pergerakan berkas dalam sistem ini terjadi ketika hakim agung (P-1, P-2, dan P-3) selesai membaca berkas dan menuangkan pendapatnya di lembar adviseblaad. Oleh karena itu, hakim agung P-2 belum bisa membaca berkas dan menuangkan pendapatnya apabila hakim agung P-1 selesai membaca dan menuangkan pendapat. Hal yang sama juga menimpa kepada hakim agung P-3. Kinerja ketua majelis ini sangat tergantung kepada dua hakim anggo tanya. Berdasarkan keadaan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan di Mahkamah Agung RI. SK ini mengubah semua prosedur pemeriksaan tersebut di atas. Berkas perkara—setelah ditunjuk majelis hakim yang menangani –pertama kali disampaikan kepada Ketua Majelis (dulu disebut P-3). Ketua Majelis selanjutnya membuat penetapan hari musyawarah dan ucapan untuk perkara tersebut. Dalam SK, penetapan hari musyawarah ditentukan paling lama 3 bulan sejak perkara diterima oleh ketua majelis. Setelah tanggal dan hari musya warah ditetapkan, masing-ma sing anggota majelis diberi bundel B (dalam bentuk hard copy atau soft

LAPORAN UTAMA

Bimbingan teknis pemberkasan perkara kasasi dan PK TUN, HUM, dan Sengketa Pajak. Dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Sulistyo. Pengarahan oleh Imam Subechi, Ketua Kamar TUN kepada peserta Bimtek.

copy) yang dilampiri penetapan hari musyawarah dan ucapan dan lembar pendapat (advise blaad) . Masing-masing hakim agung dalam majelis kemudian memberikan pendapatnya yang dituangkan ke dalam advise blad. Jangka waktu memberikan pendapat ini dibatasi hingga waktu sebelum pelaksanaan musya warah dan ucapan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis. Dalam sistem membaca berkas bersama/serentak ini, setiap hakim agung harus memberikan pendapatnya secara lengkap. Masing-masing hakim agung tidak bisa mengetahui pendapat hakim agung lain karena advisblad dibuat untuk masing-ma sing hakim agung. Oleh karena itu, dalam sistem baru ini hakim agung tidak bisa memberikan pendapat dengan hanya menulis dua hurup “C dan F” (confirm) seperti yang sering terjadi dalam sistem membaca berkas bergiliran. “CF” dalam sistem lama bermakna hakim agung yang bersangkutan sependapat dengan pembaca sebelumnya. Pada hari dan tanggal musya

warah yang ditetapkan, selanjutnya masing-masing anggota majelis membawa advise blad. Di forum musyawarah majelis ini, para hakim agung beradu argumentasi hingga akhirnya perkara tersebut diputus. Ketujuh, menyelenggarakan koreksi bersama Salah satu faktor yang mempe ngaruhi penyelesaian perkara adalah tahapan koreksi. Koreksi ini dilakukan oleh Pembaca 1 dan Pembaca 3. Proses koreksi dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda. Sistem ini menjadikan tahapan koreksi memakan waktu yang cukup lama. Untuk mempercepat proses koreksi, MA membuat terobosan baru dalam mengoreksi berkas. Terobosan itu dijuluki “koreksi bersama”. Adalah Kamar Tata Usaha Negara yang membidani cara baru ini. Semula, koreksi bersama hanya dilakukan di ruang salah seorang ketua majelis Kamar TUN di gedung MA. Namun, karena dirasa cukup efektif, kegiatan koreksi bersama ini diperluas menjadi kegiatan kamar. Sesuai dengan namanya, ko-

reksi bersama adalah melakukan koreksi secara bersama-sama dalam satu forum. Di situ hadir para korektor berkas, yaitu hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan ope rator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konvensional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran sehingga memakan waktu yang cu kup lama. Mekanisme koreksi bersama yang pernah dilakukan oleh kamar TUN adalah sebagai berikut: Angggota kamar dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari sejumlah hakim agung, panitera pengganti, dan ope rator. Setiap kelompok dibekali satu layar proyektor dan melalui proyektor tersebut ditampilkanlah draft putusan. Para hakim agung yang berkeduduk an sebagai P1 dan P3 dalam perkara yang ditampilkan tersebut mencermati dengan seksama. Jika ada kekeliruan pengetikan atau kerancuan redaksi, pada saat itu juga langsung dilakukan perbaikan. Apabila proses koreksi sudah selesai, draft putusan langsung dicetak dan ditandatangani. Salah satu best practice dari sistem koreksi bersama ini adalah kegiatan yang digelar Kamar TUN, 11-13 November 2013, yang lalu. Panitera Muda TUN, Ashadi, me nyampaikan bahwa selama 3 hari koreksi bersama berhasil menyelesaikan 300-an putusan siap kirim. Jumlah ini tidak mungkin dicapai selama 3 hari melalui metode koreksi konvensional. (AN/MMA)


LAPORAN UTAMA

PROF. ABDUL MANAN:

“Ini Kewajiban Saya”

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum.

BERBAGAI macam program di terapkan Panitera Mahkamah Agung demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses penyelesaian perkara. Salah satunya adalah pemberian reward kepada hakim agung dan panitera pengganti terbaik yang bisa menyelesaikan perkara dengan tepat dan cepat. Mengutip dari website kepani teraan Mahkamah Agung, Soeroso Ono selaku Panitera MA mengatakan bahwa ruang lingkup kinerja hakim agung yang menjadi dasar pemberian reward dalam pemeringkatan kinerja adalah jumlah perkara yang 22 |


diberi pendapat dan diputus. Sedangkan kinerja panitera pengganti dinilai dari seluruh rangkaian proses minutasi perkara dengan indikator jumlah perkara yang diminutasi. Penetapan hakim agung dengan kinerja tertinggi pada semester pertama tahun 2013 tertuang dalam Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/ VII/2013 tanggal 8 Juli 2013. Dalam keputusan tersebut disebutkan kinerja masing-masing hakim agung yang mendasari pemberian predikat sebagai hakim agung berkinerja tertinggi tersebut. Abdul Manan yang meraih peringkat pertama berhasil menyelesaikan sebanyak 901 berkas

pada periode Januari-Juni 2013. Sebagai hakim agung yang mendapat peringkat pertama, Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum menerima cincin sebagai hadiah dari Panitera MA. Nah, sebuah hal istimewa, kali ini majalah Mahkamah Agung berkesempatan mewawancarainya. Berikut petikan nya. Selamat atas terpilihnya Bapak se bagai hakim agung terbaik perta ma dalam percepatan penyelesai an perkara. Terima kasih. Tetapi saya mau meralat dulu. Sebenarnya saya bu-

LAPORAN UTAMA kan yang terbaik. Ini cuma sebuah prestasi. Saya tidak tahu apakah saya yang terbaik, karena pasti ada yang lebih baik dari saya. Bagaimana Bapak bisa mendapat kannya? Sebenarnya saya sendiri tidak tahu kenapa saya mendapatkan reward ini. Sebab saya tidak pernah berpikir tentang hal itu. Saya hanya bekerja dan bekerja. Ini kewajiban saya sebagai hakim agung. Jika perkara sudah sampai di meja saya, itu tandanya ada tugas atau kewajiban yang harus saya lakukan langsung. Bahkan, jika tidak selesai di kantor, saya bawa pulang ke rumah. Saya memiliki target setiap hari menyelesaikan minimal 10 berkas perkara. Saya tidak pernah memikirkan reward. Ini memang sudah tugas saya sebagai hakim agung. Tugas hakim itu menerima (berkas), memeriksa, mengadili dan memutuskan. Jadi, saya melakukan tugas pokok saya itu sebagai hakim. Saya tidak pernah berharap akan reward, itu tidak pernah terpikirkan. Tetapi ternyata ada yang memperhatikan masalah itu, ya alhamdulillah. Kurang-lebih 1.000 berkas perkara saya selesaikan dalam kurun waktu Januari-Juni 2013. Ada trik khusus dalam menyele saikan berkas perkara? Saya tidak memiliki trik khusus dalam menyelesaikan berkas perkara. Mungkin karena saya sudah terbiasa saja. Saya sebelumnya adalah

hakim karir, hingga kini kurang lebih sudah 37 tahun menjadi hakim. Maka saya sudah sangat terbiasa membaca berkas, sudah tahu teknik meme riksa berkas. Kunci-kuncinya sudah saya tahu. Misalnya, perkara pokoknya apa. Selain itu, saya pun hobi membaca, apalagi jika kasus-kasus berat, saya senang membacanya, seperti ada tantangan tersendiri. Pendapat Bapak mengenai sistem elektronik membaca bersama? Sistem baru ini sangat saya apresiasi. Artinya, kita bisa bekerja di mana saja. Misalnya, saat macet atau menunggu di bandara, bisa memeriksa berkas. Saya sangat mendukung sistem ini. Semoga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik. Tetapi sistem, sebagus apapun, tetap menuntut para hakim untuk mem baca. Artinya, tim majelis harus fokus memeriksa berkas, bukan melakukan kegiatan lain. P1, P2 dan P3, semua harus membaca. Jangan sampai berkas berhenti di salah satu pembaca, sebab itu akan menghambat proses penyelesaian perkara. Saya berharap sistem ini bisa menjadi terobosan baik dalam percepatan penyelesaian perkara. Jika rasa bosan melanda, aktivitas apa yang Bapak lakukan? Alhamdulillah setiap Sabtu saya masih mengajar S3 di beberapa universitas, seperti UNS Solo, Jayabaya

Jakarta, Universitas Riau, Universitas Batam, dan Universitas di Me dan. Bagi saya itu menjadi refreshing tersendiri. Kalau di rumah, refreshing saya menonton sinetron kolosal, cerita sejarah, seperti Si Buta dari Goa Hantu, Sunan Kali Jaga, dan Joko Tingkir. Saya senang menonton yang seperti itu. Selain menghibur, sinetron kolosal mengingatkan masa lalu saya waktu jadi mahasiswa. Saat itu saya pernah membintangi beberapa film kolosal seperti Sunan Kali Jaga dan Janur Kuning. Kalau di kantor, jika rasa bosan datang, biasanya saya makan ke luar bersama hakim agung lain, se perti Pak Imron, Prof. Syamsul, Prof. Ghani, dan Prof. Takdir. Kalau dulu masih ada Bu Rehngena dan Bu Mieke, mereka yang koordinir, sekarang ya kami-kami aja. Harapan Bapak dengan adanya re ward ini? Saya kira hal ini cukup postif, bisa menjadi pemicu bagi hakim agung dan panitera untuk fokus menyelesaikan perkara. Diteruskan saja. Kalau bisa, hadiahnya ditingkatkan. He he he. Satu saran dari saya. Kalau bias, yang meraih prestasi ini juga mendapat sertifikat, biar bisa cerita ke anak-cucu dan menjadi inspirasi bagi mereka. (AZH/MMA)


LAPORAN UTAMA

FEBRY WIDJAJANTO:

“Kuncinya Sinergitas” SELAIN Hakim Agung, Panitera Mahkamah Agung mulai tahun 2013 memberikan reward kepada Panitera Pengganti (PP). Tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan iklim kompetitif bagi para PP dalam menyelesaikan proses minutasi perkara. Pemberian reward ini akan diberikan dua kali dalam satu tahun. Pada periode Januari-Juni 2013 ini para panitera yang mendapatkan reward adalah: Febry Widjajanto, SH, MH (kamar perdata) peringkat pertama dengan minutasi 198 perkara. Mariana Sondang. MP, SH, MH (kamar pidana) peringkat kedua dengan 172 perkara. Amin Safrudin, SH, MH (kamar pidana) peringkat ketiga dengan 167 perkara. Penetapan PP dengan kinerja minutasi tertinggi ini dituangkan dalam Surat Keputusan Pani tera Mahkamah Agung Nomor 959/PAN/HK.OO/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013. Pada edisi kali ini, Tim Majalah Mahkamah Agung mewawancarai Panitera Pengganti peringkat pertama. Hakim yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Kudus ini bercerita gamblang di ruang kerjanya. Selamat atas reward yang Bapak terima. Terima kasih banyak. Hal ini menjadi pemacu bagi saya dan yang lainnya dalam menjalan kan tugas sehari-hari. Saya bukan single fighter, prestasi ini adalah hasil sinergi de ngan tim yang lain. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan saya, tim, pimpinan, dan kebahagiaan institusi. Febry Widjajanto, SH, MH. Berkas terpaksa saya bawa pulang ke rumah.

Bagaimana caranya bisa mendapatkan reward ini? Sebenarnya yang saya lakukan ya biasa saja. Seperti yang lain. Jika ada pekerjaan langsung saya kerjakan. Tips saya bahwa pekerjaan tidak dijadikan beban, saya melakukannya sebagai ibadah, menjalankan amanah Tuhan, amanah pimpinan kami, dan amanah institusi sebaik-baiknya. Terus terang saya tidak punya target khusus

24 |


dalam menyelesaikan berkas, karena saya tidak pernah menjadikan pekerjaan ini beban, saya menjalankannya dengan ikhlas dan konstan. Saya tidak mau pekerjaan itu jadi hutang, nanti menganggu fikiran. Bagi saya yang terpenting adalah sinergi. Kita bisa membayangkan, jika komputer hanya terdiri dari monitor saja, tanpa adanya keyboard, processor, mouse dan yang lainnya. Pasti komputer itu tidak bisa digunakan. Apapun yang

LAPORAN UTAMA saya lakukan, yang saya raih pasti ada andil pihak-pihak lain, tim yg solid, teman-teman, dan staf operator semua sangat membantu. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak bisa melakukan apapun jika tidak solid, jika tidak ada si nergitas. Kita harus komit dan istiqomah. Semua ini adalah amanah. Amanah Tuhan, amanah pimpinan kami, dan amanah institusi. Apa yang sudah menjadi tugas kita, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Baik karena atas nama ibadah maupun karena menjaga nama baik institusi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di luar sana, dari berbagai lapisan masyarakat menyoroti Mahakamah Agung. Nah kita sebagai salah satu pemilik andil, kita harus melakukan hal-hal yang terbaik demi institusi kita. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan Berkas? Berkas saya bawa pulang. Ada yang bilang bahwa jangan membawa pekerjaan kantor ke rumah. Tetapi tidak berlaku bagi saya, karena pekerjaan ini adalah bagian hidup saya. Sejak saya tugas di Pengadilan Negeri, saya selalu membawa pekerjaan ke rumah, kalau tidak, berkas akan selalu menumpuk sehingga penyelesaian berkas menjadi terbengkalai. Dengan banyaknya berkas yang harus diselesaikan, baik di kantor maupun di rumah apa-

kah Bapak merasa bosan? Jika iya, bagaimana mengatasi rasa bosan tersebut? Tentu saja sebagai manusia biasa saya memiliki rasa bosan. Tetapi karena ini adalah kewajiban, pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya selalu berusaha menekan dengan sikap ikhlas, tulus, dan konstan. Seandainya rasa bosan itu 60 persen, saya akan menekan nya sampai 10 persen. Otomatis rasa bosan akan hilang dengan sendirinya. Bagi saya, jika saya bisa, saya ingin menyelesaikan berkas perkara sebanyak-banyaknya. Kita kan tidak pernah mengharapkan perubahan yang jelek, tetapi suatu perubahan yang ke depan yang lebih baik, untuk itu sikap ikhlas dalam bekerja harus selalu ditanamkan. Siapakah yang paling memiliki andil dalam penyelesaian berkas perkara? Saya tidak pernah mengecilkan peran siapapun. Besar kecilnya peranan, semuanya memiliki andil. Kita harus bersinergi. Pendapat Bapak dengan Sistem Membaca Bersama? Saya berharap program elektronik bukan hanya memberikan cepatnya proses penyelesaian perkara, tetapi juga kualitas yang tetap terjaga. Kuantitas saja, jika tidak dibarengi dengan kualitas percuma saja. Tidak ada manfaatnya. Tetapi jika kualitasnya tetap terjaga, sistem ini tepat, program ini menjadi baik dan bermanfaat. Pendapat Bapak mengenai reward ini? Jika hal ini positif ya teruskan. Perbaiki apa yang kurang. Saya berharap reward ini bisa menjadi pemacu bagi saya dan yang lainnya. (AZH/MMA)

Staf Panitera Muda Perdata Umum sedang membereskan berkas.


LAPORAN UTAMA

Modernisasi Manajemen Perkara Berbasis e-Dokumen dan e-Manajemen Wawancara Suwardi, SH., MH., Ketua Pokja Manajemen Perkara

da un

ng

g dan - un

untuk membatasi per kara k

as as i

MAHKAMAH AGUNG terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian tunggakan perkara kasasi dan pengajuan kembali . Dalam rangka itu, MA memo dernisasi manajemen perkara di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Menurut Cetak Biru MA, paling lambat 2015 modernisasi sudah harus tercapai. Hal ini bukan perkara sulit, karena tahun 2011 MA sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui Direktori Putusan. Dan 2012, diluncurkan CTS. PK Pada akhir 2013, sesuai kebijakan ta au Ketua MA, manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah terlaksana. Saat ini seluruh peradilan tingkat pertama dan tingkat tinggi sudah memiliki web, dan CTS/SIPP sudah terlaksana. Untuk mengenal le bih dalam manajemen perkara yang telah dilakukan MA, tim majalah Mahkamah Agung (Herki Artani dan Azizah) mewawancarai Suwardi. Dia adalah ketua Pokja Manajemen Perkara MA. Berikut petikannya. Per lu r ev isi

Hambatan apa saja yang dialami MA dalam mengatasi masalah tunggakan perkara? Dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan itu? Ada beberapa hambatan dalam mengatasi masalah tunggakan perkara. Pertama, faktor perangkat perundang-undangan. Undang-Undang tidak mengatur pem-

26 |


batasan perkara perdata yang dapat diajukan kasasi maupun PK. Kedua, jumlah hakim agung belum mencukupi sesuai dengan kuota yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ketiga, faktor etos kerja para hakim agung. Maksudnya, kinerja para hakim agung belum merata. Keempat, faktor kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan. Banyak perkara yang diajukan kasasi atau PK, sekalipun permasalahannya sudah jelas dan dalam hati kecilnya pihak yang kalah mengakui bahwa mereka di pihak yang salah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu revisi undang-undang yang memberikan pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi atau PK. Jenis perkara perdata diklasi fikasikan atas perkara biasa dan perkara perdata kecil (small claim). Untuk perkara perdata kecil ditentukan misalnya nilainya maksimal Rp. 100.000.000,- dan perceraian ditentukan upaya hukumnya cukup sampai di tingkat banding. Juga perlu undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara pemeriksaan perkara perdata kecil dengan sistem small claim port. Sementara itu jumlah hakim agung perlu ditambah sesuai dengan kuota yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu 60 orang. MA sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi tunggakan perkara di MA, di antaranya pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi dan PK. Apakah pengaruh

LAPORAN UTAMA

kebijakan-kebijakan itu cukup signifikan untuk mengurangi tunggakan perkara di MA? Belum. Pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 belum cukup signifikan mengurangi tunggakan perkara di MA. Karena undang-undang itu tidak mengatur pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi atau PK dalam perkara perdata. Jika kita letakkan situasi MA sekarang ini pada road map MA menurut Cetak Biru, apakah perkembangan penyelesaian tunggakan perkara ini sudah sesuai dengan harapan? Belum juga. Perkembangan penyelesaian tunggakan perkara pada saat ini belum sesuai dengan harapan, kare-

na perbandingan antara perkara yang masuk dan perkara yang diputus pada tahun 2011 belum signifikan (lihat lapor an tahunan 2011). Usaha-usaha apa lagi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tunggakan perkara di MA? Sudah ada beberapa usaha yang dilakukan MA untuk mengatasi tunggakan perkara. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar, yaitu: Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Perdata Agama, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Militer. Kemudian MA mengadakan perubahan sistem pembacaan berkas perkara, secara bersamaan, dengan menggandakan berkas perkara secara elektronik (soft copy). Dan MA membuat kebijakan agar perkara dapat diputus selambat-lambatnya - No. 3 Edisi Desember 2013 | 27

LAPORAN UTAMA 3 (tiga) bulan sejak perkara didaftar/diregister di Mahkamah Agung. Apakah mungkin dilakukan percepatan untuk mengatasi masalah tunggakan perkara itu? Usaha apa yang dapat dilakukan? Untuk mengatasi masalah tunggakan perkara dapat dilakukan percepatan, dengan cara mengadakan pem bacaan berkas perkara dan koreksi putusan/ minutasi secara bersama-sama dari masing-masing kamar di suatu tempat yang tenang dan nyaman. Dan kepada para hakim agung, panitera pengganti dan operator diberikan insentif sekurang-kurangnya satu bulan sekali selama 3 (tiga) hari kerja. Secara teoritis, penumpukan perkara dapat diatasi dengan menambah jumlah hakim agung. Berapa jumlah ideal hakim agung yang diperlukan untuk mengatasi masalah penumpukan perkara? Kapan jumlah ideal itu dapat tercapai? Jumlah hakim agung yang ideal untuk mengatasi pe numpukan perkara adalah 60 orang, yang terbagi atas Kamar Perdata 7 majelis (21 orang), Kamar Pidana 7 majelis (21 orang), Kamar TUN 3 majelis (9 orang), Kamar Agama 1 majelis = 3 orang, Kamar Militer 1 majelis (3 orang), plus 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua. Menurut Cetak Biru MA, paling lambat 2015 sudah tercapai Modernisasi Manajemen Perkara. Itu berarti tahun itu sudah harus tercapai transparansi putusan, transparansi info perkara, integrasi info perkara, dan pe laporan perkara berbasis elektronik. Melihat

28 |


keadaan sekarang, apakah hal-hal itu akan tercapai pada tahun 2015? Berdasarkan evaluasi capaian pada saat ini, maka transparansi putusan, transparansi info perkara, inte g rasi info perkara dan pelaporan berbasis elektronik diprediksikan sudah dapat tercapai seluruhnya pada tahun 2015. Mengenai penataan ulang proses manajemen perkara, metodenya adalah Business Process Reengineering. Mestinya, menurut jadwal, tahun 2015 MA sudah harus siap melaksanakan Business Process Reengineering tersebut. Apakah masalah-masalah yang terjadi dalam penyelesaian perkara sudah diinventarisasi semuanya? Pada tahun 2015 masalah-masalah yang terjadi dalam penyelesaian perkara sudah dapat diinventarisasi semua, karena sesuai dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung pada akhir tahun 2013 manajemen perkara berbasis teknologi informasi di Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan Mahkamah Agung sudah terlaksana. Dari kenyataan di lapangan, sampai saat ini seluruh peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sudah memiliki web, dan CTS/SIPP sudah terlaksana. Apakah sudah ada agenda untuk menata ulang proses manajemen perkara? Sudah. Agenda untuk menata ulang manajemen perkara, di awal tahun 2014 kelompok kerja manajemen perkara akan mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi implementasi manajemen perkara tahun 2013 dan menetapkan program tahun 2014. (Tim MMA)

LAPORAN UTAMA

Survei Kepuasan Pelayanan Informasi di Pengadilan Menuju Pelayanan Informasi yang Profesional, Cepat, dan Murah DALAM rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik pengadilan di Indonesia, tahun 2012 lalu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Pengesahan SK tersebut menandakan komitmen besar MA untuk memperbaiki kinerjanya dalam memberikan layanan keadilan bagi masyarakat. SK tersebut juga merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan lembaga negara untuk menyusun standar pelayanan publiknya. Untuk mengimplementasikan SK ini, langkah awal yang harus dilakukan MA ialah mengukur sejauh mana situasi pelayanan publik pengadilan di Indonesia saat ini. Salah satu instrumen untuk mengukur situasi yang ada adalah dengan melakukan survei kepuasaan terhadap penggunaan layanan pengadilan. Pengukuran survei kepuasaan ini dimaksudkan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pemberian pelayanan publik oleh pengadilan. Survei kepuasaan me rupakan sebuah metode standar untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang banyak diterapkan pada instansi pemerintahan di banyak negara. Salah satunya menyangkut layanan informasi di pengadilan. Survei ini dilkukan oleh PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) dan difasilitasi oleh Badan Pengawasan MA. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata responden yang dijumpai menyatakan kepuasan terhadap layanan informasi sebesar 50%. Tingkat kepuasan layanan informasi di PA lebih besar 25% dibandingkan dengan PN. PA memperoleh tingkat kepuasan sebesar 63%, sedangkan PN hanya memperoleh 37%. Kepuasan tertinggi didapat oleh PTUN, dengan presentase 80%, dengan selisih sekitar 17% dengan PA dan 43% dengan PN. Distribusi per wilayah menunjukan kepuasan tertinggi diperoleh pengadilan di wilayah IV (57%) dan paling

rendah di wilayah I (23%). Kemudian menyusul wilayah III (54%) dan wilayah II (51%). Jika dilihat dalam prespektif profil wilayah-wilayah pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor beban kasus bukanlah faktor utama. Distribusi kepuasan berdasarkan gender menunjukan bahwa kepuasan pada laki-laki (50%) lebih tinggi dibandingkan dengan wanita (48%). Pada aspek pendidikan, tingkat kepuasan responden dengan latar belakang pendidikan

dasar menepati posisi yang tinggi dengan kepuasan mencapai 60%, pendidikan menengah 57%, kemudian disusul dengan pendidikan tinggi sebanyak 44%. Hasil survei ini membuat MA dan jajaran pengadilan di bawahnya terpacu untuk lebih meningkatkan layanan informasi di pengadilan. Sebuah kebanggaan bagi MA apabila mampu memberikan kepuasan dalam memberikan pelayanan informasi, seperti yang terus digaungkan para pimpinan di MA untuk mewujudkan peradilan yang agung. Maka salah satu elemen pentingnya adalah memantapkan layanan informasi yang profesional, cepat, dan berbiaya murah. (IFH/MMA)


LAPORAN UTAMA

Manajemen Perkara: Ujung-Ujungnya Manusia Juga ATURAN sudah jelas: Minutasi harus selesai dalam tempo 14 hari sejak putusan diucapkan hakim. Teknologi manajemen perkara juga sudah dibangun di tiap peng adilan. Tapi aturan adalah aturan. Dan teknologi cuma alat bantu. Semua itu tidak serta-merta menuntaskan masalah manajemen perkara. Di balik itu ada masalah manajemen yang ujung-ujungnya adalah manajemen personalia. Yaitu, bagaimana me-manage para panitera pengganti, yang notabene adalah manusia, bukan mesin. Hitungan nominalnya soal mudah. Bayangkan sebuah PN hanya menerima 1.000 perkara per tahun. Dan di PN itu ada 20 panitera pengganti. Maka secara matematis, rata-rata panitera pengganti menangani minutasi 50 perkara per tahun. Artinya, seorang panitera pengganti hanya menangani minutasi 1 perkara per minggu. Apa sulitnya? Itu hitungan di atas kertas. Kenyataan menunjukkan lain. Hitungan matematis tidak menggambarkan keadaan se utuhnya. Jika perkaranya sederhana, misalnya pencurian bia-

sa atau judi, dengan terdakwa 1 orang dan saksi 3 orang, mungkin minutasinya gampang dibuat. Terdakwanya kooperatif, terus terang, dan tidak berbelit-belit. Persidangan lancar. Lain halnya jika perkaranya rumit. Misalkan sebuah perkara yang masuk ke pengadilan melibatkan 10 terdakwa dan 30 saksi. Bisa dibayangkan betapa rumit masalah administrasinya, khususnya penyusunan berita acara persidangan dan minutasinya. Pengetikannya saja butuh waktu banyak. Belum lagi proses koreksi yang membutuhkan tingkat ketelitian yang luar biasa. Sebab, materinya bukan sekedar bacaan, tapi menyangkut nasib orang yang menantikan kepastian hukum. PP dan kemampuan IT Komputerisasi dan process reengineering memangkas beberapa langkah dalam proses perkara. Tugas-tugas yang biasanya dilakukan secara manual beralih ke automasi. Tetapi harus diingat, peradilan bukanlah pabrik. Dan

Tunggakan Minutasi: Surat Pernyataan Pemicu Perubahan SAMA seperti pengadilan-pengadilan lainnya, PN Balikpapan masih mengalami tunggakan minutasi. Sekalipun aturannya sudah jelas –minutasi harus selesai dalam tempo 14 hari sejak putusan diucapkan oleh hakim– aturan itu tidak serta-merta mampu menyelesaikan masalah. Di balik itu ada masalah manajemen perkara yang tidak gampang ditangani. Setiap tahun PN Balikpapan menangani ratusan perkara. Sekedar gambaran, dari Januari hingga November 2013, PN Balikpapan menangani sekitar 600 perkara pidana. Persoalan ada pada proses minutasi. Hingga November 2013, ada Panitera Pengganti yang menunggak 30


minutasi untuk 33 perkara, bahkan 37 perkara. Total tunggakan minutasi di PN Balikpapan hingga saat itu, untuk perkara pidana saja, berjumlah 237 perkara . Masalah minutasi berarti masalah tugas panitera pengganti. Mereka inilah garda terdepan dalam menyelesaikan tugas ini. Dalam kasus PN Balikpapan, PP ada 17 orang. Melihat keadaan itu, Ketua PN Balikpapan, I Wayan Sedana, tidak tinggal diam. Pansek diminta untuk me ngambil terobosan. Menarik disimak, sang Pansek, Djamaluddin Daeng Ngemba, mengambil sikap humanis. Para panitera pengganti diajak rembukan, bicara dari hati ke hati, mengatasi masalah bersama. Setelahnya, para

LAPORAN UTAMA petugas peradilan tidak bisa digantikan oleh mesin. Jika di pabrik, bisa saja jumlah pegawai tetap atau malah berkurang, tetapi hasil kerja bertambah banyak dan lebih cepat selesai. Tidak demikian halnya dengan peradilan. Faktor manusia berperan penting di sini. Komputerisasi mempercepat minutasi. Template mempermudah penyusunan putusan. Tapi semua itu tidak serta-merta menjamin mutu. Bersihnya putusan dari kesalahan ketik, misalnya, bukan karena komputerisasi, melainkan karena si pengetiknya kurang teliti. Jadi, ujung-ujungnya adalah manusianya, yaitu pegawai MA dan pengadilan di seluruh Indonesia. Pentingnya personalia, itulah yang menjadi kesadaran bersama di lingkungan PN Balikpapan. I Wayan Sedana dan Djamaluddin Daeng Ngemba, masing-masing Ketua dan Pansek PN Balikpapan, bekerja sama secara total, bahu-membahu memberikan layanan terbaik kepada pencari keadilan. Mereka me-manage panitera pengganti dengan sentuhan personal. Pansek mendekati mereka satu persatu. Kelebihan dan kekurangan masing-masing dinilai dalam rangka penyelesaian tugas. Dari situlah ia menemukan pentingnya panitera pengganti menguasai IT. “Maka sebaiknya, ke depannya, sebelum seseorang diangkat menjadi PP, ia diikutkan pelatihan IT dulu. Kalau kita ang kat PP yang tidak menguasai IT, suatu saat akan terjadi juga penumpukan perkara,” kata Djamaluddin.

People first Sekali lagi, aturan dan teknologi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh masalah. Itu cuma alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang terpenting adalah manusianya, panitera pengganti. Ujung-ujungnya, faktor kompetensi manusia inilah yang menentukan lancar tidaknya penyelesaian tugas. Itulah sebabnya, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft dan Intel menganut strategi “people first”. Mereka beranggapan bahwa aset terpenting mereka adalah karyawan. Kunci kemenangan mereka terhadap pesaing adalah karyawan. Produk mudah ditiru oleh pesaing. Tapi tidak demikian dengan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Pesaing tidak gampang mendapatkan tenaga kerja seperti itu. Mahkamah Agung, juga peradilan di bawahnya, mestinya menerapkan pola serupa. Di atas segalanya, pegawainya harus diutamakan. Anggaran untuk diklat peningkatan kompetensi pegawai tidak boleh dinomorduakan. Harus bisa dipastikan para pegawai melek teknologi. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan memperoleh pegawai-pegawai yang lebih berdedikasi dan punya komitmen tinggi untuk menyukseskan visi-misi MA. Pada gilirannya layanan me reka akan semakin memuaskan pencari keadilan. Mereka rela bekerja keras untuk MA. Bukankah itu yang dicari oleh MA? (VP/MMA)

panitera pengganti pun rela membuat “Surat Pernyataan” berisi komitmen PP untuk menyelesaikan tunggakan minutasi sesegera mungkin. Hasilnya lumayan. Seorang panitera pengganti, yang hingga November masih menanggung tunggakan minutasi untuk 33 perkara, ‘terpaksa’ bekerja keras. Desember 2013, tunggakannya tinggal 10 perkara. “Larinya jauh sekali,” ujar Djamaluddin sambil tertawa senang. Sejauh ini, dari laporan terakhir (Desember 2013), tunggak an berkurang lebih dari 50%. Sebuah peningkatan yang signifikan. Akan tetapi Djamaluddin tidak lantas bersenang-senang. “Tapi kalau dibiarkan, mereka tidur lagi. Perlu manajemen personalia,” katanya. Efek surat pernyataan pertama akan dievaluasi terus. Ke depan, jika perlu, surat pernyataan pertama akan diikuti surat pernyataan kedua dan ketiga. Jika sudah sampai su-

rat pernyataan ketiga tidak jalan juga, baru akan kita sampaikan ke pengadilan tinggi,” tegasnya. Payung hukum baru Untuk kasus-kasus tertentu, pekerjaan mengetik ulang tuntutan (dari penuntut umum) dan jawaban (dari pihak terdakwa) sangat merepotkan PP. Belum lagi pengetikan selalu mengandung risiko salah ketik. PP akan sangat terbantu jika para pihak yang berperkara menyerahkan hardcopy plus softcopy. Maka para pihak berperkara perlu diwajibkan untuk menyerahkan juga softcopy. Akan tetapi hal itu memerlukan payung hukum. Sebab, tanpa payung hukum itu, mereka tidak bisa diwajibkan menyerahkan softcopy. (VP/MMA)


LAPORAN KHUSUS

MUNAS IKAHI

Imam Soebechi Ketua Umum PP Ikahi Imam Soebechi, Ke tua Kamar TUN, meraih 90 dari total 116 suara dalam pemilihan calon Ketua Umum PP Ikahi Periode 2012-2016, yang berlangsung Senin 28 Oktober lalu di Denpasar. Imam berhasil mengungguli kandidat lain, yaitu Gayus Lumbuun (12 suara), Suhadi (5 suara), Imam Soebechi S.H., M.H. Suwardi (3 suara), Abdul Manan (2 suara), Andi Samsan Nganro (1 suara), Timur P. Manurung (1 suara), Imron Anwari (1 suara), dan Sunoto (1 suara). Berdasarkan Tata Tertib Munas XVII Ikahi, Imam Soebechi, karena mendapat suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikahi Periode 20122016. Imam Soebechi selanjutnya akan bertindak sebagai Ketua Formatur, dibantu 4 orang anggota formatur perwakilan dari empat lingkungan peradilan. Tim formatur ini diamanatkan untuk membentuk Pengurus Pusat serta menyusun komposisi masing-masing komisi dan anggota-anggotanya. Proses pemilihan Ketua Umum PP Ikahi dalam Munas XVII di Denpasar ini berbeda dengan penyelenggaraan munas sebelumnya. Jika dalam munas-munas terdahulu proses pemilihan dilakukan dengan cara setiap peserta menuliskan sejumlah nama (maksimal 5) di atas kertas suara, maka dalam Munas Denpasar ini masing-masing peserta hanya menuliskan satu nama. Cara seperti ini dinilai para peserta munas akan fokus dalam memilih calon yang diinginkan. Selain itu, dengan cara ini proses pemilihan berlangsung lebih cepat. (AN/MMA)

32 |


Dalam sejarah perjalanan Munas Ikahi, sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1953 di Tawang Mangu, Jawa Tengah, Imam Soebechi menjadi Ketua Umum PP Ikahi yang ke18. Berikut nama-nama Pengurus Pusat Ikahi dalam rentang tahun 1953–2012. Nama Ketua

Periode

Kongres

SOERJADI, SH

1953-1954

I di Tawang Mangu Jateng

SOEBIJANTO, SH

1954-1965

II Kaliurang Yogyakarta

Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH

1967-1968

III di Tugu Bogor.

Z. ASIKIN KUSUMAH ATMADJA, SH

1967-1968

IV Munas Lub di Yogyakarta

PALTI RADJA SIREGAR, SH

1968-1971

V Munas di Medan


1971-1974

VI di Pandaan Jawa Timur


1971-1974

VII di Jakarta

ANTONIUS SOEDJADI, SH

1984-1987

VIII di Jakarta

ANTONIUS SOEDJADI, SH

1968-1971

IX di Bandung

DJAZULI BACHAR, SH

1991-1994

X di Jakarta

SOERYONO, SH

1991-1998

XI di Jakarta

SOEHARTO, SH

1998-2001

XII di Jakarta

H. TOTON SUPRAPTO, SH

1998-2001

XIII di Bandung

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

2004-2007

XIV di Semarang

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

2007-2010

XV di Makassar

Dr. H. M. HATTA ALI, SH

2010-2013

XVI di Balikpapan

Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.

Sisa Masa Bhakti 2010-2013

Hasil MUNASLUB (2012) di Jakarta

Dr. H. IMAM SOEBECHI, S.H., M.H

Masa Bhakti 2013-2016

MUNAS XVII di Denpasar

LAPORAN KHUSUS

Mohammad Saleh:

Ada Kaitan antara Pengadilan Modern dan Kemandirian Hakim

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dan Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,MH. siap memulai Munas Ikahi.

TEMA Munas Ikahi XVII seirama dengan derap pembaruan peradilan yang digulirkan MA bersama badan peradilan dalam satu dekade terakhir ini. Dalam spanduk yang terpampang di ruang Munas, tertulis tema “IKAHI Siap Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Modern”. Pilihan tema tersebut tentu bukan tanpa alasan. Ketua Umum PP Ikahi (antar waktu), Mohammad Saleh, dalam sambutan pembukaan Munas, Minggu malam (27/10), memberi kupasan yang gamblang tentang hal tersebut. Menurut Mohammad Saleh, hakim adalah figur sentral dalam pelaksanaan tugas pokok badan peradilan. Sebagai figur sentral, maka hakim pun menjadi pemeran utama dalam mewujudkan visi badan peradilan “mewujudkan badan peradilan yang agung” dan keempat misinya. Badan peradilan yang agung, menurut Mohammad Saleh, tidak

lepas dari karakteristik peradilan yang modern, antara lain transparan, akuntabel, profesional, dan berteknologi informasi. Maka, Ikahi sebagai organisasi yang mewadahi hakim harus mendukungnya. Gagasan pengadilan modern ini, lanjut Mohammad Saleh, berkorelasi dengan isu utama yang terkait dengan profesi hakim, yakni kemandirian. Dalam konferensi internasional yang diikuti oleh para hakim sedunia beberapa tahun lalu, di mana hadir juga perwakilan Ikahi, telah dilontarkan premis bahwa ada keterkaitan antara pengadilan modern dan kemandirian hakim. Dikatakan Mohammad Saleh, korelasi tersebut terletak pada karakteristik pengadilan modern, yaitu transpa ran, akuntabel, profesional, dan manajemen perkara berbasis IT. Kemandirian hakim pun akan tumbuh dengan baik dalam “iklim” pengadilan yang modern tersebut. Senada dengan Ketua Umum Ikahi, Ketua Mahkamah Agung, dalam sambutannya, menguatkan adanya korelasi ini. Menurut Ketua MA, keadilan yang harus diwujudkan oleh hakim bukan hanya keadilan substantif, tetapi juga keadilan prosedural. Keadilan prosedural ini, kata Ketua MA, dibumikan melalui penerapan hukum acara dan pelaksanaan manajemen perkara yang modern. Manajemen perkara yang modern tentu saja harus berbasis teknologi informasi. Manajemen perkara yang modern, kata Ketua MA, akan meniadakan kontak langsung antara aparat peradilan dan pencari keadilan. Komunikasi Pusat-Daerah Hal lain yang disampaikan Ketua Umum PP Ikahi, Mohammad Saleh, adalah peningkatan pola hubungan antara Pengurus Pusat dan Daerah. Saleh menilai pola hubungan ini harus mendapat perhatian, karena akan mengefektifkan penyerapan aspirasi anggota melalui jalur komunikasi bottom up. Agar pola hubungan ini efektif, kata Saleh, Ikahi telah membangun website yang bisa diakses di alamat http://ikahi.mahkamahagung.go.id. (AN/MMA)


LAPORAN KHUSUS

MUNAS XVII IKAHI:

Momentum untuk Kontemplasi MUSYAWARAH NASIONAL (Munas) IKAHI yang ke-17 resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, Minggu malam (27/10), di Hotel Paradiso, Denpasar, Bali. Munas IKAHI yang berlangsung tanggal 27-29 Oktober 2013 ini mengusung tema “IKAHI Siap Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Modern.” Pilihan tema tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua Mahkamah Agung. Munas ini juga melahirkan kepengurusan baru periode 2013-2016. “Ikahi telah merespons dengan tepat kebijakan yang digulirkan Mahkamah Agung”, ungkap Ketua MA selaku Pelindung PP Ikahi dalam sambutan pembukaan Munas. Menurut mantan Ketua MA periode 2010-2013 ini, dalam sepuluh tahun terakhir, MA bersama badan peradilan Indonesia telah berusaha keras melakukan reformasi peradilan di semua lini dengan menggulirkan berbagai kebijakan strategis. Di antaranya adalah implementasi keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan. Kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya badan peradilan yang modern. Selanjutnya dikatakan oleh Ketua MA, hakim adalah figur sentral dalam mewujudkan badan peradilan yang modern. Hakim bukan hanya sebagai pemutus, tetapi harus menjadi manajer dalam mengelola perkara dalam majelis. Dalam kapasitas sebagai manajer ini, hakim harus menguasai teknologi informasi. Hal ini karena MA telah melakukan institusio nalisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi. “Ada CTS di peradilan umum, SIADPA di peradilan agama, SIADPTUN di peradilan TUN dan SIADDILMIL di peradilan Militer,” ujar Hatta Ali. Hatta Ali membuka Munas Ikahi 2013

34 |


Terkait dengan peradilan modern ini, Ketua MA mengingatkan peserta Munas bahwa modern bukan semata-mata soal digunakannya perangkat yang serba canggih. Modern adalah juga tentang cara berfikir. Ketua MA mengajak peserta Munas untuk menjadikan Munas sebagai momentum untuk kontemplasi. (RM/MMA)

LAPORAN KHUSUS

Ikahi Siap Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Modern

Para hakim empat lingkungan peradilan mengikuti Munas Ikahi XVII di Denpasar, Bali.

MUSYAWARAH NASIONAL (Munas) Ikahi yang ke17 resmi dibuka Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, Minggu 27 Oktober lalu di hotel Paradiso, Denpasar, Bali. Munas Ikahi yang berlangsung hingga 29 Oktober ini mengusung tema “IKAHI Siap Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Modern”.

Pilihan tema tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua Mahkamah Agung. “Ikahi telah merespon dengan tepat kebijakan yang digulirkan Mahkamah Agung”, ungkap Ketua MA, yang juga Pelindung PP Ikahi, dalam sambutan pembukaan Munas. Menurut Ketua MA, dalam 10 tahun terakhir, MA bersama seluruh badan peradilan Indonesia telah berusaha keras melakukan reformasi peradilan di semua lini dengan menggulirkan berbagai kebijakan strategis. Di antaranya implementasi keterbukaan informasi, pemanfaatan tek nologi informasi, dan peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan. Kebijakan tersebut, menurut Ketua MA, akan mendorong terwujudnya badan peradilan yang modern. Hakim sebagai Manajer Pengelolaan Perkara Dikatakan Ketua MA, hakim adalah figur sentral dalam mewujudkan badan peradilan yang modern. Hakim bukan hanya sebagai pemutus, tetapi juga harus menjadi manajer dalam mengelola perkara dalam majelis. Dalam kapasitas sebagai manajer ini, hakim harus menguasai teknologi informasi. Hal ini karena MA telah melakukan institusio nalisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi. “Ada CTS di peradilan umum, SIADPA di peradilan agama, SIADPTUN di peradilan TUN, dan SIADDILMIL di peradilan militer,” ujar Hatta Ali. Terkait dengan peradilan modern ini, Ketua MA mengingatkan peserta Munas, bahwa modern bukan semata-mata mengenai penggunaan perangkat yang serba canggih. Modern adalah juga tentang cara berfikir. Maka Ketua MA mengajak peserta Munas untuk menjadikan Munas sebagai momentum untuk kontemplasi. “Ini momentum untuk kontemplasi bagi Pengurus dan anggota untuk selalu bertanya apa yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.” (AN/MMA)


KONFERENSI PERS

Capaian MA di Tahun 2013

Dari kanan ke kiri: Ridwan Mansyur (Humas MA), Nurhadi (Sekretaris MA), Hatta Ali (Ketua MA), Widayatno (Tuada Pembinaan MA), Soeroso Ono (Panitera MA), Sunarto (Ketua Bawas MA).

SENIN, 30 Desember 2013, bertempat di Gedung Harifin M. Tumpa, diselenggarakan konferensi pers oleh Ketua MA, Hatta Ali. Dihadiri oleh 30 wartawan dari media cetak, elektronik, dan online. Pada kesempatan itu Ketua MA menyampaikan capaian MA selama tahun 2013. Ber ikut beberapa catatan yang disampaikan oleh Hatta Ali. Selama era reformasi sejak 1998, seluruh kementerian dan lembaga negara melakukan reformasi birokrasi. Tak terkecuali Mahkamah Agung. Dengan semangat pembaruan peradilan, MA melakukan terobosan, khususnya dalam bidang penyelesaian perkara, yang terangkum dalam sistem manajemen perkara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan proses peradilan yang modern dan berbiaya murah, maka di tahun 2012 mulai dibangun CTS/ SIPP (Case Tracking System/Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada pengadilan tingkat pertama. CTS memuat informasi yang detail, mulai dari jadwal sidang, jenis perkara, nama terdakwa, hingga putusan pengadilan. Hingga November 2013, jumlah pengadilan yang sudah memiliki CTS aktif adalah 350 pengadilan negeri. Sementara pada pengadilan agama, layanan perkara online dike36 |


nal dengan nama SIADPA. Tak berhenti sampai di situ. Inovasi menciptakan pelayanan publik juga dilakukan pada tingkat MA sendiri. Layanan berbasis teknologi informasi berupa Direktori Putusan dan one day publish pun diluncurkan. One day publish adalah sebuah terobosan, di mana perkara yang sudah diputus harus segera di-upload amar putusannya paling lambat satu hari sejak perkara tersebut diputus. Di bawah kepemimpinan Ketua MA yg sekarang, Dr.H.M. Hatta Ali, S.H., M.H, juga lahir surat keputusan yang membawa perubahan besar dalam sistem penyelesaian perkara di MA. Jumat 19 Juli 2013, terbitlah SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013. SK ini bertitel Penetapan Hari Musyawarah (PHM) dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI. Kepaniteraan membuat sebuah account e-mail untuk kebutuhan pelaporan dan monitoring, monitoring. [email protected] . Melalui account ini, kepaniteraan mengagendakan setiap rencana musyawarah dan ucapan dalam aplikasi kalender gmail yang sumber informasinya berasal dari tembusan PHM yang disampaikan kepada Panitera MA. Kepaniteraan pun “mengundang” majelis

KONFERENSI PERS atau panitera pengganti yang memiliki account gmail untuk bergabung di agenda muscap yang ditentukan. Mereka yang “diundang” akan diberikan tanda dalam menu kalender di gmail-nya bahwa pada hari dan tanggal yang dijadwalkan ada agenda musyawarah dan ucapan. Mereka pun bisa mengatur sistem peringatan (reminder) akan adanya agenda tersebut sesuai dengan keinginan, misalnya sehari sebelumnya. Pimpinan Mahkamah Agung dapat mengakses agenda persidangan online ini melalui account “bersama” [email protected]. Bagi pimpinan, adanya agenda persidangan online ini, selain untuk melakukan monitoring, juga untuk memastikan SK 119/2013 berjalan efektif. Sebagai lembaga tertinggi negara di bidang hukum, MA memiliki wewenang penuh dalam proses peradilan perkara di seluruh pengadilan, tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Maka dari itulah MA juga melakukan pengawasan terhadap kinerja para hakim. Sekarang ada sekitar 8032 hakim yang berada dalam pengawasan MA. Data dari Badan Pengawasan MA menunjukkan, bahwa pada periode Januari–Oktober 2013 Bawas MA telah memberikan hukuman disiplin kepada 81 hakim. Ini meningkat dari tahun sebelumnya. Januari–Desember 2012, hakim yang dijatuhi hukuman disiplin ‘hanya’ 73 orang. MA kerap mengikuti kegiatan pameran di instansi/ kelembagaan. Di antaranya, pada pameran Legal Expo yang diadakan oleh Kemenhukam, MA meraih peringkat satu. Dalam hal teknologi informasi, MA juga menunjukkan kualitasnya, menempati urutan ke-6 dalam hal keamanan teknologi. Hal ini mampu menjadi penyemangat bagi MA untuk lebih maju lagi dan meningkatkan pelayanan yang disokong oleh kemajuan teknologi informasi. Pada 31 Oktober 2013 MA mendapat penghargaan sebagai juara ketiga dari Kementerian Keuangan atas kinerja pengelolaan barang milik Negara tahun 2012 pada kategori Sertifikat Barang Milik Negara untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari satuan kerja. Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada MA atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan

keuangan Pemerintah. Pada tahun 2013, MA meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuang an oleh Badan Pemeriksa Keuangan. MA meraih peringkat pertama Indeks Integritas dalam survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK dengan nilai 7,05. Indeks integritas MA ini merupakan nilai dari indeks integritas unit layanan administrasi sidang pengadilan agama. MA mendapatkan penghargaan anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diberikan kepada kementerian/lembaga yang dipandang menaruh perhatian pada program dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak sesuai dengan Inpres no 9. Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam sistem Manajemen Perkara, dapat disebutkan beberapa kebijakan Mahkamah Agung, yakni: • menyertakan dokumen elektronik dalam permohonan kasasi dan peninjauan kembali melalui SEMA 14/2010; • menyediakan fitur Komunikasi Data di Direktori Putusan sebagai media untuk mengirimkan e-dokumen dari pengadilan ke MA; • menambah fitur cetak barcode di Direktori Putusan MA sehingga pengadilan bisa mengetahui kapan berkas fisik sampai di MA dan MA pun mudah mendeteksi isi berkas; • memberlakukan template Putusan MA melalui Surat Keputusan Ketua MA nomor 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2013; • meluncurkan Maklumat Pelayanan One Day Publish; • mengubah sistem pemeriksaan berkas dari sistem membaca bergiliran menjadi sistem membaca bersama dengan menerbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/ VIII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan di MA; • merekayasa prosedur penanganan perkara dengan mewajibkan ketua majelis menetapkan hari musya warah dan ucapan di muka ketika berkas diterima oleh Ketua; • menyelenggarakan koreksi bersama. Buah dari berbagai kebijakan itu, jumlah perkara yang diputus selama periode Januari–Desember 2013 sejumlah 15.582 perkara. (IFH/MMA) - No. 3 Edisi Desember 2013 | 37

WAWANCARA

Wawancara Ekslusif dengan Wakil Ketua Bidang Yudisial Dr. Mohammad Saleh S.H., M.A. 38 |


WAWANCARA

Tanggal 21 Maret 2013 Dr. Mohammad Saleh, S.H. dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Istana Negara. Sejak itu pula tugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial diembannya. Ia menggantikan Abdul Kadir Mappong, S.H., yang memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2013. Mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004, pada pasal 5 ayat 3 disebutkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara. “Jadi, bidang yudisial itu terutama menyangkut masalah-masa lah perkara,” ujar pria kelahiran Pamekasan, Madura, 23 April 1946, ini. Dengan berpedoman pada visi dan misi Mahkamakah Agung, pria yang terpilih menjadi hakim agung sejak 2007 ini menjalankan tugas substansialnya, “Sejak ditunjuk sebagai wakil ketua, saya mendapatkan perkara-perkara PK, menangani perkara uji materiil, juga harus menyelesaikan perkara sebelumnya (sebelum menjabat wakil ketua MA).” Doktor hukum lulusan Universitas Pajajaran Bandung ini menjadi hakim hampir 43 tahun. Ia mengawali kariernya sebagai calon hakim tahun 1971. Tahun 1973 diangkat sebagai hakim dan ditempatkan di Pengadilan Negeri Atambua hingga tahun 1980 (lihat Biodata Mohammad Saleh). Dengan gamblang dan ramah Mohammad Saleh menjawab pertanyaan Herki Hartani (Redaksi Majalah Mahkamah Agung bersama Udin sebagai fotografer). Ia ditanyai berbagai hal, mulai dari tugas-tugasnya sebagai Wakil Ketua MA, profesionalisme hakim, sampai manajemen perkara. Berikut petikan wawancaranya.

“Hakim Harus Belajar TerusMenerus dan Tahan Godaan”


WAWANCARA Dapatkah diceritakan bagaimana prosesnya hingga akhirnya Anda terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial? Sebagaimana kita ketahui, dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Abdul Kadir Mappong, S.H, sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, tentunya terjadi kekosongan jabatan. Maka Mahkamah Agung melakukan pemilihan untuk mengisi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 pasal 8 ayat 7, Wakil Ketua Mahkamah Agung itu dipilih dari dan oleh hakim agung. Oleh karenanya telah dilaksanakan pemilihan pada tanggal 13 Februari 2013, karena Bapak Abdul Kadir Mappong pensiun terhitung pada tanggal 1 Februari 2013. Dalam pemilihan itu ternyata terpilih menggantikan beliau. Saya sendiri, kalau ditanya bagaimana prosesnya, saya hanya berpendirian “Kun Fayakun” (kalau Tuhan meng hendaki, maka semua akan terjadi). Jadi, saya berke simpulan itu semua kehendak Tuhan. Kalau saya terpilih, wajib mengucap syukur. Tetapi kalau tidak terpilih, bukan rejeki saya. Tanggal 1 Maret saya mendapatkan Surat Keputusan Presiden. Kemudian, karena kesibukan Presiden, akhirnya baru pada tanggal 21 Maret 2013 dilakukan pelantikan. Sejak itulah saya mulai melaksanakan tugas-tugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Banyak masyarakat yang belum paham akan tugas pokok dan fungsi dari Wakil Ketua Bidang Yudisial, yang membedakannya de ngan bidang non-yudisial. Mohon dijelaskan. Mengenai jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Agung no. 5 Tahun 2004, di dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara; jadi, bidang yang menyangkut perkara. Bidang Non Yudisial tentunya di luar hal tadi, jadi me nyangkut tugas-tugas dari Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan. Jadi, bidang yudisial itu terutama menyangkut masalah-masalah perkara. Sebagaimana kita ketahui di Mahkamah Agung sudah dibentuk 5 kamar 40 |


yang dipimpin oleh para Ketua Kamar, yaitu: Kamar Perdata, Pidana, Agama, Militer, dan TUN, yang Ketua Kamar tersebut dalam Undang-Undang Mahkamah Agung masih disebut sebagai Ketua Muda. Sebagai Wakil Ketua Bidang Yudisial, Anda menjalankan tugas substansial yang berkait an dengan perkara. Sejauh ini jenis perkara apa saja yang banyak Anda tangani? Sejak saya ditunjuk sebagai Wakil Ketua, saya mendapat kan perkara-perkara PK (Peninjauan Kembali) dari Ketua Mahkamah Agung dan menyelesaikan perkara-perkara yang sebelumnya (sebelum menjabat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung). Saya juga menangani perkara Hak Uji Materiil, karena sejak wafatnya Prof. Paulus Lotulung dan sebelum ditunjuknya Bapak Imam Soebechi sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara, saya menjabat sebagai Plh. Kalau dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 112/KMA/SK/VII/2013 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Mahkamah Agung No.142 KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung disebutkan bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung tidak merangkap sebagai Ketua Kamar. Wakil Ke tua Mahkamah Agung bertugas menangani perkara-perkara yang membawa dampak luas kepada negara dan perekonomian negara, perkara-perkara yang akan mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahakamah Agung. Kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat bersidang di semua kamar. Penunjukan Ketua Mahkamah Agung dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung dapat menunjuk hakim agung pada kamar terkait dengan perkara yang akan disidangkan sebagai Anggota Majelis. Secara umum, tugas seorang Wakil yaitu membantu Ketua dalam membuat program kerja. Program kerja apa saja yang Anda canangkan untuk Mahkamah Agung, baik jangka panjang maupun pendek? Tentunya program kerja itu dengan mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung. Visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

WAWANCARA Sedangkan misinya meliputi 4 hal, yaitu: Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan, dan meningkatkan kredibi litas dan transparansi Badan Peradilan Jadi, kalau saya berkedudukan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung, tentunya saya membantu Ketua Mahkamah Agung dalam membuat program-program kerja tadi, sebagaimana telah ditetapkan dalam beberapa Keputusan Mahkamah Agung. Program kerja yang sudah berjalan sampai Desember 2013 ini tentunya penyempurnaan sistem kamar sampai saat ini, karena sistem kamar ini terutama bertujuan mewujudkan konsistensi dan meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi. Oleh karenanya, perlu penyempurnaan mengenai penerap an sistem kamar secara menyeluruh.

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan asas peradilan. Namun, menyelesaikan perkara dengan cepat tentunya tidak boleh meninggalkan kualitas putusan; cepat saja, kalau tidak memperhatikan kualitas, tentunya juga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung no. 3 Tahun 2009, dalam pasal 32b disebutkan bahwa Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putus an Mahkamah Agung dan biaya proses pengadilan yang merupakan ketentuan Un-

Dalam hal pengawasan internal, apa saja kiat-kiatnya dan sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai? Seperti saya katakan tadi, karena pengawasan ini me rupakan wilayah dari Wakil Ketua Non Yudisial, tentu nya beliau dengan para Ketua Muda Pengawasan yang berkompeten di situ. Saya kira lebih tepat ditanyakan kepada Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial dan Bapak Ketua Muda Pengawasan. Secara umum ada 3 indikator kinerja perkara di MA, yaitu penyelesaian perkara dilakukan dgn cepat, penyelesaian minutasi tepat waktu, dan penurunan tunggakan perkara. Sejauh ini, apakah indikator tersebut efektif untuk Mahkamah Agung dalam manajemen perkara? Ya, memang untuk mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung, memang perlu diintensifkan penyelesaian dengan cepat. Karena peraturan undang-undang juga menganut asas peradilan yang - No. 3 Edisi Desember 2013 | 41

WAWANCARA takwa kepada Tuhan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh undang-undang untuk diangkat sebagai hakim agung maupun sebagai hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Kemudian para hakim juga harus konsekuen dengan sumpah yang diucapkan pada waktu diangkat sebagai hakim. Untuk profesio nalitas harus terus belajar memperdalam ilmu hukum dan untuk integritas harus betul-betul takwa kepada Tuhan. Sebagai seorang hakim juga harus saling mengingatkan kalau ada temannya yang mau berbuat hal yang tidak profesional dan tidak berintegritas.

dang-Undang Mahkamah Agung. Setelah perkara itu diputus oleh Majelis, tentunya kita harus cepat pula menyelesaikannya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, misalnya kecepatan pengetikan, kecepatan pemeriksaan/koreksi dari hakim, dan kecepatan pengiriman berkas kepada pengadilan pengaju. Untuk mengetahui putusan apa saja, itu sudah dapat dilihat di website Mahkamah Agung. Oleh karenanya Ketua Mahkamah Agung telah mencanangkan bahwa “sebelum ayam berkokok” di awal Tahun 2014, CTS sudah harus berjalan secara sempurna. Merujuk kepada misi MA, menurut Anda, bagaimana cara MA dalam meningkatkan kredibilitas lembaga dan memberikan transparasi mengenai perkara yg sedang bergulir? Untuk transparansi tadi telah diwujudkan dalam pelaksanaan CTS, dan dalam meningkatkan kredibilitas lembaga diperlukan semua hakim untuk bersikap profesional dan berintegritas tinggi. Kalau profesional saja tanpa integritas tentunya tidak akan memberikan keadilan; begitu pula sebaliknya. Namun demikian juga para hakim tersebut harus

42 |


Apa tantangan dan hambatan sebagai seorang Wakil Ketua MA dan juga hakim agung? Tantangan pertama sebagai hakim agung harus selalu mengikuti perkembangan hukum, karena hukum selalu berkembang sehingga putusan-putusannya akan meng ikuti perkembangan hukum itu dan agar putusannya adil. Tantangan kedua, harus bisa menolak godaan-godaan, baik dari internal maupun eksternal di dalam menegakkan hukum. Tantangan ketiga, kita harus betul-betul menjaga kemandirian badan peradilan dari godaan-godaan seperti di atas. Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, sesuai dengan bidang tugas yang diemban, saya membantu Ketua Mahkamah Agung melaksanakan tugas terutama dalam Bidang Yudisial untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung. Akhir-akhir ini, banyak pejabat hukum yang justru tersangkut masalah hukum. Bagaimana cara mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi pada diri Anda sendiri? Kita harus konsekuen dalam menegakkan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, serta harus tahan godaan dan menjaga kemandirian hakim dengan modal profesionalitas dan integritas yang tinggi, di samping selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adakah hal-hal lain yang akan Anda sampaikan dalam edisi ke-3 majalah ‘Mahkamah Agung’ yang bertemakan Manajemen Perkara? Dari pengalaman saya sebagai hakim karier yang su-

WAWANCARA dah mengabdikan diri kurang lebih 42 tahun di bidang peradilan, menurut saya, perlu adanya peningkatan pe ngetahuan secara terus-menerus bagi hakim, terutama hakim tingkat pertama. Karena kalau putusan-putusan yang mereka ambil sudah tepat dan adil, maka tentunya itu akan mempermudah tugas hakim tingkat banding maupun hakim tingkat kasasi. Oleh karenanya, perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan teknis bagi para hakim tersebut. Selain itu, untuk menjaga konsistensi putusan di Mahkamah Agung, maka rapat-rapat pleno/rapat-rapat kamar perlu diefektifkan sehingga tidak akan terjadi putusan-putusan yang berbeda-beda tentang suatu kasus yang sama. Tidak lupa pula untuk meningkatkan semangat kerja, perlu diperhatikan kesejahteraan para hakim, panitera, panitera

BIODATA

Nama : Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,MH Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 23 April 1946 E-mail : [email protected] Nama Istri :

Sri Murti Rahayu, S.H.

Nama Anak :

1. Dr. Arman Yurisaldi Saleh, M.S.,SPs

2. Ratna Andamari Yuristina, S.H.,MH

3. Ratna Mutia Rinanti, S.H.,MH

Alamat Rumah : Jl. Denpasar Kav.20, Kuningan Timur, Jak-Sel Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat

RIWAYAT PENDIDIKAN 1970: S1 FH Universitas Airlangga 2002: S2 STIH IBLAM 2006: S3 UNPAD Program Studi Ilmu Hukum

PELATIHAN LUAR NEGERI: 2002 Studi Banding ” Perbandingan Hukum” ke Singapura 2006

Studi Banding ”Administrasi Peradilan” ke Melbourne &

Sidney - Australia 2010

Studi Banding “HaKI” di Tokyo

2011

Studi Banding ”Hukum Acara Perdata” di Tokyo

2011

Studi Banding ”HaKI” di Washington and New York

2013

Studi Banding “IT dan Administrasi Peradilan” di Wash-

pengganti, juru sita serta staf seluruhnya. Bagi yang melanggar kode etik, kita jangan segan-segan untuk membe rikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Rumus fondasi seorang hakim: Belajar ilmu secara te rus-menerus, profesional, berintegritas tinggi, dan tahan godaan. Seorang hakim dalam melaksanakan tugas harus memberikan putusan yang adil kepada para pencari keadilan. Peningkatan kepemimpinan sudah dimulai de ngan adanya fit and proper test bagi para calon Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dan nantinya bagi para calon Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II juga perlu diadakan fit and proper test agar terjaring para pimpinan pengadilan yang berkua litas mulai dari tingkat bawah. 1991: Wakil Ketua PN Temanggung 1993: Ketua PN Temanggung 1997: Ketua PN Kodya Madiun 1998: Wakil Ketua PN Jakarta Timur 2000: Ketua PN Semarang 2000: Ketua PN Jakarta Pusat 2000: Hakim Tinggi/Sekretaris KMA 2005: Hakim Tinggi Jakarta/Hakim Tinggi Tipikor 2006: Wakil Ketua PT Tanjung Karang 2007: Hakim Agung 2009: Ketua Muda Perdata Khusus 2009: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 1971: Dosen IKIP Negeri di Pamekasan 1971: Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1971: Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pasuruan 1989: Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1989: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 1989: Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang 2010: Dosen Fakultas Hukum Univeritas Tarumanegara Jakarta 2012: Dosen Pasca Sarjana Univeritas Airlangga Jakarta 2006: Koordinator Kelompok Kerja Diklat MARI dan sebagai penceramah dalam berbagai pelatihan

PUBLIKASI ILMIAH: Skripsi: Penyuapan di Indonesia Tesis: Problematis Surat Edaran MA-RI No. 4 Tahun 2001 Desertasi: Kajian atas Eksekusi Putusan Perkara Perdata dihubungkan dengan

ington and New York

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sebagai upaya Pembangu-

PEKERJAAN:

Bunga Rampai Hukum Acara Perdata , Penerbit Alumni

1971: 1973: 1960: 1986:

Cakim PN Pasuruan Hakim PN Atambua Hakim PN Bangli Hakim PN Malang

nan Negara Hukum Penerapan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata. Penerbit Graha Cendika Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya). Penerbit PT Citra Adytia Bakti, Bandung. - No. 3 Edisi Desember 2013 | 43

ADVERTORIAL

44 |


ADVERTORIAL


DHARMAYUKTI

HUT ke-11 Dharmayukti Karini:

“Melindungi keluarga dari bahaya narkoba”

Pengurus Dharmayukti Ka rini, melestarikan budaya bangsa dengan berbusana tradisional sambil bermain angklung

ADA yang istimewa dalam perayaan ulang tahun Dharmayukti Karini MA yang ke-11 di tahun 2013 ini. Yaitu, menggabungkan nilai edukasi, hiburan, dan silaturahmi. Acara ini diselenggarkan pada Rabu, 18 Desember 2013 di Aula Gedung Ahmad Yani, Jakarta. Mengusung tema mengenai keluarga, Dharmayukti Karini memfokuskan acara pada perlindungan keluarga terhadap bahaya narkoba. Maka perayaan diisi dengan penyuluhan tentang narkotika. Untuk itu Badan Narkotika Nasional dilibatkan. “Pondasi utama dari pencegahan narkoba itu ada pada keluarga” ujar David, narasumber dari Badan Narkotika Nasional. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kecenderungan awal nya adalah coba-coba. “Ah, kalo cuma satu, gak apa-apa. Nah, selanjutnya jadi dua, tiga, dan selanjutnya dosisnya akan bertambah.” Tak sekedar diisi dengan penyuluhan dari Badan Nar-

46 |


kotika Nasional, Dharmayukti Karini juga meramaikan hari jadinya dengan lomba paduan suara, busana, dan tarian tradisional dari Sulawesi Tenggara. Juara pertama lomba paduan suara diraih oleh MA, disusul oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Peng adilan Tinggi Banten. Upaya pelestarian budaya dilakukan dengan kegiatan berbudaya nasional. Para anggota yang hadir diwajibkan mengenakan kebaya dan kain tradisional, termasuk para peserta paduan suara. Bahkan, para pengurus Dharmayukti Karini kompak bernyanyi sambil memainkan alat musik angklung. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Pusat Dharmayukti Karini MA, Ibu H. M. Saleh menyampaikan rasa syukurnya atas usia 11 tahun ini. “Melalui HUT Dharmayukti Karini ke-11 dan Hari Ibu, mari kita melindungi keluarga dari bahaya narkoba dan melestarikan budaya bangsa,” tegasnya. (IFH/MMA)

DHARMAYUKTI

ECOFUNOPOLLY

“Bermain sambil peduli dengan lingkungan? Bisa Kok!” BERMAIN sambil peduli lingkungan? Kenapa tidak! Seorang mahasiswi IPB (Institut Pertanian Bogor) telah membuktikannya. Annisa, begitu ia biasa disapa, menciptakan mainan kreatif yang diberi nama Ecofunopolly. “Mainan ini ide awalnya dari permainan monopoli, namun biasanya kalau monopoli itu ‘kan kotak-kotaknya tentang jual-beli hotel maupun tanah. Nah, di ecofunopolly ini saya ganti dengan info-info mengenai lingkungan hidup, jadi bisa bermain sambil belajar,” ujar Annisa di sela-sela ceramahnya mengenai lingkungan hidup yang digelar oleh Dharmmayukti Kartini, Mahkamah Agung. Acara yang diikuti oleh pengurus Dharmayukti Karini dan para pegawai MA ini diadakan di Balairung Mahkamah Agung. Mainan ini berbahan dasar kertas koran bekas yang dicampur dengan lem. “Langkah pertama membuatnya, kertas koran maupun kertas bekas dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan blender. Campurkan dengan sedikit air agar mudah hancur dan merata, baru kemudian campur dengan perekat,” lanjut lulusan terbaik ini.

Setelah hancur dan rata baru bubur kertas ini dibentuk untuk menjadi pion. Bentuknya pun macam–macam. Bisa bulat, kotak, hewan, maupun tokoh kartun. “Tergantung kreativitas masing-masing,” lanjutnya lagi. Pion-pion yang sudah kering dan berbentuk kemudian dicat warna-warni agar menarik. Kreativitas dan idealisme seorang Annisa benar-benar nyata terlihat dalam Ecofunopolly itu. Perpaduan antara bermain dan belajar dia terapkan benar. Menanamkan nilai kepedulian memang sudah seharusnya dimulai dari usia dini. Dan mengajarkannya dengan aneka permainan menarik yang ramah lingkungan. Dengan begitu diharapkan rasa kepedulian akan tumbuh sejak usia dini, sehingga anak-anak muda Indonesia akan terinspirasi memproduksi karya yang ramah lingkungan. “Kalau bukan dimulai dari diri sendiri, kapan kita akan mulai peduli?” kata Annisa mengakhiri perbincangan de ngan mengajak kita mulai berbuat. (IFH/MMA)

Mahasiswi IPB. Memeragakan mainan ramah lingkungan di hadapan pengurus Dharmayukti Karini dan pegawai MA.


BUKU

Perjalanan Panjang Peradilan Umum di Jakarta

Judul : Sejarah Peradilan Umum di Jakarta Penulis : Ansyahrul Penerbit : Pengadilan Tinggi Jakarta (Katalog Dalam Terbitan) Cetakan pertama : April, 2013 Tebal : 260 halaman Buku “Sejarah Peradilan Umum di Jakarta” ini hadir sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bekerjasama dengan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Buku yang ditulis oleh ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ini khusus mengenai Peradilan Umum (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Jakarta). Disusun secara populer dengan merekonstruksi secara deskriptif babakan demi babakan jalannya sejarah peradilan umum di Jakarta. Menyusun sejarah peradilan di Indonesia tidaklah mudah, karena terbatasnya literatur yang tersedia sehingga data dan fakta yang didapat tidaklah lengkap. Penelitian buku ini dilakukan dengan menghimpun data dan informasi melalui sumber data sekunder berupa dokumen dan li

48 |


teratur, serta mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah peradilan di Jakarta. Dalam keterbatasan data dan fakta sejarah peradilan di Jakarta ini hanya untuk direkonstruksi tanpa memberikan analisis, bahasan, komentar, dan kajian sejarah. Diyakini bahwa hukum dan institusi peradilan sama tuanya dengan sejarah peradaban yang ada di Indonesia. Data dalam bentuk dokumen peradilan yang tertua, yaitu pada abad ke–10, yang disebut Jayapattra. Jayapattra memperlihatkan aturan-aturan antara lain mengenai hukum materiil, hukum acara, dan hukum kewarganegaraan (hlm.1). Secara kronologis deskriptif disusun sebagai berikut: I. Pendahuluan. II. Sejarah Kota Jakarta (hlm. 7-38). Sejarah peradilan di Jakarta tidak bisa dipisahkan dari sejarah kota Jakarta. Mulai dari prasejarah sampai Jakarta yang masih dalam bentuk kerajaan yang sangat luas daerah kekuasaannya. Yaitu hampir seluruh Jawa Barat yang membentang dari Banten, Bogor, dan Cirebon. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti yang bernama Prasasti Tugu. III. Peradilan pada Masa Kerajaan Taru manegara, Sunda, Banten Girang, dan Pa jajaran (hlm. 39-48). Pada masa ini tata tertib hukum yang berlaku dipengaruhi oleh budaya dan agama Hindu, Budha, dan Islam. Terlihat bagaimana sistem hukum yang berlaku begitu teratur. IV. Peradilan pada masa Kesultanan Banten (hlm. 49-51). Pada masa ini ada satu macam pengadilan yang dipimpin oleh seorang kadi atau hakim tunggal. Hukum yang berlaku saat itu ialah jika ada hukuman mati yang dijatuhkan oleh seorang kadi tak lantas bisa langsung terlaksana. Harus ada pengesahan terlebih dahulu dari seorang sultan. V. Peradilan pada Masa VOC (hlm. 53-82). Pada masa VOC sistem peradilan yang berlaku didasarkan atas concordantie-beginsel, yaitu menerapkan sistem peradilan yang berlaku di Negeri Belanda. Warna Belanda sen-

BUKU tris sangat kental dan berpengaruh pula pada sejarah peradilan di Indonesia. VI. Peradilan pada Masa Pemerintahan Pran cis (hlm. 83-98). Ketika Prancis menguasai Belanda, Napoleon Bonaparte mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels banyak melakukan perubahan peradilan kala itu. Misalnya lembaga pengadilan yang menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama, dan yang bersifat ringan dihapuskan. VII. Peradilan pada Masa Pemerintahan Ing gris (hlm. 99-117) yang saat itu dipimpin oleh Raffles. Ia menemukan bukti-bukti keadaan hukum peradilan peninggalan VOC dan Daendels. Dari bukti-bukti tersebut akhirnya Inggris berkesimpulan bahwa mereka harus segera memperbaiki keadaan dan menyederhanakan struktur pengadilan dengan menghapus beberapa lembaga yang ada. Pada masa ini, Pemerintah Inggris membuat perjanjian dengan Belanda, yaitu mengembalikan daerah kekuasaan Belanda. Perjanjian tersebut dinamakan de ngan Konvensi London. VIII. Peradilan pada Masa Hindia Belanda (hlm. 119-152). Beberapa bulan setelah Konvensi London, Pemerintah Belanda pun mengeluarkan regeringsreglement yang mengatur mengenai bentuk pemerintahan di Hindia Belanda, termasuk memuat kebijakan mengenai hukum dan peradilan. Pada masa Hindia Belanda, hukum dan peradilan yang diterapkan sarat akan diskriminasi atas ras dan agama hingga akhirnya terjadi Perang Dunia II yang menyebabkan Hindia Belanda menyerah dan kekuasaan dikendalikan oleh Jepang. IX. Peradilan pada Masa Pendudukan Je pang (hlm. 153-158). Peraturan perundang-undangan semasa Hindia Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Dai Nippon. Jepang membentuk pengadilan-pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata, serta lembaga kejaksaan. Sistem hukum dan peradilan yang diterapkan Jepang tidak banyak membawa pengaruh terhadap hukum dan peradilan di Indonesia. X. Peradilan pada Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan (hlm. 159-167). Setelah Jepang meng alami kekalahan perang dan menyerah kepada sekutu. Indonesia masuk ke dalam fase proklamasi kemerdekaan.

Pada masa ini susunan peradilan yang ada di masa pendudukan Jepang yang merupakan kelanjutan dari masa Hindia Belanda tetap diteruskan. XI Peradilan pada Masa Sesudah Peng akuan Kedaulatan. Setelah pengakuan kedaulatan, dikeluarkanlah Undang-undang Darurat nomor 18 tahun 1950 tanggal 17 April 1950 tentang Penghapusan Peng adilan-Pengadilan Landgerecht dan appelraad. Kemudian dibentuklah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta. Daerah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta di atur dalam Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1953 yang meliputi daerah hukum segala Pengadilan Negeri daerah Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan bekas Karesidenan Kalimantan Barat. Daerah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta berubah dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Tinggi Palembang, dan Pengadilan Tinggi Bandung. Sementara pelayanan hukum untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta semakin berat. Pengadilan Negeri yang ada tidak sanggup lagi untuk melayani permasalahan hukum yang ada. Pada tahun 1978 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JB.1/1/3 Tanggal 23 Maret 1978 memecah tiga Peng adilan Negeri menjadi lima Pengadilan Negeri (PN). Yaitu PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, dan PN Jakarta Timur. Keadaan inilah yang berlaku hingga sekarang. XII Penutup. Sejarah peradilan di Jakarta tentunya telah mengalami kurun waktu yang sangat panjang dan diperkirakan lebih dari dua milenium, serta tidak terlepas dari sejarah perkembangan sistem hukum, politik, di namika sosial, dan sejarah peradaban bangsa. Sejarah mencatat, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan pengalaman, khususnya di bidang peradilan, mulai dari peradilan dengan sistem hukum Hindu, Budha, Islam, Eropa Kontinental, dan Anglo Saxon (semasa di bawah kekuasaan Inggris), sampai kepada bentuk sistem peradilan nasional yang berlaku hingga saat ini dengan mengikuti dinamika sejarah setelah kemerdekaan. Secara fundamental pembentukan Pengadilan Ne geri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta dilakukan segera setelah pemulihan kedaulatan, lepas dari koloni Belanda. Sehingga negara bebas menentukan sistem peradilan yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, bersifat demokratis, tidak diskriminatif, dilandasi semangat unifi- No. 3 Edisi Desember 2013 | 49

BUKU kasi dan nasionalisme modern. Dalam halaman lampiran, Arsip Nasional RI memberikan kontribusi yang baik untuk menyertakan data-data dari zaman Belanda maupun setelah kolonial. Buku ini bukan hanya sekedar menjelaskan sejarah peradilan di Jakarta saja, melainkan juga mengulas kembali tentang sejarah Indonesia secara umum dari masa kerajaan, penjajahan, dan juga saat proklamasi. Penjelasannya sangat rinci dan logis dengan kalimat yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami. Buku ini juga menyajikan foto yang relevan, sehingga membuat pembaca dapat mengetahui gambaran yang sebenarnya terjadi, sesuai dengan isi. Tetapi sumber foto tidak disertakan pada setiap foto. Hanya dijelaskan pada kata pe ngantar bahwa foto diambil dari beberapa sumber yang jumlahnya sebanyak 35 sumber. Untuk mempermudah mencari istilah ataupun kata-kata yang tidak umum, buku ini tidak didukung oleh indeks untuk mempermudah mencari istilah ataupun kata-kata yang tidak umum/ asing. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai sejarah peradilan di Jakarta. Buku ini dapat menginspirasi penulisan sejarah hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi titik awal penelitian kembali sejarah peradilan di Indonesia yang lebih lebih Indonesiasentris, terlepas dari mitos-mitos Belandasentris maupun Eropasentris. Saran penulis, sejarah hukum dan peradilan di Indonesia harus ditulis ulang. Sumber-sumber prasejarah dan masa-masa sebelum zaman kolonial digali kembali, agar dapat dirumuskan suatu formulasi tentang tatahukum dan ta taperadilan Indonesia yang sesuai dengan kepribadian, karakter, dan masa depan hukum dan peradilan di Indonesia. (Rita Z)

50 |


Judul : Aspek-aspek Pengubah Hukum Penulis : Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum Penerbit : Kencana Prenada Media Group Cetakan pertama : April, 2013 Tebal : 263 halaman Ukuran buku : 13,5 X 20,5 cm Tahun terbit : 2013, cetakan ke-4 KENAPA hukum bisa berubah-ubah, teori apa saja yang berhubungan dengan perubahan hukum? Apa saja aspek pengubah hukum? Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Abdul Manan Ini semuanya dibahas secara gamblang. Dalam buku 263 halaman ini dijelaskan bahwa law is an invention of people, hukum itu lahir dibidani dan dibesarkan oleh masyarakat itu sendiri. Eksistensi hukum tidak boleh terikat dan tidak boleh terbatas pada rumusan-rumusan yang gersang dari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, baik yang cepat maupun lambat, baik yang menyangkut ma salah fundamental maupun masalah kecil-kecil saja. Hal demikian terjadi karena masyarakat bukan ha nya kumpulan manusia, melainkan tersusun pula dalam berbagai kelompok dan kelembagaan, sehingga kepentingan anggota masyarakat menjadi tidak sama.

BUKU

Hukum Harus Selalu Dinamis Teori-teori yang ada hubungannya dengan perubahan hukum disajikan dalam Bab 2 (hlm. 17-27). Para ahli hukum mengutarakan teori-teori, yaitu: 1. Teori Utilitarisme. Jeremy Bentham mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. 2. Teori Sociological. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 3. Teori Pragmatic Legal Realism. Rescoe Pound mengata kan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. 4. Teori Hukum Pembangunan. Teori ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya, hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan kesadaran hukum masya rakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. 5. Teori Pengayoman. Suhardjo (mantan menteri kehakiman) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. 6. Teori Perubahan Sosial. Dikemukakan oleh Soleman B Toneko bahwa hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. 7. Teori Sosiologi Fungsional. Menurut Thomas T.O’Dea, agama memberikan dasar-dasar ketenteraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia dalam kehidupannya yang kadangkadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-per ubahan yang cepat. Aspek-aspek apa saja yang dapat mengubah hukum dijelaskan dalam Bab 4 hingga Bab 10? Bab 4: Globalisasi sebagai Aspek Pengubah Hukum. Globalisasi adalah suatu perubahan zaman, sehingga terjadi perubahan pula pada segala aspek kehidupan manusia (57-69). Bab 5: Aspek Pengubah Hukum dalam Perspektif Sosial Budaya. Per ubahan sosial dalam masyarakat di dunia ini merupakan hal yang normal. Demikian juga dengan hukum, hukum yang dipergunakan dalam suatu bangsa merupakan cerminan kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan (71-99). Bab 6: Aspek Pengubah Hukum Ditinjau dari Segi Politik. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang,

dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan (101-119). Bab 7: Perubahan Hukum Ditinjau dari Aspek Ekonomi. Tinjauan dari segi ekonomi antara lain pengaruh organisasi internasional, pengaruh mo neter, dan pengaruh hukum dalam pembangunan ekonomi (121-138). Bab 8: Perubahan Hukum Ditinjau dari Aspek Pendidikan. Yang diuraikan di sini lebih kepada pendidikan hukum, antara lain peranan perguruan dan pentingnya sumber daya manusia. (139-157). Bab 9: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Aspek Pengubah Hukum. Lahirnya teknologi tinggi, cepatnya arus globalisasi, pe ngaruh global dalam bidang teknologi dan berkembangnya situs internet dapat mengubah hukum (159-183). Bab 10: Supremasi Hukum sebagai Salah Satu Aspek Pengubah Hukum. Negara dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, melainkan juga bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. (185-210). Mahasiswa, para penggiat hokum, termasuk mereka yang konsentrasi di bidang pembaruan hukum dan per spektif hukum Islam, haruslah menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi utama bacaan mereka. Hal ini sejalan dengan backgroud penulisan buku yang berawal dari catatan ringkas ketika penulis memberi kuliah dalam mata kuliah hukum. Penulis mendedikasikan buku ini untuk mereka yang konsentrasi di pembahasan teori hukum sebagai ajaran dan falsafah hukum sebagai aplikasi nilai. Kekurangan buku terbitan Kencana Prenada Media Group ini adalah miskin layout. Juga tidak dilengkapi indeks untuk memudahkan pembaca mencari istilah-istilah (hukum) ataupun kata asing. Setting buku membuat me reka yang memang baru mau mempelajari hukum akan langsung tersengat mitos bahwa hukum itu membosankan dan seram. Tetapi bagi mereka yang memang sudah expert, kualitas isinya tidak diragukan lagi, buku ini sangat representatif. Selain itu, buku yang sudah masuk cetakan keempat ini sangat komplit dan gaya penulisannya pun tidak membosankan, karena memang buku ini lahir dari praktisi yang terjun langsung ke dunia hukum baik secara teori dan praktik. Selamat membaca. (Azizah)


PUSTAKA

Peneliti dan Mahasiswa: Pengunjung Potensial Perpustakaan Oleh Agus Yudo Waluyo, S.Sos*

Sambutan pembukaan oleh Karo Hukum dan Humas MA sebagai pe nanggung jawab kegiatan

Seorang mahasiswi sedang melakukan penelitian di Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

SETIAP perpustakaan tentunya didirikan dengan sebuah tujuan. Perpustakaan sekolah, misalnya, didirikan untuk membantu kelangsungan proses belajar mengajar. Sasaran penggunanya adalah para guru dan murid sekolah tersebut. Dan koleksi yang dimiliki tentunya mengenai mata pelajaran yang diajarkan oleh sekolah tersebut. Contoh lainnya, Perpustakaan Nasional RI, yang merupakan perpustakaan deposit, mempunyai tujuan lain, yaitu me ngumpulkan, menyimpan, dan mengelola koleksi buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan, baik terbitan Indone-

52 |


sia maupun luar. Perpustakaan Departemen Agama, contoh lainnya lagi, didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para staf dan pegawai Departemen tersebut, terutama dalam bidang keagamaan. Demikian juga halnya dengan perpustakaan Mahkamah Agung RI, didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi di Mahkamah Agung. Para penggunanya bukan hanya staf dan mereka yang bekerja di Mahkamah Agung RI, namun juga masyarakat di luar Mahkamah Agung yang ingin mencari informasi tentang

PUSTAKA hukum. Misalnya para praktisi hukum, advokat, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mencari informasi dalam bidang hukum, baik berupa buku teks, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Kunjungan peneliti pada tahun 2013 di perpustakaan Mahkamah Agung RI datang dari berbagai lapisan mas yarakat. Sementara Mahasiwa fakultas hukum datang dari berbagai perguruan tinggi. Kedua kategori pengunjung tersebut merupakan pengunjung potensial bagi perpustakaan, karena hasil dari penelitian tentang hukum yang berkembang di Indonesia serta undang-undang yang berlaku akan mempengaruhi penegakan hukum di masa mendatang. Mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan MA tentunya merupakan mahasiswa yang menuntut ilmu di bidang hukum. Di tangan merekalah nanti keputusan-keputusan hukum akan dibuat, karena pada saatnya mereka akan menduduki lembaga hukum, baik Mahkamah Agung RI maupun lembaga hukum lainnya. Kunjungan mahasiswa ke perpustakaan Mahkamah Agung biasanya dalam rangka mencari informasi mengenai masalah yang sedang terjadi pada saat ini, seperti korupsi dan politik. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mencari informasi produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung RI. Kunjungan mereka juga ber tujuan untuk mengadakan studi banding dengan ilmu hukum yang mereka terima di banggku perkuliahan. Pengunjung yang lain adalah peneliti, tentunya peneliti dalam bidang hukum. Dengan adanya penelitian secara ilmiah, keputusan hukum dan teori-teori hukum saat ini akan dianggap menjadi suatu kebenaran yang akan diikuti oleh para pengambil keputusan pada masa mendatang. Penelitian ilmiah mereka adalah serangkaian pengamatan yang sambung-menyambung, tentunya dengan metode dan sistem tertentu, dan biasanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: konseptualisasi, operasionalisasi, dan observasi. Untuk melakukan penelitian di bidang hukum, tentunya para peneliti akan mengumpulkan sumber-sumber informasi mengenai kasus-kasus yang ditangani dan didokumentasikan oleh pengadilan maupun Mahkamah Agung; bisa juga berupa penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu, dari buku-buku yang sudah diterbitkan dan juga literature dalam bidang hukum. Tentu kasus yang su-

dah diteliti tidak akan diteliti lagi, karena kalau demikian hasil penelitiannya akan mubazir. Mengapa para peneliti datang ke perpustakaan? Se perti sudah dijelaskan di atas, suatu penelitian memerlukan referensi dari berbagai sumber. Dari perpustakaanlah mereka akan mendapat sumber-sumber yang menukung penelitian mereka. Sumber-sumber tersebut bisa juga berupa produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Di sinilah bisa dikatakan bahwa peneliti adalah pe ngunjung perpustakaan yang potensial, karena pada akhirnya hasil penelitian tersebut bisa dipublikasikan dan diterbitkan melalui jurnal dan menjadi sebuah buku yang akan dipelajari oleh mahasiswa hukum maupun mereka yang berkecimpung di bidang hukum. Tanpa disadari, hasil suatu penelitian yang sudah diakui kebenarannya akan mempengaruhi pemikiran dan perilaku hukum yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan suatu keputus an. Lalu, di manakah peran perpustakaan? Seperti dijelaskan di atas, baik mahasiswa dan peneliti, mereka datang ke perpustakaan Mahakamah Agung RI untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi dalam bidang hokum. Maka sudah selayaknya kalau perpustakaan selalu mengembangkan koleksinya, baik berupa buku teks, jurnal, literatur, jurnal online maupun produk hokum, karena pada akhirnya dari perpustakaanlah semua informasi itu bisa didapatkan. Apalagi perpustakaan MA RI adalah perpustakaan hukum di bawah lingkungan Mahkamah Agung RI. Diharapkan, apabila seseorang tidak mendapat kan informasi hukum di manapun di Indonesia ini, ia bisa mendapatkannya di Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Satu tantangan bagi perpustakaan Mahkamah Agung saat ini dan ke depan adalah untuk melengkapi koleksinya agar bisa menyediakan informasi hukum yang dibutuhkan baik oleh kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun kalangan umum. Di sinilah peran perpustakaan yang sa ngat strategis dalam mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. * Pustakawan pada Politeknik Kesehatan Bandung, Kementerian Kesehatan RI.


PUSTAKA

Membangun Masyarakat Cinta Perpustakaan Oleh M.E.R Herki Artani R, S.H.

Sambutan pembukaan oleh Karo Hukum dan Humas MA sebagai pe nanggung jawab kegiatan

M.E.R Herki Artani R, S.H., Kepala Perpustakaan Mahkamah Agung RI

INFORMASI merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Bagi negara yang sedang membangun pun, informasi merupakan bagian yang sangat penting. Selain itu, informasi juga sangat diperlukan dalam bidang pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni budaya. Perpustakaan sudah kita kenal sejak kita bersekolah untuk pertama kalinya. Perpustakaan mengurusi hal hal yang berkaitan dengan informasi, mulai dari menghimpun dan mengolah informasi sampai menyajikannya pada 54 |


para pengguna. Sebagai pintu gerbang pengetahuan, ia menyediakan kebutuhan dasar pembelajaran bagi para penggunanya. Selain itu, ia punya andil besar dalam pengembangan kebebasan dan budaya, baik bagi individu ataupun kelompok. Sebuah perpustakaan, baik besar ataupun kecil, perlu diatur secara sistematis agar dapat memberi pelayanan yang memuaskan kepada para masyarakat pengunjungnya. Setiap warga masyarakat yang ingin menggunakan perpustakaan tentunya mengharapkan pelayanan yang

PUSTAKA baik. Dan uuntuk dapat memperoleh pelayanan yang memuaskan, orang tidak harus menunggu lama. Diharapkan, pelayanannya bersifat cepat, tepat waktu dan benar. Perpustakaan yang bagus harus mempunyai beraneka bahan bahan pustaka dari berbagai macam jenis, sumber dan referensi. Tulisan-tulisan dan buku-buku dari berbagai bidang, mulai dari yang paling lama hingga yang terbaru pun, diharapkan berada di dalamnya. Tidak kalah pentingnya perpustakaan harus dikoordinir oleh pustakawan aktif, sehingga para pengguna kita merasa nyaman berada di dalamnya. Kenyamanan ruang baca perpustakaan juga turut memberi andil yang besar dalam menumbuhkan masya rakat cinta perpustakaan. Semakin nyaman, semakin senang pula kita berada di dalamnya. Perpustakaan itu tempat yang sangat mengasyikan untuk mencari segala informasi dan sebagai wahana untuk menambah referensi ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mungkin patut disoroti budaya gemar membaca kita masih sangat kurang. Padahal dengan membaca, kita bisa melihat perkembangan dunia di sekeliling kita, mendapat kan ilmu lebih, ataupun mendapatkan sebuah pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu sama sekali. Sebagai jendela dunia, perpustakaan haruslah dapat memberikan bantuan sebaik-baiknya kepada para pembaca agar mereka memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sinilah letak fungsi pelayanan perpustakaan. Ia mempertemukan para pembaca dengan informasi yang dicari. Dan pelayanan yang ramah menarik minat para pengguna perpustakaan untuk terus berada di dalamnya. Perpustakaan, sekalipun dalam keadaan serba kekurangan, tentu selalu dituntut untuk bersikap aktif, kreatif, progresif dalam menjalankan misi perpustakaan. Kebutuh an pemakai bahan-bahan pustaka harus mendapatkan perhatian, sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa perpustakaan betul-betul merupakan sumber ilmu dan sumber informasi.

Mahasiswi Hukum Mengunjungi Perpustakaan MA RI


TIRTA

Damai dalam Pembawa Kegaduhan Oleh Fr. Mateus L. Batubara OFM (Pastor di Jakarta)

Kisah Kelahiran Yesus dalam Injil Lukas diawali dengan sebuah peristiwa kegaduhan saat Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia (sensus penduduk). Sensus ini mewajibkan semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kaisar tidak terlalu peduli pada jumlah penduduk, tetapi jumlah pajak yang akan diraupnya menjadi target utama. Program Sensus ini amat menyusahkan banyak orang. Ada kega duhan saat itu. Kabar kelahiran seorang Juru Selamat di Betlehem seakan tenggelam dalam hiruk pikuk kegaduhan yang ada. Natal kali ini hadir di tengah berbagai bencana alam, bencana politik, krisis ekonomi, sampai peristiwa-peristiwa yang menandakan semakin hancurnya keadaban pu blik seperti korupsi. Hiruk-pikuk pemberitaan akan semua hal itu secara terbuka dipertontokan dan diperdengarkan di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Orang banyak bicara tentang banjir, letusan gunung, badai topan dan badai korupsi dari pejabat biasa sampai dengan menteri. Kita juga disuguhkan dengan berita elektabilitas dan pamor dari beberapa orang yang mulai sibuk cari simpatik untuk pencapresan 2014. Kegaduhan hebat mulai terjadi ketika moralitas pejabat publik penjaga gawang kepastian hukum, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar berada di titik nadir. Natal 25 Desember 2013 hadir dalam situasi yang seperti itu. Ketika semua orang ribut pada sensus yang dimaklumkan Kaisar Agustus, warta kehadiran Yesus hanya sampai di telinga orang-orang kecil, gembala-gembala di padang yang tidak diperhitungkan siapapun. Kelompok ini seakan-akan tidak masuk hitungan sensus. Mereka ini yang justru diperhitungkan Allah untuk menjadi saksi. Para pembawa damai adalah orang-orang yang seakan-akan tidak penting, tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa dan bukan pula pemimpin atau pejabat.

56 |


Pengungsi erupsi Gunung Sinabung sedang tidur lelap. Erupsi abu dengan kolom abu

Natal adalah Kasih Peristiwa Natal adalah Peristiwa Kasih. Pada abad Pertengahan ada diskusi sengit terkait pertanyaan, ”Me ngapa Allah menjadi manusia?” (Cur Deus homo est?) Jawabannya hanya satu: karena Allah adalah Kasih (Deus Caritas Est). Allah tidak akan pernah lupa akan Identitas diri-Nya yang adalah Kasih. Oleh karena itu, Duns Scotus, seorang pengajar ilmu teologi dalam gereja katolik dan seorang Fransiskan (pengikut Santo Fransiskus dari Assisi) pernah mengatakan bahwa seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Allah akan tetap menjadi manusia. Putra Allah telah menjadi manusia, mengenakan kemanusiaan kita dengan segala kelemahannya. Oleh karena itu, rencana ilahi terpenuhi dalam diri kita; dapat kita lihat, dapat

TIRTA kita sentuh. Sabda yang berinkarnasi atau yang menjelma menjadi manusia bukanlah sebuah mitos, melainkan seorang pribadi yang melemparkan diri secara total ke dalam sejarah manusia, mengenakan kodrat kita sendiri. Kemah pertemuan, tempat tinggal Allah di antara orang-orang Israel selama pengembaraan mereka di padang gurun, telah diganti. Dengan demikian kemah Allah, tempat di Sumber gambar: www.kini.co

n kolom abu tertinggi (lk 10.000 m) terjadi pada 19 November 2013.

mana Ia tinggal di tengah-tengah manusia, kini berwujud seorang manusia, seorang pribadi, “daging,” dan Ia disebut “Emmanuel… Allah beserta kita”. Hakikat dari Kasih adalah ingin dekat dan tinggal selalu bersama dengan yang dikasihinya. Ia hadir dalam kesederhanaan sebagaimana dalam Injil Lukas 2:1-14 diuraikan, “dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan”. Gambaran tentang kesederhanaan itu juga dilukiskan oleh Nabi Perjanjian Lama, Yesaya, ketika ia menubuatkan Sang Penyelamat yang adalah seorang anak kecil. Tapi di atas bahu anak kecil ini ada lambang pemerintahan. Namanya disebut-sebut orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai! Seorang anak ke-

cil yang tak berdaya dan tak diperhitungkan kelahiran-Nya! Panggilan sebagai Pembawa Damai Peristiwa Natal ditandai dengan pemahaman akan logika rahmat. Rasul Paulus mengatakan, ”Di dalam Yesus, nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan kasihNya kepada manusia”. Di hadapan karunia Allah kepada manusia yang luar biasa ini, tidak saja ada kekaguman, kemuliaan dan pujian, tetapi juga sebuah tanggapan dari perspektif logika rahmat. Jika Allah telah memberi kita segalanya dan bahkan telah menyerahkan diri-Nya sendiri di dalam Putra-Nya, maka kita diundang untuk mempunyai sikap-sikap yang mencerminkan silih, yaitu memberikan diri kita sendiri secara total bagi Dia. Kemudian kita harus “memberikan diri kita kepada sesama seturut cara Allah memberikan diri-Nya secara terus-menerus”. Lewat perayaan Natal kita dipanggil menjadi pembawa damai di tengah riak kegaduhan politik, sosial dan ekonomi yang menyelimuti negeri ini. Ajakan ini searah dengan Pesan Natal bersama KWI–PGI untuk tahun 2013: “Datanglah, ya Raja Damai” (Yes 9:5). Saat korupsi me rajalela, saat ketidakadilan diperagakan dalam berbagai contoh nyata, saat kaum kecil ditindas oleh mereka yang berkuasa secara politik dan ekonomi, saat alam diekploitasi untuk kepentingan segelintir orang, saat itulah kita semua diingatkan untuk kembali kepada jati diri masing-masing sebagai manusia pembawa damai. Menjadi pembawa damai bukan tergantung dari status dan jabatan kita. Para gembala bukanlah orang yang diperhitungkan untuk menjadi saksi kelahiran Yesus bila dilihat dari status ekonominya tetapi Allah memakai mereka dan mereka juga menanggapi tawaran Allah itu. Semoga kita pun siap menanggapi panggilan Allah untuk menjadi pembawa damai.


TIRTA

Natal Bersama Umat Kristiani Mahkamah Agung-RI

“Tuhan Melawat Umat-Nya” Oleh Disiplin F. Manao, SH., MH, D.Min*

Paduan suara Pengadilan Negeri Jakarta Barat tampil dalam perayaan Natal bersama, di Hotel Mercure Ancol pada tanggal 14 Desember 2013

“PERAYAAN Natal bukanlah sekedar ritual atau rutinitas gereja dan komunitas umat Kristiani dari tahun ke tahun, tetapi memiliki makna mendalam, guna membangun kehidupan keberimanan setiap umat Kristiani, membangun tali silahturahmi dengan sesama manusia, dan melakukan intropeksi dan program ke depan supaya menjadi orangorang yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama.” Demikian ditegaskan oleh Yang Mulia Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn, Ketua Panitia Natal Bersama Umat Kristiani Mahkamah Agung-RI dengan jajaran peradilan se-Jabodetabek pada ibadah dan perayaan Natal yang dilaksanakan di Hotel Mercure pada hari Sabtu, 14 Desember 2013, dengan tema “Datanglah, ya Raja Damai” (Yesaya 9 ayat 5) dengan sub-tema “Dengan semangat Natal, kita tingkatkan peradilan modern”. Perayaan ini menjadi sangat spesial, karena selain di58 |


hadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. M. Saleh, SH., MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, dan seluruh Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI, Ketua Persekutuan Umat Kristiani Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH., MA, sejumlah hakim agung dan eselon I dan II serta sekitar 600 umat, juga karena baru kali ini perayaan Natal diselenggarakan di luar gedung Mahkamah Agung RI yang sedang direnovasi. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI me nyampaikan salam bahagia kepada seluruh umat Kristiani di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya yang merayakan Natal dengan penuh sukacita, cinta kasih, persaudaraan dan pengharapan. Perayaan Natal, menurutnya, mengingatkan kita semua bagaimana pengorbanan

TIRTA sebagai manifestasi cinta umat manusia kepada Tuhan, yang telah terlebih dahulu mencintai dan berkorban untuk manusia, makhluk ciptaan-Nya. Sesuai dengan tema Natal “Datanglah, ya Raja Damai”, Ketua Mahkamah Agung RI menekankan bahwa damai adalah harapan dan cita-cita kita semua, karena setiap umat mencintai kedamaian, ketenteraman dan keharmonisan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang diintikan dalam kata “shalom”. Kemeriahan perayaan Natal kali ini diisi selain acara kebaktian, koor gabungan, koor PN Jakarta Barat, khotbah Natal oleh Pdt. Ruffi Waney, S.Th., M.Th, dan renungan Natal oleh Romo Suhardi Antoro, Pr, penarikan door prize, dan sebuah drama Natal. Makna Natal Akan sangat keliru kalau kita memaknai Natal dengan pola, cara dan ekspresi perayaan Natal dewasa ini yang penuh dengan hiruk-pikuk pesta, kerlap-kerlip lampu, dan perayaan spektakuler yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berpesta sah-sah saja, tetapi apakah itu makna Natal yang sesungguhnya? Makna Natal yang sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah penciptaan manusia, di mana pada mulanya Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Sebagai ciptaan tertinggi, manusia diberi predikat sungguh amat baik. Dan sebagai ciptaan yang mulia, suci tanpa cacat, manusia hi dup dalam garis kasih Allah, yaitu garis hidup dalam kekekal an. Akan tetapi kehidupan manusia berubah secara total ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, kesucian dan kekudusan Allah, sebagaimana ditulis dalam Kitab Suci, “karena semua orang telah berbuat dosa dan te lah kehilangan kemuliaan Allah” (Roma 3:23) dan sebagai upah dosa ialah maut (Roma 6:23), yang artinya manusia berdosa hidup dalam garis keadilan Allah, yaitu hidup dalam garis kematian kekal. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa dan putus hubungan dengan Tuhan, maka berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk membangun hubungan dengan Tuhan, baik melalui perbuatan yang baik, etika, ilmu dan pengetahuan, namun semua mengalami kegagalan. Dari sisi Tuhan kepada manusia (khususnya bangsa Israel), Allah berinisiatif melalui para Nabi, Hakim-Hakim maupun melalui Raja untuk memulihkan keadaan manusia agar berdamai dengan Allah, akan tetapi juga mengalami kegagalan total.

Allah kemudian melawat umat-Nya dengan mengutus Anak-Nya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah me ngaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal” (Johanes 3:16). Inilah makna Natal yang sesungguhnya: Allah melawat umat-Nya, datang ke dunia, dengan mengosongkan diri dan menjadi manusia dalam wujud anak Dara Maria bernama Yesus, yang disebut juga Mesias. Berita Natal membawa damai, damai yang sesungguhnya, damai dari Allah kepada manusia ciptaan-Nya. Allah rela berkorban, dalam arti Tuhan Yesus (Mesias) tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah Bapa/Pencipta, melainkan rela mengosongkan diri-Nya dan mau menjadi sama seperti manusia ciptaan, dengan visi yang jelas untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan sebagai akibat dosa. Dalam segala kemahakuasaan-Nya, segala sesuatu dilakukan agar dapat melawat umat-Nya dalam wujud manusia. Dengan semangat tema dan subtema Natal Mahkamah Agung RI tahun ini, serta menggarisbawahi sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu Natal sebagai ungkapan kasih dan pengorbanan setiap umat kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu berkorban, maka sudah semesti nya setiap umat Kristiani, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan nyata, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai aparatur Negara yang bekerja di lembaga yudikatif, kita diharapkan dapat mewujudkan keadilan atas dasar kebenaran yang membawa kedamaian bagi para pihak, serta meng hindarkan diri dari cinta uang, menyangkal diri dan meme rangi hawa nafsu. Haruslah kita hindarkan bahkan berantas segala tindakan dan perilaku yang mencederai kedamaian, seperti perilaku koruptif, perilaku intoleran terhadap kebe ragaman dan diskriminatif, saling curiga dan mencederai satu sama lain. Dengan keteladanan Mesias perlu dikembangkan hidup bersahaja dan sederhana, disiplin dan komitmen, memiliki integritas, saling menghormati, melayani dan memberikan bantuan serta mengembangkan kerjasama yang bermanfaat. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua, Immanuel. - No. 3 Edisi Desember 2013 | 59

KOLOM

Informasi Perkara dalam Genggaman Oleh Ahsan Dawi Mansur* Anda sedang melakukan riset dan membutuhkan data perkara Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia? Sedang berperkara di PA dan ingin mengetahui perkembangan perkara? Ataukah ingin mengetahui rincian penggunaan keuangan perkara? Jawabannya ada di portal layanan informasi perkara peradilan agama yang ber alamat di http://infoperkara.badilag.net. Portal ini memuat data perkara PA seluruh Indonesia. Portal info perkara hadir untuk memenuhi kebutuhan PA, PTA, Badilag, dan masyarakat terhadap pelaporan dan informasi perkara secara cepat dan efisien. Tujuannya adalah untuk mengetahui data perkara dengan memanfaatkan gadget tanpa harus datang ke pengadilan. Eksistensi portal ini juga didukung dengan aplikasi SIADPA Plus sebagai sumber utama, seperti TV media centre, SMS gateway informasi perkara, mesin antrian sidang yang dimanfaatkan secara luas. Aplikasi SIADPA Plus merupakan otomatisasi pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan (bindalmin) pengadilan agama, yang bersifat integratif dan didesain dengan program komputer. Aplikasi ini sebagai alat bantu pengolah dokumen dan data perkara mulai dari pendaftaran, persidangan hingga penyelesaian perkara telah diimplementasikan di 359 PA seluruh Indonesia. Portal info perkara ini melengkapi keberadaan aplikasi turunan SIADPA Plus. Aplikasi turunan yang dimaksud adalah aplikasi yang berbasis atau menggunakan database SIADPA Plus sebagai sumber utama, seperti aplikasi TV media centre, SMS gateway informasi perkara, mesin antrian sidang yang telah dimanfaatkan secara luas oleh PA di Indonesia. Portal ini terbagi atas dua menu, yaitu informasi per kara publik dan intranet. Sesuai dengan namanya, informasi perkara publik diperuntukkan untuk umum, baik pencari keadilan ataupun masyarakat umum. Sedangkan menu intranet dikhususkan untuk warga peradilan agama. Untuk menelusuri perkembangan perkara, mulai dari pendaftaran, penggunaan keuangan perkara, hingga 60 |


tahapan terakhir, pengunjung portal dapat memilih menu informasi perkara. Dengan alasan privasi, menu ini diper untukkan untuk para pihak berperkara saja. Maka untuk mengaksesnya diperlukan tiga huruf awal dari nama pihak berperkara sebagai kata kunci (password), di samping nomor perkara yang harus diisi. Menu lain yang dapat diakses sepenuhnya oleh masy arakat adalah rekapitulasi perkara, jadwal sidang, faktor penyebab perceraian, informasi akta cerai, laporan sidang keliling, laporan perkara prodeo, laporan pos bantuan hukum dan statistik perkara. Ada juga menu internet seperti pelaporan perkara, keuangan perkara, register perkara, serta pembinaan dan pengawasan. Untuk masuk ke menumenu ini diperlukan nama pengguna (username) dan kata kunci (password). Portal info perkara bisa diakses melalui komputer, tablet atau telepon pintar (smartphone). Amanat UU Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengamanatkan bahwa setiap lembaga publik diwajibkan untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang dimaksud antara lain informasi yang berkaitan kegiatan dan kinerja, serta laporan keuangan badan publik. Pengadilan sebagai salah satu lembaga publik wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Ketentuan ini diatur pada Pa sal 32 B UU Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 64 A UU Nomor 50 Tahun 2009. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur secara detail tentang kewajiban pengadilan untuk mengelola dan memelihara informasi, serta memastikan informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi yang wajib disediakan pengadilan berkaitan dengan perkara dan persidangan adalah: 1) seluruh putusan dan penetapan pengadilan; 2) informasi dalam buku register

KOLOM perkara; 3) data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara; 4) tahapan suatu perkara dalam penangan an perkara; 5) laporan penggunaan biaya perkara. Kewajiban publikasi putusan telah diakomodir situs web Direktori Putusan MA dan situs web pengadilan yang ada di bawahnya. Sedangkan informasi yang berhubungan dengan buku register, data statistik, tahapan penangan perkara dan laporan penggunaan biaya perkara tersaji lengkap di portal info perkara. Kehadiran portal info perkara sejalan dengan cetak biru (blue print) MA tahun 2010-2035, terutama berkaitan dengan upaya membangun peradilan modern yang berbasis teknologi informasi. Badan peradilan yang memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. Model Pembinaan dan Pengawasan Online Selama kurun waktu 2012-2013 Ditjen Badilag telah menyelenggarakan beberapa kegiatan bimbingan teknis untuk hakim tingkat banding. Selain mendapat materi se putar hukum acara dan pola bindalmin, para hakim tinggi juga mendapatkan materi tentang pengawasan melalui aplikasi SIADPA Plus dan pengawasan online melalui portal info perkara. Dengan berbekal pengetahuan tentang pengawasan SIADPA Plus dan online, hakim tinggi akan lebih maksimal dalam menjalankan tupoksinya sebagai kawal depan (voorpost) MA dalam memberikan pembinaan dan pengawasan ke pengadilan di bawahnya. Jika sebelumnya pembinaan dan pengawasan oleh hakim tinggi dibatasi oleh ruang, waktu dan anggaran, kini tugas tersebut dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Cukup berbekal laptop atau smartphone yang terkoneksi internet, hakim pengawas bisa membuka menu pembinaan dan pengawasan dalam portal info perkara. . Menu pembinaan dan pengawasan merupakan bagian dari menu intranet yang berisi mengenai register perkara online, tingkat penyelesaian perkara, grafik kinerja dan validasi data. Tampilan register perkara online mirip

dengan register perkara manual yang ada di PA. Lama penyelesaian perkara bisa dicermati dalam submenu tingkat penyelesaian perkara. Termasuk di dalamnya, tahapan-tahapan yang telah dilalui majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Grafik kinerja dalam portal berfungsi untuk melihat tingkat implementasi SIADPA Plus, mulai dari pendaf taran, persidangan, hingga penyelesaian perkara. Keseriusan suatu PA dalam implementasi SIADPA Plus dapat terbaca dari grafik ini. Misalnya, majelis hakim yang tidak mengolah putusan atau amar putusan melalui SIADPA Plus akan mudah terpantau dari rincian tabel yang berwarna merah. Adapun submenu validasi data bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam proses input data. Kesalahan-kesalahan yang ditemukan kemudian diperbaiki guna mendapatkan data yang valid. Dengan demikian, data-data yang disajikan dalam portal info perkara dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Portal info perkara ini dikelola secara mandiri oleh Tim Implementasi SIADPA dan SIADPTA Plus Ditjen Badilag MA. Sebuah tim adhoc dibentuk oleh Dirjen Badilag untuk membantu Badilag dalam melakukan percepatan pemanfaatan SIADPA Plus. Tim yang terdiri dari gabung an personel Badilag dan para pengelola SIADPA Plus ini berada di bawah koordinasi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag MA. Keberadaan portal ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan transparansi peradilan. Transparansi merupakan nilai fundamental dari peradilan modern. Se nafas dengan pernyataan filsuf Inggris, Jeremy Bentham, tidak ada keadilan tanpa keterbukaan. Keterbukaan memang jiwa keadilan. * Penulis adalah hakim Pengadilan Agama Pandeglang dan Koordinator Bidang Intensifikasi Tim Nasional Implementasi SIADPA dan SIADPTA Plus Ditjen Badilag MA RI


KOLOM

Pelayanan Publik Oleh Dr. H. RIDWAN MANSYUR, SH.

Berawal dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini sejalan dengan gerakan internasional Open Government Partnership. Setelah Amerika Serikat dan Brazil, kini Indonesia menjadi Co-Chairs Open Government Partnership (OGP 2012-2014). Saat ini telah tergabung 58 negara yang memiliki rencana aksi untuk merealisasikan komitmen mereka dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Dengan adanya keterbukaan ini masyarakat menjadi lebih mudah mengetahui kinerja pejabat publik. Sesungguhnya, produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat (public service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik layanan civil maupun layanan publik. Artinya, kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (access to justice). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu program utamanya adalah Program Penguatan Akses terhadap Pengadilan. 62 |


Secara garis besar ada empat jenis pelayanan di pengadilan, yaitu pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan informasi. Layanan publik yang pokok pada manajemen perkara, yang seharusnya menjadi pelayanan prima di Pengadilan, adalah dalam bentuk informasi, yaitu layanan dalam bentuk SIPP/CTS, SIADPTA/SIADPA, SIAP TUN dan SIAP MIL, serta Info Perkara dan Direktori Putusan pada Mahkamah Agung. Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama, bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah, demi terwjudnya good governance. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Standar pelayanan pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan pengadilan juga mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara. Pelaksanaan pelayanan publik memang sulit untuk diimplementasikan, namun warga peradilan harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Prinsip ini khususnya harus dilaksanakan oleh

KOLOM petugas informasi yang menjadi ujung tombak sebuah pengadilan. Seluruh informasi mengenai Mahkamah Agung maupun pengadilan sekarang dapat diakses melalui website, yang memang sudah merupakan kebutuhan publik. Dengan adanya situs website, diharapkan para pencari keadilan ataupun pihak lain dapat memanfaatkannya. Begitu pula pengadilan, selaku pelayan publik yang memikul tugas menegakkan hukum dan keadilan, tidak boleh menutup diri terhadap tranparansi/keterbukaan dan tanggung jawab yang dibebankan dalam tugasnya dapat dengan mudah diakses. Tolok ukur sukses tidaknya penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kepuasan publik. Ada beberapa hal lain yang bisa menjadi tolok ukur berhasilnya penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: pertama, pengadilan berhasil memberikan rasa senang dan puas kepada para pencari keadilan; kedua, pengadilan akan mendapatkan simpati, persepsi positif dan kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan dan serta pelayanan yang baik dapat membantu dan mempermudah pengadilan dalam melakukan tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan hukum dan keadilan

Sudah jadi kewajiban Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan warganya lewat pelayanan publik. Kualitas pelaksanaannya yang dilakukan oleh perangkat negara adalah penanda kinerja sebuah pemerintahan. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu faktor yang menjamin kesejahteraan rakyat. Yang paling utama adalah peran masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Dengan pengawasan, saran, dan kritik dari masyarakat, pelayanan publik di Indonesia akan jadi layanan yang bersifat customer-oriented dan akan selalu berbenah sesuai dengan tuntutan pengguna. Tentulah kita bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik secara sederhana, mudah, dan ramah kepada masyarakat untuk memperoleh akses keadilan de ngan niat ibadah dan membantu sesama. Untuk itu, kita semua jajaran pengadilan harus ber ubah. Dan setiap pimpinan pengadilan semestinya adalah agen perubahan. Ia harus visioner dan berpikir melebihi kemampuan orang lain (thinking ahead), berpikir terusmenerus (thinking and thinking again), dan berpikir lintas batas (out of the box).

Petugas Desk Info MA memberikan pelayanan kepada seorang pengunjung yang mencari tahu keadaan perkaranya.


KOLOM

“Perbuatan Melawan Hukum” dalam Tipikor pada Putusan MA Oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

DIKAJI dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Lebih lanjut, menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (algemene belangen) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (bijzondere belangen). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (materieel strafrecht) dan hukum pidana formal (formeel strafrecht/strafprocesrecht). Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tipikor mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda de ngan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan se minimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan subtansi gabungan dua sistem hukum yaitu “Civil Law” dan “Common Law”, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tipikor di Indonesia. Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat 64 |


kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasio nal. Konggres PBB ke-8 mengenai “Prevention of Crime and Treatment of Offenders” yang mengesahkan resolusi “Corruption in Goverment” di Havana tahun 1990. Asumsi konteks tersebut di atas dapat ditarik suatu konklusi dasar tipikor bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tipikor bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (law making policy dan law enforcement policy), Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara. Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi erat antara tipikor dengan produk legislasi yang bersifat Administrative Penal Law. Selain dimensi tersebut dalam tipikor esensi krusial dalam perkembangan teoretis dan praktik yang menimbulkan polemik dan problematika berkepanjangan adalah anasir “perbuatan melawan hukum” baik dalam artian formal dan materiil. Khusus terhadap perbuatan melawan hukum materiil baik dalam fungsi positif dan fungsi negatif menjadi problematika tersendiri apabila dikaji dari perspektif praktik peradilan khususnya pasca putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Pada praktik peradilan khususnya terhadap perkara tipikor dalam beberapa putusan MA belakangan ini ada yang tidak menerapkan perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana putusan MK dan tidak sedikit pula yang tetap menerapkan dan menganut dimensi perbuatan melawan hukum materiil pasca putusan MK. Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum

KOLOM Materiil” dalam Tipikor pada Putusan MA Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “onrechtmatige daad” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pe ngertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tipikor telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (formele wederrechtelijkheid) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui arrest Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919. Pada dasarnya, pergeseran perbuatan melawan hukum fomal menjadi perbuatan melawan hukum materiil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putus an hakim). Konkritnya, yurisprudensi MA telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan tipikor dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materiil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Tegasnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian “wederrechtelijk”, khususnya perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata. Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi MA juga telah memberikan nuansa baru

perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi juga MA dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kretaria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntung an dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut. Sebagai salah satu contoh yurisprudensi MA yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam Putusan MA Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan MA Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan MA Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) dimana MA berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (bestandellen) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor ne gara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung. Sedangkan yurisprudensi MA yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif terdapat dalam perkara Putusan Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan MA Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan MA Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995). Pada asasnya, yurisprudensi MA ini pertimbangan putusannya bersifat futuristis dengan titik tolak penafsiran yang keliru pengertian “melawan hukum” dari yudex facti diidentikan sebagai “melawan peraturan yang ada sanksi pidananya”, Kemudian, yurisprudensi MA tersebut secara implisit memberikan pertimbangan bahwa penanganan kasus ini mengacu kepada pengertian melawan hukum materiil dari fungsi positif. Aspek ini lebih detail dipertimbangkan de ngan redaksional sebagai berikut: “Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masya rakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana - No. 3 Edisi Desember 2013 | 65

KOLOM korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.” Pada hakikatnya, pertimbangan putusan MA inilah yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristis yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan di sisi lainnya berpendapat bahwa sejak putusan itu ajaran sifat melawan hukum materiil telah mempunyai fungsi positif dimana menurut ajaran umum hukum pidana, tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan asas legalitas. Jadi, putusan MA memberikan ruang dan dimensi tentang diterapkannya perbuatan melawan hukum materiil, baik dalam fungsi negatif dan fungsi positif. Apabila dijabarkan, walaupun yurisprudensi tersebut bertitik tolak kepada UU Nomor 3 Tahun 1971, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, ajaran perbuatan melawan hukum materiil tetap diperta hankan dan diterapkan secara normatif, teoretis dan praktik peradilan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Ternyata dimensi perbuatan melawan hukum materiil baik fungsi positif maupun fungsi negatif dalam tipikor mengalami keadaan mati suri oleh Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Tegasnya, putusan MK telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materiil. Apabila dideskripsikan secara global ada beberapa argumentasi sebagai ratio decidendi putusan MK meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil tersebut. Pertama, penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama UU Nomor 31 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuat 66 |


an tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, hakikatnya penjelasan pasal tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana, tidak lagi sebagai formele wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele wederrechtelijkheid. Konsekuensi logis dimensi demikian maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil dalam pengertian bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela sehingga telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan dalam masyarakat maka dipandang telah memenuhi unsur melawan hukum (wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rectsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup menjadi kretaria perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, meskipun hanya dikaji dari perspektif secara materiil. Konsekuensi logis penjelasan UU tersebut telah melahirkan norma baru karena digunakan ukuran tidak tertulis dalam UU secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan demikian juga telah menyebabkan kreta ria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai yurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid). Oleh karena itu, apa yang patut dan memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan me lawan hukum. Kedua, dikaji dari praktik pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana Putusan MK Nomor 005/ PUU-III/2005 yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Ketentu-

KOLOM an Butir E Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh sehingga penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, berikutnya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan oleh karena itu dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkut an. Ketiga, MK menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 karena ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga nega ra untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah ada terlebih dahulu. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta. Oleh karena itu konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat UU untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah bestimmheitsgebot. Keempat, MK berpendirian bahwa konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dengan titik tolak pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masya rakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan

ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat pertama UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan demikian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dikaji dari dimensinya perbuatan melawan hukum materiil menjadi mati suri oleh Putusan MK. Akan tetapi dikaji dari praktik peradilan dalam beberapa putusan MA hakikatnya ada yang tidak menerapkan perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana putusan MK dan tidak sedikit pula ada yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dengan melalui penafsiran dan penemuan hukum (rechtsvinding) baik bersifat progresif maupun konservatif. Pada dimensi ini hakim melakukan pembentukan hukum dengan menetapkan peraturan secara konkrit (law in concreto) atau tegasnya merupakan suatu proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum (law in abstracto) dengan mengingat peristiwa konkrit. Dari perspektif teoretis, praktik dan normatif putusan MA pasca putusan MK tetap menerapkan perbuatan me lawan hukum materiil dikarenakan beberapa hal, yaitu: Pasca putusan MK mengakibatkan perbuatan melawan hukum materiil tidak diatur dan mempunyai landasan pijakan sebagai payung hukumnya sehingga menjadi tidak jelas secara normatif dan implementasinya. Tegasnya, di satu sisi perbuatan melawan hukum materiil dalam perkara tipikor ada dalam kenyataan di masyarakat akan tetapi di sisi lain secara normatif tidak diatur dalam per undang-undangan oleh karena payung hukum perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 oleh Putusan MK Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sudah “diamputasi” karena - No. 3 Edisi Desember 2013 | 67

KOLOM dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie) yang dianut sejak lama dalam praktik peradilan ternyata MA te lah menerapkan adanya perbuatan melawan hukum materiil baik dalam fungsi negatif maupun fungsi positif. Konsekuensi logis dimensi demikian membawa suatu polarisasi pemikiran bahwa MA ingin menjatuhkan hukuman sesuai nuansa dan paradigma asas keadilan yang walaupun tidak diatur dalam UU akan tetapi karena praktik di masyarakat dianggap sebagai sebuah perbuatan tercela, maka aspek demikian tidak dapat dibiarkan dan pelakunya harus dijatuhi hukuman sesuai norma yang hidup dalam masyarakat (living law) dengan tetap mempergunakan parameter asas keadilan. Dikaji dari perspektif kebijakan pidana hakim selaku pemegang kebijakan aplikatif harus menerapkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena dimensi demikian maka hakim tidaklah harus berarti menjadi penyambung lidah atau corong UU (bousche de la loi/mouth of the laws) akan tetapi hakim harus dapat menerapkan, sebagai filter dan mengimplementasikan peraturan tersebut yang masih bersifat abstrak terhadap kasus konkrit. Konsekuensi logis dimensi demikian hakim dihadapkan kepada pilihan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di satu sisi perbuatan korupsi secara formal (perbuatan melawan hukum formal) tidak ada, akan tetapi di sisi lainnya secara materiil (perbuatan melawan hukum materril) ada maka hakim sebagai kebijakan aplikasi harus menggali, memahami dan menghayati norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apabila dijabarkan lebih jauh paradigma konteks di atas dikarenakan hakim hidup di masyarakat, menggali dan menetapkan hukum untuk masyarakat, per aturan dibuat untuk suatu masyarakat dan juga tentu harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan dimensi keadilan kepada masyakarat pendukungnya di mana hukum itu hi dup (living law). Dalam paradigma modern sekarang dapat disebutkan dengan paradigma bahwa, “hakim tidak hidup dalam menara gading”. Dimensi, paradigma, aktualitas dan pemikiran progresif sebagaimana apa yang dikedepankan aliran fragmatic legal realism atau realisme amerika inilah yang coba dikedepankan oleh MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin dan

68 |


Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira SH. Esensi krusial putusan tersebut hakikatnya tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam perkara tipikor pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Konklusi Dikaji dari perspektif normatif berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka tipikor bersifat extra ordinary crimes sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra ordinary measures). Konsekuensi logis aspek demikian hendaknya relatif tiada ruang dan dimensi suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan UU, asas kepatutan dan dianggap tercela oleh masyarakat tidak dilakukan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu, perbuat an melawan hukum materiil dalam yurisprudensi baik dalam fungsi negatif maupun yang diterapkan oleh MA pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 mengalami keadaan “mati suri”. Akan tetapi berdasarkan Putusan MA Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MA Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 maka penerapan perbuatan melawan hukum materiil seolah terasa “hidup kembali”. Tugas, fungsi dan peranan hakim asasnya memberikan keadilan karena itu UU memberi independensi kepada hakim ketika memutus perkara dan doktrin memberikan cara dengan melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baru yang diterapkan pada kasus konkrit (law in concreto). Hakim bukanlah sebagai penyambung lidah atau corong UU (bouche de la loi/mouth of the laws), akan tetapi Hakim hendaknya harus mempunyai dimensi, paradigma, aktualitas dan pemikiran progresif se perti yang dikedepankan aliran fragmatic legal realism atau realisme amerika. Sekarang terpulang kepada Hakim yang bersangkutan, apakah akan memutus sesuai yurisprudensi ataukah tidak karena secara normatif, teoretis, doktrin dan praktik peradilan jurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai “the binding force of precedent” akan tetapi relatif bersifat sebagai “pressuasieve precedent”.

BERANDA

Pola Karier dalam Jabatan Fungsional Oleh: Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.*

Sosialisasi. Jabatan fungsional Mahkamah Agung RI oleh Drs. Erwin Widanarko

SEBAGAIMANA diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam Jabatan dan Pangkat. Peng angkatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, dan syarat objektif lainnya. Pengangkatan dalam jabatan PNS terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan Struktural adalah jabatan yang melekat pada struktur organisasi pemerintahan sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Keberadaan jabatan fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital, perubahan lingkungan

organisasi yang begitu cepat menuntut setiap pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas secara profesional sesuai kompetensi yang dimiliki. Sudah menjadi tuntutan jaman agar setiap pegawai bekerja secara profesional, untuk itulah pemerintah berupaya untuk mengembangkan jabatan-jabatan fungsional, yang hingga saat ini terdapat 120 jabatan fungsional, ke seratus dua puluh jabatan fungsional tsb adalah jabatan fungsional yang pola kariernya dengan menggunakan angak kredit. Jabatan-jabatan fungsional dimaksud antara lain adalah Perencana, Arsiparis, Widyaiswara, Peneliti, Penerjemah, Pustakawan, Analis Kebijakan, Assessor, Auditor, Auditor Kepegawaian, dan lain sebagainya. Jabatan-jabatan fungsional sebagaimana tersebut diatas (120 jabatan fungsional), jenis jabatannya dibedakan 2 jenis, yakni jabatan fungsional keahlian (ahli) dan


BERANDA jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian dipersyaratkan bagi mereka yang berpendidikan mini mal S1 sedangkan jabatan fungsional keterampilan diper syaratkan bagi mereka yang berpendidikan SLTA atau D III, dengan jurusan atau program studi setidak-tidaknya se suai dengan jabatan fungsional yang dimaksud. Misal untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer idealnya yang berlatar belakang pendidikan bidang teknologi informasi (IT) atau bisa latar belakang pendidikan non IT namun yang

bersangkutan harus mengikuti diklat terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh instansi pembina dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS). Demikian halnya Jabatan Fungsio nal Pustakawan, setidak-tidaknya berlatar belakang pendidikan perpustakaan, namun yang tidak berlatar belakang pendidikan perpustakaan bisa diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dengan syarat yang bersangkutan telah mengikuti diklat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan lulus yang di selenggarakan oleh

Jabatan Fungsional Keterampilan Jenjang Jabatan 1. Pelaksana Pemula 2. Pelaksana 3. Pelaksana Lanjutan 4. Penyelia

Jenjang Pangkat -

Angka Kredit yang dipersyaratkan

Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk.I (II/d) Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d)

25 40 60 80 100 150 200 300

Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Jabatan 1. Pertama 2. Muda 3. Madya 4. Utama

70 |

Jenjang Pangkat -


Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina Tk.I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama (IV/e)

Angka Kredit yang dipersyaratkan 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

BERANDA intansi pembina dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI. Kompetensi inti jabatan struktural dan jabatan fungsional adalah : pada jabatan struktural mengacu kepada kepemimpinan dan manajerial sedangkan pada jabatan fungsional mengacu kepada keahlian dan atau keterampil an spesialistik dan mandiri. Kedua jabatan tersebut baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional keduanya mempunyai kode etik. Jabatan fungsional keahlian (ahli) adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan (terampil) adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penetapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. Jenjang jabatan dan pangkat serta angka kredit yang dipersyaratkan dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut :Unsur-unsur yang dinilai dalam jabatan fungsional adalah terdiri dari : Unsur Utama : Kompetensi yang meliputi pendidikan yang telah ditempuh dan diklat-diklat yang pernah diikuti oleh seorang PNS. Pelaksanaan tugas pokok Pengembangan Profesi Jabatan Pengembangan Profesi Jabatan terdiri dari tugas pokok dan fungsi serta metode pelaksanaan tugas. Unsur Penunjang : Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas. Prosentase perolehan angka kredit untuk unsur utama minimal 80% sedangkan unsur penunjang maksimal 20%. Angka kredit dari unsur pendidikan atau gelar yang telah diperoleh ditentukan sebagai berikut Pendidikan/berijazah SMA angka kredit sebesar : 25

Pendidikan/berijazah DII angka kredit sebesar : 40 Pendidikan/berijazah DIII angka kredit sebesar : 60 Pendidikan/berijazah S1 angka kredit sebesar : 100 Pendidikan/berijazah S2 angka kredit sebesar : 150 Pendidikan/berijazah S3 angka kredit sebesar : 200 Sedangkan perolehan gelar pendidikan tambahan diluar pendidikan pokok yang sesuai dengan keahliannya atau seseorang yang mempunyai gelar lebih dari satu, gelar pendidikan lainnya angka kredit yang dipertimbangkan untuk S1 : 5; S2 : 10; S3 : 15. Jenis dan jenjang diklat fungsional pada prinsipnya terbagi menjadi 3 yakni : Pertama diklat pengangkatan dalam jabatan fungsional terampil maupun ahli, diklat ini untuk mencapai persyaratan kompentensi jabatan tingkat te rampil atau ahli. Kedua diklat penjenjangan, diklat ini untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai jenjang jabatan fungsional. Ketiga diklat teknis fungsional, diklat ini untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Jenis dan jenjang diklat tersebut, penyelenggaraannya dapat dikoordinasikan dengan instansi pembina masing-masing jabatan fungsional. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat melalui 3 jalur, Pertama pengangkatan secara inpassing atau penyesuaian. Pengangkatan secara inpassing atau penyesuaian dalam jabatan fungsional adalah pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yang melaksanakan tugas pokok jabatan fungsional pada saat jabatan fungsional tersebut ditetapkan dengan menetapkan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Kedua melalui jalur perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, pengangkatan ini adalah pengangkatan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain kedalam jabatan fungsional tertentu. Ketiga melalui jalur pengangkatan pertama, pengangkat an ini untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). * Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan administrasi Mahkamah Agung RI


BERANDA

Sidang Pleno Akhir Tahun Capaian, Pemecahan Masalah, dan Strategi

Rapat Pleno akhir tahun. Para ketua kamar dan anggota berkumpul dan membuat rumusan untuk dikirim ke pengadilantingkat bawah dan dijadikan yurisprudesi.

UNTUK mewujudkan badan peradilan yang agung, Mahkamah Agung terus melakukan upaya nyata yang di mulai dari diri sendiri. Menyatukan buah pikiran dan tekad dari para pimpinan tentunya menjadi hal dasar dari sebuah pembaruan yang terus dilakukan MA. Didasari hal tersebut, para pimpinan MA, para hakim agung, para pejabat eselon I dan eselin II, baik dari teknis dan nonteknis mengadakan rapat pleno pada 19-20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA kawasan Ciawi, Bogor. Rapat pleno memang menjadi satu agenda MA di penghujung tahun 2013. Terlebih, di tahun ini MA tidak menggelar rapat kerja nasional seperti bia sanya, maka rapat pleno ini dapat dikatakan sebagai ra72 |


pat kerja nasional kecil. Dalam rapat pleno ini para ke tua kamar dan anggotanya berkumpul dan membuat rumusan. Rumusan ini nantinya akan dikirimkan ke peng adilan di tingkat bawah dan dijadikan yurisprudensi. Mahkamah Agung terus melakukan pembaruan dalam penyusunan sistem hukum, melalui mekanisme rapat kamar pleno masing-masing kamar. Pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar MA sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui SEMA nomor 07 tahun 2012. SEMA ini mengukuhkan bahwa hasil rapat pleno kamar selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di MA, juga harus menjadi pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di peng

BERANDA adilan tingkat pertama dan banding. Sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Dalam hal pemberantasan korupsi, MA menerbitkan SEMA no 4 tahun 2012 tentang perekaman proses per

risprudesi.

sidangan. Rekaman audio visual di persidangan menjadi bagian dari sistem administrasi perkara. Tak ubahnya sebagai sebuah berita acara dan menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengadilan. Manajemen perkara merupakan satu fokus dari MA. Untuk itu MA telah melakukan modernisasi manajemen perkara pada peradilan umum melalui implementasi CTS/ SIPP. Sepanjang tahun 2013, lebih setengah juta putusan pengadilan tersedia di direktori putusan. Inovasi terbaru yang dilakukan oleh MA adalah pembacaan berkas serentak. Sistem ini diterapkan dengan Surat Keputusan Ketua MA nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013. Sistem pemeriksaan perkara yang berlaku sejak MA berdiri

dilakukan dengan sistem membaca berkas secara bergilir an, mulai dari Hakim Agung Pembaca 1, Pembaca 2, lalu Pembaca 3. Sistem ini tidak memberikan kepastian waktu kapan perkara bisa diputus karena sangat tergantung pada hakim agung pembaca sebelumnya. Mulai 1 Agustus 2013 MA mengubah cara pemeriksaan perkara dengan sistem membaca “serentak”. Masingmasing hakim agung diberikan berkas untuk memberikan pendapat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Hari Musyawarah/ucapan ditetapkan ketika berkas diterima Ketua Majelis. Ketua Majelis menerima berkas langsung menetapkan tanggal musyawarah dan ucapan untuk perkara tersebut. Kepastian dalam proses berperkara juga dilakukan oleh MA dalam SK Ketua MA nomor 119/KMA/ SK/VII/2013 bahwa Perkara harus diputus maksimal 3 bulan sejak perkara diterima majelis. Mengenai jadwal mu syawarah kini juga bukan menjadi “komoditas” terbatas, melainkan dapat diketahui publik melalui internet online. Dalam rapat pleno, Ketua MA juga memaparkan mengenai capaian dalam bidang non yudisial. Berbagai layanan publik unggulan. Dua diantaranya yaitu Layanan One Day Publish dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Keduanya diikutsertakan dalam kompetisi Open Government Indonesia yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemba ngunan (UKP4). Penghargaan atas dedikasi MA dalam program pe ngarusutamaan gender membuahkan hasil Anugrah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. MA dipandang menaruh perhatian pada program dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan hak anak sesuai Inpres No.9 Tahun 2000. Tak hanya fokus pada manajemen perkara, manajemen kesekretariatan juga mendapat perhatian serius jajaran pimpinan MA. Dari alokasi anggaran 2012 sebesar 5,057 triliun rupiah , MA berhasil menyerap 95,07 %. Keberhasilan MA ini akhirnya pada 2013 MA meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Capaian yang disampaikan dalam sidang pleno ini menjadi fondasi MA ke depannya untuk dapat memba ngun MA menjadi lembaga tinggi negara yang benar-benar agung sehingga mampu memenuhi rasa keadilan publik. (IFH/MMA) - No. 3 Edisi Desember 2013 | 73

RAGAM

Pelantikan Kepala Badan Pengawasan MA Semangat Menempatkan Hakim sebagai Pribadi Mulia

Dr. Sunarto, S.H., M.Hum. dengan khidmat mengucapkan sumpah jabatan yang dikukuhkan oleh ketua MA, Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H

SETELAH posisi Kepala Badan Pengawasan MA sempat diisi oleh Dr. H.M. Syafrudin, SH., MH, yang kini merupakan hakim agung, Senin, 30 September 2013 Ke tua MA melantik DR. Sunarto, SH., M.Hum, sebagai Kepala Badan Pengawasan MA yang baru. Sunarto, sapaan akrabnya, melaksanakan tugas sebagai kepala badan pengawasan setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayak an di MA, dan dikukuhkan dalam surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/M Tahun 2013. Sebagai lembaga tinggi negara di bidang hukum, salah satu fungsi MA adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Pengawasan ini bertujuan agar peradilan yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengura ngi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Dalam mengawasi hakim, Badan Pengawasan MA bekerja sama dengan Komisi Yudisial, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan 74 |


Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P. KY/IV/2009. Dari kerja sama keduanya, di tahun 2013 ini telah dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim. Sebanyak 7 orang hakim disidangkan, 3 di antaranya masih dalam proses penyelesaian. Badan Pengawasan MA juga melaksanakan audit terhadap kinerja dan integritas peng adilan. Kehadiran Badan Pengawasan MA menjadi jembatan antara publik dan hakim. Publik menjadi alat kontrol sosial terhadap perilaku hakim. Masyarakat dapat mengirimkan surat pengaduan mengenai hakim dan aparat pengadilan lainnya yang didapati menyalahi kode etik dan perilaku dalam pelaksanaan tugasnya. Sepanjang tahun 2013 (Januari s/d Oktober) Badan Pengawasan MA menerima 1.934 surat pengaduan. Angka ini menurun dibanding tahun 2012 dengan surat pengaduan yang masuk mencapai 2.376. Ke depannya, kepemimpinan Kepala Badan Pengawasan yang baru ini akan membawa semangat pembaharuan dalam memantapkan perilaku dan kode etik hakim, sehingga sebutan “Yang Mulia” betul-betul menempatkan hakim sebagai pribadi yang mulia di masyarakat. (IFH/MMA)

RAGAM

Kunjungan Perwakilan Mahasiswa Hukum: Dapatkah Kami Dilibatkan? APA jadinya jika perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) seluruh Indonesia mendatangi gedung MA? Rasa antusias, bangga dan penasar an terlihat dari ekspresi mereka. Kamis, 21 November 2013, Media Center Harifin A Tumpa dikunjungi 70 mahasiswa hukum pilihan untuk membuat sebuah forum diskusi yang bertema “Anti Korupsi”. Bertindak sebagai narasumber, Prof. Dr. Lilik Mulyadi dan Dr. Pri Pambudi, SH., MH, menyambut hangat para mahasiswa. Salah satu fokus yang ditekankan adalah pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan. Namun, fakta menunjukkan lembaga penegak hukum masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu tentunya merupakan suatu tantangan untuk dijawab dan diselesaikan, sehingga upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih optimal dan menjadi semakin kuat. Salah seorang peserta dari Fakultas Hukum Palembang menyampaikan aspirasinya untuk dapat menjadi pengawas dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama. “Dapatkah kami dilibatkan dalam proses sidang di daerah masing-masing?” tanyanya. Pertanyaan tersebut disambut dengan tepuk ta ngan para peserta yang hadir. Secara bijaksana, Dr. Lilik menanggapi bahwa persidangan itu terbuka untuk umum,

kecuali kasus-kasus yang ditutup untuk konsumsi publik sesuai dengan undang-undang, misalnya kasus asusila. Mahasiswa fakultas hukum memang sudah seharus nya mengetahui apa dan bagaimana jalannya sidang secara langsung. Hal ini tentunya terkait dengan profesi yang akan mereka tekuni di kemudian hari. Itu bukan hal yang baru. Malahan dahulu ada mahasiswa hukum yang tergabung dalam KAMMI, HIPMI, melakukan observasi lapangan dalam persidangan. Mereka mengamati jalannya persidangan, misalnya menghitung berapa kali palu diketuk kala hakim membuka sidang dan berapa kali hakim mengetuk palu kala sidang di-skors, sesuai tidaknya de ngan hukum acara sidang. Hal ini rupanya oleh dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap proses hukum. Didasari hal tersebut, mahasiswa sebagai barisan utama dalam sebuah negara memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses demokrasi. Mahasiswa dan lembaga pemerintah memang seharusnya menjalin kerja sama, baik dalam hal pembinaan maupun pendidikan. Sebab pendidikan menjadi satu elemen penting dalam mencetak generasi cerdas bangsa. Forum-forum diskusi semacam ini diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi antara MA dan mahasiswa. (IFH/MMA)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum seluruh Indonesia berkunjung ke Mahkamah Agung, 21 November 2013.


RAGAM

Empat Hakim Agung Perkuat Formasi MA di tahun 2013

Pengangkatan sumpah empat Hakim Agung, 31 Oktober 2013.

SELEKSI Hakim Agung yang diadakan sejak awal 2013 oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akhir nya melahirkan empat Hakim Agung baru. Mereka adalah Zahrul Rabain, SH., MH (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo) sebagai hakim agung kamar perdata, H. Eddy Army, SH., MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Lampung), Sumardijatmo, SH., MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung), DAN Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan) sebagai hakim agung kamar pidana. Bertempat di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Utama MA, para hakim agung baru ini mengucap sumpah serta dilantik oleh Ketua MA, Hatta Ali, pada Kamis, 31 Oktober 2013. Para hakim agung baru ini akan mengisi kekosongan kursi di MA, menggantikan hakim agung yang memasuki usia pensiun. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, para hakim agung, serta pejabat eselon I dan II. Dilantiknya para hakim agung yang baru diharapkan akan mempercepat proses penyelesaian 76 |


perkara di tingkat kasasi. Perlu diketahui, MA telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 119/SK/KMA/VII/2013 mengenai Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada MA, di mana para hakim agung nantinya akan membaca berkas perkara secara bersama-sama. Langkah ini tentunya dianggap sebagai sebuah solusi untuk MA. Sebelumnya, berkas perkara dibaca secara bergilir an oleh para hakim agung. Namun dengan dikeluarkannya SK tersebut, berkas akan dibaca secara bersamaan. “Ini artinya, MA memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan perkara. Jumlah hakim agung yang cukup dan regulasi merupakan sebuah formula yang pas. Kehadiran para hakim agung ini tentunya akan menguatkan formasi MA dalam memaksimalkan penuntasan perkara,” tegas Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Saat diwawancara oleh Majalah Mahkamah Agung, salah seorang hakim agung yang baru dilantik, M. D Pasaribu, menyampaikan harapannya. “Saya bertekad memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Sebagai hakim agung tugas pokoknya menyelesaikan perkara, maka saya berharap dapat menyelesaikan perkara di MA,” tegasnya. Menurut pria yang pernah menjadi Panitera Muda MA tahun 2007-2010, para hakim agung MA, selain diharapkan cepat dalam menyelesaikan perkara, juga diharapkan agar menjaga kualitasnya sebagai penegak hukum. Saat ini penegakan hukum di Indonesia terus mendapat sorot an dari masyarakat. Hal utama yang harus dijaga seorang hakim dalam memutus perkara adalah memegang teguh undang-undang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung, sebagai muara akhir dari sistem peradilan di Indonesia, tentu harus mampu menghasilkan putusan akhir yang baik. Terlebih lagi, apabila sudah sampai pada tingkat peninjauan kembali, maka putusan yang dihasilkan haruslah penuh tanggung jawab secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. (IFH/MMA)

RAGAM

MA Raih Peringkat Pertama Integritas Sektor Publik TRANSPARANSI dan akuntabilitas layanan pu blik menjadi sebuah kewajiban penyelenggara negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat menjadi salah satu tanda bahwa sebagian besar kualitas layanan publik belum se suai dengan harapan. Terlebih dengan maraknya kebocoran anggaran negara yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, KPK melakukan survei terhadap kementerian dan lembaga negara dalam hal akuntabilitas sektor publik. Penilaian dilakukan terhadap integritas dari unit pelayanan. Survei integritas sektor publik ini bertujuan untuk memetakan tingkat integritas sektor publik dalam bentuk indeks. Nilai integritas berkisar 0-10. Semakin mendekati 10, maka integritas layanan semakin bagus. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka integritas layanan diartikan semakin buruk. KPK menetapkan nilai 6 sebagai standar minimum integritas yang harus dipenuhi oleh instansi penyedia layanan publik. Hasil akhirnya, MA meraih peringkat pertama. Indeks integritas MA tahun 2013 adalah 7,05. Ini merupakan nilai dari indeks integritas unit layanan administrasi sidang Pengadilan Agama. Indikator yang digunakan dalam penilaian survei integritas sektor publik adalah pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu, dan pencegahan korupsi. Berikut peringkat survei integritas sektor publik menurut direktorat penelitian dan pengembangan KPK. (IFH/MMA)

CD yang dibuat oleh KPK


RAGAM

Bersama Ketua PN Denpasar: Sugeng Riyono, S.H., M.HUM Pemimpin yang Sebenarnya adalah Pemimpin yang Menghadapi di Lapangan Apakah PN Denpasar mengalami masalah tunggakan perkara ? Dalam masalah perkara relatif lancar, kalaupun ada itu bukan tunggakan perkara tetapi sisa perkara yang masuk antara bulan Oktober-Desember, yang membutuhkan waktu Untuk mengatasi masalah perkara, setiap tanggal 17 kami mengadakan rapat. Dalam rapat ini setiap perkara sudah begitu nampak jika ada perkara yang syarat-syaratnya masih belum lengkap. Kurang mediasi saja ditandatangani, perkara tidak bisa masuk/dilanjutkan. Jadi pengawas-pe ngawas bidang itu memberikan laporan, termasuk dalam hal IT (Informasi Teknologi). Kami bekerja dalam satu sistem. Benar-benar mengoptimalkan sistem IT. Dengan demikian setiap sisa perkara termonitor dengan baik.

Ketua PN Denpasar.

BELUM genap tiga bulan Sugeng Riyono, S.H., Hum menjadi Ketua Pengadilan Denpasar, namun program yang dicanangkan untuk lembaga yang dipimpin nya sudah terlihat nyata. “Sekarang sudah tidak ada lagi antri ruang sidang, karena sudah dijadwal. Untuk perkara permohonan, perdata, dan pidana jamnya berbeda-beda. Demikian pula dengan IT, kami terus memaksimalkan CTS untuk Managemen Perkara yang sedang digalakkan oleh MA” ujar pria kelahiran Ambon, 15 September 1958. Untuk mengetahui pelayanan di PN Denpasar, Tim Majalah Mahkamah Agung (Rita Zahara dan Dewa Nyoman Swastika) mewawancarai orang nomor satu di Pengadilan Negeri Denpasar ini. 78 |


Apakah Anda mengalami hambatan dalam mengatasi perkara yang tersisa? Hambatan itu pasti ada tetapi relatif kecil, ini berkat Pak Panitera memakai cara yang sederhana. Jadi perkara perdata dan pidana tidak boleh menerima laporan perkara sebelum ditandatangani oleh pihak IT, sehingga otomatis akan terganjal dan perkara belum boleh masuk. Untuk mendapatkan tanda tangan, terlebih dahulu perkara harus di-upload. Setelah ok dari bidang IT, maka perkara tersebut akan diberi tanda barkot. Berarti perkara sudah bisa masuk. Apabila ada hambatan, saya, panitera pengganti, wakil, ketua bidang, juru sita terjun ke lapangan secara langsung. Kami menginventaris semua masalahnya, lalu pecahkan, dan segera cari solusinya. Jadi semua yang dikeluhkan harus segera kita tindak lanjuti termasuk apabila ada dari masyarakat. Mahkamah Agung sekarang sedang dalam

RAGAM proses Modernisasi Manajemen Perkara. Sasarannya adalah transparansi putusan, transparansi info perkara, integrasi info per kara, dan pelaporan perkara berbasis elek tronik. Bagaimana dengan PN Denpasar? Kami siap untuk menjalankan proses Manajemen Perkara yang sedang diterapkan oleh Mahkamah Agung. Masalah IT dalam Manajemen Perkara itu hanya sebagai satu komponen. IT kami memang sudah siap dan sudah berjalan sejak 2011 (sudah memanfaatkan e-dokumen dan Direktori Putusan). Kemudian semakin sempurna sejak diluncurkan CTS tahun 2012 di PN Denpasar. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Apabila masyarakat/pihak yang berperkara ingin mengetahui perkaranya, bisa langsung membuka website kami (www. pn-denpasar.go.id), karena bisa dibuka di manapun, di Amerika sekalipun (sambil tertawa). Termasuk sisa perkara kemarin sudah diuji oleh ketua MA langsung. Termasuk siapa saja majelisnya. Berapa jumlah hakim? Apakah jumlah terse but cukup untuk mengatasi perkara yang masuk? Jumlah hakim ada 18. Jumlah ini sudah cukup, jika terlalu banyak hakim, tempatnya kurang. Karena ruang sidang yang ada saat ini hanya empat. Untuk majelis hakim kita bagi sesuai dengan ruang sidang. Satu kelompok ada empat hakim, satu hakim untuk cadangan, kalau saya bebas. Setiap hakim di-rolling agar mendapat jatah menjadi ketua majelis. Ruang sidang A, B, C, dan D siapa saja hakimnya. Sidangnya sudah menetap di situ terus. Jadi tidak berebut ataupun antri ruang sidang. Di sisi lain, karena ruang sidangnya sudah tetap, maka akan terawat dengan baik. Anggota tetap ruangan tersebut ikut menjaga kebersihannya, kenyamanannya, bahkan patungan untuk membeli AC. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mening katkan pelayanan di PN Denpasar? Kami melakukan pembenahan. Pembenahan dari dalam dan dari luar. Bisa dilihat penderita difabel bisa masuk ke ruang sidang dengan kursi roda, tak perlu dibantu. Fasilitasnya baru dibangun atas apresiasi internasional dari Eropa, yang peduli pada HAM. Untuk menghindari ma-

salah jadwal sidang yang molor, manajemen pengadilan tegas mengatakan jam 8.00-10.00 adalah untuk permohonan, jam 10.00-13.00 adalah perdata, jam 13.00-selesai untuk pidana. Jadwal ini saklek, tidak boleh dilanggar. Perkir pun menjadi teratur dan cukup. Lalu dibuat peraturan untuk pengunjung, bagi pengunjung yang menggunakan pakaian mini, kita pinjamkan celana panjang atau jaket maupun sepatu milik pengadilan, setelah itu baru boleh masuk. Kalau mereka malu dipinjamkan, silahkan beli sendiri di toko. Jadi kita tidak menghambat kepenting an dia, tapi hormatilah kantor ini. Alhamdulillah sekarang sudah dimengerti, jadi tidak ada lagi penampilan pengunjung yang kurang sopan. Menerima telefon pun ada aturannya, maksimal empat kali bunyi harus diangkat. Dari segi keamanan pun kita benahi. Untuk pidana dijaga kejaksaan. Ada satpam untuk menertibkan pengunjung sidang yang menggunakan HP, memakai topi, berbicara keras. Ada polisi yang mempunyai satuan regu Sabara, dan intel yang selalu siap dikontak 24 jam. Untuk prinsip-prinsip pelayanan saat ini sistem kita sudah berjalan. Sehingga masyarakat akan betul-betul terlayani. Saya selalu terbuka untuk siapapun, termasuk untuk masyarakat. Walaupun hakim tidak boleh menemui pihak. tetapi saya setiap hari mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, barangkali ada miss-komunikasi. Kami akan mencoba meredam di bawah sehingga tidak lari ke KY (Komisi Yudisial) ataupun Bawas (Badan Pengawas). Saya juga sering diminta menjadi narasumber di Udayana, kesempatan kita juga untuk menjelaskan posisi pengadilan seperti apa. Saya juga terjun dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, wartawan, organisasi massa, lalu mediasi dengan KPK. Karena sering adanya miss-komunikasi, maka kita perlu jelaskan pada pihak-pihak tersebut. Saya selalu bilang, pemimpin yang sebenarnya adalah pemimpin yang menghadapi di lapangan, menghadapi masyarakat yang berperkara, yang mengeksekusi, ya hakim, juru sita, karyawan.. Kalau saya menghadapi yang di atas. Keterbukaan itupun diwujudkan dalam rapat. Setiap rapat ada notulensinya, mulai dari jamnya, isinya apa saja, bagaimana jalan keluarnya, siapa saja yang hadir, semuanya ada, dan ini dibukukan. Siapa pun boleh melihat. Silakan jika dari Tim Majalah Mahkamah Agung ingin melihat. (Tim MMA) - No. 3 Edisi Desember 2013 | 79

SISTEM INFORMASI

Pengembangan SIMARI Terpadu Oleh Drs. Darwis, M.Eng.*

Darwis

SEJARAH panjang pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung RI terbagi dalam dua era, yakni era sebelum satu atap (1997–2004) dan era satu atap (sejak keluarnya Surat Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara kepada Mahkamah Agung). Pada era sebelum satu atap, MA telah memiliki Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) yang berfungsi untuk merekam data perkara dan pencarian kembali untuk memberikan informasi dan laporan kepada pengguna (user) yang membutuhkannya. Pada saat itu MA sudah mampu memberikan pelayanan informasi kepada publik, khususnya pihak-pihak berperkara, secara online melalui akses dial telepon ke nomor 121, sehingga sistem tersebut dikenal dengan sistem Akses 121. Pada tahun 2003 80 |


sistem Akses 121 dikembangkan lebih luas lagi mo dulnya, mencakup sistem informasi manajemen kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset dan logistik. Sistem pelayanannya, selain menggunakan saluran telepon dial 121, juga menyediakan kios informasi yang ditempatkan pada lobbi MA dengan fasilitas beberapa PC layar sentuh (touch screen) yang dapat dipergunakan secara langsung bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi status perkara yang datang langsung ke MA. Karena sudah berkembang modul sistem informasi nya, maka ketika diluncurkan pada tahun 2003, Akses 121 diganti namanya menjadi SIMARI (singkatan dari ”Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia”). Hingga 2006, SIMARI direplikasi untuk diimplementasikan ke beberapa pengadilan di wilyah Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk empat lingkungan peradilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding, sebagai pilot project. Namun disayangkan, karena tidak terkelola dengan baik, SIMARI, dengan platform teknologi yang pada saat itu sebenarnya sudah cukup baik, tidak berlanjut. Pengelolaan teknologi informasi pada saat itu masih berorientasi proyek (project oriented). Pengembangan dan pengelolaan SIMARI sepenuhnya berada pada vendor. Jika vendornya berganti atau dukungan anggaran proyek berhenti, hal itu berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan SIMARI. Padahal, perkembangan teknologi informasi sangat cepat perubahannya. Jika sebuah sistem berjalan terhenti pe ngelolaannya, sangat sulit untuk dilanjutkan oleh pengelola baru, karena pengelola lama dan yang baru berbeda cara dalam memandang sebuah sistem. Pengembangan sistem informasi di era satu atap sejak 2006 jauh lebih sulit karena berbaurnya bermacam-macam sistem informasi dengan beragam platform teknologi dan kultur pengelolaan yang tumbuh secara sporadis. Dalam kondisi seperti ini, MA harus mengefisiensikan dan mengoptimalkan sumber daya sistem informasi dengan mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang sudah

SISTEM INFORMASI ada maupun yang akan dikembangkan. Tahun 2007 dibentuk unit pengelola teknologi informasi, yakni Bagian Pengembangan Sistem Informatika dan Bagian Pemeliharaaan Sarana Informatika di bawah Biro Hukum dan Humas. Sebagai langkah awal, dalam rangka mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan sumber daya sistem informasi, maka dilakukan audit sistem informasi di lingkungan MA dan peradilan di bawahnya. Dari hasil audit terlihat tingkat pengelolaan sistem informasi sangat rendah, khususnya kemampuan SDM-nya, sedangkan kebutuhan informasi sangat tinggi, terutama terhadap informasi perkara, keuangan, aset dan SDM. Maka prioritas utama kebijakan MA yang saat itu baru mendeklarasikan SK KMA No.144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan adalah me revitalisasi Sistem Informasi Administrasi Perkara, Sistem Informasi SDM, Sistem Informasi Keuangan dan Sistem Informasi Aset yang sudah ada, baik melalui anggaran DIPA maupun bantuan donor. Arah Pembaruan Teknologi Informasi Pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010– 2035 terdapat arah pembaruan teknologi informasi dalam rangka mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung, yakni terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Menuntut segenap pemangku kepentingan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas perubahan. Maka perlu ada kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi TI sebagai instrumen pendukung yang strategis dalam melakukan modernisasi badan peradilan. Selain itu, MA perlu melakukan sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang berlaku dalam badan peradilan. Secara ringkas, sasaran penerapan TI di MA dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai: a. peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya; b. peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, mi salnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian; c. pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga

peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantinya dengan proses berbasis komputer; d. pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja; e. pembentukan lingkungan pembelajaran dalam orga nisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Hal-hal di atas saling berkaitan erat, sehingga ada kebutuhan untuk mengelola informasi dalam lembaga peradilan secara terintegrasi. Gambaran saling keterkait an kebutuhan informasi di lembaga peradilan dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1 : Bagan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi

Untuk mewujudkan sistem informasi Mahkamah Agung Terintegrasi, tahapan pengembangan TI di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Tahap I, selama 5 tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi TI yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan per ubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis TI; 2. Tahap II, selama 10 tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesa tuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap layanan pengadilan; 3. Tahap III, selama 10 tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).


SISTEM INFORMASI Master Plan SIMARI Tahun 2011–2014 Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan kebutuhan dalam penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan SK KMA No 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, MA beserta seluruh jajaran pengadilan di bawahnya telah banyak melakukan usaha pengembangan teknologi dan sistem informasi, antara lain: Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Sistem Informasi Pengaduan dan Permohonan Informasi, Sistem Pelaporan Administrasi dan Uang Perkara Pengadilan melalui SMS, dan Sistem Informasi Putusan Perkara Pengadilan. Namun semua sistem dan aplikasi tersebut hingga saat ini masih berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi, sehingga baik dari segi pengembangan maupun pemeliharaannya belum optimal. Sesuai dengan arahan strategis TI pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010–2035 pada halaman 77, maka Biro Hukum dan Humas pada Tahun Anggaran 2010 membuat Master Plan (Rencana Induk) SIMARI untuk priode 4 tahun (2011–2014). Agar tujuan pengembangan SIMARI dan tujuan MA searah, maka pada Master Plan SIMARI ditetapkan visi dan misi SIMARI. Visi SIMARI adalah “Menjadikan MA organisasi modern berbasis TI Terpadu yang mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sedangkan misi SIMARI adalah “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan melalui sistem informasi yang akurat, cepat, mudah diakses dan transparan.”

Berdasarkan asesmen kinerja sumber daya sistem informasi organisasi MA yang ada, maka pada Master Plan SIMARI 2010–2014 ditetapkan target pengembangan SIMARI sebagaimana pada gambar arsitektur SIMARI berikut ini.

Gambar 3 : Arsitektur SIMARI 2011–2014

Road Map SIMARI Terintegrasi Sebagaimana target penerapan teknologi informasi selama 25 tahun ke depan, maka pada Master Plan SIMARI ditetapkan road map Pengembangan SIMARI Terintegrasi mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagaimana pada bagan berikut.

Gambar 4 : Road Map Pengembagan SIMARI Terintegrasi 2011–2014

Gambar 2 : Relevansi visi dan misi SIMARI dan MA

82 |


Pengembangan SIMARI Terpadu Sesuai dengan road map yang telah dietapkan pada Master Plan SIMARI tahun 2011–2014, maka MA perlu mengembangan SIMARI Terpadu sebagai salah satu upa

SISTEM INFORMASI

Gambar 5 : Model Integrasi SIMARI (Sumber: Dokumen SRS SIMARI TA 2011)

ya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat belum tersedianya aplikasi TI yang mendukung pemilik proses bisnis untuk bekerja secara terintegrasi satu dengan lainnya, mulai dari unit kerja Kepaniteraan MA, Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, hingga Biro Umum. Dengan SIMARI Terpadu, maka sistem penyimpanan data dan pelaporan dapat dilakukan secara elektronik dengan cepat, akurat dan mudah. Blok-blok pengembangan sistem yang telah dilakukan pada tahun 2011 seperti pada gambar 5. Sebuah sistem informasi berkembang bagaikan spiral. Setiap saat cakupan modulnya akan semakin luas dan saling terintegrasi. Demikian pula halnya dengan SIMARI. Pengembangan SIMARI menggunakan metode siklus hi dup pengembangan sistem SDLC (System Development Life Cycle). Pengembangan SIMARI Tahun 2013 adalah untuk menghasilkan SIMARI Terpadu yang mengintegrasikan data satker-satker dengan data SIMARI dan menambahkan beberapa fitur baru sebagaimana terlihat pada bagan berikut.

Gambar 6 : Arsitektur Pengembangan SIMARI Terpadu

a. Peningkatan portal SIMARI SIMARI yang sudah terbangun saat ini masih terbatas pada modul-modul sistem informasi yang dibangun untuk kepentingan dukungan kerja pada manajemen biro-biro yang ada pada lingkungan Badan Urusan Administrasi. Kemampuan fungsi manajemen usernya masih terbatas pada penanganan user yang ada pada modul-modul yang ada tersebut. Maka dalam rangka membuka SIMARI untuk menerima modul-modul sistem informasi dari luar satker BUA, perlu dilakukan pengembangan direktori aktif menjadi SIMARI domain semua modul. Perubahan baru pada portal SIMARI yang baru adalah: • performance backend, frontend, user management, dan layout; • interkoneksi antar database; • kemudahan implementasi jika ada perubahan platform database dan/atau aplikasi mudah untuk diimplementasikan kembali; • fungsi RSS (Really Simple Syndication) pada portal SIMARI untuk dapat interkoneksi berita dengan website lainnya; • optimalisasi fitur EIS. b. Pembuatan Application Programming Interface (API) Dalam rangka sinkronisasi database kepegawaian dari satker Badilum, Badilag dan Badilmiltun dengan database kepegawaian SIMARI yang dikelola oleh Biro Kepegawaian BUA, maka pada SIMARI dikembaagkan API yang memungkinkan integrasi data antara 2 platform aplikasi kepegawaian pada 6 eselon satu MA. c. Pembuatan absensi online Fitur ini menarik data absensi dari mesin absensi elektronik di 6 satker Eselon I MA ke server SIMARI sehingga seluruh data absensi elektronik pegawai akan tersimpan pada server database kepegawaian Biro Kepegawaian BUA yang memudahkan siapapun untuk melihat absensi dirinya atau bawahannya setiap hari secara online dalam mendukung fungsi kontrol internal. d. Pengembangan fitur fungsi manajemen kepegawaian Selain integrasi database kepegawaian dan data absensi, pada Sistem Informasi Kepegawaian juga dikembangkan beberapa fungsi lain yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi, antara lain: - No. 3 Edisi Desember 2013 | 83

SISTEM INFORMASI • • • • • • •

Pembuatan modul Baperjakat Mahkamah Agung; Pembuatan Dynamic Query; Pembuatan modul Tata Naskah Kepegawaian; Pembuatan modul Cetak SK Online; Pembuatan modul SKP; Pembuatan modul import data diklat pegawai; Penambahan fungsi-fungsi aplikasi rekrutmen CPNS/ hakim adhoc online; • Optimalisasi modul remainder untuk data pensiun pegawai, kenaikan pangkat pegawai serta kenaikan gaji berkala. Sistem Informasi Manajemen SIMARI dikembangkan untuk mendukung manajemen dalam memperoleh informasi sebagai dukungan untuk melakukan sesuatu dalam kegiatannya yang biasanya disebut Sistem Informasi Manajemen (Management Information System). Setiap level manajemen dari level bawah (operator), manajemen bawah (low level management), manajemen menengah (middle management), dan manajemen atas (top level management) berbeda hak aksesnya. Untuk dapat mengakses SIMARI, semua pegawai MA dan pengadilan (sebanyak 30 ribuan), harus mempunyai user id dan password. User ID SIMARI sekaligus menjadi alamat email dengan notasi: <user_id>@mahkama hagung.go.id. Pegawai yang mempunyai user id dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam SIMARI sesuai dengan otoritas dan wewenang masing-masing. Fitur-fitur yang ada dalam SIMARI sesungguhnya menggantikan pekerjaan secara manual menjadi otomatis de ngan dukungan dokumen elektronik (e-doc). Beberapa fitur elektronik tersebut adalah: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online Modul aplikasi ini mendukung pekerjaan sejak penetap an rencana kerja pegawai sampai menghitung nilai DP3, semua dilakukan oleh sistem secara elektronik. b. Absensi Online Rekaman data absensi pegawai di semua mesin absensi yang terhubung ke server SIMARI akan dapat diakses secara realtime untuk dapat dilihat kembali dan direkap untuk keperluan pengelolaan pegawai.

84 |


c. RKA Online Dalam rangka pemberantasan korupsi, semua K/L, mulai tahun 2014, harus mempunyai aplikasi RKA Online yang digunakan untuk pengajuan dan penilaian RKAKL secara elektronik (online), mengantikan sistem manual pengajuan secara langsung atau tatap muka. d. Pertukaran dokumen elektronik (e-doc) Sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing, sistem pelaporan berupa dokumen laporan antara satker seperti LAKIP, Renja, Pofile, dan lain-lain dapat dilakukan melalui fitur komunikasi data yang tersedia pada SIMARI. e. Mailing list (milis) Mahkamah Agung Setiap pegawai MA dan pengadilan seharusnya memiliki email dengan domain mahkamahagung.go.id. Dengan demikian, pegawai yang memiliki user id akan dapat memanfaatkan pertukaran informasi antara lain: mailing list (milis), chatting, dan forum diskusi. Dapat disimpulkan, SIMARI merupakan ikon sistem informasi sebuah organisasi MA berbasis korporasi (enterprise), di mana modul-modul sistem informasi di dalam nya saling berhubungan satu sama lain, yang berasal dari seluruh satker atau unit kerja yang ada untuk mendukung terwujudnya membaga peradilan yang agung. Pengembangan SIMARI sejak tahun 2011 menggunakan acuan Master Plan SIMARI 2011–2014 yang disusun mengikuti arahan strategis teknologi informasi yang ada pada Cetak Biru Mahkamah Agung 2010–2035. Sesuai dengan dinamika sebuah organisasi, tidak kecuali MA, sudah tentu ada pengaruh perubahan lingkung an (environment) system, baik regulasi, teknologi maupun kebutuhan. Maka SIMARI senantiasa berkembang dan dievaluasi untuk dilakukan pengembangan berikutnya secara terus menerus dengan menggunakan kaidah system development life cycle (CDLC). * Penulis adalah Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika, Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, MA RI

VARIA

MA Segera Publikasikan Laporan Tahunan

Rapat penyusunan laporan akhir tahun, dipimpin oleh Tri Diana Widowati.

MENYAMPAIKAN laporan kepada publik merupakan sebuah kewajiban yang umum dilakukan oleh institusi negara. Tak kecuali Mahkamah Agung. Sebagai lembaga tinggi negara di bidang hukum, MA setiap tahun melaporkan hasil kerjanya kepada publik dalam sidang pleno lapor an tahunan. Laporan Tahunan 2013 akan diselenggarakan pada 18 Februari 2014 di auditorium Gedung Sekretariat MA di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Dalam laporan tahunan tersebut, Ketua MA akan menyampaikan kinerja MA di tahun 2013 kepada publik. Materi laporan tahunan 2014 akan dimuat dalam Majalah Mahkamah Agung (MMA) pada edisi berikutnya, yaitu edisi keempat. Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Tahunan MA dipimpin oleh Tri Diana Widowati, SH., M.Pd. Rapat penyusunan laporan tahunan dimulai sejak Desember 2013, kemudian dilanjutkan pada 8-9 Januari 2014. Keduanya dilaksanakan di Sahira Hotel, Bogor.

Dalam proses penyusunannya, Laporan Tahunan ini melibatkan empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing–masing lingkungan peradilan mengajukan produk unggulannya di tahun 2013. Para tim penyusun yang tergabung dalam Kelompok Kerja Laporan Tahunan akan mengumpulkan bahan–bahan dan mengharmo nisasinya sehingga menjadi satu kesatuan tulisan. Laporan tahunan 2013 ini dibagi dalam 6 bab, yaitu: 1. Manajemen Perkara; 2. Akses terhadap Keadilan; 3. Pengawasan Internal; 4. Manajemen SDM, Alokasi, dan Realisasi Anggaran serta Manaje-

men Aset; 5. Penelitian, Pengembangan Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan; 6. Peran-Serta Mahkamah Agung dalam Forum Internasional; Ketua tim kelompok kerja berharap, Laporan MA Tahun 2013 akan tampil lebih baik dari segi isi maupun penampilan. “Laporan Tahunan merupakan salah satu media komunikasi instansi kepada publiknya, dalam hal ini MA. Melalui buku laporan tahunan yang akan dibuat inilah, publik dapat mengenal dan mengetahui kinerja MA,” ungkap Tri Diana Widowati Perhelatan laporan tahunan ini juga akan dimeriahkan oleh kegiatan Pameran Kampung Hukum MA. (IFH/MMA)


TOKOH

Terganjal Anggaran

I Nengah Suriada, S.H.,M.Hum., Wakil PT Denpasar

TUGAS Pengadilan Tinggi (PT) antara lain, melakukan pemeriksaan dan pembinaan kepada pengadilan-pe ngadilan negeri di bawahnya. “Pemeriksaan dan pembinaan di setiap pengadilan negeri kita sesuaikan dengan anggaran,” ujar Wakil Ketua PT Denpasar, I Nengah Suriada, S.H.,M.Hum, membuka pembicaraan. Dalam suasana santai setelah berolahraga hari Jumat (6 Desember 2013) menerima Tim Majalah Mahkamah Agung. Untuk sementara ini ia mewakili Ketua PT, Gede Sumitra, S.H., yang sedang sakit. Pengadilan Tinggi di Bali membawahi delapan Peng adilan Negeri yang tersebar di Propinsi Bali. Dari anggar an yang ada tentunya dibagi-bagi untuk pemeriksaan dan pembinaan kedelapan PN tersebut. Karena keterbatasan anggaran, pemeriksaan hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Hal ini dirasa kurang. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tinggi pengawas daerah. Sementara pembinaan 86 |


bisa dua kali per tahun, oleh Pimpinan (Pengadilan Tinggi) bersama beberapa hakim tinggi. Pembinaan dilakukan baik secara administrasi maupun teknis. Secara administrasi, di pengadilan negeri yang kita kunjungi, kita lakukan pengecekan apakah ada keterlambatan pengiriman berkas atau tidak. Berkas permohonan banding kalau sudah lewat 14 hari belum dikirim akan kita tegur. Kemudian secara teknis, misalnya bagaimana kondisi ruang tahanan di PNPN. Khusus untuk tahanan anak-anak yang sementara ini belum ter-cover, lagi-lagi karena keterbatasan anggaran. Sebagai penyelenggara hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Nengah Suriada merasa resah melihat generasi harapan bangsa belum difasilitasi dengan wajar dalam tahanan. “Sepanjang yang saya kunjungi, ruang tahanan anak-anak PN di Bali belum representatif. Seharusnya ruang tahanan anak-anak dibuat senyaman mungkin, tidak terkurung dalam ruangan berjendela besi. Ada gambar-gambar yang dapat mengembangkan jiwa nya.” kata orang nomor dua di PT Denpasar ini. Ini semua bermuara pada minimnya anggaran yang tersedia di PT Denpasar. “Hambatan PT ketika melakukan pengawasan dan pembinaan adalah keterbatasan anggar an. Kami sudah mengeluarkan SOP (standar operasional prosedur), namun tidak mudah dipahami karena sangat tebal dan juga kurang terarah. Pelaksanaannya masih kurang. Karena itu setiap laporan bulanan kita disposisi apakah ada pelanggaran SOP atau tidak. Kita teliti penyele saian perkara yang lebih dari 6 bulan tentu saja melanggar SOP. Laporan bulanan sebelum masuk arsip, kita teliti terlebih dahulu “ imbuh Suriada menutup pembicaraan. Lagi-lagi ini semua bermuara pada minimnya anggar an yang tersedia di PT Denpasar. Semoga ke depan tidak ada masalah lagi dengan anggaran, ya Pak. Sehingga kebutuhan anak-anak bisa ter-cover dengan baik. Selamat bekerja Pak Wakil. (RZ/MMA)

TOKOH

Menafsir Makna Ahli Waris

Hobi olahraga jalan dan makan makanan pedas

ATJA Sondjaja (72), menanggapi keputusan satu-satunya hakim agung yang menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion) dari hakim agung lainnya yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) oleh istri Sudjiono pada kasus suaminya tersebut. Sudjiono sendiri merupakan buronan dalam kasus penyelewengan uang negara sebesar Rp 2,2 triliun. Istri Sudjiono mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan dikabulkan oleh hakim agung pada 31 Juli 2013. Selain hakim agung Suhadi, Abdul La tief, Andi Samsan, dan Sophian Marthabaya, hanya Sri Murwahyuni yang menolak untuk mengabulkan PK.

Perbedaan pendapat itu dikarenakan istri Sudjiono bukan merupakan ahli waris yang bisa mengajukan peninjauan kembali. Status ahli waris akan muncul apabila terpidana sudah meninggal. Hal tersebut juga diperkuat oleh pasal 263 KUHP. Mantan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung tersebut, menyatakan pandangannya mengenai masalah ahli waris. Dengan santai Ia mengatakan bahwa kata-kata ‘ahli waris’ dalam pasal 263 KUHP tidak hanya jika terhukum telah meninggal. “Menurut Bapak, ketentuan dalam pasal tersebut benar, namun jangan ditafsirkan secara sempit untuk terpidana yang sudah meninggal, karena apabila sudah dijatuhi hukuman mati maka hukuman itu sudah bechtcy dan sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk ditinjau kembali” katanya. Pria yang menjadi dosen di beberapa Universitas di Jakarta ini juga menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus mencakup tiga hal yaitu, adanya unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika permohonan PK hanya boleh diajukan manakala terhukum sudah meninggal du nia, maka tidak ada lagi tercapai putusan itu bermanfaat, adil, dan merupakan kepastian hukum. “Sebelum matipun dia (istri) punya hak untuk membela suaminya asalkan mempunyai alat bukti yang kuat hukum yang membuktikan suaminya tidak bersalah” tambahnya. Begitulah kakek 9 cucu ini mengomentari peristiwa yang sedang hangat disorot media beberapa waktu yang lalu. Di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri mampir ke perpustakaan MA, sambil bercerita kepada Tim Majalah MA (V.Pane dan Rita Z), hobi berolahraga jalan dan makan makanan pedas. “Makan enak adalah makan di restoran dan makan nikmat adalah makan makanan sunda yang pedas di pinggir sawah.” Imbuhnya sambil pamit, karena harus segera mengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. (Tim MMA)


OBITUARI

“Selamat Jalan Hakim yang Berpenampilan Kalem”

MENGENANG mantan hakim agung, alm. Prof. Rifyal Ka’bah, MA memiliki kesan tersendiri. Hakim agung berpenampilan kalem ini dikenal sebagai hakim yang arif dan rendah hati. Kedalaman ilmunya tiada dapat diukur. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, begi tulah teladan yang dapat dipetik dari beliau. Bahkan pe nyakit liver yang menggerogoti kesehatannya tak mampu mengalahkan semangatnya untuk terus beramal ilmu kepada sesama. Ia praktisi sekaligus akademisi di bidang hukum Islam yang kemudian diangkat menjadi hakim agung dari jalur non-karir pada tahun 2000 di usia 50 tahun. Rifyal Ka’bah duduk di Kamar Agama bersama 6 hakim agung lainnya, yaitu Dr. Ahmad Kamil, Dr. Andi Syamsu Alam, Prof. Dr. Abdul Manan, Dr. Habiburrahman, Dr. Hamdan, dan Dr. Mukhtar Zamzami. Selain menjadi hakim agung, semasa 88 |


hidupnya almarhum juga aktif mengajar di sejumlah kampus. Almarhum adalah guru besar ilmu hukum Islam pada Universitas Yarsi Jakarta. Juli 2011, Rifyal mengalami sakit ginjal yang cukup serius. Ia harus dilarikan ke China untuk melakukan pe ngobatan dan pencangkokan ginjal. Namun, Selasa 23 September 2013, ia menghembuskan nafas terakhirnya di National University Hospital pukul 09.00 waktu Singapura atau pukul 08.00 WIB. Jenazah kemudian dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 September 2013. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang putri. Seluruh masyarakat MA dan pengadilan mengungkapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT membukakan pintu ampunan dan pintu surga bagi sang hakim bijaksana. (IFH/MMA)

Medi aKomuni kas iMahkamahAgungRepubl i kI ndones i a

No.3Edi s iDes emberT ahun20 1 3

T u j u hD i k t u mS K Mengus ung

J udi c i alRef or m

Suwar di :

Mo d e r n i s a s i Ma n a j e me nP e r k a r a B e r b a s i s e D o k u me nd a ne Ma n a j e me n

TujuhDiktumSK Mengusung. JudicialReform. Suwardi: ModernisasiManajemenPerkara Berbasise-Dokumendane-Manajemen

Recommend Documents