TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

41371.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

R

~

BU

......... .....

KA

EFEKTIVITAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DAERAH PADA PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010

TA S

TE

~

U

N

IV

ER

SI

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MUHAMMADING NIM. 015772411

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2013

41371.pdf

ABSTRACT The effectiveness of public aspiration absorption through participatory planning and budgeting process (Musrenbang) carried out di Sumbawa District fiscal year 20 I0

Muhammaliing The Open University [email protected]

KA

Keywords: Aspirations Absorption, Regional Planning and Budgeting, Strategic Planning, Action Planning.

TE R

BU

This study aims to analyze the degree of effectiveness of public aspiration ix:ing 8bsorpt on the planning and budgeting process carried out in Sumbawa District fiscal year 20 I 0, including determining the affecting factors for the process to be effective. The study employed a aescriptive method of survey by deploying questiOOnSires to the respooilents selected purposively from institutions that accommodate the aspirations of the community through the planning forums, such as the Department of Public Works, Department of Education,

Dep8rlment of HeaITh; Depilrtineni of Fisheries imil Milrine ResoUrces; Livestock Depiutment;

U

N

IV

ER

SI TA

S

and the Department of Cooperative of Industry and Trade. The questionnaires are also went to stakeholders who are directly involved in the planning and budgeting process, consisting of the executive team lliiIt represenleil bOy the Li;>CwGovemmeot Budget (TAPD) Bit~ element and then the legislative Finance represented by the Budget Agency (Banggar) DPRD. Analysis used to answer the research purpose is a descriptive mixed of qualitative and qUimiiWlve methods, FOr the firSt objeetive qUimiiiiliive apprOat:h is hemg "US«! while TOr ~ond objective a qualitative approach is being chosen. The research focuses on education-SKPDs Musrenbang accommodate the aspirations of the people through the Budget Implementation DOCUment (DPA). The main source of information is the key informants in each of the agencies involved in the planning and budgeting process, both from executive and legislative bodies. Data collection instrument was a structured interview and documentation. The research results shown that overall or partially public aspiration have not been effectively absorb through Musrenbang in the fiscal year of 20 I O. The inhibiting factors for such a result mainly contributed by incompleteness of proposal on each level of musrenbang, so that the agencies found it difficult to translate such a proposal into program/activities. Beside othe factors that considered to be 'given' such as political intervention, playing actors at the local level and the limitation of district budget.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41371.pdf

ABSTRAK Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat HasH Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah pada Proses Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Muhammading

Universitas Terbuka [email protected]

BU

KA

Kata Kunci : Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Renstra daiJ Renja SKPD, APBD.

U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan penyebaran kuesioner pada responden yang terdiri dari, instansi-instansi yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas l'eternakan, dan Oinas Koperasi l'erindustrian dan Perdagangan. Kemudian juga pemangku kebijakan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, terdiri dari pihak eksekutifyang representasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) unsur Bappeda dan Keuangan kemudian pihak legislatif yang direpresentasikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah metode deskriftif kualitatif dan kuantitatif. Untuk tujuan pertama menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan untuk tujuan kedua menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun focus penelitian adalah SKPDSKPD yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dl'A). Sumber inforrnasi utama adalah inforrnan kunci pada masingmasing instansi yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, baik eksekutif maupun legislative. Instrument pengumpulan data adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan maupun secara parsial pada masingmasing SKPD menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang belum efektif terakomodir dalam MBD Tahun 2010. Kemudian factor-faktor yang mempengaruhi adalah usulan masyarakat hasH Musrenbang tidak didasarkan dengan data-data yang akurat, sehingga sulit untuk diimplementasikan, kemudian kuatnya kepentingan dimana fakta dominasi peran atau pelaku yang paling menentukan dalam penetapan usulan program dan kegiatan, adanya usulan langsung yang tidak prosedural , kuatnya intervensi politik DPRD untuk mendesakkan perubahan program dan kegiatan pada Renja SKPD dengan memasukkan hasH reses dan aspirasi DPRD dan terakhir adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah


ii

41371.pdf

· UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

KA

TAPM yang berjudul Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Hasil Muyawarah

BU

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pada Proses Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Sumbawa Tahun 20 I0 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang

R

dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

TE

Apabila di kemudian hari temyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia

Sumbawa Besar,

U

N

IV

ER

SI

TA S

menerima sanksi akademik

Yang Menyatakan

~Irt~w _~ . TGl

""

.

7437EABF740S48501 lNMtnZvlll.lJ'lJ\ll:

g(i)"Jj\~ .' 4:

Juli 2013

\!J.;o.'Y.

....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka iii

41371.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM

: Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat hasil Muyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) pada Proses Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010

: 015772411

Program Studi

: Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal

: Sabtu /7 Juli 2013

TE

R

BU

NIM

KA

Penyusun TAPM : Muhammading

Menyetujui :

ER

SI TA S

Pembimbing I

Dr. Prayitno Basuki. MA

la Pb.D. 20213 198503 2 001

U N

IV

NIP. 19620604 198703 1 001

Mengetahui :

[(etua Bidang I1mu Administrasi Publik,

Florentina Ratih Wulandari. S.IP. M.Si NIP. 19710609 199802 2 001


Pascasarjana,

41371.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

: Muhammading

NIM

: 015772411

Program Studi

; Administrasi Publik Efektivitas Musyawarah

Penyerapan

Perencanaan

Aspirasi

R

Judul Tesis

BU

Nama

KA

PENGESAHAN

Masyarakat

Pembangunan

HasH Daerah

TE

(Musrenbang) Pada Proses Perencanaan Dan Penganggaran

TA S

Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program

Waktu

; Minggu, 7 Juli 2013

IV ER

Hari / Tanggal

SI

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada ;

; 11.00 - 13.00 WITA

U

N

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Drs. H. Kesipudin, M.Pd

Penguji Ahli

; Dr. Drs. Sofjan Aripin, M.Si

Pembimbing I

; Dr. Prayitno Basuki, MA

Pembimbing II

: Suciati, M.Sc.,Ph.D.

vi


Pas~aIjana,

41371.pdf

KA'tAPENGAN'tAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena alas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) in!. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meneapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa,tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pOOa penulisan, penyusunan TAPM ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM in!.

KA

Oleh karena itu saya mengueapkan terima kasih kepOOa : I. Prof. Ir. Tian 8elawati, M.:Bd., Ph.D., selaku Rektor Universitas Terbuka;

BU

2. Ibu Sueiati, M.Se., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

TE R

3. 8apak Drs. II. Kesipudin, M.Pd., Kepala UPBJJ Matilram selilku Penyelenggara Progriun Pascasarjana;

4. 8apak Dr. Prilyitno Basuki, M.A., selaku Pembimbing I dan IbuSuciati, M.sc., PIt.D sebagal

AS

Pembimbing II. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM in!.

SI T

5. Bapak Drs. H. Jamaluddin Malik, selaku Bupati Sumbawa atas kesempatan, dan dukungan

IV ER

kepilda saya untuk melanjutkan pendidikan pOOa program pascasarjana; 6. Ayahanda tercinta H. Sulaiman, Istriku tercinta Emmy Sulistiani Agustin beserta anakanakku (Aditya Pratama Putra Mllnlja, ST., Bayu Prasaja, Angga Prasetya), menantu

N

Syuhriatul Walidaini, SE dan eueu tersayang Adiel Mumtaza Mllnlja yang telah

U

memberiICBI1 dUJ(ungilil ii1oril; 7. Ternan-ternan kerja di Iingkup Bappeda Kabupaten Sumbawa atas kesetiaan untuk meneinilili dan ii1eiilberi semililgat penyeleSilian studi dan TAPM ini; Akhir kata,saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yililg !elilh ii1eiilbiullu. Semoga TAPM ini membawa manfaal bagi pengembangan i1mu dan juga bagi pengambil kebijakan dalam implementasi perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kaliupalen Suiilbiiwa Sumbawa Besar, Juli 2013 Periulis

MUHAMMADING Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

vi

41371.pdf

DAFTARISI ABSTRAK

..

SURAT PERNYATAAN

ii

LEMBAR PERSETUmAN...............................................................................................

iii

LEMBAR PENGESAHAN................................................................................................

iv

KATA PENGANTAR.......................................................................................................

iii

DAFTAR lSI,,,, """",.""" ,,,,,,,,,,..,,,,,,,.,..,."".",,..." ..,.,.,...,.",,."." ,....,,...'"'' ,..,,." '"""',...,

viii

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL

x

KA

;.................................

BU

DAFTAR LAMPlRAN BAB 1. PENDAHULUAN

xi

.

R

A. LATARBELAKANG...........................................................................................

8

TE

B. PERUMUSAN MASALAH

C. TUmAN PENELITIAN

9 9

TA S

D. KEGUNAAN PENELITIAN

BABII. TINJAUANPtJSTAKA....................................................................................... A. KAJIAN TEOR!

I

SI

1. KONSEP PEMBANGUNAN DAERAH.........................................................

10 10

ER

2. KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DARRAH '" '"'''' "" '"'''''''' ""'" ""."",,,.. ,,,.,,,,,.,,.,,, ,,,.. '"'''' "" '" "". "., ".,..",. '"

16

IV

3. KONSEPPARTlSIPATlF

12

U

N

4. PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2I

B. PENELITIAN TERDAHULU

24

C. KERANGKA BERPIKIR......................................................................................

26

D. DEFINISI OPERASIONAL

29

5. EFEKTMTAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT.......................

BAB m.METODE PENELlTlAN

23

3I

A. DESAIN PENELlTlAN

31

B. INSTRUMEN KUNCI..........................................................................................

32

C. INSTRUMEN PENELlT1AN................................................................................

32

D. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA................................................................

33

).

S~ER

DATA

HIHHH .. IHH,.,101..

J3

2. CARAPENGUMPULANDATA...................................................................

33


H

vii

H.""

41371.pdf

E. METODE ANALISIS DATA................................................................................

34

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

37

A. PROSES PERENCANAAN DAN PENANGGARAN DAERAH

or KABUPATEN SUMBAWA

37

S, IlFEKTIVITAS PIlNYSRAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

,,,,,....

4$

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUJIT EFEKTIVITAS PENYERAPAN

ASPlRASJ MASYARAKAT MEbAUJl MUSRENBANG DALAM APBD

57

I. SKPD TEKNIS...............................................................................................

58

2. TAPD

65

KA

TAHUN2010.......................................................................................................

69

BU

3. BADAN ANGGARAN DPRD

R

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN..................................................................................

TE

A. SIMPULAN

B. SARAN DAN REKOMENDASI..........................................................................

TA S

DAFTAR PUSTAKA

U

N

IV

ER

SI

LAMPIRAN


viii

79 .

79 79 82 85

41371.pdf

DAFTAR GAMBAR 29

Garnbar 4.1. Perbandingan Jumlah Usulan/Aspirasi Masyarakat Hasil Rekapitulasi Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan Paket Kegiatan pada Rencana Ke Masing-masing Bidang Tahun 2010........

52

Garnbar 4.2. Perbandingan Proporsi HasH Musrenbang dalam Dokumen Renja (Rencana KeJja) dan RKA Masing-masing SKPD Tahun 2010.........................................................................

56

Gambiir 4.3 Proses Penyusunan APBD dan Potefisi Distoi'S1 Aspirasi Masyarakat Hasil Musrenbang..........................................

71

U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

Giunbar 2.1. Kerimgka Koilsepfual Peneliiian


ix

41371.pdf

OAFTAR TABEL

Tabel 1.1. AP3D Kabupaten Sumbawa TahWl 2007 - 2010

7

Tabel 1.2. Alokasi Anggaran Belanja LangsWlg pada Beberapa SKPD Tahun 2007-2010..

8

Tabel 3.1. Perungatan Malma Efektivitas

36

Tabel 4.1. Perbandingan antara usulan Kegiatan hasH Musrenbang dengan realisasi

KA

Pada APBD Tahun 20 I0",,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,...",.,.""".",..,.,."",.""",,,,., ....,......

>16

Tabel 4.2. Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Serta Realisasinya dalam APBD

Suinbawa TahUil 20 I0

BU

Kab.

51

TE R

Tabel 4.3. Serapan Anggaran dari Aspirasi Masyarakat HasH Musrenbang, di Luar Musrenbang dan Renstra SKPD pada APBD Tahun 2010 (Persen) TabeI4.4. APBD Kabupaten Sumbawa TahWl2010

U

N

IV

ER

SI

TA S

Tabel 4.5. Jillrtlah Uslillili DPRD Hasil Reses Pada masing SKPD TahWl 2010..................


55 57 75

41371.pdf

T ABEL LAMPIltAN

Lampiran I

.

Lampiran 2

..

KA

101

R BU TE S TA SI ER IV N U Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xi

85

U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


41371.pdf 10

BABII TlNJAUAN PUSTAKA A. KajiaD Teoritis I. KODsep PembaDguDaD Daerah

Pembangunan diartikan sebagai suatu upaya perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk: mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik, dilaksanakan

KA

secara sistematis dan bertahap di semua bidang (Ali, 2007:7-8). Katz daIam

BU

Abidin (2008:21-22) mengatakan bahwa pembangunan adaIah perubahan yang

R

bersifat dinamis, berlangsung secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan yang

TE

bam, dan keadaan yang barn lebih disukai dari keadaan sebelumnya, serta tidak

SI TA S

hanya teJjadi pada sekelornpok orang atau sesuatu wilayah, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat.

Rostow daIam Sukirno (2006: 170) menyebutkan bahwa pembangunan

ER

merupakan suatu proses yang akan menciptakan perombakan daIam kehidupan

N IV

ekonomi yang bersifat multidimensi. Sedangkan Coralie Bryant dan Louise White

U

dalam Ndraha, (1990:16) menyatakan pembangunan adalah upaya untuk: meningkatkan kemampuan manusia untuk: mempengaruhi masa depannya. Munir (2002:27) menyatakan "bahwa pembangunan merupakan upaya untuk: melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik secara material maupun spiritual. Dalam hubungan ini, pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk: mencapai basil akhir yang diinginkan. "


41371.pdf 11

Pembangunan juga diartikan sebagai proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeJuruh dan bersifat dinamis (Todaro dan Smith, 2004:21). Siagian (1983) menyebut pembangunan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terns menerus melalui berbagai pentahapan. 1ni berarti bahwa

pemban~

dilakukan secara berencana, dan perencanaan hams

berorientasi pOOa pertumbuhan dan perubahan yang bersifat multidimensional

KA

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan keutuhan negara

BU

(lihat Munir, 2002:27).

R

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah, bany;ik aspek yang

TE

perlu diperhatlkan, dlantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan (pembangunan partisipatit). Cahyono (2006: I) menyatakan bahwa

IV ER

SI

TA S

"pembangunan partisipatlf adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangwlan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri."

monitoring hingga evaluasi. Selain itu pengerahan massa (baca: mobilisasi)

U

N

diperlukan jika program berupa padat karya. Selanjutnya Cahyono (2006:2) mengatakan bahwa: "prinsip-prinsip pembangunan partisipatif, adalah: 1. PeNnl;:anaan program harus berdasarkan fa!ilit 2. Program hams memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segl teknis, ekonomi dan sosialnya 3. Program hams memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat 4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 5. Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada 6. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang 7. Memberi kemudahan untuk evaluasi 8. Program harns mernperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia".


41371.pdf 12

Pendekatan pembangunan masyarakat mendasarkan diri pada asumsi bahwa pembangunan berhulu di tingkat akar rumput (grassroots level). Inisiatif, kreatifitas, dan tenaga mereka dapat didayagunakan untuk mengembangkan kehidupan mereka sendiri, dengan menggunakan proses demokratis dan kerjakerja sukarela. Hal ini mengimplementasikan bahwa melalui peningkatan kesadaran, orang-orang di tingkat akar

rumput dibangunkan kesadaran akan

diri

mereka

dalam

suatu

j'Crilaku

BU

men~or~anisir

KA

potensi yang ada dalam diri mereka. Pada tataran ideal, anggota masyarakat demokratis.

R

untuk: (a) menentukan kebutuhan, permasa!ahan, isu-isu; (b) mengembangkan

TE

rencana dan strategl pemenuhan kebutuhan; dan (c) menglmplementasikan

TA S

rencana yang ada dengan partisipasi sebesar mungkin dari masyarakat untuk

SI

meraup hasil-hasil pernbangunan (Ali, 2007:83-84).

ER

2. Konsep Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerab

IV

Conyers dan Hills (1994) dalam Arsyad (2005) menyebutkan bahwa

N

perencanaan merupakan suatu proses berkesinambungan yang mencakup

U

keputusan-keputusan

atau

pilihan-pilihan

berbagai

altematif penggunaan

sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang (lihat Arsyad, 2005:19). Di dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasa! 1 ayat (1) dinyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Wldodo (!008:3) menyatakan bahwa perencanaan merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah dan kebijakan pembangunan yang harus Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13 41371.pdf

dilakukan di suatu daerah berdasarkan keooggulan dan kelemahan yang dimiliki daerah tersebut, sedangkan pembangunan sering diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang mestinya terjadi dalam masyarakat, baik masyarakat maju maupoo yang sedang berkembang. Selaras dengan pendapat tersebut, Bastian (2006:6) menyatakan bahwa :

TA

S

TE

R BU

KA

"perencanaan yang baik haruslah melibatkan berbagai pihak termasuk rnllSylll'llkat, sektQr 1lwasta dan pemerint;lh Yllllg memiliki otorita di wilaYah tersebut. Masyarakat yang dimaksud sesuai dengan penjelasan UU Nomor 25 Tahoo 2004 adalah orang perseorangan, kelompok orang tennasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang oorkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik 1lebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupoo penanggung resiko, !ledangkan partisipasi 1lebagai keikutsertaan masyarakat ootuk masyarakat dimaknai mengakomodasikan kepentingan mereka dalam pro1le1l penyusunan rencana pembangunan. Keikut!lertaan masyarakat dimabud umumnya terimplementasikan melalui forum mU1lyawarah perencanaan pembangunan yang e1i1lelenggarakan mulai dari tingkat de1lB hingga ke jenjang pemerintahan eli atasnya".

ER

SI

Dengan demikian maka perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan dalam pro1leS pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah

N

IV

daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran masing-masing, ootuk

U

menghasilkan rencana-rencana pembangunan ootuk satu tahoo 1lesuai kondisi dan potensl daerah 1leTta diimplemntasikan dalam pelaksanaannya guna mewujudkan perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh di ma1lB depan. Pada prinsipnya, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah merupakan dua hal yang 1la1ing terkait erat. Penganggaran meruPakan suatu pro1les menyusoo rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-rnasing kegiatan sesuai dengan fungsi dan 1lB1laran

yang hendak dicapai, dan 1lelanjutnya masing-masing kegiatan tersebut


41371.pdf 14

dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari satuan kelja tertentu dengan standar biaya yang berlaku. Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan aktualisasi dari perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah saat ini, Pemerintah Daerah dapat menyusun

Daerah mengawasi

dan mengevaluasi

kebijakan

yang telah

dan akan

BU

dilaksanakan.

KA

struktur anggaran yang memungkinkan masyarakat dan manajemen Pemerintah

TE

R

Mardiasmo (2002) melakukan studi tentang masalah utama yang timbul dalam proses perencanaan dan persiapan anggaran Pemerintah KabupatenIKota di

TA S

Indonesia, yaitu ketergantungan keuangan terhadap Pemerintah Provinsi dan

SI

Pusat, dan pembatasan keuangan pernerintah pusat kepada pemerintah daerah.

ER

Studi kasus pada enam kabupaten/ kota dengan periode pengamatan 1991/1992 -

IV

1995/1996 yang meneliti budgetary slack dan pendekatan anggaran serta waktu

N

pernberian bantuan, menyimpulkan dua hal. Pertarna, ketergantungan keuangan

U

Pemerintah Daerah Kabupaten!Kota terhadap Pemerintah Provinsi dan Pusat mendorong teljadinya kesenjangan anggaran. Kedua, pendekatan bottom-up cenderung menjadi sebuah formalitas belaka karena Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap tidak memiliki perencanaan strategik dan perencanaan yangjelas. Halim (2001: 19) mengatakan proses anggaran yang telah disepakati antara l'emerintah Daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Ini adaIah tantangan untuk mewujudkan bahwa sebagai pihak yang

bertanggungjawab

akan

"kepentingan rakyat", Pemerintah Daerah dan DPRD hams memposisikan dirinya pada posisl yang tepat. Selain itu, hal tersebut adaIah sebuah peluang untuk


41371.pdf 15

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD bukan sebagai "penikmat" dana rakyat, akan tetapi dapat berbagi rasa dengan rakyat dari dana yang tersedia bagi daerah. Berkaitan dengan adanya tuntutan terciptanya akuntabilitas publik, maka DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Fungsi perencanaan anggaran daerah hendaknya sudah

KA

dilakukan oleh para anggota DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat

BU

(needs assessment) hingga penetapan kebijakan umum APBD serta penentuan

R

strategi dan prioritas APBD.

TE

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh proses

TA S

awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak semakin baik pula implementasinya di lapangan. Keterlibatan berbagai lembaga I

SI

instansl dalam proses perencanaan diperlukan kesatuan visi, misi dan tujuan dari

IV ER

setiap lembaga tersebut. Dalarn menentukan alokasi dana anggaran untuk setiap kegiatan biasanya digunakan metode incrementalism yang didasarkan atas

U

N

perubahan satu atau leblh variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Stiglitz dalarn Hardojo, dkk. (2008:64) menyatakan partisipasi warga merupakan sine qua non untuk kebijakan yang pro rakyat. Partisipasi warga dalarn perencanaan dan penganggaran menjadi cara untuk memastikan pembangunan yang berkeadillUl terhadap rakyatnya, karena perencanalUl dan penganggaran adalah proses yang menentukan ke arah mana anggaran publik (APBN/APBD) telah memenuhi aspirasi rakyatnya.


41371.pdf 16

Dalam penyusooan APBD, kaidah penganggaran sektor publik harus terpenuhi yaitu legitimasi hukum, legitimasi finansial, dan legitimasi politik. Legitimasi hukum menyangkut sejauh mana APBD disusoo dengan mengacu pada peraturan perundang-oodangan yang ada. Penyusooan APBD terikat pedoman, prosedur, tahap dan peruntukan sesuai dengan peraturan yang ada. Legitimasi finansial mensyaratkan penyusunan APBD harus disesuaikan dengan

KA

kebutuhan dan kekuatan anggaran yang dimHiki daerah yang di dalarnnya harus

BU

dipatuhi asas efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Legitimasi politik

R

mensyaratkan babwa APBD harus merupakan hasH aspirasi masyarakat, sehingga

kebutuhan

masyarakat

hasH

perencanaan

bottom-up

yang

TA S

pemenuhan

TE

tidak sekedar berupa pengesaban oleh wakil rakyat, tetapi di dalarnnya merupakan

sesungguhnya.

SI

Darl sisl legltlmasi hukum, sebelum diterbitkannya I'ermendagri Nomor 13

ER

Taboo 2006, peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam

IV

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Taboo 2002 yang didalamnya juga

U

N

mengatur proses pembabasan APBD oleh DPRD. Ketentuan tersebut telab mengatur mekanisme pembabasan APBD yang diawali dengan penyusooan Arab dan Kebijakan Umum Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD ootuk dibabas bersama-sama.

3.

KODsep Partisipasi Masyarakat Partisipasi adalab kata yang sering digunakan dalam pembangunan.

Penafsiran tentang artinyapoo beragam. FAO seperti yang dikutif Mikkelsen (2001 :64) menyatakan babwa :"arti partisipasi dalam pembangunan, adalab:


17 41371.pdf

I. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa lIrut serta dalarn pengarnbilan keputusan 2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengarnbil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara rnasyarakat setempat dengan

star yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh inforrnasi mengenai konteks lokal dan darnpak sosial.

KA

4. Partisipasi adaIah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalarn perubahan

BU

yang ditentukannya sendiri.

5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalarn pembangunan diri,

TE R

kehidupan dan lingkungan mereka".

AS

Mubyarto dalarn Rahayu (2008:6) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemarnpuan setiap orang

SI T

tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya disebutkan bahwa :

IV ER

"Partisipasi dibangun atas dasar beberapa prinsip: I. Kebersarnaan

individu,

kelompok

atau

N

Setiap

U

mernbutuhkan suatu kebersarnaan

organisasi untuk

dalarn

berbuat,

rnasyarakat

bertindak

dan

mengatasi perrnasalahan dan harnbatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai e1ernen balk struktural rnaupun horizontal. Parisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesarnaan visi, cita-eita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalarn rnasyarakat akan tumbuh melalui kebersarnaan, pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan.


41371.pdf 18

2. Tumbuh dari bawah. Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah (top-down) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.

KA

Partisipasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bot/om-

BU

up, di mana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam

3. Kepercayaan dan keterbukaan

TE R

pengembangan program.

TA S

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan alas dasar "saling percaya" dan "keterbukaan". Pengalarnan

SI

menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi berjalan dengan baik, maka

ER

berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Partisipasi

IV

mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak, baik pejabat

U

N

pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat".

Siamet (2003:8) menyatakan, bahwa "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan."

Hal senadajuga diungkapkan Adisasmita (2006:34), bahwa "Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalarn perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalarn lIl;I$yllrllk~

10k!\!,


41371.pdf 19

Menurut Asngari (2001:29), penggalangan partisipasi dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orangorang itu saling berkornunikasi dan berinteraksi sesamanya Dalam rnenggalang peran serta sernua pihak, diperlukan: (I) terciptanya suasana yang bebas atau dernokratis; dan (2) terbinanya kebersamaan. Ndraha (1990), rnenyatakan bahwa partisipasi rnasyarakat didorong rne1alui

aspirasi

rnasyarakat.

Jadi rnasih dibutuhkan wadah untuk

BU

rnenyalurkan

KA

organisasi dan lernbaga kernasyarakatan yang rnampu rnenggerakkan dan

R

berpartisipasi di tingkat kelornpok (Ndraha, 1990: 105). Melalui wadah partisipsi

TE

tersebut anggota kelornpok akan saling belajar rnelalui pendekatan "learning by

TA S

doing" rnenuju pada tujuan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik (Rahayu, 2008:6).

SI

Sebagai salah satu e1ernen pokok dalam strategi pernbangunan rnasyarakat,

ER

partisipasi masyarakat rnenjadi penting selain karena untuk rnernbantu identifikasi

IV

dini terhadap kebutuhan masyarakat, juga rneropakan cerrnin pengakuan

U

N

(legitimacy) rnereka atas proyek rnaupun aktivitas, rnenurnbuhkan kornitrnen di pihak rnasyarakat dalam irnplernentasi program dan derni penguatan daya tahan program. (Ali, 2007: 85). Menurut Rukrninto dan Isbandi (2008:110): "Partisipasi rnasyarakat adalah keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian rnasaiah, pengidentifikasian potensi yang ada di rnasyarakat, pernilihan dan pengambilan keputusan 31Wffi!\tif solwoi pellaDganan m!\S3Iah. pel*S!I11!!@l\ uP!ly!\ rntmg!\tl!si masalah, dan juga keterlibatan rnasyarakat dalam proses rnengevaluasi perobahan yang terjadi. Keikutsertaan rnasyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan rnernbuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat sernakin rnerniliki ketahanan dalam rnenghadapi perobahan. Sebaliknya, bila rnasyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perobahan dan banya bersikap pasif dalam setiap perobahan yang direncanakan oleh pelaku


41371.pdf 20

perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, swasta) masyarakat cenderung akan menjadi lebih pada pelaku pembangunan. Bila hal ini terjadi ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan meningkat".

LSM, maupun sektor dependen (tergantung) terus menerus, maka akan menjadi semakin

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam

KA

penyusunan rencanalprogram pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan

BU

berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), sehingga pelaksanaan

TE

efisien (Adisasmita, 2006:35).

R

(implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan

TA S

Implementasi hak rakyat dalam APBD bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, melalui adanya keterlibatan rakyat secara partisipatif dalam proses

ER

SI

penganggaran, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban APBD pada rakyat, adanya hak untuk alokasi anggaran yang

N

IV

pro rakyat miskin, dan adanya pengawasan APBD oleh rakyat baik secara

U

perseorangan maupun secara lembaga atau kelompok. (Eka, 2ll08). Wilmore dalam Hardojo (2008:161-162), mengatakan bahwa: "Pengarusutamaan partisipasi dalam proses penganggaran yang terjadi di Indonesia lebih diwam!li Qleh proses top-dQwn Yllllg dipjrrlJlin oleh neg!ifll melalui parlemen. Dalam jalur ini, proses yang terjadi ditentukan oleh prosedur formal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Prosedur-prosedur tersebut akan diakomodasi dalam sistem demokrasi pcrwakilan, dimana lembaga eksekutif dan legislatif (refresentasi wakil-wakil politik di parlemen yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum), akan menentukan basil akhir dari proses penganggaran. Warga dan masyarakat sipil belum mempunyai cukup kapasitas untuk mendorong perluasan partisipasiwarga dalam prosedur formal tersebut. Jika hambatan partisipasi dalam prosedur formal tersebut terlalu kuat untuk membangun mekanisme tanding bagi suatu proses penyusunan penganggaran yang lebih partisipatif'.


41371.pdf 21

Prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan "melibatkan kepentingan rakyat" hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang balk dan benar. Melibatkan masyarakat secara langsung

akan membawa tiga dampak penting (Abe, 2005:91), yaitu: I) terhlndar dari peluang teIjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa

KA

yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; 2) memberi nilai tambah pada

BU

legitimasi rumusan perencanaan.Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat

R

akan semakin balk, dan 3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam perenCBnaan dan pengBnggaran

TA S

4.

TE

masyarakat.

SI

Masyarakat dalam konteks pembanguan merupakan unsur utama, oleh sebab

ER

itu aspirasi masyarakat menjadi hal paling dasar yang hams diserap, agar

IV

pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Ndraha (1990)

N

menyatakan bahwa dalam perencanaan partisipatif, masyarakat dianggap sebagai

U

rnitra yang turut berperan serta secara aktif baik dalam penyusunan maupun implementasi

rencana.

Salah

satu

wujud

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan tahunan pembangunan daerah adalah dengan penyampaian aspirasi melalui forum Musrenbang. Secara definitif konsep aspiresi mengandung dua pengert1an, yaitu aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun.

m

tingkat peran dalam struktur, adaIah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan


41371.pdf 22

(Amirudin, 2003:3). Menurut Bank Dunia (2005:3) aspirasi adalab kemampuan ootuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangooan. Di dalam UU Nomor 17 Taboo 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 32 dan 33 Taboo 2004, dengan jelas dan tegas dinyatakan babwa rakyat berhak ootuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Pada PP Nomor 58 Taboo 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah, dinyatakan

KA

babwa dalam perencanaan dan penganggaran harus diawali dengan penyerapan

BU

aspirasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Permendagri No. 13 Taboo 2006

R

pasa! 4 yang kemudian telab dirubab dengan Permendagri No. 59 Taboo 2007

TE

tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taboo 2006

TA S

tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah, menyatakan babwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-oodangan, efektif,

SI

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas

ER

keadilan, kepatutan dan manfaat ootuk masyarakat.

IV

Dar! penjelasan tersebut, menoojukkan babwa masyarakat memiliki peluang

U

N

ootuk menyampaikan aspirasi dan luntutannya ootuk diprogramkan dan dianggarkan dalam APBD, serta adanya peluang yang luas bag! pemerintah daerah dan DPRD ootuk mendengar, menghirnpoo dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ootuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejabteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejabteraan masyarakat yang adil dibutuhkan pernbangunan yang mantap dan berkesinamboogan, yang dijamin pelaksanaannya oleh adanya arab dan kebijakan serta perencanaan program yang komprehensif, realistis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan berkembangnya


41371.pdf 23

pelaksanaan demokrasi, diharapkan rakyat dapat berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya dan pemerintah bertindak sebagai katalisator.

5. Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan output (keluaran).

KA

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan

BU

dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Efektivitas dapat berarti diselesaikannya suatu kegiatan pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang

TE R

tersedia, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran

TA S

program dalam mencapai tujuan program (yaitu outcome atau basilnya dalam

SI

mencapai tujuan fungsional dan tujuan akhir. Semakin besar kontribusi keluaran

ER

program atau kegiatan terhadap nilai pencapalan tujuan atau sasaran yang

IV

ditentukan, maka dapat dikatakan semakin efektif suatu program atau kegiatan.

N

Jadi indikator utama suatu program atau kegiatan dikatakan efektif adalah diukur

U

dari berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas tidak menyatakan berapa besar pengeluaran (anggaran) yang telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Pengeluaran boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, tetapi sepanjang mampu mencapai tujuan maka bisa dikatakan sesuatu tersebut telah efektif. Terhadap efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat basil Musrenbang maka tingkat efektivitasnya ditentukan berdasarkan besar kecilnya proporsi usulan/aspirasi yang terserap dalam APBD. Mengacu pada ketentuan telah dibuat oleb Partnership for Governance

Reform forindonesia Ketjasama dengan BPK Wilayah III dan Fakultas Ekonomi Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

24 41371.pdf

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, maka berikut transformasi tingkat efektivitas, mulai dari kondisi tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif dan sangat efektif sesuai dengan indikator tingkat pencapaian efektivitas berdasarkan klas interval yang telah ditentukan. (Partnership for Governance

Reform in Indonesia Bekerjasama

dengan BPK Wilayah III dan FE-UAD

Yogyakarta, 2003).

KA

Dari sisi penganggaran, pengalokasiannya hams sesuai prioritas kebutuhan

BU

dan tepat sasaran terhadap kepentingan publik, terutama dengan sistem anggaran

R

berbasis kinerja dalam APBD yang menggunakan prinsip money follow fimction,

TE

yaitu uang disediakan untuk memenuhi fungsi kebutuhan pelayanan pemerintah

TA S

kepada masyarakat. Richard M. Steers (1980:9), menje!askan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas dimaksud, yaitu karakteristik organisasi struktur dan teknologi,

SI

yang mencakup

serta manajemen pengelolaan,

ER

karakteristik lingkungan yang mencakup tingkat keterdugaan lingkungan,

IV

ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi

U

N

Ketiga faktor Ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan, serta karakteristik pekerja yang mencakup perilaku sumberdaya manusia sebagai sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi.

B. Penelitlan Terdahulu Penelitian mengenai efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat basil musrenbang pada proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sumbawa


25 41371.pdf

belum pemah dilakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

2

Syamsuddin (2007)

3

Iskandar (2008)

Judul Analisis Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi dalam PengeAnggaran lolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggarnus

Metode Studi kepustakaan, wawancara dan observasi, dengan analisis efektifitas, efisiensi dan regresi

Hasil Penelitian Tingkat kemandirian Daerah Kabupalen Tanggamus masih relalif rendah dan bahkan cenderung tunm, alokasi APBD sebagian besar anggaran masib diprioritaskan untuk mencukupi belanja rulin! Belanja Administrasi umum dan Operasional PerneliVji variabel haman. menunjukkan bahwa variabel efisiensi terlladap Kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBD tidak signifikan sedangkan pada variabel efektivitas sudah menunjukan tingkal signifikan paupabersifat scromonial, scmu ten Sumbawa dan bul
KA

Nama Peneliti Supendi(2007)

D.

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R BU

No I

4

Mytmrnm!ld Salman (2009)


Z6 41371.pdf

... penyei"apan asprrasl terse- . but adalah; (I) Ketersediaan anggaran yang terbatas, (2) Kepentingan politi!<, (3) Kualitas usuian dan (4) Tingkat kepentingan (urgensl).

Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya memiliki beberapa kesamaan, yaitu mengenai topik, metode yang digunakan yaitu metode

KA

analisis deskriptif. Kemudian beberapa perbedaan penelitian ini dengan

BU

penelitian-penelitian sebelumnya terletak pOOa lokasi dan fokus pembahasan,

TE R

lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa, dan fokus pembahasannya yaitu pOOa penyerapan aspirasi masyarakat hasil musrenbang pada proses

J(el"llll~

]Jerpi)(ir

SI T

C,

AS

perencanaan tahun 2010.

IV ER

USAID dan LOP (2006;1) menyebutkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar dalam pelayanan masyarakat di semua daerah, melalui pola pengelolaan

serta

terdesentralisasi.

Selanjutnya

dinyatakan

bahwa

dalam

U

responsif,

N

pemerintahan yang lebih demokratis, bertanggungjawab, profesional dan

perencanaan pembangunan daerah, wujud pelayanan pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat adalah adanya respon telhadap aspirasi yang berkembang. Anonim (2007:2) menyatakan bahwa proses pelayanan pemerintah dalam penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui forum multi stakeholder selama ini belum dapat menghasilkan produk-produk perencanaan

pembangunan secara etektif, disebabkan oleh beberapa keterbatasan, yaitu belum melembaganya perencanaan dan penganggaran partisipatif, belum kuatnya


'l'1 41371.pdf

komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, masih lemahnya pengawasan legislatif, masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi-diskusi perencanaan. Selanjutnya dinyatakan oleh Iskandar (2008:36) bahwa kelemahan-kelemahan yang ada di daIam proses penyerapan aspirasi masyarakat untuk perencanaan tahunan pembangunan daerah mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat

KA

hanya mencapai anak tangga tokenism (partisipasi semu), dimana masih

BU

dominannya peserta musrenbang yang tidak menyuarakan aspirasinya daIam

TE R

setiap proses diskusi perencanaan tetapi oleh pihak pemerintah dipandang sebagai telah menyampaikan aspirasi, sehingga kesimpuian akhir yang dihasiikannya

S

dipandang telah aspiratif.

SI TA

Menurut Wahyudi dan Sopana (2004:11) bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana dan penganggaran sangat

ER

memungkinkan teJjadinya distorsi daIam perencanaan dan penganggaran,

IV

sehingga menimbulkan ketidakefektifan proses dan mekanisme partisipasi. Hal ini

U

N

secara umum disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah, mekanisme partisipasi yang hanya bersifat formal dan tingkat kesadaran

masyarakat yang relatif rendah. APBD merupakan parameter dalam menentukan maju tidaknya suatu daerah atau progress report yang dilakukan dengan pendekatan anggaran kineJja atau performance budgeting system yang mengutamakan upaya pencapaian hasil atau output daerah. APBD juga harus dapat merubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih balk, masyarakat harus benar-benar merasakan hasil (outcome) dari program pernbangunan yang dilakukan. Dalam kerangka pemikiran demikian,


18 41371.pdf

maka visi, misi maupun program pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah melalui Perda APBD harns berpijak pada realitas kebutuhan masyarakat. Untuk itu, penyerapan aspirasi masyarakat secara luas dalam membuat usulanusulan

pembangunan

harns

dilakukan

dengan

sebaik-baiknya,

sehingga

pembangunan merupakan hasil aspirasi masyarakat, bukan kehendak legislatif dan eksekutif yang mempunyai otoritas dalarn penyusunan anggaran daerah.

KA

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004

BU

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama

TE R

(SEB) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalarn Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang,

S

setiap tabun terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan

SI TA

Musrenbang Desa, Kecarnatan dan Kabupaten. Aspirasi masyarakat yang telah ditarnpung sebelumnya melalui forum

ER

Musrenbang, tidak sepenuhnya menjadi acuan dalarn proses penyusunan APBD

IV

mengingat tidak seimbangnya jumlah usulan dengan anggaran yang tersedia.

U

N

Selaln ltu banyak faktor lain yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD, diantaranya adalah usulan eksekutif dan legislatif. Usulan eksekutif didasarkan pada kebijakan-kebijakan kepala daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintab daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa. Sedangkan usulan legislatif didasarkan pada basil reses dan PansusDPRD. Berdasarkan kajian teori dan uraian di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini adalah seperti pada garnbar 2.1.


29 41371.pdf

PARTISIPASI MASYARAKAT

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DIM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

J

1

DAMPAlC

""-

• •-.~

nIaniPuta5I

k2terampAan poIIttk masyarabt

APBD

USULAN EICSEKUTlf • kebl]8kan ItepaIa

:--

~

U5UlAN LEGlSlAnF

• HasII Reses DPRD

APBD

R

~.

USUIiift SIPD

Gambarl.1.

KeraDgka KODseptUai Penelitian

U N

IV

ER

SI

TA

S

TE

;.<• • '-<~'; ~~',~~.

D. Definisi Operasional Defmisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Efelctifitas penyerapan aspirasi masyarakat adalah perbandingan realisasi aspirasi masyarakat yang tertuang dalam APBD dengan usulan aspirasi rnasyarakat basil Musrenbang yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 2. Aspirasi masyarakat adalah usulan-usulan masyarakat yang berkembang dan diakomodir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan


'

"·Nemberi.nIai~pacta , JllsItImasl ~pen!ll'Icanian - Men/nIkatkan'lIaadaran dan

BU KA

PiNYERAPAN ASPlRASI MASYAMKAT DlM

- Teit\OICW"~,t_lnYi

30 41371.pdf

(Musrenbang) di tingkat desaJkelurahan, kecarnatan dan kabupaten (Muhammad Salman, Tesis hal 45, Taboo 2009). 3. Musyawarab

perencanaan

pembangunan

daerab

(Musrenbangda)

rnerupakan forum multipihak atau torum antarpelaku dalarn rangka rnenyusun rencana pembangunan daerah. Forum tersebut bersifat terbuka yang secara bersarna mengidentifIkasi dan menentukan prioritas

R BU

Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional);

KA

kebijakan pembangunan masyarakat (UU Nomor 25 Taboo 2004 Tentang

4. Perencanaan adalab suatu proses untuk menentukan tindakan rnasa depan

TE

yang tepat, rnelalui urutan pilihan, dengan rnemperhitungkan surnber

S

daya yang tersedia (UU Nornor 25 Taboo 2004 Tentang Sistern

TA

Perencanaan Pembangunan Nasional);

SI

5. Penganggaran adalab suatu rencana keuangan yang secara sisternatis

ER

rnenoojukan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya

IV

lainnya (Permendagri Nomor 25 Taboo 2009

U

N

Penyusooan APBD Iabun 2010);


Tentang Pedornan

31 41371.pdf

BAR III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian Sebagai upaya untuk menjawab permasalaban penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalab metode deskriptif kualitatif. Melalui metode kualitatif peneliti menghirnpun data dan respondenJinforman dengan

KA

instrumen wawancara terstruktur serta dokumen-dokumen historis atau sumber-

R BU

sumber sekunder lainnya. Sekaran (2006: 158) menjelaskan studi deskriptif dilakukan untuk men~etabui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik

TE

variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

S

Paradlgrna yang dlgunakan dalam penelltlan Inl adalab paradlgrna

TA

interpretatif. Paradigrna interpretatif lebih menekankan pada makna atau

ER

SI

interpretasi seseorang terhadap sebuab simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma lnl adalab memaknal (to interpret atau to understand, bukan to explain

N

IV

dan to predict) sebagaimana yang terdapat dalam paradigrna positivisme.

U

Pendekatan yang digunakan adalabfenomenologi. Pendekatanfenomenologi bertujuan memabami

respon

atas

keberadaan manusialmasyarakat,

serta

pengalaman yang dipabami dalam berinteraksi. Para fenomenolog percaya babwa pada

makhluk

hidup

tersedia

berbagai

cara untuk menginterpretasikan

pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moeloeng, 2004:18). Subyek penelitian ini adalab informan yan~ dijadikan sumber data. Penetapan subyek penelitian hersifat purposive sampling (sampel bertujuan), di mana Informan dlplllh berdasarkan tlngkat keterllbatan dan penguasaannya dengan rnasalah, fokus dan tujuan penelitian. Apabila tidak diternukan variasi data


32 41371.pdf

dad sejwnlah informan, maka pengwnpulan data dihentikan. ladi jwnlah informan bisa lebih banyak atau sedikit dari yang telah ditentukan. Obyek analisis pada penelitian ini adalah realitas organisasi pemerintahan daerah sebagai sebuah komunitas, yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur.

B. Infonnan Kunci

KA

Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur yang

BU

terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses penyusunan APBD.

R

lumlah informan adalah sebanyak II orang, dengan perlncian:

TE

I. SKPD (unit perencana), yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umwn (I orang),

TA S

Dinas Pendidikan Nasional (I orang), Dinas Kesehatan (I orang), Dinas Pertanian Tanaman Pangan (I orang), Dinas Kelautan dan Perikanan (I

SI

orang), dan Dinas Petemakan (I orang) serta Dinas Koperasi Perindustrian

ER

dan Perdagangan (I orang).

IV

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang terdiri dari Bappeda (I

U

N

orang) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (I orang). 3. Badan Anggaran DPRD (2 orang).

C. Instrumen Penelitian Instrwnen yang digunakan untuk mengwnpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka dengan metode wawancara terstruktur dimaksudkan untuk penggailan Informasi tentang fokus penelitian, dan digunakan untuk mengetabui faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Sumbawa tabun 20 I O.


33 41371.pdf

D. Prosedur Peogumpulao Data

1. Sumber data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dati data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

lan~sun~

melalui hasil wawancara terstruktur

deogan respooden/ inforrnan. Data sekunder bempa arsip dan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

KA

Kabupaten, RKPD dan buleu APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010. Data

BU

sekunder diperoleh dari instansi-instaosi pemerintah, seperti; Bappeda, DPPK,

TE R

dan SlG'D terkait. 2. Cars peogumputao data

AS

Pengumpulan dalll dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan

SI T

pengkajian dokumen. Secara rinci pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan cara sebagai berikut: ~

~

IV ER

~

a. Pengkajian Dokumen

N

Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan inforrnasi dalam penelltian ini

U

berupa hasil Musrenbang Kecarnatan, Musrenbang Kabupaten, RKPD dan buku APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010. Seluruh data dikumpulkan dan dltafsir oleh peneliti, tetapi dalam penelitian ini, penellti didukung lnstrumen sekunder, yaitu catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengkajian dokumen bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, yaitu untuk mengctahui efektivitas penyempan aspirasi masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sumbawa tahun 2010.


34 41371.pdf

b. Wawancara Wawancara dengan responden sebagai nara sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang foleus penelitian dan digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedlla, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yanl?; mempengaruhi besar kecilnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Sumbawa taboo 2010. Dengan kata lain,

ke~atan., or~anisasi,

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan

BU

kejadian,

KA

wawancara dilakukan antara lain untuk mengkonstruksikan mengenai orang,

TE R

lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan tersebut sebagai suatu harapan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi,

AS

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti

SI T

sebagai pengecekan data (Moeloeng, 2004). Dalam wawancara ini peneliti mewawancaral informan mengenai hal yang berkaitan dengan Musrenbang,

IV ER

APBD dan partisipasi masyarakat dengan mengemukakan pertanyaanpertanyaan terstruktur jika dilakukan secara formal, dan tidak terstruktur jika

U

N

dilakukan secara tidak formal.

E. Metode AnaUsls Data Setelah data dan Informasi yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moeloeng (2004:28),

bahwa

analisis

data

adalah

proses

mengorganisasikan

dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis keIja seperti yang disarankan oleh data Data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis


35 41371.pdf

seeara kontinyu setelah dibuat catalan lapangan ootuk menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dalarn APBD di Kabupaten Surnbawa Tahoo 2010. Analisis data dalarn penelitian kualitatif bergerak seeara induktif, yaitu fakta/data dikategorikan menuju ke tin~at abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengernbangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikurnpulkan

KA

melalui wawaneara dan dokurnen, maka dilakukan pengelompokan data,

R BU

selanjutnya dilakukan analisis pen~aian dan penarikan kesirnpulan tenlang faktor-faktor yang berpengarub terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dalarn

TE

APBD di Kabupaten 5urnbawa Tahoo 2010.

S

Menurut Moeleong (2004:30), analisis data juga dirnaksudkan ootuk

TA

menernukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih

SI

keeil dar! data penelltlan. Data yang baru dapat terdirl dar! catalan lapangan yang

ER

diperoleh melalui wawaneara dan studi dokurnen. Kemudian data tersebut

IV

dianalisis agar diketahui maknanya dengan cara menyusoo data, menghubOOgkan

U

N

data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi selarna dan sesudah pengurnpulan data. Analisis ini berlangsung seeara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian. Karena itu sejak awal penelitian, peneliti sudah mulai meneari pola-pola tlngkah-laku aktor, penjelasan-penjeiasan, konfirmasi yang m~

terjadi, alur kausal, dan meneatat keteraturan.

Untuk menganalisis efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat pada proses pereneanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Surnbawa tahoo 2010, dilakukan dengan pendekalan yang telah dibuat oleh Partnership for

Governance Reform forlndonesia Kerjasarna dengan BPK Wilayah III dan


36 41371.pdf

Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, maka berikut transformasi tingkat efektivitas, seperti tertera pada Tabel 3.1. TabeI3.1. Pemeringkatan Makna Efektivitas Pencanaian Efektivitas

Makoa Sanllllt Efektif Efektif Cukup Efektif Kuranl( Efektif Tidak Efektif

('Yo)

80 -100 70-79 60~69

50-59 <50

BU

KA

Surnber : PartnershIp for Governance Reform In IndonesIa BekelJasama dengan BPK Wilayah III dan FE-UAD Yogyakarta (2003) Pencapaian efektivitas, merupakan angka yang menunjukkan anggaran yang

TE

R

terserap dalarn APBD dibandingkan dengan anggaran yang diusulkan melalui proses perencanaan dan penganggaran pada forum musrenbang, sehingga semakin

aspirasi

masyarakat.

TA S

tinggi aspirasi yang terserap semakin tinggi pencapaian efektivitas penyerapan Sedangkan

untuk

menganalisis

faktor-faktor

yang

SI

mempengaruhi efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat dalarn APBD

IV ER

Kabupaten Surnbawa tahun 2010, dilakukan dengan mengabstraksi basil temuan dalam wawancara, jawaban responden, yang didiskripsikan sesuai dengan

U

N

landasan teoritis dan kajian-kajian pustaka


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41371.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41371.pdf


79 41371.pdf

BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Bab I serta hasil analisis pada Bab IV penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat basil Musrenbang masih tidak efektif terakomodir dalam penetapan dan

KA

penyusunan APBD Tahun 2010. Secara keselurohan, usulan aspirasi masyarakat

BU

yang disampaikan melalui forum Musrenbang rata-rata hanya terserap sebesar

TE R

8,15% dalam APBD Tahun 2010.

Adapun faktor-faktor dorninan yang mempengaruhi efektivitas penyerapan

TA S

aspirasi masyarakat basil Musrenbang dalam APBD Tahun 2010 yaitu : I. Data usulan masyarakat basil Musrenbang yang tidak akurat

SI

2. Adanya usulan langsung masyarakat yang tidak seSUlll dengan

ER

prosedur dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang

IV

3. Kuatnya kepentingan yang mempengaruhi usulan masyarakat pada

U

N

saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang dan kepentingan SKPD pada saat penyusunan RKA dan DPA

4. Kuatnya intervensi politik yang mengalahkan basil Musrenbang 5. Keterbatasan anggaran untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. B. Saran dan Rekomendasi Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi praktis untuk lebih meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat basil Mnsrenbang dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) :


80 41371.pdf

1. Salah satu faktor penting yang menyebabkan tidak efektifnya penyerapan aspirasi masyarakat hasil Musrenbang adalah karena dalam penyusunan program kerja masih belum mengacu pada bobot prioritas dan urgensi sebagaimana sejatinya hajat dari perencanaan. Sehingga kedepan perlu ada pembenahan dalam mekanisme penentuan program yang terserap dalam dokumen Renja dan DPA SKPD dengan betul-betul mengacu pada bobot

KA

prioritas, sehingga hasil Musrenbang bias bersaing secara bebas dan

BU

sejajar dengan berbagai pendekatan lain dalam mekanisme perencaaan

R

daerah.

TE

2. Musrenbang sebagai forum Multi Stakeholder dalam pelaksanaannya

TA S

barns betul-betul memperhatikan keterlibatan seluruh unsur, tidak terkecuali kelompok miskin dan perempuan. Hal tersebut untuk memberi

SI

garansi bahwa hasil Musrenbang betul-betul menjadi forum yang

IV ER

mengakomodasi kepentingan berbagai unsur dalam masyarakal. 3. Untuk mengeliminir distorsi aspirasi masyarakat hasil Musrenbang, maka

U

N

reses anggota DPRD hams bersamaan dengan jadwal Musrenbang atau penyampaian hasil reses disarnpaikan lebih awal sebelum penyusunan

RAPBD ditingkat eksekutife, sehingga hasil reses dan aspirasi DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari hasil Musrenbang. 4. Guna meningkat bobot dan kualitas hasil Musrenbang maka perlu ada pelatihan khusus kepada perangkat-perangkat desa untuk menyusun perencanaan strategis tingkat desa. Kemudian dari rencana strategis desa itulah kemudian bisa dijabarkan lagi dalam usulan-usulan teknis setiap tahun melalui forum Musrenbang.


81 41371.pdf

5. Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah dari berbagai sumber, sesual

potensinya dengan tetap melakukan upaya-upaya intensivikasi maupun

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

ekstensivikasi


82 41371.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Abe. A. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pusaka Jogja Mandiri. Abidin. Z. S. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi PoUtik Jakarta: Suara Bebas. Adisasmita. R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha I1mu. Ali. M. 2007. Orang Desa. Anak Tiri Perubahan. Malang: Averroes Press. Anonim. 2007. Musrenbang Sebagai Instrumen Ejektij Dalam Penganggaran Partisipati. Jakarta: KeIjasama USAID dan LGSP. Arsyad. 1. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: Edisi Kedua. BPFE. Asngari P. S. 2001. Peranan Agen PembaruanlPenyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial

TE

R

BU

KA

A.

SI TA S

Ekonomi. Fakultas Peternaka. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

N IV

ER

Bank Dunia 2005. Pembangunan BerspektijGender. Jakarta: Dian Rakyat. Bastian. 1. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Bryant, Coralie & Louise G. White (1989), Managing Development In The Third world (diteIjemahkan oleh Rusyanto Simatupang), LP3ES, Jakarta. Cahyono, Budi, , 2006, Metode Pendekatan Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif; Conyers, D dan P. Hill, 1994, An Introduction to development Planning in

U

the third world, Jhon Willey and Sons Halim. A. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Edisi Pertama UPP AMP YKPN. Hardojo. A. P. dkk. 2008. Mendahulukan Si Miskin. Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat. Yogyakarta: LidS. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Audi. Mikkelsen, Britha, 200 I. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan (Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mubyarto, Strategi Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM Yogyakarta, 1984. Moeleong. 1. J 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Munir. B. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektij Otonomi Daerah. Mataram: Bappeda Propinsi NTB. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

83 41371.pdf

2003. Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inejisiensi Anggaran Daerah. Mataram: Samawa Center.

R

BU

KA

Ndraha. T. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Richard M. Steers. 1980. Makna Efektivitas. Rukminto. A. dan Isbandi. 2008. Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Rajawali Press. Sekaran. U. 2006. Metodologi Penelitian untuk Ekanomi don Bisnis TeIjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat. Siagian. S. P. 1983. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung. Siamet. M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press. Stiglitz, Joseph, 2oo2.Globalization and Its Discontents, London: Allen Lane, Penguin Books,

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 2004. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem PerencalWan PembanguIWn NasiolWl. Jakarta: Depdagri. Republik Indonesia, 2004. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Depdagri. Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendolian dan Evaluasi PelaksalWan RencaIW Pembangunan Daerah. Jakarta: Dept.

U

N

B.

IV ER

SI

TA S

TE

Sukimo. S. 2006 Ekonomi PembanguIWn. Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Edisi Kedua Kencana Todaro. M.P. dan Smith. S.C. 2004. PembanguIWn Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga USAID dan LGP. 2006. Musrenbang Sebagai Instrumen Efektif Dalam Penganggaran Partisipatij Jakarta: USAID dan LGP. Widodo. T. 2008. PerencaIWan Pembangunan; Aplikasi Komputer. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hukum dan HAM.

c.

Artikel yang dipublikasikan Amiruddin. 2003. Draf Tatib Pilgub yang Kompromistis. http://www.suaramerdeka.com/harianl0303/29/kha2.htm. Arnstein Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation ". Journal ofthe American Planning Association. Vol. 35 No.4 (216-224) Eka. 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. http://www.ekalool.multiply.com/journa1litern/7/ Rahayu A. B. M. G. 2008. Pembangunan Perekonomian Nasio1Wl Melalui

Pemberdayaan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Masyarakat

Desa.

84 41371.pdf

D.

R BU

KA

http://www.binaswadaya.org/fileslPemberdayaan-masyarakat desa.pdf. Suwondo. 2001. Desentralisasi Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara Mekanisme Pasar Dan Organisasi Non Pemerintah. Jurnal Administrasi Negara. YoU. No.2 (29-33). Supendi, 2007, Analisis Pengaruh Efektivitas dan Efi-siensi dalarn Penge-Iolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinelja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Syarnsuddin. dkk. 2007. Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Pelajaran dari Sebuah Alesi Kolektif di Jambi. Governance Brief dalam www.cifor.cgiar.org Wahyudi. I. dan Sopana. 2005. Strategi Penguatan Masyarakat Sipil Dalam Meminimalisasi Distorsi Penyusunan APBD. Makalah Simposium Riset Ekonomi 1 Surabaya. 23-24 November 2005.

Thesis yang tidak dipublikasikan

E. Power Point

ER SI

TA S

TE

Iskandar. D. 2008. Penguatan Peran Masyarakat Sipil Dalam Mengurangi Distorsi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Yogyakarta: Thesis S-2. Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Salman. M. 2009. Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008. Medon: Thesis S-2. Faku1tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.

U

N

IV

Cahyono. Y. B. 2006. Metode Pendekatan Sosial dalam Pembangunan Partisipatif. Dalam Pembangunan Partisipatif.ppt.


8S 41371.pdf

REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Menampung Hasil Musrenbang

1

Sesuai rencana kerja SKPD yang Bapak pimpin, berapa besarnya anggaran belanja langsung yang diusulkan un/uk membiayai programlkegia/an di

Rp.13.531.472.828

Responden I.e

Rp. 5.333.050.705

Responden l.d

Rp.7.017.493.860

Responden I.e

Rp.4.885.495.000

Responden l.r

Rp.2.047.529.999

Responden l.g

Rp.66.218.504.080

BU

Responden l.b

AS

TE

R

Rp.60.744.464.827

Berapa besar realisasi anggaran belanja langsung untuk ins/ansi Bapak/Ibu

SI T

2

Responden l.a

KA

/ahun 2010

IV E

R

pada APBD Tahun 20l0?

Rp.17.467.908.317

Responden I.b

Rp.l1.143.998.146

N

Responden l.a

Rp. 3.581.482.285

Responden I.d

Rp. 2.498.036.808

Responden I.e

Rp.3.804.709.170

Responden l.r

Rp. 1.461.022.661

Responden l.g

Rp. 36.086.357.090

U

Responden I.e

I

3.

Dari jumlah /ersebu/ di a/as. seberapa besar yang digunakan untuk pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat Responden La

Rp.12.771.837.613

. Responden I.b

Rp.9.120.522.338

Responden I.e

Rp. 3.114.057.1 00

Responden l.d

Rp. 1.182.358.860


86 41371.pdf

4.

Responden I.e

Rp.3.059.680.070

Responden I.f

Rp. 826.219.552

Responden I.g

Rp.35.013.041.845

Apakah programlkegiatan pada APBD 2010 yang diusulkan melalui instansi Bapak sesuai dengan usulan masyarakat melalui Musrenbang? Responden I.a

C. Sesuai sebagian, Alasan : ada prioritas dinas dan basil reses DPRD

Sesuai

Responden I.e

C. Sesuai sebagian

BU

Responden I.b

KA

yang harns diakomodir

Alasan : karena ada usulan anggota DPRD dan

TE

R

usulan masyarakat yang dianggap lebih penting dan mendesak. untuk ditangani Sesuai sebagai

AS

Responden I.d

Alasana

karena

usulan

masyarakat

melalui

SI T

Musrenbang banyak tidak. sesuai dengan prioritas

R

dinas

IV E

I

U

N

Responden I.e

usulan

dan

tersebut

lebih

banyak

meneerrninkan keinginan daripada kebutuhan Sesuai sebagian Alasana

karena

setelah

diinventarisir

dan

dilakukan kajian, ada aspirasi masyarakat dan basil reses DPRD yang lebih penting dan mendesak. untuk dilaksanakan

Responden I.f

Sesuai

Responden I.g

Sesuai sebagian

I

Karena : keterbatasan anggaran 5.

Apakah ada usulan masyarakat yang seeara langsung masuk ke instansi Bapak tanpa melalui Musrenbang?

Responden l.a

Ada


87 41371.pdf

Kelanjutan : dilakukan penyesuaian dengan prioritas dinas dan Responden l.b

Ada Kelanjutan

semuanya

sarna

dengan

hasil

Musrenbang. Tetapi tetap dilakukan kajian untuk menyeleksi

usulan-usulan

melalui

analisis

kesesuaian, tingkat kebutuban dan urgensinya. Responden I.e

Ada

KA

Kelanjutan : usulan langsung lebih baik lengkap

BU

disertai proposal, data-data penunjang yang menjadi dasar usulan hinga detai reneana anggaran biaya

Ada

TE

Responden I.d

R

(RAB)

Kelanjutan : dilakukan survey untuk memastikan

SI TA S

usulan yang masuk menjadi kebutuban atau tidak

Responden I.e

Ada

dilakukan kajian dan inventarisasi

untuk menilai mendesak atau tidaknya usulan untuk

N IV

ER

Kelanjutan

Responden I.f

dikerjakan Ada

U

Kelanjutan : disurvey untuk mengetahui tingkat urgensi dan manfaat usulan bagi masyarakat serta kelayakan telcnis dan anggaran pelaksanaannya

Responden l.g

6.

J

Ada Kelanjutan anggaran

disesuaikan

dengan

ketersediaan

Jifw ada usulan masyarafwt selain hasil Musrenbang, apafwh instansi Bapak melakufwn survey terhadap usulan tersebut?

Responden l.a

Ada Alasan : karena tidak semua usulan meneerminkan


88 41371.pdf

kebutuhan riil masyarakat, juga dikaji kelayakan

I

teknis dari masing-masing usulan Responden I.b

Ada Alasan

untuk dilakukan penyesuaian dengan

prioritas dinas, tingkat kebutuhan dan urensinya serta besar keeilnya kelompok penerima manfaat Ada

Responden I.e

A1asan : untuk mengetahui kesuaian lokasi dan

KA

tingkat kebutuhan dan kemendesakan usulan bagi

BU

masyarakat Ada

untuk memastikan usulan yang masuk

tersebut

menjadi

R

A1asan

TE

Responden I.d

kebutuhan, serta

singkron

dapat dengan

AS

dipertanggungjawabkan

kemudian

Renstra dan Rel1ia SKPD Responden I.e

SI T

Ada

N

IV E

Responden I.r

R

Alasan : untuk mengetahui tingkat kemendesakan

dan urgensi dari masing-masing usulan Ada Alasan : untuk mengetahui tingkat urgensi dan

U

manfaat usulan bagi masyarakat serta kelayakan teknis dan anggaran pelaksanaannya

Responden I.g

Ada A1asan : untuk diseleksi berdasarkan bobot prioritas

7.

Jika

di

persentasekan,

berapa

persen

masing-mosing

usulan

programlkegiatan yang masuk dalam APBD Tahun 20/0

I Responden I.a

a. Usulan masyarakat mela1ui Musrenbang : 10% b. Usulan masyarakat di luar Musrenbang : .5% e. Usulan berdasarkan Renstra instansi Bapak: 85%


89 41371.pdf

Responden I.b

a. UsuJan masyarakat melaJui Musrenbang

30"10 b. Usulan masyarakat di luar Musrenbang : %

e. UsuJan berdasarkan Renstra instansi Bapak:

70"10

a UsuJan masyarakat melalui Musrenbang

Responden I.e

30% b. UsuJan masyarakat di luar Musrenbang : .50"/.

KA

e. UsuJan berdasarkan Renstra instansi Bapak: 20%

BU

a Usulan masyarakat melaJui Musrenbang :

Responden I.d

45%

TE

R

b. UsuJan masyarakat di luar Musrenbang : .5% e. UsuJan berdasarkan Renstra instansi Bapak:

50"10

a. UsuJan masyarakat melalui Musrenbang : 35%

SI T

AS

Responden I.e

IV E

R

b. UsuJan masyarakat di luar Musrenbang : .5%

U

N

Responden I.f

Responden I.g

e. UsuJan berdasarkan Renstra instansi Bapak: 60"/.

a. UsuJan masyarakat meIalui Musrenbang 40"/. b. UsuJan masyarakat di luar Musrenbang .15% e. UsuJan berdasarkan Renstra instansi Bapak: 45% a. UsuJan masyarakat melalui Musrenbang 30"/. b. UsuJan masyarakat di luar Musrenbang : .45% e. UsuJan berdasarkan Renstra instansi Bapak: 25%

8.

Menurut Bapak bagaimana kualitas usulan masyarakat, baik yang langsung disampaikan ke instansi Bapakllbu maupun melalui Musrenbang? Responden La

Baik

Responden l.b

Baik


I

90 41371.pdf

Responden I.e

Baik

Responden I.d

Kurang baik Alasan

karena lebih meneenninkan keinginan

daripada kebutuhan

9.

Responden I.e

Baik

Responden I.f

Baik

Responden I.g

Baik

Jilra harus memilih antara usulan masyarakat melalui Musrenbang dan

KA

aspirasi anggota DPRD, manakah usulan yang menjadi prioritas masuk ke

R BU

APBD?

Usulan masyarakat me1alui Musrenabang

Responden I.b

Usulan masyarakat melalui Musrenbang

TE

Responden La

Karean diserta dengan long list dan short list usulan

Responden I.e

TA S

program dan kegiatan masyarakat Usulan masyarakat melalui Musrenbang karena lebih mencerminkan aspirasi

ER SI

Alasan

masyarakat di tingkat bawah

U

N

IV

Responden I.d

Responden I.e

Usulan rnasyarakat melalui Musrenbang Alasan : murni muneul dari masyarakat bawah yang

disarnpaikan seeara apa adanya berdasarkan apa yang masyarakat alarni dan rasakan Sarna baiknya, sehingga hobot proporsinya sarna, sehingga

idealnya

harus

teralokasi

seeara

proporsional dan merata Responden 1.f

Usulan masyarakat melalui Musrenbang Alasana

sebagian

besar

usulan

langsung

masyarakat maupun melalui DPRD sebenarnya juga merupakan

usulan

yang

muneul

melalui

Musrenbang Responden I.g

Usulan masyarakat melalui Musrenbang Alasan : keterbatasan anggaran menyebabkan tidak


91 41371.pdf

sernua usulan rnasyarakat hasil Musrenbang bisa diakornodir dalam APBD 10.

Di

instansi

Bapak,

siapakah

yang

menentukan

paling

usulan

(program/kegiatan) yang akan masuk ke APBD?

Responden I.a

Kepala bidang dan kepala seksi Alasana : karena kepala bidang dan kepala seksi adalah pejabat yang seeara telcnis rnenguasai

Responden I.b

KA

pelaksanaan program dan kegiatan eli bidangnya

BU

KepalaSKPD

Alasan : setelah dikornunikasi dengan kepala-kepala kepala SKPD

R

sub bidang,

yang

TE

bidang dan

rnenentukan kebijakan final penyusunan APBD Kepala SKPD dan Kepala-kepala bidang serta

AS

Responden I.e

sekretaris dinas

SI T

Alasana: -

Kepala SKPD dan kepala-kepala bidang

IV E

R

Responden I.d

U

N

Responden I.e

Responnden I.f

Alasan :

Kepala SKPD Alasan : karena kepala SKPD adaIah yang rnerniliki kewenangan dan kuasa pengguna anggaran sehingga bertanggungjawab terhadap keberhasilan program Kepala SKPD Alasan : kepala-kepala bidang dan sub bidang hanya rnengusulkan,

kernudian

setelah

direkap

akan

ditentukan oleh Kepala SKPD Responden I.g

Kepala-kepala bidang Alasan : karena Kabid yang paling rnenentukan teknis dan skala prioritas dari setiap program dan kegiatan.

11.

Sebagai seorang yang terlibat dalam penyusunan APBD, apakah Bapak


92 41371.pdf

telah menguasai dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan

Menguasai

Responden I.b

Menguasai

Responden I.e

Menguasai

Responden I.d

Menguasai

Responden I.e

Menguasai

Responden I.d

Menguasai

Responden I.e

Menguasai

R BU

Responden La

KA

prosedur dan mekanisme penyusunan APBD?

TE

12. Apa yang menjadi hambatan usulan masyarakat tidak tertarnpung dalam

APBD?

Hams terakomodimya aspirasi DPRD dan tidak

TA S

Responnden I.a

semua usulan masyarakat melalui Musrenbang

ER SI

mencenninkan kebutuhan riil dari masyarakat

Responden I.b

usulan-usula tersebut diseleksi me1alui analisis

IV

kesesuaian, tingkat kebutuhan dan urgensinya bagi

U

N

Responden I.e

masyarakat

Keterbatasan anggaran dan harus terakomodimya basil reses DPRD dan beberapa usulan langsung masyarakat yang dianggap lebih penting dan urgent untuk dilaksanakan

Responden I.d

Tidak didukung oleh data yang akurat dan karena keterbatasan anggaran

Responden I.e

Mengakomodir pendekatan-pendekatan lain dalam pereneanaan, diantaranya aspirasi yang disarnpaikan DPRD dan usulan langsung masyarakat, karena bobotnya sarna dengan usulan masyarakat melalui Musrenbang

Responden l.f

Semua usulan masyarakat melalui Musrenbang telah


41371.pdf 93

diakomodir dalam APBD meskipun usulan-usulan lain seperti aspirasi dewan dan usulan langsung juga diakomodir Responden I.g

Keterbatasan anggaran

13. Apakah jadwal pelaksanaan Reses DPRD yang lidak bersamaan dengan

jadwal Musrenbang dapal merubah rencana kerja SKPD Bapak? Responden I.a

Ya

KA

A1asan : karena hasil reses DPRD harus diakomodir

dan otomatis merubah Renja yang telah disusun

Responden I.b

BU

sebelumnya

R

Tidak

TE

A1asan : karena hasil reses DPRD sarna dengan usulan masyarakat melalui Musrenbang Responden I.e

AS

Tidak

A1asan : bisa diakomodir bersama-sama Responden l.d

SI T

Ya

IV E

R

A1asan : karena hasil reses harus terakomodir dalam

U

N

Responden I.e

Responden I.f

RKA Ya A1asan : karena desan hasil reses harus masuk dalam APBD maka otomatis merubah rencana keIja yang telah disusun Ya A1asan

basil

reses

yang

muncul

setelah

penyusunan Renja SKPD kemudian mendesakkan perubahan Renja yang sudah ditetapkan Responden l.g

Ya A1asan : hams masuk hasil reses DPRD kemudian mengganggu prioritas yang sudah ditetapkan dalam Renja


94 41371.pdf

14.

Menurut Bapak kapan seharusrrya usu/an DPRD disampaikan kepada eksekutif untuk dimasukkan da/am APBD, dan bagaimana imp/ementasinya selama ini Bersamaan denganjadwal Musrenbang

Responden I.b

Bersamaan denganjadwal Musrenbang

Responden I.e


Responden I.d

Bersamaan dengan jadwal Musrenbang

Responden I.e


Responden I.f


Responden I.g


BU

KA

Responden I.a

Musrenbang

Responden I.b Responden I.e

ER

Responden I.d

Ya

SI TA S

Responden La

Ya

Ya

Ya

Responden I.e

Ya

Responden I.f

Ya

Responden I.g

Ya

U

N IV

TE

R

15. Apakah usulan DPRD berdampak terhadap usulan masyarakat melalui

16. Menurut Bapakfaktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilrrya usu/an

masyarakat hasil Musrenbang terserap dalam APBD? Responden La

Keterbatasan anggaran dan basil reses DPRD serta kualitas usulan masyarakat melalui Musrenbang

Responden I.b


Responden I.e


Responden I.d

Kualitas

usulan

masyarakat

yang

meneenninkan keinginan daripada kebutuhan Responden I.e

Keterbatan anggaran dan hasil reses DPRD


lebih

95 41371.pdf

Responden I.f


Responden I.g


17. Selama ini masyarakal beranggapan bahwa APBD lidak memihak pada masyarakal,

karena

seringkali APBD tidak sesuai dengan

usulan

masyarakal. Bagaimana langgapan Bapak?

APBD sudah rnemihak kepada rnasyarakat

Responden I.b


Responden I.e


Responden I.d

APBD sudah rnernihak kepada rnasyarakat

Responden I.e


Responden I.f


Responden I.g

APBD sudah rnernihak kepada masyarakat

SI TA S

TE

R

BU

KA

Responden I.a

Apakah Bapalc/Ibu telah menguasai dan menjalankan peraturan perundang

N IV

I

ER

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah undangan yang merupakan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan

U

prosedur dan mekanisme penyusunan APBD?

2

Responden 2.a

Menguasai

Responde 2.b

Menguasai

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. pendekatan mana yang menurut Bapalc/Ibu sebagai pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih baik?

Responden 2.a

Bultom Up Alasan : karena masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami kondisi riel dan kebutuhan di wilayah


96 41371.pdf

masing-masing Responden 2.b

Semua memiliki bobot yang sarna, tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan yang lainnya karena semua pendekatan tersebut sarna-sarna baik

3

Apakah prograrnlkegialan yang diusu/kan oleh SKPD sudah sesuai dengan usulan masyarakat melalui Musrenbang? Responden 2.a

HasH Musrenbang dengan melibat keselarasan usulan

KA

terebut dengan kebijakan dan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan kabupaten I

program

dan

BU

Tergantung dari bobot kepentingan dan kebutuhan

Responden 2.b

kegiatan

yang

dikaitkan

dengan

TE

4

R

kemampuan keuangan daerah

Menurul BapaklIbu bagaimana kualitas prograrnlkegiatan yang diusu/kan

SI TA S

masyarakat? Responden 2.a

masih kurang baik, karena banyak ditemui program dan

kegiatan

yang

diusulkan

masyarakat

melalui

U

N IV

ER

Musrenbang sebenarnya kegiatan yang tidak terlalu

Responden 2.b

penting dan mendesak, bahkan banyak usulan yang

mestinya bisa ditangani langsung oleb masyarakat secara gotong-royong. Kemudian persoalan lain lain adalah tidak adanya dukungan data yang akurat sebagai pendukung usulan tersebut sudab baik, meski dalam penentuan pilihan program dan kegiatan yang masuk dalarn APBD tetap mengacu pada skala prioritas

yang

disesuaikan

dengan

kondisi

keuangan daerah

5

Menurul Bapakllbu, mana usulan yang menjadi prioritas masuk ke APBD? Responden 2.a

Prioritas

utama

adalah

usulan

masyarakat

basil

Musrenbang Responden 2.b

tidak ada prioritas dati masing-masing sumber program dan kegiatan yang menjadi input prograrn dan kegiatan

dalamAPBD

6

Jilra dipersentasekan, berapa persen sebailcnya masing-masing usulan program!


97 41371.pdf

I

kegiatan dilampung dalam APBD?

Responden 2.a

40% usulan masyarakat melalui Musrenbang, 10% usulan masyarakat di luar Musrenbang, 25% Usulan SKPD, 15% janji bupati dan 10% hasil reses DPRD

Responden 2.b

proporsi ideal masing-masing usulan tidak ditentukan dari mana usulan tersebut muncul melainkan tergantung kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu selama ini. siapakah yang paling menentukan usulan (program/kegiatan) yang akan masuk ke APBD?

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Responden 2.b

Badan Anggaran DPRD

R

BU

Rsponden 2.a

TE

8

KA

7

Menurul Bapak/Ibu faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya usulan

AS

masyarakal hasil Musrenbang lerserap dalam APBD? Responden 2.a

Kesesuaian dan keselaran usulan dengan prioritas

SI T

kebijakan program dan kegiatan nasional, propinsi dan kabupaten

Ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah

Selama in; masyarakat beranggapan bahwa APBD tidak rnemihalc pada

IV E

9

R

Respondnen 2.b

masyarakat. karena seringkali APBD tidak sesuai dengan usulan masyarakat.

U

N

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?

Responden 2.a

APBD sudab memihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat

Responden 2.b

Sudah

3. Badan Anggaran DPRD (Responden 3.a) Perlanyaan Apakah Bapak/Ibu telah menguasai dan menjalankan peraturan perundang undangan yang merupakan pedoman dan petunjuk


98 41371.pdf

Jawabao

Menguasai leknis yang berhubWlgan dengan prosedur dan mekanisme penyusunan

APBD? 2

Pertaoyaao

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 len/ang Sislem Perencanaan PembangWIan Nasional, mana yang menurul Bapak/lbu sebagai pendekalan perencanaan pembangWIan yang lebih baik? Jawabao

KA

Pendekatan Buttom Up

Prinsip tersebut telah sejak lama diimplemenmsikan Banggar dalam setiap

3

TE R

menempkan konsep anggaran berbasis kinetja

BU

penyusunan program dan kegiatan beserta anggaran, apalagi sejak APBD

Pertaoyaao

Apakah programlkegiatan yang diusulkan oleh TAPD sudah sesuai dengan

TA

S

usulan masyarakat melalui Musrenbang? Jawabao

Pertaoyaao

ER

4

SI

Sesuai

IV

Menurul Bapak/Ibu bagaimana kualilas programlkegiatan yang diusulkan

N

masyarakal?

U

,Jawabao

Baik

Hanya ada kegiatan-kegiatan lain yang menjadi prioritas pada masing-masing SKPD dan wajib diakomodir daJam APBD 2010 sehingga mengumngi efektivitas usulan masyarakat melalui Musrenbang untuk diakomodir dalam APBD 2010

5

Pertaoyaao

Apakah DPRD melakukan survey ulang lerhadap usulan SKPD? Jaw"bao Ya

6

Pertaoyaao


99 41371.pdf

Usulan apa saja yang dilakukan survey ulang dan mengapa?

Jawaban Usulan fisik yang mudah diamati

7

Pertanyaan

Menuru/ BapaklIbu mana yang menjadi priori/as masuk ke APBD?

KA

Jawaban Tentunya dari hasil survey itulan didapatkan kenyataan bahwa lebih sering usulan

BU

masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang tidak sesuai antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan kondisi riil yang yang sebenamya dihadapi

Jika

dipersen/asekan.

berapa

TE

Pertanyaan

persen

sebaiknya

masing-masing

usulan

SI TA S

8

R

masyarakat

programlkegia/an dilampung dalam APBD? Jawaban

ER

Tidak ada persenlase ideal, karena tergantung bobot prioritas dan urgensi

9

N IV

pelaksanaan dari setiap usulan yang disampaikan masyarakat

Pertanyaan

U

Apakah masyaraka/ pemah diliba/kan secara langsung dolam perryusU1lll1l APBD? Jawaban Masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan APBD, misalnya di forum Musrenbang, mulai dari Musrenbang Desa, Kecamantan hingga Kabupaten 10

Pertanyaan

Berdasarkan pengoloman BapaklIbu selama ini, siapakah yang paling menentukan usulan (programlkegia/an) yang akan masuk ke APBD? Jawaban TAPD Bupati Banggar DPRD


100 41371.pdf

Keterangan ltulah tanda adanya kemitraan antara ekselcutif dan legislatif

11

Pertanyaan Menurul Bapak/Ibu Jak/or apa saja yang mempengaruhi besar keci/nya usu/an masyarakallerserap da/am APBD?

Jawaban

KA

Kualitas usulan masyarakat, apakab lebib mencerminkan kebutuban ataukab

12

BU

hauya sekedar kebutuban semata Pertanyaan

TE

R

Se/ama in; masyarakal beranggapan bahwa APBD lit/ale memihak pada masyarakal. karena seringlcali APBD lidak sesuai dengan usulan masyarakal.

SI TA S

Bagaimana langgapan Bapak/Ibu?

Jawaban

APBD sudah memibak kepada masyarakat, hanya saJa tidak semua usulan

ER

rnasyarakat bisa diakornodir. karena ada prioritas SKPD yang juga harns

U

N IV

dilaksanakan, dan ito semua juga untuk kepentingan rnasyarakat.


101 41371.pdf

KUISTIONER

Petunjuk wawancara ini rnerupakan wahana untuk rnenggali infonnasi rnengenai pendapat infonnan yang berkaitan dengan judul pene1itian tesis "Efektifitas Aspirasi Masyarakat pada Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Surnbawa Tahun 2010".

IDENTITAS INFORMAN

KA

1. Nama

BU

2. Umur 3. Jenis Kelarnin

TE R

4. Status Perkawinan 5. Pendidikan Terakhir

TA S

6. Pangkat (GoVRuang) 7. Jabatan

8. Instansi

SI

9. Keterlibatan dalam Perencanaan dan Penll.anlU/.aran Daerah Sebagai

-

Sejak (Tahun)

N

IV

ER

.

U

A. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPU)

1. Sesuai rencana kerja SKPD yang Bapak Pirnpin, berapa besarnya anggaran belanja langsung yang diusulkan untuk rnernbiayai prograrnlkegiatan di tahun 2010 Jawab:

a. Program

...................................................................................) b. Kegiatan

...................................................................................) Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

102 41371.pdf

c. Anggaran

.................................................................................)

2. Sesuai Perda APBD Tahun 2010, berapa besar anggaran belanja langsung untuk instansi Bapak ? u. Program

(

)

b. Kegiatan (

KA

)

c. Anggaran

BU

(

)

TE R

3. Dari Jurnlah tersebut di alas, seberapa besar yang digunakan untuk pembangunan langsung menyentuh masyarakat ?

S

Jawab:

TA

u. Rp.

SI

(

ER

b

)

.

IV

4. Apakah program / kegiatan pada APBD 2010 yang diusulkan melalui

N

instansi Bapak sesuai dengan usulan masyarakat melalui Musrenbang ?

U

Jawab:

u. Sesuai

b. Tidak Sesuai

c. Sesuai sebagian Alasan (Jika jawaban b atau c) :


103 41371.pdf

5. Apakah ada usulan rnasyarakat yang secara langsung rnasuk ke instansi Bapak tanpa rnelalui Musrenbang?

Jawab: a. Ada b. Tidak Ada

TE R

BU

KA

Jika jawaban a bagaimana kelanjutannya :

TA S

6. Jika ada usulan masyarakat selain basil Musrenbang, apakah instansi

SI

Bapak rnelakukan survey terhadap usulan tersebut ?

IV

a. Ya

ER

Jawab:

U

N

b. Tidak

Alasan:

7. Jika di persentasekan, herapa persen masing-masing usulan program / kegiatan yang rnasuk dalarn APBD tahun 201O?

Jawab:

a. Usulan masyarakat melalui Musrenbang : Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

%

104 41371.pdf

b. Usulan masyarakat di luar Musrenbang :

%

c. Usulan berdasarkan Renstra Instansi Bapak :

%

8. Menurut Bapak bagaimana kualitas usulan masyarakat, baik yang langsung disampaikan ke instansi Bapak maupun melaIui Musteilbang ? Jawab: Q.

Baik

BU

KA

b. Kurang Baik

TE R

Alasan (Jika jawaban b) :

TA

S

•..•............•...........•.....•..•......•.............................................

SI

..........•...•..•..•..•...............•..............

ER

9. Jika harns memilih antara usulan masyarakat melalui Musrenbang dar.

IV

aspirasi anggota DPRD, manakah usulan yang menjadi prioritas masuk ke

N

APBD?

U

Jawab:

Q.

Usulan masyarakat melaIui Musrenbang

b. Aspirasi anggota DPRD

AlliSaD t


41371.pdf 105

10. Di

instansi

Bapak,

siapakah

yang

paling

menentukan

usulan

(program/kegiatan) yang akan masuk ke APBD ? Jawab:

a. Kepala SKPD b. Masing-masing Kepala Bidang

c. Lainnya

.

KA

Sebutkan

11.

S~blI,glli

SI TA S

TE

R

BU

Alasan:

seonmg YlJllg terlibll,t gal(!Ill

p~)'llSl!lllJll

APBD, apIlkllh

l3lWllk

Telah menguasai dan menjalankan peraturan Perundang-Undangan yang

ER

merupakan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan

N IV

prosedur dan mekanisme penyusunan APBD ?

U

Jawab:

a. Menguasai b. Tidak Menguasai

c. Menguasai Sedikit 12. Apa yang menjadi hambatan usulan masyarakat tidak tertampung dalam APBD? Jawab:


41371.pdf 106

13. Apakah jadwal pelaksanaan Reses DPRD yang tidak bersamaan dengan jadwal Musrenbang dapat merubah rencana keIja SKPD Bapak ?

Jawab: a. Ya

b. Tidak

TE R

BU

KA

Alasao:

SI TA

S

14. Menurut Bapak kapan seharusnya usulan DPRD disampaikan kepada untuk

ER

eksekutif

bagaimana

implementasinya

dalam

APBD

selama

?

1Dl

U

N

IV

Dan

dimasukkan

15. Apakah usulan DPRD berdarnpak terhadap usulan masyarakat melalui Musrenbang ? a. Ya

b. Tidak

Jika dampaknya

Ya,

bagaimana .

..........................................................................................


41371.pdf 107

16. Menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya usulan Masyarakat hasil Musrenbang terserap dalam APBD ?

KA

Jawab:

17. Selama ini Masyarakat beranggapan bahwa APBD tidak memihak pada

TE R

masyarakat. Bagaimana tanggapan Bapak ?

BU

masyarakat, karena seringkali APBD tidak sesuai dengan usulan

ER

SI

TA

S

Jawab:

U

N IV

Catatan Tambaban :


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Recommend Documents