TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

41644.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI

PASAR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

No 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar)

R

BU

KA

.......

....

-

.....

SI TA S

TE

~

U

N IV

ER

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi

Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

PHILIPUS TRINWAN DOKTRINO

NIM: 018264311

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41644.pdf

ABSTRAK Persepsi Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar

Di Kabupaten Kotawaringin Sarat

(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerab Kabupaten Kotawaringin Sarat Nomor 8

Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar)

Philipus Trinwan Doktrino

Universitas Terbuka

Kata Kunci : Persepsi, Efektifitas, Pengelolaan Retribusi Pasar

U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi efektivitas pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerab Kahupaten Kotawaringin Sarat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penelitian evaluasi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah Peraturan Daerab Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Sarnpel penelitian dilakukan secara purposive sampling yang mewakili stakeholders Pegawai Negeri Sipil pada dinaslbadan/satuan unit keIja terkait, Pedagang Pasar , Petugas Pemungut Retribusi. HasH anaIisis menunjukkan bahwa perspsi efektifitas pengelolaan retribusi pasar efektif. Pada penelitian ini Efektif dikategorikan sebagai pelaksanaan Perda ini perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun implementasi peraturan pendukungan lainnya Dari anaIisis ditemukan bahwa masyarakat merniliki harapan besar atas pelaksanaan Perda 8/20 II tentang Retribusi Pelayanan Pasar utamanya dalam hal pelaksanaan dilapangan, pengelolaan dana yang diperoleh, penggunaan dana tersebut bagi kepentingan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan Perda 8/2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar adaIah Efektif

ii


41644.pdf

ABSTRACT

Perception ofthe effectivenessfor management ofmarket retribution

at Kotawaringin Barat Regency

(Study ofthe implementation ofthe Regulation Region ofKotawaringin Barat

Regency number 8 year 2011 About retribution services market)

By: Philipus Trinwan Doktrino

Universitas Terbuka

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

This research was conducted to describe and analyze Perception of the effectiveness for management of market retribution at Kotawaringin Barat Regency based on Regulation Region of Kotawaringin Barat Regency number 8 year 2011 About retribution services market. Research evaluation method is using qualitative approach using a technique descriptive qualitative. Research object is Regulation Region of Kotawaringin Barat Regency number 8 year 2011 About retribution services market A sample of research conducted in purposive of sampling representing stakeholders are civil servants at Department/agency/unit of work associated. Traders, officer levy collector The result analysis shows that Perception of the effectiveness for management of market retribution at Kotawaringin Barat Regency is effective In this research effective categorized as the implementation of this regulation needs to be stepped up both in terms of monitoring and other supporting the implementation regulation From the results ofthe analysis found that the public has great expectations of the implementation of Regulation Region of Kotawaringin Barat Regency number 8 year 2011 About retribution services market, primarily in terms of the implementation in field, the management of funds obtained, the use ofthese funds for the benefit ofthe community. Conclusion this research is the implementation of implementation ofthe Regulation Region of Kotawaringin Barat Regency number 8 year 2011 About retribution services market is effective

Keywords: perception, effectiveness, the ItUInagement ofItUIrket retribution

llJ


41644.pdf

.... __

-.... --

¥

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JI. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang $elatan

Universitas Terbuka

Telephone ; (02117490941 (021) 7490147 (021) 7434290 E·Mail: [email protected] Homepage : http/1www.uLac.id

15418

PERNYATAAN

KA

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) denganjudul ;

BU

"PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSJ PASAR

DJ KABUP ATEN KOTAW ARINGIN BARAT (Studi Pelaksanaao Peraturan

TE R

Daerab Kabupateo Kotawariogio Barat Nomor 8 Tabuo 2011 Teotaog Retribusi

Pelayaoao Pasar)", adalab basil karya saya sendiri dan seluruh swnber yang

dikutip maupun yang dirujuk telab saya nyatakan dengan benar. Apabila

TA

S

dikemudian bari temyata ditemukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia

menerima sangsi akademik yang berlaku.

SI

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai baban

Jakarta,

2013

U

N

IV

ER

selanjutnya.

84B63AAF4792 !Nfu'oI IU.IIIJ IUJftAH

:.6-~;:"';""

~~ID...ID...{!!

Ir. PHILlPUS TRINWAN DOKTRlNO

NIM. 018264311


41644.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGELOlAAN RETRIBUSI PASAR 01 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar)

NAMA

PHIUPUS TRINWAN DOKTRINO

NIM

018264311

PROGRAM STUDI

MAGISTER ADMINISTRASI PUBUK (MAPI/90

BU

KA

JUDUl TAPM

Pembimbing I

Pcmbimbing II

/f6V

Prof. Or. Eddy Lion, M.Pd. NIP. 19541016 197803 1 002

SI T

AS

Dr. Sri Hartini Jatmikowati. M.Si

TE

R

0ft? R

Mengetahui,

Pascasarjana

U

N

IV E

Ketua Bidang 11m Program Magister Adm;

.!:!FI!.!!o!!Cre~n!!.!t!!.!in!!.!a!...~Ra~t~ih~W!.L.:S~.I!.!:P.:... ~.:=Si

NIP. 19710629 1998022

.., --:.. . : :=.::::::::::


I M.SC. Ph.D. -~. 195202131985032001

41644.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN Nama NIM Program Judul TAPM

R

BU

KA

Phllipus Trinwan Doktrino 018264311 Magister Administrasi Publik PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGUOLAAN RETRIBUSI PASAR 01 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (Studi Pelaksanaan j>eraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar)

TE

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister

Adminastrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

: Sabtu / 18 Januari 2014

: Pukul 07.00 - 09.00 WIB

AS

Hari[Tanggal Wa ktu

SI T

dan telah dinyatakan LULUS[TIDAK LULUS·)

R

Panitia Penguii TAPM

IV E

Ketua Komisi Penguji

U

N

Prof. Dr. Holten Sian, M.Pd Penguji Ahli

Dr Agus Maulana, M.Si Pembimbing I

Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si Pembimbing II

Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd.

• ) Coret salah satu


41644.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Surat permohonan kesediaan menjadi responden Kuisioner Scoring responden terhadap kuisioner sebagai bahan analisis Nilai prosentase hasil kuisioner sebagai bahan analisis Nama-nama responden

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

1. 2. 3. 4. 5.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka XUl

41644.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halarnan Garnbar 2.1 Garnbar 2.2

Pola Dasar Sebuah Model Efektifitas Pola Aliran Barang Dari Produsen Sarnpai Ke Konsurnen

Garnbar 2.2

Alur Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kotawaringin

34 53

Barat...70 Menjelaskan Penjelasan Pada Responden

.1 06

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

Garnbar 4.1

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka XII

41644.pdf

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel4.7

Perbandingan Penerimaan Retribusi Pasar Pada Sample Penelitian

BU

Tabel4.5

U

N

IV

ER

SI

TA S

( Dalam Ribuan Rupiah )

TE R

Tabel4.2 Tabel4.3 Tabel4.4

KA

Tabel4.6

Jenis-jenis Retribusi Daerah Berdasarkan Golongan 34

Penelitian Terdahulu Yang Relevan 66

Jumlah Populasi Penelitian Sebagai Responden 78

Jumlah Desai Kelurahan Di Setiap Kecamatan Dan Jumlah Penduduk

Tiap Kecamatan Dari Tahun 2006-2009 86

Luas Wilayah Menurut Kelurahan Desa 89

Kondisi Iklim Di Pangkalan Bun Dan Sekitarnya 90

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di

Kecamatan Arut Selatan 91

Rasio Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk, dan Rata-Rata Jumlah

ART Menurut Kelurahan! Desa 94

Struktur dan Besarnya TariffRetrebusi 99

Tabell Tabel2 Tabel3.1 Tabel4.1

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xi

.113

41644.pdf

KATAPENGANTAR

Puji Tuhan Yesus atas Kasih dan Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul "PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI

KABUPATEN

KOTAWARINGIN

BARAT

(Studi

Pelaksanaan

KA

Peraturan Daerab Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tabun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar)"

BU

Penulisan TAPM (Tesis) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah

TE

R

satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik dan Birokrasi Program PascasaJjana pada Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa

AS

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari mulai perkuliahan sampai pada

SI T

penulisan penyusunan TAPM ini, sangatIah sulit bagi saya untuk menyelesaikan

ER

TAPM ini. Keberhasilan penulis pada proses akademis yang dijaJani tidak lepas

IV

dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis

N

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

U

I. Direktur Program PascasaIjana Universitas Terbuka; 2. Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya Bapak Prof. Dr. Holten Sion, MPd., selaku penyelenggara Program Pascaswjana sekaligus Ketua Komisi; 3. Bapak Dr. Agus Maulana, M.Si, selaku Penguji Ahli; 4. Pembimbing 1 Ibu Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M. Si, dan Pembimbing II Bapak Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan,


41644.pdf

referensi, araban dan motivasi yang sangat berharga selama perkuliahan dan selama penyusunan TAPM ini; 5. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik selaku penanggungjawab program Magister Administrasi Publik Ibu Florentina Ratih W, S.IP. M.Si; 6. Istri dan Anak -

anakku yang selalu taat dan patuh serta setia

mendampingiku.

BU

8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

KA

7. Orang Tua dan Saudara - saudaraku yang telah memberikan dukungan

R

Penulis sadar babwa karya ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik

TE

dan saran alas karya ini sangat diharapkan demi majunya khasanah ilmu

S

pengetahuan khususnya Bidang Administrasi Publik.

U

N

IV E

R

SI TA

Demikian disampaikan dan terimakasih


Pangkalan Bun,

Januari 2014

Salam Sejahtera,

Philipus Trinwan Doktrino

41644.pdf

DAFfARISI

Halaman HALAMAN JUDUL

.

ABSTRAK........................................................................................................

11

LEMBAR PERSETUJUAN.......................................................................................

IV

LEMBAR PENGESAHAN......................................

V

VI

KA

KATA PENGANTAR

'"

BU

DAFTAR ISI..

Vlll

R

DAFTAR TABEL............................................................................... DAFTAR GAMBAR........................................................................

TE

XII

AS

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................. BAB I

PENDAHULUAN.............................................................

SI T

A. Latar Belakang

,

Xlll

1

. 7

ER

B. Perumusan MasaIah,...............................................................

8

D. Kegunaan Penelitian

8

Tujuan Penelitian............................................................................

N

IV

C.

TINJAUAN PUST

U

BABII

Xl

AKA.........................................................

9

A. Kajian Teori...............................................................................

9

1. Teori Kebijakan Publik..........................................................

9

2. Teori Evaluasi Kebijakan Publik...........................................

11

3. Teori Efektivitas.....................................................................

14

4. Teori Pengelolaan..................................................................

25

5. Teori Retribusi......

33

6. Teori Pasar.............................................................................

50

VIU


41644.pdf

7. Teori Pelayanan Publik..........................................................

57

8. Teori Peraturan Daerah..........................................................

63

B. Penelitian TerdahuJu

68

D. Pokok Bahasan................................................................ .....

71

METODOLOGI PENELITIAN........................................................

72

A.

Desain Penelitian............................................................. ..... . .. ...

72

1. Indikator Penelitian...................................................................

74

BU

2. Lokasi Penelitian......................................................................

B. PopuJasi dan Sample......................................................................

76

77

.... ..... . ..

78

Instrumen Penelitian.......................................................................

79

D. Prosedur PengumpuJan Data..........................................................

79

TE

SI T

C.

AS

2. Dolrumen......................................................

,..

76

..

R

1. Responden

79

80

3. Dolrumentasi.........................................................................

80

Metode Analisis Data.....................................................................

80

TEMUAN DAN PEMBAHASAN......................................... ......

84

A. Gambaran Umurn Lokasi Penelitian.............................

84

B. Temuan..........................................................................................

95

U

E.

IV

2. Observasi.............................................................................

N

ER

1. Kuesioner............................................................................

BAB IV

65

C. Kerangka Berpikir................................................................

KA

DAB III

'" .,.

1. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar................

106

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi

Pasar.......................................................................................... C. Pembahasan....................................................................................

111

1. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar...................................

114

2. Faktor Pengaruh Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar..........

132

IX


114

41644.pdf

BAD V

KESIMPULAN DAN SARAN...........................................................

135

A. Kesimpulan....................................................................................

135

B. Saran................................................................................................

136

DAFTARPUSTAKA

U

N

IV E

R

SI TA

S

TE

R

BU

KA

LAMPlRAN

x


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U N

IV ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41644.pdf


41644.pdf

BABII TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 1. Teori Kebijakan Publik

KA

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi

BU

pedoman dan dasar dari suatu rencana dalam pelaksanaan suatu pekeIjaan.

R

Dalam melakukan penyelesaian pekeIjaan yang diperlukan adalah

TE

kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada

AS

pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

SI T

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan alau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang

ER

mengharuskan pembayaran pajak penghasilan). Sedangkan

kebijakan

IV

hanya menjadi pedoman tindakan yang tujuan utamannya adalah yang

U

N

paling mungkin yaitu memperoleh basil yang diinginkan. Kebijakan atau pengkajian kebijakan dapat pula merujuk pada

proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi. Ini didalamnya termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran. Hal ini yang menjadi pemilihan prioritasnya adalah berdasarkan dampaknya Karena kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, fmansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sukowati dalam bukunya yang beIjudul Public Service ManagemenUniversitas di era Reformasi Koleksi Perpustakaan Terbuka mengartikan kebijakan publik adalah

9

10 41644.pdf

keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas tertinggi. Konsep demokrasi modem kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, Opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sarna

KA

besamya untuk diisikan dan tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan

BU

negara. Karena itu setiap kebijaksanaan negara harns selalu berorientasi

R

pada kepentingan pubJik (public interest). Administrator publik bekeJja

kepentingan

publik

atau

sebagai

abdi

masyarakat.

Tugas

AS

pada

TE

untuk kepetingan seluruh anggota masyarakat/publik. Mereka mengabdi

SI T

administrator publik bukan membuat kebijaksanaan negara "atas nama kepentingan publik" tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah

ER

dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

IV

Istilah "kebijakan" atau "policy" dipergunakan untuk menunjuk

U

N

perilaku seorang aktor (rnisalnya seorang pejabat suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejUIi1.lah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Winarno (2002:14-15) Pengertian kebijakan sepmi ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan pembicaraan biasa namun menjadi kurang memadai untuk ;x:mbicaraan pembicaraan yang Jebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Anderson merumuskan kebijakan (dalam Islamy 1984: 17) adalah :

"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

II 41644.pdf

dealing with a problem or mailer ofconcern" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna

memecahkan suatu malasalah

tertentu). Berkaitan dengan rumusan tersebut, Anderson mengatakan (dalam Islamy 1984: 19) : "Public policies are those policies developed by

bodies

and

officials"

(kebijakan

Negara

KA

governmental

adalah

BU

kebijaksanaan - kebijaksanaan yang dikembangkan oleh barlan - badan

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

S

2.

TE R

dan pejabat - pejabat pemerintah).

SI

3 (tiga) aspek yaitu :

TA

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, analis akan dihadapkan pada

ER

I. Aspek perumusan kebijakan, pada aspek ini analis berusaha mencari

N IV

jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan , siapa yang paling

U

berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. 2. Aspek implementasi kebijakan, pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana perfonnance dari kebijakan tersebut. Aspek ini merupakan proses lanjutan dari tahap fonnulasi kebijakan. Pada tahap fonnulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan

kebijakan

sedangkan

pada

tahap

implementasi

kebijakan, tindakan (action) diselenggaran dalam mencapai tujuan. Menurut Bressman dan Wildavsky (Jones, 1991) implementasi adalah


12 41644.pdf

suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, para ahIi kebijakan publik banyak menggunakan model implementasi yang salah satunya adaIah model Merilee S Grindle (1980). Model Grindle menyajikan 3 (tiga) komponen kelayakan yaitu : 1) tujuan

KA

kebijakan, 2) aktivitas pelaksanaan yang dipengaruhi oleh content yang

BU

terdiri atas : kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat

dan

context yang terdiri atas :

TE

sumber daya yang dilibatkan,

R

perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program,

AS

kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan pelaksana;

SI T

karakteristik rezim dan lembaga; compliance serta responsiveness. Model ini menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam

ER

pencapaian tujuan dan basil kebijakan.

IV

3. Aspek evaluasi, pada aspek ini anaIis berusaha untuk mengetahui apa

U

N

dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapbn. Evaluasi kebijakan menurut Samudra, dkk (1994) dilakukan untuk mengetahui : I) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum

dan sesudah kebijakan

dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.


13 41644.pdf

Sedangkan evaluasi menurut Limberry (dalam Santoso, 1992), analisis evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian studi evaluasi kebijakan (Sudiyono, 1992)

KA

merupakan suatu anaIisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya

BU

lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi

R

seorang anaIis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan

TE

untuk merealisir suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari

AS

akibat suatu kebijakan.

SI T

Studi evaluasi ini mempunyai 2 (dua) pendekatan (Sudiyono,1992) yaitu :

ER

1. Pendekatan kepatuhan., asumsinya apabila para pelaksana mematuhi

IV

semua petunjuk atau aturan yang diberikan maka implementasi sudah

U

N

dinilai berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh : a) ekstem, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian

tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan. 2. Pendekatan

perspektif, "what's happening

(apa yang terjadi).

Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari


14 41644.pdf

seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor. Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu: I. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan

KA

pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti

BU

setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga anaIis tidak kelompok sasaran terhadap

R

mengetahui baik atau buruk respon

TE

program.

AS

2. Single program befora-after, merupakan penyempumaan dari jenis

SI T

pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum

dan setelah program berlangsung.

IV E

R

3. Comparative after only, merupakan penyempumaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertarna dan anaIis hanya melihat sisi keadaan

U

N

sasaran bukan sasarannya.

4. Comparative

before-after, merupakan

kombinasi

ketiga desain

sehingga informasi yang diperoleh adaJah efek program terlJadap kelompok sasaran.

3. Teori Efektivitas Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adaIah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasiJkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. lui berarti bahwa apabila suatu


15 41644.pdf

pekeIjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya rnaupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Ndraha (2005:163), efisiensi digunakan untuk rnengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan". Khusus rnengenai efektivitas pemerintahan, Ndraha (2005: 163) mengemukakan :

AS

TE

R

BU

KA

Efektivitas (effectiveness) yang didefmisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan nunus basil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sarnpai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adaIah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan sildus pernerintahan, hasil didefmisikan. Apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefmisikannya : Pernerintah, yang-diperintah atau bersama sarna?

SI T

Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses

ER

penyelenggaaan pemerintahan daerah.

IV

Barnard

(dalam

Prawirosoentono,

1997:

27)

berpendapat

U

N

"Accordingly, we shall stry that an action is effective if it specific objective aim. It is ejficiem

if it satisfies the motives of the aim, whatever it is

effective or not." Pendapat ini antara lain rnenunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah rnencapai tujuan yang ditentukan. Mengutip Ensildopedia adminis!raSi, (The Liang Gie, 1967) rnenyarnpaikan pernahaman entang efektifitas sebagai berikut : Efektifitas adaIah suatu keadaan yang rnengandung pengertian mengenai teIjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan denngan rnaksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau rnenimbulkan atau rnernpunyai maksud sebagairnana yang dikehendaki.


16 41644.pdf

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuaI dengan dengan yang dikehendaki. Artinya,

pencapaian hal

yang dimaksud merupakan

pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu

KA

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat

BU

dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai

R

tujuannya Apabila tujuan yang dimaksud adaIah tujuan suatu instansi

TE

maka proses pencapaian tujuan tersebut roerupakan keberhasilan dalaro

AS

melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi

SI T

instansi tersebut.

Menurut Richard M. Steers. Richard M. Steers mengatakan bahwa

ER

efektivitas suatu organisasi tergantung kepada sejauh mana organisasi

IV

tersebut mencapai tujuannya Berdasarkan pendapat Steers (1986: 4) cara

U

N

yang terbaik untuk meneliti suatu efektivitas ada1ah roemperhatikan secara serempak tiga bwih konsep yang saling berhubungan, antara lcin : a Paharo mengenai optiroalisasi tujuan, efektivitas dinilai menurut ukuran berapa jauh sebuah organisasi berhasil roencapai tujuan yang layak dicapai. b. Perspektif sistematika, organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling roendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian suatu tujuan organisasi.


17 41644.pdf

c. Tekanan pada suatu tingkah manusia dalam susunan organisasi tingkah laku individu dan kelompok daIam menentukan kelancaran tercapainya tujuan suatu organisasi. Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk mengukur efektivitas dapat mengunakan perspektif sistem. Perspektif

KA

sistem ini adaIah untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen

BU

sistem tersebut yang terdiri dari komponen dasar yaitu input, throughput

TE R

dan output daIam pencapaian tujuan.

I Throughput

I

I

I

TA

I

Input

I

Output

I

SI

I

S

Gambar2.1

Pola dasar sebuab model efektifitas

ER

Feedback

N IV

Srunber : Richard M. Steers, Efektifitas Organifasi, 1986

U

Berdasarkan gambar diaU>s dapat dilihat bahwa adanya keterpaduan

antara komponen-komponen daIam sistem yang saling mempengaruhi dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Atrnosoeprapto

(2002:139)

menyatakan

Efektivitas

adaIah

melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adaIah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adaIah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adaIah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara

cermat.


18 41644.pdf

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleb David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevicb dan Donnely (1997:25-26) antara lain

I. Efektivitas Individu Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang

KA

menekankan pada basil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

R BU

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja

TE

sarna dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah

3. Efektivitas Organisasi

TA S

kontribusi dari semua anggota ke1ompoknya;

SI

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

ER

Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil

IV

karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah basil karya tiap

U

N

tiap bagiannya. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai

tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya "Efektivitas Implementasi

Kebijakan

Otonomi

Daerah"

Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi

bahwa:

tersebut dapat

sepenuhnya mencapai sasaran yang te1ah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.


19 41644.pdf

Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekeIjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang rnenghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. 1ni dapat diartikan, apabila sesuatu pekeIjaan dapat dilakukan dengan baik dengan yang direncanakan,

dapat dikatakan

R BU

rnernperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

efektif tanpa

KA

sesuai

Sementara itu, Sharma dalarn Tangkilisan (2005:64) rnemberikan

TE

!criteria atau ulruran efektivitas organisasi yang rnenyangkut faktor internal

TA S

organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain: I. Produktivitas organisasi atau output;

ER SI

2. Efektivitas organisasi dalarn bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;

IV

3. Tidak adanya ketegangan di dalarn organisasi atau hambatan-hambatan

U

N

konflik diantara bagian-bagian organisasi. Gibson dalarn Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang

berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur rnelalui : I. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang rnantap; 4. Perencanaan yang matang; 5. Penyusunan program yang tepat 6. Tersedianya sarana dan prasarana


20 41644.pdf

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik Adapun Emerson dalam Handayaningrat (1996: 16) mengatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, barn dapat dikatakan efektif. Masih dalam bulru yang sarna, Hal ini

KA

dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan dalam Handayaningrat

BU

(1996: 16) bahwa "efektivitas adaIah tercapainya suatu sasaran eksplisit

TE R

dan implisit".

Hal yang sarna dikemukakan oleh Miller dalam Handayaningrat

TA S

(1996: 16) "Effectiveness be define as the degree to which a social system

achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency.

SI

Efficiency is mainly concerned with goal attainments", yang artinya

IV ER

efektivitas dirnaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya

U

N

Selain pencapaian tujuan, Winardi (1992:84) menjelaskan

"Efektivitas adaIah basil yang dicapai seorang pekeJja dibandingkan dengan basil produksi lain dalam jangka waktu terlentu". Apabila peneliti analisa kutipan ini, maka efektivitas adaIah basil yang diperoleh seorang pekeIja dan dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan untuk mengbasilkan barangljasa tersebut. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas,


21 41644.pdf

kuantitas dan waktu. Jadi efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran. Sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama Hall dalam Tangkilisan (2005:67) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi.

KA

Sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Yang membahas

R BU

bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris dalam Tangkilisan (2005:68) yang mengatakan"Organizational effectiveness then is balanced

TE

organization optimal emphasis upon achieving object solving competence

TA S

and human energy utilization" atau dengan kata lain efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secarn optimal pada pencapaian

SI

tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

ER

Amirullah dan Ribdyah Hanafi (2002) efektivitas menunjukkan

IV

kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah

U

N

ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencermir.kan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas

terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan Tujuan dan pendekatan sistem

(1997:27-29).

Dua

pendekatan

tersebut

antara

lain

Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang


22 41644.pdf

sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sarna lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistern yang

lebih

luas

(Iingkungan),

rnemproses

sumber

lID

dan

KA

mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

BU

Gibson, Donnely dan Ivancevich mernberikan batasan dalam

R

kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem (1997:31-32)

TE

antara lain :

AS

1. Produksi

SI T

Produksi merupakan Kemampuan organisasi untuk memproduksi

2. Efisiensi

ER

jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

IV

Konsep efisiensi didefenisikan sebagai angka perbandingan (rasio)

U

N

antara output dan input. Ukuran efisiensi hams dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau

dengan output. 3. Kepuasan Kepuasan menunjukkan sarnpai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan dan pengguna . 4. Adaptasi Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern.


23 41644.pdf

5. Perkembangan Organisasi harus mengivestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terns dalam jangka panjang. 6. Hidup Terus Organisasi hams dapat hidup terns dalam jangka waktu yang

KA

panjang. Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di

BU

atas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam Handayaningrat

R

(1996: 16) bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam ani tercapainya

TE

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Jadi apabila tujuan tersebut

S

telah dicapai, bam dapat dikatakan efektif.

SI TA

Unsur-unsur efektivitas Sutarto ( 2000 : 335 ) yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi:

IV E

R

a. Input, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah misalnya uang, energy, orang dan benda

U

N

b. Throughput, yaitu kegiatan mengubah input (orang, uang, benda) menjadi output

c. Ouput, yaitu hail yang diperoleh dari proses pengolahan baik berupa barang (fisik), maupunjasa (pelayanan). Menurut Munir,dkk (2004: 34), unsur-unsur efektivitas meliputi: 1. Input (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki,

informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.


24 41644.pdf

2. Conversion (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan

organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.

3. Output (keluaran) yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan basil daripenggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia

mengetahni

efektivitas

pengelolaan

retribusi

pasar

yang

BU

untuk

KA

Berdasarkan pendapat tersebut, maka konteks penelitian ini yaitu

InpllJ (mUUDO)

TE

8.

R

menggunakan perspektif sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu :

S

Input yang akan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini

TA

adalah surnber daya, dana dan wajib retribusi. Sumber daya yang

SI

dimaksud meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana

ER

yang digunakan. Dalam hal ini petugas pemungut retribusi pasar yang

IV

merupakan modal dalam bentuk sumber daya manusia yang paling

U

N

penting karena merupakan ujung tombak, begitu juga dengan sarana dan prasarana dan dana yang digunakan dalam pemungutan retribusi

pasar. Jika sarana dan prasarana memadai maka akan mempermudah petugas melakukan pemungutan. selain itu pula dana, merupakan salah satu motivasi yang be!Upa intensif untuk petugas dalam pemungutan.

Keempat

faktor

ini

sangat

berpengaruh

dalam

Throughput (proses) dan output (keluaran) dari proses pemungutan

retribusi tersebut. Sub indikator sumber daya yang akan diteliti antara lain SDM hanya pada kualitas dan kuantitas petugas pemungut Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

25 41644.pdf

retribusi, kelengkapan sarana dan Prasarana pemungutan retribusi. Sub indilctor dana adalah upah pemungutan. Sub indikator untuk wajib retribusi adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dilihat dari jurnlah ketetapan wajib retribusi dan jumlah wajib retribusi yang membayar retribusi.

KA

b. Throughplll (proses)

BU

Yakni merupakan proses pengolahan Input menjadi output. Proses

R

penelitian yang akan berlangsung adaIah proses pemungutan retribusi

TE

pasar yang oleh Dinas Koperasi Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan

AS

Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun untuk mengetahui

SI T

indikator efektivitas komponen atau aspek Throughput ini meliputi

pasar"

ER

indikator. yaitu : "Kepatuhan pada mekanisme pemungutan retribusi

IV

c. Output (keluaran)

U

N

Merupakan basil dari pekeIjaan atau dari proses pemungutan. Pada penelitian ini maka outplll atau keluaran yang dihasilkan proses ini adaIah pencapaian realisasi dari target retribusi yang ditetapkan Efektivitas output ini dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi mencapai tujuan.

4.

Teori Peogelolaan Kata "pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pulapengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan,


26 41644.pdf

pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekeIjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian keIja dalam mencapai tujan tertentu. Griffm (1990: 6) mendefinisan manajemen sebagai berikut:

BU

KA

"Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information recources to archieve organizational goals in an efficient and effective manner ..

TE

R

Dikatakan manajemen adaIah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk

AS

organisasi manusia,

SI T

mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah,

ER

(2004: I) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi

IV

fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan., yaitu (planning),

pengorganisasian

(organising),

pemimpin

N

perencanaan

U

(leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena ito, lIllIIl3jemen diartiJ.:an sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahIi yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dilrutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan Pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang


27 41644.pdf

telah ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistern. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

penganggaran, dan sistem

pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau

Bedasarkan defmisi

KA

kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

melakukan

perencanaan,

melakukan

pengorganisasian,

R

meliputi

BU

manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam manajemen

mengalami

TE

pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari

pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan

SI T

kegiatan

AS

suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu

pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan

ER

diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan

IV

yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas

U

N

untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

4.1 Fungsi Pengelolaan Bedasarkan fungsi manaJemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi:

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

dan pengawasan. Fungsi-fungsi


manajemen tersebut bersifat

28 41644.pdf

universal, di mana saJa dan dalam organisasi apa saJa. Namun, semuanya

tergantung

pada tipe organisasi,

kebudayaan

dan

anggotanya. Pada penelitian 00, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan

KA

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating),

BU

dan pengawasan (controlling).

R

a. Perencanaan (Planning)

TE

Batasan atau pengertian perencanaan bennacam-macam

AS

sesuai dengan pendapat para ahIi manajemen. Menurut Sutarno NS sebagai perhitungan dan

SI T

(2004: 109), perencanaan diartikan

penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka

ER

mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempa!, oleh siapa

IV

pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

U

N

Cropper (1998: I) berpendapat:

"Planning is the basis from which all other jUnction are spawned Without a congruent plan, organizations usually lack a centralfocus ". Bahwa perencanaan adaIah dasar yang akan dikembangkan

menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harns dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukanya tindakan


29 41644.pdf

dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa mengguna1<:an

sumber-sumber yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:

I). Apa yang dilakukan?

2). Siapa yang melakukan?

3). Di mana akan melakukan?

KA

4). Apa saja yang diperlikan agar tercapainya tujuan dapat

BU

dilakukan?

R

5). Bagaimana melakukannya?

TE

6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat

demikian

kunci

SI T

Dengan

AS

maximum? (Arikunto, 1993: 38)

pengelolaan atau manajemen

keberhasilan

dalam

suatu

tergantung atau terletak pada

ER

perencanaanya Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan

IV

pimpinan (manager) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul

U

N

sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap

manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang

di masa depan dalam waktu

ar.an dila1c'Jkan

tertentu untuk mencapai tujuan

tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan

uraian

dialas,

perencanaan

pada

hakekatnya

merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional


30 41644.pdf

untuk

menentukan

apa

yang

akan

dilakukan,

bagaimana

meIakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan kegitan tersebut hams dilakukan. b. Pengorganisasian (Organizing)

Rue dan Byars (2006:6) berpendapat:

KA

Organizing is grouping activities, assigning activities an providing the authority necessary to carry out the activities.

kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan,

TE

kegiatan penugasan

R BU

Pengorganisasian merupakan pengeIompokan kegiatan

weweuang untuk meIaksanakan

kegiatannya Dalam suatu

TA S

organisasi dituntut adanya keIja sarna antara dua orang atau lebih

SI

untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi

ER

merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal,

IV

pengeIompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau

N

pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi

U

dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut mala perlu dipilih

orang yang

memiliki

meIak..,makan tugas.

kemampuan

dan

kompetensi

dalam

Oleh karena itu, perlu memilih dan

menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.


31 41644.pdf

c. Pengarahan (Actuating) Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi

kepentingan

jangka

panjang

perusahaan.

Termasuk

KA

didalamnya memberitahukan orang lain apa yang barns dilakukan

BU

dengan nada yang bervariasi mulai dari Dada tegas sampai meminta

R

atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat

TE

terselesaikan dengan baik. Pengarahan berarti para manajer

S

mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer

TA

tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan

SI

tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak

ER

sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan ikIirn yang dapat

IV

membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.

U

N

Fungsi pengarahan adaIah suatu fungsi kepemirnpinan manajer

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksiIJlal

serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan

adalah

kegiatan

membandingkan

atau

mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan !criteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan


32 41644.pdf

sebelumnya (Sutamo NS, 2004:128). Pengawasan atau kontrol yang

merupakan

bagian

terakhir

dari

fungsi

manajemen

dilaksanakan untuk mengetabui:

a Apakah semua kegiatan telab dapat beIjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

KA

b. Apakah didalam pelaksanaan teIjadi harnbatan, kerugian,

BU

penyalabgunaan kekuasaan dan wewenang, penyirnpangan dan

mencegab

teIjadinya

TE

c. Untuk

R

pemborosan.

kegagalan,

kerugian,

SI T

pemborosan.

AS

penyalabgunaan kekuasaan dan wewenang penyirnpangan, dan

d. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

ER

Tujuan pengawasan adaIab: dan

mengbilangkan

sebab-sebab

yang

IV

I. Menentukan

U

N

menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu teIjadi.

2. Mengadakan pencegahan
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arab atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan


33 41644.pdf

pelabanaan

kegiatan.

Tahap

berikutnya

pengarahan

dan

pelaksanaan kegiatan yang seialu berpedoman pada perencanaan yang telah ditelapkan. Tahap terakhir OOaIah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsoog alau ootuk memperbaiki kegiatan

berikutnya

sehingga

tujuan

yang

telah

KA

program

Teori Retribusi didefinisikan

sebagai

poogutan

daerah

sebagai

AS

Retribusi

TE

5.

R

BU

direncanakan tercapai dengan baik.

SI T

pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah ootuk kepentingan

ER

pribOOi alau badan. Berdasarkan ketentuan pada Undang Undang Nomor

IV

28 Tahoo 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan

U

N

bahwa retribusi daerah terdiri alas 3 (riga) golongan yaitu: a)

Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi alas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah ootuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan wnwn serta dapat dinikmari oleh orang pribOOi atau bOOan; b) Retribusi Jasa Usaba, retribusi alas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;


34

41644.pdf

c)

Retribusi Perizinan Tertentu, retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalarn rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana atau

KA

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

BU

kelestarian lingkungan.

R

Berikut disarnpaikan jenis-jenis retribusi berdasarkan golongan

TE

retribusi daerah:

SI TA S

Tabell J ems . -Jems 'Retn'bUSI' 0aera h B erd asarka n G o Ione;an Retribusi J_ UID1UIl

RetribaiJ_ U....

Retribusi Pemakaian Kekaymm Daerah

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

U

N

IV

ER

Rellibusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mavat Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribai PeriziDaa Terteat. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempst Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/PesanAATahanIVilia Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan


Rctribusi lzin Trayek

35 41644.pdf

Retribusi Penggantian Retribusi Pelayanan Pelabuhan Biaya Cetak Peta Kapal Retribusi Pengujian Kapal Retribusi Tempat Rekreasi dan Perikanan Olah raga RetribusiPenyeberangan Diatas Air Retribusi Pengolahan Lirnbah Cair Retribusi Penjualan Produksi UsahaDaerah

KA

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 TallUo 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetnbuSl Daerah

Dari tabel diatas terIihat babwa retribusi pelayanan pasar

BU

termasuk dalam salab satu golongan jenis retribusi jasa umum daerah.

TE

R

Menurut pasal 157 Undang Undang Nomor 32 Taboo 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 Undang Undang Nomor 33

AS

Taboo 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

ER

daerah berasal dari:

SI T

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa somber-sumber penerimaan

Pendapatan Asli Daerah;

b.

Dana Peri.mbangan;

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sab.

U

N

IV

a.

Sedangkan menurut pasal 6 Undang Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah terdiri atas: a.

Pajak Daerah;

b.

Retribusi Daerah;

c.

basil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

d.

lain-lain PAD yang sah.


36 41644.pdf

Kondisi

yang

teIjadi

pada

sebagian

besar

Pemerintah

KabupatenIKota diJcetahui pajak daerah dan retribusi daerah belum mampu memberikan surnbangan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan berdasarkan

data

pada Direktorat lenderal

Perirnbangan Keuangan Kementerian Keuangan, rata-rata nasional

KA

pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah, pada Pendapatan Asli

BU

Daerah di KabupatenIKota Indonesia mencapai ± 80% dari total

R

pendapatan asli daerah kabupatenlkota yang ada di Indonesia, sedangkan

TE

pada kenyataannya sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah masih

AS

berkisar diantara angka 10 % sid 20% dari total pendapatan daerah

SI T

(Halim, 20 II).

Potensi yang dimiliki oleh pajak daerah dan retribusi daerah

ER

masih mungkin untuk terns ditingkatkan, hal tersebut seiring dengan

IV

semakin besarnya porsi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada

U

N

daerah untuk menge/ala, mengolah dan memanfaatkan potensi tersebut berdasarkan ka.-akteristik masing-masing daerah. Belurn optirnalnya surnbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (disarikan dari beberapa surnber) ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor yakni: a)

Lemahnya sistern hukum, terutama dalam hal penegakan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

b) Lemahnya

kemampuan

surnberdaya

aparatur

pengumpul pajak daerah dan retribusi daerah;


pemungut

dan

37 41644.pdf

c)

Lemahnya administrasi pajak daerah dan retribusi daerah;

d)

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah yang terpenting salah satunya adalah

retribusi daerah. Pengertian retribusi menurut Rochmad Sumitro ( Victor

KA

M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1994:205) bahwa :"

BU

Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka

R

yang menggunakan jasa-jasa negara".

TE

Menurut S. Munawir ( Victor M. Situmorang dan Cormentyna

S

Sitanggang, 1994:205) bahwa retribusi yaitu :

ER

SI

TA

luran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

IV

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa pengertian

U

N

Retribusi yaitu :

Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membaya!" retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Jadi retribusi daerah yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekeIjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.


38 41644.pdf

Menurut Victor M. Situmorang dan Corrnentyna Sitanggang, 1994:205 bahwa adapun em-em dari retribusi pada umumnya adalah : I. Retribusi dipungut oleh negara; 2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; 3. Adanya kontra prestasi yang seeara langsung dapat ditunjuk;

BU

mengenyamjasa-jasa yang disiapkan negara.

KA

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang! badan yang menggunakan/

R

Sedangkan menurut Siahaan (2005:7) bahwa terdapat beberapa

TE

em yang melekat pada retribusi daerah yaitu :

AS

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang

SI T

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 2. HasH penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

ER

3. Piliak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas

IV

jasa) seeara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang

U

N

dilakukannya. 4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau barlan. 5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi seeara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adaIah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut.


39 41644.pdf

Pengertian retribusi daerah menurut Panitia Nasrun (Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1994:205-206) adalah : Retribusi daerah adaJah pungutan daerah sebagai pernbayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekeJjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umurn, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

KA

Pernungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada

BU

Undang-Undang Nornor 28 Tabun 2009 sebagai perubahan Undang-

R

Undang Nomor 34 Tabun 2000, dalam Undang-Undang tersebut diatur

TE

pula mengenai pengertian retribusi daerah, yaitu :

SI T

AS

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada Pasall angka 70 Undang Undang 28 Tabun 2009 Tentang

ER

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan babwa:

U

N

IV

Wajib retribusi adaJah orang pribadi atau Harlan yang rnenurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah N:>mor 65

Tabun 2001 adaJah : "Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalab pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan". Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho (1987 : 43) dapat dilihat eiri-eiri mendasar dari retribusi daerah adalab :


40 41644.pdf

a Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah; b. Dalam

pungutan

retribusi

terdapat

prestasi

yang

diberikan

pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk; dan c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan pemerintah daerah. bahwa retribusi

memiliki

KA

Maka dapat disimpulkan

BU

beberapa karakteristik penting, diantaranya :

melaksanakan

pungutan

terdapat

paksaan

secara

TE

2. Dalam

R

I. Pungutan yang dila1rukan oleh daerah terhadap rakyat;

AS

ekonomis;

SI T

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; 4. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang

ER

menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

IV

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan

U

N

bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah

daerah.

Retribusi

tidak akan

dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat,

artinya

masyarakat

dapat

tidak membayar retribusi

dengan menolak alau tidak rnengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.


41 41644.pdf

5.1 Dasar Hukum Pemuogutao Indonesia

a d a 1ah

Negara

hukwn,

sehingga sernua

penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia pada daerah pun juga harus berdasarkan hukwn. Beberapa dasar hukurn yang digunakan sebagai dasar

KA

pernungutan retribusi adalah sebagai berikut :

BU

a Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Pasal tersebut

deogan

segala

pajak rnerupakan

segala

jenis

S

dirnaksud

PenjeIasan dari Pasal ini yang

TE

berdasarkan Undang-undang.

R

rnerwnuskan bahwa segala pajak untuk keperluao negara

TA

pungutan pajak termasuk retribusi.

SI

b. Pasal 158 ayat (I) dan (2) Undang-undang Nornor 32 tabun

ER

2004 tentang Pernerintab Daerah

IV

c. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nornor 33 tabun

U

N

2004 teotang Perimbangan Keuangan antara Pernerintab Pusat

dar.. Pernerintah Daerah,

d. Pasal

156 ayat (I) sampai dengan ayat (8) Undang-undang

Nornor 28 tabun 2009 tentang Pajak Daerah

dan

Retribusi

Daerah, e. Pasal 12 Peraturan Pernerintab Nornor 66 tabun 2001 tentang Retribusi Daerah, yakni : tata carn pelaksanaan pernungutan retribusi dilakukan oleh Kepala Daerah.


42 41644.pdf

5.2 Azas-Azas Pemungutan Pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi menurut Soedarga (1962: 12) didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut: a. Mengadakan,

merubah,

meniadakan

daerah

barns

KA

ditetapkan dengan peraturnn daerah;

retribusi

BU

b. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai

R

pembayaran atas penye1enggaraan usaha perusahaan;

TE

c. Tarif retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi

AS

keuntungan yang diharapkannya hanya meme1ihara agar dapat

SI T

memberikanjasa secara langsung kepada masyarakat;

ER

d. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau setidak-tidaknya dapat dihitung menurut

N

IV

ketentuan yang berlaku;

U

e. Returbusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke1uar

daerah; f. Pemungutan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak

ketiga; g. Peraturan retribusi

daerah

tidak

diadakan

perbedaan

atau

pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.


43 41644.pdf

Asas pemungutan retirbusi daerah sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 970.05.442 tanggal 16 Desember 1980 tentang Administrasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: I) Azas Keadilan Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan

perundang-undangan Berarti

daIam

dalam

dalam pelaksanaan

peraturan

dan pelaksanaan

R

pemungutannya

maupun

BU

peraturan

KA

tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik

TE

pemungutannya barns berlaku bagi mereka yang menggunakan

AS

jasa/barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan

ER

2) Azas Yuridis

SI T

obyek lain.

Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum

N

IV

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, daIam artian:

U

a Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan bukum yang baik kepada daerah

b. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan barns berpangkal pada keadilan. 3) Azas Ekonomis Pemungutan retribusi tidak

holeb mengganggu

keseimbangan

dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti : a Pemungutan retribusi barns tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.


44 41644.pdf

b. Pemoogutan retribusi usaha

masyarakat

tidak menghalangi

barns

dan

tidak

merugikan

kegiatan

kepentingan

umum. 5.3 Prinsip, Kriteria dan Tingkat Pengenaan Retribusi

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata,

daerah

yang

bersumber

dari

pendapatan

asli

daerah,

BU

dan

KA

dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pernerintab

R

khususnya yang berasal dari retribusi, hams dipoogut dan dikelola

TE

secara bertanggung jawab. Di samping itu, dengan semakin penyediaan

AS

meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan

kemanfaatan

umum

diarahkan

agar

tidak menghambat,

ER

dan

SI T

jasa peJayanan oleh pemerintab daerah Wltuk tujuan kepentingan

bahkan sebaliknya dapat menoojang usaha peningkatan pertumbuhan

N

IV

perekonomian daerah. penerapan

retribusi

daerah

perlu

U

Dengan demikian,

disederhanakan berdasltrkan golongan jasa yang disediakan oleh

pemerintab daeraI:., yaitu golongan jasa umum, jasa LISa1la, dan perizinan tertentu.

Langkah-Iangkab

meningkatkan efektivitas daerah

dan

efisiensi

ini

diharapkan

pemoogutan

akan

retribusi

serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada

masyarakat (penjelasan PP No. 20 Taboo 1997, daiam Adrian (2008 : 80».


45 41644.pdf

Menurut

Tjip ismail, daIarn Adrian (2008 : 81-83), ootuk

menerbitkan tentang retribusi yang meliputi retribusi jasa umurn, jasa usaha, dan perizinan lertentu harus memenuhi kriteria sebagai berumt:

a Kriteria retribusi jasa umum

KA

I) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak, bukan retribusi

BU

jasa usaha, dan bukan retribusi perizinan tertentu.

daeriih

langsoog

diterima

oleh

S

pengguna.

yang

TE

pemerintah

R

a) Bersifat bukan pajak, maksudnya ada pelayanan dari

TA

b) Bersifat bukan retribusi jasa usaha, maksudnya dalarn

ER

SI

pengenaan tarif ootuk jenis layanan ini tidal< boleh melebihi biaya yang digunakan ootuk penyelenggaraan

U

N

IV

layanan

tersebut.

Sedangkan

pengertian jasa

usaha

daIarn Pasal I Angka 29 daIarn Undang-oodang No. 34 Tahoo 2000 adaIah jasa yang pemerintah

daerah

dengan

disediakan menganut

oleh

prinsip-prinsip

komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta Dalarn Pasal I Angka 4 PP No. 20 Tahoo

1997

menyatakan

pengertian

retribusi

Jasa

usaha adaIah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial


46 41644.pdf

karena pada

dasamya dapat pula disediakan

oleh

sektor swasta. c) Bersifat bukan perizinan tertentu, maksudnya layanan disediakan

pengaturan, kegiatan.

bukan

dalarn

pengendalian, Sedangkan

atau

pengertian

rangka

pembinaan,

pengawasan perizinan

KA

yang

suatu tertentu

kegiatan

pemerintah

daerah

daIarn

rangka

R

adaIab

BU

daIarn Pasa! I Angka 30 No. Uu No. 34 Tabun 2000

TE

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

AS

dirnaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendaIian ruang,

SI T

atau pengawasan suatu kegiatan, pemanfaatan

ER

penggunan sumber daya alarn, prasarana dan sarana, atau

fasilitas

tertentu

guna melindungi kepentingan

N

IV

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

U

2) Jasa yang

bersangkutan merupakan kewenangan pemerintah

Daerah daIarn rangka pelaksanaan desentraIisasi, sebagajrnana dimaksud daIam Undang- undang No. 32 Tabun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tabun 2004.

3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi,

di sarnping

untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.


47 41644.pdf

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, maksudnya, a) Pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan; b) Pengenaan retribusi tidak mengakibatkan orang tidak dapat mengkonsumsi jasa tersebut;

KA

c) Apabila suatu jenis layanan sudah ditetapkan sebagai obyek

R BU

retribusi, maka orang pribadi atau badan yang tidak mampu atau tidak ingin membayar retribusi tidak diberikan

mengenai

tidak

bertentangan

dengan

TA S

5) Retribusi

TE

jasa yang bersangkutan.

penyelenggaraannya

ER SI

bertentangan dengan

kriteria

kebijakan

Contoh

ini adalah

nasional

retribusi retribusi

yang atas

penyediaan layanan pokok pendidikan dasar dan retribusi

N

IV

penggunaan jalan raya atau lokal selain jalan tol tertentu.

U

Karena berdasarkan kebijakan nasional, pelayanan jasa ini harns disediakan kepada umum secara gratis.

6) Retribusi

dapat dipungut

sec~ra

efektif dan efisien, serta

merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial. Dapat dipungut secara efektif berarti pungutan tersebut dapat

dihitung

dan

dipungut

dengan

mudah.

Dapat

dipungut secara efisien berarti biaya pemungutan retribusi tidak melebihi pendapatan

hasil penerimaan retribusi dan merupakan

pemerintah


daerah

yang

potensial.

Artinya,

48 41644.pdf

potensi penerimaan sebanding dengan biaya penyediaan layanan. 7) Pemoogutan

retribusi

memoogkinkan

penyediaan

Jasa

tersebut mencapai tingkat kualitas pelayanan yang lebih baik.

Alokasi

penenmaan

retribusi

ootuk

KA

peningkatan kualitas pelayanan.

diutamakan

BU

b. Kriteria retribusi jasa usaha

R

1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak, bukan retribusi jasa

bersangkutan adaIah jasa

yang

bersifat

AS

2) Jasa yang

TE

umum, atau retribusi perizinan tertentu.

memadai

atau

terdapatnya

harta

yang

ER

belum

SI T

komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi

dimilikildikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh

N

IV

oleh pemerintah daerah

U

c. Kriteria retribusi perizinan tertentu 1) Perizinan tersebut merupakan kewenangan Pemda dalam rangka asas desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang oodang No. 32 Tahoo 2004 dan Undang-oodang No. 33 Tahoo 2004. 2) Perizinan

tersebut

benar-benar

diperlukan

gWIa

melindWlgi kepentingan umum, yakni : a) Kegiatan yang memerlukan izin menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat; dan


49 41644.pdf

b) Dengan penyelenggaraan

lZlD

tersebut, kepentingan

masyarakat terlindungi. 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak untuk

KA

dibiayai dari retribusi perizinan.

BU

Menurut Kesit Bambang (2003 : 49-52) prinsip dasar untuk

yang

disediakan.

TE

pelayanan-pelayanan

R

tingkat pengenaan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari Akan tetapi akibat adanya

AS

perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi

SI T

tetap di bawah tingkat biaya (full cost), ada 4 a1asan utama mengapa hal

a

ER

ini teIjadi :

Apabila suatu pelayanan palla dasarnya merupakan suatu public yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi

N

IV

good

dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya,

U

retribusi

ret:ibusi air minum.

b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagim dari swasta dan sebagian lagi merupakan good public. Misalnya tarif kereta api atau bis di subsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan

umum

dibandingkan

angkutan swasta, guna

mengurangi kemacetan. c. Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat di subsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

50 41644.pdf

enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang. d. Private

yang

good

manusia dan

dianggap

grouJrgroup

sebagai

berpenghasilan

kebutuhan rendah.

dasar

Misalnya

perumahan untuk tunawisma. Teori Pasar

KA

6.

BU

Pasar dalam arti sempit adalah tempat dimana permintaan dan

R

penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arab pasar tradisional.

TE

Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan

S

penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arab pasar modem. Permintaan

SI TA

dan Penawaran dapat bempa barang atau jasa. Pasar tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di

IV E

R

desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti makanan, sumber energi, dan sumberdaya

U

N

lainnya. Pasar berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota, pt:rkembangan

penduduk

daI'

kebudayaan

selalu

diikuti

oleh

perkembangan pasar sebagai salah sam pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari temtama di kawasan perkotaan. Pada saat ini pusat-pusat perbelanjaan modem berkembang dengan pesat sampai kepinggiran kota kecamatan, namun peranan pasar tradisional masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar tradisional mempakan tempat untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air dengan


51 41644.pdf

harga yang terjangkau. Jumlah pasar tradisional di Indonesia lebih dari 13.450 dengan jumlah pedagang berkisar 12.625.000 orang (APKASI, 2003).

Pasar tradisional masih merupakan wadah utama penjualan produk produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi

KA

berskala menengah, kecil dan mikro yaitu para petani, nelayan, pengrajin

BU

dan home industri (industri rakyat). Para pedagang yang pada umumnya

R

menggunakan modal sendiri daIam jumlah pas-pasan memulai usahanya,

TE

berjumlah puluhan juta dan menyandarkan hidupnya kepada pasar

S

tradisional. Pada sisi lain, interaksi sosial sangat kental terjadi di dalam

TA

pasar tradisional, karena mekanisme transaksinya menggunakan metode

SI

tawar menawar. Para pedagang atau produsen dan pembeli atau konsumen

ER

dapat secara langsung berkomunikasi dan saling mengenal lebih jauh,

IV

bukan hanya menyangkut barang yang diperdagangkan tetapi juga

U

N

menyangkut hal lainnya. Di pasar tradisional budaya masing-masing yang terkait dengan jenis masakan dan cara berpakaian, telah berkwnpul dan berintekraksi dengan damai dengan latar belakang suku dan ras mulai dari keturunan Arab, Cina, Batak, Padang, Sunda, Jawa, Madura, Bugis dan lainnya. Selain itu, pasar tradisional selalu menjarli indikator nasional daIam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi

domestic. Dalam menghitung inflasi, harga kebutuhan pokok penduduk yang dijual di pasar tradisional seperti beras, gula, dan sembiIan kebutuhan pokok lainnya menjadi objek monitoring ahIi statistik setiap bulannya.


52 41644.pdf

6.1 Pasar Tradisional Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli seeara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka

KA

oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual

BU

kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan hempa ikan,

R

buah, sayur-sayuran. telur, daging, bin, pakaian barang elektronik,

TE

jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan

S

barang-barang lainnya. Pasar seperti ini rnasih banyak ditemukan di

TA

Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar

SI

memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar

ER

tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di

IV

Jogja, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang. Pasar

U

N

tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modem.

6.1.1 Alassn Konsumen Memilih Berbelanjs Ke Pusr Tradisionsl Budaya, sejarah, mudah dijangkall, harga bisa ditawar, informasi produk dan harga, untuk semua kalangan, wisata, produk beragam, peluang usaha dan pekerjaan. Pasar Berseri "bersih, sehat, ramah lingkungan, dan indah" merupakan konsep pemikiran ulang menuju peningkatan performa pasar tradisional. Konsep ini mengarah pads dua hal,


53 41644.pdf

yaitu: (I) Optimalisasi kinerja pasar tradisional dan peningkatan infrastruktur, (2) pengembalian peron pasar tradisional sebagai

distributor produk-produk lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan pasar tradisional memenuhi syarat minimal sebuah pasar, dimana terbangun regularity, adequocy, dan

KA

security, dengan terciptanya comfortability bagi pelaku pasar

BU

dalam bemiaga(www.menlh.go.id/pasarberseriJPasarberseri.pdf)

R

6.1.2 Puar Tradisional Pada Sut Sekarang

TE

Ilustrasi tentang pola aliran produk dari perodusen ke

S

konsumen di sajikan pada gambar di bawah ini:

TA

[i]

,-

-------~--

ER

-

I

L

-..

1 1- r

N

IV

I

c=:M~ ~,

SI

f---

r······~ -------- ,,

,

0

-I I

f

I

:__ m.~ -=~_m--m1

U I

~

:

--

~----H2 1

II I

.)".-fr"" ] ~

--

17 1

Gambar 2.2. Pola Aliran Barang Dar; Produsen Sampai Ke KOBSumen


54

41644.pdf

6.1.3 Peluaog Peogembaogao Pasar Tradisiooal Pasar tradisional saat ini masih menjOOi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia Berbagai

kendala

dan

perubahan

yang

terjOOi

telah

meminggirkan pasar tradisional yang telah lama memiliki fungsi produk-produk

yang

dihasilkan

masyarakat.

KA

redistribusi

TE R BU

Perbaikan manajemen pasar tradisional diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi pembiayaan dan pengelolaan lingkungan. POOa kondisi demikian, diperlukan pemikiran ulang

SI TA S

akan keberadaan pasar tradisional. Dua hal perlu dicennati dalam hal

ini,

yaitu:

(I)

diperlukan pemikiran

untuk

meningkatkan kinerja dan tampilan pasar tradisional dan (2)

IV ER

ajakan perlunya mengedepankan produk ramah lingkungan dan menumbuhkan rasa cinta produk-produk sendiri.

U

N

2.1.2. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional,

namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh prarnuniaga Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti, buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adaIah barang yang dapat bertahan


55 41644.pdf

lama. Contoh dari pasar modem adalah pasar swalayan dan hypennarket,

supennarket,

dan

minimarket.

Pasar

dapat

dikategorikan dalam beberapa hal. Yaitu menurot jenisnya, jenis barang yang dijual, lokasi pasar, hari, luas jangkauan dan v.-ujud.

a. Pasar Menurut Jenisnya

KA

1. Pasar Konsumsi

BU

Pasar Konsumsi menjual barang-barang Ill1tuk keperIuan

R

konsumsi. Misa1nya menjual beras, sandal, lukisan, dan lain-lain.

TE

Contohnya adalah Pasar Mergan di Malang, Pasar Kramat Jati, dan

AS

lain-lain.

Pasar

Faktor

produksi.

ER

keperluan

SI T

2. Pasar Faktor Produksi

Produksi Misa1nya

menjual

barang-barang

Ill1tuk

mesin-mesin

Ill1tuk

menjual

IV

memproduksi, lahan Ill1tuk pabrik, dan lain-lain.

U

N

b. Pasar Menurut Jenis Barang Yang Dijual Pasar menurut jenis barang yang dijual dapat dibagi menjadi

pasar ikan, pasar buah, dan lain-lain.

c. Pasar Menurut Lokasi Pasar menurot lokasi misalnya Pasar Kebayoran yang berlokasi di Kebayoran Lama, dan lain-lain.

d. Pasar Menurut Hari Pasar menurut hari dinamakan sesuai hari pasar itu dibuka Misalnya Pasar Rebo dibuka khusus hari Rabu, Pasar Minggu dibuka


S6

41644.pdf

khusus hari Minggu, Pasar Senen dibuka khusus hari Senin, dan lain lain.

e. Pasar Menurut Luu Jangkauan 1. Pasar daerah Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu

KA

daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah

BU

melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah.

R

2. Pasar lobi

TE

Pasar Lokal membeli dan menjual produk dalam satu kota

S

tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar 10kaI

SI

3. Pasar Nasiooal

TA

melayani permintaan dan penawaran dalam satu kola.

ER

Pasar Nasional membeli dan menjual produk dalam satu

IV

negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar

U

N

nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.

4. ruar intemasional Pasar Internasional membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh donia.

f. Pasar menurut wujud

1. Pasar konkret Pasar Konkret adalah pasar yang lokasinya dapat dilihat dengan kasat mata. Misalnya ada los-los, toko-toko, dan lain-lain. Di pasar


57 41644.pdf

konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat diIihat dengan kasat mata. Konswnen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan.

2. Pasar abstrak Pasar Abstrak adaIah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat

KA

dengan kasat matakonsurnen dan produsen tidak berternu secara

BU

langsung.Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon, dan

R

lain-lain. Barang yang dipeIjual belikan tidak dapat dilihat dengan

TE

kasat mata, tapi pada wnurnnya melalui brosur, rekornendasi, dan

S

lain-lain. Kita juga tidak dapat melihat konsurnen dan produsen

TA

bersarnaan, atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan

SI

konsurnen sekaligus.

ER

7. Teori Pelayanan Publik

Jasa sering dipandang sebagai sootu fenornena yang rurnit.

U

N

IV

7. 1. Pengertian Pelayanan Publik

KaUi jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, d::ri mula: pelayanan

personal (personal service) sarnpai jasa sebagai produk. Berbagai konsep rnengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahIi seperti Haksever (2000) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan

(services)

didefmisikan

sebagai

kegiatan

ekooorni

yang

rnenghasiIkan waktu, ternpat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson (2005) jasa atau pelayanan juga rnerupakan


58 41644.pdf

kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalarn kondisi orang atau sesuatu dalarn kepernilikan pelanggan. Sinarnbela (2010, hal : 3), pada dasamya setiap rnanusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrirn dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan rnanusia.

KA

Menurut Kotlem dalarn Sarnpara Lukrnan, pelayanan adalah setiap

R BU

kegiatan yang rnenguntungkan dalarn suatu kurnpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasiinya tidak terikat pada

TE

suatu produk secara fisiko Selanjutnya Sarnpara berpendapat,

TA S

pelayanan adalah sutu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain alau rnesin secara fisik,

SI

dan menyediakan kepuasan pelanggan.

ER

Sernentara itn, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris

IV

public yang berarti umurn, masyarakat, negara. Kala publik

U

N

sebenarnya sudah diterirna menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi

Publik yang berarti ureurn, orang banyak, rarnai. Inu dan kawan

kawan mendefinisikan publik adalah sejurnIah rnanusia yang merniliki kebersarnaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa merniliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejurnIah rnanusia yang merniliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalarn


59 41644.pdf

suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipWl hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisiko Lebih Ianjut dikatakan pelayanan publik dapat diartikan, pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan

KA

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

R BU

7.2 Kualitas Pelayanan Publik

Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan

TE

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.

tercermin dari

ER SI

I. Transparan

TA S

Untuk mencapai kepuasan itu ditWltut kualitas pelayanan prima yang

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

IV

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai

U

N

serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional PeIayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima peIayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.


60 41644.pdf

4. Partisipatif Pelayanan yang dapat mendorong peran serta rnasyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan Hak

KA

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek

R BU

apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.

TE

6. Keseirnbangan Hak Dan Kewajiban

TA S

Pelayanan yang mempertirnbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

ER SI

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah IruaIitas pelayanan birokrat terhadap rnasyarakat.

IV

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi

U

N

mulai dari yang konvensional hingga yang lebih stralegis. Definisi

konvesional dari IruaIitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti

I. KIDerja (peiformance) 2. Kehandalan (reliability) 3. Mudah dalam penggunaan (easy of use) 4. Estetika (esthetics), dan sebagainya


61 41644.pdf

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs ofcustomers). Sala.'I

satu

fuktor

yang

menentukan

tingkat

kualitas perusahaan menurut Lupiyoadi (2001,)

keberhasilan dan

KA

ada1ah kemampuan pemsahaan dalam memberikan pelayanan

R BU

kepada pelanggan. Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan daIam riset pemasaran adalah model

(Service

Quality)

yang

dikembangkan

oleh

TE

SERVQUAL

TA S

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam serangkaian penelitian mereka yang melibatkan 800 pelanggan terhadap enam sektor jasa : peralatan

rumah

tangga,

ER SI

reparasi,

kartu

sambungan telepon jarak jauh, perbankan

kredit, rite~

asuransi,

dan pialang

IV

sekuritas disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi SERVQUAL

U

N

sebagai berikut (Parasuraman el ai, 1998) : I.

Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu peru£ahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitamya adaIah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.


62 41644.pdf

2.

Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya Kinerja hams sesuai dengan harapan pelanggan yang

berarti keteparan waktu, pelayanan yang

sarna, untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang

KA

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

membantu dan memberi pelayanan yang cepat

R

untuk

BU

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan

TE

(responsif) dan tepat kepada pe1anggaiI, dengan penyarnpaian

adanya

suatu

alasan

yang jelas

menyebabkan

SI T

tanpa

AS

informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu

persepsi yang negatif dalam pelayanan.

ER

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahUllll,

IV

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan

U

N

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada

perusa.l:Jaan. Terdiri duri be bcrapa komponen antara lain komunikasi

(communication),

(credibility),

kredibilitas

keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan

santun (courtesy).

5. Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi pelanggan

dengan

konsumen.

Dimana


yang

diberikan

kepada

berupayarnemahami suatu

pemssbaan

para

keinginan diharapkan

63 41644.pdf

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifIk, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Abidin (2010) mengatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, menekankan

pada

proses

penyelenggaraan

atau

KA

juga

BU

pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat

R

sebagai konsumer. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kenmdahan,

pelayanan

SI TA

memberikan

pemerintah

S

berkualitas. Hal ini berarti,

TE

dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang

publik

melalui

aparat

daJam

kepada masyarakat harus

8.

IV E

keadilan.

R

memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan

Teori Peraturan Daerab

U

N

Peraturan daerah dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki

da::rah otcnom dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adaIah kewenangan yang diatur daJam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah dimaksud. Menurut wikipedia disebutkan bahwa peraturan daerah adaIah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan


64 41644.pdf

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubemur atau bupati/walikota). Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah Menurut Pasal 136 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan

KA

Daerah disebutkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan

BU

DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

TE R

pembantuan, serta ayat (3) Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan eiri

S

khas masing-rnasing daerah.

TA

Dalam membentuk satu peraturan daerah paling sedikit harus

SI

memuat 3 (tiga) landasan, yaitu:

ER

I) Landasan FilosOf"IS, landasan yang berkaitan dengan dasar atau

N IV

ideologi negara;

U

2) Landasan Sosiologis, landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, keeenderungan dan harapan masyarakat; 3) Landasan Yuridis, landasan yang berkaitan dengan keweD3llgan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata eara prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan perturan perundang undangan yang lebih tinggi.


65 41644.pdf

Mengingat Perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terbadap substansi perda Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Selain itu pula menurut penulis yang perlu dipertimbangkan juga

BU KA

dalam penyusunan perda adalah Landasan Historis, landasan ini didasarkan

R

pada kebiasaan, adat istiadat, perilalru dati masyarakat pada daerah tersebut.

TE

B. Penelitian Terdahulu

S

Penelitian tentang retribusi pasar telah banyak dilaksanakan oleh para

TA

peneliti Damun basil dan kesimpulannya berbeda dibandingkan dengan

SI

pungutan retribusi pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat, karena situasi dan

U

N

IV

ER

kondisi daerah yang tidak sarna.


41644.pdf

Berikut inl disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan Potensi Retribusi Daerah~ terhadap peningkatan pendapatan daerah

I Potensi

Kualitatif

dan Retribusi Pasar

IV

U

N

Efektivitas Retribusi Pasar I Kualitatif di Kabupaten Banyumas/Oewanto/200 1

ER

JayapuranKarnbu/2000

4.

TE R

Kualitatif

Proyeksi Kambu mencntat adanya perbedaari-l efektivitas dalam hal penerimaan retribusi pasar, bila menggunakan potensl dan target penerimaan sebagai dasar perhitW1gan Indeks Kinerja Penerimaan (lKP). Dengan dasar potensi, IKP menunjukkan ketidakefektivan pemungutan retribusi pasar, sementara jika target dijadikan dasar perhitungan, maka emunQ:utan retribusi casar meniadi efektif. Potensi Retribusi Paser Dewanto menyimpulkan bahwa efetifitas rata rata retribusi pasar di Kabupaten Banyumas adalah 105,28 %. Angka ini menunjukkan tingkat efetivitas yang tinggi, yang sekaJigus menandakan bahwa target penerimaan yang selama ini ditetapkan masih berada di bawah otensi penerimaan retribusi pa~~.

S

3.

Efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Soromz:lSudarmad ii/2000 Potensi dan Proyeksi Retlibusi Pasar di Kotamadya

SI TA

2.

terdapat beberapa jenis retribusi yang bis meningkat penerimaannya hingga mcncapai angka 400 %. Menurut Downing, retribusi daerah tetap merupakan peluang yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah. Efisiensi dan Efektifltas Tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi retribusi pasar ditentukWl oleh kinerja petugas Pemungutan pemungut Pasar

BU KA

Potensi Beberapa Jenis Retribusi Daerah Oi Beberapa Kota Di Amerika Serikat/DO\\'ning/1992

w

-J

66


67 41644.pdf

Kualitatif

Efektivitas Pengelolaan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Retribusi Retribusi Pasar Pasar Oi Kabupaten Kotawaringin Barat di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: sumberdaya manusia, tatacara pemungutannya dan mekanisme kontrol

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Sumbangannya Terhadap PAOIPhilipus/20 13

U

5.


68 41644.pdf

Persamaan penelitian tersebut adaJah sarna-sarna meneliti pendapatan daerah, yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan eara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Dengan demikian berdasarkan perbedaan lokasi, waktu, serta variabel-variabel untuk peningkatan pungutan retribusi pasar yang dipilih dalam

c. Kerangka Berpikir Sunarto

(2005

21)

retribusi

pelayanan

pasar adalah

BU

Menurut

KA

penelitian ini, maka terdapat adanya perbedaan dengan penelitian sebelurnnya.

atas

pemakaian

tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los,

TE

pembayaran

sebagai

R

pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah

AS

dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalarn pasar daerah atau

SI T

pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sarnpai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

ER

Menurut Kesit Bambang, (2005; 135) pengertian Retribusi Pasar adalah ;

IV

"Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau

U

N

los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasulc yang dikelola perusahaan daerah pasar". Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersarnakan. SKRD adalah suratletetapanretribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa kareis masuk, kupon dan karru langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang

membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Surat

Tagihan

Retribusi

69 41644.pdf

Daerah

(STRD).

STRD meropakan surat untuk melakukan tagihan retribusi berupa

dan atau sanksi administrasi

bunga

dan

atau

denda

Tata

cara

pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah (Erly Suandi, 2002 : 273-274). Demikian pula kebijakan pemerintah daerah tentang retribusi pelayanan pasar perlu dilaksanakan sesuaJ. dengan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan,

KA

agar penerirnaan retribusi sesuai harapan bahkan dapat melebihi sesuai dengan

R BU

perkembangan potensinya (Erly Suandi, 2002 : 275).

Di dalam melakukan pemungutan retribusi Undang-undang memiliki Peraturan

TE

fungsi untuk menertibkan pungutan-pungutan di daerah baik melalui

mengefektitkan

mengefisienkan penerimaan

Undang-undang

asli

daerah

maka

pajak daerah dan retribusi asli daerah. Selain

SI

diterbitkan

dan

TA S

Daerah maupun dasar hukum yang lain selain Perda Oleh karena itu untuk

ER

untuk mengefisienkan dan mengefektitkan penerimaan tersebut, penertiban ini di

IV

juga berfungsi untuk mencegah atau menghilangkan pungutan-pungutan

U

N

daerah yang dalam hal ini tentu dapat meresahkan para investor, pungutan yang !ebih besar pungutannya daripada pemasukannya, serta menghilangkan pungutan yangdapat meresahkan ketidakadilan,

masyarakat, mengganggu kenyamananlmenimbulkan rasa

oleh karena itu

Undang-undang ini berfungsi "memberikan

jaminan" bahwa pemangkasan pungutan-pungutan

tersebut

tidak

akan

menurunkan pendapatan asli daerah tiap-tiap daerah (Erly Suandi, 2002 : 273 274). Menurot Peraturan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Nomor 8

Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat Pasa! 1 ayat (12) yang dimaksud dengan retribusi pelayanan pasar adalah


70 41644.pdf

retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisionallsederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai cara pengukutan penggunaan jasa yang dijadikan sebagai dasar pengenaan biaya kepada para pedagang yang berdagang di pasar. Hal ini tereanturn pada Bab IV Cara Mengukur Tingbt Penggunaan Jasa Pasal 6 sampai dengan Pasal 7, Bab V Prinsip Dalam Penetapan

KA

Struktur dan Besarnya Tarif, Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif.

BU

Dalam hal ini retribusi dipWlgut oleh petugas pemWlgut dari Dinas Koperasi

TE R

Usaha, Mikro, Keeil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Wltuk

kemudian disetorkan kepada Bendahara Penerima Setelah Bendahara Penerima

TA S

menerima setoran dari petugas pemWlgut, bendahara wajib menyetorkan basil

SI

pungutan tersebut kepada Kas Daerah. Berikut disajikan bagan gambamya

U

N

IV ER

PEDAGANGI

WAJIB RETRIBUSI

PETUGAS

PUNGllT

BENDAHARA PENERIMA

KASDAERAH

KAB.KOBAR

Gambar2.2

Alur Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

di Kabupaten Kotawaringin Barat


71 41644.pdf

D. Pokok Bahasao Pokok bahasan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep sebagai berikut: a) Prinsip Efektivitas, penilaian mengenai perbandingan antara sasaran dengan keberhasilan yang dicapai oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada

8

rabun

2011,

retribusi

atas

penyediaan

fasilitas

pasar

BU

Nomor

KA

b) Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat

TE

Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

R

tradisional!sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah

SI TA S

c) Efektitivitas Retribusi Pelayanan Pasar, penilaian mengenai target dan realiasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada pos penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

ER

d) Efisiensi dalam penelitian ini adaIab perbandingan atau rasio antara biaya yang

N IV

dikeluarkan untuk pemungutan! pengelolaan retribusi pasar dengan besamya

U

realisasi penerimaan retribusi pasar.


41644.pdf

BAD III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian Untuk lebih membuat penelitian ini terarah dan bisa mencapai sasaran

KA

yang diinginkan, maka perlu adanya metode penelitian yang tepat. Dalam

BU

penelitian ini digunakan adalah metode kualitatif, dengan tujuan untuk

R

memperoleh gambaran yang mendalam dari Retribusi Pelayanan Pasar di

TE

Kabupaten Kotawaringin Barat

AS

Penelitian evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif menekankan

SI T

pada pengungkapan makna dan proses merupakan hal yang emosioanal, latar alami (natural setting) digunakan sebagai sumber data langsung dan peneJiti

ER

sendiri sebagai instrumen kunci. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

IV

dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian

U

N

(seseorang, lembaga., masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nawawi, (1985:65) dan Arikunto (2007:269), mengatakan analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan presentase hanya langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Presentase dinyatakan dalam bilangan sudah jelas merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif dan perlu dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjukan pada pemyataan keadaan, ukuran kualitas. Sehingga bilangan tersebut harus diubah menjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 72

73 41644.pdf

sebuah predikat dalam kala-kala "Efektif Sekali", "Efektif', "Cukup Efektif', " Kurang Efektif', dan "Tidak Efektif'. Menurut Moleong (2001:5) mengatakan penelitian kuaIitatifmerupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitain yang

KA

menghasilkan data deskriptif mengenai kala-kata lisan maupun tertulis dan

BU

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang atau lembaga yang diteliti.

R

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam MoJeong 2009:4) metcde penelitian

TE

kuaIitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan dala deskriptif berupa

AS

kala-kala tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

SI T

Kemudian Kirk dan Miller (dalam Moleong 2009:4) mendefinisikan penelitian kualilatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial

ER

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam

IV

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

U

N

bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Danirn (1997: 187), cm ulama penelitian

kuaIitatif ada lima, yaitu:

a

Penelitian kuaIitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kala-kala, gambar dan bukan angka-angka.

b. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses keIja, dimana seluruh fenomena yang dihadapi diteIjemahkan kedalam kegiatan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan masalah sosial. c. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif.


74 41644.pdf

d. Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, dimana focus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Memberikan masukan

dan

informasi

bagi

Pemerintah Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat, sekaligus dapat menjadi acuan dalam

KA

pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengelolaan

R BU

retribusi pasar.

2. Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi

TE

para peneliti yang berminat mengadakan penelitan terhadap retribusi

TA S

pasar.

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

retribusi pasar.

ER SI

bagi pembaca, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang

IV

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka peneliti memilih yang bersifat kualitatif dikarenakan pendekatan

U

N

pendekatan penelitian

kualitatif memiliki sifat : I). Lebih fleksibel; 2). Dapat menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; 3). Lebih peka.

1. lndikator Pcnclitian

Indikator penetitian evaluasi kebijakan yang bersifat kualitatif merupakan penelitian empirik, karena penelitian kualitatif ini berkaitan erat dengan rumusan masalah. Sebagaimana Meyer dan Greenwood (1984 : 66), mengatakan babwa penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang


7S

41644.pdf

dilakukan untuk memverifIkasi proporsi-proporsi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat, tujuan dan proses kebijakan. PeneJitian kebijakan publik dapat diartikan sebagai penelitian sosial terapan karena bentuk penelitian tersebut memiliki indikator utama yang sarna dengan penelitain terapan, yakni pemecahan masalah praktis.

KA

Wahab (2001:13), mengemukan bahwa kebijakan publik dapat

BU

dilihat sebagai variabel tergantung dan variable bebas. Jika kebijakan tergantung, maka perhatian akan diarahkan

R

dipandang sebagai variabel

TE

pacta factor-faktor politik dan lingkungan yang diduga mempengaruhi isi

S

kebijakan negara Apabila kebijakan dipandang sebagai variabel bebas,

Moleong,

ER

Menurut

SI

politik dan lingkungan.

TA

perhatian akan diarahkan kepada darnpak kebijakan tersebut terhadap sistem

(2001 :62-63)

bahwa

indikator

penelitian

IV

kualitatif ini dapat berkembang atau berubah sesuai dengan sifat pendekatan

U

N

kualitatif yang lentur, luwes yang mengikuti pola piker yang empirical dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir pengumpulan data

yang

mencerminkan

keadaan

yang

sebenamya

dilapangan. Dengan adanya kejelasan dan kemampuan indikator ini, maka peneliti dapat membuct keputusan yang lebih tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan/dipakai dan data mana yang tidak dipakaiJperJu atau bahkan harns dibuang. Dengan indikator ini, dimungkinan seorang peneliti tidak akan teJjebak oleh melimpahnya sumber/volume data yang diperoleh dari lapangan.


76 41644.pdf

Berdasarkan pada pemikiran tersebut diatas, maka indikator dalam penelitian ini menekankan pada : Persepsi

Efektivitas

Pengelolaan

Retribusi

Pasar

Di

Kabupaten

Kotawaringin Barat Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan

KA

Pasar sebagai berikut :

BU

a. Efektivitas retribusi pasar;

TE R

b. Capaian retribusi pasar;

c. Pelayanan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap para

S

pedagang sebagai obyek dari retribusi pasar;

ER

2. Lokasi PeDelitiaD

SI TA

d. Pengelolaan retribusi pasar.

dengan asumsi bahwa pasar tersebut lebih dapat dikontrol

U

N

Selatan

IV

Lokasi penelitian ini terfokus pada pasar yang ada di Kecarnatan Arut

penerimaan retribusi pasarnya, selain itu pe!a berdasarkan data dari 14 Pasar yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi pusat perdagangan adalah pasar yang ada di Kecarnatan Arut Selatan.

B. Populasi dan Sample

Populasi dan sample sebagai sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yang berasal dari :


77 41644.pdf

1. Responden.

Yang menjadi responden adaJah orang yang dapat memberikan informasi dan pandangannya tentang situasi dan kondisi latar belakang , perumusan masalah dan indikator penelitian. Sebagai

responden

didasarkan

atas

subyek

yang

menguasal

KA

permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar

R BU

benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian berupa data keterangan, kata-kata yang bermakna, sehingga data yang diperoleh dapat teori. Teknik yang digunakan untuk

TE

digunakan untuk membangun

TA S

menentukan responden adalah Teknik Purposive Sampling. Responden berasal dari Pegawai Negeri Sipil (pada Dinas Koperasi UMKM dan Pasar

ER SI

Kabupaten Kotawaringin Barat), Pegawai Negeri Sipil (pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan

IV

Staf Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pada Satuan Polisi Pamong Praja

U

N

Kabupaten Kotawaringin Barat), Anggota Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang j:::IDa Pasar di Kecamatan Amt Selatan, Petugas Pemungut Retribusi Sebagaimana daftar responden dalam populasi penelitian 1m dapat dil ihat dal am tabel berikut ini .


78

41644.pdf

•

I.

Tbl31 asl ener' a e .. J urn lahPopuI'P ItIan seba~al'Responden

,,:;,'

:fzs""f".

,

Dinas Koperasi UMKM dan Pasar (Kepala

"I,n

x.t.

4

DinasIKabid Pasar/Kasi)

2.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Staf Penyidik Pegawai Negeri Sipil

3.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

S

Anggota Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Sarat

TE

6.

R BU

Perundang-undangan) Petugas Pemungut Retribusi Pasar

2

KA

Kotawaringin Barat (Kabag/Kasubag Peraturan

i:

6

IS

Perwakilan Pedagang di Pasar Indera Kencana

TA S

Pangkalan Bun, Pasar Indra Sari Pangkalan Bun

62

ER SI

JUMLAH TOTAL

30

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini 62 responden dan tidak terlalu

IV

banyak serta kurang dari 100 orang responden , maka semua populasi

U

N

diambil selurubnya sebagai sampel yang biasa disebut sampel total .

2. Dokumen. Dokumen merupakan sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama yang berkaitan dengan permasalahan dan indikator dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen ini meliputi Peraturan PerUndangUndangan yang berlaku terkait retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat.


79 41644.pdf

C. Instrumen Penelitian Dalam instrumen penelitian ini adalah bagaimana teknik dan proses pemilihan responden adalah dengan cara menemui pimpinan/wakil dari instansillembagalorganisasi serta pedagang untuk dapat memberikan data

KA

melalui kuesioner (angket), Observasi dan Dokumentasi.

R BU

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dan proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan

TE

teknik kuesioner, observasi dan dokumentasi. Responden diberikan pertanyaan

TA S

untuk dapat memberikan jawaban yang responden anggap paling sesuai, sedangkan data observasi dan dokumentasi sebagai data

pendukung. Peneliti

SI

sendiri sebagai instrument utama yang teIjun langsung ke lapangan untuk

IV

I. Kuesioner

ER

mengumpulkan data dari seorang responden dengan teknik sebagai berikut :

U

N

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pemyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sebagai bahan memperoleh informasi tentang sejauhmana. Surnbangannya

Efektivitas Kepada

Pengelolaan Pendapatan

Retribusi Asli

Daerah

Pasar Di

Terhadap Kab'-lpaten

Kotawaringin Barat Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor g Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar


80

41644.pdf

Kuesioner ini diberikan kepada PNS, petugas pemungut retribusi, staf lapangan Satpol PP, PPNS Satpol PP dan pedagang yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan peneJitian ini

2. Observasi

KA

Observasi dilakukan untuk mendapalkan data-data yang diperlukan

R BU

terkait permasalahan penelitian ini . Hal ini dilakukan untuk mengungkap dan memperoleh diskripsi secara utuh dan jelas terhadap pelaksanaan

TE

pelayanan retribusi pasar pada para pedagang yang ada di pasar-pasar di

ER SI

3. Dokumentasi

TA S

Kecamatan Amt Selatan

Dokumentasi ini diperlukan untuk meJengkapi data sekunder dan

IV

sebagai data pendukung. Dokumen ini terkait masalah peraturan perundang

U

N

undangan tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat.

E. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diskriptif Kualitatif dengan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2007: I04) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, jika ditetapkan secara spesifik, maka dapat merupakan indikator data yang lerukur. Komponen yang terukur


81 41644.pdf

ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun bagian instrument yang diajukan serta meminta kepada responden memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai penjabaran dari indikator dengan menunjukan apakah baik sekali, baik, kurang baik dan tidak baik. Skor dalam Skala Likert digunakan untuk untuk mengukur sikap,

KA

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentng fenomena. Dengan

BU

Skala Likert, maka variabel yang akan dikukur dijabarkan menjadi indikator

TE R

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak unuk menyusun item instrumen yang dpat berupa pernyataan atau pertanyaan.

S

Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tersebut yang nantinya akan

SI TA

dijawab oleh reponden. Iawaban setiap instrurnen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sarnpai dengan sangat negatif

ER

(Sugiyono 2007: 107)

IV

Penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam

U

N

rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif, keuntungan suatu program ,

prose~

dan teknik yang

digunakan untuk melakukan penilaian. Setiap kegiatan pengurnpulan data secara sistematis dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dan membantu para pengambil keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan pertanyaan yang disarnpaikan (Arikunto, 2007:222). Untuk keperluan anal isis 00, peneliti memperhatikan dan mengambil 5 skor untuk jawaban setiap item yang dapat berupa kata-kata alas pertanyaan dengan jawaban : Efektif Sekali (ES) diberi skor 5;


82 41644.pdf

Efektif (E) diberi skor 4; Cukup Efektif(CE) diberi skor 3; Kurang Efektif (KE) diberi skor 2; dan jawaban Tidak Efektif (TE) diberi skor I. Apabila pelaksanaan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah

KA

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi

BU

Pelayanan Pasar tdah menunjukan dengan kategori nilai prosentase sebesar

TE R

100% - 81 % pelaksanaannya efektif sekali , 80 % - 61 % pelaksanaanya efektif, 60 % - 41 % pelaksanaannya cukup efektif, 40 % - 21 % kurang efektif

S

dan 20 % - 0 % pelaksaaannya tidak efektif. Dengan Rumus sebagai berikut :

L lawaban yang masuk - - - - - - - - X 100 % L Responden

SI TA

ER

Nilai setiap item pertanyaan

L Total % setiap indikator pertanyaan L Total pertanyaan dalam setiap indicator

N

IV

Nilai rata-rata setiap Indikator Pertanyaan

U

lika hasil analisis menunjukan kategori nilai prosentase Efektif Sekali ( ES ) yang mendominasi hal ini berarti pengelolaan retribusi telah tepat sasaran; bila Efektif ( B ) maka pelaksanaan Perda i'li perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun implementasi peraturan pendukungan lainnya;

bila Cukup Efektif ( CE ) maka Perda ini dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen pengbambat yang lebih mendalam; bila Kurang Efektif ( KB) Perda ini berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan elemen atau unsur-unsur terkait sebagai pengbambat pelaksanaan Perda 8/2011 tentang retribusi pelayanan pasar; dan bila yang


83 41644.pdf

mendominasi adalah Tidak Efektif ( TB ) maka Perda 8/2011 tentang retribusi

U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

pelayanan pasar di tolak oleh pedagang atau tidak berhasil.


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41644.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41644.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41644.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41644.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


U

N IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41644.pdf


41644.pdf

BABV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi lapangan dan mendasarkan diri pada hasil

KA

kuesioner tentang persepsi efektivitas pengelolaan retribusi pasar di

BU

Kabupaten Kotawaringin Barat dapat disimpulkan bahwa persepsi efektifitas

R

pengelolaan retribusi pasar yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat

TE

berdasarkan Peraturan Daerah Kahupaten Kotawaringin Barat Nomor 8

AS

Tahoo 2011 telah Efektif, hal tersebut terlihat dari :

SI T

a. Masyarakat menganggap secara aturan Perda 8/2011 telah efektif yang dapat dilihat, antara lain:

IV E

R

I) KineIja petugas pemoogut retribusi; 2) Penanganan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar atas keluban-keluban

U

N

yang disampaikan oleh para pedagang; 3) Pembenahan fasilitas-fasilitas penoojang ootuk kelancaran berdagang. b. Masyarakat berasumsi bahwa isi kebijakan-kebijakan dalam Perda 8/20 II telah tepat tetapi perlu pembenahan dalam pelaksanaanya, antara lain: I) Aturan pemungutan retribusi yang hams dipertegas; 2) Adanya kepastian terhadap mereka yang melanggar kebijakan dalam Perda; c. Adanya kemudahan yang diberikan kepada pedagang jika mengalami tunggakan pembayaran;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 135

136 41644.pdf

d. Jika ada kasus yang terjadi terkait penerapan Perda 8/20 II dinas memberikan fasilitasi untuk menyelesaikannya e. Masyarakat sepakat jika memang perda 812011 mengandung kelemahan kelemahan dalam penerapannya harns dilaksanakan revisi untuk menjadi peraturan yang lebih baik

KA

B. Saran

BU

Melihat dan memperhatikan kesimpulan yang disampaikan diatas,

R

berkenaan dengan penerapan Perda 8/20 II disarankan hal-hal sebagai

TE

berikut:

pelayanan pasar;

SI TA S

a. Pemerintah harns tegas untuk menegakkan perda 8/20 II tentang retribusi

b. Terhadap aparat pelaksana lapangan, pimpinan daerah perlu tegas kepada

ER

aparat pelaksana lapangan yang menyalahgunakan wewenangnya;

N IV

c. Fasilitas-fasilitas yang ada di pasar harns diperbaiki, antara lain:

U

I) Parkir untuk bongkar muat barang dagangan; 2) Tempat pembayaran retribusi pasar; 3) Kualitas bangunan yang disediakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar. d. Pemerintah harns mendengar keluhan-keluhan yang disarnpaikan oleh masyarakat terhadap pasar demi mempertahankan eksistensi pasar tradisional ditengah serbuan pasar-pasar modern;


137 41644.pdf

e. Perda 8120 II

hams direvisi jika memang ditemukan kelemahan

kelemahan pelaksanaan dengan menambahkan mekanisme dan ketentuan

U

N

IV E

R

SI T

AS

TE

R

BU

KA

punishment kepada siapapun pihak yang melanggar.


41644.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal, 2010, Analisis Pengaruh Kehandalan dan Etos Kerja Terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Medan. Amirullah dan Hanafi, Rindyah, 2002, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta

KA

Arikunto, Suharsirni. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta

BU

Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002, Menuju SDM Berdaya Dengan Kepemimpinan Eftktifdan Manajemen Eftsien, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

TE R

Davey, K J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Words Warth Publishing Company, Universitas Indonesia Jakarta,

S

Departemen Dalam Negeri, 1997, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No. 18 Cetakan Pertama , Harvanindo, Jakarta.

SI TA

Departemen Dalam Negeri, 1999, Pemerintahan Daerah, UU No. 22, Jakarta.

ER

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (teIjemahan oleh Masri Maris), ill-Press, Jakarta

U

N

IV

Dewanto, Wahyu, 2001, "Peranan Retribusi Pasar Dalam Otonomi Daerah dan Faktor-/aktor Yang Mempengaruhinya", Tesis S - 2 Program Pasca SaIjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan) Downing, P.B. 10 92, "The Revenue Potential Of User Charges In Municipal Finance ", Publik Finance Quarterly, Vol. 20 No.4, 512-527. Gibson, J.L, Ivancevich, J.M, & Donelly, J.H., Jr 1997, Organizations: Business, Structure, Processes (8'h ed) MA: Irwin, Boston Gie, The Liang, 2000. Administrasi Perkantoran, Modem Liberty, Yogyakarta Haksever, Cengiz, 2000. Service Management and operations, Prentice Hall (Upper Saddle River, NJ) Handayaningrat, Soewamo, 1996, Pengantar Studi llmu Administrasi & Manajemen, Gunung Agung, Jakarta Insukindro, Mardiasrno, Widayati. W, Jaya W.K, Puwanto. B.M, Halim. A, Suprihanto. J, Pumomo. A.B., 1994, "Peran dan Pengelolaan Keuangan


41644.pdf

Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD", Laporan Penelitian. KKD, FE UGM, Yogyakarta. Jones, Rowan and Pendlebury, Maurice, 1996, Public Sector Accounting, London, Pitman Publishing. Kaho, Joseph Riwu,1997.Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kambu, Manase Robert, 2000, " Kajian Potensi dan Proyeksi Retribusi Pasar

BU

KA

serta kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kotamadya Jayapura", Tesis S-2 Program Pasca SaIjana Universitas Gadjah Marla, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

R

Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo

AS

TE

Kim, Sung Tai, 1997, " The Role Of Local Public Sector In Regional Economic Growth In Korea ", Asian Economic Journal, Vol 11 No. 21,155-168.

SI T

Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih, " Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang " , Laporan Akhir KeIjasama, Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU Studi Ekonomi UGM, 2000.

ER

Miller, Stephen M. Dan Frank s. Russek, 1997, " Fiscal Structures and Economic

IV

Growth at The State and Local Level". Public Finance Review, Vol 25, No.2, 213-237.

U

N

Munawir, S, 1998, Perpajakan, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Yogyakarta ------, 1998 PeraturdIl Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Munir dick, 2004, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit yPAPI, Yogyakarta Ndraha, Talidizuhu, 2005, Teori Budaya Organisasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta Parasuraman, A. Dkk. 1998 Servqual : A Multiple-Item &ale for Measuring Customer Perception ofService Quality. Jorunal of Retailing, Vol 64. Prawirosentono, Ec. Sujadi, 1997, Manajemen Aksara, Jakarta.


Produksi dan Operasi, Bumi

41644.pdf

Qalyubi, Syihabudidin ill, 2007, Dasar-dasar Omu Perpustakaan dan Informasi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI) Fakultas Adab UN! Sunan Kalijaga Rambat Lupiyoadi, 2001, Manajemen Pemasaran Jasa (Feori don Praktik), Salemba Empal, Jakarta. Ravianto, 1989. Produktivitas dan Seni Usaha. PT. Binaman Teknika Aksara. Jakarta.

KA

Robbins, Stephen P. Dan Timothy A Judge, 2008, Perilaku Organisasi Edisi ke 12, Salemba Empat, Jakarta

R

BU

Santoso, Bagus, 1995, " Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten Sleman, "Prisma Nomor 4, LP3ES 19-35.

TE

Suandi, Eriy, 2002, Perpajakan, Salemba Empal, Jakarta

AS

Sinambe1a, Lijan Po1tak. 2010, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi, PT Bumi Aksara, Jakarta

SI T

Situmorang, Victor M, Cormentyna Sitanggang, 1994, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Ekselrusi, PT Rineka Cipta, Jakarta

IV E

R

Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1993, " Metodologi Penelitian Untuk Ekanomi dan Bisnis," UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

U

N

Sudarmadji, 2000, " Analisis Efisiensi, Efektifitas dan Prospek Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sorong ," Tesis S-2 Program Pasca SaIjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Tidak Dipub1ikasikan). Sudiyono, A, 2002, Pengantar Evaluasi Pendidikan, PT Raja Grafindo persam., Jakarta Sumaryadi, I Nyoman, Efektivitas ImplemenJasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta Sunarto, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta. Sutarno, NS, 2004. Manajemen Perpustakaan. Sumitra Media Utama Jakarta Sutarto, 2000, Dasat-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta


41644.pdf

Syamsi, loom, 1994, Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Cetakan Ketiga , PT Rineka Cipta, Jakarta

Tangkilisan, Nogi Hessel, 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 "Pemerintahnn Daerah", DiIjen PUOD. Jakarta

Tahun

2004

tentang

BU

KA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah", DiIjen PUOD Jakarta.

TE

R

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", DiIjen PUOD Jakarta.

SI TA

S

Yandhi, G, 1996, " Kinerja EjekJijitas dan Efisiensi Pemungutan PP I di Kotamadya Daerah TingkaJ II Banjarmasin, 1991/1992 - 1995/1996 ", Tesis S 2, Program Pasca SaIjana (tidak dipublikasikan). Wibawa, Samudra., 1994, Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Cetakan Pertama, Intermedia Jakarta

IV E

R

Widodo, H G Suseno T 1990, 1ndikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian 1ndanesia, Kanisius, Yogyakarta

U

N

Winardi, 1992. Manajemen Perilaku Organisasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung


41644.pdf

U

N

IV E

R

SI TA

S

TE

R

BU

KA

LAMPlRAN-LAMPlRAN


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41644.pdf


41644.pdf

Lampiran I

... --

~.~

ijI lJNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (upBJJ-UT) Palangkaraya

]1. G. Obos No. 177 Km 3,5 Palangkaraya 73112

Te1epon : 0536-3221084, 3306440, Faksimile : 0536-3221086

Laman: [email protected]

K epada

: Lepas : I (satu) berkas Permohonan Kesediaan Menjadi Responden dan Pengisian Kuesioner

.

KA

yth

BU

di

Tempat

R

Nomor Lampiran Perihal

TE

Dengan Hormat,

TA S

Saya mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang sedang melaksanakan penelitian mengenai "PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN

SI

RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (Studi

IV ER

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar)"

dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir

Mahasiswa di Universitas Terbuka.

N

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendiskripsikan evaluasi pelaksanaan

U

kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahoo 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar . Penelitian ini diharapkan dapa! memberikan masukan kepada pemerintah daerah ootuk menilai pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat dan bahan perbandingan penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. OIeh Karena itu, saya memohon kepada BapaklIbu/Saudaral1 kiranya bersedia meluangkan sedikit waktu ootuk mengisi kuesioner berikut ini. ]awaban yang telah BapaklIbu/Saudara/I berikan , akan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik penelitian. Kuesioner ini hanya dipergooakan ootuk keperluan penelitian semata tanpa kepentingan apapoo serta tidak ada jawaban yang benar ataupoo salah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Kuesioner

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

OJ

KABUPATEN

41644.pdf

Demiltian disarnpaikan atas kesediaan, waktu dan kerjasarnanya yang telah diluangkan saya ucapkan banyak terima kasih. Pangkalan Bun,

Agustus 2013

Peoeliti,

U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

PHILIPVS TRINWAN DOKTRINO

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka K.,,;oDtr

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

41644.pdf

Lampiran 2.

... ... ~

BU

KUESIONER

KA

PROGRAM PASCA SAR.JANA UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ PALANGKA RAYA

PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR

TE R

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

(Studi Pelaksauaau Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun

2011 Tentallg Retribusi PelayaDan Pasar)

SI TA

S

Nama Responden

lnstansi/Lembaga/Organisasi Responden

IV

Alamat Responden

ER

Jaba!an Responden

N

Tanggal Pengisian

U

Tanda Tangan Responden

(

)

Nama Terang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Kue.ioner

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGEWLAAN

RETRIBUSI

PASAR

Dr

KABUPATEN

41644.pdf

Bagiao Pertama (Pegawai Negeri Sipil)

Lingkari pada salah satujawaban yang anda anggap paling sesuai danjawablah

pertanyaan pada No. I - 9 berikut ini.

U

N

IV

ER SI

TA S

TE

R BU

KA

I. Jenis Kelamin : a.Pria b. Wanita 2. Usia Saat ini : a.21 - 30 Tahun b.31 - 40 Tahun c.41 - 50 Tahun d. 51 Tahun ke atas 3. Pendidikan terakhir : a. Tidak sekolah b. SO c. SLTP d. SLTA e. Perguruan Tinggi 4.Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil : a. 0 sid 4 tahun b. 5 sid 10 tahun c. 11 sid 15 tahun d. lebib dari 15 tahun 5. Sudah berapa lama bekeIja pada instansi ini osid 4 tahun b. 5 sid 10 tahun c. 11 sid IS tahun d. lebih dari 15 tahun 6. Saat ini menduduki jabatan apa : a. StaflPelaksana b. Pejabat Eselon IV c. Pejabat Eselon III d. Pejabat Eselon II 7. Sudah berapa kali mengalami mutasi jabatan : a. Belum pemah b. I kali c. 2 kali d. Lebib dari 2 kali

Bagiao Pertama (Pedagaog Pasar)

Lingkari pada salah satujawaban yang anda anggap paling sesuai danjawablah

pertanyaan pada No.9 - 11 berikut ini.

I. Jenis Kelamin : a. Pria 2. Usia Saat ini : a.21 - 30 Tahun c.41 - 50 Tahun 3. Pendidikan terakhir : a. Tidak sekolah c. SLTP e. Perguruan Tinggi

b. Wanita b.31 - 40 Tahun d. 51 Tahun ke atas

b.SO d. SLTA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Ku..ion_r

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGEWLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

41644.pdf

U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

4. Penghasilan per bulan sebelum adanya pembangunan pasar : a. Rp. 1.000.000,- sId Rp. 1.500.000, b. Rp. 1.500.001,- sid Rp.2.000.ooo, c. Rp. 2.000.001,- sId Rp.2.500.000, d. Rp. 2.500.001,- sId Rp. 3.000.000, e. Lebih dari Rp. 3.000.001 (Rp., bila berkenan mahan diisi) 5. Penghasilan per bulan setelah adanya pembangunan pasar : a. Rp. 1.000.000,- sid Rp. 1.500.000, b. Rp. 1.500.001,- sid Rp. 2.000.000, c. Rp. 2.000.001,- sId Rp.2.500.000, d. Rp. 2.500.001,- sid Rp. 3.000.000, e. Lebih dari Rp. 3.000.001 (Rp., bila berkenan mohon diisi) 6. Berapa orang jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak/lbu/Saudara/l per bulan: a. Tidakada b. 1 - 2 orang c. 3 - 4 orang d. Lebih dan 5 7. Berapa Pengeluaran per bulan : a. Kurang dari Rp. 1.000.000, b. Rp. 1.000.000,- sid Rp. 1.500.000, c. Rp. 1.500.001,- sid Rp.2.ooo.ooo, d. Rp. 2.000.001,- sid Rp.2.500.000, e. Rp. 2.500.001,- sid Rp.3.000.oo0, f. Lebih dari Rp. 3.000.00\ (Rp Bila berkenan mohan diisi) 8. Sudah berapa lama menjadi IJedagang di pasar : a 1 taboo b. 2 taboo c.3 taboo d. Lebih dari 3 taboo 9. pooya berapa kios di pasar di pasar : b.2 a.l d. Lebih dari 3 c.3

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Ku..iooer

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

41644.pdf

Bagian Kedua Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar

R BU

KA

Berilah tanda silanl!. (X) Pada salah satu iawaban yang anda anggRll paling sesum.

f,.fcktjf Cutup Knnmg TJdak PERTANYAAN Ffektif Ffi+'jf F'+tjf No. Scali Ffektif I. MenlUlJl Saudarali Bagairnana pe1aksanaan kebijakan Retribusi 5 4 3 2 1 Pelayanan Pasar Berdasarkan Pen:la 8/2011 2. menurul Apakah Saudarali kebijakan retribusi pelayanan 5 4 3 2 1 berdasarkan Perda 812011 telah tepat sasaran? Bagaimanakah menurut Saudarali 3. isi kebijakan dalam Perda 812011 4 5 3 2 1 tentan!!. retribusi oelavanan pasar? 4. Saudarali menurut Apakah retribusi pe1ayanan pasar telah 4 2 1 5 3 efektif menyumbang kepada tan asli daerah? I Menurut Saudarali apakah 5. mekanisme dalam pemungutan retribusi pasar telah di]alankan 5 4 3 2 1 sesuai prosedur yang ada dalam oerda 8/2011 ?

ER SI

TA S

TE

.

L

~

IV

Bagian Ketiga Pelayanan Publik

U

N

Berilah tanda silang (X) pada salah sam jawaban yang anda anggap paling sesum.

Cukup Kunmg TIdak Efeldif PERTANYAAN Efeldif No. Efebif Ffektif Efelctif Seb1i Bagaimanakah pelayanan dan 1. 1 \inerja para petugas pemungut 4 3 2 5 retribusi? terhadap 2. Jika ada keluhan retribusi pelayanan pasar yang 2 disarnpaikan, 3 1 pemah 4 5 bagaimanakah penanganan lerhadap keluhan tersebut? kinerja 3. dan Ba&aimanakah tanggapan dari pejabat Dinas Koperasi UMKM dan Pasar 1 3 2 dalam melayani para pedagang 5 4 jiks terdapat keluhan stau komplain sehubungan dengan Perda 812
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Ku..in_er

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

S.

4

J

2

J

5

4

J

2

J

5

3

2

1

(

TE

6.

5

KA

Apakah fasilitas yang diberikan dan disediakan oleh Dinas Koperasi VMKM dan Pasar teJah cukup efektif memenuhi keinlrinan dari para .~A. ang? Jika terdapat kemudahan-semisal keringanan pembayaran retribusi pelayanan pasar, yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Pasar apakah sudah cukup efektif bagiDedaganll? Jika ada kasus daIam pelaksanaan Perda 8/20 II ini, Dinas Koperasi UMKM dan Pasar teJah dektif daIam menyelesaikannva?

R

4.

BU

41644.pdf

Bagian Ketiga PengeJoJaan Retribusi Pasar

U

N IV

ER

SI TA S

Benlah tanda silang (X) pada salah satu iawaban yang anda anggaD Dalin!! sesuai.

t:fektif TidlIk Elektil c.bp Karu& J:fddIr PI:RNYATAAN He. f"",", E....... SeIId apakah 1. Menurut Saudarali pembayanm Tetribusi pclayanan pasar berdasarkan perda 8/20 II 3 2 1 5 4 telah dikelola secara efektif terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana yang diterima ? Apakah mekanisme penerimaan 2. 4 2 1 pem bayaran retribusi pasar dari 5 3 para vedaanl!. telah efektif? MenW1lt saudarali apakah 3. pengalokasian dana yang diterima oleh Dinas Koperasi UMKM dan 4 3 2 1 5 dan efektif Pasar telall sesum veDl!lmnaannYa? Apakah peraturan-peraturan yang 4. 3 1 5 4 2 ada daIam perda 8f20II telah efektif? Apakall efektif jib Perda 8/20II 5 2 1 kelemahan 4 J direYisi brena 5 kelemahan yang ada didalamnva?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Ku..io...

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

41644.pdf

Larnpiran 3.

--

=!!!i=:.

" 4~' PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ PALANGKA RAYA

BU

KA

SCORING RESPONDEN TERHADAP KUESIONER

SEBAGAI BAHAN ANALlSIS

PERSEPSl EFEKTIVITA.S PENGE,LOLAAN UTIUBUSI PASAR

TE

R

DI KA.BUPATEN KOTAWARlNGlNBARAT

(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerab Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tabun

~Oll T~~Jt :Q.embllsj Pelaya~Q p_r)

AS

Efektivitas Retribusi Pelayan8n Pasar No.

SI T

PERTANYAAN

Menurut Saudarali Bagaimana pelaksanaan kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda 8/20 II Apakah menurut Saudarali kebijakan retribusi pelayanan berdasarkan Perda 8/2011 telah tepat sasaran? Bagaimanakah menurut Saudarali isi kebijakan dalarn Perda 812011 tentang retribusi pelayanan pasar? menurut Saudarali Apakah retribusi pelayanan pasar telah kepada efektif menyurnbang pendaDatan asli daerah? Menurut Saudarali apakah mekanisme dalarn pemungutan retribusi pasar telah dijalankan sesuai prosedur yang ada dalarn oerda 8/2011 ? Jumlah{L)

IV E

R

I.

3.

L

3

35

14

10

0

62

2

37

19

4

0

62

6

38

10

8

0

62

3

10

3S

10

4

62

3

25

10

4

20

{)2

11

175

58

36

0

310

U

N

2.

5

Y. lawaban Resoonden 4 3 2 I

4.

5.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Ku..ioner

PERSEPSJ

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

Ket.

41644.pdf

Pelayanan Publik

14

62

2

IS

20

8

17

62

KA

IS

5

30

25

2

0

62

3

23

7

13

16

62

4

47

4

7

0

62

5

49

5

3

0

62

22

184

71

48

47

372

6.

ER

U

N

IV

5.

10

Ket.

SI

TA

4.

20

BU

3.

3

TE R

2.

Bagaimanakah pelayanan dan kinerja para petugas pemlU\gut retribusi? ada terlJadap Jib kt:luh
I:

S

1.

5' Jawaban Resoonden 5 4 3 2 1

PERTANYAAN

No.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Kuesioaer

PERSEPSI

EFEKTlVlTAS

PENGELOLAAN

RETRlBUSI

PASAR

01

KABUPATEN

41644.pdf

Peogelolaso Retribusi Psssr

3.

2

1

L

5

29

21

7

0

62

5

25

24

8

0

62

17

3(j

6

0

62

3

27

30

2

0

62

3

40

15

4

0

62

19

138

126

27

0

310

Ket.

3

TE

I

3

R

2.

4

BU

Menurut Saudara/i apakah pembayaran retribusi pelayanan pasar berdasarkan perda 8/20 II telah dikelola secara efektif oorlcait m:ngan pem:rimaan dan penggunaan dana yang diterima ? Apakah mekanisme penerimaan pembayaran retribusi pasar dari para pedaanl1. telah efektif? Menurut apakah saudBra/i pengalokasian dana yang diterima oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pasar telah efektif dan sesuai penggunaannya? Apakah penltunm-penltunm yang ada dalam perda 8/2011 telah efektif? Apakah efektif jika Perda 8/2011 karena direvisi kelemahan-kelemahan yang ada didalarnnva?

1.

5

KA

Jawaban Resnonden

PERTANYAAN

No.

SI TA S

4.

ER

5.

U

N IV

Jumlabl'5"l

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Ku..io... w~

,

PERSEPSI

w_

,

EFEKTIVITAS "'~

-',

PENGELOLAAN no

£

RETRIBUSI ~_L

__

PASAR ~_

DI , __ ,_

KABUPATEN 'D

•

1IU

G

41644.pdf

Pen eo lia anRem°b nSI° Pasar

4.

TE

L

46,8

33,9

11,3

0

100

8,1

40,3

38,7

12,9

0

100

4,8

27,4

58,1

9,7

0

100

4,8

43,5

48,4

3,2

0

100

4,8

64,5

24,2

6,5

0

100

6,1

44,5

40,7

8,7

0

100

Menurut Saudara/i apakah pembayaran retribusi pelayanan pasar berdasarkan perda 8/20 II 8,1 telah dikelola secara efektif terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana yang diterima ? Apakah mekanisme penerimaan pembayaran retribusi pasar dari para pedaang telah efektif'? Menurut saudara/i apakah pengalokasian dana yang diterima oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pasar telah efektif dan Se5uai penggunaannya? Apakah peraturan-peraturan yang ada dalam perda 8/2011 telah efektif'? Apakah efektif jika Perda 8/20 II direvisi kelemahan karena kelemahan yang ada didalamnya?

ER

SI

5.

KE

BU

3.

CE

TE R

2.

E

ES

TA S

I.

Nilai (%)

PERNYATAAN

KA

No.

N

IV

Jumlab(Y)

Ket.

U

L lawaban yang masuk

Nilai % setiap item pertanyaan

=

- - - - - - - - X 100 % 2: Responden

L Total % setiap indikator pertanyaan

Nilai rata-rata % setiap Indikator Pertanyaan

L Total pertanyaan dalam setiap indikator


PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

41644.pdf

Lampiran4.

-----

....~

~.~ lJ,j PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ PALANGKA RAYA

R BU

KA

NILAI PROSENTASE BASIL KUESIONER

SEBAGAI BAHAN ANALISIS

PERSEPSI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

(Stud! Pelaks_ PerlU1l1"lUl n.rak Kakupatea KotawariDgia Bam NomoI" 8 Tallua

TE

1011 TentaBg Retribusl Pelayanaa Pasar)

TA S

Ef,ek.tiv'w Retn'blUI' Pelalyauau Puar I

No.

PERTANYAAN

Menurut Saudarali Bagairnana pelaksanaan kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda 8120 II menurut 2. Apakah Saudara/i kebijakan retribusi pelayanan berdasarkan Perda 8120 II telah tepat sasaran? 3. Bagaimanakah menurut Saudara/i isi kebijakan dalam Perda 812011 tentang retribusi oelaVanBn pasar? Apakah menurut Saudara/i 4. retribusi pelayanan pasar telah efektif menywnbang kepada oendapatan asli daerah? Menurut Saudara/i apakah 5. mekanisme dalam pemungutan retribusi pasar telah dijalankan sesuai pTOSedur yang ada dalam oerda 8/20 II ? Jumlah(:5':) Pelayanan Pnblik

E

CE

KE

TE

L

4,8

56,5

22,5

16,1

0

100

3,2

59,7

36,6

6,5

(J

100

9,7

61,3

16,1

12,9

0

100

4,8

16,1

56,4

16,1

6,5

100

4,8

40,3

16,1

6,5

32,3

100

11,6

7,8

100

U

N

IV

ER SI

1.

Nilai (%)

ES

I

5,5

56,5

18,7

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka K...;on..

PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

Ket.

41644.pdf

PERTANYAAN BagaimBnakah pelayanan

2.

kineIja para petugas pemungut retribusi? Jika ada ke\uhan terhadap retribusi pelayanan pasar yang pemah disampaikan, bagaimanakah penanganan terhadall keluhan tersebut? Bagaimanakah kineIja dan tanggapan dari pej abat Dinas Koperasi UMKM dan Pasar daJam meJay,mi para pedagang jika terdapat keluhan atau komplain sehubungan dengan Perda 8/20 \ \? Apakah fasilitas yang diberikan dan disediakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Pasar telah cukup efektif memenuhi keinginan dari para pedagang? Jika terdapat kemudahan semisal keringanan pembayaran retribusi pelayanan pasal", yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Pasar apakah sudah cuIrop efektif baRi nedall.aD1I.? Jika ada kasus dalam pelaksanaan Perda 8/20111m, Dinas Koperasi UMKM dan Pasar telah efektif dalam menvelesaikannva? JumlahCYl

4,8

32,3

16,1

24,2

22,6

100

3,2

24,2

32,3

13

27,4

100

8,1

48,4

40,3

3,2

0

JOO

TE R

3.

TA S

4.

4,8

37,1

11,3

21

25,8

100

6,5

75,8

6,5

11,3

0

100

8,1

79

8,1

4,8

0

100

5,9

49,5

19,1

12,9

12,6

100

IV

ER

SI

5.

Ket.

dan

KA

1.

ES

Nilai (%) E CEKETE

BU

No.

U

N

6.


PERSEPSI

EFEKTIVITAS

PENGELOLAAN

RETRIBUSI

PASAR

DI

KABUPATEN

41644.pdf

Lamplran 5 Nama-Nama Responden Berlkut Jawaban

1 4 4 4 4 4 4 4

.4 4 4 4 4 5 5

ER

IV N

1


.4

~

2

1

4

.?

~

~ ~ ~ ~

.2 .2

4

5 5 4

4

4 4

1 5 5

~

.2 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5

BU KA

5

I pengelolaCin Retribusi Pasall'

Pelayanan Publlk

11 ~

TE R

I

Efektifjtas Retrlbusi Pelayanan Pasar

2

4 3 5

4 5 5 5 5 4 5 .2 4 .2 .2 4 4 5 4 1 .2 4 4 .4 4 1 ~ 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 3 4 4 3 .4 4 3 4 4 3 4 4 ~ 1 4 ~ ! 3 1 .4 4 3 .4 4 3 ~ 3 3 .4 3 4 J

SI TA

Nama

U

No I

I

-

~

~

~

~

4

4i

4

f

4 4 4

41

5 4 4 4 4 4 4

5 5 5

4 4

~

~

~ ~

4 4 4

.4

'11

.4

1

4 4

4

~

.4 4

3 3

g

.4

41

.4

1

~

3 3 3

4 4

3 3

4

4

J

.,

~

3

3

4

.4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

~

~

~

4

.4

4 4 4 4 4 4 4

S

-

~

~

.4 .4 .4 ~

.4

3 3

6

1

2

3

4

.2 2

~ ~

2 2

S

S

~

5 5 5

4

2

.2

.2

!

4

4 4 4 4 4 4

4

4 4

4 4 4 4 4 4

5 4 4 4

~ ~ .4

5 5 5 4

.1

!

1

4

~

1

4

!

4 4

5 4

_4

4

4

4 4 4

! .4

4 4

.4 4

.1 4

.1

4 4 4 4 4 4 5

~

~

4

.4 .2 .4 .4 .1 .1 .4

.4 4 1

4

1

.4 .1 .4 1 .4 .4

4 4 4

5 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1

4 4

~

.4

3 3 3 3 3 3

~

.s.

~

!

1

4

4 4

!

.4

! 4

4 4 4

!

1 4

!

!

4

J

4

1

~

!

41644.pdf

4 4 3 3 1

ER

IV N

-


3

3 3 3 3 3 3 3

J. J. J. J.

4

!

2 1 2 2

S

1 1 1 1 1 1

2

1 3 2 1 2 2

5

6

1

2

3

4

4

4

~

J.

!

~ ~

~

1

~

1 1

~

4

~

4

~

1

1 1

4 4

4

4 4 4 4

4

4 41

4 4

4

4 4 4 3

3 3

~

1

J.

~

4 4 4 4 4 4

~

3

1

2 3

2

J. ~

4

4. 41 ~ ~

}

~.-

1 1

4 2 2

f

2

~

2 3

J.

! 1

4

4

.4

f

3

! 1 1 1 1

3 3

1

1

3

3

~

1

1

J.

1

1. 1.

2 3

1

!

~

4

1.

J. J.

J.

1

2

3 3 2 3

4 4

1

1 J. 1.

1

~

!

1

~

1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

2 1 2 1 2

~

1

1 1 1 ],

1

1 1

1

!

3 3 4 2 4 4 4

1

1

2

3

3

~

3 3 3

!

4

4

~

1.

3

1

~

2 4

9

.a

3 3 3

1.

1

4

1

.1

2

~

4 ! 1 ! ! - 4

1. 1 1

1

1 1

1 1 1

~

-

1

1

1 1 1 2

1 2 2

1

2

1

!

1 1

1

1 2 1 1

3

Pengelolaan RetribLlsi Pasa~

4 4

BU KA

~

1

TE R

5 3 3

I

Pelayanan PubJik

I

SI TA

Nama

U

No I

Efektifitas Retrlbusi Pelayanan Pasar 2 4 3 3 ~ ~ 3 ~ ~ 3 4 ~ 3 4 ~ 3 3 4 3 4 ~ 3 4 ~ 4 2 l 4 l J. 4 3 f 4 3 3 3 ~ ~ 3 J. 1 3 2 ~ 3 3 I 3 1 1 2 1 f 2 1 1 2 l 1 4 1 1 4 3 2 4 1 1 4 3 ! 4 ~ 1 4 1 3 4 1 ~ 4 1 1

1

1

2

~

1

1

1

~

4

4

2.

3

-

1 1

1 1 1 1

2

1

1

1

J.

1

1

-3

1 1

5 4 4 4 4 4 4 4 3

J. 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2

1 4 3 3 2 3

1

41644.pdf

,

~

~

2

2

,

~

i

4

4

4

4

3

3

3

3

4

2

4

4

4

4

4

4

~ ~

1

~ ~

1

~

~ ~

4

4

1

!

::!

1

1

2

3

2

3

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

1

~

1

1

2

1

1

1

2

3

2

U

N

IV

ER

SI TA

S

53. Rohlmanl Pedagang 54. Joko Hamdl/ PedallIng 55. Mahyudln/-Pedallang 56. _Lisa Nur PI Pedag~mg 57. A<;III~ur/ PedaganK 58. I Unggal Hannahl Pedag:ang 59. Andarl Bl PedalinJ 60. Sutr'lman/ Pedagang 61. Amans Gan'l/ Pedagang 62. Jatmlko/ Pedagang

Pelayanan Publlk


1

2

3

3

3

3

3

~

~

4

1

2

1

Pengelolaan RetribUsi Pasar

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

BU KA

Name

Efektifitas Retrlbusi Pelayanan Pasar 2

5

4

1

3

1

~ ~

~

TE R

No

~

1

~

"2 2

.£ .£ .£

2

3

6

1

2

::!

~

~

~

3

3

"2

~

2

3

3

J 3

3

~ 3

3

~

1

4

~

4

4

4

4

3

3

3

~

::!

~

2

3

3

4

4

4

2

3

3

1

::!

1

3

3

1

1

1

1

4

3

4

1

1

1

1

3

5

3

3

~

3

3

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Recommend Documents