14/41106.pdf
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
"PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN MENJADI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU"
.... - ..
BU KA
~
TE
~
R
~
ER
SI T
AS
TAPM Diajukan scbagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik
U
N
IV
Disusun Oleh :
RAHMAD CHUMASIN NIM. 15281667
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Te1p. 0217415050, Fax 0217415588
Kepada: Yth. Direktur PPs UT JI. Cabe Raya, Pondok Cabe Tangerang 15418
BU KA
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya se1aku Pembimbing T APM dari mahasiswa, NamafNIM
Rahmad Chumasinl15281667
Judul TAPM
Pengaruh Perubahan Stmktur Organisasi Diuas Pendidikan
R
menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Terhadap
TE
Efisiensi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu
dengan
sesungguhnya,
bahwa
AS
Menyatakan
TAPM
dari
mahasiswa
yang
SI T
bersangkutan te1ah selesai (f!Q. % sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam ujian
ER
Sidang Akhir Program Magister (T APM).
U
Pembimbing 1
N
IV
Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.
~
Prof. Dr. Arkanuddin, M. Si NIP.. ....................... ..............
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
Pontianak, Juni 2010 Pembimbing II,
Arninudin Zuhairi, Ph. D NIP..................................... .
14/41106.pdf DEPARTEMEN PENDlDlKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
JI. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 0217415050
BU KA
PERNYATAAN
TAPM yang berjudcl "Pengaruh Perebahan Struktur Organisasi Dinas Pcndidikan
R
menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Terhadap Efisiensi Anggaran
TE
Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh
AS
surnber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
SI T
Apabila di kemudian hari temyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka
ER
saya bersedia menerima sanksi akademik.
Menyatakan
U
N
IV
Putussibau. 29 April 20 II
Rahmad Chumasin
NIM.15281667
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
ABSTRAK "Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaluaga Terhadap Efisiensi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu" Rahmad Chumasin Universitas Terbuka
[email protected] kata kunci : Perubahan Struktur organisasi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Anggaran Pendidikan, Pendidikan formal, Pendidikan Non Formal.
R
BU
KA
Awalnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaluaga terhadap anggaran pendidikan. Namun setelah penelitian dilakukan selarna empat bulan, temyata bukan hanya pengarulmya terhadap anggaran pendidikan saja, melaink<>n ada pengaruh lain dengan penghapusan bidang ketenagaan, perubahan bidang Pendidikan Luar Sekolah menjadi Pendidikan Non Formal dan Informal dan penambahan bidang pemuda dan Olahraga.
ER SI
TA
S
TE
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi berperan serta, wawancara. Analisis data dilakukan secara simultan yang mencaknp klarifikasi, interpretasi dan analisis data. Anaiisis data dilakukan secara deskriptif, dimaksudkan sebagai usaha untuk menjelaskan bagian-bagian dari keselurultan data melalui klarifikasi dan katagorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang lebih sistimatis.
U
N
IV
Hasil penelitian menunjukkan babwa Kelebihan dari perubahan struktur organisasi ini adaJah : Selain bidang pendidikan formaI. pada Bidang Pemuda dan Olabraga dapat mengajukan Anggaran yang sesuai dengan kegiatan bidangnya. Sedangkan kelemabannya adalab: akan mengurangi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana APBD kabupaten Kapuas Hulu pada Bidang TK dan SD, serta Bidang SMP, SMA dan SMK berkisar 5 - 10 'Yo, Penghapusan Bidang Ketenagaan menambah beban tugas pada bidang SD dan TK., dan Bidang SMP, SMA dan SMK.
Berdasarkan basil penelitian tersebut, maka dapat disarankan kepada Kantor Dinas Pendidikan Pernuda dan Olaluaga senantiasa memperjuangkan kepentingan pcndidikan pada pembahasan masaJab anggaran Pendidikan dengan tim anggaran pemerintah daerab dan DPRD, untuk pemerataan beban tugas Sl:baiknya bidang ketenagaan dimasukkan ke daJam struktur organisasi, mernisabkan bidang SMP, SMA dan SMK menjadi Bidang SMP dan Bidang SMAJSMK., dan segera melantik Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaluaga dan mengesabkan struktur organisasinya.
i
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
ABSTRACT
"The influence of the structure organization chang of education office to become sports, youth and education the education for efisiensi budget a case in Kapuas Rulu regeney"
Rahmad Chumasin Universitas TerbukalOpen Univiersity
[email protected] Keyword: Organization Chart Changed in sports, youth and education office, education budget, formal education, non formal education
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
Initially this research is done to know the influence of organization changed in education office become sports, youth and education office to education budget. After the research is done for four month, it is not only influence the educatiOll budget but also the structure such as personil division dismiss, changed informal education division become formal and non formal education and addition of sports and youth division. The research is done by using qualitative method. The data is collected by observation and interview. The data is analized simultanly, clarification, interpretation and data analysis. Data analysis is done descriptively as efforts to explain the parts of the whole data through clarification and catagoritation that the data can be arranged systematically. The result of the research indicate that strength of the organization changed are: formal education division and sports and youth division can propose adjust budget to its activity. The weakness is the decreasing of education budget from APBD to kindergarden and elementaI)' school division, junior high school, senior high school and vocational school division about 5·10%, personil division dismiss add duty of kindergarden and elementary school, junior high school, senior bigh school vocational school division. Based on the result of the research recommended to sports, youth and aducation office to always do effort on education budget with local government and DPRD, Personil Division would be better included in the organization to distribute evenly the duty. Separated junior bigh school, senior high school and vocational division and as soon as possible to inaugurate the head ofUPT in sport, youth and aducation office and legalized its organization structure.
ii
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf LEMBAR PERSETUJUAN TAPM
Judul TAPM
: Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Terhadap Efisiensi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu : Rahrnad Chumasin
N 1M
: 15281667
Program Studi
: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK ( MAP )
Hari / tanggaJ
~abtu . 28 Mei 2011
BU KA
Penyusun T APM
TE
R
Menyetujui:
Pembimbing II,
ER
Prof. Dr. Arkanuddin, M. Si
SI T
~-
AS
Pembimbing I,
NIP. 19611025 198803 1 002
N
IV
NW. .. . .. ... . . . ... . ... . .... .. .. .
U
Mengetahui:
Ketua Bidang IImu / Program Magister Bidang lImu SosiaJ dan Ilmu P .
Ora. usanti, M. Si NIP. 19671214 199303 2002
Arninudin Zuhairi, Ph. D _--196 111 27- 198803-1-00 1
,
iii
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINlSTRASI PUBLIK (MAP)
PENGESAHAN
Nama NIM Program Studi Judul TAPM
: : : :
Rahmad Chumasin 15281667 Administrasi Publik Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan OJahraga Terhadap Efisiensi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu
Hari / Tanggal Wakt u
BU KA
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji T APM Program Pasca Srujana, Program Stdi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada: : Sabtu, 28 Mei 2011 : 15.45 - 17.45 Wib
R
Dan telah dinyatakan LULUS
TE
PANITIA PEN GUn TAPM:
. Sc., Ph. D
SI T
AS
Ketua Komisi Penguji
: Prof. Dr. N gadisah) /Mil
Penguj i AhIi
N
. ... ~.:!. ~ .
: Pro~M.S~
U
Pembimbing I
IV
ER
~-
Pembimbing II
: Aminudin Zuhairi, Ph. D
IV
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf KATAPENGANTAR
Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat selesai, adaIah merupakan karunia dan Tuban Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada-Nya. Karena dengan ridho Tuban, penulis tetap semangat untuk berupaya memperbaiki T APM sesuai araban dati para dosen pernbimbing dan fihak akademisi Universitas Terbuka (UT).
BU KA
Penelitian yang beIjudul "Pengarub Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Terhadap Efisiensi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kapnas Hulu" ini dilakukan guna mencari
TE
R
pengarub dan perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan, yang berubah
AS
menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu terhadal' efisiensi anggaran Pendidikan kabupaten Kapuas Hulu.
SI T
Ucapan Terima kasih penulis sampaikan kepada:
ER
I. Prof. Dr. Arkanuddin, M. Si, yang dengan sabamya memberikan bimbingan
IV
penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini;
N
2. Aminudin Zuhairi, Ph. D yang telah memberi saran dan masukan terhadap Tugas
U
Akhir Program Magister ini; 3. Antonius, A. Md., S.E, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu, yang telah mengijinkan penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
v
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 4. Para Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Huiu yang telah memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh penuiis dalam rangka penelitian; 5. Dewan Guru SD Negeri 1 Putussibau, yang selalu memberi semangat kepada penuiis untuk menyelesaikan TAPM ini; 6. Dewan Guru SMP PORI 2 Putussibau yang memaldumi kekurangaktifan penuiis selama menyusun T APM;
BU KA
7. Pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan TAPM ini. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini penui!s persembahkan buat:
TE R
1. lstriku tercinta Sri Hartati yang tidak bosan-bosannya mendukung dan menyemangati penuiis untuk menyelesaikan TAPM; Renda
Rad
Aden,
yang juga tengah
beIjuang
memperoleh
AS
2. Anakku
KesaIjanaannya;
SI T
3. Anakku Rakan Rahmasani, yang pintar dan selalu juara.
IV ER
Penuiis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih terdapat banyak kekunmgan. Oleh karenanya saran dan masukan dari rekan
U
N
mahasiswa dan para dosen sangat diharapkan. Tiada gading yang tak retak, karena kesempumaan adalah milik Tuhan. Semoga yang kecil ini dapat bermanfaat. Putussibau, 29 juni 2009 M
vi
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
DAFTARISI
Pemyataan Abstrak Lembar Persetujuan Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar lsi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................ B. Perumusan Masalah ... ...... .... .......................... ....... .... ............ C. Tujuan Penelitian .................................................................. D. Kegunaan Penelitian ....... ' ..................................................... I. T eoritislAkademik ........ .......... ................ ..................... Praktis .......................................................................... 2.
1
4
4
5
5
5
TINIAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori .......................................................................... 1. Pengertian Organisasi ............................... 2. Perubahan Organisasi ..... ... . ...... .......... .. . .. ... . .. ... 3. Merger ......................................................... 4. Efisiensi ....................................................... 0" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ER SI TA
S
TE
BAB II
R
BU
KA
BAB I
5.
Anggaran Daerah
6.
Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah
1.
............................................ ........... .... Peraturan Perundang-Undangan ...... ....................
B. Kerangka Berpilir
20
22
23
21
29
...... ............ .... .......................... ......... ........
36
..............................................................
31
39
39
40
41
B. lnforman
43
N
METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian .. ..................... ................... ........... 1. Obyek Penelitian ........................................ .......... 2. Pe1aksanaan Kegiatan ......................................... '" 3. Metode Penelitian . . . . .. ... .. .. .. .. .. . ......... .. . . ......... ... ...
U
BAB III
19
IV
C. Definisi Operasional
6
6
............ ......... ................. .. ...... ................
C.
Instrumen Penelitian ............. ............................ ....... I. Wawancara........................... ........................ 2. Observasi ... .. .. ...... .. ......... .. .... ... . ........ ........... 3. Studi Dokumentasi .......................................... D. Prosedur Pengumpulan Data ..................... ...... ...... .. .... E. Metode Analisa Data ... ......... ....... ... ...... .. . ... .. .. .. ........
vii
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
44
45
45
46
46
50
14/41106.pdf
TEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...... ..................... .. . I. Keadaan Geografis . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . . ... . . . . . .. . .. .. .. . . .. .... 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu ............................................•....................
3. Program Kegiatan Pendidikan ...................... ..... ....... 4. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu ..........................................
5. Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu .. " ......................................
B. Hasil Wawancara ... .......... ........... ......... ...... ............. I. Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu ........... 2. Rangkuman dari Wawancara dengan Sekretaris. Kepala
Bidang TK dan SD. kepala Bidang SMP. SMA. dan
SMK. kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal,
Kepala Bi<:IaP-g Pemuda dan Olahraga ............. ............ 3. Hasil Wawancara Dengan Sk."'etaris Daerab .. ........... 4. HasH Wawancara dengan Ketua DPRD Kapuas Hulu ..... 5. HasH Wawancara dengan Bagian Keuangan Pemda Kapuas Hulu ..................................................
6. Hasil Wawancara dengan Bagian Organisasi Kantor Pemda Kapuas Hulu ......................................................
TE
R
BU
KA
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan .... .............. ........... ............ .............. ............... ......... B. Saran ..................................................................................... Daitar Pustaka ........................................................................................
U
BAB V
55
71
75
77
77
78
84
85
86
86
87
88
88
93
95
96
97
98
N
IV
ER SI TA
S
C. Analisa Data ............ .. . .. . .. ............. .. ........................ D. Pembahasan Hasil Penelitian ............ ............ ....... ........ 1. Bidang Pemuda dan Olahraga ...................................... 2. Bidang SMP. SMA dan SMK ..................................... 3. Bidang TK dan SD ...... .......... ................ ........... ............ 4. Bidang Pendidikan Non Formal dan informal ............. 5. Unit Pelak.sana Teknis (UPT) ............. .................. ....... 6. Bidang Ketenagaan (ex. Bidang pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu) ............................................
52
52
54
viii
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
100
101
103
14/41106.pdf
DAFTAR GAMBAR
Gambar
halarnan
Gambar 2.1 Skema Problem dalam mendesain Organisasi
9
Gambar 2.2 Sumber Kekuasaan Para Manajer tingkat atas
16
Gambar 2.3 Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten...
28
Garnbar 2.4 Kerangka Berpikir
36
..... ...... ... ............ ... ................ ..... ... ..............
Gambar 3.1: Macam-macam Teknik PengumpuJan Data
U
N
IV
ER SI TA
S
TE
R
BU
KA
46
ix
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
DAFTAR TABEL Tabel Tabel 4.1
Tabe14.2
Jumlah Sekolah Dasar dan MI yang ada di kabupaten Kapuas Hulu 1um1ah siswa untuk tingkat SD dan MI
Di Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah SMP dan MIs di kahupaten Kapuas Hulu
Tabel4.4
Jurnlah siswa untuk tingkat SMP dan MTs Di Kabupaten Kapuas Hulu
Tabei 4.5
Datajumlah SMA dan yang sederajat di kabupaten KapuasHuiu
Tabei 4.6
Data jurnlah siswa untuk tingkat SMA, SMK., MA, dan SPP
Tabe14.7
Perubahan Struktur
Tabe14.8
Yang bersumber pada APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN Murni tabun
U
N
IV
ER SI TA
S
TE
R
BU
KA
Tabel4.3
x
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Lampiran 1 Panduan Wawancara Lampiran 2 Hasil Wawancara Lampiran 3 Dana Pendidikan yang bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu Taboo 2009
U
N
IV ER
SI T
AS
TE R
BU KA
Lampiran 4 Biodata Penulis
xi
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
BAB
n T1NJAUANPUSTAKA
A. Kajian Teori Penelitian ini disuSWl dengan merujuk pada beberapa teori, yaitu Perubahan Organisasi, Merger, Efisiensi, Anggaran dan Peratw'an Perundang·Undangan dengan uraian sebagai berikut: 1.
Pengertiaa Oreaainsi Organisasi menempati peranan yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan
BU KA
manusia. Dengan organisasi orang-orang dapat mempertemukan kepentingannya dengan kepentingan orang lain. dengan berba.gai kepentingan dapat dikoordiner dan sebagainya. Seperti juga dalam sebuah Pemerintab Daerah Kapuas Hulu. Dalam
TE R
pelaksanaan pengelolaan daerah, tentu memiliki beberapa Instansi dan Jawatan.
AS
AntaIa Pemerintab Daerah Kapuas Hulu sebagai Induk organisasi dengan instansi yang ada di dalamnya yang merupakan sub organisasi tentu memiliki ikatan yang
SI T
erat. Seperti definisi yang diberikan oleh Robbins sebagai berikut:
IV ER
"Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus-menerus Wltuk mencapai suatu atau sekelompok tujuan yang telah ditetapkan."
N
. Merujuk pada detinisi tersebut maka antaIa Dinas Pendidikan. Pemuda dan
U
Olaimlga kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Daerah karena merupakan sebuah organisasi, maka selalu mengadakan koordinasi. Kebijakan akan struktur yang diterapkan dalam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaimlga tentunya sesuai dengan kebijakan Pemerintab Daerah Kapuas Hulu. Sebingga ada batasan-batasan tertentu yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu. Sebuah instansi daerah kabupaten Tidak dapat melakukan
6
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
7 perubahan tanpa berkoordinasi dengan organisasi induk, yaitu Pemerintah Daerah Kapuas Hulu (PEMDA). Akan tetapi dalam pembahasan akan adanya suatu perubaban organisasi sudah selayaknya melibatkan fihak-fihak atau orang-orang yang memahami pada bidang yang akan dirubah. Kalau hanya berdasarkan pada kepentingan politik atau meniru daerah lain, maka sangat memungkinkan perubaban tersebut akan berakibat kurang efisiennya dalam pembagian anggaran kegiatannya. Kekuasaan adaIah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain.
BU KA
Sedangkan wewenang adaIah keknasa an yang diakui secara resmi dalam organisasi. Faktor inilah di dalam sebuah organisasi terlibat kedalam unsur politik yang muncul.
TE R
Faktor politis lainnya dalam organisasi adaIah konflik dan tawar-menawar Jalam organisasi.
AS
Berkaitan dengan struktur organisasi dalam sustu daerah, akan sangat dipengaruhi oleh Politik. Ketika seorang Bupati dan Wakilnya dipilih secara
SI T
langsung, maka basil dari pemilihan tersebut akan mempengaruhi bentuk organisasi
IV ER
pemerintaban daerah. Para calon Bupati dan Wakilnya tentu memerlukan bantuan dan beberapa orang pada saat masa kampanye, istilah politiknya orang-orang
U
N
tersebut adalah tim sukses. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam kampanye akan dijanjikan jabatan dalam pemerintahan, atau peluang untuk memperoleh proyek-proyek yang ada di daerah. Ini wajar, karena teljadi hubungan Simbiosis Mutualisme (saling menguntungkan). Jika dasar penetapan perubahan organisasi didasarkan pada kepentingan politik, maka hasilnya akan kurang maksimal. Fungsi organisasi dan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan ketika organisasi sedang bekeIja, umumnya menyangkut 3 hal besar,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
8 yaitu desain organisasi, struktur organisasi, dan budaya organisasi. Hubungan antar ketiganya adalah desain, struktur, dan budaya dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan struktur dan budaya organisasi dipengaruhi oleh desain. Lingkungan menjadi sangat penting dalam perkembangan sebuah organisasi. K.arena dati Iingkungan akan berpengaruh pada pembentukan sebuah organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Sangat emt hubungannya dengan otonomi daemh yang memberi keleluasaan
BU KA
pada daerah untuk menentukan bentuk organisasinya. Masing-masing daerah memiliki lingkungan yang berbeda, maka struktur organisasi masing-masiflg juga cenderung berbeda-beda. Kembali lagi pada lingkungan, ketika hendak mendesain
TE R
sebuah organisasi dasar utama adalah keadaan lingkungan setempat.
AS
Konsep desain organisasi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep struktur. Ukumn yang digunakan untuk mengukur desain organisasi adalah
SI T
pengelompokan unit, sistem perencanaan dan pengawasan, forrnalisasi perilaku
IV ER
(kebijakan dan pemtumn), dan desentralisasi pengambilan kepurusan. Sedangkan struktur terdiri dari dna elemeD, yaitu difeJ1eDSiasi dan integrasi.
U
N
Menurut Jones (dalam Joko.2007), desain organisasi adalah proses di mana para manajer memilih dan mengelola aspek-aspek dati struktur dan kultur sehingga organisasi dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatannya dalam upayanya mencapai tujuan. Terrnasuk dalam desain organisasi adalah mengelola keseimbangan tekanan eksternal dan internal organisasi. Masalah yang diJ>-lldapi dalam mendesain organisasi adalah desainer organisasi
hams mampu menjembatani jumng antara faktor-faktor organisasi dan faktor-faktor individual dengan mengembangkan konsistensi, hubungan, dan kesesuaian antar
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
9 faktor-faktor tersebut. Kesesuaian tersebut akan muncul dalam bentuk stmtegi organisasi. Masa.Iah tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: Strategi • • •
wewenang melakukan seleksi tujuan dan sasaran nilai-nilai top manajemen
Desain Drganisasi menentukan kecocokan, hubungan, dan kesesuaian antar faktor-faktor organisasi dan individu
faktor-faktor individu * Nilai * Kebutuhan '" Motivasi dan tingkal komitmen
TE R
BU KA
faktor-faktor organisasional * alokasi tugas *hubungan kewenangan
gambar 2.1: Skerna Problem dalam mendesain organisasi (steer,dkk. Hal. 142) (dalam Joko.2007)
AS
Merujuk pada pendapat tersebut, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu rnerubah
SI T
struktur organisasi pada Dinas Pendidikan, ini adaIah merupakan hasil dari pernikiran
IV ER
para Pejabat di kabupaten Kapuas Hulu yaitu Bupati, Walcil Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Drganisasi Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
lintuk memudahkan dalam pengawasan kineIja aparat
N
Hal tersebut dilakukan adalah
U
pemerintah sehingga dapat rnencapai tujuan utarna yaitu rnernajukan Daerah Kapuas Hulu dalam segala bidang. Kegaga1an dalam mendesain organisasi yang efektif dan efisien akan rnenyebabkan menurunnya kineIja organisasi yang ditandai dengan keluarnya tenaga-tenaga potensial,
semalcin sulitnya rnemperoleh sumber daya, dan
menurunnya keseluruhan proses penciptaan nilai bagi organisasi. Dengan dernikian
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 10
efektivitas
organisasi
ditentukan
oleh
desain
organisasi
yang
mampu
mempertemukan kepentingan individu dan organisasi serta strategi organisasi. Umumnya efektivitas organisasi diberikan pengertian sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya yang tersedia. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mendesain struktur dan budayanya sesuai dengan keinginan stakeholder.
IV ER
SI T
AS
TE R
BU KA
Peters dan Waterman dalam penelitiannya seperti dikutip oleh Robbins (dalam JoKo.2007), menyimpulkan bahwa organisasi yang dikelola dengan baik dan sangat efeW memilild 8 (delapan) karakteristik, yaitu: a. mempunyai bias terlladap tindakan dan penyelesaian pekeJ:jaan; b. selalu dekat dengan pelanggan sebingga mengetahui kebutuhannya; c. memberikan otoDOmi yang tinggi kepada pcgawai dan memupuk semangat kewirausahaan; d. peuingkatan produktivitas melalui partisipasi; e. pegawai mengerti kemauan perusabaan dan manajer terlibat aktif pada permasalahan dalam semllll tingkat; f. dekat dengan usaha yang diketahui dan dipahami; g. memilild struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan star pendukung yang beJjumlah minimal; h. penggabungan kontrol yang ketat dengan desentralisasi. Kontrol yang ketat ditujukan untukk mengamankan uilai-nilai inti perusahaan untuk mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Selanjutnya Robbins menambahkan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi secara kuat oleh struktur organisasi yang tepat.
N
Jika dengan perubahan Struktur organisasi di Dinas Pendidikan temyata telah
mw perubahan struktur organisasi
U
sesuai dengan kebutnhan daerah Kapuas Hulu,
tersebut dapat dikatagorikan sebagai struktur organisasi yang efektif. Dampaknya adalah akan lebm berkualitas Pendidikan, Kepemudaan, dan Keolahragaan di kabupaten Kapuas Hulu. Sebaliknya jika perubahan struktur organisasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu temyata tidak sesuai dengan kebutuhan daerah Kapuas Hulu atau dengan kata lain perubahan yang
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 11
dipaksakan, maka perubahan tersebut dapat dikatagorikan sebagai stnJktur organisasi yang tidak efektif.
BU KA
Elemen utama dati stnJktur adalah diferensiasi dan integrasi. Dijerensiasi dan integrasi menurut Lawrence and Lorsch (dalam Joko.2007) merupakan komponen dati lingkungan internal. Diferensiasi adalah proses pembentukan dan pengawasan pembagian kerja atau tingkat spesiaJisasi dalam organisasi. Diferensiasi dibagi meqjadi duB, yaitu diferensiasi vertikal dan diferensiasi horizontal. Diferensiasi vertikal adalah cara-cara yang digunakan oleh organisasi dalam mendesain hierarlri kewenangan dan menciptakan hubungan pelaporan untuk menghubungkan peranan peranan organisasionaJ dan sub-sub unit. Sedangkan diferensiasi horizontal adaJah cars yang digunakan oleh organisasi untuk mengelompokkan tugas-tugas ke dalam peranan-peranan dan peranan-peranan ke dalam sub-sub unit (fungsi-fungsi dan divinisi-divinisi). Sedangkan Robbins menyatakan bahwa stnJktur memiliki dimensi kompleksitas, fonnaJisasi dan sentralisasi. Komplesitas merujuk pada tingkat diferensiasi yang di dalam organisasi.
TE R
Kualitas kinerja para Pegawai di kabupaten Kapuas Hulu masih bclum sepenulmya sesuai dengan peraturan kedisiplinan Pegawai. Peraturan tentang
AS
kedisiplinan pegawai jelas telah berlaku di seluruh Indonesia, tetapi masih saja ada oknum-oknum pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugas
SI T
Pokok dan Funginya masing-masing. Maka diadakanJah perubahan struktur
IV ER
organisasi. supaya dapat memaksimaJkan tugas para Abdi negara. Diferensiasi dan integrasi yang dilakukan dengan baik akan dapat mendorong
U
N
efektivitas kinerja strruktur organisasi. Sebuah organisasi yang merniliki stnJktur yang efektif akan terlihat: a. Garis wewenang dan tanggungjawabnyajelas; b. Aktivitas-aktivitas dalam organisasi didiferensiasi sedernikian rupa sehingga aktivitas-aktivitasnya terbentuk secara efektif dan efisien; c. Organisasi mampu melakukan koordinasi stau integrasi secara efektif dan efisien sebagai macam aktivitas sehingga tujuan dapat tercapai;
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 12 d. Proses komunikasi beJjalan secara efisien sehingga ares informasi yang akurnt yang diperlukan bagi pembuatan keputusan dapat diperoleh secara efisien dan cepat; e.
Stmktur formal mentolelir munculnya stmktur informal;
f. Stmktur memungkinkan adanya desentralisasi dan kompleksitas sebingga organisasi mampu menjawab tuntutan Iingkungan;
R
BU
KA
g. Desain organisasi yang benar akan menghasilkan stmktur orgacisasi yang efektif. Hodge and Anthony (dalam Joko. 2007) menambahkan, stmktur orgacisasi yang efektif akan menlllksimalkan pencapaian tujuan. OJ samping itu, stmktur yang efektif juga akan dapat mendorong adanya inovasi. fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, kinerja dan pengembangan sumber daya manusianya akan dapat dimaksimalkan dan akhirnya struktur akan mampu menjalin adanya koordinasi tedladap semua kegiatan organisasi dengan baik di samping dalam formulasi strategi dan implementasinya.
U
N
IV
ER SI TA
S
TE
Sedangkan menurut Steers dan kawan-kawan (dalam Joko. 2007) menyatakan bahwa pengembangan desain struktur organisasi merupakan tugas yang amat fundamental bagi para manajer. Kesalahan dalam mendesain stmktur dapat mengakibatkan adanya duplikasi wewenang dan tanggung jawab, konflik, koordinasi yang kacau, ketidaksesuaian antara ketrampilan dan tugas dan lain-lain. Mauajer dituntut untuk dapat mengorgacisasi secara efektif. Mengorgacisasi berarti mendesain struktur orgacisasi. Lebih l!Uljut Steers dan kawan-kawan mengemukakan beberapa vanabel yang mempengaruhi efektivitas orgacisasi, yaitu: a. Karakteristik organisasi seperti struktur dan teknologi; b. Karakteristik lingkungan seperti ekonomi, sosial, dan peraturan pemerintah; c. Karakteristik pegawai seperti prestasi kerja; d. Kebijakan-kebijakan drul praktik-praktik manajerial. Tentang hubungan antara ukuran orgacisasi dengan stmktur Osborn dalam Joko (2007:12) menyatakan bahwa, "ukuran orgacisasi merniliki dampak langsung terhadap struktur, sebab ukuran berhubungan dengan skope operasi orgacisasi. Secara lebih khusus, ukunm yang besar berhubungan dengan spesialisasi dan formalisasi yang tinggi, dan sentralisasi yang rendah. Faktor kedua, adaIah strategi. Smtegi orgacisasi adalah penenruan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah orgacisasi, penerimaan dari semngkaian tindakan serta a10bsi dari sumber sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Dalam melaksanakan strategi manajer memperhatikan cam maupun tujuan. Dengan demikian mereka memerlukan dukungan struktur orgacisasi yang tepat. Faktor ketiga, adalah
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
13 teknologi. Telmologi adaIah kombinasi antara ketrampilan, pengetahuan, kemampuan, teknik, material, mesin, komputer, alm-alat, dan peralatan lainnya yang dipergunakan orang untuk memproses bahan mentah menjadi barang alan jasa yang lebih berharga. Faktor keempm, adaIah Jingkungan. Lingkungan organisasi adaIah sejmnlah keknatan yang melingkupi organisasi yang potensial akan mempeodeh smnber. Lil)gkungan dapat dibedakan menjadi dUll, yaitu lingkungan yang spesifik seperti pemerintah, pemasok, pelanggan, dan serikat pekeJja dan lingkungan nmnmn seperti ekonomi, teknologi, politik, demografi, dan budaya. Karakteristik lingkungan akan menentukan organisasi dalam memilih strategi dan pilihan atas strategi akan mempengaruhi pitman terhadap struktur." Struktur organisasi dalam sebuah daerah tidak jarang dijadikan sebagai arena permainan Politik. Mengingat sejak tahun 2004 telah dilaksanakan pemilihan Bupati
BU KA
dan Wakilnya secara langsung oleh rakyat. Proses demokrasi tersebut tentu memitiki dampak positif dan negatif dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Seperti
permainan politik. Masing-masing adalah:
TE R
pendapat Dalf, ada empat wilayah organisasi yang biasanya merupakan arena
IV ER
SI T
AS
a. Peruhahan StrukturaI, Perubahan struktur akan membawa dampak bagi pembagian tanggung jawab dan tugas. Para manajer akan melakukan bergaining. Pengumpulan dukungan dan negosiasi untuk memperkuat basis kekuasaan dan !anggung jawabnya. Struktur yang bam terbentuk pada akhirnya adalah merupakan basil kompromi antara pihak-pihak yang berkepentingan.
U
N
b. Koordinasi Antardepartemen, Koordinasi antardepartemen mnumnya tidaklah dirtunuskan secara balk. Padahal setiap departemen dalam usahanya mencapai tujuan seringka1i tergantung pada departemen lainnya. Koordinasi antar departemen dicapal dengan melalui kompromi dan bergaining, dengan demikian konflik dan ketidakpastian akan selalu muncul dalam melakukan koordinasi antardepartemen. Proses politik akan membantu departemen-departemen dalam menetapkan batas-batas tugas dan tanggungjawabnya. c. Suksesi Manajemen, akan melibatkan tindakan merekrut , promosi dan rotasi manajer. Keputusan rekruitmen, promosi dan rotasi ini adaIah arena proses politik tingkat tinggi bagi organisasi. Koalisi, aliansi, dan bahkan suap dalam organisasi menjadi tinggi. Manajer barn mnmnnya akan membawa serta orang orang kepercayaannya untuk ditempatkan dalam pos-pos penting dalam organisasi. Penempatan orang-orang barn akan membawa ketidakpastian dalam organisasi.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 14 d. Alokasi Sumber Daya., prinsip ekonomi selalu mewarnai dalarn alokasi sumber daya. Prinsip tersebut adaIah maximizing, memaksimaikan. Para anggota organisasi akan berupaya memaksimaikan peroleban sumber daya yang diperebutkan, seperti keuangan, perlengkapan, gaji, pekerja yang handal, peralatan kerja, jatah penerbangan, dan lain-lain. Merujuk pada teori tersebut, kabupaten Kapuas Hulu dan mungkin di daerah lain dampak dari Pemilukada sangat besar pada bentuk struktur organisasi daerahnya.
Dari pesta demokrasi tersebut tentu ada fihak-fihak yang mengutamakan kepentingan politiknya. Dengan kepentingan politik tersebut maka akan membentuk struktur bam
BU KA
menggantikan struktur lama yang merupakan produk penguasa yang sudah tidal
berkuasa lagi. Bentuk struktur yang bam ini adaIah merupakan hasil dari kompromi
TE R
antara pihak-pihak yang berkepentingan di daJamnya.
Struktur organisasi daerah akan saling berpengarub. Masing-masing instansi
AS
pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang selalu berkaitan antara instansi datu dan lainnya. Bahkan tercapainya tujuan atau hasil kerja yang maksimal
SI T
dari masing-masing instansi sangat dipengaruhi oleh instansi lain. Maka antara
IV ER
instansi tersebut harns senantiasa mengadakan koordinasi yang baik. Proses politik
U
masing-masing.
N
akan sangat membantu dalam menetapkan batas-batas tugas dan wewenangnya
Sebuah daerah kabupaten, top manajernya adaIah Bupati. Maka ketika seorang Bupati barn baik yang barn terpiJih maupun yang sudab periode ke dua., pasti akan membawa
orang-orang
kepercayaannya
ke
dalam
pemerintahan
daerah.
Rekmitmen, promosi dan rotasi pejabat daerah pasti akan terjadi. Tidaklah mengherankan jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dalam kegiatan politik dalam rangka mendukung salah satu ca10n Bupati dan Wakil Bupati. Hal
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
15 tersebut adalah merupakan suatau upaya untuk mempertahankan kedudukan atau jabatannya di Pemerintah Daerah. Keadaan ini akan membawa ketidakpastian dalam organisasi daerah. Masing-masing instansi pemerintah tentu akan membuat program kega yang meyakinkan supaya memperoleh anggaran pengelolaan yang mabimal. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan program kelja masing-masing instansi sehingga dapat berhasil seperti yang diharapkan. Sebaik apapun sebuah program
KA
kalau tidak didukung oleh dana yang sesuai, maka tidak akan dapat berhasil dengan
BU
baik.
R
Ketika urusan pemerintahan masuk ke dalam ranah politik, maka apa saja bisa
TE
teljadi. Seperti Struktur organisasi bam, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olabraga.
S
Kalau dilibat dan struktur lama, bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan sudah
ER SI TA
ada Meskipun masih berbentuk Seksi. tetapi sudah terakomodir. Akan tetapi dengan pertimbangan balas budi atau promosi bagi orang-orang yang telah menyukseskan kampanye pemenang pemiIihan Bupati dan Wakilnya untuk menduduki sebuah
IV
jabatan di pemerintah daerah Kapuas HuJu. Dengan menempatkan orang-orang
U
N
kepercayaan, maka organisasi dalam sebuah daerah akan menjadi sumber-sumber kekuasaan Hal ini kembali lagi sangat erat kaitannya dengan kepentingan poHtik. Seperti yang disampaikan oleh Daft (dalam Joko, 2007) sebagai berikut: Seperti terlihat dalam struktur organisasi, sumber kekuasaan dapat berupa posisi posisi dalam hierarchy organisasi. akses terhadap jaringan komunikasi. kekuasaan keahlian dalam karena posisinya dalam operating core dan technostructur. Kekuasaan dapat diperoleh juga akihat adanya desain pekeljaan misalnya tingkat fonnalisasi yang rendah dan tingkat desentralisasi yang tinggi. Keduanya akan memberikan keleluasaan para anggota organisasi dalam mengambiJ keputusan.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
16 SUMBER KEKUASAAN PARA MANAJER TINGKAT ATAS
Para anajer Tingkat Ar2.sI Chief Executive OfflcelS
\
Manajer
ManaJer Menengah
paza Pclaksana
BU
}
Menengah
KA
Manajer Menengah
Manajer Menengah
TE
R
Gambar 2.2 : Sumber Kekuasaan para manajer tingkat alas (dalam Joko, 2007) Sudah menjadi pandangan umum babwa konflik dalamorganisasi adaIab sesuatu
ER SI TA
S
yang destruktif dan merusak. Oleh karena itu konflik adaIab sesuatu yang harus dihindari. Namun faJcta juga menunjukkan bahwa banyak kemajuan, inovasi, dan kreativitas itu muncul karena dipicu oleh adanya konflik.
U
N
IV
Robbins (dalam loko, 2007) mendefinisikan konflik sebagai perilaku anggota organisasi yang dicurabkan untuk beroposisi terbadap anggota yang lain. Sedangkan lones mendefinisikan konflik sebagai pertentangan yang terjadi ketika kepentingan saIab satu kelornpok dihaJang-ha1angi atau disingkirkan oleh kepentingan kelompok lain. lika kedna definisi tadi ditarik benang merahnya, maka konflik sebenarnya adalab adanya dna kelompok yang bertentangan baik secara terbuka maupun latent (tersembunyi). Ada 2 (dua) paudangan tentang konflik, yaitu:
a. Pandangan Tradisional Pandangan tradisonal memandang konflik sebagai sesuatu yang merusak sehingga harus dihindari. Konflik dipersamakan dengan irasionalitas, kekerasan dan kehancuran. lika dalam suatu organisasi muncul konflik maka manajemen harus segera biss memadamkan konflik.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 17 b. Pandangan lnteraksionis Para penganut interaksionis memandang konflik adalah sesuatu yang perlu ada dalam organisasi, sebab konflik akan merangsang perubahan dalam organisasi dan mendorong organisasi untuk terus-menerus belajar. Namun tidak semua konflik akan menciptakan perubahan. Hanya konflik yang fungsional saja yang mampu merangsang teIjadinya perubahan, artinya konflik yang muncul akan mampu memunculkan adanya cara-cara baru da1arn melakukan sesuatu. Peranan manajer sangat besar untuk menjaga konflik agar menjadi konflik yang fungsional tidak bergerak ke arab konflik yang destruktif. Konflik fungsiona1 akan merangsang organisasi untuk kritis terbadap dirinya sendiri, dan lebih inovatif. Sedangkan konflik yang destruktif akan merangsang organisasi menjadi kacau dan tidak kooperatif. Ketiadaan koflik menurut pandangan ini juga kurang baik, sebab organisasi akan cenderung apatis, stagnan, tidak peka terhadap perubahan dan tidak inovatif.
KA
Melihat perkembangan pengelolaan pemerintah sant ini cukup aneh. Urusan
BU
Pemerintah yang di dalamnya terdiri dari para pegawai yang bekerja sesuai dengan
R
disiplin ilmunya, akan tetapi dipimpin oleh para Politikus. Para Kepala Dinas yang
TE
dulunya meniti karir sesuai dengan kernampuannya da1arn bekerja sangat tergantung
S
kepada dua orang politikus (Bupati dan Wakil Bupati). Akan tetapi hal ini memang
ER SI TA
harus dihadapi, karena dalam pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakilnya yang telah dipilih melaui proses politik langsung. Sedangkan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah tentu melalui banyak cam untuk pemenangan
IV
masing-masing Calon Kepala Daerah. Seorang Kepala Daerah yang menjadi
U
N
pemenang dalam Pemilukada belum menjamin bahwa mereka adalah seorang negarawan, Politikus sndah pasti. Basi Kepala Daerah yangjuga seorang negarawan akan dapat memimpin sebuah daerah dengan baik. Akan tetapi bagi Kepala Daerah yang murni seorang politikus agak meragukan akan keberhasilannya dalam memerintah sebuah daerah. Sebuah organisasi, ketika berdiri tentunya memiliki maksud (intention) kenapa bentuknya seperti tersebut. Bentuk formal organisasi dibarapkan merupakan bentuk
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 18 terbaik yang mendukung sepenuhnya pencapaian sasaran sang pendiri atau visi organisasi tersebut. Konfigurasi fonnal itulah yang dinamakan sebagai struktur organisasi. Salah satu cam membentuk struktur organisasi adalah dengan membuat disain organisasi (organization design). Disain organisasi sendiri merupakan pembentukan peran (roles), aktifitas pengolahan (process), dan bentuk hubungan formal (formal
relationship) dalarn suatu organisasi. Didalarnnya ada pengembangan struktur
KA
keseluruhan di dalarn organisasi baik unit maupun sub-sub unitnya, serta definisi
BU
p...'1'a!l dan proses yang lebih detil dalarn unit maupun sub unit tersebut.
R
Di dalarn pembentukan struktur organisasi itu sendiri, ada beberapa prinsip dasar
TE
yang harus dimiliki oleh struktur organisasi tersebm, di antaranya:
S
a. Struktur organisasi memberi prioritas pada pelanggan kunci (key customer
ER SI TA
priorities)
b. Struktur tersebut marnpu mengurangi dan menghilangk.an duplikasi organisasi c. Struktur menyederhanakan lapisan manajemen di dalarn organisasi.
IV
d. Struktur organisasi dapat meningkatkan saluran komunikasi (channel of
U
N
communication) di dalarn organisasi. c. Struktur organisasi tersebut memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas serta merniliki akuntabilitas. Kerangka konsep struktur organisasi banyak dipengaruhi oleh fak10r internal dan ekstema1. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain: Visi dan Misi organisai, Stratcgi organisasi, Model kepemimpinan., Kebijakan dan prosedur dan budaya organisasi.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 19 Sedangkan faktor ekstemal yang mempengaruhi desain struktur organisasi antara lain: Pelanggan, Supplier, Pemerintah, Aturan formal, hukum dan perundangan, Teknologi Manajemen, dan Stakeholder lainnya (masyarakat, komunitas dlI). 2. Perubahan Organisasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah daerah yang sedang berkembang. Saat ini masih dalam rangka mencari bentuk yang sesuai dengan karakteristik lingkungan dan Sumber Daya Manusianya. Akan tetapi dalam mengembangkan orgnisasi pemerintah
BU KA
daerah haruslah tetap mengembangkan strategi dalam megadaptasi perubahan lingkungan, termasuk strategi dalam melal-ukan kontrol terhadap lingkungannya.
TE R
Idealnya da1am merubah struktur organisasi perlu mengadakan pengkl\iian, identifikasi, menetapkan perubahan, menentukan strategi dan melakukan evaluasi.
AS
Faktor yang menyebabkan perubahan organisasi ada dua, yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern adalah perubahan kebijakan
SI T
pemimpinan, perubahan tujuan, perluasan wilayah, volume kegiatan bertambah
IV ER
banyak, sikap dan perilaku dari para anggota organisasi. Sedangkan yang termasuk lingkungan ekstem adalah politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam,
U
N
demografi dan sosiologi.
Perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu yang dipengaruhi oleh lingkungan intern adalah karena dipandang perlu untuk menambah Bidang Pemuda dan Olahraga. Selama berada di bawah Bidang Pendidikan Luar Sekolah, bidang pemuda dan olahraga mernperoleh kesempatan untuk mernbuat program yang sesuai dengan program Pemerintah Provinsi dan Pernerintah Pusat kurang. Oleh karena itu dengan dibentuk Bidang
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
20 Pemuda dan OIahraga, diharapkan kedua bidang itu dapat lebih leluasa untuk menyusun dan meIaksanakan program kegiatan lebih luas. Sedangkan pengaruh dati faktor ekstern. salah satunya adalah pengaruh politik.
Hal itu dapat dilihat dati saat perubahannya. Yaitu ketika Bupati Kapuas Hulu hendak meningkatkan kualitas olahraga di daerah yang dipimpinnya. Dan ini adalah pelaksanaan dati aspirasi rakyat yang telah memilihnya. Artinya, perubahan tersebut terjadi ketika kebijakan Bupati (pemimpin) berubah., dan menghargai rakyat yang
KA
memilih daIam Pemilukada. Dapatlah dimakJumi brena ini adaIah dampak dati
BU
politik. Sebagai Kepala daerah yang dipilih secara langsung, maka wajarlah jika
R
mela1csanakan apa yang telah dijanjikan ketika seorang kepala daerah berkampanye.
TE
3. Merger
S
Merger adalah suatu proses difusi dua perseroan dengan salah satu di antaranya
ER SI TA
tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdin tersebut. Merger dibagi menjadi tiga, yaitu:
N U
sarna).
IV
a. Merger Horizontal, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis (usahanya
b. Merger Vertikal, adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. c. Konglomerasi, adalah merger antara bebagai perusahaan yang meghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitanyya. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
21 mendapat basil yang lebm baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan. Membaca maian tersebut, perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan dapat dikatagorlkan pada jenis Merger Horizontal dan Merger Vertikal. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah tiga bidang yang ada persamaannya dan juga ada perbedaannya. Persamaannya adalah antara ketiganya tetap berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan Formal, Pendidikan Non formal, Pendidikan Kepemudaan,
BU KA
dan Pendidikan Keolahragaan. Perbedaannya adalah, pada bidang Pendidikan lebm cenderung pada duma akademisi. Sedangkan bidang kepemudaan, lebih banyak
TE R
mengurusi kegiatan para remaja yang berkaitan dengan pembinaan mental. Dan bidang olahraga Iebm banyak pada pembinaan prestasi dan pemeliharaan kesebatan.
AS
Merger atau Penggabungan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebibannya adalah, pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding
SI T
pengambilalihan yang lain. Sedangkan kelrurangannya adalah, hams ada persetujuan
IV ER
dati para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperJukan waktu yang lama. (Harianto dan
U
N
Sudomo,200l.p.64I)
Penggabungan (merger) bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan di
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu lebm menguntungkan. Karena yang dimerger adalah instansi pemerintah, sehingga untuk memperoleh persetujuan dati fthak-fihak yang terkait tidak sulit dan tidak memakan waktu yang lama. Apalagi di dalam pemerintah daerah penguasa tertinggi adalah Kepala Daerahnya.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 22
4. Efisiensi Sesuai dengan Pennendagri Nomor i3 rahun 2006, efisiensi adaIah hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain: a. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (inpUl
KA
outpUl)
BU
b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adaIah suatu kegiatan yang
R
dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin. Atau dengan kata lain suatu
TE
kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut
c. Efisiensi
ER SI TA
diperoleh basil yang diinginkan.
S
telah mencapai sasaran dengan maya yahg terendah atau dengan maya minimal
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dapat
dicapai
dengan
memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah
IV
dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.
U
N
Faktor penentu efisiensi adalah: a. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang staml dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional c. Faktor Sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja sella dana keuangan
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 23 d, Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat e, Faktor pimpinan daJam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat (aktor tersebut ke daJam suatu usaha yang berdaya guna dan berbasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Dengan memahami pengertian efisiensi tersebut, penuiis akan meneliti pengaruh perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan pada efisiensi anggaran pendidikan
s.
BU KA
kabupaten Kapuas Hulu.
Auggaraa Daerah
TE R
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (APBD), adaJab rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah di Indoneia yang disetujui oleb Dewan Perwakilan
AS
Rakyat Daerah (DPRD), APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tabun
Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggaJ 1 Januari sampai
SI T
dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
a,
IV ER
terdiri dari:
Anggaran Pendapatan
U
N
I) Pendapatan AsH Daerah (PAD) yang meUputi plljak daerah, retribusi daerah, hasil pengeIolaan kekayaan daerab, dan penerimaan lain-lain. 2) Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi basil, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3) Lain-lain pendapatan yang gab seperti dana hibah atau dana darurat. b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyeJenggaraan tugas
pemerintahan di daerah.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
24 1) Belanja langsoog, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. 2) Belanja Tidak Langsoog, yaitu Belanja Pegawai, belanja booga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak: terduga.
c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan ditenna kembali, baik pada tahoo anggaran yang
KA
bersangkutan maupoo tahoo-tahoo anggaran berikutnya.
BU
Anggaran Pen
R
berikut:
pendapatan dan
belanja pada tahoo
bersangkutan.
Tanpa
S
merealisasi
TE
a. Foogsi Otorisasi, bennakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar ootuk
ER SI TA
dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan ootuk dilaksanakan.
b. Foogsi Perencanaan, bennakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi
IV
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahoo yang bersangkutan.
U
N
c. Foogsi Pengawasan, mengandoog makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
keberhasilan atau
kegagalan
penyelenggaraan
pemerintah daerah. d. Foogsi A1okasi, mengandoog makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan ootuk menciptakan lapangan ketja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
25 e. Fungsi
Distribusi,
memiliki
makna babwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerab hams memperbatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi Stabilitas, memiliki makna babwa anggaran daerab menjadi alat untuk meme1ihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekooomian
daerab. Membaca pengertian dan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (APBD) tersebut, perubaban Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan
KA
Olabraga kabupaten Kapuas Hulu sangat berpengaruh pada anggaran daerab Kapuas
BU
Hulu. Pada saat masih berbentuk Dioss Pendidikan, anggamn yang masuk ke dalam
R
APBD hanya pada bidang Pendidikan saja. Akan tetapi setelah berbentuk Dinas
TE
Pendidikan, Pemuda dan Olabraga ada tiga Bidang. yaitu Pendidikan, Kepemudan
S
dan Keolabragaan. Secara teori akan ada perubaban anggaran yang cukup besar pada
ER SI TA
Dioss Pendidikan., Pemuda dan Olabraga kabupaten Kapuas Hulu. Maka dengan mengadakan penelitian dampak dati perubaban struktur organisasi Dioas Pendidikan kabupaten Kapuas Hulu terhadap efisiensi anggaran pendidikan akan terjawab.
IV
Fungsi Otorisasi, jika sebuab instw>si tidak tepat dalam membuat sebuab
U
N
program ketja, maka akan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki anggaran dalam APBD. Maka menurut pengertian ini. kegiatan Kepemudaan dan Keolabragaan di Dinas Pendidikan sebenarnya tergantung pada penyusunan program kegiatannya. Asalkan kegiatan dan anggarannya jelas dapat dipertanggungjawabkan. tidak perlu menambang satu Bidang lagi yang tentunya akan menambab pengeluaran daerab untuk tunjangan tiga jabatan bam.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 26
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) memiliki fungsi Perencanaan, maka penyusunannya pada taboo sebelum taboo berjalan. Setelah tersusoo APBO ootuk taboo yang akan datang, maka menjadi pedoman pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Seandainya ada kegiatan yang sifatnya mendadak, maka biasanya akan diadakan APRO perubahan. Uotuk menentukan anggaran pembahan
ini melalui proses yang culrup panjang. Karena pemerintah daerah harus mengalokasikan dana bam di luar APBO yang telah disahkan.
KA
Keberhasilan dalam penyelenggaraan Oaerah juga ditentukan oleh APBD-nya.
BU
Jika daia!1l pelaksanaan program kegiatan dalam sebuah daerah tidak banyak
R
merubah APBO yang telah disUSWl, tentu pengelolaan Oaerah taboo bersangutan
TE
dikatan berhasil. Akan tetapi jika dalam APBO yang telsh disahkan kemudian
ER SI TA
dikatagocikan gaga! atau tidak maksimal.
S
banyak bagian yang diperbaiki, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan
APBO dia!ahkan ootuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran,
dan pemborosan sumberdaya,
serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
IV
perekonomian daerah, ini adalah fungsi alokasi. Hal ini berkaitan dengan struktur
U
N
organisasi pada instansi pemerintab daerah. Jika dalam menyusoo struktur organisasi daerah tepat sesuai dengan kebutuban daerah, maka pembiayaan pengelolaan daerah dapat efisien dan efektiv. Akan tetapi jika penyusooan struktur organisasi tidak tepat karena kepentingan-kepentingan, maka akan berakibat tidak efektivnya pemanfaatan APBO. Foogsi distribusi dan stabiJitas APBO menootut para pengelola pemerintah
daerah ootuk lebih teliti dalam meoyeimbangkan kebijakan-kebijakan dalam
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
27 anggaran dengan dasar keadilan dan kepatutan. Antara instansi yang ada dalarn sebuah pemerintah daerah memang tidak dapat disamaratakan. Akan tetapi besar keci! anggaran yang dipeorleh sebuah instansi disesuaikan dengan beban kerja masing-masing instansi di pemerintah Daerah. Perekonomian daerah akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan penganggaran pada masing-masing instansi pemerintah daerah. Jika merujuk pada fungsi anggaran daerah, maka meskipWl dalarn satu instansi
KA
pemerintah (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) mengurusi tiga bidang yang
BU
besar, diharapkan dapat seimbang sesuai fungsi Alokasi, Distribusi dan StaNJitas.
R
Dengan penelitian ini sekaligus dapat melihat sejauh mana kualitas APliD Kapuas
TE
Hulu. MeskipWl objek utama penelitian ini bukanlah pada APBD Kapuas Hulu,
6.
ER SI TA
(APDB) kabupalen Kapuas Hulu.
S
tetapi lentu sangat berkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Daenth dan Otonomi Daenth
IV
Pemerintah daerah di samping pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten sebagai daerah otonom maka pemerintah
U
N
dan kota. Dalarn hal provinsi
kabupatenlkota bukanlah bawahan provinsi. Provinsi dalarn kedudukannya sebagai wilayah administrasi maka pemerintah kabupaten/kota merupakan subordinat wilayah administrasi provinsi. Dalarn hal provinsi sebagai daerah otonom maka pemerintah kabupatenlkota adalah sesama daerah otonom. HubWlgan provinsi dengan kabupaten/kota sesama daerah otonom adaIah hubWlgan koordinasi. Jadi
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
28 bukan hubungan bierarld antara atasan dan bawahan seperti aturan yang Ialu (UU No.5 Tabun 1974)
I
I
I
WIL.ADM
I
PEMERINTAH PUSAT
,.. PEMDA PROVINSI
PEMPROV.
! £ !
1
1
PEMDA
KABIKOTA
KABIKOTA
PEMDA KABIKOTA
R
PEMDA
BU
1
KA
i
TE
Gambar 2.3 : hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupatenlkota
S
Garis putus-putus antara Pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah
ER SI TA
kabupatenlk.ota menunjukkan hubungan koordinasi sesama daerah otonomi, sedangkan gans lurus yang diperlibatkan antara wilayab administrasi provinsi
menunjukkan hubungan bierarlds.
IV
Kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupatenlkota adaIab sisa kewenangan
U
N
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupatenlkota memiliki kewenangan yang sangat banyak dan besar. Oleh karena itu bobot kewenangan terletak di pemerintah kabupatenlkota. Baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara spesifik. Undang-Undang memberi mmusan umum pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pada kabupatenlk.ota. Kecuali yang ditentukan untuk pusat dan provinsi. Kabupatenlk.ota dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
29 berdasarkan kebutuhan
daerahnya.
Kewenangan
yang dibuat sendiri
oleh
kahupatenlkota tersebut bukan berdasarkan pendekatan sektor, departemen, dan non departemen yang ada, tetapi berdasarkan pembidangan kewenangan. Oi sini kabupatenlkota dapat membuat rincian kewenangan lalu diagregasikan sehingga menjadi kewenangan yang setara/setingkat antar bidang. Lalu penggunaan nomenldatumya didasarkan rumpun pekerjaan yang mempunyai kamkter dan sifat sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan khusus.
KA
Meskipun secara hierarki kabupatenlkota bukanlah bawahan dari provinsi, akan
BU
tetapi tetaplah selalu berhubungan. Idealnya Struktur organisasi pemerintahan yang ada di Pemerintahan KabupatenIKota sama atau hampir sama dengan struktur
TE
R
organisasi yang ada di Oaerah Provinsi. Akan lebih baik \agi jika struktur organisasi
S
Pemerintah Kabupaten, sarna dengan Struktur organisasi yang ada di Pemerintah
ER SI TA
Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal itu untuk memudahkan illJam berurusan. Jadi jika perhedaan struktur organisasi antara kabupatenlkota dengan provinsi terlalu jauh, maka akan timbul kesulitan dalam berurusan. Peraturan Perundang-undangan
IV
7.
N
Oalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007 tentang
U
pembagian urusan pemerintahan antara pernerintah, pernerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupatenlkotll, Bah II Urusan Pemerintahan adaIah sebagai berikut: Pasal2 (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pernerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan danlatau susunan pemerintahan.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 30
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi politik luar negen, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan danlatau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada. ayat (I) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sehagaimana dimaksud pada. ayat (2).
S
n. ketenagaketjaan dan ketransmigrasian; o. koperasi dan usaha kedl dan menengah;
TE
R
BU
KA
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) terdiri alas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. peketjaan umum; d. penlmaban ; e. penataan roang; f. perencanaan pembangunan ; g. perbubungan; h. linglrubnan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil;
Ie. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial;
N
IV
ER SI TA
p. penanaman modal; q. kebudayaan dan pariwisata; r. kepemudaan dan olahraga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umw:n. adminsitrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. statistik; w. kearsipan;
U
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika; z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehntanan;
bb. energi dan SUDlber daya mineral;
ce. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.
(5) setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana djmahud pada. ayat (4) terdiri dad sub bidang,m dan setiap sub bidang terdiri dad sub-sub bidang.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 31 (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Pemerintah mi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dari 31 bidang urusan yang digabung menjadi sam banya Kepemudaan dan Keolahragaan. Sedangkan di kabupaten Kapuas Hulu penggabungannya ditambab dengan Pendidikan. Sehingga meI\iadi Dinas Pendidikan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu. Artinya jib merujuk pada peratura Pemerintah, beban tugas Dinas Pendidikan,
KA
Pemuda dan Olahraga akan menjadi bertambab herat. Karena ketiga bidang yang
BU
diums sangat berkaitan dengan pembinaan Sumber Daya Manusia Indonesia. Kunci keberhasi1annya adalah para pegawai yang bertugas pada instansi tersebut adalah
TE
R
benar-benar memiliki kualitas sumber daya manusia yang memahami dunia
S
pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
ER SI TA
Akan tetapi jika leila membaca Peraturan Pemerintah tentang Perumpunan Urusan Pemerintah, maka tanggapan terbadap perubaban Struktur Organisasi Dinas Pendidikan akan berbeda. OJ dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
IV
41 Tabun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditulis sebaglli berikut:
U
N
Bagian Ketiga
Perumpunan Urusan Pemerintaban
Pasal22
(1) Penyusunan Orgamsasl perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintaban yang perlu ditangani. (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak hams dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. (3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh sam perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintah yang dikelom
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 32
pollan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.
BU
KA
(4) Perompunan IlfUSIIJl yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dan: a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. kesehatan; c. bidang sosial, tenaga ketja dan transmigrasi; d. bidang perhuboogan, komunikasi dan informatika; e. bidang kependudukan dan catatan sipil; f. bidang kebudayaan dan pariwisata; g. bidang peketjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata roang; h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecH dan menengab, industri dan perdagangan; i. bidang pelayanan pertanahan; j. bidang pertanian yang meIiputi tanaman pangan, petemakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; k. bidang pertambangan dan energi; dan I. .bidang pendapatan, pengelo!aan keuangan dan asel.
R
Merujuk pada Peraturan Pemerintab Nomor 41 Taboo 2007 rersebut, maka
TE
ke1uamya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32, tanggal 5 Desember 2008,
S
tentang Struktur Organisasi dan Tata Ketja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
ER SI TA
tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintab. Utamanya pada pasal 22 tentang Perumpunan Urusan Pemerintab yaitu Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Taboo 2003, tanggal 8 Juli
N
IV
2003, tentang sistem Pendidikan Nasional Bab IV Bagian Keempat tentang: Hak dan
U
Kewajiban Pemerintab dan Pemerintab Daerah pasa111 berisi: (I) Pemerintab dan Pemerintab Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa deskrimunasi. (2) Pemerintab dan Pemerintab Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujub dampai dengan lima belas taboo.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 33 Selanjutnya pada Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kesatu pasaI 46 berisi: (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyamkat. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerab bertanggung jawab menyediakan angganm pendidikan sebagaimana diawr dalam pasaI 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-nesia tahun 1945.
Bab XIII pasal47 berisi: berdasarkan prinsip
BU KA
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan kcadilan, kecukupan. dan berkelanjutan.
Bab XIIl bagian keempat. pasal49 berisi:
TE R
(2) Pemerintah, Pemerintah lli.erah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan peru!ldang-undangan yang berlaku.
SI T
AS
(I) Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20010 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
IV ER
(2) Gaji Guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (PABN).
U
N
(3) Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibab sesuai dengan per'Jndang-undangan yang berlaku. (4) Dana Pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Membaca Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, Peraturan Bupati Nomor 32, Tabun 2008, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Taltun 2003, maka ada kejanggalan di antara ketiganya. Hal ini yang meJatarbelakangi
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
34 penulis untuk menelitinya. Secara gans besar dapat diungkapkan di sini bahwa untuk menangani urusan pendidikan saja dengan meJihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sudah cukup bernt bagi Pemerintah Oaerah. Apalagi ditambah dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32, Tahun 2008, yang di dalamnya terrlapat bidang Kepemudaan dan Olahraga. Antara Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, ketiganya mcnempati posisi yang sarna-sarna penting dalam rangka
BU KA
mencerdaskan anak bangsa. Kalau untuk pendanaan bidang Pendidikan saja, DUO 1945 telah mengamanahkan 20"A. dan APBO, apalagi ditambah dengan Bidang
TE R
Pemuda dan Olahraga, bisa menjadi lebih 20 % dan APBO untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. ldealnya mungkin bidang Pemuda dan Olahraga menjadi
AS
sebuah Oinas atau kantor tersendiri. Sehingga tidak bergabung dengan bidang pendidikan. Selain itu pengorusannya dapat Iebih spesifik dan terarah. Kekutan untuk
SI T
menyampaikan berbagai program kegiatan Pemuda dan Olahraga akan dapat lebih
IV ER
luas.
Kemungkinan lain yang akan terjadi adalah, seberapapun bagian dan Anggaran
U
N
Pemerintah Daerah Kapuas Hulu untuk pendidikan akan dibagi dengan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Jika demikian yang akan terjadi, maka anggaran khusus untuk pendidikan akan semakin mengecil. lbaratnya sebuab kue, yang seharusnya jatah untuk satu orang supaya dapat kenyang, akan tempi hams dibagi dengan tiga orang, sudah ba.'lII1g tentu ketiga-tiganya tidak akan dapat kenyang. Keberhasilau setiap kegiatan at.au peJaksanaan sebuab program, sangatlah tergantung pada pendanaannya. Seperti halnya dengan Pendidikan, Kepemudaan dan
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
35 Keolahragaan, jika ketiganya tidak mendapatkan pendanaan yang sesuai, maka program kegiatannya tidak akan beIjalan dengan baiL Dan sudah barang tentu, tidak
akan memperoleh hasil yang maksimal. Apalah arti sebuah program yang baik secara
teori, tetapi tanpa ada faktor-faktor pendukung yang sesuai. Maka program-program itu tinggallah menjadi sebuah tulisan di atas kertas saja. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bisa saja disatukan. Seperti pada bentuk struktur yang lama, yaitu Dinas Pendidikan yang sudah ada bidang Pendidikan Luar Sekolah yang membawahi seksi
KA
Pemuda dan Olahraga. Tanpa membiat bidang baru, urusan Pemuda dan Olahraga
BU
sudah ada wadahnya.
Apalagi jika sudah memanfilatkan masalah Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
TE
R
dengan urusan Politik akan lebih menyedihkan Jagi. Mengadakan pertandingan
S
olahraga secara besar-besaran di tingkat kabupaten. Tapi dalam pelaksanaannya
ER SI TA
dibumbui dengan kampanye-kampanye terselubung. Bahkan tidak jarang dalam kegiatan massa tersebut juga memasang bendera-bendera partai yang tentunya tidak etis. Atau membangun sekolah-sekolah barn di daerah-daerah dengan harapan
IV
meminta perhatian warga masyarakat untuk dapat memilih salah satu caIon Kepala
N
Daerah. Setelah selesai Pemilukada, maka daerah yang lebih banyak memilm Kepala
U
Daerah terpilih akan lehm diperhatikan pembangunan daerahnya dibandingkan
daerah yang pemilihnya sedikit. Kejadian-kejadian ini tentunya akan menyakiti hati masyarakal Padahal dalam dunia politik jelas, siapa yang menang tetap hams netral setelab duduk dalam kursi Bupati dan wakil. Hal-hal seperti inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 36 B. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan secara praktis mengenai Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut: SIIuktur Lama
SIIuktur BI11'II
Dinas Pendidikan, Pemuda dan 1 Olailraga .
Dinas Pendidikan
I
Dasar : Peraturan Bupati
Dasar: Peraturan Bupati kapuas . Hulu nomor 17 tabID! 2007
BU KA
KapIlllS Hulu Nomor 32, tahun
20011
SIIuktur Organisasi
SIIuktur Organisasi I. Kepala Dinas 2. Kepala Tala Usaba
TE R
I. Kepata Dinas
2 Sekretaris
3. Kepata Bidang Ketenagann
AS
4. Kepala Bidang SMP, SMA,danSMK S. Kepala Bielang Ttc, SD danSDLB
SI T
~
IV ER
6. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolab - Pendidikan Luar Sekolab • Kepemudann
- Keolahra8/I8U
U
N
I
3. Kepata Bidang SMP,
SMAdanSMK
4. Kepala Bielang TK dan
SD
5. Kepala Bidang Pendidikan
Non formal dan Informal
- Pendidikan Usia Dini
• Pendidikan Masyarakat 6. Kepala Bielang Pemuda dan Olahrap
- Kepemudaan
• Keo\ahragalut
7. Unit Pelaksana Teknis awn
I Perubalum SIIuktur Organisasi
I
l
l.
Kepala Tala Usaba berubah menjadi Sekretaris. Kepala Bidang Keten88/I8U ditiadakan, masuk ke dalam masing-masing Bidang.
Kepata Bielang Pendidikan Luar Sekolah yang semuJa membidangi Pendidikan Luar Sekolah,
Pendidikan Masyarakal:, Kepemudaan dan Keolabragaan dikemhlmgkan Jagi menjadi dua Bidang
yaku Bidang Pendidikan NOD formal dan Informal, yang membielangi Pendidikan Usia Dinl dan
Pendidikan Masyarakat dan Bidang Pemuda dan 0Iahraga. yang membidangi Kepemudaan dan
Keolahragaan. Di IingI
~
I
Pengarulmya terbadap Efisiensi Anggaran Pendidikan
Gambar 2.4 : Kerangka Berpikir
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
I
14/41106.pdf
37 C. Dermisl Operasionai Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah antara lain: 1. Pernbahan struktur organisasi, mernjuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Otonomi Daerah Kantor Dinas Pendidikan (Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 7 Tahun 20(7) bernbah struktur organisasinya menjadi Kantor Dims Pendidik.an, Pemuda dan Olahraga (peraturan Bupati Nomor 32 Tahun20(8)
mempunyai
tugas
pokok:
melaksanakan
penye\enggaraan
BU
kantor yang
KA
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu adalah sebuah
R
Pendidikan, kepemudaan dan Keolahragaan di kabupaten Kapuas Hulu.
TE
Sedangkan fungsinya adalah;
S
a. Mernmuskan perencanaan teknis di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan
ER SI TA
Keolahragaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; b. Menye\enggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal; c. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
IV
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejurnan;
U
N
d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan; e. Membina Unit Pelaksana Teknis Daerah. 3. Perumpunan, maksudnya adalah Urnsan atau organisasi yang megurnsi urusan daerah masing-masing tidak harus dibentuk ke dalam organisasi terllendiri, melainkan dapat digabungkan sesuai dengan keperluan pemerintah daerah yang
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 38
bersangkutan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 41 Tabun 2007 pasal22. 4. Pendidikan, maksud pendidikan dalam penelitian ini adaIab pendidikan secara keseluruhan, yaitu: Pendidikan Usia Dini, TK/RA, SDIM!, SMPIMTs, SMA/MA, SM!(, dan Pendidikan Non Formal dan Informal. 5. Anggaran Pendidikan adaIab anggaran yang disetujui oleh Pemerintah daerah berdasarkan usulan
dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dalam
KA
anggaran Pendidikan termuat anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan
BU
pendikan secara keseluruhan. Dati pemhiayaan operasional Dinas Pendidikan,
R
Pemuda dan Olahraga, peningkatan kualitas pendidikan siswa, guru dan
TE
masyarakat. Dalam anggaran pendidikan terdiri dari fisik dan non fisik.
S
Anggaran fisik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan
ER SI TA
anggaran non fisik berupa peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenjang. Sumber anggaran pendidikan berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kahupaten Kapuas Hulu;
N U
Barat;
IV
h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Kalimantan
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN); dan d. Bantuan Luar Negeri.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
BAD III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
1. Obyek Penelitian PeneIitian terhadap "Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terhadap Efisiensi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu" dilakukan di Dinas Pendikan, Pemuda dan Olahraga
BU KA
kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Danau Luar nomor 10, Putussibau Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
Dipilihnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai lokasi penelitian
TE R
dengall pertimbangan sebagai berikut:
a. Perubahan struktur organisasi pada kantor Dinas Pendidikan yang menjadi Dinas
AS
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dikhawatirkan akan mengura."lgi anggaran
SI T
pendidikan dengan bertambahnya bidang baru yaitu kepemudaan dan
IV ER
keolahragaan;
b. Besaran anggaran pendidikan di kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini belum
N
dapat rnencapai 20%, jadi jika harns berbagi dengan bidang kepemudaan dan
U
olahraga maka akan semakin kecH anggaran pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu; c. Bertambahnya bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berarti
akan menambah beban tugasnya, dan dimungkinkan masalah pendidikan akan dikesampingkan;
39
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 40 d. Kelebihan dan kelemahan dari perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan menjadi Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga . 2. Pelallsanun Kegiatan Penelitian dilakukan mulai awaI bulan Juni 2009 hingga bulan November 2009.
Dalam penelitian, kegiatan utamanya adaIah me1akukan wawancara mendalam dengan fihak-fihak yang terkait dengan pendidikan di kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut dengan informan. Selain itu juga melaksanakan kegiatan
BU KA
pengumpulan data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Data tersebut dapat berupa berkas, dan ada juga hasil dari wawancara. Proses kegiatan yang dilakukan
adaIah sebagai berikut:
R
a. Melapor dengan menunjukkan surat ijin penelitian dan Universitas Terbuka
TE
(Un kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas
AS
Hulu. Dalam pertemuan awaI, penulis menjelaskan tujuan dan maksud dari
SI T
kegiatan penelitian. Penulis memperoleh araban dari Kepala Dinas Pendidikan,
ER
Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu tentang para staf pembantunya
IV
yang engetahui dan mengurusi dana-dana pendidikan di instansinya.
N
b. Melakukan wawancara sekaligus pengumpulan data kepada Sekretaris Dinas
U
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. c. Melakukan wawancara serta mengumpuIkan data kepada Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK; Kepala Bidang TK dan SD; Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga. Pada masing masing Bidang bukan hanya wawancara dengan Kepala Bidangnya saja, melainkan dengan Kepala Seksi dan Stafpembantunya.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 41
d. Me1akukan wawancara kepada Betas Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat ini sudah tidak lagi bertugas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. e.
Untuk memperoleb data-data yang akurat, selain di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, penulis melakukan wawancara dengan: I) Sekretaris Daerah kabupaten Kapus Hulu. 2) Ketua DPRD kabup&ten Kapuas Hulu
BU KA
3) Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu
4) Kepala Bagian Organisasi, pada Kantor Pemerintah Daerah kabupaten
TE R
KapuasHulu 3. Metode PeneUtiaa
Metode penelitian ini muncul karena tetjadi
SI T
dengan pendekatan kualitatif.
AS
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif anaIink
IV ER
perubahan paradigma dalam memandang suatu realitaslfenomenalgejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis,
N
dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme.
U
Metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilalrukan dengan kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalab metode penelitian yang diglloakao untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiab. Telrnik pengumpulan data dilakukan secara
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 42 triangulasi (gabungan), analisis ata bersifat induktif, dan basil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pads generalisasi. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pads saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.
BU KA
Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yag pasti adalah data yang sebenamya tetjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan
TE
R
terucap tersebut. Untuk mendapaikan data yang pasti maka diperlukan berbagai
sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Dua sumber data yang
AS
memberikan data yang berbeda, maka data tersebut belum pasti. Pengumpulan data
SI T
dengan observasi dan wawancara yang menghasilkan data berbeda maka data
ER
tersebut juga belum pasti. Bila data yang diperoleh kepastian, maka penelitian masih
IV
hams dilanjutkan.
N
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tempi
U
dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pads saat penelitian di lapangan. Oleh
karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi
daIam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
43 David Kline, 1985 (dalam Sugiyono. 2(05) berpendapat."The main slreghJ of this technique is in hypothesis generation and not testing" Analisa data dalam penelitian kualitatif dilalrukan sejak peneliti menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai peneliti mendapatkan seluruh data. Pengertian tentang metode yang digunakan maka dalam kegiatan penelitian ini, yang dijadikan Nara Sumber atau informan adalah para Pegawai yang bidang tugasnya berkaitan dengan masalah anggaran Daerah kahupaten Kapuas Hulu dan Anggara Pendidikan di kabupaten Kapuas Hulu. Hasil wawancara dengan para informan tersebut, penulis mengadakan wawancara serta mengumpulkan data yang
KA
berkaitan dengan masalah anggaran pendidikan.
BU
B. Inform&D
R
Informan atau responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
TE
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu
S
2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu,
ER SI TA
yang dibantu oleh Kepa1a Sub bagian Program, KepaIa Sub Bagian Keuangan, Kepa1a Sub Bagian Personil dan Umum, dan para staf pembantunya. 3. Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK, yang dibantu oleh Kepala Seksi
N
IV
Kurikulum, Kepala Seksi Ketenagaan, Kepala Sem Sarana dan Prasamna, dan
U
para staf pembantunya. 4. Kepala Bidang TKfSD yang dibantu oleh KepaIa Seksi Kurikulum, Kepala Seksi Ketenagaan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, dan para staf pembantu. 5. Kepala Bidang Non Formal dan Informal, yang dibantu oleh Kepala Seksi ADak Usia Dini, Kepala Seksi Pendidikan Masyerakat, dan para staf pembatu. 6. KepaIa Bidang Pemuda dan 01ahraga, yang dibantu oleh Kepala Seksi Kepemu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 44 daan, Kepala Seksi Keolahragaan, dan para staf pembantu.
7. Sekretaris Daerah kabupaten Kapuas Hulu. 8. Ketua DPRD kabupaten Kapuas Hulu. 9. Kepala Bagian Keuangan pada kantor Pemerintah Daerah Kapuas Hulu. 10.
Kepala Bagian Drganisasi pada kantor Pemerintah Daerah Kapuas Hulu.
C. IIISh'llmeD PeaelitiaD Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat pene1itian adalah
BU KA
peneliti sendiri. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri. melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan
wawasan terbadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bek.al memasuki lapangan.
TE
R
Menurut Nasution, 1988 (dalam Sugiyono. 2005) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian sempa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
N
IV
ER
SI T
AS
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terbadap segala stimulus dari lingkungan yang hams diperkiIakannya brmakna atau tidak bagi penelitian; 2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sek.aligus; 3. Tiap situasi mempakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia; 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia. tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya. menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita; 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segem menganalisis data yang diperoleh. la
U
dapat menafsirkannya. melabirkan hipotesis dengan segem· untuk menentukan arab pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika; 6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarlcan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segem sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan; 7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantitatifkan agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
45 dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.
1. WawllIleal'll Materi
wawancam yang disampaikan kepada informan atau responden
adalah sarna. Akan tempi dalam pelaksanaannya dim1mgkinkan untuk
berk:embang lebm luas lagi. Hal ini akan sangat membantu penulis dalam memahami permasa1ahan atau pengaruh perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olabraga.
BU KA
Wawancam dapat dilakukan di ruang kega, dan atau dapat juga di rumah responden. Oleh karena itu. sebelum pelaksanaan wawancara, penulis
R
mengadakan kesepakatan dengan responden untuk menentukan waktu dan
TE
tempat wawancara. Hal ini perlu dilakukan supaya infonnan atau responden
AS
merasa nyaman keUka pelaksanaan wawancara. Dengan demikian wawancara
SI T
dapat berjalan dengan lancar dan tidak kaku.
ER
2. Obervasi
N
IV
Yang diobservasi atau diamati selama penelitian adalah interaksi antar dinas dan
U
jawatan di kabupaten F.-apuas Hulu. Selain itu para penentu kebijakan Anggaran Daerah Kapuas Hulu. K.a:re1>..a dalam pembahasan Anggaran Daerah Kapuas Hulu melalui pertemuan-pertemuan tertentu. Dalam kegiatan observasi ini, penuiis lebih banyak memperoleh dari informasi Ketua DPRD kabupaten Kapuas Hulll, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kapuas Huiu.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 46
3. Studi DokDmentasi Studi
Dokumentasi dilak.ukan
untuk
mencari
bahan-bahan penelitian.
Dokumentasi berupa data-data Anggaran Pendidikan pada saat berbentuk Dinas Pendidikan kabupaten Kapuas Hulu dan data-data Anggaran Pendidikan setelah
menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olabraga kabupaten Kapuas Hulu. Studi Dokumentasi diadalqm di Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga, dan di Bagian Keuangan kantor Pemerintah Daerah Kapuas Hulu.
BU KA
Hasil dari studi Dokumentasi ini akan dijadikan bahan pembanding perbedaan antara Anggaran Pendidikan ketilca masih berbentuk Dinas Pendidikan kabupat.."O
TE
Pemuda dan Olabraga kabup&ten Kapuas Hulu.
R
Kapuas Hulu dengan Anggaran Pendidikan pada saat berbentuk Dinas Pendidikan.
D. Prosecillr Pengumplilan Data
AS
Pengumpulan data adaIah merupa.kan yang paling strategis dalam penelitian,
SI T
karena tujuan utama dari penelitian adaIah mendapatkan data. Pengumpulan data
ER
dapat diJak.ukan dalam beIbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cam. Dalam
IV
penelitian kualitatif, pengumpulan data dilak.ukan pada natural setting (kondisi
N
a1amiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada
U
obervasi berperan serta (partieipan observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.
Observasi
Gamber 3.1: Macam-macam Telmik Pengumpulan Data
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
47 DaIam penelitian ini penulis menggunakan prosedur pengurnpulan data sebagai berikut:
1. Observasi Nasution, 1988 (daIam sugiyono. 2(05) menyatakan bahwa obsevasi adaIah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh me1aIui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai aIat yang canggih, sehingga benda bends yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruanng angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.
BU KA
Selanjutnya Marshall,I955 (daIam Sugiyono. 2(05) menyatakan bahwa, me1aIui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Sedangkan Sanafiah FaisaI (1990) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-ter&ngan dan tersamar, dan observasi yang t&k berst11lktur.
R
Manfaat dari observa.qi ada1ah:
TE
a. Di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data daIam
AS
keselutuhan situasi sosiaI, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau
SI T
menyeluruh;
b. Akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti
ER
menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau
IV
pandangan sebelumnya.
U
N
c. Peneliti dapat me1ihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang bemda daIam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena tidak akan terungkapkan daIam wawancara; d. Dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden daIam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga;
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
48 e. Dapat menemukan hal-hal yag di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebm komprehensif; f. Meialui pengamatan di Iapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang
kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan metasakan SllllSlllla situasi sosial yang diteliti. 2. Wawancara
BU KA
Menurut Esterberg, 2002 (dalam sugiyono. 200S) wawancara ada 1M merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar infonnasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan malma dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melalrukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,
TE
R
tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang Iebm mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada lapomn tentang diri
AS
sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
ER
SI T
Menurut Susan Stainback. 1988 (dalam Sugiyono. 200S). dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang Iebm mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang teJjadi, di mana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.
N
IV
Penelitian kualitatif ini. menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan
U
wawancara mendalam. Selama meialrukan observasi, penulis juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal (dalam Suglyono. mengemukak:an ada tujuh langkah dalam
penggunaan wawancara untuk
mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain; a. menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilalrukan; b. menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan meIYadi bahan pembicaraan
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
200S),
14/41106.pdf
49 c. mengllwali dan membuka aIur wllwancara; d. melangsungkan aIur wawancara; e. mengkonfirmasikan ikhtisar basil wawancara dan mengakhirinya; f. menuliskan basil wawancara ke dalam CIltatan lapangan; g. Mengidentifikasi tindak lanjut basil WIlwancara yang t,elah diperoleh.
Ruang Lingkup Penelitian ini adalah:
It.
Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kapuas Hulu merubah struktur
organisasi Dinas Pendidikan yang menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olalmlga;
BU KA
b. Apakah tujuan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu merubah struktur organisasi Dinas Pendidikan yang menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; c. Bllgaimana perbandingan anggaran ketika masih berbentuk Dinas Pendidikan dan
TE R
setelah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olabraga;
d. Bagaimana keadaan anggaran pendidikan setelah perubahan struktur organisasi
AS
Dinas Pendidikan bertambah bidang Pemuda dan Olabraga;
SI T
e. Apakah bidang kepemudaan dan Olahraga diusulkan dengan anggaran tersendiri
IV ER
di luar anggaran pendidikan? berapa peningklltannya; f. Apakah perubahan dampak positif dari perubahan struktur organisasi dinas
N
Pendidikan;
U
g. Apakah dampak negatif dan perubahan Struktur Or8anisa:.~i Dinas Pendidikan; h. Tingkat efisiensi anggaran setelah terjadi perubaban struktur organisasi. Dalam wawancara ini infonnan penelitiannyll adalah: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Seicretaris, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Personil dan Umum, Kepala Bidang TK dan SD,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
50 Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK, Kepala Bidang Non Formal dan lnfonnal, dan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, serta beberapa orang Kepala Seksi.
3. Dokumentasi Dokumentasi dapat berbentuk dokumen-dokumen Anggaran, atan dapat juga berupa arsip surat-surat yang berkaitan deugan materi penelitian. Dokumentasi akan
dilampirkan ke dalam Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini sebagai bahan
Iaporan penelitian. Tata cara untuk mendapatkan suatu dokumen (surat penting)
BU KA
tentunya sudab hams mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang
difoto eopi atan disalin adalah dokumen yang sifatnya tidak rahasia. Sehingga dapat dilihat, dibaca dan dipelajari secara umum oleh para pembaca..
TE
R
Sebuah dokumen diperoleh penulis dengan cam meminta pada saat atau setelah kegiatan wawancara. Dokumen atan data sangat bennanfaa.t bagi penelitian ini.
ER
E. Metode Analisis Data
SI T
menyimpulkan penelitiannya.
AS
Dokumen-dokumen atau data tersebut penulis mendapatkan temuan dan
IV
Metode Anaiisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
N
kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata
U
kata yang disusun ke dalam bentuk leks yang diperlukan.. Pada dasamya anaIisis data
dalam penelitian kualitatif dilakukan setiap saat selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, data basil wawancam dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci, data dari catatan lapangan ini1ah yang akan dianalisa secara kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16-21) (dalam Sugiyono. 2005), proses anaIisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
51 secara bersamaan, yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian infonnasi, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara simultan yang mencakup klarifikasi, interpretasi dan analisis data. Analisis data dilakukan secant deskriptif. dimaksudkan sebagai usaba untuk menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui klarifikasi dan katagorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang lebih sistimatis. Rangkaian itu melalui pengumpulan data, catatan lapangan, dan
BU KA
penyajian data yang dilakukan. Kegiatan klarifikasi dan katagorisasi data dilakukan sejak berada di lapangan
bersamaan dengan proses pengumpulan. kemudian dilanjutkan secant lebib rind dan
TE R
sistimatik setelah keseluruhan data terkumpul. Klarifikasi dan katagorisasi data dilakukan secant bagian-bagian tetapi tetap dalam konteks dan dilakukan secant
AS
simultan. Kedalaman kategorisasi data pada tingkat penyajian terkadang juga
U
N
IV ER
SI T
interpretasi yang dilalmkan secant indulctifberdasartan pendekatan emik dan etik.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI T
AS
TE
R
BU KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV
ER
SI TA
S
TE
R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U
N
IV ER
SI
TA
S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
U N
IV
ER
SI
TA S
TE R
BU
KA
14/41106.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf DAB V SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan basil penelitian dan pembabasan, mm dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
A. Simpulan Dari penelitian yang telab dilakukan maka dnpat disimpulkan sebagai berikut: I. Perubahan struktur organisasi kantor Dinas Pendidikan menjadi kantor
BU KA
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak terlalu berpengaruh pada anggaran pendidikan. Karena anggaran kegiatan pendidikan di kabupaten Kapuas Hulu tidak seluruhnya dibiayai oleh APBD kabupaten Kapuas Hulu,
TE R
melainkan dan Dana Dekonsentrasi atau Dana Provinsi, APBN dan Bantuang Luar Negro atau Bank Duma.
AS
2. Perubahan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan 01ahraga kabupaten
SI T
Kapuas Hulu akan berpengaruh pada efisiensi kinetja aparatur pemerintah.
IV ER
Karena Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalab satu rumpun Urusan Pemerintahan. Sehingga dengan penggabungan tersebut akan memudahkan
N
dalam peJayanan masyarakat, dan evaluasi kinerjanya.
U
3. Dampak dan perubahan struktur organisasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu: a. Kelebihan: I) Terpisahnya seksi Pemuda dan Olahraga dati bidang pendidikan luar sekolah, maka bidang pemuda dan olahraga dapat mengajukan anggaran yang sesuai dengan kegiatan bidangnya. Selain itu dengan 100
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 101 menjadi bidang sendiri, bidang pemuda dan olabraga dapat membantu pihak KONI dalam pembinaan pelajar yang memiliki minat, dan bakat
daIam bidang olahraga; 2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olabraga yang berganti nama menjadi bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dapat melaksanakan tugasnya lebih fokus; b. Kelemahan:
BU KA
I) Bertambahnya bidang pemuda dan olabraga, maka akan menambah pos pembieyaan. Otomatis akan mengurangi anggaran pendidikan
yang bersumber dari dana APBO kabupaten Kapuas Hulu pada bidang
TE R
lain. Menurut penelitian pengurangan anggaran pada bidang TK dan SO, serta bidang SMP, SMA dan SMK berk.isar 5-10"10.
AS
b. Penghapusan bidang ketenagaan berakibat penambah.an beban tugas
SI T
pada bidang SO dan TK, dan bidang SMP, SMA dan SMK. Karena
IV ER
pada kedua bidang tersebut bertambah seksinya, yaitu Seksi Ketenagaan. Selain itu, jika ada kegiatan atau urusan yang berkaitan
N
dengan masalah ketenagaan atau kepegawaian harns melibatkan tiga
U
bagian, yaitu: Bidang SO dan TK, Bidang SMP, SMA dan SMK, serta
Bidang Pendidikan Non Formal.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, untuk memaksimalkan kinelja Kantor Oinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu disarankan sebagai berikut:
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 102
l. Menyusun progran kegiatan yang bennutu dan nyata dalam pengusulan angganm operasional kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu dan dapat meyakinkan serta mempertahankan program keJja dalam pembahasan dengan tim anggaran pemerintab daerab dan DPRD sehingga meskipun bertarnbab bidang Pemuda dan Olabraga, anggaran pendidikan tidak dikurangi.
2. Jika memungkinkan, bidang ketenagaan dapat dimasukkan lagi dalam struktur
BU KA
organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Karena kalau urusan
U
N
IV ER
SI T
AS
TE R
ketenagaan diurJs pada satu bidang akan lebih fokus.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 103 DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendelcatan Prabek. Jakarta: Rineka Cipta. Baijuri, Y.T. (2003) Kebijakan umum impelemntasi. Jakarta: LP3ES. Barata & Atep, A. (2003). Dasar-dasar pelayanan prima. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Deprtemen Agama, (2007). Undang-Undang Peraturan Pemerlntah tentang Pendidilcan. Jakarta: Dirjen. Pendais.
BU KA
Ermaya, Suradinata, SH., MA., MH., Prof, Dr. (2008). Kepemimpinan Daerah & Nasional Membangun Daerah menuju Indonesia Bangkit. Jakarta: PT Alex Medio Komputindo.
TE
R
Frieden. Jeffry. Passtor. Michael, T. & Junior, M. (2000). Politik ekonomi modern. Jakarta: West Press.
AS
Indonesia Legal Center Publishing. (2008). Pemerintah Daerah. Jakarta: CV. Karya Gemilang.
SI T
Irawan, Prasetya. (2006). Metodologi Penelitian Adminislrasi. Jakarta: Universtas Terbuka.
ER
Iswanto, Yun. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Universitas Terbuka.
U
N
IV
Kabupaten Kapuas Hulu, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Informatika. (2006). Data Pokok Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006. Putussibau: Pemda. Kabupaten Kapuas Hulu. La Monika L, Elaine. Alih Bahasa Nurachmah . Elly. (1988). Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Pendekatan Berdasarkan Pengalaman. Jakarta: EGC. MulyamalJ. (1987). Meneari format Iransparansi pemerintah. Diambil dari 22 Juni 2009 situs World Wide Web. http://www.modeltranspamns.com Nurcholis, Hanif. (2007). Adminsilrasi Pemerintah Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka. Nur Hidayah, Rika Endah. (2003). Keperawatan dan Perubahan. Medan: Universitas
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 104 Sumatera Utara.
Peraturan Pemerintah RI tahun 2008 tentang Pegawai Negeri sipi/o (2008). Bandung: Penerbit Citra Umbara. Prasojo, Eko. (2007). Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka.
Purwanto, Joko Agus. (2007). Teori Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Qudrat Nugraha, Muhammad. (2008). Manajemen Organisasi pubUk. Jakarta:
Peneroit UT. Riduwan, Drs. (2004). Metode dan teknik menyusun Tesis. Bandung: Penerbit
Alfabeta. Sugiono, Prof. Dr. (2003). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Penerbit
BU KA
Alfabeta.
Sugiono, Prof. Dr. (2005). Memahami Penelitian Kualifatij. Bandung: Peneroit
Alfilbeta.
TE R
Swanburg. C. Russell. Alih Bahasa Waluyo, Agung & Asih. Yasmin ( 2001).
Pengembangan Sta! Keperawatan, Suatu Kompanen Pengembangan SDM. Jakarta: EGC.
AS
Tentang Otoda, (2008). Bandung: Penerbit Citra Umbara.
SI T
Undang-Undang No 23 Tahun 2006. (2006). Tentang administrasi kependudukan. Jakarta: lnsan Mandiri.
U
N
IV ER
Undang-Undang No 32 Tahun 2004. (2004). Tentang pemerintah ooerah. Jakarta: Bumi Aksara.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf Lampiran 1: PANDUAN WAWANCARA
a. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kapuas Hulu merubah struktur organisasi Dinas Pendidikan yang menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga? b. Apakah tujuan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu merubah struktur organisasi Dinas Pendidikan yang menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga?
BU KA
c. Bagaimana perbandingan anggaran ketika masih berbentuk Dinas Pendidikan dan setelah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga?
d. Bagaimana keadaan anggaran pendidikan setelah perubahan struktur organisasi
TE R
Dinas Pendidikan bertambah bidang Pemuda dan OJahraga?
U
N
IV ER
SI T
AS
e. Apakah dampak dati perubahan struktur organisasi dinas Pendidikan?
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf Lampiran 2: HASIL WAWANCARA
1. Hasil wawancara dengan kepaIa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu
Pertanyaan: Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kapuas Hulu merubah struktur organisasi Dinas Pendidikan yang menjadi Dinas Pendidikan,. Pemuda dan Olahraga? Perubahan Struktur organisasi kantor Dinas Pendidikan,. Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peratunm Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasa1 22, tentang organisasi perangkat daerah dan perumpunan urusan pemerintahan, Perubahan struktur organisasi ini dilakukan adalah supaya bidang Kepemudal!n dan Keolahragaan lebib diperhatikan oleh pemerintah. Karena selama ini masih bergahung dengan Pendidikan Luar Sekolab. Oleh karena itu bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dibuat bidang tersendiri. Dengan bidang sendiri, maka dapat menyusun rnata anggaran sesuai dengan kebutuhannya.
TE R
BU KA
Jawaban:
SI T
AS
Untuk selllI!iutnya dengan perubahan struktur ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat menjadi wadah formal dalam mengurusi masa1ah Kepemudaan dan Keolabragaan. Selama ini hanya KONI yang mengurusnya dan sifatnya musirnan. Semoga saja dengan adanya penambahan bidang pemuda dan olahraga, kabupaten Kapuas Hulu makin mernperbatikan kedua bidang tersebut.
Kaitannya dengan anggaran pendidikan, kita tidak perlu kbawatir, karena Dinas Pendidikan,. Pemuda dan Olabraga anggarannya bukan hanya dari APBD kabupaten saja, me1ainkan ada anggaran dari APBD Provinsi (dekonsentrasi), APBN mumi dan dari bank dunia. Untuk memperoleh dana bantuan APBD provinsi, APBN, dan pibak luar negeri itu tergantung kepada Dinas Pendidikan bagairnana cara menawarkan program dan meyakinkan pibak-pihak terkait. Berkaitan dengan rnasalah anggara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dapat anda tanyakan pada masing-rnasing bidang. Di sana anda dapat melibat kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBD kahupaten, APBD Provinsi, APBN mumi dan bantuan luar negen. Yah, Mernang tiada gading yang tak retak, tetapi paling tidak kami akan terns berusaha untuk senantiasa memikirkan dunia pendidikan.
U
N
Jawaban:
IV ER
Pertanyaan: Bagairnana keadaan anggaran pendidikan setelah perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan bertambah bidang Pemuda dan Olahraga?
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf Kan, saya juga berasal dari guru, jadi mengerti akan kepentingan pendidikan.
2. Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu Pertanyaan: Apa yang melatarbelakangi Pemerintab Daetab Kapuas Hulu merubah struk:tur organisasi Dinas Pendidikan yang menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga? Perubaban struktur organisasi dari Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menurut saya tidak banyak Karena pada struktur yang \ama, kepemudaan dan berbeda. keolahragaan sudah ada, yaitu pada bidang Pendidikan Luar Sekolah. Hanya sekarang pemuda dan olahraga dijadikan bidang tersendiri saja. Terkadang saya berpikir, bisa saja hal itu dipengaruhi oleh kepentingan politik. Karena para pqabat kita ini banyak yang hobinya olahraga Maka jika masalah olahraga rnasih di bawah bidang pendidikan luar sekolah, perhatiannya kurang maksimal. Kalau sudab menjadi bidang sendiri maka dapat mengajukan anggaran kegiatan lebih khusus.
TE
R
BU KA
lawaban:
Perubahan struktur organisasi ini tidak banyak berpengaruh terhadap anggaran pendidikan. Karena semua tetap tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetab (APBD). Ya pandai-pandai sajalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengatur dan membagi pada setiap bidang. Dengan kata lain, jatab dari Pemernrintab Daerab tetap sarna, banya bagaimana nanti kami mengaturuya.
U
N
IV
ER
lawaban:
SI T
AS
Pertanyaan: Bagaimana keadaan anggaran pendidikan setelah perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan bertambah bidang Pemuda dan Olahraga?
Kalau berbicara kebutuban daerah Kapuas Hulu pada dunia Pendidikan, perubahan organisasi ini tidak akan berpengaruh kuat. Karena kalau masalah pendidikan olahraga di daetab Kapuas Hulu sudah ada KONt Dengan demikian akan menjadi tumpang tindih nantinya. Kecuali kaia1.l Bidang Pemuda dan Olahraga yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga itu banya mengurusi kepemudaan dan keolahragaan pelajar. Kemudian KONI banya mengurusi kepemudaan dan keolahragaan di luar anak sekolah.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf Perbandingan anggaran kantor Oinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun ini persentasenya menurun. Pada tahun 2008 anggaran untuk kantor Dinas Pendidikan adalah 11,10 % dan APBO kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan tahun 2009 ini menurun menjadi 10,78 % daTi APBO kabupaten Kapuas Hulu. Padahal standar daTi provinsi untuk kantor Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga adalah 13 %. Menurut keterangan daTi tim anggaran, menurunnya anggaran kantor Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga dikarenakan oleh: 1) bertambahnya serapan anggaran pada pernbangunan infrastruktur. Mernang seperti yang kita lihat. bahwa kabupaten Kapuas Hulu masih memerlukan perbaikan jalan, jernbatan dan falititas urnurn lain yang cukup banyak.
TE R
BU KA
2) Kantor Oinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga telah banyak menerima anggaran yang berasal daTi APBO provinsi Kalimantan Barat, APBN murni dan bahkan bantuan luar negeri. Jadi penurunan anggaran pada kantor Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga bukan dikarenakan oleh perubahan struktur organisasi yang teJjadi, tetapi memang dalam penyusunan APBO tahun 2009 dernikian adanya. Pertanyaan: Apakah dampak dan perubahan struktur organisasi tersebut? Pemerintah Daerah Kapus HuJu menetapkan Struktur organisasi yang baru ini tentunya sudah melalui proses yang matang. Mudah-mudahan saja akan mernberikan kemanfaatan yang maksimal bagi daerah Kapuas Hulu ini. Khususnya di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan.
IV ER
SI T
AS
Jawaban:
3. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK
Dinas
U
N
Pendidikan , Pernuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu Pertanyaan: Bagaimana keadaan anggaran pendidikan setelah perubahan struktur organisasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu? lawaban:
Adanya penambahan Bidang Pemuda dan Olahraga, maka bantuan anggaran kegiatan pada tingkat SMPIMTs, SMA/MA, dan SMK berkurang. Misalnya untuk kegiatan Olypiade Sains, Pidato bahasa Inggris, dan debat bahasa Inggris anggaran daTi APBO tabun 2009 menurun 10"10, bahkan ada yang kosong sarna sekali. Dengan menurunnya dan atau tidak adanya dana bantuan daTi Pemerintah
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf Daerah maka bidang SMPlMTs, SMAIMA, dan SMK menga1ami kesulitan dalam pernbiayaan dari pelaksanaan di tingkat kabupaten sampai pada mengirirnkan wakil kabupaten pada tingkat provinsi. Jalan keluar dari kesulitan tersebut adaIah dengan mengajak pihak sekolah Ill\tuk mandiri. Tentlll\ya menginfonnasikan kepada pihak sekolah Ill\tuk memasukkan anggaran lomba-lomba tersebut ke dalarn Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS).
TE R
BU KA
Untuk TahIllI Anggaran 2009 im, kegiatan yang didanai oleh APBD provinsi (dana dekonsentrasi) dan APBN muroi meningkat. Seperti rehab gedllllg SMP dan SMA, pernbangunan ruang petpustakaan, pernbangllllan Iaboratorium IPA, pembangllllan laboratorium komputer, pembangllllan Ruang KeIas Barn (RKB) Ill\tuk SMP dan SMA, pengadaan alat PSBmK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Ill\tuk SMP, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) pendidikan Ill\tuk SMA dan SMK, Rintisan Sekolah Standa! Nasional (RSSN), Pendataan pendidikan dan penyusllllan dokumen perencanaan pendidikan, dan pernbangllllan SD-SMP satu atap. Jadi meskiplll\ dari APBD anggaran Ill\tuk bidang SMP, SMA dan SMK berkurang tidak menjadi masalah. Karena anggaran dari APBD provinsi (dana dekonsentrasi) dan APBN muroi meningkat.
Da1am struktur yang barn, yaitu penghapusan bidang Ketenagaan menarnbah beban tugas bidang SMP, SMA dan SMK. Kalau sebelunmya bidang SMP, SMA dan SMK membawahi dua seksi, yaitu seksi Kurikulum dan Seksi Sarana Prasarana Tetapi karena tidak ada lagi bidang Ketenagaan, maim pada bidang SMP, SMA dan SMK bertambah seksi ketenagaan, artinya beban tngasnya bertambah. Sebenarnya penghapusan bidang Kelenagaan cukup disayangkan karena kalau ada bidang Ketenagaan, maka yang mengurusi masalah ketenagaan baik fungsional rnauplll\ struktural terfokus pada satu bidang.
U
N
IV ER
SI T
Jawaban:
AS
Pertanyaan: Apakah dampak dari perubahan struktur tersebut?
Perubahan dalam tata kebidupan itu perlu dan bagus. Akan tetapi sebelunmya harusIah direncanakan dengan rnatang. Gali terlebih dahulu infonnasi-infonnasi dari berbagai fihak terkait. Sebingga akan menghasilkan perubahan yang lebih baik. Idealnya pada Bidang SMP, SMA dan SMK dipecahkan lagi menjadi bidang SMP dan bidang SMNSMK. Dengan penarnbahan bidang tersebut seksi Kurikulum, sarana prasarana dan ketenagaan akan dapat beketja dengan maksimal, karena batasannya jelas.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 4. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu Pertanyaan: Bagaimana keadaan anggaran pendidikan setelah adanya perubahan struktur organisasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu? Perubahan struktur organisasi di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengurangi anggaran yang berasal dari APBD kabupaten Kapuas Hulu yang diperuntukkan bidang TK dan SD berk:urang 5 - 10 %. lui merupakan imbas dati bertambahnya bidang Pemuda dan Olahraga. Paling tidak yang seJama ini kegiatan PORSENI SD dikelola oleh bidang TK dan SD, tetapi sekamng dikelola oleh bidang Pemuda dan 01ahraga. Bantuan dati Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Olympiade Sains tingkat SDIMI juga tidak ada. Tetapi untuk anggaran atau dana dati APBD provinsi dan APBN justru
BU KA
Jawaban:
mengalami peningkatan.
SI T
AS
TE R
Sekolah yang mendapat bantuan Dana A10kasi Khusus (DAK) pada tahun 2008 beIjumlah 90 sekolah, sedangkan pada tahun 2009 beIjumlah 1\9 sekolah. Dalam dana DAK Pemerintah Kahupaten Kapuas Hulu menyiapkan dana pendamping yaitu sebesar 10"/0 dari total dana. Kegiatan bidang TK dan SD yang didanai oleh APBD provinsi Kalimantan Barat antara lain Olimpiade Sains, UASBN, pembangunan ruaog perpustakaan, dan pengadaan buku perpustakaan. Pertanyaan: Apakah dampak dati perubahan struktur organisasi tersebut?
IV ER
Dampak negatif dati perubahan struktur itu sebenarnya tidak begitu terasa, hanya pengbapusan bidang Ketenagaan, akan menambah beban tugas bidang kami. Contob. ketika peJaksanaan seleksi sertifikasi guru. Dalam sertifikasi guru tidak dibedakan tingkat sekolah tempat tugas guru. Dati TK, SD, SMP, SMA dan SMK semua dikelola oleh satu tim. Kalau rnasih ada bidang Ketenagaan, maka hal itu tidak jadi masaIah, kareua bidang Ketenagaan membawahi urusan ketenagaan TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Akan tetapi karena sekarang masing masing bidang ada seksi ketenagaan, maka yang terlibat dalam satu urusan yaitu sertifikasi guru cukup banyak. Ini tentu akan mengakibatkan kurang efektifnya pekerjaan.
U
N
Jawaban:
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf 5. Basil wawancara dengan kepala bidang Pendidikan Non Fonnal dan Infonnal Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Bulu Apakah tujuan Pemerintah Daerah Kapuas Bulu merubah struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga?
Jawaban:
Dalam strulctur organisasi kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan OJahraga, tugas bidang Pendidikan Non Fonnal dan Informal semakin fokus. Selama ini Pendidikan Usia Dim rnasih bergabung dengan TK dan SO, dan bidang Luar Sekolah. Jadi masih ada kesan tumpang tindih pengurusannya. Tempi setelah perubahan strulctur organisasi tugasnya semakinjeIas. 8eksi Pendidikan Usia Dini mengelola urusan PAUD dan Pendidikan Usia Dim lainnya, sedangkan Seksi Pendidikan Masyarakat mengelola urusan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Hubungan keorganisasian dengan Dinas Pendidikan Provinsi sangat tepat. Lebih Ianjut bantuan-bantuan yang berasaI dari provinsi maupun pusat dapat jelas arabnya.
Pertanyaan:
Apakah dampak dari perubahan struktur organisasi tersebut?
Jawaba.'l:
dengan berubabnya struktur organisasi tersebut, bidang Pendidikan Non Formal dan Informal berkurang bidang tugasnya. Kalau pada struktur organisasi yang lama, bidang kami bemama bidang Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga. Yang membawahi Seksi Pendidikan Luar Sekolah, dan Seksi Pemuda dan Olahraga. Sedangkan pada struktur organisasi yang bam bemama bidang Pendidikan Non Fonnal dan Infonnal. Membawahi dua seksi yaitu Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Jadi menurut kami sangat setuju dengan perubahan struktur organisasi di Kantor Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga tersebut.
N
IV ER
SI T
AS
TE R
BU KA
Pertanyaan:
Dinas
U
6. Basil wawancara dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu
Pertanyaan: Apakah tujuan pemerintah Daerah Kapuas Hulu merubah struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah...aga? Jawaban:
Salah satu alasan dibentuknya bidang Pemuda dan Olahraga dalam strulctur organisasi yang ba.11I adaIah: selama ini seksi Kepemudaan dan Keolahragaan kurang mendapat perhatian daD Pemerintah Daerah. Ketika rnasih di bawah bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan OJabraga, usulan anggaran 60"10 diooret. Misa1nya, kegiatan
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf PORSENI, pembinaan pemuda, pembinaan atIet dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemudaan atau keolahragaan lebih banyak yang diooret. Semeotara itu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini perhatiannya kepada bidang kepemudaan dan keolahragaan lebih banyak kepada atIit profesional. Selain itu KONI kabupaten Kapuas Hulu belum terlaIu jauh menyentuh pada pembinaan anak usia sekolah. Maka dengan dijadikannya Pemuda dan Olahraga menjadi sebuah bidang, diharapkan dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sendiri. Karena jika tetap di bawah bidang Pendidikan Luar Sekolah, peluangnya memperoleh anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan sangat keeil.
BU KA
Maka dengan perubahan struktur organisasi ini, bidang Pemuda dan Olahraga mendapat keleluasaan untuk menyusun program kerja sendiri dan sekaligns dapat mengusulkan anggaran kegiatannya.
Tidak semua kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dibiayai oleh APBD kabupaten Kapuas Hulu. Ada yang dibiayai oleh APBD provinsi Kalimantan Sarat dan APBN murni. Untuk kegiatan PORSENI, POR Pelajar, dan pertukaran pemuda kgiatannya didanai oleh APBD provinsi dan APBN. Kalau dari luar negeri bingga saat ini belum pernah menerima. Karena lebih banyak mengandatkan dana dari APBD provinsi dan APBN murni, maka kegiatan kepemudaan dan keo1ahragaan tidak maksimal. Jika di APBD kabupaten Kapuas Hulu mengaIokasikan dana khusus untuk kegiatan kepernudaan dan keolahragaan, maka hasil yang ingin dicapai daIam meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga akan berhasil maksimaI.
N
IV ER
SI T
AS
Jawaban:
TE R
Pertanyaan: Bagaimana keadaan anggaran pendidikan setelah perubahan struktur tersebut?
U
Pertanyaan: Apakah dampak dari peruhahan struktur tersebut? Jawaban:
Pengaruh perubahan struktur organisasi pada Dinas Pendidikan sangat besar pengaruhnya pada bidang Pemuda dan 01ahraga. Selama ini anggaran kegiatan kepemudaan dan keolahragaan masih menumpang pada anggaran bidang Pendidikan Luar Sekolah. Dengan perubahan struktur ini, bidang Pemuda dan Olahraga memiliki mata anggaran tersendiri. Tahun kemarin, ajuan kami untuk kegiatan kepemudaan dan keo1ahragaan diooret 60%. AJasannya karena harus berbagi dengan kegiatan pendidikan sekolah yang lain. Akibatnya pembinaan keo1ahragaan khususnya bagi para pelajar tidak sesuai dengan rencana.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf Setelab menjadi bidang tersendiri, mw ajuan dana bidang kami 80"10
dikabulkan. 7.
Hasil wawancara dengan kepaJa Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pertanyaan: Apakah dampak dari perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu? Dalarn struktur organisasi kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Pelaksana Teknis (UPT) sudab tereantum (sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008). Akan tetapi hingga saat ini belum ada pelantikan kepala UPT. Jadi yang dulunya Kepala Seksi Pendidikan di masing-masing Kecamatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT. Kepala UPT bertanggung jawab lang sung kepada Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
BU KA
Jawahan:
U
N
IV ER
SI T
AS
TE R
Kalau melihat pembagian V.JgllS UPT dalarn struktur bam sangat tepat. UPT mengelola urusan pendidikan di kecamatan masing-masing. Sehingga pihak sekolah tidak perlu berurusan langsung ke kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu. Dampak positifnya adaIah penghematan tenaga, waktu dan biaya bagi sekolab di pedalarnan yang hendak berurusan ke kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu. Karena wilayahnya hanya satu kecamatan, mw UPT bertugas mengelola urusan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pemuda dan Olahraga. Dapat juga lJPT berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Informasi-informasi untuk wilayah kecamatan dari kabupaten ditujukan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) selanjutnya UPT-lab yang menyarnpaikan kepada yang bersangkutan di wilayah togasnya. Di wilayah kecamatan, UPT tidak berkaitan dengan Kantor Camat. UPT berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu. Tetapi sekali lagi meskipun sarnpai saat ini kantomya masih menumpang di Kantor Carnat, UPT sudah mulai bekeIja sesuai dengan togas pokok dan fungsinya. Jib kita menengok pada tahun-tahun sebelumnya, yang menangani pendidikan di wilayah kecamatan adalah kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan. Tampaknya fungsi Unit PeJaksana Teknis (Un) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hampir sarna dengan fungsi Cabang Dinas Pendidikllll dan Kebudayaan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa fungsi Unit Pelaksana Teknis (upn adaIah struktur organisasi larna yang
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf dimunculkan kembali. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah. karena tidak semua yang lama itu buruk. 8. HasH Wawancara dengan bekas kepala Bidang Ketenagaan (ex salah satu bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu) Pertanyaan: Apakah pengaruh dari perubahan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga?
organisasi
Dinas
Bidang Ketenagaan sebenamya memiliki fungsi yang cukup penting dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan. Balk struktur lama maupun struktur yaug bam. Bidang ketenagaan mengurusi semua hal yang berkaitan dengan ketenagaan atau kepegawaian. Dan tingkat TK., SD, SMP, SMA dan SM}( diurus di bidang Kett"nagaan ini. Jadi segala macam kegiatan atau data yang berkaitan dengan tenaga Fungsional maupun struktural diurus di satu bagian, yaitu bagiau Ketenagaan.
BU KA
Jawaban:
struktur
Hasil Wawancara dengan Sek:retaris Daerah kabupaten Kapuas Hulu
U
Jawaban
Apa yang melatarbelakangi perubaban struktur organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabuoaten Kapuas Hulu?
N
Pertanyaan
IV ER
9.
SI T
AS
TE R
Pada struktur orga.\nsasi kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga urusan ketenagaan masuk ke dalam bidang TK dan SD, dan bidang SMP, SMA, dan SMK, serta di Sek:retariatan. Dengan demikian jika ada kegiatan atau pendataan mengenai ketenagaan baruslah berurusan dengan ketiga bidang teresebut. Artinya tidak efektif dalam hal ketenagaan atau kepegawaian. lnilah yang disayangkan dalam pembentukan bidang pada struktur organisasi kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu.
Olabraga, khususnya bagi para pelajar di kabupaten KaPuas Hulu hingga sekarang ini belum memiliki wadah yang jelas. KONI kabupaten Kapuas Hulu aktifuya musiman. Sehingga pembinaan olahraga di kabupaten Kapuas Hulu dirasa sangat kurang. Anda tentu ingat. dulu Pendidikan bergabung dengan kebudayaan, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang kebudayaan sudah bergabung dengan Pariwisata. Dengan membaca Peraturan Pemerintah tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Kapuas Hulu menetapkan Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf Apakah tujuan dari perobahan struktur tersebut?
lawaban
Tujuan dari perobahan struktur tersebut supaya lebih efisien daJam pe1aksanaan tugas dalam pelayanan masyarakat. Khususnya di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan di kabupaten Kapuas Hulu. Kami yakin para pegawai Negeri di sana mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena sebe1umnya sudah ada seksi .olahraga dan seksi pemuda yang berada di dalam bidang pendidikan luar sekolah. ladi saya rasa itu bukan barong barn.
Pertanyaan
Apa pengaruhnya terhadap anggaan pendidikan?
lawaban
Untuk anggaran tidak ada yang dirogikan. Karena masing masing bidang dalam sam instansi pemerintah dapat mengajukan anggaran kegiatannya masing-masing. Asa1kan kegiatan yang diajukan bermanfaat bagi masyara.lcat dan riil, tentu ikan disetujui oleh bagian Anggaran Pemda Kapuas Hulu.
Pertanyaan
Apakah dampak dan perobahan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan OJahraga kabuoaten Kapuas Hulu?
Jawaban
Dan perobahan struktur tersebut, saya rasa akan lebih efisien, baik daJam pelaksanaan tugas, evaluasi dan anggarannya. Karena pada dasarnya bidang kepemudaan dan Keolahragaan juga masih berada dalam duma pendidikan. Intinya dengan perohahan struktur tersebut diharapkan pelaksanaan tugas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih maksimal.
IV ER
SI T
AS
TE R
BU KA
Pertanyaan
U
Pertanyaan
N
10. Hasil Wawancara dengan Ketua DPRD
lawaban
Apakah latar Belakang pel'.lbahan Struktur organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabuoaten Kapuas Hulu?
Dengan berlakunya Undang-Undang tenlang Otonomi Daerah, maka kim dibenarkan untuk mengatur dan menentukana struktur organisasi pemerintahan kabupaten Kapuas Hulu. Maka sesuai dengan masukan dari para pemikir di Pemda, kami setujui struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tersebut. Setelah mendengar penjelasan dan bagian organisasi Pemda, kami dapat memahami alasan mereka mengajukan
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf perubahan struktur ito. Tennasuk juga pada struktur organisasi instansi pemerintah Daerah Kapuas RuIu yang lain. Apa tojuan perubahan tersebut?
Jawaban
Dengan menggabungkan atau dalam peraturan pemerintah disebut perumpunan Urusan Pemerintahan tentunya bertujuan untuk mempennudah jalur birokrasi pemerintahan. Ito bagus, anggaran daerah bisa Iebih hemat Coba bayangkan kalau Pemuda dan Olahraga harus menjadi sebuah !centor tersendiri, maka pengeluaran Pemda akan bertambah. Jadi dengan digabungkannya Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan memudahkan evaluasi ldnerja pegawainya.
Pertanyaan
Apakah pengaruh perubahan ito terhadap anggaran pendidikan?
Jawaban
Masalah anggaran, tergantung dari program kegiatan masing masing bidang. Jika masuk aka! d&n bermanfaat, pasti alum dikabulkan. Tetapi kalau dinilai berpeluang untuk dimain mainkan, ya akan dipertimbangkan terlebih dahuIu. Ito akan dibahas pada penyusunan RAPBD nanti. Saya harap para Kepala Dinas dapat membuat program keIja yang bagus dan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Supaya kabuparen Kapus Rulu dapat lebih maju.
AS
TE
R
BU KA
Pertanyaan
SI T
11. Hasil Wawancara dengan Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Daerah Kapuas Hulu
ER
Apakah Pengaruh perubahan Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kapuas RuIu terhadap anggaran pendidikan?
IV
Pertanyaan
Dinas Pendidikan, menjadi Dinas Pendidikan, Pemnda dan Olahraga saya rasa tidak begito berpengaruh pada anggaran Pendidikan. Karena masing-masing bidang yaito Bidang Pendidikan dan Bidang Pemuda dan Olahraga anggarannya disesuaikan dengan keperluan kegiatan masing-masing. Jadi kalau masing-masing bidang tersebut dapat membuat program yang dapat meyakinkan pada tim anggaran, tento akan dikabulkan ajuannya ito. Perubahan pada Anggaran Pendidikan hampir tidak ada. Dan jangan lupa, bahwa pendidikan tidak banya mendapat dana dari Pemda saja, tetapi ada dana Dekonsentrasi atau dana ProVillBi, kemudian ada dana bantuan dari APBN, bahkan ada bantuan
N
U
Jawaban
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
dari bank Duma atau bantuan Luar Negeri. Jadi saya rasa, tidak ada masalah untun anggaran pendidikan dengan perubahan Struktur itu. KaIau untuk bidang Pemuda dan Olahraga tentunya semakin bertambah. Karena bidang ini dulunya masih berada di bawah bidang Pendidikan Luar Sekolah. Dengan menjadi bidang sendiri maka akan lebih mudah mengajukan anggaran kegiatannya. Tapi ya kembali lag; tergantung pada program yang diajukan kepada tim Anggaran kabupaten Kapuas Hulu. 12. Hasil Wawancara dengan Bagian Organisasi Kantor Pemerintah Daerah Kapuas Hulu Apakah yang melatarbelakangi perubahan struktur organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahmga kabupaten Kapuas Hulu?
Jawaban
Yang melatarbelakangi perubahan Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Dlshraga kabupaten Kapuas Hulu adaIah efisiensi pekeIjaan. Dasarnya jelas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Ta.ltun 2007 pasal 22 tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan. Jadi kita tidak asal-asalan dalam membentuk struktur baru itu.
Pertanyaan
Apakah tujuan dan perubahan struktur tersebut?
SI T
AS
TE
R
BU KA
Pertanyaan
Jawaban
Tujuannya adaIah supaya memudahkan aparatur pemerintah daerah Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan Publik di
U
N
IV
ER
Bidang Pendidikan, Kepemudaan danKeolahmgaan. Karena memang antara Pendidikan, Pemuda dan Olahmga itu hampir sarna, yaitu menyangkut pada unt'!all pendidikan. Selain Pendidikan formal ada juga Non Formal. Di daIam pendidikan ada juga pendidikan olahmga dan pendidikan bagi para remaja. Jadi supaya lebih mudah daIam mengelolaan maka digahungkanlah Pendidikan, Pemuda dan Olahmga. Dan ketiganya adaIah masih satu rumpun. Ini adaIah salah satu upaya untuk memajukan kahupaten Kapuas Hulu. jika pada peIjaianannya nanti temyata sudah tidak tepat lagi di sini, maka akan ada perbaikan. Karena setiap tahu pasti ada evaIuasi pelaksanaan kegiatan dari semua instansi pemerintah daerah Kapuas Hulu.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14/41106.pdf
Lampiran3: Dana Pendidikan yang bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu tabun2009 Volume Jems Kegiatan Besar Dana (Rp) No
!
Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya
t. penyusunan Protofolio dalam rangka sertifikasi guru
2.
4. 5.
It. 12. :
13.
R
TE
15. Fasilitasi penyelenggaraan UN SMP I MTs
U
1
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai infonnasi Dasar
N
i 14.
AS
10.
SI T
9.
i
ER
8.
IV
7.
83.500.000,00 710.000.000,00 1.430.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00
BU KA
~
6.
:
ltabun
anggaran ltabun Pembangunan Gedung Sekolah anggaran 1 tabun Penambahan Ruang Ke1as Sekolah anggaran
Pengadaan konstruksi bangunanlpembeUan • I tabun
anggaran 1 panitia Biaya administrasi pelaksanaan DAK Biaya perencanaan dan pengawasan 1 panitia SDIMI dana DAK Pengadaan Konstruksil Rehabilitasi SD 119 unit (OAK)
ltahun Pengadaan Buku-buku dan a1at Tulis
anggaran
sekolah Pengadaan Meja dan Kursi dan meja
38 unit belaiar
ltabun
Rehabilitasi rumah dinas guru aIll!:lIaran ltabun Dana pengembangan sekolah SD dan SMP anggaran ltabun Pembinaan bakat dan kreativitas siswa Penyusunan Data Pokok
3. •
ltabun anggaran
Fasilitasi penyelenggaraan UASBN
• 16. SDIMI, UAS, UUB SDIMI, SMP/MTs · 17. Peiaksanaan Tryout SDIMI 18. Penyeienggaraan Paket C setara SMA 19. Pembinaan kelembagaan sekolah
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
ltabun anggaran ltabun anggaran
100.000.000,00
'763.610.000,00
29.650.610.000,00 467.200.000,00 634.821.300,00 240.000.000,00 • 871.112.000,00 • 25.445.900,00 106.007.000,00 150.000.000,
1 kali
1.275.143.000,00
lkali ltabun am!l!:aran ltabun anggaran
462.282.300,00 100.547.000,00 1.333.926.400,00
14/41106.pdf
· 22 I
•
23.
· i
24. 25.
· i
26. 27.
.28. I
29. 30.
31. 32.
U
N
IV ER
i
388.201.000,00 25.445.900,00 50.976.000,00 57.861.000,00 1.780.159.200,00 !
167.777.500,00 !
19.025.000,00
,
BU KA
121.
Besar Dana (Rp)
!
TE R
20.
Volume I tabun Fasilitasi Ujian Nasional SMAlMAJSMK an Pembinaan minat, bakat dan kreativitas ltabun anggaran siswa SMA,MA,SMK ltabun ! Monitoring Evalnasi pelaporan pendidikan oon_ fonnal anggaran Pendidikan bagi pendidik untuk memenuhi ltabun anggaran standarisasi kualifikasi Peningkatan kesejahteraan tenaga ltabun anggaran kependidikan . . ltabun • Penyelenggaraan kompetisi olebraga ! anggaran ltabun Pelaksanaan PORSENI tingkat kabupaten anggaran Pedengkapan Keikutsertaan PORSENI ltabun , anggaran tingkat Provinsi Perlengkapan keikutsenaan POPDA ltahtm Hulu angli:aran ltabun Konsumsi PORSENI Kabupaten anggaran ltabun Konsumsi PORSENI tingkat provinsi yang dilaksanakan di Pontianak. Perjalailan Kontingen ke tuar daerah ltahun anggaran pelaksanaan PORSENI tingkat Provinsi PengacJaan Pakaian Dinas dan Atribut 1 tabun anggaran PAsKiBRA
AS
i
I
Jenis Kegiatan
SI T
I No
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
,
13.825.000,00 15.110.000,00 8.930.000,00 . !
10.725.000,00. 86.750.000,00 65.346.000,00
14/41106.pdf
tabeI4.1: Jumlah Sekolah Dasar dan MI yang ada di kahupaten Kapuas Hulu SDNegeri 20 28 17 9 9 11 16 18 16 9
SDSwasta 1
11
13
13 10 9
AS
11
SI T
27 20 368
1
1 -
-
2
18
-
1
J
2 4
-
-1 1 1
,., ~
1
-
--
1
U
N
IV ER
SumbeT : Kantor Dmas P_lJdikan, Pemuda dan Olahraga Kabopaten kapuas Hulu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
,
I
BU KA
17 17 18 19 22
MI
2
TE R
No Kec!l1llllUln 1. Putussibau Utara 2. Putussibau Se1atan 3. Manday 4. Kalis Men1ebah i 5. : 6. Boyan Tanjung 7. Pen 8. Hulu Gurung i 9. Seberuang 10. Semitau 11. Suhaid 12. Selimbau 13. Embau 14. BunutHilir • 15. BunutHuiu 16. Embaloh Hilir 17. Embaloh Hulu 18. Batang Lupar 19. Baliau .20. E I 21. Puring Kencana 22. SilatHilir 23. SilatHuiu Jumlah ..
I
•
14/41106.pdf
TabeI4.2: Jumlah siswa untuk tingkat SD dan MI Kabupaten Kapuas Hulu
..
I
18
-
-
.
-
262
116
-
-
-
-
-
-
71 175 189 55
BU KA
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
-
MI 387 229
R
13.
I
SDS 151
TE
12.
SDNegeri 2.180 2.222 1.176 1.237 1.196 1.220 1.89 \.556 1.384 864 1.036 1.819 1.245 1572 1.744 1.380 704 724 723 335 324 2.414 1.637 29.781
AS
II.
Kecamatan Putussibau Utara Putussibau Selatan Manday Kalis Mentebah Boyan Tanjung Pen HuluGurung Seberuang Semitau Suhaid Selimbau Embau BunutHilir Bunut Hulu Embaloh Hilir Embaloh Hulu Satang Lupar Badau Em . Kencana Silat Hilir Silat Hulu Jumlah
SI T
INo \. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
-
267
-
50 50 1.436
U
N
IV
ER
Sumber : Kantor Dmas Pendidikan, Pernuda daa Olabraga Kabupatea kapuas Hulu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
I
14/41106.pdf
TabeI4.3: Jumlah SMP dan MTs di kabupaten Kapuas Hulu
BoyanTani~
7. 8.
P HuluGurung Seberuang Semitau Suhaid Selimbau Embau Boout Hili! BunutHulu Embaloh Hilir Embaloh Hulu Batang Lupar Badau Em Kencana Silat Hilir Silat Htl.Iu Jumlah
9.
13.
!
Mentebah
6.
. 10. 11. 12.
i
Kalis
14. 15. 16. 17. 1&. 19. 20.
.21. 22.
23.
I
1 2 1
.
..
I I
I 5
-
-
~
:
-
-
-
1
-
-
-
3
1 2
I
1 1
I 2
1
-
-
I
2 1 1 1 2 2
-
-j
35
13
18......
-
:
2 I 1
2
-
.
1
BU KA
. 4. 5.
MTs
R
2. 3.
SMP Swasta 4 2 I I 1
TE
:
Putussibau Utara Putussibau Selatan Manday
SI T
1.
SMP Negeri 2 2 I I I 2 I
Kecamatan
AS
!No
-
--
i -~.
U
N
IV
ER
Sumber : Kantor Drnas Pendldikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kapuas Hulu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
I
14/41106.pdf TabeI4.4: Jumlah siswa untuk tingkat SMP dan MTs Kabupaten Kapuas Hulu
• 2. 3. · 4. 5. i 6. 7. 8. 9. ! 10.
II. 12.
13. 14. • 15. i 16. i 17. • 18. 119. : 20.
"'2'1. i 22. 23.
Putussibau Utara Putussibau Selatan
Manday Kalis Mentebah Bovan Tanjung Penltkadan HuluQurung Seberuang Semitau Suhaid Selimbau Embau Bunut Hilir BunutHulu Embaloh Hilir Embaloh Hulu Batllng Lupar Badau Em Puring Kencana Silat Hilir Silat Hulu Jwnlah
.
SMP Negeri 557 383 82 283 312 242 1I5 215 282 330 188 427 133 247 316 168 142 151 131 151 15 342 302 5.524
SMP Swasta 652 167 63 '16 92
..
MTs 349
-
-
-
-
32 114
46 315
-
-
35 43
-
-
-
60 50 240 38 31 16
BU KA
1.
Kecamatan
TE R
No
AS
!
SI T
i
1.274
I
-
-
-
34 1.275
U
N
IV ER
Sumber ; Kantor Dinas Pendldikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
!
•
14/41106.pdf
Tabel 4.5: Data jumlah SMA dan yang sederajat di kabupaten Kapuas Hulu
l. • Putussibau Utara
4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. : 11. i 12.
13. 14. • 15.
i 16. • 17. !
18.
• 19. 20. , 21.
: 22. 23.
I
2
-
1
-
-
--
1 1 1 1
-
-
I I
-
1
-
-
1
--
1 1
-1
1 i
-
1
-I
.
-
-
1
12
-
Aliyah
SPP
-1
I
I
-
-
-
-
-
I
-
-
-
-
-
1 8
-
-
-
.
-
-
-
. -. -1
-
--
--
-
1 1
TE R
3.
Putussibau Selatan Manday Kl!!is Men\ebah Bovan Taniunl! P HuluQurung Seberuang Semitau Subaid Selimbau Embau BunulHilir BUDlllHuiu Embaloh Hilir Embaloh Hulu Satang Lupar Badau Em Puring Kencana Silal Hilir SiiatHulu Jumlah
SI T
2.
SMK
BU KA
SMA I SMA Negeri : Swasta
Kecamatan
AS
No
. -
-
-5
-· ·
· -
-
-1
U
N
IV ER
Sumber : Kantor Dmas PeruildiJcan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kapwiS Hulu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
,
:
14/41106.pdf
TabeI4.6: Datajumlah siswa untuk tingkat SMA, ,SMK, Aliyah, dan SPP
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
-
-
-
-
12. 13.
-
I
--
C----""
--
AS
-
..
SMK
Aliyah
SPP
324 -
225
.
-
--
-
--
324
66
--
-
-
-
-
-
62 -
88
TE R
-
11. 14. 15. • 16. 17. 18. , 19. 20. 21. 22. 23.
-
SI T
i
SMA SMA Negeri Swasta 470 Putussibau UtaIa 420 Putussibau Selatan 309 Manday Kalis 136 Mentebah 193 Boyan Tanjung I 100 Pen III HuluGurung 272 Seberuang 139 Semitau 285 Suhaid Selimbau 298 31 Embau 208 124 BrmutHilir BunutHulu 55 Embaloh Hilir 93 47 Embaloh Hulu 89 Satang Lupar 38 109 Badau Em Kencana Silat Hilir 187 Silat Hulu 137 2.951 Jumlah 900 Kecamatan
BU KA
No
150
-
525
-
66
U
N
IV ER
Sumber : Kantor Dmas Pendidlkan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kapuas HuIu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
,
,
14/41106.pdf
TaOO14.7 Perubahan Struktur : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Keterangan , (Barn 2008 .... ) i Kepala Dinas Kepala Oinas Tetap Sekretaris Kabag. Tara Usaha Berubah, lebih I · - Subbag. Program - Kasubbag. Umum &Progmm · - Sul:lbag. Keuangan derail - Kasubbag. Personal & Keuangan - Subbag. Personil & Umum Kabid. SMP, SMA, SMK Bidangnya · Kabid. SMP, SMA, SMK Kasi Kurikulum tetap, tetapi • - Kasi Kurikulum - Kasi Ketenagaan Seksinya i - Kasi Sarana Prasarana - Kasi Sarana dan Prasarana berubah dihapus. Urusan ketenagaan I Kabid. Ketenagaan Berubah · . Kasi Ketenagaan SMP,SMA,SMK bemda pads bidang masingmasing.
• - Kasi Ketenllgaan TK,SO,SOLB Kabid. TK, SO, SOLB
Kabid. TK dan SO • Bidangnya
: tetap, tetapi
- Kasi Kurikulum - Kasi Kuriku!um
Seksinya - Kasi SarMa Prasarana • - Kasi Ketenagaan
· - Kasi Samoa dan Prasarana berubah Kabid. Pendidikan Luar Sekolab, Kahid. Pendidikan Non Fonnal Pemekaran dari dan Infunnal Seksi
Pemuda dan Olshraga - Kasi. Pendidikan Anak Usia Oini Pendidikan
- Kasi Pendidikan Luar Sekolah
LUM Sekolah - Kasi. Pendidikan Masyarakat - Kasi Pemuda dan Olahraga
Kabid. Pemuda dan Olahraga Pemekaran dan - Kasi. Kepemudaan Seksi Pemuda dan Olahraga
- Kasi. Keola' di • Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kepala Seksi kecamatan I Dinas Pendidikan, Pemuda dan
OlahraWl Kecamatan :
Oinas Pendidikan ( Lama ... 2008)
U
N
IV ER
SI T
AS
TE R
BU KA
!
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
(upn
14/41106.pdf
Tabel 4.8 Yang bersumber pada APBD Provinsi Kalimantan &rat dan APBN Murni tahun2009
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. • 17. 18. 19. 20. I
21.
U
22.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
14un 2 unit 2 unit
427.000.000 00 718.823.334,00 559.411.667,00 100.000.000,00 ; 763.610.000,00 ;
38 sekolah
634.821.300,00 •
2 paket
550.000.000,00 •
BU KA
8.
855.000.000,00
:
4 paket
1.080.000.000,00
710kal
550.000.000,00
3 paket
810.000.000,00
R
7.
Besar Dana (RIl)
9uni!
23 kecamatan
1.110.000.000,00
2 paket 3 unit 210kal 2 paket 4 paket 1 paket 2paket 4paket
160.000.000,00 1.200.000.000,00 110.000.000,00 290.000.000,00 600.000.000,00 150.000.000,00 190.000.000,00 580.000.000,00
TE
6.
Volume
AS
! 5.
SI T
3.
4.
ER
2.
IV
I.
Jenis Kelotiatan Pembangunan Perpustakaan dan Pusa! Sumber Belaiar (P!jB) 9 unit Pemberian bantuan SosiaJ SD Pembanwman Ruan!! Kelas Gedung SD SD Rehabilitasi beratlsedang . Biaya modal pengadaan konstruksi Gedung Sekolab dengan danasebesar Biaya perencanaan dan pengawasan SDIMI danaDAK Penl!.adaan meia kursi belaiar Pembangunan Ruang Kelas Bam (RKB) SMP Pembangunan Ruang Kelas Bam (RKB) SMP Pembangunan Ruang Kelas Bam (RKB) SMAlSMK Reliab sedanf,l; I berat SMAlSMK Pendataan pendidikan dan penyusunan dokumen perencanaan pendidikan Peralatan Laboratorium Pen Pembanf,l;llDlUl SD-SMP Sam Atap Rehab sedanl!,/berat SMA Pembangunan Ruang Perpustakaan Pembangunan Laboratorium IPA Penibilrlgtman Laboratorium Komputer PembanmlnlOn Ruang Kelas Bam AlatPSBmK Pen Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Pendidikan Rintisan Sekolah Standar Nasional SMA
N
No
3.570 orang
321.300.000,00
3 paket
300.000.000,00
14/41106.pdf Lampiran 4: BID DATA PENULIS A Nama
: R.ahmad Chumasin, A. Ma., S. HI
B. Pekeljaan
: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
BU KA
C. Pendidikan : I. SD Mubammadiyah 3 Surakarta, lulus tahun 1979; 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta, lulus tahun 1982; 3. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Surakarta, Lulus tahun 1985; 4. Diploma II1Akta II (D.II) pada Institut Agama Islam Negeri Syanf Hidayatullah Jakarta, Lulus tahun 1996; 5. Sekolah Tinggi Ilmu Syan'ah (STlS) Syarif AbdUJTahman Pontianak, lulus tahun2004; 6. Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Akta Mengajar (Akta N) pada Universitas Terbuka (UT) Jakarta, lulus tahun 2008. D. Keluarga: Isteri : Sri Hartati (Ibu Rumah Tangga) Anak :
TE R
1. Rad Renda Aden (Mahasiswa UNTAN Pontianak, FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia semester VI) 2. Rakan Rahmasani (Pe1ajar MIN Putussibau kelas V)
AS
E. Karya - Karya :
N
IV ER
SI T
1. Berbentuk Buku dicetaklditerbitkan secara Nasional: a. "Apang Noy (Ceriu Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu) Penerbit Mitra Gama Widya Jogyakarta, tahun 2000 (dicetak 3.000 exemplar); b. "Tanung Membangun Desa Lubuk Antu ", buku non Fiksi, Pusat Perbukuan Nasional, tahun 2002 (dicetak 3.000 exemplar); c. "Raja Muda", CV. Sahala Adidayatama, Jakarta, tahun 2005 (dicetak 10.000 exemplar).
U
2. Berbentuk VCD musik: * Kumpulan Lagu Daerah Kapuas Hulu, tahun 2001. F. Alamat: J1. Kom Yos Sudarso Nomor 78 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi kalimantan Barat Kode PDS: 78711 G. Nomor HP : 081345388867
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka