TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

41591.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENGARUH DISIPLIN DAN KOMPETENSI TERHADAP

KINERJA PETUGAS PENGESAH LAPORAN BASIL

PENEBANGAN (p2LHP) PADA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.. . ...

BU

TE R

~

KA

~

S

~

U

N

IV

ER

SI TA

TAPM Diajukan sebagai salab satu syarat untuk memperoleb

Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi

Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

WIDJIL RAHADI

NIM: 018398442

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2013 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf

ABSTRAK

Pengaruh Disiplin Dan Kompetensi Terhadap KineIja Petugas Pengesah Laporan HasH

Penebangan (p2LHP) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur

Widjil Rahadi

E-mail: widjil.rahadiialyahoo.co.id;[email protected]

SI TA S

TE

R

BU

KA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh disiplin dan kompetensi terhadap kineIja Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan (p2LHP) Pada Dinas Kehutanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pene1itian ini adalah menggunakan metode sensus. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang memuat instrumen disiplin,kompetensi dan kineIja. Analisis deskriptif dan analisis statistik serta analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data. Vji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah construct validity dengan menggunakan Pearson Correlation. Vji reliabilitas dalam pene1itian ini menggunakan skor Cronbach Alpha dengan derajat kepercayaan 95%.

U

N

IV

ER

Hasil pene1itian menunjukkan bahwa : Disiplin keIja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kineIja P2LHP Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan angka signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,043 dengan nilai t hitung 2,242, lebih OOsar dari nilai t tabel 2,16037 pada tingkat kesalahan 5%. Kompetensi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kineIja P2LHP Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,006 dengan nilai t hjtung 3,302, lebih kedl dari nilai t taOOI 2,16037 pada tingkat kesalahan 5%. Terdapat pengaruh yang positif dan signiflkan variaOOI disiplin dan variabel kompetensi secara OOrsama-sama terhadap variaOOl kineIja. Variabel yang lebih OOrpengaruh terhadap kineIja adalah disiplin karena mempunyai nilai koeflsien regresi sebesar 0,564 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai koeflsien regresi variaOOI kompetensi sebesar 0,447. Kesimpulan dalam tesis ini adalah kineIja P2LHP Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh disiplin dan kompetensi, dimana variabe1 disip1in 1ebih dominan pengaruhnya terhadap kineIja P2LHP daripada variaOO1 kompetensi. Kata Kunci: disip1in, kompetensi, kineIja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ii

41591.pdf

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF DISCIPLINE AND COMPETENCE TO THE

PERFORMANCE OF GOVERNMENT OFFICIAL RESPONSIBLE FOR APPROVING

PRODUCT/ON REPORTS (P2LHP) IN FORESTRY SERVICE OF BERAU

DISTRICT

EAST KALIMANTAN PROVINCE

KA

Widjil Rabadi

E-mail: [email protected];[email protected]

SI TA S

TE

R

BU

The objectives of the research are to find out the influence of discipline and competence to the performance of Official Responsible for Approving Production Reports (P2LHP) in Forestry Service. This research used explanatory method with quantitative approach. The sampling method of this research was census sampling method. The data of this research were obtained through questionnaires that contained of instruments of disciplines, competences, and performances. The data were analyzed through descriptive, statistics and muliiple linear regressions analysis. The validity test of this research used construct validity that was examined by using Pearson Correlation Coefficient. The reliability test of this research used Cronbach Alpha value with 95% level of confidence.

U

N

IV

ER

The result of this research performed: The discipline of work contributed positive significant effect to the performance of the P2LHP at Forestry Service of Berau District, East Kalimantan Province that been showed by significance value below 0.05 was 0.043 with thitung= 2.242 > ttable= 2.16037 at 5% error level. Competences contributed positive significant effect to the performance of the P2LHP at Forestry Service of Berau District, East Kalimantan Province that been showed by significance value below 0.05 was 0.006 with thitung= 3.302 < ttable= 2.16037 at 5% error level. There is a positive effect of the variable of discipline and competence variables together to variable performance. The variable that more influenced to the performance was discipline; it's showed by regression coefficient of 0.564 greater than the value of the regression coefticient of 0.447 competence variables. The conclusion of this research was performance of P2LHP in Forestry Service of Berau District, East Kalimantan Province influenced by discipline and competence, where the discipline was more dominant variable effect on performance than variable P2LHP competence. Keyword: discipline, competency, performance

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka iii

41591.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA


MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN TAPM yang beIjudul Pengaruh Disiplin dan Kompetensi Terhadap KineIja Petugas Pengesah Laporan HasiJ Penebangan (P2LHP) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ada1ah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip diruj uk telah

KA

saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari temyata ditemukan adanya

BU

penjiplakan (pJagiat) dengan unsur kesenjangan, maka saya bersedia menerima sanksi

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tanjung Redeb, 24 Desember 2013 Yang Menyatakan,

~~~ .. _~ TGL

·_-lP

. C3B60ABF384829B27

WIDJIL RAHADI NIM.018398442

41591.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN T APM I. Judul TAPM

Pengaruh Disiplin Dan Kompetensi Terhadap KineIja Petugas Pengesah Laporan HasiJ Penebangan (P2LHP) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Widjil Rahadi 018398442

Administrasi Publik

2. Penyusun TAPM

NIM

TE R

Menyetujui :

BU

KA

Program Studi Hariffanggal

Pembimbing II,

Ad~ryanto,M.Si

Mengetahui,

U N

IV E

R

DR. NIP. 19691208 199403 I 001

SI TA

S

Pembimbing I,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka iv

DR. Lina Warlina NIP. 19610107198601 2001

41591.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA


PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN

KA

Nama : WidjiI Rabadi NIM : 018398442 Program Studi : Magister Administrasi Publik Judul Tesis : Pengaruh Disiplin Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Petugas Pengesah Laporan HasiJ Penebangan (p2LHP) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

TE R

BU

TeJah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program PascasaIjana Program Studi Administrasi PubJik Universitas Terbuka pada: HarifTanggaJ : Sabtu / 30 November 2013 Waktu : 10.00-12.00 WlTA

TA

S

dan telah dinyatakan LULUS KOMISI PENGUJI TAPM

ER

SI

Ketua Komisi Penguji: DR. Sofyan Aripin,M.Si. : Prof. DR. H. Budiman RusJi,:M.Si

Pembimbing I

: DR. Adi Suryanto,M.Si.

N

IV

Penguji Ahli

: DR. Lina Warlina

U

Pembimbing II

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka v

. . . . .{j-..

41591.pdf

KATAPENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas herkat dan rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM yang beljudul "Pengaruh Disiplin dan Kompetensi Terhadap Kinerja Petugas Pengesah Laporan Basil Penebangan (P2LBP) Pada Dinas Kehutanan

Kabupaten Berau Provinsi

KA

Kalimantan Timur".

BU

Penulisan TAPM ini dilakukan dalarn rangka memenuhi salah satu syarat untuk

R

mencapai gelar Magister Sains Program Pascasaljana Universitas Terbuka. Saya sangat

TE

menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, muJai dari awal

AS

perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya

SI T

untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

U

N

IV E

R

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka 2. Kepala UPBJJ-UT Sarnarinda selaku penyelenggara Program Pascasaljana 3. DR Adi Suryanto,MSi selaku Pembimbing I dan DR Lina Warlina selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalarn penyusunan TAPM ini. 4. Ibunda tercinta Tukijantini Soedjadi, AIm. ayahanda Soedjadi Siswosoedarmo, anak saya Eucalyptra Citta Kinari, adik-adik saya, Adi Sulistiyo, Prastowo Adi Nugrcho, yang telah memberikan dukungan moral. S. Sahabat dekat, ternan kuliah yang telah saling mendukung selarna ini.

Akhir kata, semoga TAPM ini bermanfaat bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur khususnya dan bagi pengembangan ilmu pada umumnya. Tanjung Redeb, Desemher 2013 Penulis,

WidjiJ Rabadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka vii

41591.pdf

Daftar lsi

halarnan JUDUL

. ii

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

iv

LEMBAR PENGESAHAN

v

KA

ABSTRAK............................................................................................................

SI TA S

TE

Daftar lsi Daftar Tabel .. Daftar Garnbar... Daftar Larnpiran

R

KATA PENGANTAR

BU

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARl

N IV

ER

BABIPENDAHULUAN..................................................................................... A. Latar belakang masalah.................................................................................... B. Peromusan masalah penelitian C. Tujuan penelitian D. Kegunaan Penelitian.........................................................................................

vi

vii

viii

x

Xli

xiii

1

1

7

7

8

9

9

9

14

26

31

32

33

33

33

34

36

BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian.............................................................................................. I. Metode Penelitian 2. Lokasi Penelitian..........................................................................................

39

39

39

39

U

BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... A. Kajian Teori I. Disiplin KeIja............................................................................................... 2. Kompetensi 3. Kine~a.......................................................................................................... B. Penelitian terdahuIu C. Kerangka Penelitian D. Hipotesis Penelitian.......................................................................................... E. Variabel Penelitian,Defmisi Konseptual dan Defmisi Operasional I. Variabel Penelitian....................................................................................... 2. Definisi Konseptual...................................................................................... 3. Definisi Operasional

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka viii

41591.pdf

39

39

40

40

41

41

42

43

43

43

46

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan

Timur................................................................................................................ B. Tugas dan Tanggung Jawab P2LHP C. Deskripsi Hasil Penelitian I. Identitas Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan 2. Identitas Responden Berdasarkan Usia........................................................ 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 4. Deskripsi Variabel Penelitian....................................................................... D. Analisis Statistik............................................................................................... I. Uji Validitas................................................................................................. 2. Uji Reliabilitas 3. Uji Asurnsi KIasik........................................................................................ 4. Uji Regresi Linear Berganda........................................................................ E. Vji Hipotesis Penelitian 1. Uji t Regresi Linear Berganda 2. Uji F Regresi Linear Berganda 3. Uji Koefisien Determinasi

50

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

B. Populasi,Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 1. Pengertian Populasi dan Sampel.................................................................. 2. Teknik Pengambilan Sampel C. Instnunen dan Alat Pengwnpulan Data... D. Data dan Teknik Pengumpulan Data................................................................ 1. Jenis Data 2. Teknik Pengumpulan Data........................................................................... E. Metode Analisis Data 1. Analisis Deskriptif 2. Analisis Statistik 3. Analisis Regresi Linier Berganda

50

53

55

55

56

56

57

86

86

87

88

91

93

93

96

97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN................................................................ A. Kesimpulan B. Saran.................................................................................................................

99

99

100

DAFTARPUSTAKA...........................................................................................

101

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ix

41591.pdf

DAFfAR TABEL

halaman 4

2. Tabell.2. Daftar P2LHP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011.....

5

3. Tabe11.3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Petugas Pengesah Laporan

HasH Penebangan (p2LHP) Kabupaten Berau Tahun 2011 ........

6

4. TabeI2.1. Daftar Penelitian Terdahulu.........................................................

31

5. Tabe14.1. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Berau

51

BU

KA

1. Tabell.l. Rekapitulasi Absensi P2LHP Semester 1 Tahun 2011................

TE

R

6. TabeI4.2. Daftar Nama Pemegang IUPHHK-HA di Kabupaten Berau.......

52

53

8. TabeI4.4. Identitas Responden Berdasarkan PangkatiGolongan

55

9. TabeI4.5. Identitas Responden Berdasarkan Usia........................................

56

10. TabeI4.6. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

57

ER

SI TA S

7. TabeI4.3. Daftar Nama Pemegang IUPHHK-HT di Kabupaten Berau .......

58

12. Tabel4. 8. Disiplin P2LHP Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

63

13. TabeI4.9. Hasil Jawaban Responden POOa Variabel Kompetensi................

67

U

N IV

II. TabeI4.7. Hasil Jawaban Responden POOa Variabel Disiplin......................

14. TabeI4.1O. Kompetensi P2LHP Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.........

75

15. Tabel4.ll. Hasil Jawaban Responden POOa Variabel Kinerja.....................

77

16. TabeI4.12. Kinerja P2LHP Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

84

17. TabeI4.13. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian......................................

87

18. Tabel 4.14. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

88

19. TabeI4.15. Uji Multikolinearitas..................................................................

90

20. Tabel 4.16. Uji Regresi Linear Berganda

91

21. Tabel 4.17. Uji t Regresi Linear Berganda

93

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka x

41591.pdf

96

23. Tabel 4.19. Uji Koefisien Determinasi

97

U

N

IV

ER SI

TA S

TE

R BU

KA

22. Tabel 4.18. Uji F Regresi Linear Berganda

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xi

41591.pdf

DAFfAR GAMBAR

halaman 32

2. Gambar 4.1. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Berau......................................

51

3. Gambar 4.2. Uji Normalitas

89

4. Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas...............................................................

91

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

1. Gambar 2.1. Model Kerangka Penelitian........................................................

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xii

41591.pdf

DAFfAR LAMPlRAN

1. Lampiran 1. Kuesioner Pengaruh Disiplin dan Kompetensi Terhadap Kinerja

Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Lampiran 2. DATA DESKRIPTIF RESPONDEN

3.

Lampiran 3. DATA DESKRIPTIF VARlABEL DISIPLIN

4.

Lampiran 4. DATA DESKRIPTIF VARlABEL KOMPETENSI

5.

Lampiran 5. DATA DESKRIPTIF VARlABEL KINERJA

6.

Lampiran 6. un VALIDITAS VARlABEL DISIPLIN

7.

Lampiran 7. un V ALIDITAS VARlABEL KOMPETENSI

8.

Lampiran 8. un VALIDITAS VARIABEL KINERJA

9.

Lampiran 9.

S

TE R

BU

KA

2.

TA

un RELIABILITAS VARIABEL DISIPLIN

SI

10. Lampiran 10. un RELIABILITAS VARIABEL KOMPETENSI

ER

11. Lampiran 11. un RELIABILITAS VARIABEL KINERJA

IV

12. Lampiran 12. un ASUMSI KLASIK

N

13. Lampiran 13. un REGRESI LINEAR BERGANDA

U

14. Lampiran 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara

15. Lampiran 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-W2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xiii

U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


41591.pdf

BABII TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori

I. Disiplin Kerja a Teori Disiplin Kerja

~embentuk pengetahuan,

sikap

BU

bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan

KA

Siagian (1998) menyatakan bahwa pendisiplinan pegawai adaIah suatu

R

dan perilaku pegawai, sehingga para pegawai tersebut seeara suka rela berusaha

TE

bekerja seeara kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan

TA S

prestasi kerjanya Sementara itu Nitisemito (1995), menjelaskan bahwa disiplin adaIah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari

SI

organisasi baik seeara tertulis maupun tidak tertulis.

IV ER

Menurut Soejono (2000), disiplin kerja dipengarubi oleh faktor yang sekaJigus sebagai indikator dari disiplin kerja yaitu: ketepatan waktu. Para pegawai

U

N

datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik. Menggunakan peralatan kantor dengan baik, yaitu sikap hati hati dalam menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. Tanggung jawab yang tinggi, yaitu pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Ketaatan terhadap aturan kantor, yaitu pegawai mernakai seragam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 9

41591.pdf 10

kantor, menggunakan kartu tanda pengenal / identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari disiplin yang tinggi. Secara umum disiplin kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melatih diri dalam melaksanakan kegiatan dengan baik dan

benar. Terdapat

beberapa pengertian disiplin kerja menurut para ahli yang lain diantaranya menurut

prosedur

kerja

yang

ada".

Sementara

itu

Siagian

(1998)

R BU

peraturan

KA

Tohardi (2002) "Disiplin kerja adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan

mendefmisikannya: "Disiplin adalah suatu bentuk peraturan pelatihan yang

TE

berusaha memperbaiki dan membentuk pengatahuan, sikap dan perilaku karyawan

TA S

sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara teratur dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya".

ER SI

Prijodarminto (1994) mengatakan: "Disiplin ada1ah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan

IV

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban". Nilai-nilai

U

N

tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalarnan. Rachman (I999) menyatakan batasan disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap

mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepab1ban dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya.

Dari beberapa definisi yang sudah dideskripsikan dapat di katakan bahwa disiplin keIja adalah pelatihan untuk mengendalikan kebiasaan, kesopanan dan


41591.pdf

11

ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang

berhubungan langsung dengan

pekerjaan. Moenir (2006) rnengatakan bahwa disiplin kerja dapat dilihat dari dua hal berikut: I) Disiplin waktu adalah jenis disiplin yang sangat mudah dilihat dan dikontrol

KA

baik oleh manajemen yang bersangkutan dengan rnasyarakat, contohnya melalui

R BU

sistern daftar absensi atau sistem apeL Pendisiplinan pegawai atau pekerja dapat ditempuh dengan cara, misalnya mengadakan absensi 2 (dua) hingga 3 (tiga)

TE

kali sehari, dan apel pagi dan apel waktu terakhir jam kerja atau lain-lain.

TA S

2) Disiplin kerja pada dasarnya terdiri dari metode pengerjaan, prosedur kerja, waktu danjurnlah unit yang diterapkan dengan mutu yang telah dibakukan.

organisasi yaitu :

(1998) terdapat dua ketentuan jenis disiplin dalam

ER SI

Menurut Siagian

IV

I) Pendisiplinan preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai supaya

U

N

taat atau patuh kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan rnemenuhi yang telah diterapkan. 2) Pendisiplinan korektif adalah tindakan yang dilakukan sesudah terjadi pada pelanggaran, atau bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran lebih jauh dan bisa dijamin bahwa di masa mendatang para pegawai ini akan mengikuti sernua aturan-aturan organisasi. Menurut Tohardi (2002) beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam metode pembinaan disiplin adalah:


41591.pdf

12 I) Punishment and Reward. Punishment (hukurnan) dan reward (hadiah) dapat digunakan sebagai upaya penerapan disiplin seorang pegawai. 2) Adil dan tegas. Penegakan hukurn, peraturan, prosedur kerja hams dilakukan secara tegas dan untuk hukuman hams diterapkan secara adil untuk sernua orang yang ada di organisasi. Pihak-pihak yang

berkornpetensi

di

organisasi hams dapat

KA

3) Motivasi.

BU

rnernberikan penjelasan rnanfaat yang akan diperoleh organisasi dari karyawan

R

yang bersangkutan dan yang akan diperoleh organisasi bila seseorang disiplin

TE

dalarn bekerja.

AS

4) Keteladanan adalah birnbingan-birnbingan yang dapat rnernberikan keteladanan

atau panutan bawahan.

SI T

yang baik, sehingga segala sikap dan perilaku pirnpinan selalu rnenjadi rujukan

IV E

R

5) Lingkungan yang kondusif adalah lingkungan sosial yang rnerupakan tempat kerja yang kondusif, supaya orang-orang yang bekerja rnerniliki disiplin tinggi.

U

N

Dalarn setiap rnetode pernbinaan disiplin kerja bagi pegawai banyak hal yang bisa dilakukan untuk rnerubah tingkah laku seorang pegawai sehubungan dengan rnasalah pekerjaannya. b. Manfaat Disiplin Kerja Kepedulian pegawai yang tinggi sangat rnernpengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Jika kernajuan kedisiplinan pegawai rneningkat, dan diikuti dengan sernangat yang tinggi dalarn rnelakukan pekerjaan, dapat rnernbangkitkan gairah kerja yang tinggi serta rneningkatkan inisiatif dalarn pencapaian tujuan organisasi.


41591.pdf 13

Tohardi (2002) mengemukakan bahwa, manfaat penerapan disiplin kerja yang baik

pada pegawai akan memberikan dampak sebagai berikut :

I) Pegawai akan mendapatkan kepuasan dalam bekerja diorganisasi.

2) Produktivitas organisasi akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan

perencanaan.

KA

3) Dengan adanya disiplin yang baik seorang pegawai dapat menghindari

TE R

4) Sebagai panutan bagi pegawai yang bekerja.

BU

kecelakaan ditempat kerja.

5) Tercapainya tujuan organisasi.

S

6) Terpelihara citra bagi sebuah organisasi.

SI TA

Menurut Saydam (2006) manfaat dari penerapan disiplin kerja akan ter!ihat pada :

ER

I) Tingginya rasa kepedulian pegawai terbadap pencapaian tujuan organisasi.

IV

2) Tingginya semangat dan gairah kerja para pegawai melakukan pekerjaanya.

U

N

3) Berkembangnya rasa memiliki dan kesetiakawanan yang tinggi di kalangan pegawai.

4) Besarnya tanggung jawab para pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. 5) Meningkatnya efisiensi dan produktivitas para pegawai. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, terlihat bahwa faktor-faktor terpenting dari disiplin kerja adalah sikap dan perilaku yang taat dan tunduk pada peraturan yang ada dengan penuh kesadaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa disiplin kerja adalah sikap dan perilaku taat dan


41591.pdf

14 tunduk terhadap peraturan yang dilakukan dengan kesadaran dan sukarela agar para pegawai lebih efektif dan efesien dalam bekerja. Nitisernito (1995) rnenjelaskan bahwa indikator yang digunakan dalam rnenilai disiplin kerja adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan waktu secara efektif, rneliputi :

KA

a) Ketepatan waktu dalam rnelaksanakan tugas

BU

b) Penghernatan waktu dalam rnelaksanakan tugas

TE R

2) Ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, rneliputi : a) Ketaatan terhadap jam kerja

S

b) Ketaatan terhadap pirnpinan

TA

c) Ketaatan terhadap prosedur dan rnetode kerja.

SI

3) Tanggungjawab dalam pekerjaan dan tugas, rneliputi : Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana

b)

Mengevaluasi basil pekerjaan

c)

Keberanian menerirna resiko kesalahan

2.

Kompetensi

U

N

IV

ER

a)

Terdapat definisi yang bervariasi terhadap istilah kornpetensi pegawai, namun secara urnurn istilah kornpetensi pegawai dapat disirnpulkan sebagai "the

capability to perform". Ada 3 (tiga) unsur utarna yang hams dipenuhi agar seseorang dikatakan rnerniliki kornpetensi

yaitu, kornpetensi knowledge atau

cognitive domain, skill atau psychomotor dOTnQin, serta attitude atau affective dOTnQin (Ramasamy, 2006). Menurut teori tersebut disebutkan bahwa kornpetensi


41591.pdf

15 tersebut hams bisa diukur (measurable), dinilOO, ditunjukkan (demonstrable) dan diamati (observable) melalui perilaku pada saat melaksanakan tugas. Sasaran akhir dari kompetensi adalah perilaku yang diharapkan (desired behaviour) dan perlu ditunjukkan dalam melaksanakan tugas. Sanchez et.al (1997) menegaskan bahwa kompetensi pegawOO dapat

KA

dibedakan menjadi dua, yOOtu yang bersifat visible, seperti kompetensi pengetahuan

BU

(knowledge competency) dan kompetensi keahlian (skill competency) serta

TE R

kompetensi yang bersifat invisible (hidden competency) seperti konsep diri, sifat dan motif yang masuk dalam kategori sikap (attitude). Sementara itu Robbins

S

(2006) menegaskan bahwa salah satu bentuk kompetensi pegawOO yang merupakan

TA

biographical characteristic adaIah kemampuan (ability) yang terdiri dari

ER

SI

intellectual ability dan physical ability.

IV

Spencer & Specer (1993) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kompetensi yang

N

berkaitan dengan bidang kerja, yakni generic competencies, yaitu kompetensi yang

U

perlu ada pada semua pegawOO, mengarah ke softskills, sikap mental dalam bekerja dan functional competencies, yang merujuk pada kompetensi khusus yang diperlukan bagi suatu fungsi atau pekerjll8ll tertentu mengarah ke hardskills dan kemampuan teknis. Dalam penerapan di lapangan, kompetensi tersebut terbagi atas kebutuhan kemampuan knowledge yang diukur melalui ujian penilOOan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang; skill yang diukur dengan mengikutsertakan ke dalam pelatihan-pelatihan tertentu; dan attitude yang diukur secara lebih subjektif melalui penilOOan terhadap periJaku yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas.


41591.pdf

16 Kompetensi menurut gambaran Spencer dan Spencer (1993) meropakan karakteristik dasar seorang pegawai yang menggunakan bagian kepribadiannya yang paling dalam, dan dapat mempengaruhi perilakunya ketika ia menghadapi pekeIjaan. Pada akhimya kompetensi mempengaruhi

kemampuan untuk

meningkatkan prestasi keJjanya.

KA

Sofo (1999) mengemukakan "A competency is composed of skill,

BU

knowledge, and attitude, but in particular the consistent applications of those

TE R

skill, knowledge, and attitude to the standard of performance required in employment".

Dengan kata lain kompetensi

hanya mengandung

tidak

S

pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari

dengan

itu

Chatab

(2007)

SI

Sejalan

TA

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekeIjaan. menyebutkan

bahwa

pengetahuan,

ER

keterampilan, dan sikap sebagai faktor utama yang menggerakkan perilaku

IV

individu untuk mencapai kinerja tertentu.

U

N

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, penulis menggunakan teori dari Sofo (1999) dan Chatab (2007) yang mengukur kemampuan keIja berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

a.Pengetahuan Defmisi

pengetahuan

menurut Notoaatmojo

(2003)

adalah

hasil

penginderaan manusia atau basil tahu seseorang terbadap obyek melalui indera yang dimjlikinya. Pengetahuan adalah hasil dari suatu produk sistem pendidikan dan akan dapat pengalaman yang nantinya akan memberikan suatu tingkat pengetahuan dan kemampuan tertentu. Untuk meningkatkan perobahan pengertian dan pengetahuan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf

17 atau ketrarnpilan dapat dilalcukan melalui pelatihan. Pengetahuan diperoleh dari proses belajar, yang dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku berdasarkan keyakinan yang diperoleh melalui media masa, e1ektronik dan media lain. Menumt

Suriasumantri

(200 I),

pengetahuan

merupakan

khasanah

KA

kekayaan mental yang secara langsung atau tak langsung tumt memperkaya

BU

kehidupan kita. Pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan

R

yang muncul dalam kehidupan. Untuk menjelaskan arti pengetahuan, Bakhtiar

TE

(2009) menunjukkan perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. llmu diartikan

TA S

sebagai sekumpulan pengetahuan yang terklasifIkasi, sistematis, dan terukur serta telah dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sebaliknya, pengetahuan adalah

SI

keselumhan informasi yang belum tersusun secara sistematis atau dapat dikatakan

IV ER

sebagai informasi yang berupa common sense. Tingkat pengetahuan seorang pegawai menjadi salah satu tolok ukur untuk

N

tingkat

potensi

keberhasilannya

dalam

melak."'makan

tugas

dan

U

menilai

pekerjaannya. Siagian (1998) dalam bukunya organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi menyatakan bahwa dalam pembentukan perilaku administrasi pegawai diperlukan pengetahuan secara mendalam hal-hal sebagai berikut :

1) Raison d'etre serta t'.1juan organisasi dimana seseorang menjadi anggota; 2) Filsafat yang dianut oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan; 3) Jenis barang dan ataujasa yang harus dihasilkan oleh organisasi; 4) C/ienJi/e group yang harus dilayani oleh organisasi;


41591.pdf

18

5) Ilmu dan bidang spesialisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada seseorang; 6) Teknologi yang sudah, sedang dan akan dipergunakan dalam menjalankan roda organisasi; 7) Misi yang barns dikembangkan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan;

BU

9) Jenis kegiatan operasional yang hams diselenggarakan;

KA

8) Makna dan hakekat tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan;

R

10) Sarana mekanis yang terdapat dan atau dipertahankan oleh organisasi dalam

TE

menjalankan kegiatan.

SI TA S

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitifmempunyai 6 (enam) tingkatan yakni:

I) Mengetahui (know)

ER

Mengetahui diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari

IV

sebelumnya Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali

diterima

U

N

(recall) suatu yang spesifIk dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang

2) Memahami (comprehension) Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari. 3) Aplikasi (application)


41591.pdf

19 Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan rnateri yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi riil (sebenamya). 4) Analisis (analysis) Analisis adaIah suatu kemampuan untuk menjabarkan anaIisis atau suatu obyek ke da1am komponen, tetapi masih di daIam struktur organisasi, dan masih ada

KA

kaitannya satu sarna lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan

BU

kata keIja seperti menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan,

R

mengelompokkan, dan lain sebagainya.

menunjukkan

suatu

kemampuan

untuk

meletakkan

atau

SI TA S

Sintesis

TE

5) Sintesis (synthesis)

menghubungkan bagian-bagian di daIam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

forrnulasi yang ada.

ER

Dengan kata lain sintesis adaIah suatu kemampuan untuk menyusun forrnulasi

IV

6) Evaluasi (evaluation)

U

N

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu rnateri atau obyek penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Dari

beberapa teori

yang

telah

dikemukakan,

maka pengertian

pengetahuan adaIah segala sesuatu yang berbentuk informasi yang tersimpan da1am ingatan, pikiran atau otak seseorang.

Inforrnasi yang tersimpan tersebut

memnngkinkan untuk dapat dikeluarkan serta dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah, atau memberi jawaban atas pertanyaan yang muncul daIam kehidupan manusia.


41591.pdf 20

Indikator-indikator

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pengetahuan pegawai terhadap pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekeIja,mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan dan prosedur yang barn dalam organisasi, dan mengetahui bagaimana menggunakan informasi dan peralatan yang tepat dan benar.

KA

b. Keterampilan

BU

Ivancevich (1992) mengartikan keterampilan sebagai kemampuan dalam

R

melaksanakan tugas khusus. Ada lima kelompok keterampilan yang barns dimiliki

teknis

(technical

skills),

merupakan

kemampuan

untuk

SI TA S

I) Keterampilan

TE

oleh seorang karyawan pada tingkat manajerial, yaitu :

menggunakan pengetahuan spesifik, teknik-teknik, dan sumber daya dalam melaksanakan pekeIjaan;

ER

2) Keterampilan analisis (analytical skills), merupakan kemampuan untuk

IV

menggunakan metode ilmiah atau teknik-teknik tertentu untuk memecahkan

U

N

masalah organisasi;

3) Keterampilan

membuat

putusan

(decision

making skills),

merupakaan

kemampuan membuat keputusan berdasarkan pada beberapa altematif yang tersedia; 4) Keterampilan

komputer

(computer

skills),

merupakan

kemampuan

menggnnakan teknologi komputer dan software pendulrung peJaksanaan pekeIjaan;


41591.pdf

21 5) Keterampilan

membina

hubungan

(human

relation skills),

merupakan

kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain dalam melaksanakan pekerjaan bersama. Robbins (2006) membuat empat kategori keterampilan umum yang dibutuhkan organisasi, yaitu :

KA

1) Keterampilan mengenal huruf tingkat dasar, yaitu keterampilan matematika

dan

menulis

untuk

mengintepretasikan

process sheet,

dan

TE R

membaca

BU

untuk memahami peralatan pengendalian numerik, peningkatan keterampilan

keterampilan komunikasi lisan yang lebih baik untuk bekerja dalam tim;

S

2) Keterampilan teknis, berhubungan dengan penggunaan sarana-sarana kerja yang

TA

berbasis teknologi yang kian berkembang;

SI

3) Keterampilan hubungan pribadi, keterampilan ini mencakup kemampuan

ER

menjadi pendengar yang baik, mengkomunikasikan gagasan dengan lebih jelas,

IV

dan menjadi anggota tim yang efektif;

U

N

4) Keterampilan pemecahan masalah. Keterampilan ini berhubungan dengan kemampuan logis, penalaran, pendefinisian masalah, sebab-akibat, penyusunan altematif, analisa altematif, dan pemecahan masalah. Menurut Chatab (2007), kemampuan setiap pekerjalindividu dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok keterampilan dasar, yaitu : 1) Keterampilan teknis (technical skill) yang berhubungan dengan aktifitas pelaksanaan pekerjaan; 2) Keterampilan konseptual (conceptual skill) yang dapat dibedakan atas :


41591.pdf 22

a) kecerdasan

(intellegence)

yaitu

kapasitas

individu

untuk

menangkap

permasalahan secara menyeluruh dan memahami kaitan antara variabel. b) insiatif yaitu kapasitas untuk menemukan hal-hal yang barn. 3) Keterampilan perilaku individu dalam berinteraksi (human skill), yaitu kemampuan untuk bekeIja dalam sebuah tim.

KA

Menurut Robbins (2006) keterampilan (skill) adalah suatu kapasitas

BU

individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh

TE R

keterampilan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan fisiko Keterampilan intelektual

S

adalah keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental.

SI TA

Keterampilan fisik adalah keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan serupa.

ER

Dimensi keterampilan intelektual dan keterampilan fisik tersebut adalah sebagai

IV

berikut (Robbins, 2006) :

U

N

1) Kecerdasan numerik (kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat) 2) Pemahaman verbal (kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar serta hubungan kata satu sarna lain) 3) Penalaran (kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu masaJab dan kemudian memecahkan masalah tersebut) 4) Ingatan (kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu) 5) Kekuatan dinamis (kemampuan untuk menggllnakan kekuatan tubuh secara berulang - ulang) 6) Keluwesan dinamis (kemampuan melaksanakan gerakan cepat)


41591.pdf

23 7) Keseimbangan (kemampuan mempertahankan keseimbangan meskipun ada kekuatan - kekuatan yang mengganggu keseimbangan itu) 8) Stamina (kemampuan melanjutkan keIja sepanjang suatu kurun waktu) Berdasarkan teon-teon yang telah diuraikan, indikator yang digunakan untuk mengukur komponen keterampilan adalah kemampuan mengolah informasi,

KA

menggunakan sarana keIja, berkomunikasi, mengkordinasikan pekeIjaan, dan

BU

menganalisis permasalahan.

TE R

c. Sikap

Djaali (2008) menyatakan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk

S

bertindak terhadap obyek tertentu. Kecenderungan tersebut dapat bersifat mendekati

TA

atau menjauhi suatu obyek (orang, benda, ide, lingkungan, dan lain-lain), dilandasi

SI

oleh perasaan penilaian individu yang bersangkutan terhadap obyek tersebut.

ER

Perasaan tersebut dapat berupa menyukai atau tidak menyukai, setuju atau tidak

IV

setuju terhadap obyek dimaksud.

U

N

Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap sesuatu obyek atau gagasan. Informasi yang diperoleh oleh seseorang akan direspon dalam bentuk kognitif, afektif, dan perilaku. Dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan, respon kognitif merupakan

tahaP3n

mengenal masalah dan tahaP3n mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Respon afektif berkaitan tahap pencarian alternatif altematif terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Respon perilaku berkaitan dengan tahap pelaksanaan tindakan sesuai dengan alternatif yang telah dipilih dan


41591.pdf 24

tahap menggunakan altematif lain untuk bertindak jika altematif sebelumnya dianggap lrurang tepat (Vmar, 2005). Azwar (2003) membedakan struktur sikap dalam tiga komponen yang saling menunjang yaitu : I) Komponen kognitif yang berisi tentang apa yang berlaku atau apa yang benar

KA

bagi obyek sikap (kepercayaan). Sekali kepercayaan itu terbentuk, maka ia

BU

menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari

TE R

obyek tertentu. Dengan demikian, interaksi kita dengan pengalaman di masa datang serta prediksi kita mengenai pengalaman tersebut akan mempunyai arti

S

dan keteraturan. Pengalaman yang digenaralisasikan lalu membentuk stereotip

TA

sehingga orang kemudian akan mempunyai sikap yang lebih didasarkan pada

SI

predikat yang dilekatkan oleh pola stereotipnya dan bukan didasarkan pada

ER

obyek sikap tertentu. Sikap yang didasari pola stereotip biasanya sangat sulit

N

U

akurat;

IV

untuk menerima perubahan. Tentu saja sikap yang didasari stereotip tidak selalu

2) Komponen afektif yang menyangkut masalah emosional subyektif seseorang terhadap obyek sikap. Pada umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi obyek tertentu; 3) Komponen konatif adalah struktur sikap yang menunjukkan kecendenmgan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan membentuk sikap individual. Konsistensi antara Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf

25 kepercayaan sebagai komponen kognitif, perasaan sebagai komponen afektif, dan tendensi perilaku sebagai komponen konatif yang menjadi landasan dalam usaha menyimpulkan sikap yang dicenninkan dalam skala sikap. Menurut Robbins

(2006),

sikap

merupakan

pernyataan-pernyataan

evaluatif, baik dinginkan atau tidak diinginkan mengenai obyek, orang, atau

KA

peristiwa. Sikap berperan penting dalam organisasi karena mempengaruhi periJaku

BU

orang dalam bekelja. Sikap yang berkaitan dengan pekeljaan membuka jalan

R

evaluasi positif atau negatif yang dipegang oleh para pegawai terhadap aspek-aspek

TE

lingkungan kelja meraka. Menurut Robbins (2006) sebagian besar penelitian

SI TA S

organizational behavior yang dilakukan fokus pada tiga sikap: I) kepuasan kelja yang merujuk pada sikap umum individu terhadap pekeljaan. 2) keterlibatan kelja, tingkat dirnana seseorang mengaitkan diri pada pekeljaan,

ER

secara aktifberpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kineljanya penting

IV

bagi nilai dirinya.

U

N

3) komitmen keorganisasian, keadaan dirnana karyawan mengakitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaraan-sasarannya, serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Berdasarkan

teon-teon yang telah dikemukakan, sikap dapat didefmisikan

sebagai kecenderungan seseorang terhadap obyek tertentu, yang dapat berupa menyukai atau tidak menyukai obyek tersebut. Sikap dalam lingkungan kelja dapat diukur dengan indikator, yaitu : kepuasan kelja,

komitmen afektif, komitmen

berkelanjutan, komitmen normatif, dan dukungan organisasional yang dirasakan

(perceived organizational support).


41591.pdf

26

3. Kinetja Pengertian kineIja menurut Rue dan Byars (1980) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian basil atau "the degree of accomplishment", dengan kata lain, kineIja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu Osborne

KA

(dalam Quade, I990), mendefinisikan kineIja sebagai tingkat pencapaian misi

BU

organisasi. Menurut Robbins (2006), kineIja didefinisikan sebagai fungsi dari

R

interaksi antara kemampuan (ability), motivasi (motivation) dan keinginan

TE

(obsetion), atau kineIja=f(AxMxO). Simamora (1995) menyatakan bahwa kinetja

SI TA S

merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhimya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jwnlah maupun kualitasnya Output yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun nonfisik yang

ER

menyebutnya berupa karya, yaitu suatu basiVpekeIjaan baik berupa fisiklmaterial

IV

maupun nonfisik maupun nonmaterial.

U

N

Dari beberapa pendapat para ahIi tersebut, pengertian kineIja dalam penelitian ini adalah suatu basil ketja yang dicapai oleh masing-masing pegawai yang dalam pelaksanaan tugas pekeIjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi. a Teori-teori KineIja Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kineIja individu dalarn status


41591.pdf 27

sebagai seorang pegawai. Wexley dan YukI (2000) rnengidentifIkasi faktor-faktor yang rnernpengaruhi kineIja pegawai antara lain adalah disiplin kerja dan rnotivasi kerja. Disiplin kerja diperlukan untuk rnenghasilkan kinerja yang bagus. Dengan disiplin, pegawai akan berusaha untuk rnelakukan pekerjaan semaksimal rnungkin dan

kinerja yang

dihasilkan rnenjadi lebih bagus. Sernentara itu Schermerhorn

KA

(1996) berpendapat bahwa untuk rnengetahui kineIja organisasi dan individu dapat

BU

dilihat dari 5 (lima) faktor yang rnernpengaruhi, yaitu: pengetahuan, ketrampilan,

rnengungkapkan bahwa

TE R

kemampuan sikap, dan perilaku. Schermerhorn (1996)

kemampuan dan ketrampilan sebagai faktor individual masing-masing pegawai.

S

Semakin kornpeten kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masing- masing

SI TA

pegawai, akan rnernpengaruhi pencapaian hasil kinerja. Menurut pendapat Robbins (2006), tingkat kineIja pegawai akan sangat

ER

tergantung pada dua faktor yaitu kemampuan pegawai dan

rnotivasi

kerja.

IV

Kemampuan pegawai seperti : tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman.

U

N

Tingkat kemampuan yang rnerupakan unsur pokok dari kornpetensi, akan dapat rnernpengaruhi hasil kineIja pegawai. Semakin tinggi tingkat kemampuan pegawai akan rnenghasilkan kinerja yang semakin tinggi pula. Simamora (1995) rnenyatakan kinerja sangat ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yakni : I) Faktor individual yang terdiri dari : a) Kemampuan dan keahlian; b) Latar belakang; c) DemografI. 2) Faktor psikologis yang terdiri dari :


41591.pdf

28 a) Persepsi; b) Attitude;

c) Personality; d) Pernbelajaran; e) Motivasi.

KA

3) Faktor organisasi yang terdiri dari :

BU

a) Sumberdaya;

TE R

b) Kepemimpinan;

c) Penghargaan;

e) Job design.

SI TA

S

d) Struktur;

Simamora (1995) mengungkapkan, kemampuan dan keahlian sebagai faktor pegawai. Sernakin kompeten kemampuan dan keahlian

ER

individual masing-masing

IV

yang dimiliki masing-masing pegawai, akan mempengaruhi pencapaian basil kinerja

U

N

Menurut Mangkunegara (2006) terdapat aspek-aspek standar pekerjaan yang terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek lrua1itatif yaitu meliputi : Aspek kuantitatif : 1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan; 2) Waktu yang dipergunakan atau larnanya melaksanakan pekerjaan; 3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan; dan 4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. Aspek kualitatif yaitu : 1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan;


41591.pdf

29 2) Tingkat kernampuan dalam bekerja; 3) Kernampuan rnenganalisis data / inforrnasi , kernampuan / kegagalan rnenggunakan rnesin / peraIatan ; dan 4) Kernampuan rnengevaluasi (ke1uhan/keberatan konsurnen/rnasyarakat). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penulis dapat rnenyirnpu1kan

KA

bahwa faktor-faktor yang rnernpengaruhi kinerja pegawai adaIah disiplin, dan

BU

kornpetensi pegawai, karena faktor pengetahuan, keterampilan dan sikap adaIah

TE R

unsur-unsur pernbentuk kornpetensi. Jadi disiplin, dan kornpetensi pegawai rnernpunyai hubungan positif terhadap kinerja pegawai.

S

b. Metode Penilaian Kinerja

TA

Menurut Muljadi (2006) bahwa se1uruh aktivitas organisasi hams diukur

SI

agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi, pengukuran

ER

dapat dilakukan terbadap rnasukan (input) dari program organisasi yang lebih

IV

ditekankan pada keluaran (output), proses, hasil (outcome), rnanfaat (benefit) dan

U

N

darnpak (impact) dari program organisasi tersebut bagi kesejahteraan rnasyarakat.

Pengukuran kinerja adalah untuk rnengetahui keberhasilan atau kegaga1an yang rneliputi : 1) penetapan indikator kinerja; 2) penentuan hasil capaian indikator kinerja. Menurut Mahsun (2006) indikator kinerja terdiri dari : 1) Pe1ayanan yang tepat waktu dan berkualitas; 2) Tingkat keterarnpilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja; 3) Kehadiranlketerlambatan. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf 30

Cara pengukuran kinerja menurut Muljadi (2006) terdiri dari : I) Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direneanakan. 2) Membandingkan kinerja nyata dengan hasH yang diharapkan. 3) Membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja. Neal (2003) menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek kinerja yang dapat

KA

diukur yaitu :

BU

1) Penyelesaian tanggung jawab dan tugas;

TE R

2) Efektivitas seeara administratif; 3) Kemampuan analisis secara efektif;

SI TA

5) Kerjasama dengan orang lain;

S

4) Kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain;

6) Memiliki daya imaginasi dan daya kreatif;

ER

7) Pengambilan keputusan dan pemberian solusi;

IV

8) Menunjukkan sifat yang dapat dipercaya;

U

N

9) Mengemukakan gagasan atau metode dan pendekatan baru; dan 10) Keahlian interpersonal. Berdasarkan teon-teon tersebut, kinerja memerlukan indikator-indikator penilaian. Indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor apakah itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Beragam aspek dapat diukur dengan berpedoman pada standar tertentu yang terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kna1itatif. Aspek-aspek tersebut berguna untuk mendapatkanfeedback guna keperluan

perbaikan organisasi, secara khusus manajemen penge10lan sumber daya manusia.


41591.pdf

31

B. Penelitian terdahulu Terdapat perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Listio (2010), Siregar (2007), dan Risdawati (20 I0) dengan pene1itian yang alan penulis lalrukan. Perbedaan terdapat pada variabel yang akan diteliti dan teori yang dignnakan. Kesarnaan yang ada lebih kepada penggunaan literatur dan penjabaran-penjabaran

KA

dasar-dasar lOOri. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi kompetensi

BU

dengan menggunakan teori Watson Wyatt dan teori dari Nevizon Chatab yang

TE R

mengukur kemampuan berdasarkan komponen pengetabuan, keterampilan, dan sikap. Variabel disiplin kerja menggllnakan lOOri dari Nitisemito (1995), sedangkan untuk

TA S

variabel kinerja penulis dalam penelitian ini menggunakan teori dari Neal (2003).

Penulis

Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi KeIja Terbadap Kinerja Karyawan

Ronald Listio,20 I0

Variabel

Teoriyang diaunakan

Hasil penelman

Jaws

Kompeteusi,

BaraI

motivasi,

Variabel kompeteusi menggunakan leori dari Spencer & Spencer (1993); KineIja menggunakan leori Benardin and Russel (2003)

Kompetensi dan motivasi memililci pengaruh yang positif dan signifikan terbadap kineIja

Lokus

U

N

IV

I

Judul

ER

No

SI

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu

PT.AUianz

Life Indonesia Wilayah Jawa

Barat


kineIja

karyawan PT. AUianz

Life Indonesia wilayah Jawa Baral

41591.pdf

32

Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi TerlJadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Kuller Siregar, 2007

Medan

3

Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja TerlJadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pekeljaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Bel;!;",,,

Miarka Risdawati, 2010

Bangka Belitung

Kompetensi, kompensasi, kinerja

Variabel kompetensi menggunakan leoTi dari Ramasamy (2006) yaitu dengan sub variabel Knowledge, Attitude,Exper ience,Skill. Untuk variabel kinerja menggunakan leoTi dari Noe

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi dan kompensasi dengan variabel kinerja karyawan PT.Perkebunan Nusantara III Medan

Faktor displin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terbadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

IV

ER

SI TA

S

TE R

kinelja

Untuk disiplin menggunakan leoTi yang dikemukakan olehMonday danNoe; Untuk variabel kinerja menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Wirawan (2009)

N

Kerangka Penelitian

U

c.

Disiplin,

motivasi,

BU

KA

2

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahIi seperti yang telah diuraikan, maka dapat disusun kerangka penelitian seperti pada Gambar 2.1.

Disiplin Kerja (XI) Kinerja P2LHP (Y) Kompetensi Kerja (X2) Gambar 2.1. Model Kerangka Penelitian Berdasarkan model kerangka penelitian seperti pada Gambar 2.1 dapat dijelaskan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf 33

bahwa apakah ada pengaroh disiplin keIja terhadap kineIja P2LHP. Apakah ada pengaroh kompetensi keIja terhadap kineIja P2LHP, dan apakah ada pengaroh disiplin keIja dan kompetensi keIja secara bersama-sama terhadap kineIja P2LHP. D. Hipotesis Penelitian Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dugaan hubungan yang logis antara

KA

dua atau lebib variabel yang ditunjukkan dalam bentuk pemyataan yang dapat diuji.

BU

Hubungan-hubungan tersebut didasarkan pada jaringan asosiasi yang ditetapkan

TE R

dalam kerangka teori yang ditujukan untuk studio penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan dugaan-dugaan hubungan, dibarapkan akan menemukan

S

solusi yang tepat terhadap masalah yang dibadapi (Sekaran, 2000). Berdasarkan

SI TA

keterangan tersebut, perumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran,

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

ER

HI: Disiplin keIja pegawai secara parsial berpengaroh signifikan terhadap kineIja

IV

P2LHP.

U

N

H2: Kompetensi pegawai secara parsial berpengaroh signifikan terhadap kineIja P2LHP.

H3: Disiplin keIja pegawai dan kompetensi pegawai secara simultan berpengaroh signifikan terhadap kineIja P2LHP. E. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Defmisi Operasional

I. Variabel Penelitian Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel penelitian yang terdiri dari dua unsur, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel !erikat. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel disiplin


41591.pdf 34

kerja dan kompetensi kerja Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel kinerja Variabel disiplin kerja menurut Nitisemito (1995) adalah yang akan digunakan dalam menilai disiplin keJja dalam penelitian ini. Variabel kompetensi dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Chatab (2007) yang mengukur

KA

kemampuan berdasarkan komponen pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk

BU

variabel kinerja penulis dalam penelitian ini menggunakan teon dari Neal (2003).

TE R

2. Definisi Konseptual a Disiplin kerja

Disiplin kerja adalah sikap dan perilaku taat dan tunduk terhadap peraturan

SI TA

S

yang dilakukan dengan kesadaran dan sukarela agar para pegawai lebih efektif dan efesien dalam bekerja (Siagian, 1998). Dalam penelitian ini, disiplin kerja diukur

ER

dengan menggunakan 8 (delapan) indikator yang dikemukakan oleh Nitisemito (1995)

IV

sebagai berikut :

N

I) Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas

U

2) Penghematan waktu dalam melaksanakan tugas 3) Ketaatan terhadap jam keJja 4) Ketaatan terhadap pimpinan 5) Ketaatan terhadap prosedur dan metode keJja 6) Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana 7) Mengevaluasi hasil pekerjaan 8) Keberanian menerima resiko kesalahan.


41591.pdf 35

b. Kompetensi Kompetensi tidak. hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan (80fo,1999). Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai faktor utama yang

KA

menggerakkan perilaku individu untuk mencapai kinerja tertentu. Pengetahuan,

BU

keterampilan, dan sikap dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk mencapai

TE R

tujuan organisasi yang merupakan kontribusi pribadi pegawai terhadap organisasinya (Cbatab,2007). Kompetensi pegawai diukur dengan 10 (sepuluh) indikator yang

S

dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003) dan Robbins (2006) mengenai :

SI TA

1) pengetahuan pegawai terbadap tugas dan tanggung jawabnya pada masing-masing bidang,

ER

2) pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan dan prosedur yang barn dalam

IV

organisasi,

U

N

3) pengetahuan yang baik tentang perkembangan teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan, 4) kernampuan mengolah informasi, 5) menggunakan sarana kerja, 6) berkomunikasi dan mengkordinasikan pekerjaan, 7) menganalisis permasalahan, 8) kepuasan kerja, 9) komitmen kerja, dan 10) dukungan organisasional yang dirasakan (perceived organizational support).


41591.pdf 36

c. KineIja pegawai KineIja adaJah merupakan suatu basil kerja atau ukuran sukses bagi pegawai di bidang tugasnya dengan menggunakan ukuran tertentu, merupakan basil dari pekeIjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria keefektifan lainnya. KineIja dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 10

KA

(sepuluh) indikator yang dikemnkakan oleh Neal (2003) sebagai berikut:

BU

I) Penyelesaian tanggung jawab dan tugas,

R

2) Efektivitas secara administratif,

TE

3) Pendelegasian wewenang untuk berbicara atau bertindak bagi orang lain,

TA

5) KeIjasama dengan orang lain,

S

4) Peningkatan kualitas keIja atau kondisi yang lebih baik,

SI

6) Memiliki daya imaginasi dan daya kreatif,

ER

7) Pengambilan keputusan dan pemberian solusi,

IV

8) Menunjukkan sifat yang dapat dipercaya,

U

N

9) Mengemukakan gagasan atau metode dan pendekatan barn, dan 10) Keahlian Interpersonal. 3. Definisi Operasional a. Disiplin kerja Defmisi operasional variabel disiplin keIja adaJah skor yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner melalui instrumen yang mengukur indikator indikator sebagai berikut ; I. Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas 2. Penghematan Waktu dalam meJaksanalcan tugas 3. Ketaatan terhadap jam kerja Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf 37

4. Ketaatan terhadap pimpinan 5. Ketaatan terhadap prosedur dan metode keIja

6. Melakukan pekeIjaan sesuai dengan rencana

7. Mengevaluasi hasil pekeIjaan 8. Keberanian menerima resiko kesalahan

KA

b. Kompetensi

BU

Defmisi operasional variabel kompetensi adaIah skor yang diperoleh dari

TE R

jawaban responden terhadap kuesioner melalui instrumen yang mengukur indikator indikator sebagai berikut :

S

I. pengetahuan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab pada masing-masing

SI TA

bidang,

2. pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan dan prosedur yang bam dalam

ER

organisasi,

IV

3. pengetahuan yang baik tentang perkembangan teknologi yang berhubungan

U

N

dengan pekeIjaan,

4. kemampuan mengolah informasi, 5. menggunakan sarana keIja, 6. berkomunikasi dan mengkordinasikan pekeIjaan, 7. menganalisis permasalahan. 8. kepuasan keIja, 9. komitmen keIja, dan 10. dukungan organisasional yang dirasakan (perceived organizational support).


41591.pdf 38

c. Kinerja pegawai Definisi operasionaJ variabel kinerja pegawai adalah skor yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner melalui instrumen yang mengukur

indikator-indikator sebagai berikut : I. Penyelesaian tanggungjawab dan tugas,

Pendelegasian wewenang untuk berbicara atau bertindak bagi orang lain,

BU

3.

KA

2. Efektivitas secara administratif,

TE R

4. Peningkatan kuaIitas kerja atau kondisi yang lebih baik, 5. Kerjasama dengan orang lain,

S

6. Memiliki daya imaginasi dan daya kreatif,

TA

7. Pengambilan keputusan dan pemberian solusi,

SI

8. Menunjukkan sifat yang dapat dipercaya,

ER

9. Mengemukakan gagasan atau metode dan pendekatan bam, dan

U

N

IV

IO. Keahlian Interpersonal.


41591.pdf

DAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

I. Metode Penelitian

KA

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

BU

eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu suatu

hubungan

keterkaitan

antara

TE R

metode yang memahami suatu obyek penelitian dengan beropaya menjelaskan variabel

penelitian

menggunakan

Metode penelitian menggunakan

S

perhitungan statistik (Arikunto,2006).

dengan

TA

perspektif pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori, akan digunakan untuk

SI

menjelaskan apakah ada pengaruh antara disiplin dan kompetensj terhadap kinerja

ER

P2LHP pads Dinas Kehutanan Kabupaten Bemu.

IV

2. Lokasi Penelitian

akan

dilakukan

pada

Dinas

Kehutanan

Kabupaten

U

N

Penelitian

Berau,Provinsi Kalimantan Timur. Penentuan lokasi penelitian mempertimbangkan aspek daya jangkau peneliti, biaya penelitian dengan dana yang terbatas, serta untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan permasalahan yang ingin dikaji.

D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 1. Pengertian Populasi dan Sampel Populasi merupakan keseluruhan kelompok, baik orang, kejadian maupun sesuatu yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadapnya (Sekaran,


41591.pdf 40

2000). Populasi dalam penelitian ini adaIah seluruh staf P2LHP Dinas Kehutanan Kabupaten Berall, yaitu 16 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih dari populasi. Sampel harus mewakili populasinya, sehingga kesimpulan mengenai populasi yang tepat dapat dihasilkan (Sekaran, 2000). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 16 orang.

KA

2. Teknik Pengambilan Sampel

BU

Penarikan sampel adaIah proses memilih jumlah yang cukup dari populasi

TE R

untuk mempelajari dan memahami karakteristik dari subyek sampel sehingga peneliti dapat menggeneralisasikan karakter dari elemen populasi (Sekaran, 2000).

S

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

TA

menggunakan metode sensus karena pada metode sensus semua unsur dalam

SI

populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, maka dalam penelitian ini sebanyak

ER

16 orang P2LHP Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dijadikan sebagai sampel.

IV

Alasan mengapa menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini, sedangkan

U

N

jumlah sampel sangat sedikit yaitu 16 orang adaIah untuk menghindari conflict of

interest dikarenakan penulis merupakan salah satu atasan dari P2LHP. Tujuan lain penggunaan metode kuantitatif dengan sampel yang sedikit adaIah supaya basil penelitian lebih dapat digeneralisir dan meminimalkan tingkat kesalahan (Sugiyono,20 I0).

C. Instnlmen dan Alat Pengumpulan Data Instrumen atau a1at yang digunakan daIam penelitian ini adaIah menggunakan kuesioner dengan skala sikap Likert I hingga 5, yang merupakan


41591.pdf 41

metode pengungkapan sikap yang dianggap bisa diandalkan. Nilai jawaban yang diberikan akan memakai sistem skala lima, dengan jawaban dibuat bertingkat dalam

:5

2. Setuju ( S)

:4

3. Netral (N)

:3

4. Tidak Setuju ( TS )

:2

BU

1. Sangat Setuju ( SS )

KA

lima kategori. Tanggapan-tanggapan tersebut diberi bobot nilai sebagai berikut:

TE

R

5. Sangat Tidak Setuju ( STS ) : 1 D. Data daD Teknik Pengumpulan Data

SI TA S

1. Jenis Data

a. Data primer

ER

Data primer adalah data yang dilaunpulkan dan disatukan secara langsung

N IV

dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan. Data

primer dikurnpulkan dengan instrumen berupa kuesioner isian (angket), dimana para Dinas Kehutanan Kabupaten Berau sebagai responden menjawab

U

P2LHP

pertanyaan dengan rnernilih altematifjawaban sesuai dengan pendapamya b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang dikurnpulkan dan disatukan oleh studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi. Data sekunder yaitu berupa data dan informasi yang mendukung dan dilaunpulkan dengan melakukan studi pustaka dan menggunakan informasi yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi absensi, data kepegawaian tentang tingkat pendidikan. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf

42 2. Teknik Pengumpulan Data a. Kuesioner Data diperoleh dengan cara melalrukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian me1alui pembagian kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang disiplin keJja, kompetensi kerja dan kinerja pegawai sesuai dengan tujuan penelitian

ini,

data-data primer

pene1iti

yang

menggunakan kuesioner

dibutuhkan.

Peneliti

merancang

untuk dan

BU

memperoleh

Dalam

KA

penelitian.

TE R

mengedarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada responden untuk memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam

TA S

kuesioner.

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner dengan skala sikap Likert, yang

SI

merupakan metode pengungkapan sikap yang dianggap bisa dianda1kan. Nilai

ER

jawaban yang diberikan akan memakai sistem skala lima, dengan jawaban dibuat

IV

bertingkat dalam lima kategori. Contoh kuesioner terdapat dalam Lampiran I.

U

N

b. Studi pustaka

Studi pustaka atau tinjauan litemtur dilakukan dalam rangka memperoleh

data-data sekunder. Sumber-sumber data sekunder antara lain ada1ah buku-buku yang berisi teori yang relevan dengan pene1itian, juma1-juma1 penelitian yang berkaitan dengan penelitian, sumber-sumber di internet yang berkaitan dengan penelitian, dan lain-lain.


41591.pdf 43

E. Metode Analisis Data I. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif atau kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif dari hasil jawaban lruesioner, misalnya jumlah responden, usia, jenis

kelamin,

pendidikan,

pangkat/golongan,

dan

lain-lain

untuk

dieari

KA

relevansinya dengan teori. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan

BU

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau populasi

R

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang

TE

berlalru secara umum. Adapun data yang diperoleh melalui analisa deskriptif ini

distribusi frelruensi. 2. Analisis Statistik

SI TA S

dilakukan dengan cara-eara penyajiannya dalam bentuk tabel biasa maupun

ER

Analisis statistik atau lruantitatif digunakan untuk menganalisis data dari

IV

basil jawaban lruesioner dengan menggunakan metode-metode statistik. Metode

a

U

N

statistik lruantitatif yang digunakan adalah: Uji validitas Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah construct validity dengan menggunakan Pearson Correlation yang digunakan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah mengungkapkan faktor atau individu yang ingin diselidiki (intemal consistency). Asumsi bahwa tiap butir dalam satu variabel mengungkapkan variabel yang bersangkutan, maka skor butir harus mempunyai skar positif dengan skor variabel (Hadi, 2(00). Model korelasi yang dig'IDakan


41591.pdf

44 adalah model Pearson Correlation dan diperhitungkan menggunakan SPSS versi 17.0.

KA

Rumus:

=

Ei

Ex Ey

= =

= = =

TE R

n Exy Ex2

Koefisien korelasi skor item dan skor total Jumlah subyek penelitian Jumlah skor item dengan skor total Jumlah skor item kuadrat Jumlah skor totallruadrat Jumlah tiap item Jumlah tiap total item

S

=

TA

rxy

BU

Keterangan:

ER

SI

Dimana x dan y adalah skor dari masing-masing variabel, sedangkan n banyaknya sarnpel. Hasil perhitungan nilai signifikansi akan dibandingkan dengan

N

IV

taraf signifikan 5%. Jika hasil perhitungan nilai signifikansi korelasi Pearson

U

Correlation di bawah taraf signifikan 5 %, maka pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid. b. Uji reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengungkapkan stabilitas internal dari jawaban responden dalam satu variabel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda (konsisten). jika dilakukan kembali pada subyek yang sarna (Sekaran, 20(0). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan skor Cronbach Alpha dengan derajat kepercayaan 95%. Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien alpha yang mempunyai rentang antara 0


41591.pdf

45 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Secara umum, reliabilitas dengan nilai Alpha Cronbach lrurang dari 0,60 dikatakan buruk, nilai Alpha Cronbach dalam range 0,70 sampai dengan 0,80 dapat diterima, dan nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,80 dianggap baik (Sekaran, 2000). Perhitungan Alpha Cronbach dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0

Keterangan: tingkat reliabilitas

S

= Jumlah varians butir = Varians total

1) Uj i normalitas

ER

c. Uji asurnsi klasik

TA

Si2

=

= Jumlah butir pertanyaan

SI

r; k I:Si2

TE R

BU

KA

Rumus:

IV

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

U

N

variabel terikat dan variabel bebas keduanya merniliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang merniliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan mdihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis IUTUS diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali,2001).


41591.pdf

46 2) Uji multikolinearitas Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinieritas yaitu adanya hubungan linier yang sempuma (mendekati sempuma) antara beberapa atau semua variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

KA

diantara variabel bebas atau independen (Ghozali, 2001).

BU

3) Uj i Heteroskedastisitas

R

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah

Jika variance dari

residual tetap maka disebut

SI TA S

pengamatan yang lain.

TE

model regresi teljadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke

homoskedastisitas dan jika variance-nya berbeda maka disebut heteroskedasitas.

ER

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2001).

IV

3. Analisis Regresi Linear Berganda

N

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara independen

terhadap

variabel

dependen,

jika

variabel

U

variabel-variabel

independennya lebib dari satu buah (Sekaran, 2000). Analisis regresi berganda juga digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis didasarkan pada signifikansi koefisien regresi dari persamaan regresi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinelja Petugas Pengesah Laporan HasH Penebangan

Dinas Kehutanan

Kabupaten Berau, sedangkan kedua variabel yaitu disiplin keJja dan kompetensi keJja merupakan variabel independen. Dengan demikian dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: y= a+ blX 1 +~X2+e


41591.pdf

47 Keterangan: Y a bl,b:!, XI X2 e

= variabel kineJja

konstanta

koefisien rnasing-masing variabel

variabel disiplin keJja

= variabel kompetensi keJja

= standar error

= = =

a. Uji t (t- test)

KA

Uji-t berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen seeara

BU

parsial mempengaruhi variabel dependen (Santoso, 2001). Dalam penelitian ini uji-t

TE R

digunakan untuk menguji hipotesis yaitu untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang terdiri dari disiplin keJja dan kompetensi keJja secara parsial mempengaruhi

TA

S

kineJja Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t

ER

SI

tabe\. Apabila t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabe1 atau nilai t-hitung lebih keeil daripada nilai - (t-tabel) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Untuk mengetahui

N

IV

nilai t-tabel digunakan rumus sebagai berikut:

U

elk =n-(k+l)

1) Pengambilan keputusan berdasar t hitung dan t tabel: (a) Jika t- hitung> t-tabel atau t-hitung < - t-tabel maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel (X) terhadap variabel (Y).

(b) Jika - t -tabel < t-hitung atau t-hitung < t-tabel maka Ho diterima, berarti tidak ada pengaruh antara variabel (X) terbadap variabel (Y). 2) Kriteria pengujian Daerah Ho ditolak

~

Daerah Ho ditolak

~'."'hHOdit.rlm.~ Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka -t tabel

t

41591.pdf

48

b. Uji F (F-test) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variaOOl independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Santoso, 2001: 118). Dari uji F dapat

KA

diketahui apakah variabel-variaOOl yang terdiri dari disiplin kerja dan kompetensi

BU

kerja secara simultan mempengaruhi kinerja Petugas Pengesah Laporan HasH

TE R

Penebangan (p2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Jika dari basil pengujian diperoleh nilai F-hitung lebih OOsar dari nilai F-taOOl oorarti semua variabel

TA S

independen mempunyai pengaruh yang signiflkan terhadap variabel dependen. Adapun metode dalam penentuan F-taOOl menggllnakan ketentuan tingkat

dk =n-( k+l)

IV

ER

SI

signifikansi 5 persen, dengan rumus sebagai berikut:

U

N

1) Pengambilan keputusan berdasar F hitung dan F tabel: a) Jika F hitung > F taOOl maka Ho ditolak OOrarti ada pengaruh antara semua variaOOl (X) terhadap variaOOl (Y). b) Jika F hitung < F taOOl maka Ho diterima oorarti tidak ada pengaruh antara semua variabel (X) terhadap variaOOl (Y). 2) Kriteria pengujian Daerah Ho ditolak

~

Daerah Ho ditolak

.st-~-~

-F tabel Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

F tabel

41591.pdf

49

c. Koefisien determinasi (R2) Nilai koefisien determinasi menunjukkan berapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen

KA

(Santoso, 2001). Nilai R2 berada antara 0 dan I, jika nilai R2 semakin mendekati I

BU

artinya semakin besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh

AS

TE

R

variabel ind.epend.en. Nilai R2 dapat dicari dengan rooms:

Keterangan :

U

N

IV

ER

SI T

R2 = besarnya koefisien determinasi sarnpel

a = titik potong kurva terhadap sumbu Y (konstanta)

b = slope garis estimasi yang paling baik

n = banyaknya data

x = nilai variabel x

y = nilai variabel y


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI

TA S

TE R

BU KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV E

R

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41591.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41591.pdf


41591.pdf

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji hipotesis penelitian, dapat ditarik

KA

kesimpulan sebagai OOrikut:

BU

1 Disiplin keIja yang terdiri dari indikator ketepatan waktu dalam melaksanakan

TE R

tugas, penghematan waktu dalam melaksanakan tugas, ketaatan terhadap jam keIja, ketaatan terhadap pimpinan, ketaatan terhadap prosedur dan metode keIja,

SI TA

S

melakukan pekeIjaan sesuai dengan rencana, mengevaluasi hasil pekeIjaan, dan keOOranian menerima resiko kesalahan memiliki pengaruh yang positif dan

ER

signifikan terhadap kineIja P2LHP Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan angka signifikansi di bawah

N

IV

0,05 yaitu 0,043 dengan nilai t hitwlg 2,242, lebih OOsar dari nilai t taOOI 2,16037

U

pada tingkat kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin keIja yang dipegang dan dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai dapat mempengaruhi kineIja dan memOOrikan kontribusi positifbagi perkembangan instansi. 2 Kompetensi yang terdiri dari indikator pengetahuan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya pada masing-masing bidang, pengetahuan yang OOrhubungan dengan peraturan dan prosedur yang barn dalam organisasi, pengetahuan yang baik tentang perkembangan teknologi yang berhubungan dengan pekeIjaan, kemampuan mengolah

informasi,

menggunakan


99

sarana

keIja,

berk.omunikasi

dan

41591.pdf 100

mengkordinasikan

pekerjaan,

menganalisis

permasalahan,

kepuasan

kerja,

komitmen kerja, dan dulrungan organisasional yang dirasakan (perceived

organizational support) menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja P2LHP Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

Provinsi

Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan angka signifIkansi di bawah 0,05 yaitu

KA

0,006 dengan nilai t hitung 3,302, lebih keeil dari nilai t tabel 2,16037 Hal ini

BU

menunjukkan bahwa kompetensi yang dirniliki para Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan marnpu mendorong pegawai untuk dapat memberikan kinerja

Terdapat pengaruh yang positif variabel disiplin dan variabel kompetensi 5ecara

S

3

TE R

yang lebih baik bagi instansi.

TA

bersama-sama terhadap variabel kinerja Variabel yang lebih berpengaruh terhadap

SI

kinerja adalah disiplin karena mempunyai nilai koefIsien regresi sebesar 0,564

ER

lebih besar jika dibandingkan dengan nilai koefIsien regresi variabel kompetensi

IV

sebesar 0,447. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini disiplin merupakan

U

N

variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja sehingga dalam upaya peningkatan kinerja, upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin P2LHP Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Beran Provinsi Kalimantan Timur perlu untuk diutanulkan pelaksanaannya

B. Saran Dengan memperhatikan kesimpulan di alas, penulis akan memberikan saran saran sebagai berikut: I. Dinas Kehutanan Kahupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya

memberikan perhatian lebih dalam program mempertahankan dan meningkatkan


41591.pdf 101

disiplin pegawai terutama P2LHP. Disiplin keJja yang sudah baik hendaknya dapat dipertahankan untuk menjaga stabilitas kerja dan untuk ke depan sebaiknya dapat ditingkatkan lagi supaya dapat mewujudkan program-program yang pada masa depan akan semakin berat. Perlu untuk lebih ditanamkan rasa tanggungjawab untuk melaksanakan

peke~aan

dengan teliti sehingga dapat meminimalkan kesalahan

KA

yang dapat teJjadi. Para P2LHP didorong untuk dapat memanfaatkan waktu secara

BU

efektif dan efisien dalam melaksanakan pekeJjaan serta mampu untuk membuat evaluasi atas basil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai dasar untuk peke~aan

selanjutnya. Peningkatan tingkat pendidikan, penerapan

TE R

pelaksanaan

reward and punishment yang benar dan adil adalah program yang hams segera ke~a

TA S

diterapkan. Dengan modal disiplin

yang tinggi dan baik dari para P2LHP

SI

diharapkan dapat menjalankan program dengan baik sehingga kerugian negara

ER

sebagai salah satu akibat jika tidak disiplin dapat diminimalisir. Provinsi Kalimantan Tirnur dalam upaya

IV

2. Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

N

meningkatkan kompetensi P2LHP dapat dilaksanakan dengan beberapa hal. Perlu

U

untuk melaksanakan pengukuran kompetensi untuk membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dirniliki oleh pegawai atau pemegang jabatan. Pengukuran kompetensi ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan bukti yang menunjukkan apakah pemegang jabatan memenuhi atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatannya. Kemudian dengan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan kompetensi yang merupakan spesifikasi dari pengetahuan dan keterarnpilan serta penerapan dari


41591.pdf

102

pengetahuan dan keterampilan tersebut dalarn suatu pekeIjaan sesuai dengan standar kineIja yang disyaratkan. Pendidikan dan Pelatihan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para P2LHP dalarn menjalankan tugasnya terutarna dalarn menghadapi perkembangan jaman dan teknologi yang

semakin canggih. Pelatihan kepribadian juga penting untuk dijalankan dalam

KA

rangka peningkatan sikap positif pegawai terhadap pekeIjaan dan meningkatkan

BU

sikap loyal terhadap instansi.

3. Untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang faktor-faktor yang

TE R

mempengaruhi kineIja pegawai, penelitian ini dapat menjadi sumber acuan yang berguna serta pada penelitian selanjutnya supaya dapat mengembangakan variabel

TA

S

variabel barn. atau menambah jumlah sampel penelitian, dan variasi obyek

SI

penelitian sehingga basil penelitian selanjutnya akan lebih dapat digeneralisir.

ER

Penelitian ini dapat diterapkan terutarna di daerah-daerah penghasil kayu di

IV

Indonesia secara khusus. P2LHP adalah petugas yang bertugas di daerah-daerah

N

penghasil kayu di Indonesia. Hasil penelitian ini secara umum dapat diterapkan di

U

seluruh instansi dan bermacarn bidang organisasi sebagai acuan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kineIja.


41591.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, S. (2003). Penyusunan skala psikologi. Yogyakarta: PustakaPelajar. Bakhtiar. A. (2007). Filsafat i/mu. Jakarta: Raja Grafindo Persada Chatab. N. (2007). Mengawalpi/ihan rancangan organisasi. Bandung: Alfabeta

KA

Covey. Steven R. 2006. Pemimpin dan kepemimpinan, Ed I - 14. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakart~.

BU

Djaali. (2008). Psikologi pendidikan. Jakarta: PT. BumiAksara.

R

Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (2011), Laporan tahunan.

TE

Fuad, N. dan Ahmad,G. (2009). fntergrated human resources dDevelopment. Jakarta: Grasindo.

SI TA S

Ghozali, 1. (200 I). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

ER

Harhinto. T. 2004. Pengaruh keahlian dan independensi terhadap kualiras audit, studi empiris pada KAP di iawa Timur. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.

N

IV

Hidjarachman. Ranuprojo, dan Suad Husnan. 2002. Manajemen personalia. Edisi 4. Pustaka Binawan Presindo. FE-UGM Jogjakarta.

U

Ivancevich,J.M. (1992). Human resource management: Foundations of personel. th 5 edition. Boston: Rihard D. Irwin,lnc. Listio,R. (20 I0). Pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kineria karyawan PT.Allianz Life Indonesia wilayah Jawa Barat. Tesis Unikolll, Bandung. Mahsun,M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Edisi l.Yogyakarta: BPFE -UGM. Maknun, A. S. (2002). Psikologi kependidikan Bandung: Remaja Rosda Karya. Mangkunegara, A.P. (2006). Manajemen sumber daya manusia. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Moenir, A.S. (2006). Manajemen pelayanan umUin di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara.


41591.pdf 113

Muljadi. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta BPFE.

FE-UGM.

Neal JrJ.E. (2003) Panduan evaluasi kinerja karyawan. Terjemahan Wawan Setiawan. Ohio: Neal publication. Nitisemito, A.S. (1995). Manajemen personalia manusia), Jakarta: GhaJatia Indonesia.

(Manajemen sumber daya

KA

Notoatmodjo. S. (2003). Pengantar pendidikan dan ilmu perilaku kesehatan. Andi Offset, Yogyakarta. Tentang:

BU

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II12006 Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

TE R

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-Il/2008 tentang Kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengeJoJaan hutan produksi lestari.

S

Prijodanninto, S. (1994). Disiplin kiat menuju sukses. Jakarta: Abadi

TA

Rachman, M. (1999). Manajemen kela.L Jakarta: Depdiknas.

ER

SI

Ramasamy, J. (2006). Model kompetensi. Jakarta: Abadi

N

IV

Risdawati,M. (20 I0). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerj3. pegawai di Dinas Pekerjaan Umum provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas Akhir Program Magister.Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.Jakarta.

U

Robbins, P. S. (2006). Perilaku organisasi. Jakarta: PT Prinhalindo. Rue, L.W. & Byars, L.L.(I980). Management theory and application. Ricard D. Irwin Inc. Homewood IL. Quade, E. (1990). .Analysis for public decission. Second Edition. New York Fourth Printing Eiservier Science Publishing. Sanchez et.a!' (1997). Competence-based strategic management. John William & Sons, England. Santoso, S. & Tjiptono, F. (2001). Riset pemasaral1, konsep dan aplikosi dengan SPSS. PT Elex Media Komputindo, KelompokGramedia. Jakarta.


41591.pdf 114

Saydam,G. (2006), Built in training-jurus jitu mengembangkan pro(esionalisme SDAf. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Schermerhorn, .II', J.R. (2003), Manajemen. Edisi Bahasa Indonesia.Yogyakarta: Sekaran, U. (2000). Research methods(or business. A Skill-building Approach.3'd ed., John Wiley & Sons, [nc. Siagian, S.P. (1998). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

KA

Siagian, S.P.(l998). Organisasi. kepemimpinan dan perilaku administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

BU

Simamora, H. (1995). Manajemen sumber daya man usia. Jakarta: STIE - YKPN.

R

SingarimIJu::l,M. dan Effendi,S. (2008). Metode penelitian survey. Jakarta: LP3ES

TA S

TE

Siregar,K. (2007). Pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT.Perkebunan Nusantara III Medan. Tugas Akhir Progr"'!"1 Magister. Magister Administrasi Publik Universitas TerbukaJakarta. Soejono. (2000). Sistem dan prosedur kerja. Jakarta: Bumi Aksara.

SI

Sofo, Frank. (1999). Human resource development

perspectives, roles and

IV ER

practice choices. Francesco Sofo Business & Professional Publishing Warriewood, N.S.W.

Model for

U

N

Spencer.L.M. And Spencer S.M. (1993). Competence at lI'ork superior performance. John Wiley and Sons,lnc.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-III200 I tanggal 15 Maret tahun 2001 tenlang Penunjukan kawasan hutan dan perairan Kalimantan Timur Suriasumantri, J.S. (2001). llmu dalam perspekti[ Jakarta: YayasanObor. SUlrisno,H. (2000). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM Tohardi, A. (2002). Pemahaman praktis manajemen sumber daya manusia. Edisi Kesatu, Bandung: C.V, MandaI' Maju. Umar,H. (2005). Riset sumber daya manusia dalam organisasi. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Wexley, K.N dan Yuki, G. (2000). Perilaku organisasi dan psikologi dan Psikologi personalia. Jakarta: Rineka Cipta.


U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41591.pdf


41591.pdf Lampiran 1. Kepada: yth. Responden

Di tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan penyusunan Thesis beJjudul "Pengaruh Disiplin dan Kompetensi

KA

KeJja Terhadap KineJja Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan (p2LHP) Pada Dinas

kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner terlampir.

BU

Kehutanan Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur", maka dengan ini saya memohon

TE R

Untuk mengbasilkan data yang relevan dan akurat, kami mohon Saudara bersedia menjadi responden dan berkenan memberikan informasi dengan menjawab kuesioner yang

SI TA

hanya untuk tujuan penyusunan Thesis.

S

saya lampirkan. Iawaban Saudara selaku responden akan sangat kami rahasiakan dan diolah

Demikian surat ini kami sampaikan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan

U

N

IV

ER

dalam pengumpulan data ini. Atas keJja sarna dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Penulis

(WIDnL RAHADI)


41591.pdf

KUESIONER "PENGARUH DISIPLIN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KlNERJA PETUGAS PENGESAH LAPORAN HASIL PENEBANGAN (p2LHP) PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR"

KA

Data Responden

BU

lawablah pertanyaan berikut, yang menunjukkan identitas Anda :

R

1. Nomor 2. Nama

TE

(boleh tidak diisi)

SI TA S

3. Golongan 4. Usia

: D21-30thn

o

D3

31-40thn

1~41 thn

__I S2

N

IV

ER

5. Pendidikan

o

U

Pemyataan-pemyataan berikut menunjukkan evaluasi Anda mengeruu disiplin keJja, kompetensi kerja, dan kinerja Petunjuk Pengisian Pilih salah satu dari lima pilihan yang tersedia, sesuai dengan pilihan Anda dengan memberi tanda(X). Keterangan:

SS : Sangat Setuju, S

: Setuju, N : Netral, TS :Tidak. Setuju, STS: Sangat

Tidak Setuju


41591.pdf

Disiplin Kerja PERNYATAAN

SS

N

S

TS

STS

I. Saya selalu berusaha tepat waktu dalam melaksanakan tugas 2. Saya selalu berusaha melakukan penghematan waktu dalam setiap melaksanakan tugas 3. Saya selalu berusaha taat dan patuh terhadap peraturanjam kerja yang berlaku

KA

4. Saya selalu berusaha taat terhadap perintah dan petunjuk dari pimpinan

BU

s. Saya selalu berusaha taat terhadap prosedur dan

TE R

metode kerja yang berlaku

SI

TA

S

6. Saya selalu berusaha melaksanakan pekerjaan sesuai den/I;an rencana yang telah ditetapkan 7. Saya selalu berusaha mengevaluasi basil pekeriaan yang telah diialankan 8. Saya berani menerima dan menanggung segala resiko atas kesalahan yang saya perbuat

ER

Kompetensi

IV

PERNYATAAN

U

N

Saya memiliki pengetahuan yang baik terhadap tugas dan tanggung jawab yang sayaemban. 2. Saya memiliki pengetahuan yang baik berhubungan dengan peraturan dan prosedur dalam instansi

1.

3. Saya memililC pengetahuan yang baik tentang bagaimana menggnnakan informasi dan peralatan dalam bekerja dengan teknik yang tepat dan benar

4. Saya memiliki kemampuan yang baik dalam sehingga dapat mengolah informasi direalisasikan ke dalam pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan


SS

S

N

TS

STS

41591.pdf

5. Saya memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan peralatan dan sarana kerja.

6. Saya memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan mengkordinasikan pekerjaan dengan rekan kerja 7. Saya memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan.

BU

TA

S

Iaksanakan.

TE R

9. Saya merasa merniliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan dan instansi tempat saya bekerja 10. Saya merasa mendapatkan dulrungan penuh dari instansi atas pekerjaan yang saya

KA

8. Saya merasa puas atas pekerjaan yang saya laksanakan selama ini.

3.

4. 5.

6.

7. 8. 9. 10.

IV

N

2.

Saya selalu menyelesaikan tanggung jawab dan tugas dengan baik Saya selalu menunjukkan efektivitas kerja secara administratif Saya memiliki kemampuan analisa yang baik dalam bekeria Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain Saya memiliki kemampuan yang baik dalam bekerjasama dengan orang lain. Saya merniliki kreativitas dan daya pikir yangbaik. Saya merniliki kemampuan pengambilan keputusan dan oemberian solusi yang baik. Saya memiliki kepribadian yang baik dan dapatdi a Saya merniliki kemampuan mengemukakan gagasan, metode dan pendekatan baru dalam pekeriaan Saya memiliki keahlian interpersonal yang baik.

U

1.

ER

PERNYATAAN

SI

Kinerja Karyawan


SS

S

N

TS

STS

41591.pdf

Lampiran 2.

DATA DESKRIPTIF RESPONDEN

JENIS KELAMIN

Valid Percent 100,0

GOLONGAN

2 1 3 1 16

3c

6,3 18,8 6,3 100,0

6,3 18,8 6,3 100,0

N

Freauencv 21-30TAHUN 2 31-40TAHUN 10 41 TAHUN KEATA5 4 Total 16

U

Valid

68,8 75,0 93,8 100,0

USIA

IV

ER

3d Total

Cumulative Percent 12,5 25,0 56,3

TE R

3a 3b

Valid Percent 12,5 12,5 31,3 12,5

S

2b 2c 2d

Percent 12,5 12,5 31,3 12,5

SI TA

Valid

Freauencv 2 2 5

Cumulative Percent 100,0

KA

PRIA

Percent 100,0

BU

Valid

Frelluency 16

Percent 12,5 62,5 25,0 100,0

Valid Percent 12,5 62,5 25,0 100,0

PENDIDIKAN

Cumulative Valid

5MA 03 51 52 Total

Freauencv 5 5 4 2 16

Percent 31,3 31,3 25,0 12,5 100,0

Valid Percent 31,3 31,3 25,0 12,5


100,0

Percent 31,3 62,5 87,5 100,0

Cumulative Percent 12,5 75,0 100,0

41591.pdf

Lampiran3.

DATA DESKRIPTIF VARIABEL D1SIPLIN

D1SIPLIN 1 • JENIS KELAMIN Crosstabulalion Count

KA

2 11 3 16

BU

Total

Total

TE R

OISIPLlN 1

JENIS KELAMIN PRIA NETRAL 2 SETUJU 11 SANGAT SETUJU 3 16

DISIPUN 1 • GOLONGAN Crosstabulatlon

DISIPUN

1

NETRAL SETUJU SANGAT SETUJU

GOLONGAN

3a

2d

1 1 0

0

1

2

4

0

2

2

0 5

3b

0 1 1 2

3d

3c

0 1 0 1

2

1 3

IV

OISIPUN 1 • USIA Crosstabulalion

N

Count

U

USIA

OISIPLlN 1 Total

21-30 TAHUN NETRAL 1 SETUJU 1 SANGAT SETUJU 0 2

31-40TAHUN 0 7 3 10

41 TAHUN KEATAS 1 3 0 4

Total 2 11 3 16

D1SIPUN 1 • PENDlDlKAN Crosstabulatlon Count

SMA OISIPLlN 1 Total

NETRAL SETUJU SANGATSETUJU

1 4 0 5


PENOIOIKAN Sl 03 1 4 0 5

Total

S2 0

2 2 4

0 1 1 2

Total

0 0 1 1

0

ER

Total

2c

SI TA

2b

S

Count

2 11

3 16

2

11 3 16

41591.pdf

DISIPUN 2 • JENIS KELAMIN Crosstabulation

Count

DISIPUN 2


JENIS KELAMIN PRIA 2 11

Total

Total 2 11

3

3

16

16

DISIPLJN 2 • GOLONGAN Crosstabulatlon

GOLONGAN 3a

NETRAl

0

0

2

SETWU SANGAT SETUJU

2

2

0

0

2

2

3 0 5

Total

3b

0 1 1

TE R

DISIPLIN 2

2d

2c

3c

0 1 0 1

BU

2b

KA

coun

2

0 0 1 1

2

1

3

DISIPUN 2 • USIA Crosslabulation

TA S

Count

USIA

SI

2


ER

OISIPlIN

21-30TAHUN 0 2 0 2

2 10


Total 2 11

3 16

Count

U

N

IV

Total

31-40TAHUN 0 8

DISIPUN 2· PENDlDIKAN Crosslabulatlon

OISIPlIN 2 Total


PENDlDIKAN S1 1 4 0

03

SMA 1 4 0

5


5

Total

S2 0

3 1 4

0 0 2 2

Total

3d

0

2 11

3 16

2 11 3 16

41591.pdf D1SIPLIN 3 • JENIS KELAMIN Crosstabulation Count

OISIPUN 3

JENIS KELAMIN PRIA 2

NETRAL SETUJU

2

5 9

5 9

16

16

SANGAT SETUJU Total

Total

D1SlPUN 3' GOI.ONGAN Crosstabul8llon

Count

NETRAL

2 0 0 2

SETUJU SANGAT SETUJU

0 3 2 5

3b

0 0 2 2

3c

0 1 0 1

3d

0 0 3 3

TE

DISIPUN 3 • USIA Crosstabulallon Count

SI TA S

USIA

21-30TAHUN NETRAL

2


0 0 2

ER

OISIPUN 3

31-40TAHUN 0 4 6 10

Total

2 5 9 16

3 4

IV

Total

41 TAHUN KEATAS 0 1

U

N

D1SIPLIN 3 • PENDIDIKAN Crosstabulallon

Count

PENDlOIKAN Sl 03 0 1

SMA OISIPUN 3 Total


2 3 0

4

5

5

D1SIPLIN 4 • JENIS KELAMIN Crosstabulallon Count

OISIPUN 4 Total

JENIS KELAMIN PRIA SETUJU 10 SANGAT SETUJU 6 16

Total


10 6 16

52 0 1 3 4

Total 0 0 2

2

Total

0 0 1 1

R

Total

0 1 1 2

BU

[l)iSlI'I]N 3

GOLONGAN 3a

2d

KA

2c

2b

2 5 9 16

2 5

9 18

41591.pdf

DISIPUN 4 • GOLONGAN Crosstabulation Count

GOLONGAN

2b DISIPLIN 4


2c 2

Total

2d

0

1 1

2

2

3a

3c

3b

1 1

4 1 5

1 0 1

2

Total

3d

1

10 6 16

0 1 1

2 3

DISIPLIN 4 • USIA Crosstabulallon Count USIA

SANGAT SETUJU

0 2

10

Total

3

10

1

6 16

4

R

Total

5 5

KA

~t:IUJU

41TAHUN KEATAS

31-40 TAHUN

BU

DISIPLIN 4

21-30 TAHUN 2

TE

DISIPUN 4 • PENDlDlKAN Crosstabulation Count

SI TA S

PENOIOIKAN 03

SMA

ul~IPLIN

~ETUJU

4

SANGAT SETUJU

Total

S2

3

1

1

10

0

2

3

1

6

5

5

4

2

16

ER

Total

S1

5

N U

Count

IV

D1SIPUN 5· JENIS KELAMIN Cross1abulation

JENIS KELAMIN PRIA

Total

OISIPLIN

NETRAL

1

1

5

SETUJU

8 7

8 7

16

16

SANGAT SETUJU Total

DISIPUN 5 • GOLOHGAN Crosstabulallon Count

2c

2b

ut"IPLlN 5 Total

Nt:IKAL SETUJU SANGAT SETUJU

1 0

2d 0 1

GOLONGAN 3a 0 0

1

1

4 1

2

2

5


2

a 2

3c

3b

0 1 0 1

Total

3d

0 0 3 3

0 0

1 8

1 1

16

7

41591.pdf

DISIPLIN 5 • USIA Crosstabulation Count

USIA

DISIPLIN

5 Total

21-30TAHUN NETRAL 1 SETUJU 0 SANGAT SETUJU 1 2

31-40TAHUN

41TAHUN KEATAS

0

0

1

6 4 10

2 2 4

8 7

Total

16

DISIPLIN 5 • PENDlDlKAN Crosstabulatlon

PENOIOIKAN 03 S1 0 3 2

Total

5

R

1 3 1

5

TE

5


BU

SMA OISIPLIN

KA

Count

S2

0 2 2 4

Total 1

0 0 2 2

8 7 16

SI TA S

DISIPUN 6 • JENIS KELAMIN Crosstabulation Count


IV

OISIPLIN 6

ER

JENIS KELAMIN PRIA

N

Total

2

11 3 16

11 3 16

DISIPLIN 6 • GOLONGAN Crosslabulatlon

U

Count

Total

2

GOLONGAN

2b

DISIPUN 6 Tolal

NETRAL SETWU SANGAT SETUJU

2c

1 1 0 2

3.

2d

0 2 0 2


1 3 1

5

3c

3b 0 1 1 2

0 1 0 1

Total

3d 0

3 0

3

0 0 1 1

2 11 3 16

41591.pdf DISIPLIN 6 • USIA Crosstabulatlon Count USIA

DISIPUN 6 Total

21-30 TAHUN NETRAL 1 5ETUJU 1 5ANGAT 5ETUJU 0 2

41 TAHUN KEATA5

31-40TAHUN 0 7 3 10

Total

1

2 11 3 16

3 0 4

DISIPUN 6 • PENDIDIKAN Crosstabulatlon

PENDIOIKAN 03 51 0


2 2 1

Total

5 0

5

5

0 3 1 4

Total 2 11 3 16

0 1 1 2

S

D1SIPUN 7 • JENIS KELAMIN Crosstabulation

52

TE R

DISIPLIN 6

BU

SMA

KA

Count

TA

Count

SI

NETRAL 5ETUJU 5ANGAT 5ETUJU

ER

OISIPLIN 7


N

IV

Total

1

8 7

8 7

16

16

DlSIPUN 7 • GOLONGAN C_bulllllon

U

CounI

Total

GOLONGAN

[l:iiSlI'ON NEl'IlAL 7 SETUJU SANGAT SETUJU Total

0 1 1 2

38

2d

2c

2b

0 1 1 2


1 4 0 5

3c

3b

0 1 1 2

0 0 1 1

Tolal

3d

0 1 2

3

0 0 1 1

1 8 7 16

41591.pdf OISIPLIN 7 • USIA Crosstabulatlon Count USIA

DISIPUN

7

21-30TAHUN 0 1


5 5

1 2

Total

41TAHUN KEATAS 1 2

31-40TAHUN 0

Total

1 8 7

1 4

10

16

OISIPLIN 7 • PENOIDIKAN Cl'OlIlIlabulation

PENOIDIKAN

7


Total

3

0 4

1

1

5

5

0 1 3 4

1 8

0 0 2

7

2

16

S

D1SIPLIN 8 • JENIS KELAMIN Crosstabulatlon

Total

S2

Sl

1

TE R

DISIPUN

03

BU

SMA

KA

Count

TA

Count

SI

8


IV

Total

10 6 16

N

D1SIPUN 8· GOLONGAN CroaIabu_

U

Count

Total

ER

DISIPUN

JENIS KELAMIN PRIA 10 6 16

2c

2b DISIPLIN

SETUJU

2

8

SANGAT SETUJU

0 2

Tol8l

2d

0 2 2

GOLONGAN 3a 2 5 0 0 5 2

3d

3c

3b 1

0

0 1

3 3

DIS'PUN 8 • USIA Crosstabulatlon Count USIA

DISIPLIN

8 Total


21-30TAHUN 2 0 2


31-40TAHUN

5 5 10

41TAHUN KEATAS 3 1 4

Total 10 6 16

Total

0 1 1

10 6 16

41591.pdf DISIPUN 8 • PENDIDIKAN Crosstabulalion Count

PENOIOIKAN 03 S1 3

SMA

l)fSfPUN 8


5 0

2

5

5

Total 0 2 2

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

Total

S2 2 2 4


10

6 16

41591.pdf

LampinlD 4.

DATA DESKRIPTIF VARIABEL KOMPETENSI

KOMPETENSI1 • JENIS KELAMIN Crosstabulation Count

6 6 4 16

BU

Total

Total

KA

KOMPETENSI 1

JENIS KELAMIN PRIA NETRAL 6 SETUJU 6 SANGAT SETUJU 4 16

Count

TE R

KOMPETENSI1 • USIA Crosstabulation

USIA

41 TAHUN KEATAS

Total

2

6 6 4 16

1 1 4

ER

Total

31-40TAHUN 3 4 3 10

S

SI TA

KOMPETENSI 1


KOMPETENSI1 • PENDIDIKAN Crosstabulatlon


U

KOMPETENSI 1

N

IV

Count

Total

SMA 4 1 0

PENOIDIKAN Sl 03 2 3 0

5

5

KOMPETENSI 2 • JENIS KELAMIN Crosstabutatlon Count

KOMpl::.I I::.N:;I 2 Total

NI::.IRAL SETUJU SANGAT SETUJU


Total 3

7

7

6 16

6 16


S2 0 2 2 4

Total 0 0 2 2

6 6 4 16

41591.pdf KOIIPETENSI 2 • GOLONGAH CroulabulaUon

Count GOLONGAN

..

K

2

2b

20 2 0 0 2

~,~

SETWU SANGAT SETUJU

Total

2d

3b

3. 1

0 2 0 2

0 1 1 2

4

0 5

3c 0 0 1 1

Total

3d

0 0 3 3

3

0 0 1 1

7

6 16

KOMPETENSI 2 • USIA Crosstabulation Count

USIA Total

KA

3

7 6 16

TE R

Total


31-40TAHUN 0 5 5 10

BU

KOMPETEN51 2

21-30TAHUN NETRAL 2 SETUJU 0 5ANGAT 5ETUJU 0 2

KOMPETENSI 2 • PENDIDIKAN Crosstabulatlon

KOMPETEN51 2

SI TA

SMA

NETRAL 5ETUJU SANGAT 5ETUJU

3 2 0 5

Total

52 0 0 2 2

0 0 4 4

3 7 6 16

IV

ER

Total

PENOIOIKAN 03 51 0 5 0 5

S

Count

KOMPETENSI 3 • JENIS KELAMIN Crosstabulatlon

N

Count

U

JENI5 KELAMIN PRIA NETRAL 5 5ETUJU 7 SANGAT 5ETUJU 4 16

KOMPETEN51 3 Total

Total

5 7 4 16

Count

GOLONGAN

20

2b

~VM""'~ Total


1 1 0 2

2d 1 1 0 2


3c

3b

3a

3 2 0 5

0 1 1 2

0 1 0 1

Total

3d

0 1 2 3

0 0 1 1

5 7 4

16

41591.pdf KOMPETENSI 3 • USIA Crosstabulatlon

Count USIA

KOMPETENSI 3


21-30TAHUN 1 1

31-40TAHUN

0 2

3 10

Total

3 4

41TAHUN KEATAS 1 2 1 4

Total

5 7 4 16

KOMPETENSI 3 • PENDlDlKAN Crosstabulatlon

PENDIDIKAN 03

NETRAL 5ETUJU SANGAT 5ETUJU

Total

S1 1 4

4 1 0

0 5

TE R

5

Total

52

0 2

0

5

0

2 4

2 2

7 4 16

BU

SMA KOMPETEN51 3

KA

Count

TA S

KOMPETENSI 4 • JENIS KELAMIN Crosstabulation

Count

NETRAL 5ETUJU 5ANGAT 5ETUJU

ER

KOMPETEN51 4

SI

JENl5 KELAMIN PRIA

N

B 6 16

KOMPETENSI4· GOLONGAN C _ b u _

U

Count

2

6 16

IV

Total

Total

2 8

GOLONGAN 2c

2b

'I:N"I 4

NI:'t
2

0

SETWU

0 0

2

0

2

2

SANGAT SETUJU Total

2d


3b

3a

0 5 0 5

0 1 1 2

Total

3d

3c

0 0

0 0

0 0

1 1

3 3

1 1

2

8 6 16

41591.pdf KOMPETENSI 4 • USIA Crosstabulation Count USIA

KOMPETENSI 4

21-30TAHUN 2 0

NETRAl SETUJU SANGAT SETUJU

5 5

0 2

Total

41TAHUN KEATAS 0

31-40TAHUN 0

Total 2

8

3 1 4

10

6 16

KOMPETENSI 4 • PENDlDIKAN Crosstabulatlon

SMA NETRAL

2


3

Total

5

0

0

5

5

TE R

KOMPETENSI 4

Total

S2

0 0 4 4

BU

PENOIOIKAN 03 Sl 0

KA

Count

0 0

2 8 6 16

2 2

S


SI TA

Count JENIS KELAMIN PRIA


ER

KOMPETENsl 5

U

N

IV

Total

Count

Total

2 8

8

6 16

6 16

2

KOMPETENSl 5 • GOLONGAN ClO88tabulallon

GOLONGAN

2c

2b

, ~n~,

5 Total

Nt" t
SETUJU SANGAT SETWU

2d

3a

1 1 0

0

1

2

4

0

2

2

0 5


3c

3b

0 1 1 2

0 0 1 1

Total

3<1

0 0 3 3

0 0 1 1

2

8 6 16

41591.pdf KOMPETENSI 5 • USIA Crosstabulatlon Count USIA

KOMPETENSI

5

21-30TAHUN 1

NETRAl SETUJU

0

0 5 5

2

10

1

SANGAT SETUJU Total

41 TAHUN KEATAS 1

31-40 TAHUN

Total 2

2

8

1 4

6 16


PENOIOIKAN SMA

Total

Sl

2

0

3

5

52

0 0 4 4

BU

5

03


0

0

5

TE R

KOMPETENSI

KA

Count

5

Total 0

2

0

8

2

6

2

16

S


TA

Count

SI

JENIS KELAMIN NETRAL SETUJU

ER

PRIA

KOM.-1:: II::NSI 6

SANGAT SETUJU

N

IV

Total

2 10

16

16

4

KOMPETENSle • GOLONGAN C.....tabulotlon

U

Count

Total

2 10 4

GOLONGAN 2c

2b KUMrc, c"",,,

NETRAL

6

SET\JJU SANGAT SETUJU

Total

3.

2d

0

1

0

2

4

2

0

2

2

0 5

2


3c

3b

1 1 0

0

0 1 0 1

Total

3d

0 0 3 3

0 0 1 1

2

10 4 16


KOMPETt=.NSI 6

NETRAL SETUJU

21-30TAHUN 1

3140TAHUN 0

41 TAHUN KEATAS 1

1 0

7

2

3 10

1 4

SANGAT SETUJU Total

2

Total

2 10 4 16

KOMPETENSI 6 • PENDIDIKAN Crosstabulatlon

PENOIOIKAN

6

0

3 0

0

5

5

5

52

0

2 2

Total

2

0 0

10 4 16

2 2

4

TE

Total

Sl

2

R


KOMPETENSI

03

BU

SMA

KA

Count

SI TA S

KOMPETENSI 7 • JENIS KELAMIN Cl'OlIlItabulation Count

Count

N IV

Total

Total

2b

8 5

8 5

16

16

2c

2d

"VM~~ , ~N"I

Nt: IKAl

2

0

7

SElUJU SANGAT SElUJU

0 0

2

Total

3

KOMPETENSI 7 • GOLONGAN Crosstabulallon

U

7

NEIKAL SETUJU SANGAT SETUJU

ER

KOMPETENSI


2


0 2

GOLONGAN 3. 1 0 2 3 1 0 2 5

3c

3b 0 0 1 1

Total

3d

0 1 2

3

0 0 1 1

3 8 5 16

41591.pdf KOMPETENSI 7 • USIA Crosstabulatlon Count

USIA

KoMP!:::IENSI

7 Total

21-JOTAHUN NETRAL 2 SETUJU 0 SANGAT SETUJU 0 2

31-40TAHUN 0 6 4 10


Total 3

8 5 16


PENOIOIKAN SMA

S1 0

5

5

5 0

Total

S2

0 2 2 4

3 8

0 0 2 2

5 16

TE

Total

03 3 1 1

BU

7


R

KOMPETENsl

KA

Count

SI TA S

KOMPETENSI 8 • JENIS KELAMIN Crosstabulation Count

8


ER

KOMPETENSJ

U

N

IV

Total

Count


Total 3

9

9

4 16

4 16

KOMPETENSI 8 • GOLONGAH CrontabuloUon

GOLONGAN

2c

2b KOMP" I ""'"

8 Total

N"'t
2

0 0 2

0 2 0 2


1 4 0 5

0 1 1 2

0 1 0 1

TOl8I

3d

3c

3b

3a

2cl

0 1 2

3

0 0 1 1

3 9 4

18

41591.pdf KOMPETENSI 8 • USIA Crosstabulation

Count USIA 21-30TAHUN KOMPETENSI

NETRAL

2

8

SETWU SANGAT SETUJU

0 0

Total

31-40 TAHUN 0

41TAHUN KEATAS 1

7

2

9

3 10

1 4

4 16

2

Total 3

KOMPETENSI 8 • PENDIDlKAN Crosstabulatlon

PENOIOIKAN SMA

Total

S1

3

0

2 0

5

5

5

0

52

0

Total

2

0 0

2 4

2 2

BU

8


TE R

KOMPETENSI

03

KA

Count

3 9 4 16

S

KOMPETENSI 9 • JENIS KELAMIN Crosstabulation

TA

Count

9

NETRAL SETWU SANGAT SETUJU

ER

KOMPETENSI

SI

JENIS KELAMIN PRIA

N

IV

Total

2 8

6

6

16

16

KOMPETENIIl9· OOLOHGAH Croatabu_

U

Count

Total

2 8

GOLONGAN

2c

2b

"vow.-'" ,"''''''' 9 Tolal

NE1RAI. SETWU SANGAT SETUJU

3a

2d

1 1 0

0

2

2

2

0


1 4

0 5

3c

3b

0 1 1 2

0 0 1 1

Tolal

3d

0 0 3 3

0 0 1 1

2

8 6 16


KOMPETENSI

9

21-30TAHUN

31-40TAHUN

1

a

1 0

5 5

2

10


Total

41 TAHUN KEATAS

Total

1 2

2

1 4

6 16

8

KOMPETENSI 9 • PENDlDIKAN Crosstabulatlon

PENOIOIKAN SMA

S1

SANGAT SETUJU

0

3 0

a

5

5

0

2

a

a

8

4

2 2

6 16

52

0

5

4

Total

TE

Total

2

BU

NETRAL SETUJU

R

KOMPETENSI 9

03

KA

Count

SI TA S

KOMPETENSI 10 • JENIS KELAMIN Cl'OlIIItabulation Count

Count

ER

U

Total


N IV

KOMPETENSJ 10


I\UMt'1:TENSI

I'IE'I'RAl

10

SETlJJU SANGAT SETUJU

Total

11 4 16

1 11 4 16

KllMPETalSlfO· GOLONGAN C_bulllllon

2b I

Total

2c 1 1 0 2

2d 0 2 0 2


0

5 0

5

GOLONGAN 38 0 2 0 2

3c

3b 0 0 1 1

TCIIaI

3d

0 1 2 3

0 0 1 1

1 11 4

16

41591.pdf KOMPETENSI10· USIA Crosstabulation

Count USIA

KOMPETENSI 10


21-30TAHUN 1 1

31-40TAHUN 0

0 2

3 10

Total

7


Total 1 11 4 16

KOMPETENSl10 • PENDlDlKAN Crosstabulation

KOMPETENSI 10


Total

1 4 0

PENOIOIKAN 03 S1 0

5 0

5

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

5


Total

S2

0

BU

SMA

KA

Count

2

2 4

0 0 2 2

1 11 4 16

41591.pdf

Lampiran S.

DATA DESKRIPTIF VARlABEL KINERJA

K1NERJA 1 • JENIS KELAMIN Crosstabulation Count

NETRAL

6 2

6 6 2

16

16


BU

Total

Total

KA

K1NERJA 1


KINERJA 1 • GOLONGAN Crosatabulatlon

TE R

Count

GOLONGAN

2b

NETRAL

2

SEl1JJU SANGAT SETUJU

0 0

0

2

2

1 1

3c

3b

0

0

0

2

2

1

0 5

0

0

2 1

2

1

3

SI

K1NERJA 1 • USIA Crosstabulation

Total

IV

21-30 TAHUN 2

N

NETRAL

USIA


U

K1NERJA 1

ER

Count

31-40TAHUN

0

3 5

0 2

2 10

41 TAHUN KEATAS 1

Total

0

6 8 2

4

16

3

KINERJA 1 • PENDlDIKAN Crosstabulatlon Count

PENDIDIKAN 03

SMA KINERJA 1 Total

NclRAL SETUJU SANGAT SETUJU

5 0

4

0 5

0


5

Total

S2

S1

1

Total

3d

3

TA

Total

3a

2d

S

KINERJA 1

2c

0 3

0

6

1

1 4

1 2

6 2 16

0 0

6 8

1 1

2 16

41591.pdf K1NERJA 2 • JENIS KELAMIN Crosstabulation Count

JENIS KELAMIN PRIA K1NERJA 2

sETUJU SANGAT SETUJU

Total

Total

9 7

9 7

16

16

K1NERJA 2 • GOLONGAN

Crosslabulatlon

Count GOLONGAN

2

2d

2 0 2

"'''' I UJU SANGAT SETUJU

Total

3.

0 2 2

3b 2 0 2

5 0 5

TE

Count

0 1 1

USIA

31-40 TAHUN 4 6 10

SI TA S

t<JNcRJA 2

21-30TAHUN SclUJU 2 SANGAT SETUJU 0

Total

Total

9 7 16

ER

2

41 TAHUN KEATAS 3 1 4

KINERJA 2 • PENDIDIKAN Crosa1abulatlon

N


U

KINERJA 2

IV

Count

Total

PENOIOIKAN Sl

03

SMA

5 0

3 2

5

5

KINERJA 3 • JENIS KELAMIN Crosa1abulatlon Count

JENIS KELAMIN PRIA KlNERJA

3


Total

Total

6

6

6 4

6 4 16

16


Total

S2 1 3 4

0 2 2

Total

3d

0 3 3

R

K1NERJA 2 • USIA Crosa1abulatlon

3c

0 1 1

KA

K1N"'KJA

20

BU

2b

9 7

16

9 7 18

41591.pdf KlNERJA 3 • GOLONGAN Crosstabulation

Count GOLONGAN 2b

2c

KlNERJA

NI:IKAL

2

3

SETUJU

0

SANGAT SETUJU

0 2

Total

3.

2d

3b

3c

,

3

1 1 0 2

2 0

5

Total

3d

0

0

0

1 2

1 0 1

1 2

0 0

6 6 4 16

1 1

3

KINERJA 3 • USIA Crosstabulatlon Count

USIA 41TAHUN KEATAS 1 2 1 4

KA

Total 6 6 4 16

TE

R

Total

31-40TAHUN 3 4 3 10

BU

K1NERJA 3


K1NERJA 3 • PENDIDIKAN Crosstabulation

SI TA S

Count

PENDIOIKAN 03 S1 1 4 0

SMA

KINERJA 3


0 0

5

5

Total

S2 0 2 2 4

0 0 2 2

6 6 4 16

IV

ER

Total

5

N

K1NERJA 4 • JENIS KELAMIN Crosstabulatlon

U

Count

K1NERJA 4

JENIS KELAMIN PRIA


Tolal

Tolal

9 7

9 7

16

16

KlNERJA 4 • GOLONGAN Cl'OSlOlUu_ Count

GOLONGAN 2c

2b &IWU 4 Total

SANGAT SETUJU

2 0 2

2d

1 1 2


5

3c

3b

3a

5 0

1 1 2

0 1 1

Total

3d

0 3 3

0 1 1

9 7 16

41591.pdf KINERJA 4 • USIA Crosstabulatlon Count USIA 21-30TAHUN K1NERJA 4

SETUJU

2

31-40TAHUN 4

SANGAT SETUJU

0 2

6 10

Total

41 TAHUN KEATAS 3 1 4

Total

9 7 16

KINERJA 4 • PENDlDlKAN Crosstabulatlon

Count PENOIOIKAN

0

1

5

5

KINERJA 5 • JENIS KELAMIN Crosstabulatlon Count

KlNERJA 5 Talal

4

"'c,"". SETUJU SANGAT SETUJU

9 7 16

2

TA S

8

7

7

16

16

KINERJA S • GOLONGAN Croatabulallon

N U

Count

Total

0 2

1

8

IV

Total

0 4

Total

SI

5


ER

K1NERJA


S2

Sl 4

BU

Total

03

5

TE R


KA

SMA KINERJA 4

GOLONGAN

2c

2b

3.

2d

1 0 1

0

2

2

1 1

3b

0

0 1 1

5

2

0 5

3c

0

0

0 1 1

1 2

0 1 1

3

KINERJA 5' USIA Crosstabulatlon

Count USIA

K1NERJA

5 Total



31-40TAHUN 0 4 6 10


Total

3d

0

Total 1

8 7 16

1 8 7 18

41591.pdf

KINERJA 5 • PENDlDIKAN Crosstabulation Count

PENDIDIKAN 03 S1 0 4 1

SMA NETRAL SETUJU SANGAT SETUJU

KINERJA

5

1

3 1

Total

5

5

Total

S2 0

0 4 4

0 1 1

1 8

7

2

16

KINERJA & • JENIS KELAMIN Crosstabulation

Total 1 12 3 18

3

Total

TE

16

BU


R

KINERJA 6


KA

Count

AS

K1NI!R.IA 8 • GOLONGAN C.....tlbulllt/on

2c

2b

SETlJJU SANGAT SETlJJU

GOLONGAN

2d

0 5

0 2

0 5

0 1 1 2

0 1 0 1

0 1 2 3

0 1 0 1

KlNERJA 6 Total

U

N

K1NERJA & • USIA Crosstabulation

Count

21·30TAHUN NETRAL 1 SETUJU 1 SANGAT SETUJU 0 2


USIA 31-40TAHUN 0 8 2 10


Total

3d

3c

3b

3a

0 2

IV E

Total

1 1 0 2

R

6

"~I ""'"

SI T

Count

Total 1 12

3 16

1 12 3 16

41591.pdf KINERJA 6 • PENDIDIKAN Crosstabulatlon Count PENDIOIKAN SMA KINERJA 6


Total

03

Sl

1 4

0

0

5

S2

Total 0 1

1 12

0

0 2 2

1

5

4

2

3 16

5

K1NERJA 7 • JENIS KELAMIN Cross1abulaUon

Total 1 9

6 16

6 16

TE

Total

BU

7


R

KINERJA


KA

Count

Count

2b K1NERJA T

NI:IKAL

2c

1 1 0

SETWU SANGAT SETUJU

ER

Total

SI TA S

KINERJA T • GOLONGAN Crosstabulallon

3b

3a 0 4 1

1

2

5

2

0 0 1 1

0 1 2

3

KINERJA 7 • USIA Crosstabulatlon

U

Count

K1NERJA

NETRAL

7


Total

USIA 41 TAHUN KEATAS

21-30 TAHUN 1

31-40TAHUN

a

a

1 0 2

5 5

3 1 4


10

Total

3d

3c

0 1

0 1 1

N IV

2

GOLONGAN

2d

Total 1 9 6 16

0 1 0 1

1 9 6 16

41591.pdf KINERJA 7 • PENDIDIKAN Crosstabulatlon

Count PENOIOIKAN 03

SMA K1NERJA 7

NETRAL

S1

1 3


Total

1

0 4 1

5

5

Total

S2 0 1

0 1

1 9

3 4

1 2

6 16

K1NERJA 8 • JENIS KELAMIN Crosstabulatlon Count

PRIA

Total

1 11 4 16

Total

1 11 4 16

BU

8


TE R

KINERJA

KA

JENIS KELAMIN

S

KINERJA 8 • GOLONGAN Crosstabulatlon

2b NETRAL

8

SETWU SANGAT SETUJU

2c

1 1 0 2

ER

K1NERJA

SI TA

Count

3c

3b

3a 0 5 0 5

0 1 1 2

0 1 0 1

U

N

K1NERJA 8 • USIA Crosstabulatlon

Count

K1NERJA

8 Total

USIA



31-40 TAHUN 0 7 3 10

41TAHUN KEATAS 0 3 1 4

3d

0 1 2 3

IV

Total

0 2 0 2

GOLONGAN

2d

Total

1 11 4 16

Total

0 0 1 1

1 11 4

16

41591.pdf KINERJA 8 • PENDIDlKAN Crosstabulation

Count PENOIOIKAN Sl 03 0 5 0 5

SMA KINERJA

8


1 4 0 5

Total

Total

S2 0 2 2 4

0 0 2 2

1 11 4 16

K1NERJA 9 • JENIS KELAMIN Crosstabulatlon

JENIS KELAMIN PRIA

9

sEIUJU SANGAT SETUJU

9 7

16

16

TE

R

Total

Total

9 7

BU

KINt:RJA

KA

Count

K1NERJA 9 • GOLONGAN Crosslabulatlon

2b SETWU

9

SI TA S

Count 2c

2

SANGAT SETUJU

1 1 2

0

Total

2d

3c

3b

0 3 3

1 1

0 1 1

KINERJA 9· USIA Crosslabulallon

IV

Count

N

USIA

Total

U

I\INt:KJA 9

21-30TAHUN :;t: rUJU 2 SANGAT SETUJU 0 2

31-40TAHUN 4 6 10

41TAHUN KEATAS 3 1 4

Total

9

7 16

KINERJA 9 • PENDlDlKAN Crosstabulallon

Count SMA K1Nt:RJA 9 Total

:;t: I UJU SANGAT SETUJU

5 0

5


PENOIOIKAN Sl 03 4 1

5

Total

52 0 4 4

0 2 2

Total

3d

0

ER

2

GOLONGAN 3a 5 1 1 0 5 2

9 7 16

9 7 16

41591.pdf KINERJA 10 • JENIS KELAMIN Crosstabulatlon

Count

K1NERJA 10

NElRAl SETUJU SANGAT SETUJU


Total

Total 1

9

9

6 16

6 16

KINERJA 10' GOLONGAN Crosstabulallon

10

""" I'V\L


GOLONGAN 3a 0 0

2d

1 1 0

0 1 1

2

2

2

4

3b

1 5

0

2

3c

0 1

0 0 1 1

2 3

KINERJA 10' USIA Crosstabulatlon

S

Count

5 5 10


Total 1 9 6 16

IV

Total

31-40TAHUN 0

ER

K1NERJA 10

SI TA

USIA

21-30TAHUN NETRAl 1 SETUJU 1 SANGAT SETUJU 0 2

U

N

KINERJA 10 • PENDIDIKAN Crosstabulation

Count

SMA K1NERJA 10 Total


1 3 1

5


PENOIOIKAN S1 03 0 4 1

5

S2 0 2 2 4

Total 0 0 2 2

Total

3d

0 0 1 1

TE R

Total

2c

BU

2b

KA

Count

1 9 6 16

1

9 6 16

41591.pdf

Lampiran6.

UJI VALIDITAS V ARlABEL DISIPLIN

•• ....••

.'33

,",,(2_ N

DlSlI'UN 2

_eon-. _eon-.

;ZOO

,351

••

.610"

,145

,619""

,",,(2_

,012

.581

.011

.305

.305

.5W

~1

~,

_eon-.

,. .....

'"" _eon-.

,. ,.

,015

""(2_ N

_eon-.

~.,

N

,. ,. ....,. ,.

,01$

......

•305

""(2-1

.OlM

"

_eon-.

.378

.378

",,(2_

.'49

,149

_eon-.

.7VIS"

""(2_

,002

.OlM

,. ,.

N

OISIP\.W (Xl)

••

_eon-.

N

lllSIPUN.

,115

,.

N

ClSI1'lJN 7

,'"

.35'

;ZOO

,. ,.

N

DISlPUN.

lllSIPUN 3

,115

""(2_

llISlPUN •

,. 1

,133

N

DlSlPUN4

,.

,382

,",,(2-) DlSlI'UN 3

.382

N

,. ....,. .... ,. ,11$

,.

D1S1P1JN5 .305

,145 .581

,305

,81" .01'

••

1

',..

,.

~.'

, .5W ."", ~.'

,.

.305

.149

.251

,.

,.

.'50

,.

.478

.....,.

,.

.«f1

.5ll2'

.0Il8

,018

.67Z"

.7lllI'"

,7"

,

,002

.

••

ER IV N U Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

.

,

.002

,. .... 1

.701 .002

,.

,.

.BTr ,OlM

.'" ,0Il8

.7O!!f" .002

.

.70'

,.

••50

,. .... ,.

...., .478

.053

1

••

....,.

,.

,01•

,. ,.

.150

"

.701

.002

.002

,.

,.

,.

.002

.708"'

.581

.002

,. .m

,.

.'50

.m

••

.7VIS"

.145

16

•708"'

,.

,.

.

,

.002

.002

,.

.053

.'45 .581

.378

.,ur

.438 .0112

,305

,.

••

DlSlPLJN lXl

~

1

,25'

.378 ••49

.149

.150

,. ,.

1llSlPUN.

.OlM

.m

.378

.450

,015

,.

~1

.378 .149

.m

.'50

.377

,. ..... ,.

,015

.450

.377

~

,.

OI$lPllN 7 .305

,115

.438 •0112

,.

.....

0I$IPLIN6

. . .,. .,. . ,.

, ,

SI TA S

• Con8lIlIon II ~ III the Q.061lM11 (2-tB118d). -, CaretlIIlIon II ~ IIlIhe O.01leYe1 (2-ta1ed).

1

.

llOSFUN4 ,510 ,012

KA

D1S1PUN2

BU

D1SIPLIN 1 1

R

~........-.

TE

-....1

1

,. .... ....

.

••

,.

.701

,002 16

..... .... ,. 1

"

41591.pdf

Lampiran 7.

un vAUDITAS VARIABEL KOMPETENSI

..

--.... ... ,. --. .. .... ... ." .. ... . ... ... ..,. ... ... . ...... ... ....... ..... ... .... ..... .-. ... ...... ..- .. ........ .. . .. - .. -.. ... ... ... .. .. ..... .... ... ... ... ... .. .. .... . .. .. ...' .. ....... ...... ... .....- - ... ... ..... .. .. .. .. .. , ,

,

."" ..." .....' "

, """"""'" • .,.,. """""""" ". • .,..

I«N'ETENIl I«N'ETENIl I«N'ETENIl I«N'ETENIl I«N'ETENIl I«N'ETENIl

•_ e . . """"""'" • • ~"""""""" , • KllIlO'£7ENIO •

1«N'ETENIl'

~-

"""""""" •_ e . . • • • """""""" _ e . . -

.'"

.... ....

,513"

•

.~~~

• ~-. c.n.tIIIIIn . . . . . . .

IIII . . U1,..,.. (2-4IIIelf).

"

•

•0l2

",

,71S

....." ." ..... ...." .a" li' .... ...."

"

.

.

.n ..

.0l2

"." " " ...."

.'"

.nO'

.'"" ......." "

..,..

....

", " ,. .,... " Ji7' " " ..... . " "... .""" ...." " .0l2

ER IV N U Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

....."

...."

" ", ...." " " " " ."" " . "

"

.'" " .>I"

...r

" " .'" "

",

,712"

.11S' •0l2

"

•0l2

...."

"

,112'

,741*'

SI TA S

·.CamIIIIan.~IIII"O.05""'I24IIdl.

"

)iii"

...."

.0l2

•0l2

.= ...."

.'"

,74"

,7.7"

, ...." ."

....." " " .•

,747"

.'"

,7tlt'

...."

I«N'ETENIl

•

""""""'"

~

.... :-.. ....'~. :..,.. ..... .... .... ..."..

.'" .. ...." ...... ........" ......... ........" ..." ....,.,..,.,." ...." ..... ..."" ....." ..."" ........."" ... .- ..... :........" ....." .......... ......" • ....., ... :.. ---......"" .. ..."", .=-" ."" , J>r

.rnr

lIS"

.~"

lIS"

.7tr

.777'

.0l2

KA

...... e . . -

itT

..." ...

.717'

BU

~7OF .0l2

..... ....

•

R

"""""""" ,

" ...." ...." ;tir " " .n> "." .... " .''''

......e . . -

•

TE

""""""'" 2

..• •..

2

...."

.141'

.... ""

.m-

" .. "..

.m"

"

"

"

....

41591.pdf

Lampiran 8.

un vAUDITAS VARIABEL KINERJA

....

,

-- ........ ......... - ........ -- ......... - --

.........

sao. (24i1ed)

.

....

,714

.''' .001

,.

• SIoP_ • •

.. .002

.000

.

·~.~""O.~Iel/IIl~

,

... f.

."" ,032

...f.

....

" .m'

f. .ow

.811"

, ,012 f.

.f"

,.

,

,30' ,'70 I•

f.

f.

.... P

,lilT

f.

,t21 f.

.......

S1g. (2...-..ed)

........ (V)

....

".

•

........ fO

>7' f. .302 •f53 f.

,.. ..., ,.

SIo_

,,,",

f. •7ffr ,000

1

I.

.,002

,..,. f.

,020

.000 f.

.....

- -. ,.

.000

,.

,51'

,000

U

N

IV

ER

SI

.... ConIIlkI!IiI ~ . . . . O.01lw1l ~


,002 f.

t

.... f.

,'" ...." " ."

f.

.000 f. .30f .f70 f.

f•

,

"'"

l,OiiO'

.

.531' ,032

........

.....

,012 f.

Ji7'

...

.DSI f.

....." ....

"., ,271 f. "., >7f f.

f.

••

,000

".,

>7f f.

K1NERJAI

,

Ji7'

..... ....,.

,m

, • SIo_ •

,'''

I.

.001 f.

,1m f.

.... P

,404 f. f

.'40

.002

(2...-..ed)

,1m f.

f.

...,.,.

SiD. (2...-..ed)

,002 f.

.""'

.000 f. .714

•

, • SiD. •

....,.

,1m f.

•

,000

K1NERJA,8

,7W ,002

f.

,"" ,"'"

.... f.

.lII' f. f

,.

,141" .lIIf f.

.... "'" .....

..... .... f.

.

f.

.711'

,

,000

,..

IONERJA7

,'"

f. ,302 ,f53 f. .30f .170 f.

f.

,"',."

,52lr ,030

f.

.',002 04

,.

K1NERJA. ..". ,D04 f.

,'"

,121

f. ,811" ,000 f. ,

.... ....

,

,012

f.

.... .... f.

.m

.001 f.

....

.00f f. ,

....

t.

.001 f.

I

,420

f. .420

"lII f. f

.....

.....

.001

KA

SIoP_

,1m f. f

,,,,"

BU

•

,

,714

TE R

_3

--

,. .....

SIoP_

,,. ......... ............

S

........,

..,..

IQNERJA' .......... 3

IQNERJA 1 f

TA

lQ....... f

.'"f.

f.

- , ,012

.001

f.

to

....

,420 ,fOO

,

.... f.

,

,.

,003

,. ,.

,000

........... ............" ,714"" ,002

to

,''' .lIIf f. .707 ,000 f. f,_ .000

. to

.002 f.

.""

....,.

,.

,f"

..... ,012 f. .30f ,f70 f.

..... .012

....••

.02'f. .52lr

.020

,030

,

f. .032'

.01'

.....to

,

.420

.... f.

"'"

f. f

..... f.

.'05

....." .012 f.

....

, ,000

to

,nr

...... ,000 f.

,002 f.

.000 I.

-:w .000 f. ,7T1'

.000 f. .704"

-

. ,002

I.

.0113

to

,.

.000

.= .000 f.

I

,7117

to

.002 f. f

,012

f.

IQNERJA

..

,710" ,002

..

41591.pdf

Lampiran 9.

un RELIABILITAS VARlABEL DlSIPLIN Reliability Statistics N of Items

8

KA

Cronbach's AlDha ,844

BU

Item-Total Statistics

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item hem Deleted Item Deleted Correlation Deleted DISIPUN 1 ,601 ,823 30,0625 8,329 DISIPUN :; ,557 ,828 30,0625 8,463 DISIPUN ~ ,831 29,6875 ,563 7,829 DISIPUN~ ,823 29,7500 ,614 8,600 DISIPUN E ,825 29,7500 ,583 8,200 DISIPUN e ,601 ,823 30,0625 8,329 DISIPUN" ,583 ,825 29,7500 8,200 DISIPUN e ,564 ,828 29,7500 8,733


41591.pdf

Lampiran 10.

un RELlABlLITAS VARIABEL KOMPETENSI

Reliability Statistics Cronbach's

A1r>ha

,964

N of Items 10

KOMPETENSI 2

37,0625

28,596

KOMPETENSI 3

37,3125

29,696

KOMPETENSI 4

37,0000

29,733

KOMPETENSI 5

37,0000

29,333

KOMPETENSI 6

37,1250

30,650

KOMPETENSI 7

37,1250

KOMPETENSI 8

37,1875

,964 ,956

,782

,963

,895

,959

30,517

,735

,965

29,896

,875

,959

29,867

,875

,959

32,063

,732

,965

S

,956

,960

TA

37,0625

,n3 ,961

,955

SI

37,0000

KOMPETENSI10

Cronbach's Alpha if Item Deleted

,851

U

N

IV

ER

KOMPETENSI 9

Corrected Item-Total Correlation

BU

Scale Variance if Item Deleted 29,450

TE R

KOMPETENSI 1

Scale Mean if Item Deleted 37,3750

KA

IIBm-Total Statistics


41591.pdf

Lampirao 11.

UJI RELIABILITAS VARlABEL KINERJA

Reliability Statistics Cronbach's A1nha ,928

N of Items 10

118m·Total Statistics

K1NERJA 7 K1NERJA 8 K1NERJA9 K1NERJA 10

17.363 17,450 18,517 18.063 17,796

.646

17,363 17,929

IV N U Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

,915 ,715 ,643

KA

BU

,784

ER

37,9375

18.429 15,850

Cronbach's Alpha if Item Deleted ,921 .924 ,919 ,911 ,920 .924 ,926 ,919 ,911 ,924

R

37,8125 37,8750 38,1250 37,9375 38,0625 37,8125

Corrected Item-Total Correlation ,709

TE

KINERJA2 K1NERJA3 KINERJA4 KlNERJA5 KINERJA6

Scale Variance if Item Deleted 17,067

SI TA S

K1NERJA 1

Scale Mean if Item Deleted 38,5000 37,8125 38,3750

.607 .750 .915 ,636

41591.pdf

Lampiran 12. UJI ASUMSI KLASIK UJI NORMALITAS

Nonnal poP Plot of Regression Standardized Residual

KA

Dependent Variable: KINERJA M

TA S

TE R

BU

1.0

o

o

00

000

SI

0.2

ER

0.01...L+--~--~--~---,,...----r-l 0.2 0.4 0.8 0.8 0.0 1.0

U N

IV

Observed Cum Prob

UJI MULTIKOLINEARITAS Coefficienta' Unstandardized

Model 1 ICOnstant) DISIPlIN (Xl) KDMPETENSI (X2)

Coefficients B SId. EITO' 4,_ 4,569 ,564 ,252 ,447 ,135

Standardized CoefIicienm

a·De pe""..4 V _ : K1NERJA (Y)


CoIlinearil Statistic:s

t

Beta

,397 ,564

,996 2,242 3,302

S;".

,337 ,043 ,006

Tolefance ,232

,232

V1F 4,313 4,313

41591.pdf

un HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: KINERJA (Y)

o Regrel~ion Studentized Residual

TE R

BU

KA

o

o

0

o

TA

'6

S

o

0

o

ER

SI

o

-1

-2

I

0

1

U

N

IV

Regression Standardized Predicted Value


2

41591.pdf

Lampiran 13.

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Variables Entered/Removeel'

Model

1

Variables Entered KOMPETE NSI (X2), DISlf'L1N

Variables Removed

Method Enter

(X1)

KA

a. All requested variables entered.

BU

b. Dependent Variable: KINERJA (y)

R

R Souare

Adjusted RSouare

Std. Error of the Estimate

,906

,891

1,53148

,9528

1

TE

Model

R

Model Summary

TA S

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI (X2), DISIPLIN (X1)

1

Regression

292,510 30,490 323,000

IV

Residual

ER

Sum of Sauares

Model

SI

ANOV/If>

N

Total

Mean Sauare

df

146,255 2,345

2 13 15

F 62,358

Sio.

,000"

U

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI (X2), DISIPLIN (X1) b. Dependent Variable: KINERJA (y)

Coefficienlll" Unstandardized Coefficients Model

1

(Constant) DISIPLIN (X1) KOMPETENSI (X2)

B 4,569 ,564 ,447

Std. Error

4,586 ,252 ,135

a. Dependent Variable: KINERJA (y)


Standardized Coefficients

Beta

t

,397 ,584

,996 2,242 3,302

Sic. ,337 ,043 ,006

41591.pdf

BIODATA PENELITI

NamaINIM

: Widjil Rabadi

Tempat dan Tanggal Lahir

: Keburnen, 03 luni 1970

leni. Kelamin

: Laki·\ak.i

Anggota Keluarga

: EucalypIrB Cilta Kinari (anak)

Alamat Rumah dan Tclp.

: lin. Diponegoro, Gg. Batman No 1,TanjlUlg Rcdcb, Berau, Kaltim

No. Hp.

: 082157129911

Pengalaman Pendidikan

: SDN Kutosari I Keburnen,lateng SMPN I Kebumen,lateng SMAN I Kcbumen lateng lurusan Perikanan, UNDIP Semarang

Fakultas Kchutanan UGM Yogyokarta

BU

: HPH PT.Expra Bam (Surya Dumai Group) Pekanbaru,Riau Peneliti Lapangan C!FOR wilayah Berau Kaltim PNS Departemen Kehutanan PNS Dinas Kehutanan Kahupaten Bemu Kaltim.

U

N

IV

ER

SI

TA

S

Prestasi atau Penghargaan yang pernah diraih:

TE R

Pengalaman PekeIjaan

KA

AJamat E - m a i l : \\idjil,rahadi {j\ahoo,co.id; \\idjil.tllnnii:gmail.com


lakarta,17 Oktober,2013 Peneliti,

Widjil Rabadi

41591.pdf Lampiran

PERATURAN MENTER! KEHUTANAN NOMOR: P.55/MENHUT-U/2006 TENTANG

BU

KA

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

YANG BERASAl DAR! HUTAN NEGARA

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Bab VII Pasal 73, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan HasH Hutan;

SI TA S

Menimbang

TE

R

MENTER! KEHUTANAN,

ER

b. bahwa berdasar1
Mengingat

U

N IV

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AJam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1997 tentang Penge\olaan Ungkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Alas Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan .....


41591.pdf

TE R

BU

KA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; jo. Nomor 171/M Tahun 2005 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 9 Tahun 2005 jo. Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

IV

ER

SI

TA

S

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Kementerian Negara Republik Organisasi dan Tugas Eselon I Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomer P.17/Menhut-II/2oo5 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan

MEMUTUSKAN :

U

N

Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEHUTANAN TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DAR! HUTAN

NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasall

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

2.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 3. Hasil ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 2

41591.pdf 3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara. 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK Alam adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu. 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan a/am adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam.

KA

6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHK Tanaman adalah izin untuk memanfaatkan kayu tanaman pada hutan produksi yang kegiatannya terdin dar! penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

TE

R

BU

7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu hasil budidaya pada hutan produksi. yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.

TA S

8. lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam hutan produksi.

IV ER

SI

9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan Iindung dan atau hutan produksi.

U

N

10. Pemegang izin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Oaerah (BUMO), Koperasi atau Perorangan yang diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan atau pemungutan hasil hutan. 11. Izin Lainnya yang sah (ILS) adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu. 12. Pemenang Le/ang ada/ah Badan Usaha, Lembaga atau Perorangan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2L.N) sebagai pihak yang berhak memiliki hasil hutan yang dilelang. 13. lzin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dan kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). 14. Izin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (ILIIPHHK) adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat (KB) dan atau Kayu Bulat Keeil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 15. lzin .....


41591.pdf 15. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) adalah izin mendirikan industri untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 16. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu. 17. Industri Pengolahan Kayu Terpadu adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum. 18. Blok Kerja Tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

KA

19. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkedl yang mendapat per1akuan siMkultur yang sama.

BU

20. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan .

TE R

21. Ternpat Penimbunan Kayu (TPK) adalah ternpat milik pemegang IlIPHHK/IPHHK/IPK di dalam atau di sekitar arealnya yang berfungsi menimbun kayu bulat dan atau kayu bulat kedl dari beberapa TPn.

SI TA

S

22. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK Industri) adalah tempat penimbunan kayu di air atau di darat (logpond atau logyard) yang berada di lokasi industri dan sekitamya.

ER

23. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah tempat untuk menampung kayu bulat atau kayu bulat kedl baik berupa logpond atau Logyard, yang Iokasinya di luar areal izin IUPHHK/IPHHK/IPK/ILS dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.

N

IV

24. Ternpat Penampungan Terdaftar adalah ternpat untuk menampung kayu oIahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota

U

25. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dan atau kayu bulat keeil. 26. Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LP-HHBK) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu. 27. Pejabat Pemeriksa Penerirnaan Kayu Bulat (P3KB) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat sert.a diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima indusbi primer hasil hutan, TPK Antara, atau pelabuhan umum. 28. Pejabat Penerbit SUrat Keterangan sah Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah pegawai yang bekerja.....


41591.pdf bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB. 29. Penerbit Faktur (Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO) adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur. 30. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan. 31. Perorangan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan adalah orang seorang yang melakukan usaha di bidang kehutanan.

R

BU

KA

32. TImber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengarnatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohoo, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

SI TA S

TE

33. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. 34. Buku Ukur (BU) adalah catatan harian atas hasil pengukuran kayu tebangan yang dibuat di TPn.

ER

35. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan.

N

IV

36. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kedl (LHP-KBK) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat kedl pada petak/blok yang ditetapkan.

U

37. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu pada areal yang ditetapkan. 38. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) em atau lebih. 39. Kayu Bulat Kedl (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dart 30 (tiga puluh) ern, eerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rei, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) em atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang, tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).

40. Hasil Hutan ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf 40. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan selain kayu yang dipungut dari dalam hutan Iindung dan atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya. 41. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu. 42. Kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari KB atau KBK dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya. 43. Hasil hutan lelang adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dart pelelangan yang sah. 44. Daftar Kayu Bulat (DKB/DKB-FA) adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran SKSKB/FA-KB.

KA

45. Daftar Kayu Bulat Kedl (DKBK) adalah dokumen yang memuat ident:itas kayu bulat kedl yang digunakan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KB.

BU

46. Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) adalah dokumen yang memuat identitas hasil hutan bukan kayu yang digunakan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-HHBK.

TE R

47. Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah dokumen yang memuat identitas kayu oIahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO.

TA S

48. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

IV

ER

SI

49. Surat Keterangan 5ah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses veritikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.

U

N

50. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kedl yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat keeil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. 51. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL). 52. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Petugas FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara.

53. Pengangkutan .....


41591.pdf 53. Pengangkutan lanjutan adalah pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecH yang sebelumnya mengalami transit di TPK Antara{TPK Industri. 54. laporan Mutasi Kayu Bulat (lMKB) ada/ah dol
KA

57. laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan l
TE R

BU

58. Kelompok Jenis Kayu adalah pengelompokan jenis-jenls kayu yang telah ditebang berdasarkan kelompok tarif PSDH/DR, yang sekaligus mewakili hak-hak negara yang melekat pada kayu bulat tersebut. 59. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

TA S

GO. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi.

SI

61. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahl tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.

IV

ER

62. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

U

N

Bagian Kedua

Maksud dan Ruang Lingkup Penatausahaan Hasil Hutan

Pasal2

(1) Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan h'3sil hutan secara optimal dapat tercapai. (2) Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi obyek dari semua jenis hasil hulan berupa kayu bulat, kayu bulat kedl, hasil hulan bul
Bagian Ketiga .... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 7

41591.pdf

Bagian Ketiga Pengukuran Hasil Hutan Pasal3 (1) 5emua hasil hutan yang berasal dan hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga yang berlrualiftkasi penguji hasil hutan sebagai dasar perhitungan PSDH dan atau DR.

(2) Tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABII

PERENCANAAN

KA

Bagian Kesatu

Pasal4

BU

Pembuatan Laporan Hasil Cruising (LHC).

TE R

(1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang akan me/akukan penebangan/pemanenan, wajib melaksanakan Umber croising, dan bagi pemegang IPK harus melaksanakan survei potensi.

TA

S

(2) Timber cruising atau survei potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

ER

SI

(3) Hasil pe/aksanaan timber croising sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) khusus untuk IUPHHK pada hutan alam, wajib dibuatkan LHC Hutan Alam dengan blanko model OKA.10la dan RekiJpitulasi LHC Tebangan Tahunan dengan blanko model OKA.10lcyang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

N

IV

(4) Hasil pelaksanaan timber croising sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk IUPHHK pada hutan tanaman, wajib dibuatkan LHC Tegakan Hutan Tanamandengan blanko model OKA.10lb yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

U

(5) Hasil pelaksanaan survei potensi IPK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani pemegang izin dan dllaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. (6) LHC dan rekapitulasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) harus dilapor1(an kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Reneana Penebangan/Pemanenan/Pemungutan

Pasal5 (1) Berdasarkan LHC Hutan Alam atau LHC Hutan Tanaman yang sudah dilapor1(an sebagaimana dirnaksud pada Pasal 4 ayat (6) pemegang IUPHHK menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.

(2) Berdasarkan ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 8

41591.pdf (2) Berdasarkan hasil survei potensi yang sudah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), pemegang IPK menyusun dan mengusulkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Direktur Jenderal.

(3) Berdasarkan RKT yang telah disahkan, pemegang IUPHHK dapat melakukan pemanenan!penebangan atas hasil hutan kayu. (4) Berdasarkan target penebangan atas izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) yang telah disahkan, pemegang IPHHK dapat melakukan pemanenan!penebangan atas hasil hutan kayu. (5) Berdasarkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, pemegang IPK dapat melakukan penebangan atas hasil hutan kayu.

R

TE

BABID

BU

KA

(6) Berdasarkan target pemungutan hasil hutan bukan kayu atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBI<) atau Iz;n Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), pemegang IUPHHBK/IPHHBK dapat melakukan pemungutan atas hasil hutan bukan kayu.

PEMANENAN/PENEBANGAN

SI TA S

Bagian Kesatu

Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) Paragraf Kesatu

ER

Pembuatan LHP Kayu Bulat (LHP-KB) Pasal6

U

N

IV

(1) Pemegang IUPHHK, IPHHK dan IPK, setelah melaksanakan pemanenan!penebangan dan pembag;an batang di TPn, wajib melakukan pemberian nomor pada setiap batang serta melakukan pengukuran!pengujian sesuai prosedur pengukuran!pengujian yang berlaku. (2) Pemberian nomor pada batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan nomor pohon dalam LHC.

(3) Pengukuranjpengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertujuan untuk mengetahui jenis, ukuran!dimensi setiap batang kayu meliputi ukuran diameter ujung dan pangkal, panjang dan volumenya. (4) Penandaan pada batang berupa pemberian nomor batang, nomor petak tebangan, diameter rata-rata, panjang dan jenis kayu, dilakukan dengan menerakan pahatan atau tanda yang tidak mudah hilang : a. pada kedua bontos untuk kayu hutan tanah kering, atau b. pada badan kayu untuk kayu hutan rawa.

(5) 5etiap .....


41591.pdf

(5) 5etiap pohon yang telah ditebang, pada setiap tunggaknya wajib diberi tanda yang tidak mudah hilang atau dengan cara menoreh dengan alat pahat berupa nomor pohon sesuai hasil cruising, jenis pohon, tanggal tebang, nornor petak kerja tebangan/blok kerja tebangan tahunan dan tahun Rencana Kerja Tahunan (RKT). (6) Dalam hal satu pohon dipotong menjadi beberapa batang, maka penomoran batang sesuai nomor pohon ditambah dengan huruf A pada potongan bagian pangkal (misalnya : lOlA, 102 B dan seterusnya), dan apabila terjadi pemotongan kembali atas batang tersebut, maka penomorannya ditambahkan huruf a dibelakang huruf A (102Aa, 102Ab dan seterusnya). (7) Data hasil pengukuran selanjutnya dicatat setiap hari ke dalam Buku Ukur KiJyu Bulat oleh petugas perusahaan dengan menggunakan blanko model DKA.I0Za.

BU

KA

(8) Terhadap kayu bulat yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dilakukan penumpukan/penimbunan pada tempat yang terpisah dengan kayu bulat yang telah disahkan.

TE

R

(9) Berdasarkan Buku Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemegang IUPHHK, IPK, dan IPHHK, wajib membuat liJporan Hasil Penebangan KiJyu Bulat (LHP-KB) di TPn dengan menggunakan blanko model DKA.I03a dan RekiJpitulasi LHP-KB dengan blanko model OKA.I03b.

SI TA S

(10) LHP-KB berikut rekapitulasinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dibuat sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap bulan oleh petugas pembuat LHP, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan dan dilakukan di TPn hutan dengan memasukkan data yang berasal dari Buku Ukur.

ER

(11) LHP-KB dibuat menurut masing-maslng blok I<erja tebangan, sehlngga apabila dalam satu tahun penebangan terdapat lebih dari satu blok kerja tebangan, maka LHP-KB dibuat untuk masing-masing blok kerja tebangan yang dibuat secara terpisah.

U

N

IV

(12) Pada setiap blok kerja tebangan wajib ditempatkan minimal satu orang pembuat LHP-KB, apabila dalam 1 tahun terdapat 2 bioi< tebangan atau lebih, maka ditempatkan 2 orang atau lebih petugas pembuat LHP-KB sesuai jumlah blok kerja tebangan. (13) Dalam hal 1 (satu) blok kerja tebangan berada dalam 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota atau lebih, maka pembuatan LHP-KB dibuat di masing-masing Kabupaten/Kota bersangkutan. (14) Dalam hal tidak ada realisasi penebangan/pemanenan pohon, maka pemegang izin diwajibkan membuat LHP-KB Nihil dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan.

Paragraf Kedua ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 10

41591.pdf Paragraf Kedua Pembuatan LHP Kayu Bulat Keeil (LHP-KBK) Pasal7

(1) Pemegang IUPHHK atau Pemegang IPK yang memproduksi KBK setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di TPn wajib melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan stapel meter. (2) Untuk keperluan pengukuran dengan satuan stapel meter, maka KBK hasil penebangan harus ditumpuk sehingga setiap tumpukan mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi yang teratur di tempat terbuka, namun apabila kondisl lapangan tidak memungkinkan dilakukan penumpukan, maka pengukuran dapat dilakukan pada saat kayu sudah berada di alat angkut.

BU

KA

(3) Data hasH pengukuran selanjutnya dicatat setiap hari dalam Buku Ukur KDyu Bulat Kedloleh petugas perusahaan yang ditunjukdengan menggunakan blanko model DKA 102.b.

TE

R

(4) Berdasarkan data pada Buku Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas pembuat LHP wajib membuat liJporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kedl (LHP-KBK) di TPn dengan menggunakan b1anko model DKA. 103c dan Rekapitulasi LHP-KBK dengan blanko model DKA.l03d

SI TA S

(5) LHP-KBK berikut rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap bulan oIeh petugas pembuat LHP-KBK, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan.

IV

ER

(6) Dalam hal tidak ada realisasi produksi KBK, maka pemegang izin diwajib!
U

N

Pembuatan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) PasalS

(1) Pemegang IUPHHBK atau Pemegang IPHHBK setelah melaksanakan pemanenan/pemungutan HHBK, wajib melakukan pengukuran berat/volume/jumlah HHBK yang telah dipanen/dipungut tersebut. (2) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dicatat dan dibuatkan liJporan Produksi Hasil Hutan Bukan KDyu (LP-HHBK) dengan mellggunakan b1anko model DKA l03e dan Rekapitulasi LP-HHBKdengan blanko model DKA.l03f.

(3) LP-HHBK ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 11

41591.pdf

(3) LP-HHBK berikut rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap bulan oleh petugas pembuat LP-HHBK, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan.

(4) Dalam hal tidak ada realisasi produksi HHBK, maka pemegang izin diwajibkan membuat LP-HHBK Nihil dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan.

Bagian Kedua Pengangkatan Petugas Pembuat LHP

KA

Pasal9

BU

(1) Pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK dan IPK, wajib memiliki Petugas Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK.

TE

R

(2) Petugas Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat Dleh Kepala Dinas Provinsi.

TA S

(3) 5ebagai persyaratan pengangkatan sebagai Petugas Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LP HHBK, pemegang jzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengusulkan nama-nama calon kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan dilampiri :

IV ER

SI

a. Copy sertifikat dan Kartu Penguji (KP) yang masih berlaku; b. Lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan; c. Rekomendasi teknis dari Kepala Balai.

untuk diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), disertai dengan pemberian nomor

U

N

register masing-masing ~gas dan disampaikan kepada pemegang izin dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.

(5) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara memberi nomor urut register, kode provinsi, kode kabupaten/kota, kependekan nama perusahaan pemegang izin, kependekan nama pembuat LHP dan komoditi hasil hutan bersangkutan, dengan contoh sebagai berikut :

LHP-KB di Nomor register pembuat 001/19/1904/BT/SLM/KB, dengan penjelasan : 001 19 1904 fIT SLM KB

= =

= = = =

Provinsi

Kalimantan

Timur

Nomor urut register

Kode provinsi Kalimantan Timur

Kode Kabupaten Berau

Kode PT. Begitu Terang

Kependekan nama petugas a.n. Solomon

Kependekan nama sortimen Kayu Bulat

(6) Keputusan ••...


12

41591.pdf

(6) Keputusan pengangkatan Petugas Pembuat LHP-KB atau LHP-KBK atau LP-HHBK berlaku paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Belgian Ketiga Pengesahan LHP Paragraf Kesatu Pengesahan LHP-KB

Pasa'10

BU

KA

(1) 5ekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, Pembuat LHP-KB wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP-KB kepada P2LHP dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh {onnat sesuai lampiran VL (2) Berdasarfcan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2LHP melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran In)

TA

S

TE R

(3) Hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daft3r PemeriksiJan Kayu Bulat dengan menggunakan b1anko model DKB.201a dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksailn LHP-KB menggunakan blanko model DKB 201h yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Bema Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LHP-KB. (4) Pengesahan LHP-KB dilaksanakan oleh P2LHP di TPn.

ER

SI

(5) LHP-KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan atau DR.

IV

(6) Pengesahan LHP-KB periode berikutnya dapat dilakukan setelah LHP periode sebelumnya telah dilunasi PSDH dan atau DR.

U

N

(7) Terhadap kayu bulat yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya, selanjutnya dilakukan penumpukan pada tempat yang terpisah dengan kayu bulat yang belum dibayar lunas PSDH dan atau DR. (8) LHP-KB dibuat rekapitulasi dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan : a. Kepala Dinas Provinsi b. Kepala Balai c. P2SKSKB d. P2LHP

Pilragraf Kedua •••••


41591.pdf Paragraf Kedua

Pengesahan LHP-KBK

Pasal11 (1) 5ekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, Pembuat LHP-KBK wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP-KBK kepada P2LHP dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesua/ lamp/ran VL (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2LHP melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran III).

(3) Hasil pemeriksaan fisik. selanjutnya dimasukkan k.e dalam DaftDr Pemeriksaan Kayu Bulat Kedl dengan menggunakan blanko model DKB.201b dan dibuatkan Berita AaJra

BU

(4) Pengesahan LHP-KBK dilakukan oIeh P2LHP di TPn.

KA

Pemeriksaan LHP-KBK menggunakan blanko model DKB 201/ yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LHP-KBK.

(5) LHP-KBK yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan

R

atau DR.

TE

(6) Pengesahan LHP-KBK periode berikutnya dapat dilakukan setelah LHP-KBK periode sebelumnya telah dilunasi PSDH dan atau DR.

SI TA S

(7) Terhadap KBK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya, selanjutnya dilakukan penumpukan pada tempat yang terpisah dengan KBK yang belum dibayar lunas PSDH dan atau DR.

(8) LHP-KBK dibuat rekapitulasi dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas

ER

Kabupaten/Kota dengan tembusan :

U

N

IV

a. Kepala Dinas Provinsi b. Kepala Balai c. Penerbit FA-KB d. P2LHP

Paragraf Ketiga

Pengesahan LP-HHBK

Pasal12 (1) 5ekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, Pemb~t LP-HHBK wajib P2lP--HHBK dengan mengajukan permohonan pengesahan LP-HHBK kepada tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai Iampltan VI: (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku (Lamp/ran m).

(3) Hasil .....


14

41591.pdf (3) HasH pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Dattar Pemeriksaan HasiJ hutan Bukan Kayu dengan menggunakan blanko model OKB.201c dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK dengan menggunakan blanko model OKB 201j yang apabHa hasHnya dinyatakan benar, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LP-HHBK.

(4) Pengesahan LP-HHBK dDakukan oleh P2LP-HHBK di tempat pengumpulan. (5) LP-HHBK yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH. (6) Pengesahan LP-HHBK periode berikutnya dapat dHakukan setelah LP-HHBK periode sebelumnya telah dHunasi PSDH

(7) LP-HHBK dibuat rekapitulasi dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan :

R

BABIV

BU

KA

a. Kepala Dinas Provinsi b. Kepala Balai c. Penerbit FA-HHBK d. P2LP-HHBK

TE

PENGANGKUTANHASILHUTAN

TA S

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Dokumen

Pasal13

IV ER

SI

(1) Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasH hutan, terdiri dari : a. SUrat Keterangan sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model OKB. 401 b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA 301, c. Faktur Angkutan HasiJ Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model OKA 302"

N

d. FakturAngkutan Kayu OIahan (FA-KO) adalah blanko model DKA 303

U

(2) Jenis-jenis dokumen angkutan untuk KB, KBK dan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasH hutan yang asal usulnya berasal dari hutan negara. (3) 5etiap pengangkutan KB dari TPK hutan dalam areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB. (4) 5etiap pengangkutan lanjuton KB maupun KBK yang merupakan angkutan lanjutan dari TPK Antara/TPK Industri wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (5) 5etiap pengangkutan KBK yang berasal dan izin yang sah pada hutan alam negara, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB.

(6) 5etiap ••.•.


15

41591.pdf (6) 5etiap pengangkutan KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. (7) 5etiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dan dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO. (8) Pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, menggunakan Nota Perusahaan. (9) 5etiap pengangkutan produk KO selain sebagaimana disebut pada ayat (7) serta produk olahan HHBK, menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim.

KA

(10) 5etiap pengangkutan arang kayu yang berasal dari industri pengoIahan yang akan diangkut ke sentra industri atau ternpat pengumpulan, wajib menggunakan dokumen FA-KO.

TE R

BU

(11) 5etiap pengangkutan kayu hasillelang temuan, sitaan atau rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan blanko model DKS. 402.

Pasal14

SI

1 (satu) kali penggunaan; 1 (satu) pemilik; 1 (satu) jenls komodltas hasil hutan; 1 (satu) alat angkut; dan 1 (satu) tujuan pengangkutan.

ER

a. b. c. d. e.

TA S

(1) Penggunaan dokumen SKSKB, FA-KB, FA-KO, dan FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada Pasal13 ayat (1), hanya berlaku untuk :

IV

(2) Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan dengan lebih dari satu dokumen angkutan.

U

N

(3) Dalam hal pengangkutan KO menggunakan beberapa peri kernas dalam satu a/at angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka setiap peri kernas harus dilengkapi dengan dokumen FA-KO. (4) Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud ayat (1) hUruf d, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut.

Pasal15 (1) Dalam hal KB diolah di dalam kawasan hutan produksi dalam rangka efisiensi pemanfaatan dan pengangkutan bahan baku, pelaksanaan administrasi pengangkutannya diatur secara teknis oleh Direktur Jenderal.

(2) KO yang .....


16

41591.pdf (2) KO yang berasal dari kegiatan pengolahan dengan perizinan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diangkut dengan tujuan Industri Primer Hasil Hutan Kayu/lndustri Terpadu yang merupakan group dengan asal kayu olahan tersebut. (3) Pengangkutan KO sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menggunakan dokumen FA KO atas nama Industri Primer Hasil Hutan Kayu/lndustri Terpadu yang bersangkutan. (4) Penggunaan FA-KO untuk KO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal16

KA

(1) Pengangkutan KB dari areal IUPHHK A1am, yang karena sesuatu hal menjadi tidak efisien bila menggunakan SKSKB, yang disebabkan hambatan faktor alam atau hambatan lainnya, maka pengangkutan dapat diatur secara khusus oleh Oinas Provinsi, yaitu dengan menggunakan dokumen FA-KB.

BU

(2) Pengaturan pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberlakukan terhadap :

TA

S

TE R

a. Pengangkutan yang dilakukan secara manual (non mekanis) seperti antara lain yang diakibatkan oleh surutnya air sungai; b. Kapal Pengangkut utama tidak dapat merapat ke tempat pemuatan/TPK sehingga proses pemuatan KB dilakukan secara bertahap atau memerlukan waktu lebih dari 1 hari.

Bagian Kedua

Paragraf Kesatu

Tata cara Penerbitan SKSKB

Pasal17

U

N

IV

ER

SI

P~urPengangkutan

(1) Dalam setiap penerbitan SKSKB, pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada P2SKSKB dengan tembusan kepada Kepala Oinas Kabupaten/Kota. (2) KB yang akan diangkut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berasal dari lHP-KB yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSOH dan OR-nya. (3) Permohonan penerbitan SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri : a. b. c. d.

Persediaan/stodc KB pada saat pengajuan pennohonan; Buldi pelunasan PSDH dan OR Oaftar Kayu Bulat (OKB); Identitas pemohon;

(4) Ketentuan .....


41591.pdf (4) Ketentuan pembuatan DKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan lampiran SKSKB, ditetapkan sebagai berikut : a. Pengisian DKB dilakukan dengan memindahkan data berupa nomor dan tanggal LHP-KB, nomor batang, kelompok jenis kayu, ukuran dan volume KB dari LHP-KB yang telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan DR-nya ke dalam DKS dengan menggunakan blanko model DKA l04a b. Pengisian DKB dilakukan dengan menggunakan mesin ketik; c. DKB dibuat oleh pemegang izin/pemilik KB yang bersangkutan; d. DKB dibuat 7 (tujuh) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen SKSKB.

KA

e. DKB diperiksa dan disahkan oIeh P2SKSKB dan dipakai sebagai dasar penerbitan SKSKB.

TE

R

BU

(5) Dalam penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila terjadi pemotongan dari satu batang menjadi dua batang atau lebih, maka penomoran potongan KB dalam pengisian DKB harus sarna dengan nomor batang pada LHP-KB dengan menambahkan huruf A, B, dan seterusnya, demikian pula penomoran serta penandaan pada fisik potongan KB harus sesuai dengan perubahan tersebut.

SI TA S

Pasal18

(1) Tata cara penerbitan SKSKB diatur sebagai berikut : a. P2SKSKB selambat-Iambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSKB, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik KB dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sesuai tata cara pada Lampiran

ER

m;

IV

b. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSKB wajib melakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan bahwa kayu bulat yang akan diangkut berasal dari LHP-KB yang telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan DR.

U

N

c. Dalam pemeriksaan fisik KB, P2SKSKB dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih, yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang pengukuran dan pengujian; d. Berdasar1
P2SKSKB didasar1
(2) Pengisian b1anko SKSKB dilakukan dengan mesin ketik.

Paragraf Kedua ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 18

41591.pdf

Paragraf Kedua

Tata Cara Penerbitan FA-KB Untuk KB di TPK-Antara

Pasal19

(1) Penerbitan FA-KB untuk angkutan lanjutan dari TPK Antara, dilakukan di TPK Antara oleh Penerbit FA-KB. (2) TPK Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPK Antara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepa/a Dinas Kabupaten/Kota setempat berdasarkan usulan perusahaan pemilik TPK Antara.

KA

(3) Penetapan TPK Antara berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan salinan keputusan penetapan tersebut disampaikan kepada Kepala Oinas Provinsi dan Kepala Balai, dan selanjutnya dapat diperpanjang setelah mempertimbangkan akuntabilitas yang dilaksanakan oIeh Dinas Kabupaten/Kota.

BU

(4) Oalam penerbitan FA-KB sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri OKB-FA. (5) Tata tara pengisian DKB-FA, adalah sebagai berikut :

TE

R

a. Pengisian OKB-FA dilakukan oleh Penerbit FA-KB dengan memindahkan data identitas KB yang akan diangkut berupa nornor dan tanggal LHP-KB, nomor batang, kelompok jenis kayu, ukuran dan volume kayu bulat dari SKSKB/OKB atau FA KB/OKs-FA sebelumnya ke dalam OKS-FA dengan menggunakan blanko model OKA

SI TA S

l04b.

b. Pengisian OKB-FA dilakukan dengan menggunakan mesin ketik; c. OKs-FA dibuat 5 (lima) rangkap dan menglkuti peruntukan sesuai dokumen FA-KB.

IV

ER

d. Oalam hal terjadi perubahan fislk KB karena adanya pemotongan batang, maka penomoran pada fisik KB mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (6), sehingga pengisian data pada OKs-FA menyesuaikan penomoran yang baru. pada ayat (5),

Penerbit FA-KB

U

N

(6) Berdasarkan OKs-FA sebagaimana dimaksud menerbitkan FA-KB.

Paragraf Ketiga Tatacara Penerbitan FA-KB untuk KBK dari Hulan Alam

Di TPK Hulan dan TPK Antara

Pasal20 (1)

Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KBK yang berasal dari izin yang sah pada hutan aJarn negara, atau izin lainnya yang sah dapat dilakukan oIeh Penerbit FA-KB di TPK Hutan maupun TPK Antara (angkutan lanjutan).

(2)

Penerbitan FA-KB sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri OKBK.

(3)

Tata tara pengisian OKBK, adalah sebagai berikut :

a. Pengisian .....


19

41591.pdf a. Pengisian DKBK di TPK Hutan dilakukan dengan memindahkan data KBK yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KBK, kelompok jenis kayu, dan volume KBK dart LHP-KBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSOH dan DR-nya ke dalam OKBKdengan menggunakan blanko modelOKA J04c. b. Pengisian DKBK di TPK Antara dilakukan dengan memindahkan data dart FA-KB sebelumnya ke dalam OKBK.

c. .Pengisian DKBK dilakukan dengan menggunakan mesin ketik. d. DKBK dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FA-KB. Berdasarkan DKBK sebagaimana menerbitl
(5)

Pengisian FA-KB dilakukan dengan menggunakan mesin ketik.

dimaksud

pada

Paragraf Keempat

ayat (3),

Penert>it FA-KB

KA

(4)

TE

Pasal2i

R

BU

Tatacara Penerbitan FA-KB Untuk Kayu Tanaman

Penerbitan FA-KB untuk KB atau KBK yang berasal dart IUPHHK Tanaman dan Perum Perhutani dilakulaJn oleh Penerbit FA-KB di TPK Hutan atau TPK Perhutani.

(2)

Penerbitan FA-KB sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampirt DKB-FA untuk KB atau DKBK untuk KBK.

SI T

AS

(1)

(3) Tatacara pengisian DKB-FNDKBK, adalah sebagai berikut:

IV

ER

a. Pengisian DKB-FA untuk KB dilakukan dengan rnemindahkan data identitas KB yang akan diangkut berupa nomor dan tanggal LHP-KB, nomor batang, kelornpok jenis kayu, ukuran dan volume kayu bulat dart LHP-KB yang telah disahkan dan te\ah dibayar lunas PSDH-nya ke dalam DKB-FA.

U

N

b. Dalam hal terjadi perubahan fisik KB karena adanya pemotongan batang, maka penomoran pada fisik kayu mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (6), sehingga pengisian data pada DKB-FA menyesuaikan penomoran yang baru.

e. Pengisian DKBK untuk KBK dilakukan dengan memindahkan data KBK yang akan diangkut berupa nornor dan tanggal LHP-KBK, kelompok jenis kayu, dan volume KBK dart LHP-KBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH dan DR-nya ke dalam DKBK. d. Pengisian DKB-FNDKBK dilakul-.an dengan menggunakan mesin ketik atau tulisan tangan. e. DKB-FNDKBK dibuat 5 (lima) rangkap dan rnengikuti peruntukan sesuai dokumen FA-KB. (4)

Penerbitan FA-KB didasarkan atas rel
(5) Pengisian •••••


41591.pdf

(5) Pengisian FA-KB dilakukan dengan menggunakan mesin ketik. (6) Pengangkutan lanjutan bagi KB atau KBK yang berasal dari IUPHHK Tanaman dari TPK-Antara, tetap menggunakan dokumen FA-KB yang diterbitkan oleh Penerbit FA KB yang ditetapkan oleh pemilik TPK-Antara. (7) Penerbitan FA-KB lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan dengan memindahkan data berupa kelompok. jenis kayu dan Volume KB atau KBK dari FA-KB sebelumnya ke FA-KB lanjutan serta mencantumkan Nomor seri FA-KB sebelumnya.

Paragraf Kelima

Tam cara Penerbitan FA-HHBK

KA

Pasal22

R

BU

(1) 5etiap pengangkutan HHBK baik yang berasal dari IPHHBK maupun dari Perum Pert1utani, wajib dilengl
TE

(2) Dalam penerbitan FA-HHBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri DHHBK. (3) Tatacara pengisian DHHBK, adalah sebagai berikut:

SI TA S

a. Pengisian DHHBK dilakukan dengan memasukkan data berupa nomor dan tanggaJ LP-HHBK, jenis HHBK serta jumlah sesuai satuan yang digunakan, sesuai LP-HHBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH-nya ke dalam DHHBK dengan menggunakan b1anko model DKA.104d.

ER

b. Pengisian DHHBK dapat dilakukan dengan tulisan tangan;

IV

c. DHHBK dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai cIokumen FA HHBK.

N

(4) Penerbitan FA-HHBK didasarlcan atas rekapitulasi data yang tercantum dalam DHHBK.

U

(5) Pengisian FA-HHBK dapat dilakukan dengan tulisan tangan. (6) Untuk pengangkutan HHBK lanjutan, tetap menggunakan dokumen FA-HHBK milik pemegang izin yang bersangkutan, dengan memindahkan data berupa jenis dan jumlah HHBK dari FA-HHBK sebelumnya ke dalam FA-HHBK serta dengan mencantumkan Nomor seri FA-HHBK sebelumnya.

Paragraf Keenam

Tamcara Penerbltan FA-KO

Pasal23

(1) Penerbitan FA-KO dilakukan oleh Penerbit FA-KO di industri pengoIahan kayu yang sah dan Tempat Penampungan yang terdaftar. (2) Penerbitan .....


21

41591.pdf (2) Penerbitan FA-KO untuk produk KO dari industri milik Perum Perhutani, dilakukan oleh petugas Perum Perhutani.

(3) 5ebe/um menerbitkan FA-KO atas KO yang akan diangkut, penerbit FA-KO wajib melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran yang berlaku. (4) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (3) dimasukkan ke dalam Oaftar Pengukurcm Kayu OIahan menggunakan b1anko model OKB.201d. (5) Berdasar1
KA

a. Menuangkan hasil pengukuran tersebut kedaJam OKO dengan menggunakan blanko model OKA.104e. b. Pengisian DKO dilakukan dengan menggunakan mesin ketik; c. DKO dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FA-KO.

BU

(6) Berdasar1
Paragraf Ketujuh

TE

Pasal24

R

Penggunaan Blanko FA-O, FA-HHBK, dan FA-KO

SI TA S

(1) Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK lanjutan dari TPK-Antara, menggunakan blanko FA-KB milik perusahaan industri yang akan menerima KB yang bersangkutan. (2) Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KBK dari hutan alam, menggunakan b1anko FA-KB milik perusahaan pemegang izin yang bersangkutan.

N IV

ER

(3) Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KBK dari hutan alam untuk tujuan industri chip dan atau pulp, menggunakan blanko FA-KB miUk perusahaan industri chip dan atau pulp yang bersangkutan setelah ter1ebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

U

(4) Pener1:litan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK dari hutan tanaman, menggunakan blanko FA-KB milik perusahaan pemegang izin yang bersangkutan. (5) Bag; pengangkutan KB atau KBK yang berasal dar; IUPHHK Tanaman dengan tujuan industri serpih/chips atau industri pulp yang berada di luar wilayah provinsi, maka penggunaan FA-KB dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (6) Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK produksi Perum Perhutani, menggunakan b1anko FA-KB milik Perum Pertlutani. (7) Penerbitan FA-HHBK untuk pengangkutan HHBK dari hutan alam, menggunakan b1anko FA-HHBK milik pemegang izin yang bersangkutan. (8) Penerbitan FA-HHBK untuk pengangkutan HHBK produksi menggunakan blanko FA-HHBK milik Perum Perhutani.

Perum Perhutani,

(9) Penerbitan FA-KO untuk pengangkutan KO dari industri atau ternpat penampungan KO, menggunakan b1anko FA-KO milik perusahaan industri atau milik PenJsahaan Penampung Terdaftar. (10) Perusahaan ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

.,.,

41591.pdf (10) Perusahaan Penampung Terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai penampung KO yang telah mendaftarkan perusahaan dan tempatjlokasi penampungannya kepada Dinas Kabupaten/Kota dan memperoleh pengakuan sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar.

Paragraf Kedelapan Pengangkatan Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO Pasal25 (1) Penerbit FA-KB di TPK Hutan A1am atau TPK Hutan Tanaman adalah petugas perusahaan pemegang izin yang ditetapkan oleh Kepala Balai setempat berdasarkan usulan dan Pimpinan perusahaan.

BU

KA

(2) Penerbit FA-KB untuk pengangkutan lanjutan dan TPK Antara ada/ah petugas dan perusahaan pemilik TPK-Antara, yang pengangkatannya ditetapkan oleh Kepala Balai setempat berdasarkan usulan perusahaan pemilik TPK Antara.

TE

R

(3) Penerbit FA-HHBK adalah petugas perusahaan pengumpul yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pimpinan perusahaan pengumpul yang bersangkutan, sedangkan untuk Perum Perhutani FA-HHBK diterbltkan oleh Petugas Perum Perhutani yang ditetapkan oleh Kepala Unit.

SI TA S

(4) Penerbit FA-KO adalah petugas industri atau perusahaan penampung terdaftar kayu olahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan dart pimpinan perusahaan yang bersangkutan. (5) 5ebagai persyaratan untuk diangkat rnenjadi Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO, pimpinan perusahaan wajib mengusulkan nama-nama calon dengan melampirkan :

ER

a. Copy sertifikat dan Kartu Penguji (KP) yang masih berlaku; b. Lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan;

U

N IV

(6) Keputusan Pengangkatan Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO dengan penetapan nomor register oleh Kepala Balai untuk masing-masing penerbit dan disampaikan kepada perusahaan pemilik hasil hutan dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan penerbit yang bersangkutan.

(7) Pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara memberi nomor urut register, kode provinsi, kode kabupaten/kota, Jenis Dokumen Angkutan, kependekan nama penerbit dan kependekan nama komoditas hasil hutan, dengan contoh sebagai berikut : Nomor register Penerbit FA-KB di Provinsi Sumatera Utara : ooS/02/0203/FA-KB- Hsn/KBK, dengan penjelasan : ooS 02 0203 FA-KB Amr KBK

= = =

=

=

=

Nomor urut register

Kode provinsi Sumatera Utara

Kode Kabupaten Langkat

Jenls doIwmen angkutan

Kependekan nama penerbit FA-KBK a.n. Amir

Kependekan nama sortimen Kayu Bulat Ked.

Bagian Ketiga ....•


.,.,.

41591.pdf

Bagian Ketiga

Ketentuan Penggunaan Dokumen

Paragraf Kesatu

Masa Berlaku dan Peruntukan Dokumen

Pasal26

(1) Masa berlaku dokumen SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO ditentukan oleh penerbit dokumen dengan mempertimbangkan waktu tempuh normal. (2) Pengisian tanggal mulai berlakunya dokumen SKSKB/FA-KB/FA-HHBK/FA-KO sesuai dengan tanggal penandatanganan/penerbitan dokumen oleh Penerbit Dokumen.

TE R

BU

KA

(3) SKSKB dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut : a. Lembar ke-1 dan ke-2 Lembar ke-1 dan ke-2 bersama-sama KB yang diangkut. Setelah sampai di tempat tujuan dan diperiksa oleh P3KB, lembar ke-1 disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota dan diteruskan Ke Dinas Provinsi setempat. Lembar ke-2 menjadi arsip penerima KB. Berdasarl
IV

c. Lembar ke-4

ER

SI

TA S

b. Lembar ke-3 Lembar ke-3 untuk Kepala Balai di tempat asal KB; Atas lembar ke-3 yang diterima, Balai melakukan penelaahan dengan melakukan eel< silang dengan SKSKB lembar ke-7 dan laporan penggunaan SKSKB yang ada di Dinas Provinsi asal KB. Hasil telaahan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi bersangkutan dan Direktur Jenderal;

U

N

Lembar ke-4 untuk Kepala Dinas Provins; tujuan pengangkutan, dan digunakan untuk bahan pengecekan dengan lembar ke-1 yang diterima, dan terhadap SKSKB lembar ke-4 setiap bulan dibuat rekapitulasinya untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi asal KB; d. Lembar ke-5 untuk arsip P2SKSKB tempat asal KB dan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan penggunaan SKSKB. e. Lembar ke-6 Lembar ke-6 untuk arsip perusahaan yang menggunakan SKSKB di tempat asal KB. f. Lernber ke-7 Lembar ke-7 untuk Kepala Dinas Provinsi asal KB, dan digunakan sebagai dasar untuk cek silang dengan laporan penggunaan/penerbitan SKSKB dari P2SKSKB dan rekapitulasi penerimaan SKSKB lembar ke-4 yang dibuat oIeh Kepala Dinas Provinsi tujuan pengangkutan KB. (4) FA-KB.....


41591.pdf (4) FA-KB/FA-HHBK/FA-KO dibuat 5 (lima) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 dan ke-2

Bersama-sama hasil hutan yang diangkut; ke-1 untuk Kepala Dinas Lembar Kabupaten/Kota tujuan dan lembar ke-2 untuk arsip penerima;

b. Lembar ke-3

Untuk Kepala Dinas tempat asal hasil hutan;

c.

Untuk Kepala Balai asal hasil hutan.

Lembar ke-4

Kabupaten/Kota

BU

Paragraf Kedua

KA

Untuk arsip penerbit

d. Lembar ke-S

R

Perpanjangan Masa Ber1aku Dokumen Angkutan

TE

Pasal27

TA S

Tata cara perlakuan terhadap dokumen yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, diatur sebagai berikut :

SI

a. Dalam hal SKSKB/FA-KB, telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka dilakukan sebagai berikut :

N

IV ER

1) Untuk SKSKB/FA-KB yang melengkapi pengangkutan KB/KBK di laut,. maka SKSKB/FA-KB yang telah habis masa berlakunya tersebut wajib disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Nakhoda kapal, yang berisi penjelasan keter1ambatan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya pengangkutan.

U

2) Perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada boor 1) dilakukan oleh P3KB setelah KB/KBK yang diangkut tersebut tiba di tempat tujuan pengangkutan. 3) Untuk SKSKB/FA-KB yang melengkapi pengangkutan KB/KBK di darat/sungai atau terhambat di pelabuhan umum, maka dokumen yang telah habis masa berlakunya tersebut wajib disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pengemudi kendaraan/nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan. 4) Perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dirnaksud pada angka 3) dilakukan oleh pejabat kehutanan terdekat yang menangani peredaran hasil hutan yang berada di lokasi setempat berdasarkan permohonan tertulis dari pengemudi/nakhoda kapal .

5) Dalam ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka "JC

41591.pdf

5) Dalam pemberian perpanjangan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud angka 4) tidak dilakukan pengukuran dan pengujian, tetapi wajib dilakukan pengecekan keberadaan fisik KBjKBK yang diangkut mengingat sifatnya administratif.

6) Perpanjangan masa berlaku dokumen dilakukan pada kolom perpanjangan masa berlaku yang tersedia pada dokumen bersangkutan dengan mengisi jumlah hari dan tanggal berlakunya perpanjangan serta dengan membubuhi tanda tangan, nama jelas, jabatan dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

7) Perpanjangan masa berlaku dokumen dihitung sejak tanggal penandatanganan.

8) Perpanjangan masa berlaku dokumen SKSKB/FA-KB hanya diberikan 1 (satu) kali

KA

dalam setiap pengangkutan sesuai sisa jarak dan waktu tempuh normal.

TA

S

TE R

BU

b. Dalam hal dokumen FA-HHBKjFA-KO telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka tidak perlu dilakukan perpanjangan terhadap dokumen tersebut, dan pengangkutannya cukup disertaijdilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pengemudi kendaraan/nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.

Bagian Keempat

Paragraf Kesatu

Tujuan TPK Antara Pasal28

U

N

IV

ER

SI

Perlakuan Dokumen Angkutan 01 Tempat Tujuan

Pengangkutan KB atau KBK dengan tujuan TPK Antara, perlakuannya diatur sebagai berikut : a. 5etiap penerimaan KB atau KBK di TPf( Antara wajib dilaporkan kepada P3KB paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan dokumen SKSKBjFA-KB lembar ke-l dan ke-2. b. P3KB setelah mendapat laporan, paling lambat 1 x 24 jam sejak menerima Iaporan segera mematikan dokumen SKSKBjFA-KB lembar ke-l dan ke-2.

c. 5eteIah SKSKBjFA-KB dimatikan, P3KB melakukan pemeriksaan Administrasi dan Frsik KB atau KBK sesuai tata cara pemeriksaan pada lampiran III.


d. Setelah.....

41591.pdf d. setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, hasilnya dimasukkan ke dalam DaftDr Pemeliksaan Kayu Bulat atau DaftDr Pemeriksaan Kayu Bulat Kedl dengan menggunakan blanko model DKB.201a atau model DKB.201b dan dibuatkan Belila Acara Pemeliksaan Penerimaan Kayu Bulat dengan menggunakan blanko model DKB.201k, dan segera menandatangani SKSKB/FA-KB pada kolom yang tersedia. e. Apabila berdasarkan BAP ditemukan adanya perbedaan antara fisik dan dokumen, P3KB wajib melaporkan kepada atasan langsungnya untuk ditindaklanjuti.

f. P3KB wajib mengumpulkan SKSKB/FA-KB lembar ke-l dan membuat Dattar Penerimaan Dokumen SKSKB lembar ke-1 di Tempat Tujuan, dengan menggunakan b1anko model DKB.203e, sedangkan terhadap FA-KB yang masuk dicatat dan dimasukkan ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO lembar ke-1 di Tempat Tujuan menggunakan blanko model DKB.203l

BU

KA

g. SKSKB lembar ke-2 berikut DKB, atau FA-KB lembar ke-2 berikut OKS-FA yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB, diserahkan kembali kepada pemilik kayu bulat di tempat tujuan dan disimpan sebagai arsip;

SI TA S

TE

R

h. Kumpulan SKSKB/FA-KB lembar ke-l (asli) berikut Berita Acara Pemeriksaan dan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan rekapitulasi penerimaan FA-KB pada setiap pertengahan dan akhir bulan wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sarna disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Paragraf Kedua

Pasal29

N IV

ER

Tujuan Industrl

Pengangkutan KB atau KBK dengan tujuan Industri Primer{rerpadu, per1akuannya diatur sebagai berikut :

U

a. 5etiap penerimaan KB atau KBK di industri wajib dilaporkan kepada P3KB paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan dokumen SKSKB/FA-KB lembar ke-l dan ke-2. b. P3KB setelah mendapat laporan, paling lambat 24 jam sejak menerima laporan segera mematikan dokumen tersebut. c. Setelah SKSKB/FA-KB dimatikan, P3KB melakukan pemeriksaan Administrasi dan Rsik KB atau KBK sesuai tata cara pemeriksaan pada lampiran III. d. Setelah dilakukan perneriksaan administrasi dan f1sik, hasilnya dlmasukkan Ice dalam DaItN Pemetiksaan Kayu Bulat atau DaftDr Pemeriksaan Kayu Bulat Kedl dengan menggunakan b1anko model DKB.201a atau model DKB.201b dan dibuatkan Betita ACiKi1 Pemeriksai1f1 Penetimr:li1f1 Karu Bulat dengan mengunakan blanko model DKB.201k, dan segera menandatangani SKSKB/FA-KB pada kolom yang tersedia. e. Apabila •.•..


41591.pdf e. Apabila berdasarkan SAP ditemukan adanya perbedaan antara fisik dan dokumen, P3KB wajib melaporkan kepada atasan langsungnya untuk ditindaklanjuti.

f. P3KB wajib mengumpulkan SKSKB/FA-KB lembar ke-l dan membuat Daftar Penerimaan Dokumen SKSKB lembar ke-l di Tempat Tujuan, dengan menggunakan blanko model DKB.203e, sedangkan terhadap FA-KB yang masuk dicatat ke dalam RekiJpitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO lembar ke-l di Tempat Tujuan menggunakan b1anko model DKB.203f. g. SKSKB lembar ke-2 berikut DKB, atau FA-KB lembar ke-2 berikut DKB-FA yang telah dimatikan dan ditanda tangani oleh P3KB, diserahkan kembali kepada pemilik KB di tempat tujuan dan disimpan sebagai arsip.

R

BU

KA

h. Kumpulan SKSKB/FA-KB lembar ke-l (asU) berikut Berita Acara Pemeriksaan dan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan rekapitulasi penerimaan FA-KB pada setiap pertengahan dan akhir bulan wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sama disampaikan kepada Kepala Oinas Provinsi.

TE

Bagian Kelima Pembuatan Laporan Mutasi Hasil Hutan

SI TA S

Paragraf Kesatu Pembuatan LMKB, LMKBK dan LMHHBK Oi TPK Hutan

Pasal30

N IV

ER

(1) Oi 5etiap TPK di dalam areal IUPHHK dan IPK, wajib dibuat Laporan MutiJsi Kayu Bulat (lHKB) blanko model DKA.l0sa dan atau laporan Huti19 Kayu Bulat Kedl (LHKBK) blanko model DKA.l0Sb oleh petugas perusahaan. (2) Tata cara pengisian LMKB dan atau LMKBK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :

U

a. Pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan jumlah stock KB/KBK pada bulan sebelumnya dan telah dibayar lunas PSOH dan atau DR; b. Pengisian bagian Penambahan didasarkan pada setiap jumlah KB/KBK dalam LHP KB/LHP-KBK yang telah disahkan dan dibayar lunas PSDH dan atau DR setiap bulan;

c. Pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada setiap penerbitan SKSKB/FA-KB atas pengangkutan KB/KBK dan TPK yang bersangkutan ke luar areal izin; d. Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan; e. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang perlu diinformasikan seperti nomor LHP--KB/LHP--KBK pada bagian Penambahan dan tujuan pengangkutan dalam SKSKB/FA-KB pada bagian pengurangan;

(3) Pada .....


41591.pdf (3) Pada tempat pengumpulan HHBK, wajib dibuat Laporan MutiJsi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK)dengan menggunakan blanko model DKA.l05c. (4) Tata cara pengisian LMHHBK sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur sebagai berikut : a. Pengisian kolom Persediaan Awal didasarkan atas Persediaan HHBK Akhir bulan sebelumnya;

BU

KA

b. Pengisian kolom Penambahan didasarkan atas setiap HHBK yang diproduksi sesuai LP-HHBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSOH selama 1 (satu) bulan; c. Pengisian kolom Pengurangan didasarkan pada realisasi pengangkutan HHBK sesuai FA-HHBK yang diterbitkan selama 1 (satu) bulan; d. Persediaan Akhir merupakan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan pada bulan yang bersangkutan; e. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatlcan berita acara yang diketahui oleh P2LP-HHBK. f. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal lain yang perlu diinformasikan;

Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabuparen/Kotai Lembar kedua untuk P2SKSKB; Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.

TA S

a. b. c. d.

TE R

(5) LMKB untuk KB pada IUPHHK A1am, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

SI

(6) LMKB untuk KB pada IUPHHK Tanaman, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

IV

ER

a. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. Lembar kedua untuk P2LHP; c. Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan d. Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.

N

(7) LMKBK untuk KBK pada IPK atau IUPHHK Tanaman, dibuat 4 (empat) rangkap a. b. c. d.

U

dengan peruntukan sebagai berikut : Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; Lembar kedua untuk P2LHP-KBK; Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.

(8) LMHHBK, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : a. b. c. d.

Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; Lembar kedua untuk P2LP-HHBK; Lembar ketiga untlJk Balai setempat; dan Lembar keempat untuk arsip pemegang izin.

(9) LMKB, LMKBK dan LMHHBK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), (6), (7) dan (8), harus sesuai dengan fisik baik jenis, jumlah, maupun volume. Paragraf Kedua ••..•


41591.pdf Paragraf Kedua

Pembuatan LMKB dan LMKBK Oi TPK Antara

Pasa'31

(1) Di setiap TPK Antara, wajib dibuat LMKB dan atau LMKBK. (2) Tata cara pengisian LMKB/LMKBK di TPK Antara diatur sebagai berikut : a. Pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan jumlah stock KB/KBK pada bulan sebeJumnya; b. Pengisian bagian Penambahan didasarkan pada setiap SKSKB/FA-KB atas pengangkutan KB/KBK yang masuk TPK Antara setiap bulan;

KA

c. Pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada setiap penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB dari TPK Antara yang bersangkutan;

BU

d. Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan;

TE R

e. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang per!u diinformasikan seperti asal SKSKB/FA-KB pada bagian Penambahan dan tujuan FA-KB pada bagian pengurangan; (3) LMKB/LMKBK dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; Lembar kedua untuk P3KB; Lembar ketiga untuk Balai setempat; dan Lembar keempat untuk arsip pemilik TPK Antara.

TA S

a. b. c. d.

IV ER

SI

(4) LMKB/LMKBK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan fisiko baik jenis, jumlah, maupun volume.

Paragraf Ketiga

U

N

Pembuatan LMKB, LMKBK, LMHHBK, LMKO

dan LMHHOBK di Industri dan Tempat Penampungan Terdaftar

Pasal32

(1) Pemegang izin industri primer hasil hutan kayu dan industri terpadu setiap bulan wajib rnembuat LMKB atau LMKBK dengan menggunakan b1anko model DKA.l0Sa/DKA.l05b dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) blanko model DKA.l05d. (2) Pemegang izin industri primer hasil hutan bukan kayu, setiap bulan wajib rnembuat LMHHBKdengan menggunakan b1anko model DKA. 105cdan wajib membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan OIahan Bukan Kayu (LMHHOBK) dengan menggunalcan b1anko model DK.A.l05e. (3) Perusahaan Penampung Terdaftar yang menampung KO setiap bulan wajib membuat Laporan MutiJsi Kayu OIahan (LMKO) b1anko model DKA.l0Sd. (4) Tata cara pengisian LMKB/LMKBK di industri diatur sebagai berikut : a. Pengisian .....


41591.pdf a. Pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan pada stock persediaan KB/KBK bulan sebelumnya. b. Pengis;an bagian Penambahan didasarkan pada setiap SKSKB/FA-KB yang masuk industri setiap bulan; c. Pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada rekapitulasi pengolahan dan atau penggunaan lain KB/KBK setiap bulan; d. Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan; e. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain hal selama dalam satu bulan, maka wajib dibuatkan bema acara yang diketahui oleh P3KB setempat dan diperhitungkan pada kolom Persediaan Akhir;

BU

KA

f. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang per\u diinfonnasikan termasuk besamya rendemen pada baris pengurangan dan asal SKSKB/FA-KB pada bagian Penambahan; (5) Tata cara pengisian LMKBK di industri pulp/chip/arang diatur sebagai berikut :

TE R

a. Pengisian bagian Persediaan Awal didasarkan atas Persediaan Akhir bulan sebelumnya;

TA S

b. Pengisian bagian Penambahan didasarkan atas rekapitulasi harian hasil pengukuran KBK yang masuk Ice industri pulp/chip/arang, untuk kurun waktu 1 (satu) bulan dengan mencantumkan nomor-nomor FA-KB-nya;

SI

c. Pengisian bagian Pengurangan didasarkan pada jumlah KBK yang diolah selama 1 (satu) bulan;

ER

d. Bagian Persediaan Akhir diisi berdasarkan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan;

IV

e. Apabila terjadi perubahan sisa persediaan karena hilang/tenggelam dan lain-lain, maka wajib dibuatkan berita acara yang diketahui oleh P3KB;

U

N

f. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal yang perlu diinformasikan seperti misalnya tujuan pengangkutan pada bagian pengurangan tersebut pada huruf c. (6) LMKBK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis, jumlah dan volume/berat fisik kayu. (7) Tata cara pengisian lMHHBK di industri primer HHBK diatur sebagai berikut : a. Pengisian kolom Persediaan Awal didasarkan atas Persediaan Akhir bulan sebe1umnya; b. Pengisian kolom Penambahan didasarkan atas setiap FA-HHBK yang rnasuk ke industri selama 1 (satu) bulan; c. Pengisian kolom Pengurangan didasarkan pada rekapitulasi pengolahan HHBK dan atau penggunaan lain selama 1 (satu) bulan; d. Persediaan Akhir merupakan Persediaan Awal ditambah Penambahan dikurangi Pengurangan pada bulan yang bersangkutan; e. Pada .....


41591.pdf e. Pada kolom Keterangan dicantumkan hal-hal lain yang perlu diinformasikan misalnya asal pengangkutan HHBK dalam setiap FA-HHBK yang masuk industri sesuai kolom Penambahan tersebut pada huruf b; (8) Tata cara pengisian LMKO diatur sebagai berikut : a. Pengisian dalam kolom Persediaan Awal didasarkan atas persediaan akhir bulan sebelumnya; b. Kolorn Perolehan, diisi perolehan yang merupakan produksi KO sesuai jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat; c. Kolom Pengurangan, diisi penggunaan terhadap produk KO tersebut, baik penggunaan sendiri maupun pemasaran dalam dan luar negeri yang dirinci menurut jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat masing-masing;

BU

KA

d. Kolom Persediaan Akhir, diisi berdasarkan hasil penghitungan persediaan awal ditambah perolehan dalam bulan berjalan dikurangi dengan realisasi penggunaan/penjualan;

TE R

e. Kolom Keterangan diisi hal-hal yang perlu diinformasikan, misalnya tujuan pengiriman pada kolom Pengurangan; (9) Tata cara pengisian LMHHOBK diatur sebagai berikut:

S

a. Pengisian dalam kolom Persediaan Awal didasarkan atas persediaan akhir bulan sebelumnya;

SI TA

b. Kolom Perolehan, diisi perolehan yang merupakan produksi HHOBK sesuai jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat;

ER

c. Kolom Pengurangan, diisi penggunaan terhadap produk HHOBK tersebut, baik penggunaan sendiri maupun pemasaran dalam dan luar negeri yang dirinci menurut jenis komoditasnya, satuan dan volume/berat masing-masing;

N

IV

d. Kolom Persediaan Akhir, diisi berdasarkan hasil penghitungan persediaan awal ditambah perolehan dalam bulan berjalan dikurangi dengan realisasi penggunaan/penjualan;

U

e. Kolom Keterangan diisi hal-hal yang perlu diinformasikan, misalnya tujuan pengiriman pada kolom Pengurangan. (10) LMKB, LMKBK, LMHHBK, LMKO dan LMHHOBK dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut : a. Lembar kesatu untuk Dinas Kabupaten/Kota; b. Lembar kedua untuk Dinas Provinsi; c. Lembar ketiga untuk Balai; dan d. Lembar ketiga untuk al5ip pemegang izin usaha industri. (11) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menglnm LMKB, LMHHBK, LMKO dan atau LMHHOBK lembar kesatu dan kedua selambat-Iambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian Keenam •••••


41591.pdf

Bagian Keenam

Penatausahan Hasil Hutan di Industri Lanjutan

Pasal33

(1) FA-KO yang diterima di TPK industri lanjutan, diperlakukan dengan sebagai berikut : a. FA-KO lembar Olahan;

ketentuan

ke-1 disampaikan kepada Petugas Perusahaan Penerima Kayu

b. Setelah dokumen FA-KO diterima, petugas perusahaan menandatangani FA-KO pada kolom yang tersedia dan membuat Berita Acara Serah Terima.

BU

KA

c. Perusahaan industri wajib mengumpulkan FA-KO lembar ke-1 dan membuat buku register penerimaan FA-KO lembar ke-1 dan selanjutnya dibuat RekiJpitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO Lembar Ke-l di Tempat Tujuan, dengan menggunakan blanko model DKB.203f dan disampaikan kepada Oinas Kabupaten/Kota.

R

d. FA-KO lembar ke-2 berikut OKO yang telah diterima dan ditanda tangani oIeh Petugas Perusahaan, disimpan sebagai arsip;

TE

(2) Pemegang izin industri lanjutan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemasaran kayu o/ahan kepada Oinas Kehutanan Provinsi setempat.

TA S

(3) Pemegang izin industri lanjutan, setiap bulan wajib membuat LMKO, dengan menggunakan blanko model DKA. lO5d.

IV ER

SI

(4) Tata cara pembuatan dan peruntukan LMKO sebagaimana dimaksud ayat (3) mengikuti ketentuan pada pasal 32.

Bagian Ketujuh

U

N

Penatausahaan Hasil Hutan dl Pelabuhan Umum Pasal 34

(1) Oi setiap pelabuhan umum yang ada aktivitas keluar masuknya KB/KBK, wajib ditempatkan P3KB.

(2) P3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mematikan dokumen SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan ke-2 di pelabuhan umum atau tujuan lain pada saat KB/KBK transit dan atau dibongkar. (3) KB/KBK yang telah sampai di pelabuhan umum wajib dilaporkan kepada P3KB selambat-Iambatnya 1 x 24 jam sejak kedatangan dan terhadap SKSKB/FA-KB atas KB/KBK tersebut oleh P3KB di terakan cap "TELAH OIMATIKAN". (4) Bagi pengangkutan KB/KBK dengan tujuan pengangkutan pelabuhan umum, setelah

dokumen SKSKB/FA-KB dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segera dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen dengan fisik KB/KBK, dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III, dan SKSHH/FA-KB lembar ke-2 yang telah dimatikan dikembalikan kepada pemilik KB/KBK. (5) Apabila ..•.. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf (5) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik KB/KBK tidak sesuai dengan SKSKB/FA-KB, baik kelompok jenis dan atau jumlah batang dan atau ukuran diameter/panjang atau volume di atas toleransi yang ditetapkan, maka P3KB segera membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (6) P3KB wajib mengumpulkan SKSKB/FA-KB lembar ke-l dan membuat Daftar Penerimaan Dokumen SKSKB lembar k~l di Tempat TUjuan, dengan menggunakan blanko model DKB.203e, sedangkan terhadap FA-KB yang masuk dicatat dan dimasukkan ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Dokumen FA-KB/FA-HHBK/FA-KO lembar k~1 di Tempat Tujuan menggunakan blanko model DKB.203f. (7) SKSKB lembar ke-2 berikut DKB, atau FA-KB lembar ke-2 berikut DKB-FA/DKBK yang telah dirnatikan dan ditanda tangani oIeh P3KB, diserahkan kembali kepada pemilik KB/KBK di tempat tujuan dan disimpan sebagai arsip;

R

BU

KA

(8) Kumpulan SKSKB/FA-KB lembar ke-l (asU) berikut Berita Acara Pemeriksaan dan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan rekapitulasi penerimaan FA-KB pada setiap pertengahan dan akhir bulan wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan untuk selanjutnya pada akhir bulan yang sarna disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.

TA S

TE

(9) Pengangkutan KB/KBK dengan dokumen SKSKB/FA-KB dengan tujuan tertentu yang mengalami transit di Pelabuhan Umum dan mengalami perubahan alat angkut, maka angkutan lanjutan dari pelabuhan umum ke tujuan tersebut wajib disertai bersama sarna dengan FA-KB yang merupakan Ianjutan dan bagian dari dokumen SKSKB/FA KBtersebut

SI

(10) FA-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah FA-KB yang diterbitkan oIeh Penerbit FA-KB dengan memberikan cap "ANGKUTAN LANJlITAN".

IV ER

(11) Penerbit FA-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), adalah petugas perusahaan pemilikjpemegang kuasa atas kepemilikan KB/KBK tersebut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan dari Pimpinan perusahaan.

N

(12) Tata cara penerbitan FA-KB angkutan lanjutan sebagaimana dlmaksud pada ayat (10), diatur sebagai berikut :

U

a. Penerbitan FA-KB lanjutan dilakukan dengan menggunakan blanko FA-KB model DKA.301 dan pengisiannya dengan menggunakan mesin ketik; b. FA-KB lanjutan hanya dapat diterbitkan untuk mengangkut KB/KBK sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam SKSKB/FA-KB sebelumnya; c. FA-KB lanjutan diterbitkan secara berurutan terhadap satu partai hasil hutan dari SKSKB/FA-KB sebelumnya; d. FA-KB lanjutan yang diterima di tujuan sesuai yang tercantum dalam SKSKB/FA KB sebelumnya, wajib dilaporkan kepada P3KB untuk dimatikan dengan memberi cap "TELAH DlMATIKAN". e. 5eteIah dokumen FA-KB dimatikan, P3KB segera melakukan pemeriksaan sesuai tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran ill;

f. Setelah .....


41591.pdf f. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen dan fisik, SKSKB/FA-KB lembar ke-1 dan ke-2 dan FA-KB lanjutan wajib ditanda tangani oleh P3KB pada kolom yang tersedia; g. Penerbit FA-KB wajib membuat Buku Register kedatangan/ penerimaan hasil hutan per alat angkut dalam setiap pengangkutan, dengan menyebutkan nama alat angkut, nomor seri SKSKB/FA-KB, asal hasil hutan, volume!jenis dan tujuan pengangkutan;

Pasal35

KA

(1) Bagi pengangkutan KB/KBK yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami penggantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan/feny maupun pelabuhan umum, maka tidak per!u diterbitl
TE R

BU

(2) Bagi pengangkutan KO yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami penggantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan/ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitl
SI TA

S

(3) SKSKBjFA-KBjFA-KO sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetap bertaku sampai dengan tempat tujuan dan wajib dilaporkan kepada P3KB atau petugas kehutanan terdekat untuk diketahui.

Bagian Kedelapan

Pasal36

IV

ER

Penatausahaan Hasil Hutan Lelang

U

N

Pengangkutan KBjKBK/KO/HHBK hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap, wajib disertai dokumen angkutan benJpa Surat Angkutan LeJang yang diterbitl
Bagian Kesembilan

Penatausahaan Hasil Hutan UnbJk Ekspor dan Impor

Pasal37

(1) Dalam pelaksanaan ekspor hasil hutan olahan meJalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pe/abuhan wajib dilengkapi dengan dokumen (FA-KO atau Nota Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) FA-KO atau Nota Perusahaan sebagaimana disebut pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(3) FA-KO/Nota ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf (3) FA-KO/Nota Perusahaan lembar ke-1 dan lembar ke-2, oleh perusahaan eksportir wajib diserahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat untuk diterbitkan PEB dan selanjutnya untuk setiap akhir bulan, perusahaan eksportir bersangkutan wajib menyerahkan lembar ke-1 FA-KO/Nota Perusahaan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dimana Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berada dan lembar ke-2 diserahkan kepada Kantor Pelayanan Sea dan Cukai sebagai bukti hasil hutan yang diekspor adalah sah. (4) 5emua badan usaha atau perorangan yang melaksanakan ekspor hasil hutan, setiap bulan wajib melaporkan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi selambat-Iambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 38

BU

KA

(1) 5etiap Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor KB/KO wajib melaporkan kepada P3KB di pelabuhan dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L untuk diketahui.

SI TA S

TE

R

(2) Dalam hal kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pengangkutan secara bertahap atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengoIahan kayu, maka pengangkutannya dilengkapi dengan Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impomya.

BABY

P2LHP, P2LP-HHBK. P2SICSKB DAN P3KB

N IV

ER

Bagian Kesatu

Persyaratan clan Tata cara Pengangkatan

Pasal39

U

(1) Persyaratan umum untuk diangkat sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan P3KB adalah sebagai berikut : a. Pegawai Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi setempat. b. Memiliki sertifikat Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH) c. Berkualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan dan memiliki Kartu Pengawas Penguji Hasil Hutan sesuai dengan komoditas hasil hutan yang masih berlaku dari Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal. d. Memiliki dedikasi tinggi, berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab. (2) Tata cara pengangkatan P2LHP/PZL.P-HHBK, P2SKSKB, dan P3KB adalah sebagai

berikut : a. Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Balai setempat mengenai rencana pengangkatan P2LHP/P2L.P-HHBK, PZSKSKB dan atau P3KB berdasarkan hasll koordlnasl dengan Dlnas Kabupaten/Kota dl Wllayah kerjanya.


b.Berdasarkan .....

41591.pdf

b. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud hurut a, Kepala Balai membuat pertimbangan teknis berupa daftar nama-nama personil yang berdasarkan penilaian Balai layak untuk diangkat sebagai P2UiP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan atau P3KB, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang bersangkutan. c. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada hurut b, selanjutnya Kepala Dinas Provinsi menetapkan personil P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, dan atau P3KB dengan Keputusan.

KA

d. Keputusan sebagaimana dimaksud hurut c, antara lain memuat nama, jabatan, pangkat, alamat dan wilayah kerja di mana pejabat tersebut diangkat (setiap personil hanya diperkenankan memiliki satu jabatan tersebut), serta spedmen tanda tangan masing-masing pejabat yang bersangkutan.

BU

e. Masing-masing P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, dan P3KB wajib diberi nomor register oleh Kepala Dinas Provinsi;

TA S

TE R

(3) salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai, sedangkan khusus untuk penetapan P2SKSKB, salinan Keputusannya disampaikan juga kepada Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia.

SI

(4) Dinas Provinsi seluruh Indonesia setelah menerima salinan Keputusan Pengangkatan P2SKSKB sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi bersangkutan.

Bagian Keclua

U

N

IV

ER

(5) Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib meneruskan kepada se/uruh P3KB yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Paragraf Kesatu

P2LHP, P2LP-HH8K

PasaI40 (1) Tugas P2LHP/P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan administrasi pembuatan LHP KB/LHP-KBK/LPHHBK dan pemeriksaan fisik KB/HHBK sebagaimana diatur dalam lampiran III. (2) P2LHP/P2LP-HHBK mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK setelah pemeriksaan administrasi dan fisik dan hasilnya dinyatakan benar.

melakukan

(3) P2LHP/P2LP-HHBK bertangggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik dari LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK yang disahkannya.

Paragraf Keclua.....


41591.pdf

Paragraf Kedua P2SKSKB Pasal41 (1) Tugas P2SKSKB adalah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap DKB yang diajukan perusahaan dan melakukan pemeriksaan fisik atas KB yang akan diangkut sebagaimana diatur dalam lampiran III. (2) P2SKSKB mengesahkan DKB dan menerbitkan SKSKB, apabila hasil pemeriksaan fisik dinyatakan benar.

P3KB

R

Pasal42

BU

Paragraf Ketiga

KA

(3) P2SKSKB bertangggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik dari DKB yang disahkannya dan SKSKB yang diterbitkannya.

TE

(1) P3KB mematikan semua SKSKB/FA-KB atas KB/KBK yang masuk di tempat tujuan di wilayah kerjanya.

TA S

(2) Perusahaan tujuan setelah menerima KB/KBK paling lambat 1 x 24 jam melaporkan kepada P3KB setempat, selanjutnya P3KB mematikan SKSKB/FA-KB dilanjutkan pemeriksaan administrasi dan fisik sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam lampiran III.

IV ER

SI

(3) Dalam hal perusahaan tujuan tidak menerima/menolak KB/KBK yang telah sampai di tempat tujuan, P3KB tetap mematikan SKSKB/FA-KB dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

N

(4) P3KB, secara aktif memantau KB/KBK yang masukltiba di lokasi TPK Antara/Industri pada wilayah kerja masing-masing.

U

(5) Dalam hal terdapat indikasi pe/anggaran dalam pengangkutan KB, P3KB dapat melakukan pemeriksaan fisik KB secara keseluruhan (100%).

Bagian Ketiga

Tala cara Pemberhentian P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB

Pasal43

(1) P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB atau P3KB berhenti karena : a. Berhenti sebagai Pegawai Kehutanan karena mengundurkan diberhentikan; dan berhenti sebagai pegawai perusahaan;

diri

atau

b. Pindah tugas ke tempat lain atau pindah ke tugas bidang lain; c. Melakukan pelanggaran. (2) Pemberhentian .....


41591.pdf (2) Pemberhentian sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b , dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan dilampiri : a. Copy keputusan Perusahaan; atau

pemberhentian

sebagai

Pegawai

Kehutanan/pegawai

b. Copy keputusan pindah tugas ketempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. (3) Kepala Dinas Provinsi dalam menetapkan Keputusan pembertrentian P2SKSKB salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai setempat.

KA

Pasal44

BU

(1) Pembertrentian sebagai P2lHP/P2lP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB karena me/akukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal46 ayat (1) huruf c, karena :

TA S

TE

R

f. P2lHP/P2lP-HHBK mengesahkan LHP-KB/lHP-KBK/LPHHBK fiktif; atau mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tidak sesuai dengan fisik hasil hutan; mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR; mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/lPHHBK tanpa dilakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku atau melakukan manipulasi terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan atau fisik atau tidak membuat/mengisi buku register.

IV ER

SI

g. P2SKSKB menerbitkan dokumen SKSKB susulan; atau menerbitkan SKSKB dalam keadaan kosong; atau mengisi Iembar ke-l dan ke-2 berbeda dengan isi Iembar ke-3 dan seterusnya; atau menerbitkan SKSKB atas KB yang belum disahkan P2LHP atau atas KB yang sudah disahkan LHP-KB-nya namun belum dibayar lunas PSDH dan atau DR; atau menghilangkan blanko SKSKB dengan sengaja;

U

N

h. P2SKSKB melakukan manipulasi dalam penerbitan SKSKB terhadap asal KB yang tidak jelas sumbemya. i. P3KB meloloskan penerimaan KB tanpa dokumen; atau tidak membuat buku register; atau dengan sengaja menghilangkan dokumen SKSKB asli lembar ke-1 atau ke-2. (2) Pemberhentian P2LHP/P2lP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh lim Pemeriksa. (3) lim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oIeh Kepala Dinas Provinsi atau Departemen Kehutanan. (4) Khusus terhadap pelanggaran benJpa tidak membuat/mengisi buku register, sebelum dikenakan sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada P2LHP/P2lP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB tersebut diberikan peringatan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali.

(5) Apabila •...• Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 39

41591.pdf (5) Apabila P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih melakukan perbuatan pelanggaran yang sama, Kepala Dinas Provinsi menetapkan pemberhentian pegawai yang bersangkutan dan disampaikan kepada Kepala Balai setempat.

(6) Berdasarkan salinan Keputusan pemberhentian P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BaJai atas nama Direktur JenderaJ segera mencabut Kartu PPHH yang bersangkutan dan menerbitkan pemberhentian sebagai PPHH.

(7) Pelanggaran yang dilakukan oleh P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB selain

KA

dikenakan sanksi pemberhentian sebagai P2LHP/P2LPHHBK, P2SKSKB, atau P3KB dapat juga dikenakan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BABVI

BU

PEMBAKUAN, KODEFIKASI DAN PENGADAAN BLANKO

TE

R

Bagian Kesatu

Hodel dan Jenis Blanko

TA

S

Pasal 45

(1) B1anko Penatausahaan Hasil Hutan terdiri dari 2 (dua) model, yaitu model DKA dan

SI

DKB. (DK merupakan singkatan dari Departemen Kehutanan). blanko DKA adalah blanka yang ditetapkan aleh Departemen dicetak/dibuat pihak ketiga/pemegang izin, terdiri dari : a. Laporan Hasil Cruising (LHC Hutan Alam{Tegakan Hutan Tanaman); b. Buku Ukur Kayu (Buku Ukur KBlKBK); c. Laporan Produksi Hasil Hutan (LHP-KB, LHP-KBK, LP-HHBK); d. Daftar Hasil Hutan (DKS, DKSK, DHHBK, DKO); e. Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMKB, LMKBK, LMHHBK, LMKO, LMHHOBK); f. Dokumen Angkutan Hasil Hutan (FA-KS/FA-HHBK/FA-KO).

dan

U

N

IV

ER

(2) Model

(3) Model DKB adaJah blanko yang ditetapkan dan dieetak oleh Pemerintah : a. Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan; b. Surat Keterangan sah Kayu Bulat (SKSKB); c. Surat Angkutan Lelang (SAL); d. Berita Acara Pemeriksaan; e. Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan; f. Pengelolaan B1anko Dokumen Angkutan; g. Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan; h. Daftar Laporan Produksi Kayu OIahani i. Daftar Gabungan Laporan Produksi Hasil Hutan; j. Daftar Gabungan Laporan Angkutan; k. Daftar Gabungan Laporan Hasil Hutan Olahan; I. Daftar Gabungan Pemeriksaan Hasil Hutan.

(4) Khusus ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf (4) Khusus untuk blanko dokumen angkutan (5KSKB, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO, SAL) apabila dipandang perlu, format blanko dan tatacara pengisiannya dapat diubah sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. (5) Perubahan format blanko dan tatacara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Kodefikasi

Pasal46

KA

(1) Pembak.uan Kode Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Penatausahaan Hasil Hutan mengikuti kodefikasi yang berlaku.

BU

(2) Pembakuan kode b1anko penatausahaan hasil hutan diatur sebagai berikut ;

TE R

a. Blanko-blanko yang berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan ditetapkan formatnya oteh Departemen Kehutanan,

S

b. Blanko dengan kodefikasi DKA, adalah blanko yang digunakan oIeh perusahaan, dan nomomya diawali dengan angka ganjil (contoh : DKA.102, DKA.103, DKA.301 dan seterusnya),

SI TA

c. B1anko dengan kodefikasi DKB, adalah blanko yang digunakan oleh petugas/pejabat pemerintah dan nomor blankonya diawali dengan angka genap (contoh : DKB.201, DKB.203, DKB.401 dan seterusnya).

ER

(3) Ketentuan Nomor seri B1anko 5KSKB, FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO diatur sebagai

betilcut ;

N

IV

a. Penetapan nomor seri blanko dokumen 5KSKB yang terdiri dari tujuh digit angka latln, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

U

b. Penetapan nomor seri blanko FA-KB untuk pengangkutan KB/KBK dari hutan tanaman dan KBK dari hutan alam yang terdiri dari enam digit angka latln, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. c. Penetapan nomor seri blanko FA-KB lanjutan/FA-HHBK dan FA-KO yang terdiri dan enam digit angka latin dilaksanakan oleh pemilik. hasil hutan dengan cara memberi kode Kabupaten/Kota asal KB dan nomor seri dan diberi cap Dinas Kabupaten/Kota.

BAB VII..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 41

41591.pdf

BABVII

PENATAUSAHAAN BLANKO

DALAM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu Pengadaan Blanko Pasal47 (1)

Blanko modEc,

~

KA, pengadaannya diatur sebagai berikut :

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

a. LHC Hutan \Iam, oleh Perusahaan pemegang IUPHHK Alam dan IPK. b. LHC Tegc ,1 Hutan Tanaman, oIeh Perusahaan pemegang IUPHHK Tanaman. c. Buku Uku, )Ieh Perusahaan Pemegang lUPHHK dan IPK. d. LHP-KB/L' '·KBK, oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK dan IPK. e. LP-HHBK, cieh Perusahaan pemegang IPHHBK. f. DKB/DKE"" 3Jeh Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPK dan pemilik TPK Antara. g. DKO, oleh ;>erusahaan Industri/Pemilik KO dan Pemilik Tempat Penampungan Terdaftar, h. LMKB dal, " 2U LMKBK di hutan, oleh Perusahaan Pemegang IUPHHK dan IPK. i. LMKB dan ~::au LMKBK di TPK Antara, oleh Perusahaan pemilik TPK Antara. j. LMKB dar, :au LMKBK di TPK Industri, oleh Perusahaan Pemilik Industrl. k. LMHHBK, ~h Perusahaan Pemegang IPHHBK. I. LMKO, 01,,', Perusahaan Industri/Pemilik KO dan Pemilik Tempat Penampungan Terdaftar. m. LMHHOS:<, :JIeh Perusahaan Pemilik hasil hutan oIahan bukan kayu, n. FA-KB, ok.": Perusahaan Pemegang IUPHHK, IPK, IUIPHHK/Industri Chip dan atau Pulp, dicL,,{ di perusahaan percetakan sekuriti. o. FA-HHBK, 31eh Perusahaan Pemegang HHBK, dan dicetak di perusahaan percetakc. umum setempat. p. FA-KO, c:- ' Perusahaan Pemilik KO, dan dicetak di perusahaan percetakan umum setempa>,

U

(2) Blanko model DKB, berupa : a. SKSKB. 1= : .1gadaannya oleh Direktorat Jenderal dan dicetak di perusahaan percetak'" sekuriti dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. b. SAl, per -daannya oIeh Dinas Kabupaten/Kota dan dicetak di perusahaan percetakz'l! umumsetempat.

(3) Blanko modc:! 'KB, berupa blanko pelaporan, pengadaannya diatur sebagai berikut : Daftar Pc'., ~riksaan Hasil Hutan, oleh Dins Kabupaten/Kota. Berita Ac;:;!] Pemeriksaan (BAP), oIeh Dinas Kabupaten/Kota. Daftar La;;uan Produksi, oIeh Dinas KabupatenJKota. Pengefola~n Blanko Dokumen Angkutan, oJeh Dinas Kabupaten/Kota. Daftar Lapcran Angkutan Hasil Hutan, oleh Dinas Kabupaten/Kota. f. Daftar Lapvran Produksi Hasil Hutan OIahan, oIeh Dinas Kabupaten/Kota. g. Daftar GatJngan Laporan HasH Penebangan, oIeh Dinas Provinsi.

a. b. c. d. e.

h. Daftar .....


42

41591.pdf

h. Daftar Gabungan Laporan Angkutan Hasil Hutan, oleh Dinas Provinsi. i. Daftar Gabungan Laporan Hasil Produksi Hasil Hutan Olahan, oleh Dinas Provinsi. j. Daftar Gabungan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Humn, oleh Dinas Provinsi.

Bagian Kedua Perencanaan, dan Pendisbibusian Blanko SICSKB Paragraf Kesatu

Perencanaan Pengadaan Blanko SlCSKB

Pasal48

KA

(1) Menteri menyusun rencana pengadaan blanko SKSKB berdasarkan kuota/RKTUPHHK hutan a/am dan dari rencana tebangan dari perizinan yang sah lainnya.

TE R

BU

(2) Rencana pembuatan blanko sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan rencana kebutuhan blanko SKSKB selama 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Dinas Provinsi berdasarkan atas pertimbangan target produksi tahunan kayu bulat dan KBK dari perizinan yang sah dan sisa stock kayu bulat tahun sebelumnya, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

TA

S

(3) Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Direktur Jenderal mencetak blanko SKSKB.

SI

Paragraf Kedua

Pasal49

N IV

ER

Pendisbibusian Dlanko SKSKB

(1) Dinas Provinsi mengajukan permohonan blanko SKSKB maksimal untuk penggunaan selama 3 bulan, dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

U

(2) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyetujui permohonan penggunaan blanko SKSKB. (3) Kepala Dinas Kabupaten mengajukan permohonan blanko SKSKB kepada Kepala Dinas Provinsi berdasarkan kebutuhan sesuai target tebangan dari perizinan yang sah yang ada di Kabupaten setempat. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan menyetujui permohonan penggunaan blanko SKSKB di Kabupaten setempat. (5) Pendistribusian blanko SKSKB di tingkat Kabupaten dilakukan oIeh Kepala Dinas Kabuparen yang selanjutnya digunakan oIeh Pejabat Penerbit SKSKB.

Bagian Ketiga ..... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41591.pdf

Bagian Ketiga

Penetapan Format Dokumen Angkutan

PasalSO

(1) Blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO dan SAL pencetakannya menggunakan format sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. (2) Wama blanko FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO dibedakan menurut : a. Provinsi di Jawa dan Madura, Bali, NTB, NIT menggunakan wama dasar pooh. b. Provinsi di Sumatera menggunakan wama dasar kuning.

d. Provinsi di Sulawesi menggunakan wama dasar biru.

KA

c. Provinsi di Kalimantan menggunakan wama dasar merah.

BU

e. Provinsi di Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua menggunakan wama dasar hijau.

R

(3) Khusus untuk blanko dokumen angkutan (SKSKB, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO, SAL) apabila dipandang perlu, format b1anko dan tatacara pengisiannya dapat diubah sesuai dengan perkernbangan kondisi yang ada.

AS

TE

(4) Perubahan format b1anko dan tatacara pengisiannya sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

ER

SI T

Penatausahaan, Penyimpanan dan Penghapusan

Blanko Angkutan Hasil Hutan

PasalSl

IV

(1) Penatausahaan blanko angkutan hasil hutan diatur sebagai berikut :

U

N

a. Direktur Jenderal menetapkan personil pengelola b1anko angkutan hasil hutan di Direktorat Jenderal serta rata cara penatausahaannya; b. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap keamanan blanko angkutan hasil hutan. c. Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, menetapkan personil Pengelola blanko angkutan hasil hutan, yang bertanggung jawab atas penerimaan, pendistribusian, penggunaan dan persediaan. d. Personil pengelola sebagairnana dimaksud pada huruf a dan c wajib membuat Daftar mutasi b1anko (2) B1anko SKSKB yang berada di Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota dan para Pejabat Penerblt,. wajib disimpan di tempat yang arnan dari gangguan pencurian atau kerusakan; (3) Tata cara penghapusan blanko SKSKB adalah sebagai berikut : a. Kerusakan .....


41591.pdf a. Kerusakan blanko SKSKB pada waktu pengiriman, penyimpanan sebagai akibat dimakan rayap, salah cetak, dan lain-lain, wajib dibuatkan Berna Acara Pembatalan oleh pengelola blanko dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan. Terhadap blanko SKSKB yang rusak tersebut diberi tanda cap "TIDAl< BERIJY(U" pada lembar pertama dan kedua pada pojok. kanan atas oleh pengelola blanko; b. Kesalahan pengisian b1anko SKSKB oleh pejabat/petugas penerbit wajib dibuatkan Berna Acara Pembatalan dengan menggunakan fonnat sesuai lampiran VI a dan dimatikan dengan diberi tanda cap "TIDAl< BERLAKU' pada lembar pertama dan kedua, pada sudut kanan atas;

Berna

Acara Pembatalan blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK akibat kesalahan pengisian, wajib dicatat dalam buku register oIeh pejabat/petugas penerbit, dilaporkan dan diserahkan kepada pengelola blanko pada setiap pertanggung jawaban penggunaan blanko;

KA

c.

TE R BU

d. Terhadap blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK yang rusak dan telah dibuat Berna acara pembatalan wajib dicatat dalam buku register oIeh pengelola b1anko, dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Provinsi pada setiap akhir bulan atau pada setiap pertanggung jawaban penggunaan blanko, sebagai dasar penghapusan untuk dimusnahkan;

SI TA S

e. Khusus untuk penghapusan blanko SKSKB sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib dilaporl
U

N

IV ER

g. Setiap penghapusan wajib dibuatkan Berita Acara Penghapusan dokumen dengan menggunakan fonnat sesuai lampiran VI b dan wajib dicatat dalam buku register oleh pengelola b1anko, dan Kepala Dinas Provinsi wajib melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderar;

(4) Pembatalan dan penghapusan blanko SKSKB/FA-KB/FA-HHBK yang hilang diatur sebagai berikut : a. Apabila terjadi kehilangan b1anko sewaktu pengirirnan rnaupun penyimpanan sebagai akibat dicuri atau tercecer, wajib dilaporkan oleh pengelola blanko kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian untuk dibuatkan berita acara; b. Berdasarl

d. Apabila .....

41591.pdf d. Apabila blanko sebagaimana dimaksud huruf a dikemudian hari ditemukan, maka blanko tersebut wajib diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan pembuktian dan pengusutan/penyidikan lebih lanjut; e. Setelah blanko dikembalikan oleh pihak Kepolisian karena perkara sudah diputuskan dan berdasarkan putusan hakim blanko tersebut dirampas untuk negara serta blanko tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, maka segera dikirim kepada Dinas Provinsi untuk dimusnahkan dengan tata eara sesuai ayat (3) butir e.

BABVIII PELAPORAN

KA

Pasal52

TE

R BU

(1) Kepala Dinas Kabuparen/Kota setelah menerima LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK lembar kesatu dari perusahaan/perorangan, setiap bulan wajib membuat DLHP-KB/DLHP KBK/DLP-HHBK dengan menggunakan blanko model DKB 202a/DKB.202b/DKB.202c, sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 bulan yang sama menyampaikan kepada :

TA S

a. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi; b. lembar kedua, untuk Balai; c. lembar ketiga, untuk arsip.

ER SI

(2) Kepala Dinas Provinsi setelah menerirna DLHP-KB/DLHP-KBK/DLP-HHBK lembar kesatu dari Dinas Kabupaten/Kota, setiap bulan wajib membuat DGLHP-KB/DGLHP KBK/DGLP-HHBK dengan menggunakan b1anko model DKB.206a/DKB.206b/DKB.206c, sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-Iambatnya setiap tanggal 20 bulan yang sama dengan peruntukan:

N

IV

a. lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; b. lembar kedua, untuk arsip.

U

(3) Laporan penerirnaan, distribusi dan penggunaan blanko SKSKB dan FA-KB diatur sebagai berikut : a. Penerbit SKSKB pada setiap akhir bulan yang bersangkutan wajib membuat Daftar Penerbitan SKSKB dengan menggunakan blanko model DKB.203a dan membuat Daftar Penefimaan, Penerbitan dan Persediaan Blanko SKSKB dengan menggunakan blanko model DKB.203c, disampaikan kepada instansi yang menyerahkan; b. Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO, setiap akhir bulan yang bersangkutan wajib membuat Daftar Penerbitan FA-KBjFA-HHB/(/FA-KO dengan menggunakan blanko model DKB.203b dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

c. Dinas ....


41591.pdf c. Dinas Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya wajib membuat Oal'tiJr Penetimaan, Penyerahan dan Persediaan 81anko SKSKB dengan menggunakan blanko modelOKB.203d dan disampaikan kepada Dinas Provinsi setempat; d. Dinas Provinsi setiap triwulan wajib membuat Rekapitulasi Penetimaan, Penyerahan dan Persediaan Blanko SKSKB dengan menggunakan blanko model OKB.203g dan disampaikan kepada Direktur Jenderal;

R BU

a. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi; b. Lembar kedua, untuk Kepala Balai; c. Lembar ketiga, untuk arsip.

KA

(4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima Daftar Penerbitan SKSKB dan Daftar Penerbitan FA-KB/FA-HHBK/FA-KO dari pejabat penerbit, setiap bulan wajib membuat Oal'tiJr l.i1poran Angkutan Hasil Hutan (OLAHH) DiJlam Negeti dengan blanko model DKB.204a atau OLAHH Ekspor dengan menggunakan blanko model OKB.204b sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-Iambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan :

TA S

TE

(5) Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DlAHH dari Kepala Dinas Kabupaten, setiap bulan wajib membuat DiJl'tiJr Gabungan l.i1poran Angkutan HilSil Hutan (DGLAHH) DiJlam Negeri dengan menggunakan b1anko model DKB. 207a atau DGLAHH Ekspordengan menggunakan blanko model OKB.207b, sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-Iambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan penmtukan: a. Lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; b. Lembar kedua, untuk arsip.

ER SI

(6) P3KB di Industri atau TPK Antara, setelah melakukan pemeriksaan, setiap bulan wajib membuat RekDpitulasi Pemetiksaan Hasil Hutan (RPHH) dengan menggunakan blanko model OKB.201f, sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan :

N

IV

a. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. lernbar kedua, untuk Bala; seternpat; dan c. lembar ketiga, untuk arsip P3KB.

U

(7) Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima RPHH Iembar kesabJ, setiap bulan wajib membuat DiJl'tiJr RekDpitulasi Pemetiksaan Hasil Hutan (DRPHH) dengan bJanko model OKB.201g, sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat lambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sarna dengan peruntukan : a. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi; b. lembar kedua, untuk Balai; dan c. lembar ketiga, untuk arsip. (8) Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DRPHH, setiap bulan wajib membuat DiJl'tiJr Gabungan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DGRPHH) dengan menggunaltan blanko model OKB.209, sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat lambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan perunrukan:

a.lembar.....


41591.pdf

a. lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; dan, b. lembar kedua, untuk arsip.

KA

(9) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sete/ah rnenerima LMHHOK/LMHHOBK lembar kesatu dari pemegang izin, setiap bulan wajib membuat Dattar liJporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Kayu (DLPHHD-K) dengan blanko model DKB.20sa atau Dattar liJporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Bukan Kayu (DLPHHD-BK) dengan blanko model DKB.205b sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-Iambatnya setiap tanggal 5 bulan yang sama dengan peruntukan : a. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi; b. lembar kedua, untuk Balai; dan c. lembar ketiga, untuk arsip.

TE

R

BU

(10) Kepala Dinas Provinsi setelah menerima DLPHHo-K atau DLPHHo-BK dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, setiap bulan wajib membuat Dattar Gabungan liJporan Produksi Hasil Hutan Olahan-Kayu {DGLPHHO-K} dengan menggunakan blanko model DKB. 208a dan Dattar Gabungan liJporan Hasil Produksi Hasil Hutan OIahan Bukan Kayu (DGLPHHD-BK) dengan blanko model DKB. 208b sebanyak 2 (dua) rangkap dan dilaporkan selambat-Iambatnya setiap tanggal 10 bulan yang sama dengan peruntukan:

SI T

AS

a. lembar kesatu, untuk Direktur Jenderal; dan b. lembar kedua, untuk arsip.

ER

Pasal53

N

IV

(1) Pemegang izin ekspor hasil hutan, setiap bulan wajib melaportcan realisasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota selambat-Iambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

U

(2) 5emua badan usaha atau perorangan yang melakukan impor hasil hutan berupa kayu bulat dan atau gergajian wajib melaporkan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dengan dilengkapi copy dokumen impor. yang (3) Pemegang izin pemungutan/pengumpulan/penampungan/industri HHBK melakukan ekspor HHBK yang berasal dari kawasan hutan negara, setiap bulan wajib melaporkan reansasi ekspor kepada Dinas Kabupaten/Kota selambat-Iambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB IX•••••

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 4R

41591.pdf

BABIX

PEMBINAAN DAN PENGENDAUAN

Pasal54 (1)

Direktorat Jenderal melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di dalam hutan dan atau di luar kawasan hutan.

(2)

Dalam hal tertentu, Direktorat Jenderal dapat melaksanakan audit peredaran hasil hutan terhadap Pemegang Izin yang sah.

(3)

Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.

KA

(4) Tata cara pelaksanaan audit ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Dinas Provinsi melaksanalcan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.

(6)

Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanakan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.

terhadap

R

BU

(5)

SI TA S

TE

(7) Balai melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanakan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.

Pasal55

ER

(1) Untuk mengetahui kebenaran laporan penerimaan, pengolahan, produksi, pemasaran/penjualan/pengangkutan dan persediaan KB/KBK/KO, dilakukan stock opname di tempat-tempat di mana terdapat mutasi KB/KBK/KO oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau oIeh Dinas Provinsi.

U

N IV

(2) Stock opname sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diper1ukan atau pada akhir masa ber1akunya perizinan yang sah.

BABX KETENTUAN KEBENARAN ANTARA FISIK KAYU BULAT DENGAN DOKUMEN ANGKUTAN

Pasal56 (1) 5etiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan KB wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSKB/FA-KB yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Dalam pengangkutan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar apabila antara fisik KB yang diangkut sarna atau sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan yang menyertainya. (3) Pengertian.....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 4q

41591.pdf

(3) Pengertian sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah apabila: a. Nomor-nomor pada setiap batang KB sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan b. Kelompok jenis sarna dengan kelompok jenis yang tercantum dalam dokumen; dan c. Volume setiap batang KB sarna dengan yang tercantum dalam dokumen dengan ketentuan selisih volumenya tidak melebihi dan toleransi 5 %, dan perbedaan ukuran (panjang dan diameter) dan setiap batang yang dibandingkan perbedaannya tidak melebihi toleransi yang berlaku.

KA

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus dibuktikan oleh P3KB melalui pemeriksaan sebaga;mana diatur dalam Iampiran III dan apabila terdapat indikasi pelanggaran, dilanjutkan pemeriksaan sesuai lampiran N.

R

TE

BABXI

BU

(5) Dalam pengangkutan hasil hutan, pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen maupun fisik hasil hutan yang diangkut.

PElANGGARAN DAN SANKSI

AS

Bagian Kesatu

SI T

Pelanggaran

ER

PasalS7

Yang dimaksud dengan pelanggaran dalam peredaran kayu bulat adalah :

U

N

IV

a. Apabila dari hasil pemenksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) ditemukan fisik KB yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari Icriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 56 ayat (2). b. Apabila berdasarkan audit peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) ditemukan selisih jumlah/volume KB/KO.

Bagian Kedua sanksi

PasalS8 Terhadap pefanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XII.....

41591.pdf

BABXII

KETENTUAN LAIN Pasal59 (1) P2LHP/P2LPHHBK, P2SKSKB dan P3KB sesuai tugas dan tanggung jawabnya, diberikan insentif berupa tunjangan. (2) Besaran dan tatacara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

KETENTUAN PERAUHAN

BU

PasaJ60

KA

BABX1II

R

(1) Blanko SKSHH yang sudah dicetak dapat digunakan sebagai dokumen angkutan dan dipersamakan dengan blanko SKSKB.

TA S

TE

(2) TPK Antara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang bertaku sebelum bertakunya Peraturan ini, tetap bertaku sebagai TPK Antara berdasarkan Peraturan ini.

SI

(3) TPK Antara atau Tempat Penampungan yang selama ini belum terdaftar/belum ada izin dapat diberikan pengakuan untuk menerbitkan FA-KB setelah melalui verifikasi lokasi dan kepemilikan.

IV ER

(4) Pengangkutan KBK dengan tujuan Industri Chip dan atau Pulp dengan menggunakan FA-BBS, tetap diperkenankan menggunakan FA-BBS sampai persediaan blanko FA BBS habis atau sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.

(5) Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak untuk jenis-jenis yang belum

U

N

ditetapkan untuk menggunakan SKAU, maka sejak bertakunya peraturan ini, menggunakan dokumen angkutan SKSKB dengan cap "KR".

BAB XIV

KETENTUAN PENUTlJP

PasaJ61

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka : a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPT5-U/2003 jis. Nomor 334/Kpts-II/2003; Nomor279jMenhut-II/2004; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/200S tentang Penatausahaan Hasil Hutan; b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa; c. Ketentuan lain yang beltentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.


PasaI62 .....

41591.pdf

Pasal62 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

JAKARTA 29 Agustus 2006

salinan sesuai dengan aslinya

MENTER! KEHIITANAN,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd. H. M.S. KABAN, SE.,M.Si

KA

SUPARNO, SH.

BU

NIP. 080068472

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

Salinan Peraturan disampaikan kepada yth. : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Perhubungan; 6. Jaksa Agung; 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Pejabat Eselon I Iingkup Departemen Kehutanan; 9. Direksi Perum Perhutani; 10. Gubemur Provinsi seluruh Indonesia; 11. Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia; 12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s.d. IV; 14. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia; 15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 16. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah I s.d. XVII.


41591.pdf

PERATURAN MENTER! KEHUTANAN Nomor: P. 58/Menhut-II/2008 TENTANG

KA

KOMPETENSI DAN SERTlFlKASI TENAGA TEKNIS

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

BU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

bahwa berdasar1
b.

bahwa sampai saat ini tenaga profesional bidang kehutanan yang telah diakui kompetensinya adalah tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat sesuai Pasal 115 dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008;

N

IV ER

SI

TA S

Menimbang

TE

R

MENTER! KEHUTANAN,

bahwa berdasar1
d.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SUmber Daya A1am Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3419);

U

c.

Mengingat


41591.pdf

2

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4412);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4n6);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehumnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

2.

U

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Humn (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Humn dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Humn, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu/1 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenfKota


41591.pdf

3

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementelian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

KA

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005

BU

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

TE R

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.74/Menhut-II/2006 io. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan;

SI TA

S

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008;

N

IV

ER

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-II/2007 io. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II{2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasll Hutan Kayu Dalam Hutan A1am dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan A1am Pada Hutan Produksi;

U

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 09/Menhut-II/2007 io. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);


41591.pdf

4 MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTER! KEHUTANAN TENTANG KOMPETENSl DAN SERTlFIKASl TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal!

KA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara atau di luar kawasan hutan negara.

2.

Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, iZin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

3.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

4.

IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

5.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah jzin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

6.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan Iindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

7.

Pemegang izin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan atau pemungutan hasil hutan.

U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

1.


41591.pdf

5

B.

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) ada/ah kegiatan pengumpulan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (standing stock), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun pada seluruh petak kerja di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit manajemen.

9.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Has;1 Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam hutan alam dan restorasi ekosi5tem dalam hutan alam pada hutan produksi adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan Iingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berclasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 10 (sepuluh) tahun.

10. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam

BU

KA

Hutan A1am dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada hutan produksi adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK.

R

11. Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen

SI TA S

TE

hasil pengolahan data pohon dart pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (rrSP) pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.

12. Kelompok Jenis Kayu adalah pengelompokan jenis-jenis kayu berdasarkan Kelompok tarif PSDH/DR yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, yang sekaligus mewakili hak-hak negara yang melekat pada jenis kayu tersebut.

N

IV

ER

13. Kelompok Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengelompokan jenis-jenis hasil hutan selain kayu yang dipungut dari Hutan Undung dan atau Hutan Produksi antara lain berupa Kelompok batang, Kelompok minyak, Kelompok resin, Kelompok getah, dan Kelompok kulit.

14. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, dan

U

volume/berat dari hasil hutan.

15. Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan menetapkan untuk jumlah, jenis, vo!ume/berat dan mutu (kualita) hasil hutan.

16. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang iZin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oIeh KepaJa Balai atas nama Direktur Jenderal.

17. Pengawas Tenaga

Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS GANISPHPL) adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.


41591.pdf

6

18. Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka menyiapkan personil yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

19. Uji Kompetensi adalah suatu penilaian terhadap kemampuan keterampilan calon tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan atau calon pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesua; jabatannya dengan menggunakan standar kompetens; teknis.

20. Komperensi

adalah gabungan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (nonnatif) spesiflk yang diharapkan dari seseorang dalam melaksanakan fungsi, posisi dan peranannya.

KA

21. Sertifikasi adalah proses penyiapan, dildat, Uji Kompetensi, pengangkatan, perpanjangan, mutasi, pembekuan dan pencabutan GANISPHPL dan WAS GANISPHPL.

BU

22. Kartu GANISPHPLjKartu WAS-GANISPHPL adalah kartu yang diterbitkan oleh

TE

R

Kepala Bala; atas nama Direktur Jenderal yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan pengangkatan kepada perorangan yang mempunyai kompetensi sebagai GANISPHPL atau sebagai WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

23. Materi Uji Kompetensi adalah alat ukur untuk menguji kemampuan seseorang

ER

SI TA S

sesuai bidang tugasnya yang disusun dalam bentuk standar performansi kerja sesuai dengan masing-masing kualifikasi kompetensinya, diidentifikasi unit-unit kompetensinya sesuai dengan tugas pekerjaannya, dan pada setiap unit kompetensi diuraikan menjadi beberapa elemen kompetensi yang pada masing masing elemen dijabarlcan menjadi beberapa kriteria performasi dengan indikator pemenuhannya.

24. Penilaian Kinerja GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL adalah kegiatan penilaian

U

N IV

terhadap tampilan obyektif di dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan serta kadar integritas moral, disiplin, tanggung jawab dan kemampuan teknis dan GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL.

25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi.

26. Pusdildat Kehutanan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Departemen Kehutanan.

27. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengendalian GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL.

28. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.

29. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota. 30. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Balai Dildat Kehutanan) adalah tempat untuk melatih aparat kehutanan dan atau karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan agar menjadi terampil atau ahli di bidang


41591.pdf

7

tertentu, yang berada pada wi/ayah tertentu dan bertanggung jawab kepada Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan Departemen Kehutanan.

31. PusatiBalai Pendidikan dan Latihan Pemda Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota adalah tempat untuk melatih aparat pemerintah dan atau karyawan perusahaan agar menjadi terampil atau ahli di bidang tertentu, yang berada pada wilayah provinsi/kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada gubemur/bupati/walikota. 32. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

33. Instansi adalah Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

KA

34. GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL yang memiliki

35. GANISPHPL Perencanaan

R

BU

kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan UiC petak kerja tebangan tahunan, UiC blok kerja tebangan tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP).

SI TA S

TE

Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja datam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.

36. GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) adalah GANISPHPl.

N IV

ER

yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pemanenan ramah lingkungan yang meliputi pembuatan trase jalan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Tpn, lPK, Log Pond, dalam rangka penyiapan prasarana pengelolaan/pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.

37. GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT) adalah GANISPHPL

U

yang memiliki kompetensi dalam kegiatan penebangan, pembagian batang, pengupasan, penyaradan dan pengangkutan hasil hutan.

38. GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan meliputi pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan (penyiangan, penjarangan, pembebasan), dan monitoring Petak Ukur Pemanenan (PUP) pada hutan alam atau hutan tanaman.

39. GANISPHPL Kelola Ungkungan (GANISPHPL-KELING) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan kawasan Iindung, DAS, pengendalian perambahan, kebakaran, pembalakan illegal, perlindungan flora dan fauna langka dilindungi dan terancam punah serta pelaksanaan AMDAL/SEMDAL, RJ

41591.pdf

8

41. GANISPHPl Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPl-PKB) adalah GANISPHPl yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat rimba, kayu bulat jati, kayu bulat mewah/indah, bilet, pacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman. 42. GANISPHPl Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) adalah GANISPHPL yang memilild kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba, kayu gergajian jati, kayu gergajian mewah/indah, kayu serutan 515, 525, 535 dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap.

KA

43. GANISPHPL Pengujian Kayu lapis (GANISPHPL-PKL) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu lapis, veneer, papan partikel dan papan fiber.

BU

44. GANISPHPl Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian chip.

TE R

45. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian arang kayu, briket arang dan briket kayu.

S

46. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANlSPHPL-JlPOKTANG) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam keglatan pengukuran dan pengujian rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu.

IV

ER

SI TA

47. GANISPHPl Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JlPOKMIN) adalah GANISPHPl yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok minyak atsiri (cendana, ekaliptus, gandapura, kamper, kayu manis, kayu putih, kenanga, keruing, kilemo, lawang, masci, nilam, pinus, sereh, sindur, terpentin, trawas, tul to! dan y1ang-ylang/ilang-i1ang) dan atau Kelompok minyak lemak (minyak jarak, tengkawang, fuJi, kemiri, kenan, makadamia, mimba, dan sindur).

U

N

48. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JlPOKSIN) adalah GANISPHPL memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok resin (damar, damar mata kucing, damar putih, gaharu, gaharu buaya, getah jemang, getah kemenyan, gondorukem, kamper, kopal). 49. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JlPOKTAH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetens: dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok getah (getah dkel, getah hangkang, getah jelutung, getah ketiu, getah kumi, getah merah, getah perea, getah pinus, getah puan duyan, getah putih dan getah karet). 50. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JlPOKLIT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi pengukuran dan pengujian Kelompok kulitlbabakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kurlt kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit saga, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, kulit tarok).


41591.pdf

9

51. WAS-GANISPHPl Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPl-CANHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja GANlSPHPL-TC dan GANISPHPL-cANHUT. 52. WAS-GANISPHPl Pemanenan Hasil Hutan (WAS-GANISPHPL-NENHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PWH dan GANISPHPl NENHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PWH dan GANISPHPL NENHUT.

BU

KA

53. WAS-GANISPHPl Pembinaan Hutan (WAS-GANISPHPL-BINHUT) adalah WAS GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-BINHUT, GANISPHPL KEUNG dan GANISPHPL-KESOS serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPl. BINHUT, GANISPHPL-KEUNG dan GANISPHPl.-KESOS.

TE

R

54. WAS-GANISPHPl Pengujian Kayu Bulat (WAS-GANISPHPL-PKB) adalah WAS GANISPHPl yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKB serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB.

SI

TA S

55. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (WAS-GANISPHPl.-PKG) adalah WAS-GANlSPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPl.-PKG serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG.

IV ER

56. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (WAS-GANISPHPL-PKL) adalah WAS GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPl.-PKL serta rnempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, rnengevaluasi dan melaJ)Ol'tan hasil ketja GANISPHPL-PKL.

U

N

57. WAS-GANISPHPL Pengujian Chip (WAS-GANISPHPL-PChip) adalah WAS GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPl-PChip serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPl.-PChip. 58. WAS-GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (WAS-GANISPHPL-PAK) adalah WAS GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PAK serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PAK. 59. WAS-GANISPHPl Pengujian Kelompok Batang (WAS-GANISPHPI..-JIPOKTANG) adalah WAS-GANISPHPl. yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKTANG serta mempunyal tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kerja GANISPHPl.-JIPOKTANG. 60. WAS-GANISPHPl. Pengujian Kelompok Mlnyak (WAS-GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah WAS-GANISPHPI.. yang memiliki kompetensi GANISPHPl.-JIPOKMIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JlPOKMIN.


41591.pdf

10

61. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (WAS-GANISPHPL-JlPOKSIN) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKSIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JlPOKSIN. 62. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (WAS-GANISPHPL-JlPOKTAH) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JlPOKTAH serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JlPOKTAH.

BASIl

KA

63. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (WAS-GANISPHPL-JlPOKUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JlPOKLIT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JlPOKUT.

TE R BU

KUAUFIKASI KOMPETENSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Pasal2

Kualifikasi kompet.ensi GANISPHPL terdiri dari :

SI TA S

(1) GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPl-TC) ;

(2) GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT); (3) GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH);

IV ER

(4) GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT); (5) GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) ; (6) GANISPHPL KeloJa Ungkungan (GANISPHPL-KELING);

N

(7) GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS);

U

(8) GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB); (9) GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPl-PKG); (10) GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL); (11) GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip); (12) GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK); (13) GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPl-JlPOKTANG); (14) GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JlPOKMIN); (15) GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JlPOKSIN); (16) GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPl-JlPOKTAH); (17) GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKUT).


41591.pdf

11

Pasa'3 Kualifikasi kompetensi WAS-GANISPHPL terdiri dari : (1) Pengawas GANISPHPL Perencanaan Hutan (WAS-GANISPHPL-CANHUT);

(2) Pengawas GANISPHPL Pemanenan Hutan (WAS-GANISPHPL-NENHUT); (3) Pengawas GANISPHPL Pembinaan Hutan (WAS-GANISPHPL-BINHUT); (4) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (WAS-GANISPHPL-PKB); (5) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (WAS-GANISPHPL-PKG); (6) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu lapis (WAS-GANISPHPL-PKL);

KA

(7) Pengawas GANISPHPL Pengujian Chip (WAS-GANISPHPL-PChip); (8) Pengawas GANISPHPl Pengujian Arang Kayu (WAS-GANISPHPL-PAK); Pengujlan

Kelompok

Batang

(WAS-GANISPHPL

(10) Pengawas GANISPHPL JlPOKMIN);

Pengujian

Kelompok

Minyak

(WAS-GANISPHPL

TE

R

BU

(9) Pengawas GANISPHPL JlPOKTANG);

(11) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (WAS-GANISPHPL-JlPOKSIN); GANISPHPL

Pengujian

SI TA S

(12) Pengawas

JlPOKTAH);

Kelompok

Getah

(WAS-GANISPHPL

ER

(13) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (WAS-GANISPHPL-JlPOKLIT).

BAS III

Bagian Kesatu

Kompetensi GANISPHPL

U

N

IV

KOMPETENSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Pasal4

(1) GANISPHPL Timber Cruising (TC) memiliki kompetensi :

a. Melakukan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB); b. Melakukan timber cruising; c. Menyusun LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan serta rekapitulasi LHC kerja blok tebangan tahunan; d. Melakukan pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP); e. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) sampai dengan (d).


41591.pdf

12

(2) GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) memi/iki kompetensi : a. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) atau Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan atau Renc:ana Kerja Usaha Pemanfaatan HasH Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Industri/Hutan Tanaman Rakyat (RKU-PHHK-HTI/HTR); b. Menyusun Usulan Rencana Kerja Tahunan (U-RKT) dan membuat peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman;

Pembukaan

Wilayah

Hutan

(GANISPHPL-PWH)

memil\ki

BU

(3) GANISPHPL kompetensi :

KA

c. Membuat laparan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).

TE R

a. Membuat peta kontur, membuat dan memetakan trace jalan dalam rangka penerapan reduce impact logging; b. Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan terkait dengan pembangunan jalan angkutm, sarana dan prasarana base camp, pandok kerja;

TA

S

c. Membuat laparan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).

SI

(4) GANISPHPL Pemanenan Hutan (GANISPHPL-NENHUT) memiliki kompetensi :

ER

a. Membuat rencana penebangan dan memberikan tanda arah rebah dan arah jalan penyaradan;

N

IV

b. Melaksanakan penebangan, pembagian batang, pengupasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

U

c. Membuat laparan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b). (5) GANISPHPL Pembinaan Hutm (GANISPHPL-BINHUT) memiliki kompetensi : a. Melakukan sistem dan teknik silvikultur; b. Melakukan persiapan lahan dalam rangka rehabilitasi lahan, membuat pembibitan, melakukan penanaman dan pengayaan, penjarangan dan pembebasan tegakan; c. Membuat laparan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).


41591.pdf

13

(6) GANISPHPl Ke/ola lingkungan (GANISPHPl-KEUNG) memiliki kompetensi : a. Memahami dan menguasai peraturan tentang AMDAl; b. Menyusun dan melaksanakan Upaya Kelola Ungkungan (UKl) dan Upaya Pemantauan Ungkungan (UPl) sesuai AMDAL; e. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b). (7) GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPl-KESOS) memiliki kompetensi : a. Menginventarisir konflik lahan antara pemegang jzin dengan masyarakat setempat;

BU

KA

b. Menyusun rencana dan memfasilitasi kelola sosial terkait dengan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK), Bina Desa Hutan;

TE R

e. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).

S

(8) GANISPHPl Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPl-PKB) memiliki kompetensi :

TA

a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;

SI

b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;

IV

ER

e. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

U

N

d. Membuat laporan yang menguraikan secara jeJas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (e). (9) GANISPHPl Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) memiliki kompetensi : a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan metode yang dipersyaratkan; b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan; e. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (e).


41591.pdf

14

(10) GANISPHPl Pengujian Kayu lapis (GANISPHPl-PKl) memiliki kompetensi : a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan metode yang dipersyaratkan; b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan; c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).

KA

(11) GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) memiliki kompetensi :

BU

a. Melakukan pengukuran dan pengujian Chip sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;

TE R

b. Melakukan pengukuran dan pengujian Chip sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan; c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SI TA

S

d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c). (12) GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK) memiliki kompetensi :

ER

a. Melakukan pengukuran dan pengujian Arang Kayu sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;

N

IV

b. Melakukan pengukuran dan pengujian Arang Kayu sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;

U

c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c). (13) GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JlPOKTANG) memiliki kompetensi: a. Melak.ukan penguk.uran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kel0lllpok Batang sesuai dengan metode yang dipersyaratkan; b. MeJakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;


41591.pdf

15

c. Melakukan penatausahaan Hasi' Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku; d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).

(14) GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JlPOKMIN) memiliki kompetensi: a. Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Minyak sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;

KA

b. Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kelompok: Minyak sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;

BU

c. Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Minyak sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang ber1aku;

TE

R

d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).

SI TA S

(15) GANISPHPl Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPl-)IPOKSIN) memiliki kompetensi : a. Melakukan pengukuran dan pengujian Hasi.1 Hutan Bukan Kayu KeJompok Resin sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;

ER

b. Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kelompok Resin sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;

IV

c. Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok: Resin sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang ber1aku;

U

N

d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c). (16) GANISPHPL kompetensi:

Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH) memiliki

a. Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan metode yang dipersyaratkan; b. Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan; c. Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang ber1aku; d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).


41591.pdf

16

(17) GANISPHPl Pengujian Ke/ompok Kulit kompetensi :

(GANISPHPl-JlPOKUT) memiliki

a. Melakukan pengukuran dan pengujian HasH Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan metode yang dipersyaratkan; b. Melakukan pengukuran dan pengujian HasH Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan; c. Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;

KA

d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).

TE R

PasalS

BU

Bagian Kedua

Kompetensi, Tugas dan Wewenang WAS-GANISPHPL

TA S

(1) WAS-GANISPHPl Perencanaan Hutan (WAS-GANISPHPl-CANHun mempunyai kompetensi GANISPHPl-TC dan GANISPHPl-CANHUT, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPl-TC dan GANISPHPl-CANHUT.

IV

ER

SI

(2) WAS-GANISPHPl Pemanenan HasH Hutan (WAS-GANISPHPl-NENHUT) mempunyai kompetensi GANISPHPl-PINH dan GANISPH.Pl-NENHUT, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPl-PWH dan GANISPHPl-NENHUT.

U

N

(3) WAS-GANISPHPl Pembinaan Hutan (WAS-GANISPHPl-BINHun mempunyai kompetensi GANISPHPl-BINHUT, GANISPHPl-KESOS dan GANISPHPl-KEUNG, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPl-BINHUT, GANISPHPl-KESOS dan GANISPHPl-KEUNG. (4) WAS-GANISPHPl Pengujian Kayu Bulat (WAS-GANISPHPl-PKB) mempunyai kompetensi GANISPHPl-PKB, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPl-PKB. (5) WAS-GANISPHPl Pengujian Kayu Gergajian (WAS-GANISPHPl-PKG) adalah WAS-GANISPHPl mempunyai kompetensi GANISPHPl-PKG, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasH kerja GANISPHPl-PKG.


41591.pdf

17

(6) WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (WAS-GANISPHPL-PKL) adalah WAS GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKL, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKL (7) WAS-GANISPHPL Pengujian Chip (WAS-GANISPHPL-PChip) adalah WAS GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-PChip, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-Pchip.

KA

(8) WAS-GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (WAS-GANISPHPL-PAK) adalah WAS GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-PAK, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PAK.

TE R

BU

(9) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (WAS-GANISPHPL-JlPOKTANG) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-JlPOKTANG, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasl dan melaporkan hasil kerja kerja GANISPHPL-JIPOKTANG.

SI TA

S

(IO) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (WAS-GANISPHPL-JlPOKMIN) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-JlPOKMIN, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JlPOKMIN.

IV

ER

(11) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (WAS-GANISPHPL-JlPOKSIN) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-JlPOKSIN, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- JlPOKSIN.

U

N

(12) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (WAS-GANISPHPL-JlPOKTAH) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JlPOKTAH, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melapor1

41591.pdf

18

BABlY SERTlFIKASI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL

Pasal6

(1) 5etiap penge\ola hutan produksi atau pemegang izin pemanfaatan hutan produksi wajib memiliki GANISPHPL.

BU

KA

(2) Pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL ditetapkan oIeh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli di bidang GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya, dan atau me\alui Uji Kompetensi di bidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pemah mengikuti Diktat.

TA S

TE R

(3) Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum mengajukan permohonan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjumya diwajibkan lulus Uji Kompetensi terlebih dahulu.

SI

(4) Prosedur untuk memperoleh kartu GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Pedoman 5ertifikasi GANISPHPL. (5) Kartu GANISPHPL ber1aku selama 3 (riga) tahun.

ER

(6) Perpanjangan kartu GANISPHPL diatur :

IV

a. Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi GANISPHPl yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A);

U

N

b. Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai 5edang (8). (7) Kartu GANISPHPL tidak diperpanjang apabila : a. Dalam penilaian kinerja memperoleh nilai Kurang (C); b. Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur )enderal; c. Meninggal dunia; d. Mengundurkan din atas permintaan sendin dan atau atas permintaan pimpinan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja; e. Sakit jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanalcan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;


41591.pdf

19

f. Beralih tugas di luar bidangnya secara terus menerus sampai berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL; g. Dikenakan sanksi hukum pidana akibat pelanggaran dari pelaksanaan tugasnya yang berkekuatan tetap. (8) Kartu GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila : a. GANISPHPL pindah tempat bekerja di dalam wilayah kerja Balai; b. GANISPHPL pindah tempat bekerja di luar wilayah kerja Balai. (9) Prosedur untuk mutasi kartu GANISPHPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), diatur dalam Lampiran 1. Pedoman 5ertifikasi GANISPHPL..

KA

Pasal7

TE R

BU

(1) Biaya Diklat dan atau Uji Kompetensi bagi GANISPHPL. dibebankan kepada Perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.

SI

TA

S

(2) Biaya Diklat dan atau Uji Kompetensi dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah, karena GANISPHPL melaksanakan tugas-tugas Pemerintah di bidang Timber Cruising, Perencanaan Hutan Produksi, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan Hasil Hutan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, Pembinaan Hutan, Keloia Sosial dan Kelola Ungkungan dalam rangka mengamankan hak-hak negara dalam pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan.

PasalS

N

IV

ER

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

U

(1) Pegawai Kehutanan yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan hasil kerja GANISPHPL wajib memiliki Kartu WAS-GANISPHPL. (2) Pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL ditetapkan 0100 Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat WAS GANISPHPL. (3) Instansi yang mengikutsertakan pegawainya dalam Diklat WAS-GANISPHPL dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penel'bitan STIPP tidak mengajukan permohonan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL. maka tidak dapat dilayani penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL (4) Prosedur untuk memperoleh kartu WAS-GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Pedoman 5ertifikasi WAS-GANISPHPL (5) Kartu WAS-GANISPHPI.. ber\aku selama 3 (tiga) tahun.


41591.pdf

20

(6) Perpanjangan kartu WAS-GANISPHPl diatur :

a. Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A); b. Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai 5edang (B). (7) Kartu WAS-GANISPHPL tidak diperpanjang apabila : a. Dalam penilaian kinerja memperoleh nilai dalam kategori Kurang (C); b. Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur Jenderal; c. Meninggal dunia;

KA

d. Mencapai batas usia pensiun;

BU

e. Mengundurkan diri atas pennintaan sendiri dan atau atas pennintaan pimpinan instansinya; tugasnya yang berkekuatan tetap.

TE R

f. Dikenakan sanksi hukum pidana akibat pelanggaran dan pelaksanaan (8) Kartu WAS-GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila :

TA S

a. WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di dalam wilayah kerja Balai; b. WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di luar wilayah kerja Balai.

Pasal9

IV

ER

SI

(9) Dalam hal WAS-GANISPHPL telah puma bakti sebagai pegawai kehutanan, dapat dimutasikan menjadi GANISPHPL melalui permohonan kepada Kepala Balai.

U

N

(1) Biaya Diklat WAS-GANISPHPL dibiayai dari APBN dan atau APBD instansi yang mengikutsertakan pegawainya, serta anggaran lain yang tidak mengikal (2) Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan WAS-GANISPHPL dapat disediakan dari APBN dan atau APBD instansi yang menangani bidang kehutanan di daerah.

BABY

PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Bagian Kesatu

Penilaian Kinetja GANISPHPL

Pasall0 (1) Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL, dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.


41591.pdf

21

(2) Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPI.. di/akukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal. (4) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat. (5) Pedoman penilaian kinerja GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Penllaian Kinerja GANISPHPl dan WAS-GANISPHPl.

KA

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja WAS-GANISPHPL

BU

Pasalll

TE R

(1) Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL, dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya. (2) Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

TA

S

(3) Hasil penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal. pada

SI

(4) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dibebankan anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.

IV

ER

(5) Pedoman penilaian kinerja WAS-GANlSPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL

BABVI

U

N

JENIS SANKSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Pasal12

(1) Jenis sanksi GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL : a. Pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pembekuan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL ; b. Pencabutan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANlSPHPL berupa penerbitan surat kepurusan Kepa/a Ba/a; atas nama Direktur Jenderal tentang pemberhentian pengangkatan sebagai GANlSPHPL dan atau WAS GANISPHPl serta pencabutan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANlSPHPl. (2) Proses pengenaan sanksi kepada GANISPHPL dan atau WAS-GANlSPHPl diatur melalui: a. Peringatan i b. Tanpa melalui peringatan.


41591.pdf

22

(3) Pengenaan sanks; berupa pembekuan kartu GANISPHPl dan atau WAS GANISPHPL yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi, maka pembekuan kartu hanya terhadap kualifikas; yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, dan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berlaku kembali setelah masa pembekuan kartu berakhir. (4) sanks; berupa pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL dikenakan selama 1 (satu) tahun dan dapat berlaku kembali setelah melalui penyegaran.

KA

(5) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi dan dikenakan sanksi pencabutan kartu, maka seluruh kartu yang dimilikinya dicabut dan diberhentikan pengangkatannya sebagai GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.

BU

(6) GANISPHPL dan· atau WAS-GANISPHPL yang dikenakan sanksi pencabutan kartu, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesernpatan kembali untuk memperoleh kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.

TE R

(7) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini, juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TA S

Bagian Kesatu

Pengenaan sanksi Pembekuan Kartu GANISPHPL

SI

Pasal13

U

N

IV

ER

(1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL melalui penngatan, karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini : a. Tidak membuat Iaporan kegiatan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan; b. Telah membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan tetapi tidak atau terlambat menyampaikannya kepada instansi yang berhak menerima laporan tersebut; c. Tidak memiliki atau kurang lengkap memiliki peralatan, sarana dan kelengkapan administrasi di bidang yang menjadi tugasnya; d. Tidak menyimpan dengan baik dan lengkap dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya; e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur dan waktu kerjanya. (2) Sanksi berupa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi temadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai atau tim gabungan.


41591.pdf

23

(3) Atas dasar hasi! pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas KabupatenjKota atau Kepala Balai dalam wal
KA

(5) 5elang wal
TE R

BU

(6) Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari keJja setelah mengeluarkan peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas wal
TA S

(7) 5etelah mendapat peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, maka Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas KabupatenjKota dalam wal
ER

SI

(8) Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

U

N

IV

(9) 5etelah batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas KabupatenjKota tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Balai, maka Kepala Balai selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja membekukan kartu GANISPHPL

Pasal14

(1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL tanpa meJalui peringatan, karena : a. Berdasarkan hasil penHaian kinerja mendapat nHai Kurang (C); b. Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan. (2) Kepala Balai selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari perusahaan dan atau tim yang dibentuk oIeh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas KabupatenjKota atau Kepala Balai atau tim gabungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membekukan kartu GANISPHPl sesuai dengan kualifikasinya.


41591.pdf

24

Bagian Kedua

Pengenaan 5anksi Pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL

Pasal1S

TE R

BU

KA

(1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL melalui penngatan karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini: a. Tidak membuat laporan kegiatan sesuai bidang tugasnya dan sesuai ketentuan; b. Telah membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan tetapi tidak atau terlambat menyampaikannya kepada instansi yang berhak menenma laporan tersebut; c. Tidak menggunakan peralatan, sarana dan kelengkapan administrasi pada saat menjalankan bidang tugasnya; d. Tidak menyimpan dengan baik dan lengkap dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya; e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur.

TA S

(2) sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPl melalui peringatan dik.enakan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi tertladap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai atau tim gabungan.

ER

SI

(3) Atas dasar hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dima\csud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) han kerja wajib memberikan peringatan kepada WAS-GANISPHPL

U

N

IV

(4) Pembenan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai 3 (tiga) kali dan apabila WAS-GANISPHPL yang telah diberi penngatan pertama, tetapi sampai batas waktunya belum memenuhi materi penngatan, maka dilanjutkan dengan peringatan kedua, demikian pula bi/a peringatan kedua juga tidak dipenuhi sesuai materi penngatan pada batas waktunya, dilanjutkan dengan peringatan kel:iga, setiap peringatan yang diterbitkan wajib ditembuskan kepada Kepala Balai. (5) 5elang waktu antara peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing selama 30 (tiga puluh) han kerja. (6) Kepala Balai dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mengeluarkan peringatan ketiga, tetapi WAS-GANISPHPL tidak memenuhi matert peringatan sampai batas waktunya, wajib membekukan kartu WAS GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya. (7) Setelah mendapat peringatan ketiga, tetapi WAS-GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, maka Kepala Dinas Provinsi dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hart kelja wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL.


41591.pdf

25

(B) WAS-GANISPHPL yang tidak memenuhi materi peringatan ketiga sesuai batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.

(9) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (B), selambat-lambatnya dalam walctu 7 (tujuh) hari kerja wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL. (10) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selambat-Iambatnya dalam walctu 7 (tujuh) hari kerja harus disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Direlctur Jenderal serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BU

KA

(11) Apabila Kepala Dinas Provinsi sampai batas waktu yang ditentukan tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka selambat-Iambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Balai menyampaikan usulan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direlctur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

SI TA S

TE

R

(12) WAS-GANISPHPL yang tidak memenuhi materi peringatan ketiga sesuai batas walctu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam walctu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja tidak melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, maka selambat-lambatnya dalam walctu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Balai menyampaikan usulan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direlctur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

U

N

IV

ER

(13) 5eteJah batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (12), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, maka Kepala Balai selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membekukan kartu WAS-GANISPHPL.

Pasal16

(1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena : a. Berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapat nilai Kurang (C); b. Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan. (2) Kepala Balai selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten!l

41591.pdf

26

Bagian Ketiga

Pengenaan sanksi Pencabutan Kartu GANISPHPL

Tanpa Melalui Peringatan

Pasal17

S

TE R

BU

KA

(1) GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila melakukan salah satu atau lebih pe/anggaran di bawah ini : a. meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari perusahaan; b. tidak membuat buku register sesuai dengan tugasnya; c. memanipuJasi dokumen di bidang pengeloJaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan; d. menghilangkan dokumen di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan baik disengaja maupun tidak disengaja; e. memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya; f. melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan; g. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.

SI TA

(2) GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila berdasarkan hasi! penilaian kinerjanya pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu GANISPHPL) mendapat nilai Kurang (C).

IV

ER

(3) sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kebupaten/Kota, Balai atau Tim gabungan.

U

N

(4) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (i), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhimya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Balai. (5) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oIeh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari keIja sejak berakhimya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat laporan, Kepala Balai wajib mencabut kartu GANISPHPL.


41591.pdf

27

Bagian Keempat

Pengenaan sanksi Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

Tanpa Melalui Peringatan

Pasal18

TA S

TE R

BU

KA

(1) WAS-GANISPHPl dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPI.. tanpa melalui peringatan, apabila melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini : a. meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari instansi atasan langsungnya; b. tidak membuat buku register sesuai tugasnya; c. memanipulasi dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan; d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa melakukan pemeriksaan fisik; e. menghilangkan dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan baik disengaja maupun tidak disengaja; f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tidak sesuai fisik; g. memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya; h. melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan; i. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.

IV

ER

SI

(2) WAS-GANISPHPl dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPl tanpa melalui peringatan apabila berdasarkan hasil penilaian kinerjanya pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu WAS-GANISPHPl) mendapat nilai Kurang (C).

U

N

(3) sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kebupaten/Kota, Balai atau lim gabungan. (4) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan Kepala Dinas Provins; melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhimya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.

(5) Hasil temuan tertJadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lim yang ditugaskan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhimya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.


41591.pdf

28

(6) Hasi/ temuan terhadap salah saw atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhimya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Kepala Dinas Provinsi dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan, wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, dengan tembusan kepada Kepala Balai.

KA

(8) Kepala Bala; dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib mencabut kartu WAS-GANI5PHPL yang bersangkutan.

S

TE R

BU

(9) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan petugas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (n Kepala Balai dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk segera mengambi/ tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL yang bersangkutan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BABVII LAIN-LAIN

Pasal19

U

N

IV

ER

SI

TA

(10) Dalam waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, maka Kepala Balai mencabut leartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.

(1) Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal. (2) Bagi petugas perusahaan atau pegawai kehutanan yang telah mengikuti pelatihan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 9IHMB) atau Silvikultur Intensif/Tebang Pi/ih Tanam Indonesia Intensif, dapat diakui kompetensinya dan diterbitkan 5ertitileat GANISPHPL-cANHUT atau GANISPHPL-BINHUT bagi petugas perusahaan dan WASGANISPHPL-<:ANHUT atau WASGANISPHPL BINHUT bagi pegawai kehutanan.


41591.pdf

29 BABVIll

KETENTUAN PERAUHAN

Pasal20 Kartu Penguji Hasil Hutan dan Kartu Pengawas Penguji Hasil Hutan yang telah diterbitkan berdasarkan Kepurusan Menter; Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa bertakunya dan selanjutnya penerbitan atau perpanjangan kartu mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan ini.

KA

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal21

TA

S

TE R

BU

(1) Dengan dibertakukannya peraturan ini, maka : a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-ll/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya; b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38jMenhut-Il/2003 tentang sanksi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan; dinyatakan tidak berlaku.

U

N

IV

ER

SI

(2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan 1m diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 september 2008 MENTER! KEHUTANAN,

ttd H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBUK INDONESIA,

ttd ANDI MAlTALAlTA BERlTA NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 52

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd SUPARNO,SH NIP. 080068472 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Recommend Documents