TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

41640.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN RULES

PROCEDURES AND POLICIES (RPPs) TERHADAP

KINERJAANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

..........

....

BU

- . .

KA

(Studi Kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)

R

~

SI TA S

TE

~

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

U

N IV

ER

Gelar Magister Manajemen

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RASIDI NIM: 018823301

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2013 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS TERBUKA

PERNYATAAN

SI TA S

TE

R

BU

KA

TAPM yang berjudul "PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN

RULES PROCEDURES AND POLICIES (RPPs) TERHADAP KINERJA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada DPRD Provinsi

Kalimantan Tengah)" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang

dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari temyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),maka

saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, 14 Desember2013

Yang menyatakan,

!~~1:~ t&W ~o ~

ER

TGl

G4C4BABF664023149 DoIAM.IUIU Il,UPHH

~uhammad Rasidi NIM.018823301

U

N IV

({<[
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf ABSTRAK

Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures And Policies (RPPs)

terhadap KineJja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Pengawasan Keuangan Daerah

(Studi Kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)

Muhammad Rasidi Universitas Terbuka [email protected]

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

KineJja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat penting dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Permasalahan yang teJjadi dalam pengelolaan keuangan daerah dari sisi legislatif, yaitu masih rendahnya kineJja anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program keJja eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) terhadap KineJja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Responden dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 40 orang. Pengujian hipotesis menggunakan multiple regression, yaitu nilai t, nilai statistik F, dan koefisien determinasi (R2). Untuk menganalisis data menggunakan Sofware SPSSjor Window Realesed 17 Programe. Hasil penelitian diperoleh F-hitung (65.890) > F-tabel (2.866) sehingga HI diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi variabel Kompetensi (X I), Pengetahuan (X2) dan RPPs (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kineJja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai koefisien determinasi (R2) 0,846 atau 84,6%. Artinya variabel Kompetensi, Pengetahuan dan RPPs mempengaruhi sebesar 84,6% terhadap kineJja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan 15,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang dianalisis. Pengujian secara parsial menunjukan komptensi dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kineJja dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan RPPs diperoleh t-hitung (-10.126) < t-tabel (2.028) artinya RPPs berpengaruh negatif dan signifikan (Siq=O.OOO) terhadap kineJja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sebagai kesimpulan penelitian membuktikan bahwa kompetensi dan pengetahuan secara baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara variabel Rules Procedures and Policies (RPPs) secara parsial berpengaruh negatifterhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kata kunci : kompetensi, pengetahuan, Rules Procedures And Policies (RPPs), kineJja anggota DPRD, pengawasan keuangan daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ii

41640.pdf ABSTRACT

Effect of Competence, Knowledge and Procedures Rules And Policies (RPPS)

the performance Legislative Council Members in Regions Financial Supervision

(Case Study in Central Kalimantan Provincial Parliament)

Muhammad Rasidi

The Open University

[email protected]

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

Performance of members of Parliament in the area of financial supervision is very important and has a strategic value to be able to control the region's financial policies are economical, efficient, effective, transparent, and accountable. The problems that occurred in the area of financial management of the legislature, which is still low overall performance of members of parliament in the budget process, both in the planning, implementation, reporting and monitoring of executive work. lbis study aims to test the Influence of Competence, Knowledge and Procedures Rules and Policies (RPPs) on the Performance of the Financial Supervisory Council Member Provincial Central Kalimantan. Respondents in this study are members of the Central Kalimantan Provincial Parliament by 40 people. Hypothesis testing using multiple regression, ie the value of t, the value of the F statistic, and the coefficient of determination (R2). To analyze the data using SPSS for Window Sofware realesed 17 programe. Research results obtained by the F-count ( 65 890) > F-table ( 2866 ) so that HI is accepted. lbis suggests that the competence variable regression model (X I), Knowledge (X2) and RPPs (X3) is a positive and significant effect on the performance of members of Parliament in the area of financial supervision in the Central Kalimantan Provincial Parliament. The coefficient of determination (R2) 0.846 or 84.6%. lbis means that the variable Competence, Knowledge and RPPs influence of 84.6% of the performance of members of Parliament in the area of financial supervision at the Central Kalimantan Provincial Parliament, while 15.4% is influenced by other variables beyond those analyzed. Partial test competency and knowledge show positive and significant impact on the performance in the area of financial control. While RPPs obtained t-count (-10.126)< t-table (2.028) means RPPs negative and significant effect (Siq=O.OOO) on the performance of members of Parliament in the area of financial control. In conclusion, the study proves that the competence and knowledge in both partially and simultaneously affect the performance of members of parliament in the financial control area of Central Kalimantan Province. While variables Rules Procedures and Policies (RPPs) partially negatively affect the performance of members of Parliament in the area of financial control of Central Kalimantan Province. Keywords : competence, knowledge, policies and procedures rules (RPPs), the performance of members of parliament, local financial supervision.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka iii

41640.pdf LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

(TAPM)

: PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN RULES PROCEDURES AND POLICIES (RPPs) TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAW ASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)

NAMA

: Muhammad Rasidi

NIM

: 018823301

PROGRAM STUD!

: MAGISTER MANAJEMEN (MM)

TA S

TE

R

BU

KA

JUDUL TAPM

SI

Pembimbing I

-

IV ER

Dr. LeIo Sintani,

Pembimbing II

D . Tita Rosita, M.Pd IP. 19601003 1986012001

U

N

.M NIP. 19650731 1989032001

Mengetahui, Ketua Bidang Ilmu /

Program Magister Manajemen

~.

Maya Maria, S.E., M.M. NIP. 19720501 1999032

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka iv

41640.pdf UNIVERSITAS TERBUKA


PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Muhammad Rasidi

NIM

018823301

PROGRAM STUOI

MAGISTER MANAJEMEN (MM)

JUDUL TAPM

PENGARUH KOMPETENSI, PENGETAHUAN DAN RULES PROCEDURES AND POLICIES (RPPs) TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)

TE R

BU

KA

NAMA

S

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

TA

Hari I Tanggal Waktu

SI

Sabtul 14 Desember 2013 Puku117.00 WIB

Panitia Penguji T APM

N

IV

ER

Dan telah dinyatakan LULUS I TIQAK UJIoUS

U

Ketua Komisi Penguji Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D

Pembimbing I Dr. Lelo Sintani, M.M

Pembimbing II Dr. Tita Rosita, M.Pd

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka v

41640.pdf KATA PENGANTAR

Puj i syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan proposal TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Manajemen Program Pascasarjana

KA

Universitas Terbuka.

BU

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah

TE R

sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

TA S

I. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., selaku Rektor Universitas Terbuka;

SI

2. Dr. Suciati, M.Sc., selaku Direktur Program PascasaIjana Univeritas Terbuka;

ER

3. Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd, Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku

IV

penyelenggara Program PascasaIjana;

N

4. R. Atu Narang, SE selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

U

5. Pembimbing I Ibu Dr. Lelo Sintani, M.M dan Pembimbing II Ibu Dr. Tita Rosita, M.Pd yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini; 6. Kabid Program Pascasarjana Magister Manajemen selaku penanggung jawab program; 7. lsteri tercinta Sitti Kasmiah, SE., anak-anak M. Riko Alfian dan M. Rizky Satria yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil; 8. Teman-tetnan seangkatan yang telah banyak metnbantu saya baik selama kuliah maupun selama penulisan TAPM ini. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka vi

41640.pdf Akhir kala, seraya berdo'a pada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segal a kebaikan semua pihak yang lelah membantu saya. Semoga TAPM ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Palangka Ray , 14 Desember 2013

U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

Penulis,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka vii

41640.pdf DAFTARISI

Halaman

Pemyataan Abstrak Abstract Lembar Persetujuan Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar lsi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran

II

111

IV

V

VI

VIII

XI

Xll

Xill

PENDAI-IULUAN

KA

BAB I

I

BU

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

TE R

C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Peneli tian TINJAUAN PUSTAKA

TA S

BAB II

A. Kajian Teori

.. & & &

10

10

10

12

3. Kompetensi

I5

4. Pengetahuan Anggaran

19

IV

2. Siklus Anggaran

ER

SI

I. Pengertian Keuangan Daerah

..

N

5. Rules, Procedures and Policies (RPPs)

22

24

7. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

2&

&. Pengawasan Keuangan Daerah

3I

U

6. KineIja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

B. Penelitian Terdahulu

37

C. Kerangka Berpikir

43

D. Hipotesis Penelitian

44

E. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel ..

44

I. Definisi Operasional

44

2. Metode Pengukuran Variabel

45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

47

A. Desain Penelitian

47

I. Tempat dan Waktu Penelitian Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4&

viii

41640.pdf 2. Jenis Penelitian

48

B. Populasi dan Sampel

49

I. Populasi

49

2. Teknik Pengambilan Sampel

49

C. Instrumen Penelitian

50

D. Pengukuran Variabel

51

51

2. Variabel Pengetahuan.............................................................

52

3. Variabel RPPs

52

4. Variabel Kinerja

53

KA

I. Variabel Kompetensi..............................................................

E. Prosedur Pengumpulan Data ..

BU

F. Metode Analisis Data

R

I. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

55

55

56

58

SI TA S

3. Model Pengujian Hipotesis

TE

2. Uji ASumsi Klasik

54

60

I. Karakteristik Responden

63

2. Diskripsi Data

70

3. Pengujian Persyaratan Analisis

72

IV

ER

A. Gambaran Umum DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

N

4. Uji Penyimpangan Asumsi

81

87

U

5. Pengujian Hipotesis

60

a. Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules

Procedures and Policies (RPPs) Secara Parsial

Terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan

Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

87

b. Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules

Procedures and Policies (RPPs) Secara Simultan



91

B. Pembahasan Hasil Penelitian I. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota

DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah 2. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kinerja Anggota

DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ix

94

94

96

41640.pdf

97

4. Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules

Procedures and Policies (RPPs) Secara Simultan



99

SIMPULAN DAN SARAN

102

A. Simpulan

102

B. Saran

102

C. Keterbatasan Penelitian

103

KA

BAB V

3. Pengaruh Rules Procedures and Policies (RPPs) Terhadap

Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR PUSTAKA

U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

LAMPlRAN-LAMPIRAN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka x

104

41640.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel:

Hal

Operasional Variabel

45

4.1

Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Periode Tahun 2009 - 20014

61

4.2

Komposisi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

62

4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Pemilihan

64

4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

65

4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan

66

4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Periode dan Lamanya

Menjadi Anggota DPRD Kalteng

68

Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi Variabel Kompetensi,

Pengetahuan dan RPPs

71

4.8

Koefisien Reliability Statistics Variabel Pengetahuan (X,)

73

4.9

Koefisien Reliability Statistics Variabel Pengetahuan (X 2 )

74

4.10

Koefisien Reliability Statistics Variabel RPPs (X))

74

4.11

Koefisien Reliability Statistics Variabel Kinerja Anggota

DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

75

BU

R

TE

SI TA S

ER

4.7

KA

2.1

Rekapitulasi Nilai r untuk Uji Validitas Variabel Kompetensi (XI)..

n

4. I3

Rekapitulasi Nilai r untuk Uji Validasi Variabel Pengetahuan

Anggaran (X2)

78

N

IV

4.12

Rekapitulasi Nilai runtuk Uji Validasi Variabel RPPs (X))

4.15

Rekapitulasi Nilai runtuk Uji Validasi Variabel Kinerja (Y)

80

4.16

Durbin - Watson

85

4.17

Tolerance - VIF Coefficientsb ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••.••••

86

4.18

Coefficients b •••••••••••.•••••.•••••••••..••.•..••.•.••••••..•..••.•...•••••••••••••••••••••••••

87

4.19

Model Summarl

88

4.20

ANOVAb ••••••••.••••••••••••••••..••.•••.••..•..••..•..•.••...•........................•......•

92

U

4.14

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xi

79

41640.pdf DAFTAR GAMBAR

Gambar ;

Hal

1

Normal probability plot

2

Histogram Frekuensi Variabel Kompetensi,

81

Pengetahuan, RPPs dan KineJja,

.

82

Gratik scatterplot

.

84

U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

3

.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xii

41640.pdf DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Data hasil analisa penelitian

2.

Kuesioner penelitian

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

1.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xiii

U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


41640.pdf BAB II

T1NJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori I.

Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, ten tang

KA

Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua

BU

hale dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

R

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik

TE

Negara berhubungan dengan pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut.

TA S

Pengetian APBD dalarn konteks UU Keuangan Negara pasal I ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh

SI

Dewan Perwakilan Raleyat Daerah (Simson, dkk, 2007).

IV ER

Selanjutnya pengertian keuangan negara menurut Bazwir (1999), adalah semua hale dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang

N

berkaitan dengan hale-hale dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai

U

dengan uang. Dari pengertian keuangan di atas, malea pengertian keuangan daerah pada dasamya sarna dengan pengertian keuangan negara di mana "negara" dianalogikan dengan "daerah". Hanya saja dalarn konteks ini keuangan daerah adalah semua hale-hale dan kewajiban daerah yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelalesanaan hale-hale kewajiban tersebut dan tentunya dalarn batas-batas kewenangan daerah (Ichsan et.al,1997).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 10

41640.pdf 11

Keuangan Oaerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (Rl) Nomor 105 Tahun 2000 Pasal I Ayat I diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tennasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan

KA

Belanja Oaerah (APBO). APBO adalah suatu rencana keuangan tahunan

BU

daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBO.

R

Banyak aspek yang muncul dan menjadi sorotan setelah adanya

TE

refonnasi di bidang keuangan daerah, umumnya yang menjadi sorotan

SI TA S

bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan prinsif dalam pengelolaan anggaran daerah (APBO) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 105 Tahun 2000. Adanya paradigma baru

ER

menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan daerah. Paradigma

IV

tersebut menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan I

U

N

anggaran dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Abdul, 2004) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Kemunculan UU Nomor 22 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004, melahirkan paradigma baru


41640.pdf 12

dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah.

2. Siklus Anggaran Menurut Kurnia dan Efrizal dalam Jurnal WRA, Vol. I, No. I,

KA

April 2013 menyebutkan anggaran pemerintah daerah alau anggaran

BU

daerah mempunyai arti yang sangat penting, bila dilihat dari aspek-aspek

I. Anggaran

merupakan

TE R

berikut: alat

bagi

pemerintah

daerah

untuk

TA S

mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

SI

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan

ER

masyarakat yang tidak terbalas dan terus berkembang, sedangkan

IV

sumber daya yang ada sangat terbatas. I

U

N

Anggaran pemerinlah daerah alau anggaran daerah dipersiapkan,

di-review, diimplementasikan, dilaporkan serta dievaluasi dan dianalisis, mempunyai maksud dan tujuan sebagai suatu dokumen kebijakan. Sehingga prinsip pokok atau siklus anggaran daerah dalam proses penganggaran perIu diketahui dan dikuasai dengan baik. Lebih lanjut

Kurnia dan Efrizal (2013), menjelaskan bahwa

siklus anggaran ini terbagi alas empat tahap yaitu: lahap perencanaan dan persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan dan evaluasi.


41640.pdf 13

a. Tahap perenC8naan dan persia pan Dengan dikeluarkanya UU tentang Perimbangan Keuangan Daerah, hal penting yang harns diperhatikan dalam penyiapan dan pereneanaan adalah prosedur penentuan dan pendistibusian dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat terutama yang termasuk Dana Alokasi Umum (DAU).Untuk mengurangi ketidakpastian, makanisme

KA

penentuan dan pendistribusian DAU harns berdasarkan pada sistem

BU

dan prosedur yang jelas dan transparan serta tepat waktu. Dalam

TE R

kaitan dengan pereneanaan yang selalu berkaitan dengan estimasi, maka perlu diperhatikan kejujuran semua pihak penyusunan reneana

SI

b. Tahap Ratifikasi

TA S

anggaran.

ER

Terkait dengan pasal 86 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 20

IV

ayat I UU No. 25 Tahun 1999, seeara teoritis proses ratifikasi I

Tahap ratifikasi ini meneakup ratifikasi revisi terhadap

U

N

anggaran eukup menjanjikan (Mardiasmo 2001 dalam Nayang, 2005).

anggaran. Sehingga ada dua jenis ratifikasi yaitu ratifikasi terhadap anggaran induk dan ratifikasi terhadap perubahan anggaran. Dari sudut pandang peran DPRD, maka DPRD sangat berkepentingan dengan pereneanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Namun, anggaran DPRD terletak pada APBD. Kondisi ini akan mempengaruhi kineda independensi dan kemandirian DPRD itu sendiri.


41640.pdf 14

c. Tahap Implementasi Hal yang penting pada tahap implementasi adalah kebutuhan akan sistem dan prosedur implementasi yang memadai. Hal ini yang perlu dipikirkan dalam tahap implementasi ini adalah masalah perubahan anggaran. Secara teoritis, perubahan anggaran pasti tetjadi, namun yang ideal adalah bahwa perubahan tersebut hendalmya,

tertentu

dalam

menilai

kondisi-kondisi

yang

BU

ukuran-ukuran

KA

dilakukan apabila ada kondisi luar biasa. Untuk itu perlu dipikirkan

R

dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran. Hal ini penting

TE

agar tidak terkesan bahwa justru yang pokok dan subtanstif adalah

TA S

perubahan anggaran.

SI

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

IV ER

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus anggaran daerah.Hasil dari tahap ini merupakan umpan balik yang akan menjadi masukan bagi tahap perencanaan bagi siklus tahun

N

I

U

anggaran berikutnya. Sementara

itu

Hensley,

el

al

dalam

Madiasmo

(2002)

mengelompokkan siklus anggaran dalam empat tahap yang terdiri atas : a. Tahap Persiapan Anggaran (Preparation) Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran

pengeluaran,

hendaknya

terlebih

dahulu

dilakukan

penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu harus disadari Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf 15

adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan kuputusan tetang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor uncertainty (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Besarnya suatu mata anggaran

b. Tahap Ratifikasi (ApprovallRatijication)

KA

sangat tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.

BU

Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang

TE R

cukup rurnit. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki "managerial skilf' namun juga mempunyai "political skilf',

TA S

"salesmaship" dan "coalition building" yang memadai.

SI

c. Tahap Implementasi (Implementation)

ER

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah

IV

pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, hal yang (inforrna~i)

akuntansi dan

N

terpenting adalah dirnilikinya sistem

U

sistem pengendalian manajemen.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Reporting And Evaluation) Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran

terkait

dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

3. Kompetensi Konsep kompetensi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Menurut Organisasi lndustri Psikologi Amerika (Mitrani, Palziel and Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf 16

Fill, 1992) gerakan kompetensi telah dimulai pada tahun 1960 dan awal

1970. Menurut Spencer and Spencer (1993), kompetensi adaIah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas

kinerja individu

dalam

pekerjaannya (an

underlying

characteristic's ofan individual which is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in ajob or situation).

KA

Suatu organisasi memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM)

BU

sebagai faktor penentu bagi organisasi pemerintahan atau perusahaan

R

maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan

TE

organisasi atau perusahaan. Kompetensi yang tinggi dari sumber daya

SI TA S

manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan tentu hal ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, pada akhimya

sendiri.

ER

akan menentukan kualitas kompetitif organisasi atau perusahaan itu

N IV

Menurut Poerwadarminta, (1993) kompetensi adalah kekuasaan \

U

(kewenangan) untuk menentukanlmemutuskan suatu hal. Selanjutnya menurut Suparno, (2001) kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Sedangkan kompetensi menurut Van Looy, Van Dierdonck, and Gemmel, (1998) menyatakan kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa,

karakteristik ini dapat dilihat seperti gaya bertindak,

berperilaku, dan berpikir.


41640.pdf 17

Menurut Spencer and Spencer, (1993) kompetensi terdiri dari 5 (Lima) Karakteristik yaitu :

a. Motives Adalah sesuatu dimana sesorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Spencer, (\993) menambahkan bahwa motives adalah "drive, direct and select behavior toward certain actions or

KA

goals and away from others". Misalnya seseorang yang memiliki

BU

motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan

R

yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung

TE

jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan

AS

semacam "feedback" untuk memperbaiki dirinya.

SI T

b. Trails

R

Adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana

IV E

seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh

N

seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan.

U

c. Self Concept

Adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. d. Knowledge

Adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan


41640.pdf 18

mengukur kemarnpuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar tetapi tidak bias melihat apakah sesorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. e. Skills Adalah kemarnpuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi

KA

maka perencanaan sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya

BU

Kompentensi dapat dibagi alas dua kategori yaitu "Threshold'

R

dan "Diffirentiating" (Spencer and Spencer, 1993) menurut kriteria yang

karakteristik

AS

competencies adalah

TE

digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan. Threshold utama,

yang

biasanya berupa

SI T

pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca

ER

yang hams dimiliki seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Tetapi kategori yang ini tidak untuk menentukan apakah seseorang

N

IV

tersebut berkinerja tinggi atau tidak. ini jika

untuk menilai

karyawan hanyalah

untuk

U

Kategori

mengetahui apakah ia mengetahui tugas-tugasnya, bisa mengisi fonnulir

dan lain sebagainya. Sedangkan "Diflerentiating competencies" adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Karena seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi maka ia akan mampu menetapkan target atau tuj uan yang jauh lebih ketimbang kinerjanya pada tingkat rata-rata. (Milton Fogg, 2004). Susanto (2000), mendefinisikan tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakteristik yang mendasari individu untuk


41640.pdf 19

mencapai kineIja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, pemahaman,

keterampilan,

dan

kemampuan

dan

perilaku

yang

berhubungan dengan pekeIjaan. Sesuai dengan beberapa penelitian sebelurnnya maka indikator yang dimasukkan untuk mengukur variabel kompetensi,

yakni:

pengetahuan

tentang

penyusunan

anggaran,

pemahaman dalam menyusun anggaran, keterampilan yang dimiliki dan

KA

perilaku dalam bekerja.

BU

Selanjutnya menurut Kaho (1991), performance dari lembaga

TE R

perwakilan dipengaruhi oleh kompetensi, pengetahuan, keterarnpilan dan motivasi seorang wakil rakyal. Berbicara dalam konteks tarik menarik

S

antara Legislatif ke tangan Eksekutif antara lain disebabkan karena

TA

ketidakrnampuan DPRD dalam hal pengetahuan teknis dan keahlian

SI

dalam mengantisipasi perubahan struktur sosial, ekonomi dan politik

ER

masyarakat modem

yang sangat ketal.

Dengan demilcian untuk

N IV

merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau

U

kualitas anggota DPRD sangat menentukan maka diperlukan pula pendidikan dan pengalaman.

4.

Pengetahuan Anggaran Indriantoro

dan

Supomo

(1999)

menyebutkan.

bahwa

pengetahuan pada dasamya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipeJajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf 20

membantu seseorang dalarn memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Yudono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup

KA

dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan

BU

publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan

TE R

dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Dalarn menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas

S

dan posisi dewan sangat ditentukan oleh kemarnpuan bargaining position

SI TA

dalarn memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemarnpuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan dalam

kepiawaian

dewan

IV

ER

pengalarnan

menyusun dalam

berbagai berpolitik

peraturan

daerah

mewakili-konstituen

selain dan

U

N

kepentingan kelompok dan pertainya. Beberapa penelitian yang menguj i hubungan antara kualitas

anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 200 I; Sjamsudin. 2001). Hasil peneJitiannya membuktikan bahwa kualitas

dewan

yang

diukur dengan

pendidikan,

pengetahuhan,

pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.


41640.pdf 21

Penganggaran rnerupakan proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pernerintah daerah. Dalam rnenjalankan fungsi ini, DPRD hams terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitirnator usulan APBD yang diajukan pernerintah daerah. Menurut Laksono (2009), peran DPRD dalam penetapan APBD

KA

sangatlah penting, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BU

rnerupakan instrurnen kunci kebijakan ekonorni suatu daerah, yang

R

rnernerlukan keterlibatan parlernen dalam penetapannya. Penetapan

TE

APBD tidak hanya rnenyangkut rnasalah teknis, namun berhubungan

AS

juga dengan aspek kebijakan publik. Oleh karena itu, Pernerintah Daerah

SI T

dan DPRD, bahkan partai politik berkepentingan untuk rnernperjuangkan aspirasi kebijakan ekonorninya dalam APBD.

IV E

R

Peran parlernen dalarn penetapan APBD sangatlah penting, hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu (Laksono, 2009): I

U

N

1. Perlunya rnekanisrne "checks and balances" dalam hubungan kerja

dan kewenangan antara Pernerintah Daerah dan DPRD (Parlernen) untuk rnewujudkan tata pernerintahan yang baik dan pernerintahan yang bersih.

2. Aspek keterbukaan atau transparansi. Biasanya rnekanisrne perurnusan kebijakan Pernerintah daerah lebih tertutup dibandingkan dengan rnekanisrne yang berlangsung di DPRD. Oleh karena itu, peran DPRD dalam penetapan APBD ditujukan untuk rnenciptakan keterbukaan dan transparansi dalarn


41640.pdf 22

perumusan kebijakan penting bagi publik. Secara tidak langsung hal tersebut membuka peluang parti si pasi publik atau masyarakat dalarn mengkritisi progarn serta kebijakan yang tertuang dalarn APBO. Agus Ahyari (2002), berpendapat bahwa, anggaran merupakan suatu perencanaan secara formal dari seluruh kegiatan perusahaan di dalarn jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalarn unit kuantitatif

KA

(moneter). anggaran

BU

Sedangkan menurut Munandar (2001), mengatakan

R

adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi

TE

seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalarn unit (kesatuan)

AS

moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan

SI T

datang.

Oari beberapa definisi diatas, bahwa anggaran merupakan suatu

IV E

R

rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalarn satuan moneter yang mencakup jangka waktu tertentu, biasanya I (satu) tahun, I

U

N

dan merupakan pedoman dalarn menilai prestasi yang telah dicapai.

S.

Rules Procedures dan Policies (RPPs)

Oalarn Badein dan Zammuto (1991) mengartikan peraturan (rules) menentukan atau melarang tindakan dengan mengspesifikasikan

apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Prosedur (procedures) menunjukan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan yang diberikan. Sedangkan kebijakan (policies) merupakan pemyataan umum yang menjadi panduan dalarn pengambilan keputusan. Rules Procedures and Policies (RPPs) yang berlebihan dapat mengakibatkan : Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf 23

a. Dysfuctional pada inividu dan organisasi. Pembatasan kebijakan pekelja yang terlalu ektrim di tempat kelja akan menghasilkan kepribadian birokratis (bureucracies personality) dimana peraturan dan regulasi menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan. b. Menghancurkan inisiatif individu, mengeliminasi perilaku risk

KA

taking, menurunkan kepuasan kelja, dan memicu tingkat sinisme dan

BU

keterasingan pekelja.

R

Menurut Osborne dan Gaebler (2000), pemerintah yang

TE

dijalankan berdasarkan peraturan akan tidak efelctif dan kurang efisien,

AS

karena kineljanya akan beljalan dan terkesan lamban.

SI T

Instrumen untuk mengukur pengaruh Rules Procedures and Policies (RPPs) dikembangkan dari hasil penelitian Tinov (1993),

IV E

R

Syahwinie ( (1995), dan Saleh (1996) yang menyebutkan bahwa: I) Rules Procedures and Policies (RPPs) dapat menghambat peranan

U

N

DPRO dalam melaksanakan fungsinya (cenderung mengandung unsur birokrasi yang menghambat), 2) Perlu adanya revisi RPPs dan laporan di Makasar menyebutkan bahwa perlu mengkaji ulang tata tertib DPRO, 3) Pemberian hak yang besar kepada DPRD dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 mungkin memunculkan implikasi yang negatif (Yudono, 2000). Dan pengukuran RPPs dilakukan dengan cara menanyakan anggota DPRO tentang hal tersebut diatas. RPPs yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UU No. 4/1999 (tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD), UU No.


41640.pdf 24

22/1999 dan UU No. 25/1999 (tentang Otonomi Daerah), PP No. 105/1999 (tentang Penge10laan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah), PP No. 108/1999 (sinkronisasi pereneanaan pembangunan), PP No. 1/2001, dan Keppres 74/2001 (tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (DPRD)

KA

6.

R BU

Pengertian kinerja sendiri seperti dikemukakan Prawirosentono (1999) adalah hasil kerja yang dapat dieapai seseorang atau sekelompok

TE

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung

TA S

jawab masing-masing dalam rangka upaya dan tujuan organisasi yang bersangkutan seeara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan

ER SI

moral maupun etika.

Menurut Me. Clelland dalam Cira dan Benjamin (1998), dengan

IV

mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang,

U

N

kita dapat memprediksikan kinerja orang tersebut. Pengetahuan dan keterampilan dapat digunakan sebagai kriteria utarna untuk menentukan kerja seseorang misalnya untuk fungsi profesional, manajerial atau senior manaJer. Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dieapai oleh seseorang pegawai dalam me1aksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan (Mangkunegara, 2007). Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: Kompetisi; berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan tingkat kinerjanya. Produk1ivitas; kompetisi tersebut dapat diterjemahkan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf 25

kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat uotuk mencapai basil kinerja atau outcome (Wibowo,2007). Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa dalam memahami kinerja

DPRD

dapat

menggunakan

peran

dan

statusnya

yang

diimplementasikan kedalam tugas dan fungsinya. Mengenai tugas dan fungsi DPRD bahwa "Tugas utama badan Legislatif adalah dibidang

KA

perundang-undangan, menentukan policy (kebijakan) dan membuat

BU

undang-undang, termasuk mengadakan amandemen terhadap perundang

R

undangan yang diajukan oleh Pemerintah dan hak budget serta

kebijaksanaan

yang

telah

ditentukan

(Budiardjo

dan

S

dengan

TE

mengontrol badan-badan eksekutif agar semua tindakannya sesuai

TA

Ambong, 1993).

SI

Sementara itu bila dilihat dari pengertian manajemen kinerja

ER

(performance management) adalah suatu upaya untuk memperoleh hasil

IV

terbaik dari organisasi, kelompok dan individu melalui pemahaman dan

U

N

penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standard dan persyaratan-persyaratan atribut atau kompetensi yang disetujui bersama (Armstrong, 1998). Kinerja juga diartikan menyangkut dengan masalah sejauhmana pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang berdasarkan aturan hukum dan etika moral. Dengan pengertian tersebut jelaslah bahwa sasaran kinerja bukan hanya diukur dengan hasil dan penyelesaian pekerjaan tetap, keberhasilan itu


41640.pdf 26

sesuai dengan etika moral dengan tidak mendatangkan akibat yang merugikan orang lain. Menurut Widodo (2001) konsep dasar kinerja (the basic

conseptious of performance) dapat dilakukan pendekatan melalui the engeneering approach difines performance and the economic market place approach. Kinerja menurut pendekatan engeneering diartikan

KA

sebagai ratio antara daya yang digunakan (input) dengan standar unit unit

BU

kerja yang dihasilkan (output) sedangkan pendekalan the economic

R

market place berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan,

TE

disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu.

SI TA S

Kinerja lebih mengarah pada tingkatan prestasi kerja. Rue dan

Byar (1995) dalam Sulistiyani (2004) menyatakan kinerja merefleksikan bagaimana pegawai memenuhi keperluan pekerjaan dengan baik. Mathis

ER

dan Jackson (2002) mendefinisikan bahwa kinerja pada dasarnya adalah

N IV

apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Berdasarkan teori-teori tersebut

U

dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja alau hasil kerja (ouput) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya. Kemampuan adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan

mereka

mengeluarkan

kinerja

supenor

dalam

pekerjaannya (Boulter, Dalziel dan Hill, 1996). Berdasarkan uraian di atas, makna kinerja mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada


41640.pdf 27

berbagai keadaan dan tugas pekeIjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Analisis kinerja disusun sebagian besar untuk pengembangan karir, tetapi penentuan tingkat kinerja dibutuhkan

untuk

mengetahui

efektivitas

tingkat

kinerja

yang

diharapkan.

KA

Ukuran kinerja adalah sebagai berikut:

BU

1. Produktivitas, untuk mengukur sejauhmana tingkat pencapaian hasil

TE R

implementasi tugas dan fungsi DPRD. Produktivitas ini ditentukan oIeh: jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dan jumlah

SI TA

membebani rakyat.

S

keterlibatan DPRD dalam penentuan pajak, retribusi, dan hutang yang

2. Efektifitas, untuk mengukur sejauhmana implementasi hak-hak dan

ER

fungsi DPRD dapat mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas ini

IV

ditentukan oleh: tersalurkannya aspirasi dan tuntutan rakyat dalam

U

N

bentuk peraturan daerah, terealisasinya APBD sesuai dengan tujuan dan sasaran.

3. Tanggung jawab atau responsibilitas, untuk mengukur sejauhmana kepekaan DPRD dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya. Tanggung

jawab

ini' ditentukan

oleh

adanya

upaya

untuk

memperjuangkan kepentingan rakyat dan adanya tanggung jawab DPRD kepada rakyat dalam penyusunan APBD (Rahman dan Azis, 2006).


41640.pdf 28

Kinerja

DPRD

dalam

pengawasan

pelaksanaan

anggaran

Pemerintah Daerah harus benar-benar optimal, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan reI1cana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjarnin agar pelaksanaan Pemerintah daerah

KA

sesuai dengan perencanaan dan ketentuan perundang-undangan yang

BU

berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

TE R

Tuntutan kinerja anggota DPRD adalah pada pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan di muka bahwa lahimya

S

UU No. 32 Tahun 2004 merupakan respon dari ketidakadilan yang

SI TA

selama ini dirasakan oleh daerah.

Melalui UU baru ini diharapkan daerah lebih berdaya untuk mengatur

ER

dan mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap dalam koridor

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

U

7.

N

IV

peraturan yang berlaku.

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan subtansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003 dalam Nayang 2008).


41640.pdf 29

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner kepaIa daerah dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan

KA

fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan

BU

pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan·

a. Hak Anggaran

TE

R

mengadakan penyelidikan.

SI TA S

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

ER

selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukanjuga oleh dewan dalam hal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

N IV

Daerah yang dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan I

U

oleh Dewan dan Eksekutifpada: RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada dewan setiap akan berakhir anggaran yang sedang berjalan. - RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhimya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh dewan bersama eksekutif pada triwulan ke-III sebelum memasuki triwulan ke IV. - Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhimya tahun anggaran yang bersangkutan.


41640.pdf 30

b. Hak Mengajukan Pertanyaan

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Kepala Daerah dapat menjawab pertanyaan Anggota Dewan tersebut secara tertulis atau lisan.

KA

c. Hak Meminta Keterangan

BU

Sckurang-kurangnya lima anggota orang anggota dewan yang

R

tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada

TE

Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala

SI TA S

Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan.

d. Hak Mcngadakan Perubahan

ER

Hak ini ialah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan

N IV

peraturan daerah. Perubahan yang dimaksud bisa bersifat menambah,

U

mengurangi ataupun menyempurnakan' baik pasal maupun redaksi dari

suatu rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

e. Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat. Sekurang-kurangnya

lima

orang

anggota

dewan

yang

mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam sidang pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.


41640.pdf 31

Untuk dapat merealisasi fungsi dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan

8.

Pengawasan Keuangan Daerah

KA

keeakapan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

TE R BU

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: "Pengawasan pemerintah daerah

SI TA S

adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah beIjalan sesuai dengan reneana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

IV ER

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pereneanaan

yang telah disusun dapat beIjalan seeara efisien, efektif dan ekonomis. I

U

N

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa adanya tujuan pengawasan APBD adalah untuk; I) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan 3) menjaga

agar

hasil

pelaksanaan


APBD

benar-benar

dapat

32 41640.pdf

dipertanggungjawabkan. Salah satu fungsi DPRD yang bersifat mandiri yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan

ruang

lingkupnya

Fatchurrochman

(2002),

menyatakan bahwa pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan

KA

diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja

BU

(Mardiasmo,2001).

R

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

TE

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 40 menyebutkan

SI TA S

bahwa "pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD", dalam penjelasan pasal ini bahwa pengawasan yang dimaksud adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk

ER

menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

IV

Dalam perencanaan anggaran daerah, DPRD memiliki peran

U

N

terutama dalam aktivitas-aktivitas : I) penjaringan ispirasi masyarakat; 2) penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD; 3)

klasifika~i

dan ratifikasi (pembahasan

RAPBD pada sidang paripurna); 4) penetapan dan pengesahan APBD. Memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan artinya pernah terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi politik, ekonomi, sosial danlatau kebudayaan serta pemah menduduki jabatan dalam pemerintahan dan pernah menjadi anggota badan perwakilan rakyat (Kaho, 200 I).


41640.pdf 33

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi projek-projek pembangunan atau pengawasan terhadap daftar anggaran satuan kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda,

KA

atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasH pengawasan

merupakan bagian dari

Satuan

R

mengingat Bawasda selama ini

BU

Bawasda, tetapi hal InIpun harus dipertimbangkan dengan baik,

TE

Pengawasan Internal (SPI) yang usernya adalah kepala daerah.

SI TA S

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan reneana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tuj uan

ER

dapat tereapai seeara efektif dan efisien. Pengawasan anggaran seeara

N IV

yuridis telah diatur baik di tingkat Undang-Undang, peraturan pemerintah

U

dan juga dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuanga~ daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Tujuan

utama

pengawasan

pada

dasarnya

adalah

untuk

membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka peneapaian suatu tuj uan tertentu.


41640.pdf 34

Menurut Abdul (2002), tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besamya adalah sebagai berikut: a. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah. b. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. c. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan,

KA

efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BU

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:

R

a. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan

TE

rencana strategik dan prioritas progam yang telah ditetapkan.

AS

b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar

SI T

sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan, c. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan

IV E

R

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih I

U

N

mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah direvisi menjadi Kepmendagri Nomor 21 tahun 2011, yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan ekstemal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.


41640.pdf 35

Bagi pemerintah daerah, adanya pengawasan yang efektif dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini. Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD melalui alat alat kelengkapan dan mekanisme kerja yang dimiliki merupakan suatu

KA

pertanggungjawaban posisi DPRD sebagai lembaga politik perwakilan

BU

rakyat (Laksono, 2009).

R

Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan

TE

untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga

AS

yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program

SI T

pemerintahan serta pembangunan.

Pengawasan juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan,

ER

program, proyek maupun kasus yang ada sepanjang memiliki ani penting

IV

secara politik strategis.

U

N

Menurut Laksono (2009), pengawasan DPRD sangat diperlukan

bagi pelaksanaan good governance. Hal ini didasarkan pada beberapa

argumentasi atau pemikiran, yaitu: I. Pertama. Parlemen (DPRD) merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan berbagai kebijakan publik lain secara konsisten. 2.

Kedua,

pengawasan

mengaktualisasi

pelaksanaan

etika

pemerintahan yang baik dan demokratis (good governance).


tata

41640.pdf 36

3. Ketiga, pengawasan dapat digunakan untuk meredarn "penyakit" KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di kalangan pemerintah, termasuk berdarnpak pada OPR sendiri. 4. Keempat, pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan timbal balik (checks and balances) antara lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil. OPRD

dapat

dilakukan

melalui

KA

Pengawasan

beberapa

BU

mekanisme, yaitu rapat keIja, rapat dengar pendapat, rapat dengar

TE R

pendapat umum, dan kunjungan keIja. Oi sarnping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak OPRD, antara lain: hak

TA S

interpelasi, hak angket, hak mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat.

SI

Menurut Kaho (2001), dalam Indriani dan Baswir (2003),

ER

menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi kedua yaitu melakukan

IV

pengawasan,

OPRD

mempunyai

hak

untuk

meminta

laporan

I

U

N

pertanggungjawaban dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan, memberikan usulan-usulan, dan menanyakan pertanyaan dari masing masing anggota. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Oaerah Pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBO dilakukan oleh OPRD. Oalarn penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam Ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan


41640.pdf 37

yang mengarah untuk menJarnrn pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

B. Penelitian Terdahulu Hal yang sangat penting pada tahap perencanaan anggaran adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan. DPRD merupakan lembaga yang

KA

memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan

Daerah

menyatakan bahwa pengawasan atas

TE R

Pengelolaan Keuangan

BU

daerah. Peraturan Pemerintah (PP) R1 No. 58 Tahun 2005 tentang

pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

S

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga

TA

legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat

SI

penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk

ER

menjarnin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di

IV

daerah (di pusat) dan menjarnin kelancaran penyelenggaraan pemerinlah I

U

N

secara berdaya guna dan berhasil guna (Makeuda, 1981 dalam Wilono, 2003). Berdasarkan pada penjelasan tersebut di alas, maka jelas kinelja

anggola DPRD dalarn pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangal strategis untuk dapal mengonlrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efekli f. lransparan. dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih lerdapal pemlasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislalif, yaitu masih rendahnya kinerja DPRD dalam keseluruhan proses alau siklus anggaran. baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun


41640.pdf 38

pengawasan program keJja eksekutif. Hal ini berakibat program keJja yang ada dalam anggaran daerah belurn sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Program keJja tersebut cenderung merupakan arahan dari pemerintah atasan, yaitu pemerintah pusat danJatau pemerintah propinsi. Perrnasalahan tersebut menurut pandangan Sastroatmodjo (1995) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem

KA

dan individu. Kelemahan yang teJjadi atas peranan legislatif dalam

BU

pengawasan keuangan daerah, karena lemahnya sistem politik ataupun

R

individu sebagai pelaku politik.

TE

Menurut pendekatan behaviorisme, individulah yang dipandang secara

AS

aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada

SI T

dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lalar belakang individu yang secara aktual

IV E

R

lembaganya, melainkan mengendalikan lembaga.

I

U

N

Untuk memberi arah dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap tulisan para peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pramita, dan Andriyani. (2010) dalam penelitiannya berjudul: "Deterrninasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)". materi dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII Universitas Jenderal Soedirrnan, Purwokerto, 2010). Hasil penelitiannya sebagai berikut:


41640.pdf 39

- Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

KA

- Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi

TE R

dewan pada keuangan daerah (APBD).

BU

kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan

Ini membuktikan anggota dewan sadar bahwa pengetahuan tentang

SI TA

daerah (APBD).

S

anggaran hams mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo,

ER

(2003), hasil penelitiannya bahwa:

IV

Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap

U

N

pengawasan keuangan daerah (APBD); Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sementara itu Labay et aI., (2012) dalam penelitiannya berjudul: "Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan, Motivasi Kerja, dan Kinerja


41640.pdf 40

Anggota DPRD" yang dimuat dalarn Jumal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, halarnan 59-141. Hasil penelitiannya menunjukkan: Adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara kompetensi dengan kinerja anggota DPRD Provinsi Riau; Adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara keterarnpilan dengan kinerja anggota DPRD Provinsi Riau;

KA

Motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja

BU

anggota DPRD Provinsi Riau.

R

Pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa ada

TE

pengaruh yang signifikan dan positif antara kompetensi, keterampilan dan

S

motivasi ketja dengan kinerja anggota DPRD Provinsi Riau yang dilihat dari

TA

nilai signifikansi sebesar 0,000 (pada tingkat kesalahan 5%).

SI

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Winarna dan Murni, (2006)

ER

dengan judul: "Pengaruh Personal Background, Political Background dan

IV

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam

U

N

Pengawasan Keuangan Daerah" (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2006). Penelitian ini menyimpulkan: Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawan keuangan daerah; Personal background dan political background secara umum tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Analisis MANOVA juga memperlihatkan bahwa variabel independen personal background dan political background secara individu tidak


41640.pdf 41

berpengaruh terhadap variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan

daerah

pada

tahap

perencanaan,

pelaksanaan,

maupun

pertanggungjawaban. Namun variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen peran DPRD dalam

pengawasan

keuangan

daerah

pada

lahap

perencanaan

dan

pertanggungjawaban. yang

dilakukan

oleh

Indriani

(2002),

"Pengaruh

KA

Penelitian

BU

Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) terhadap Peranan

TE R

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah" menyimpulkan bahwa; "pengetahuan anggaran berpengaruh secara

S

signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah".

SI TA

Sementara Pramono (2002), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil

ER

rakyat, sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah

U

N

prasarana.

IV

minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan

Penelitian yang dilakukan oleh Werimon, et al. (2007), dengan judul:

"Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)" (disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26-28 Juli 2007). Menyimpulkan bahwa: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah;


41640.pdf 42

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah; Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan

antara

pengetahuan

Dewan

tentang

anggaran dengan

pengawasan keuangan daerah;

KA

Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan

BU

transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif

R

signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

TE

Kemampuan seorang anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya

SI TA S

atau fungsinya menurut Syahruddin dan Taifur (2001), tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral)

ER

anggota DPRD.

Kualifikasi ideal bagi seorang anggota DPRD menurut Yudono

N IV

(2000), bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila

U

pimpinan dan anggota-anggotanya memahami benar akan hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan

pengalaman di

bidang politik dan

pemerintahan yang memadai. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Murni dan Witono (2003), yang meneliti tentang "pengaruh personal background dan political background terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah"

menunjukkan bahwa:


41640.pdf 43

Strata pendidikan, latar belakang pekeIjaan dan asal parpol berpengaruh signiflkan terhadap pengawa~an keuangan daerah; Jenis kelarnin, usia, bidang pendidikan, pengalarnan politik, pengalarnan di DPRD, ideologi parpol, dan asal komisi tidak berpengaruh secara signiflkan. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut belum

KA

menunjukkan adanya konsistensi dalarn hasil penelitian, oleh karenanya

BU

penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan daerah dan waktu yang

TE

R

berbeda, serta menarnbahkan variabel kompetensi.

AS

C. Kerangka Berpikir

SI T

Kerangka pemikiran teoritis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari Kompentesi, Pengetahuan dan

ER

Rules Procedures and Policies (RPPs) terhadap variabel dependen yaitu

IV

kinerja anggota DPRD dalarn pengawasan keuangan daerah.

U

N

Kerangka pemikiran tersebut dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

Kompetensi (X I)

Pengetahuan (X2)

Rules, Procedures and Policies (RPPs) (X3)


Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

41640.pdf 44

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : HI : Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Anggota DPRD

BU

KA

dalam Pengawasan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Sampel

TE

R

1. Definisi Operasional

Variabel bebas (independent variabef) dalam penelitian ini adalah

AS

Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs).

SI T

Sedangkan variabel terikat (dependent

variabef) yang merupakan

ER

perhatian utama adalah Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

IV

Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Kompetensi adalah kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan

U

I)

N

Variabel yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

pekerjaannya secara efisien dan efektif. 2) Pengetahuan adalah kemampuan anggota DPRD tentang anggaran menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif, serta menempatkan kedudukannya secara proposional, mengetahui dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf 45

3) Rules Procedures and Policies (RPPs) terdiri dari; peraturan (rules) adalah

menentukan

atau

melarang

tindakan

dengan

mengspesifikasikan apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Prosedur (procedures)

menunj ukan serangkaian langkah untuk

mencapal tujuan yang diberikan. Sedangkan kebijakan (policies) merupakan

pemyataan

umum

yang

menjadi

dalam

KA

pengambilan keputusan.

panduan

BU

4) KineIja pengawasan keuangan daerah adalah hasil atau tingkat

R

keberhasilan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secara

AS

pengawasan keuangan daerah.

TE

keseluruhan selama periode tertentu dalam pelaksanaan fungsi

SI T

5) Pengawasan keuangan daerah terdiri dari:

a) Proses penyusunan APBD.

ER

b) Pengesahan APBD

U

N

IV

c) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD.

2. Metode Pengukuran Varaibel

Untuk mengukur variabel-variabel yang sudah diidentifikasi digunakan instrumen dan alat ukur sebagai berikut:

Tabel2.1 Operasionalisasi Variabel

Jenis

Variabel Dependen

Definisi Konseptual

Nama Variabel Kinerja pengawasan

keuangan daerah.

Kriterial

Ukuran a) Proses penyusunan APBD b) Pengesahan APBD c) Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.


3 item

Skala Penguku~

likert

L

41640.pdf 46

I

2

3

4

5

Kompetensi (Xl)

Kompetensi adalah adalah kemampuan anggota DPRD dalam pelaksanaan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

5 item

likert

Independen

Pengetahuan (X2)

Pengetahuan adalah kemampuan anggota DPRD tentang anggaran menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif, serta menempatkan kedudukannya secara proposional, mengetahui dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

5 item

Likert

!ndependen

Rules

Rules: Menentukan atau melarang tindakan dengan mengspesifikasikan apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan.

TE

R

BU

KA

Independen

Procedures and Policies

AS

(RPPs) (X3)

SI T

Procedures: Serangkaian langkah untuk mencapai tujuan yang diberikan.

keputusan.

U

N

IV

ER

Policies: ~ Merupakan pemyataan umum yang ~ menjadi panduan dalam pengambilan


7 item

Iikert

41640.pdf

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survel, seperti dikemukakan Kerlinger (1996) dalam Riduwan (2007), "penelitian survei

KA

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data

BU

yang dipelajari adalah data dari sarnpel yang diambil dari populasi tersebut".

TE R

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD provinsi Kalimantan Tengah dari jumlah 4S orang yang menerima kuesioner, dan yang

S

mengembalikan kuesioner betjumlah 40 orang. Karena penelitian ini

TA

menggunakan pendekatan sensus, maka seluruh populasi dijadikan sampel,

ER

SI

sehingga sampel dalam penelitian ini menjadi 40 orang. Setelah data dikumpulkan dan diuji validitas dan reliabilitas, maka

N IV

selanjutnya dilakukan pengujian yang berhubungan dengan model statistik

U

yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan Uji Interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA).

MRA merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2002). Analisis statistik data penelitian menggunakan program SPSS (Statistical Product Service Solution) for

Windows versi 17.


41640.pdf 48

1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan mengambil lokasi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan lamanya penelitian diperkirakan selama 2 bulan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan November 2013.

KA

2. Jenis Penelitian

BU

Penelitian dilaksanakan dengan jenis penelitian eksplanatori yaitu

dengan

variabel

lainnya atau

S

mempengaruhi variabel lainnya.

bagaimana suatu variabel

TE

variabel

R

penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan-hubungan antara satu

TA

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguJl teori-teori

SI

melalui pengukuran variabel penelitian dan melakukan analisis data

ER

dengan prosedur statistik. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis

IV

penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian

U

N

data digu'nakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis dengan metode deskriptif analitis. Riduwan (2007), menyatakan bahwa metode survei deskriptif adaJah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpuJkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif dan pada akhir penelitian akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41640.pdf 49

Tujuan akhimya untuk memperoleh gambaran pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

B. Populasi dan Sampel 1. Populasi

KA

Dalam suatu penelitian selalu terdapat populasi yang akan diteliti.

BU

Menurut Arikunto (2006) "populasi adalah keseluruhan dari subyek

TE R

penelitian". Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 40 orang.

TA S

2. Teknik Pengambilan Sampel

SI

Menurut Arikunto (2006), "sampel adalah sebagian atau wakil dari

ER

populasi yang diteliti". Sedangkan menurut Narbuko (2009) "sampel

IV

adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu ke~ua

pendapat tersebut dapat disimpulkan

N

penelitian". Berdasarkan

U

bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi untuk dijadikan obyek dalam penelitian. Berdasarkan studi pendahuluan diketahui jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 45 orang dan yang mengembalikan kuesioner sejumlah 40 orang. Karena jumlah populasi yang sedikit dan untuk keakuratan data penelitian, maka diambil keseluruhan populasi sebagai sampel yaitu 40 orang atau dengan cara sensus yaitu penelitian atas seluruh bagian populasi, dimana nilainya yang membentuk populasi tersebut (Widjaya, 2005).


41640.pdf 50

Metode yang digunakan dalam penyebaran kuesioner adalah Personally Administered Questionaires, yaitu penggunaan kuesioner yang

disampaikan dan dikurnpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara

langsung,

sehingga peneliti

dapat

memberikan

penjelasan

seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti

KA

oleh responden.

BU

C. Instrumen Penelitian

TE R

Menurut Arikunto (2000), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

TA S

mengurnpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sementara itu Hadjar (1996), berpendapat bahwa instrumen

SI

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi

ER

kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif.

IV

Sedangkan menurut Suryabrata (2008), alat yang digunakan untuk t

U

N

merekam pada umurnnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut atribut psikologis. Alibut-atribut psikologis itu secara telcnis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif.

Atribut

kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan, sedangkan untuk atribut non kognilif, perangsangnya adalah pemyataan. Dari beberapa pendapat ahli di alas, dapat disimpulkan bahwa inslrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti.


41640.pdf 51

Dalam penelitian ini penulis mengunakan skala likert dengan tujuan untuk mengetahui sikap, pendapat dan persepsi respoden yang dianggap memahami dan terkait langsung dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan media kuesioner/angket dengan tingkat pengukuran ordinal. Setiap jawaban responden akan dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkap dengan kata-kata (Riduwan, 2002).

KA

Alat ukur penelitian ini berbentuk kuesioner (angket), untuk analisis

BU

secara kuantitatif maka altematif jawaban tersebut dapat diberi skor dari I

R

sampai dengan 5. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja anggota

TE

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan,

TA S

pelaksanaan dan pertanggungjawaban sedangkan variabel independennya terdiri dari Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies

IV ER

SI

(RPPs).

D. Peogukuran Variabel

U

N

1. Variabel kompetensi

Variabel Kompetensi meliputi beberapa dimensi, yaitu: Jems

kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan. Pengukuran variabel kompetensi dengan skala I sampai dengan 5 sebagai berikut: Sangat Tidak Menguasai (STM)

2

Tidak Menguasai (TM)

3

Cukup (C)


41640.pdf 52

4

Menguasai (M)

5

Sangat Menguasai (SM)

2. Variabel pengetabuan Variabel

Pengetahuan

meliputi

beberapa

dimensi,

yaitu:

pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik,

KA

latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi.

BU

Pengetahuan dewan tentang Anggaran merupakan persepsi responden

TE

kegagalan dan kebocoran anggaran.

R

tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan alau

Variabel pengetahuan diukur dengan menggunakan skala likert dari

TA S

sangat tidak setuju (STS) ke sangat setuju dengan rentang nilai anlara 1

SI

dampai dengan 5.

IV ER

Pengukuran variabel pengetahuan dengan skala I sampai dengan 5 sebagai berikut:

Tidak Setuju (TS)

U

2

Sangat Tidak Setuju (STS)

N

1

3

Cukup(C)

4

Setuju (S)

5

Sangat Setuju (SS)

3. Variabel rules procedures and policies (RPPs)

Instrumen untuk mengukur pengaruh Rules Procedures and Policies (RPPs) dikembangkan dari hasil penelitian Tinov (1993),

Syahwinie ( (1995), dan Saleh (1996) yang menyebutkan bahwa:


41640.pdf 53

I) Rule Procedures and Policies (RPPs) dapat menghambat peranan DPRD dalam me1aksanakan fungsinya (cenderung mengandung unsur birokrasi yang menghambat), 2) Perlu adanya revisi RPPs dan laporan di Makasar menyebutkan bahwa perlu mengkaji ulang tata tertib DPRD, 3) Pemberian hak yang besar kepada DPRD dengan diberlakukannya UU

KA

No. 22/1999 dapat memunculkan implikasi yang negatif.

BU

Pengukuran RPPs dilakukan dengan cara menanyakan anggota DPRD

TE R

tentang hal tersebut diatas.

RPPs yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UU No. 4/1999,

S

UU No. 2211999, UU No. 25/1999, PP No. 105/1999, PP No. 10811999,

ER

4. Variabel kinerja

SI

TA

PP No. 1/2001, dan Keppres 74/2001.

IV

Kinelja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dalam ini

adalah digunakannya

hak-hak

I

DPRD

baik

dalam

U

N

pene1itian

perencanaan, pelaksanaan (implementasi), maupun pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana pentahapan anggaran yang dibuat Henley el. al,. (1992), Bingham el.al, (1991) dalam Winama dan Mumi (2007) dan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Pengukuran variabel kinelja dengan skala I sampai dengan 5 sebagai berikut: Tidak pemah (TP)

2

Pemah (P)

3

Kadang-kadang (KK)


41640.pdf S4

4

Sering (S)

5

Sering Sekali (SS)

E. Prosedur Pengumpuian Data Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan surat perijinan penelitian dari Universitas Terbuka dan juga mempersiapkan

KA

formulir kuesioner yang disesuaikan dengan j umlah responden yang akan

BU

diteliti. Selanjutnya dengan dasar surat ijin penelitian tersebut peneliti menghubungi sekretaris Dewan pada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

kuesioner pada responden.

TE R

Setelah mendapat ijin, maka selanjutnya peneliti mulai menyebarkan

TA S

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner,

SI

dimana kuesioner didistribusikan pada responden dengan eara menyerahkan

ER

langsung kepada masing-masing responden. Untuk mengisi kuesioner

IV

responden diberi waktu I (satu) minggu, kemudian kuesioner yang telah diisi

N

peneliti mengambilnya langsung pada responden. Disamping menggunakan

U

kuesioner, peneliti juga melakukan wawaneara secara langsung pada responden untuk mengetahui pendapatnya tentang objek penelitian. Disamping data primer yang diperoleh dari kuesioner, peneliti juga mengumpulkan data sekunder seperti jumlah anggota dewan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah pegawai sekwan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner maupun data sekunder, kemudian diolah untuk dilakukan anal isis terhadap data tersebut.


41640.pdf 55

F. Metode Analisis Data

Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu instrumen penelitian (kuesioner) dilakukan pengujian untuk mengetahui

tingkat kevalidan dan

tingkat reliabilitas dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Vji Validitas dan Vji Reliabilitas Instrumen a. Vji Validitas

bertujuan untuk menilai sejauhmana suatu alat

KA

Uji validitas

BU

ukur diyakini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur item-item

TE R

pertanyaan atau pemyataan pada kuesioner dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaanJ

S

pemyataan kuesioner adalah Iwrelasi product moment dari Kart

SI TA

Pearson, dengan ketentuan bahwa: jika r hitung > r tabel, maka skor

butir pertanyaanJpemyataan kuesioner valid, tetapi sebaliknya jika r

N

IV

valid.

ER

hitung < r tabel, maka skor butir pertanyaanJpemyataan kuesioner tidak

U

b. Vji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur tingkat kompetensi antara hasil

pengamatan dengan instrumen atau alat ukur yang digunakan pada waktu yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas pengamatan adalah dengan menggunakan koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Nunnally dalam Ghozaly (2006) menyatakan bahwa suatu kontruk atau variabel dikatakan reliable j ika memberikan nilai cronbach apha > 0,60.


41640.pdf 56

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan penguJlan hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi : a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

KA

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai

BU

distribusi normal atau tidak (Ghozali:2006) Model regresi yang baik

Uj i

normalitas

data

TE R

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. tersebut

dapat

dilakukan

dengan

TA S

menggunakan histogram dan kurva penyebaran probability plot (P Plot). Melalui pola penyebaran P-Plot, data dikatakan berdistribusi

ER

SI

normal jika pola penyebaran memiliki garis normal atau garis yang

IV

menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

U

N

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara

variabel independen yang satu dengan yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Jika VIF.

10 dan nilai tolerance < 0,10 maka

multikoliniertas (Ghozali:2006).


te~adi

gejala

41640.pdf 57

c. Vji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalarn model regresi terjadi ketidaksarnaan variance dari residual satu pengarnatan

ke

homoskedastisitas.

pengarnatan Model

lain

adalah

tetap

maka

regresl

yang

baik

adalah

disebut yang

homoskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terjadi adanya

KA

heteroskedastisitas.

BU

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada

R

grafik scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola

TE

tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas.

dibawah

angka

TA S

Jika tidak ada pola yang jelas, dimana titik-titik menyebar diatas dan nol

pada

sumbu

Y,

maka

tidak

terjadi

SI

heteroskedastisitas. Selain itu, heteroskedastisitas dapat diketahui

IV ER

melalui uji glesjer. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

U

N

heteroskedastisitas dalarn model regresi (Ghozali:2006).

d. Vji Autokorelasi

Menguji

autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk

mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-I). Uji autokorelasi dapat dilakukan

dengan

pengujian Durbin-Watson (DW). Jika nilai Durbin-Watson terletak antara -2 sampai +2, maka tidak terjadi autokorelasi (Ghozali:2006).


41640.pdf 58

3. Model Pengujian Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan

multiple regression, yakni berdasarkan nilai t, nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Sementara itu untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan SojWare SPss for window realesed 17 programe. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

KA

Y = bo + blXl + b2X2 + b3X3 + e

BU

Dimana:

Kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. (hak-hak DPRD dalam tahap perencanaan, lahap pelaksanaan (implementasi), dan lahap pertanggungjawaban APBD).

Xl

Kompetensi. Genis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan lalar belakang pekerjaan).

Xl

Pengelahuan mengenai anggaran. Pengalaman politik, pengalaman di DPRD, lalar belakang partai politik, lalar belakang ideologi partai politik dan asal komisi.

X 3

RPPs (Rules Procedures and Policies) Pengukuran RPPs dilakukan <\engan cara menanyakan anggota DPRD tentang hal tersebut.

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

Y

e

=

error

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fil-nya. Hal ini diukur dengan menggunakan beberapa nilai statistik, antara lain: nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho


41640.pdf 59

ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerab dimana Ho diterima. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji dua arab dengan tingkat keyakinan 95% yang berarti u

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

yang digunakan sebesar 0,05.


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41640.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41640.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41640.pdf


41640.pdf

BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

KA

Variabel Kompetensi dan Pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif dan

BU

signifikan terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan

R

Daerah. Sedangkan variabel RPPs mempunyai pengaruh negatif terhadap

lebih disebabkan latar belakang sebagian besar anggola

AS

Hal ini

TE

Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Dewan dari kalangan swasta dan dari kalangan pedagang. Pola pikir anggota

SI T

Dewan sebagai wiraswasta dan pedagang mempengaruhi pola kerja mereka di

IV E

R

lembaga legislatif. Aluran, prosedur dan kebijakan juslru membuat mereka merasa lerikat dengan berbagai ketentuan lersebul, sehingga mereka

U

N

beranggapan bahwa Aturan, prosedur dan kebijakan justru menghambal mereka dalam bekerja, apalagi aturan itu selalu berubah-rubah tiap tahun dan tidak konsisten dalam penerapannya.

B. Saran 1. Agar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meningkalkan kompelensi dan pengelahuan anggota Dewan melalui bimbingan teknis (Bimtek) lentang proses penyusunan APBD.


103 41640.pdf

2. Agar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

meningkatkan pengetahuan

anggota Dewan tentang sistem audit dalam rangka melakukan pengawasan melalui pelatihan-pelatihan.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dimana obyek yang diteliti DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan wilayah

Provinsi

KA

hanya

R BU

Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota, yang berarti ada 14 lembaga legislatif (DPRD). Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas

TE

cakupan obyek penelitian pada 14 DPRD KabupatenIKota yang ada di

TA S

provinsi Kalimantan Tengah, sehingga akan diketahui Pengaruh Kompetensi Pengetahuan dan RPPs terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan

U

N

IV

ER

SI

Keuangan Daerah secara lebih mendalam dan komprehensif.


41640.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Ahyari, Agus. (2002) Management Produksi: Perencanaan Sistem Produksi. Yogyakarta: Penerbit BPFE. Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Praktik. Rev (ed). Jakarta: Rineka Cipta. Armstrong, M. (1998). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Media Kompetindo.

KA

Bart. Van Looy. Gemmel, P. & Dierdonck. R.V. (1998). Services Managemenl: An Integrated Approach, Financial Times/Pitman, London.

BU

Boulter, N., Dalziel, M. & J. Hill. (1996). People and Competencies. London: Kogan Page Ltd.

TE

R

Cira, D.J., & Benjamin, E.R. (1998). Competency_Based Pay: A Concept in Evolution Compensation and Benefits Review. September-October, 21 28.

AS

Dewi, Mustika. 1. (2011). Analisis Faklor-Faklor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

SI T

Depdagri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV

ER

Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah. (1981). Manual Administrasi Keuangan Daerah. Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

U

N

Direktorat Jendral Otonomi Daerah. (2001). Konsep dan Paduan Perencanaan Anggaran Daerah. Jakarta: Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Departemen Dalam Negeri FatchuITochman, Agam. (2002). Manajemen Keungan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coroption Watch dalam Simson Werimon, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua). Fogg, Milton. (2004) The Greatest Networker in the Workd, the Three Rivers Press, New York. Ghozali, Imam. (2002). Aplikasi Analisis Multivarial dengan Program SPSS, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. (2002). Akunlansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka104

105

41640.pdf

Halim. (2004). Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi. Seminar Nasional Dalam rangka Dies Nata/is ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Helmayunita, Nayang. (2008). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akunlabilitas sebagai Variabel Moderaling. Skripsi, Unp. Henley, et al. (1992). Public Seclor Accolmling and Financial Control. Fourth Edition, Chapman & Hall. Ibnu Hadjar. (1996). Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwanlitatif dalam Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R BU

KA

Indradi, Syamsiar. (2001). Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD Dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah. Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca SaJjana lImu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Malang.

TE

Indziani, Rini. (2002). Pengaruh Pengelahuan dan RPPs Terhadap Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran. (Studi Kasus Pada DPRD se Propinsi Bengkulu). Tesis Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

TA S

Kaho, Josef Riwu. (1991). Prospek Otonomi Daerah di Negara Ri. Jakarta: Rajawali Press.

ER SI

---------, (2001). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

---------, (2003).Prosfek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Indentifikasi Faktor-faktor yang Mempengeruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

N

IV

---------, (1998). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

U

Kerlinger, Fred N. (1995). Asas-asas Penelitian Behavioral. Gajahmada University Press. La Palombara, J. (2002). Politics with in Nation. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. Mardiasmo. (2002). Pengawasan, Pengendalian. dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jogjakarta: Andi. --------- (2003). Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No.8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta. Mas'ud, Fuad. (2004). Survai Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mathis & Jackson. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Salemba Empat.


106 41640.pdf

Menteri Negara Otonomi Daerah dan Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi UGM. (2000). Modul Pembekalan Teknis: Manajemen Stratejik dan Teknik Penganggaran ! Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda. Mitrani, A Palziel, M. and Fitt, D. (1992). "Competency Based Human Resources Management: Value - Driven Strategies For Recruitment, Development And Reward". Kogan Page Limited, London. Mitrani, Alain. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (Terjamahan). Jakarta: PT Intermasia. Moenir, H.A.S. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

BU

KA

Munandar, M. (2001). Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE Universitas Gajah Mada.

Narbuko, C. & Achmad, A.

(2.~~9).

TE R

Murni, Sri. (2003). Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Perspektif, Vol. 9. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

SI TA

S

Osborne, David & Ted Gaebler. (2000). Mewirausahakan Birokrasi. (teIjemahan). Abdul Rasyid. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1996. David osborne dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerinlahan Wirausaha, teIj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM.

ER

Poerwadarminta, W.J.S. (1993) Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka,

N

IV

Riduwan, Drs., M.B.A. (2007). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.

U

Robert. L. Mathis & John H. Jackson. (2006). Human Resources Management. Edisi sepuluh. Penerbit Salemba Empat. Salim, Peter. & Salim, Y. (1991). Kamus Bahasa Kontemporer. Sastroatrnodjo, Sudijono. (1995). Perilaku PolWk. Semarang: IKIP Semarang Press. Scott. P. G, and Pandey S. K. (2005). (dalam Journal of Applied Psychology 2009. Vol 94 No.4 hal. 927 - 944). Sopanah . & Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebifakan Publik terhadap Hubungan anlara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Sirnposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya. Sopanah. (2003). Pengaruh partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebifakan Publik terhadap Hubungan anlara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis PascasaIjana UGM. Tidak Dipublikasikan.


107 41640.pdf

Spencer. M. Lyle & Spencer, M.Signe. 1993. Competence at Work Models for Superior Performance, John Wily & Son, Inc, New York, USA. Sulistiyani & Teguh, A. (2004). Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gaya Media. Supamo, Suhaenah. (2001). Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Susanto,

Azhar. (2000). Sistem Injormasi manajemen Pengembangannya. Bandung: Lingga Jaya.

Konsep

dan

Suyadi, Prawirosentono. (1999). Kebijakan Kiner;a Karyawan. Edisi Pertama, Cel. Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

TE R

BU

KA

Syahruddin & Taifur., Werry Darta. (2002). Peran DPRD untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektij Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perjpectives In The Implementation Of Decentralization). Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research, On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357/204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University ofMaryland at College Park.

TA S

Tinov, Muhammad Y. (1993). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Studi Kasus.

ER

SI

Utami, Kurnia & Efrizal SyofYan. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Jumal WRA, Vol.l, No.1, April 2013.

U

N

IV

Werimon, Simson. dkk. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jumal. SNA X. Widodo, Joko. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia. Winama, Jaka & Mumi. S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jumal. SNA X. Witono, Banu. 2003. OptimaJisasi Peran DPRD dalam Pengawasoo Keuangan Daerah. JumaJ Akuntansi dan Keuangan, vol. 2: 151-168. Yudoyono, Bambang. (2002). Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Edisi 3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapoo. --------- (2001). Peraturan Pemerin/ah No. 105 Tahun 1999 tentang Pengelolahan dan Per/anggungjawaban Anggaran. Boodung: Citra Umbara. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

108

41640.pdf

--------- (2001). Undang-Undang No. 25 lahun 1999 lenlang Pemerinlah Daerah. Bandung: Citra Umbara. --------- (2001). Peraturan Pemerinlah No. J08 lahun 1999 lentang Tala Cara Perlanggungjawaban Kepala Daerah. Bandung: Citra Umbara. --------- (2005). Peraluran Pemerinlah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ekuitas Vol. 13 No. 3 September 2009: 326-348

KA

--------- (2001). Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tala Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. • --------- Kumpulan Peruluran Sebagai Pedoman Tugas Pimpinan dan Anggola DPRD Propinsi/KabupateniKola 2004-2009. Jakarta: Pustaka Info Data Indonesia.

BU

--------- (2001). Undang-Undang No.22 Tahun ]999 Tentang Pemerintah Daerah. Bandung: Citra Umbara.

TE

R

--------- (2004). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Jakarta: Cipla Jaya.

S

--------- (2004). Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan. Jakarta: Tamila Utama.

ER

SI

TA

--------- (201 I). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

IV

--------- (2009). Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

N

--------- (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung: Citra Umbara.

U

--------- (2004). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bandung: Citra Umbara. 00000000000000


U

N

IV E

R

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41640.pdf


41640.pdf

Lamp Data Analisis

Rekapitulasi nilai R untuk uji varia bel kinerja (Y)

Scale Variance if

Correcled Item-

Deleted

Item Deleted

Total Correlation

r- tabel

Kinerja

3935

16.131

.927

0.312

K1

74.12

50.984

612

K2

74.12

50.984

.612

K3

74.70

50.184

143

K4

74.77

46.840

.827

K5

7448

48.820

K6

7448

49.025

K7

7448

K8

74.85

K9

7475

797 .828

42.849

632

52.141

496


Cronbach's Alpha if Item Deleted

TE R

762

0.312

S

0.312

TA

SI ER

IV

U

48.820

.828

BU KA

Scale Mean if Item

N

Item·Total Statistics

0.312

739 .772

0.312

.710

0.312

724

0.312

.725

0.312

.724

0.312 0.312

739

703 -

.747

1

41640.pdf

Lamp Data Analisis

Rekapitulasi nilai R untuk uji varia bel kompetensi (Xl)

Corrected ItemTotal Correlation

r- label


Kompetensi

43,57

23,379

1,000

0,312,

,935

Kom1

83,73

88,512

,505

0,312,

Kom2

83,05

87,741

,793

0,312

Kom3

83,30

83.292

866

Kom4

8330

83,292

866

Kom5

83,60

86,144

.761

Kom6

83,35

90,746

338

Kom7

83,05

87,741

Kom8

83,30

83.292

Kom9

83,75

86,397

Kom10

83,93

85,558

Kom11

84,10

Kom12

83,77

765 ,760

0,312,

746

0,312,

756

0,312,

.772

,793

0,312,

,760

866

0,312,

746

,745

0,312,

757

,871

0,312,

753

83,938

735

0,312,

750

788

0,312

IV

U

85358


AS

TE

,746

ER

0,312,

N

R

BU

Scale Variance if item Deleted

SI T

KA

Item-Tolal Slatistics Scale Mean if Item Deleted

-

,753

2

41640.pdf

Lamp Data Ana/isis

RekapituJasi nUai R untuk uji variabel pengetahuan (X2)

Pengetahuan

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

r- tabel

4233

19.507

1.000

0,312.

P1

80.10

70.195

.898

P2

80.08

74.225

.412

P3

8025

71.833

707


TE R

0,312

KA

Statistics

BU

Item-Total

929 .756

0,312

.775

80,38

72.651

P7

80,23

71,051

80,80

P10

8095

65,292

66,715


764 0,312 767 0,312

,671

N IV

P9

68,999

U

80.78

764

0,312

.671

72.651

P6

P8

TA

80.38

.707

71.833

SI

P5

8025

ER

P4

S

0,312.

.767 0,312

,797

760 0,312.

,859 0,312. ,894 ,966

-

.752 737

0,312.

741

3

41640.pdf

Lamp Data Analisis

Rekapitulasi nilai R untuk uji variabel RPPs (X3)

Scale Mean if Item

Scale Variance if

Corrected Item-

Deleted

Item Deleted

Total Correlation

,- tabel

19.88

17.394

1.000

TE R

RPPs

BU KA

Item-Total Statistics

Cronbach's Aipha if

0.312

Item Deleted .773

0,312

R1

36.50

60.667

723

R2

35.60

64.195

466

.744

.505

TA

3705

57.917 55.177

3698

55.256

R6

36.18

60.866

746 0,312. .712 0,312

N U Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

_ .722

.686

IV

R5

767

0,312.

.837

SI

R4

36.33

ER

R3

S

0,312

0,312 .561

.751

4

41640.pdf

Lamp Data Analisis

KA

Histogram

TE R

2

BU

Dependent Variable: Kinerja

15'

S

~ c

tv'ean =-3.96E-15 Std. Dev. =0.961 N=40

TA

U> :::l

g- 10' ~

SI

u..

-4

-2

N IV

ER

5

o

2

4

6

U

Regression Standardized Residual

Gambar: Histogram Frekuensi variabel Kompetensi, Pengetahuan RPPs dan Kinerja.


5

41640.pdf

Lamp Data Analisis

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

KA

Scatterplot

i

9

0.8'

e

.=

"'0

TA

06'

U

U

S

l:l.

E

""n,~

0.4'

o

o

0

N IV

o.

I i i 0.2 0.4 0.6

U

Observed Cum Prob


i 0.8

o

45,000'

o

ER

.l:l

o

•

':' ~ 50,0001

'"

SI

8

0.0 ~ 0.0


TE

1.0 1

R BU


400001 I

1.0

1

J5_000~

0

o o

'--TI-- ·4

.,.-

0

---,

0

1

-,

,

Regression Standardized Residual

4

6

41640.pdf

Lamp Data Analisis

7

Model Summary"

R

Square

Estimate

R Square

.490'

1

Std. Error of the

.240

Durbin-Watson

1.811

8.9361423

.220

BU KA

Model

Adjusted R

a. Predictors: (Constant), Kompetensi

S

TE R

b. Dependent Vanable: Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

TA

Koefisien Regresi antara Kompetensi, Pengetahuan, RPPs dengan Kinerja Pengawasan

SI

Coefficients'

Unstandardized Coefficients

B

45.729

Beta

Correlations t

4.528

Zero-order

Sig.

10.098

.000

Partial

Collinearity Statistics Part

Tolerance

VIF

089

.197

2.129

040

.490

.334

.139

500

2000

.560

093

.554

6025

.000

635

.709

394

507

1 973

-.661

.065

-.669

-10.126

000

-.594

-.860

-.662

979

1 021

Kompetensi

.189

Pengetahuan RPPs

IV

(Constant)

Coefficients

N

1

Std. Error

U

Model

ER

Standardized

a. Dependent Variable: Kinerja Pengaw3san Keuangan Daerah (Y)


~

41640.pdf

Lamp Data Ana/isis

Model

1

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.635'

.403

Durbin-Watson

7.9207099

.388

2.310

TE R

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

SI

TA

S

b. Dependent Variable: Kinerja

353

a. Predictors: (Constant), RPPs b. Dependent Variable: Kine~a

Square

Estimate

IV

.594'

Std. Error of the

.336

N

R Square

Adjusted R

U

1

R

ER

Model Summary'

Model

BU KA

Model Summary'


8.2464922

Durbin-Watson

2.485

8

41640.pdf

Lamp Data Ana/isis

Anova

RPPs, Pengetahuan, Kompetensi

Regression Residual Total

F

Mean Square

3379.512

3

1126.504

615.480

36

17.097

3994992

39

Sig.

65.890

a. Predictors: (Constant), RPPs, Pengetahuan, Kompetensi

SI

TA

S

b. Dependent Variable: Kinerja

ER

Tabel : Durbin-Watson

1

R

R Square

.920'

.846

Adjusted R

Std Error of the

Square

Estimate

U

Model

N IV

Model Summary"

833

a. Predictors: (Constant), RPPs. Pengetahuan, Kompetensi b. Dependent Variable: Kinerja


.000'

TE R

1

df

BU

Sum of Squares

Model

4.1348112

Durbin-Watson

1.820

KA

ANOVA"

9

41640.pdf

Lamp Data Ana/isis

10

Descriptives

N

Minimum

Maximum

Mean

Deviation

Variance

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

40

-1.44644

1.36599

.0000000 1.00000000

S

Standardized

TA

Predicted Value

40

U

N IV

ER

SI

Valid N (Iistwise)

TE R

Std.

BU

Descriptive Statistics

KA

[OataSet1] O:\MM UT KULIAH 2013-2\TAPM_REVISI_BTR_l 29-09-2013\TESIS_TAPM_BTR_2__ 2013\ANALISA SPSS_TAPM_MM\ANALISIS KOMPETENSI OLLL.sav


1.000

Kurtosis

Skewness Statistic

.170

Std. Error

.374

Statistic

-1608

Std. Error

733

41640.pdf

-

-- ---

!KUESIONERj

~;~

INDENTIFlKASl RESPONDEN Daftar pertanyaan ini berisi dua jens pertanyaan yaitu jenis isian dan jenis pilihan. Pada jenis isian mohon diisi pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan tingkat dan jelas. Sedangkan pada jenis pilihan mohon diisi tanda silang (X) yang sesuai menurut Bapak/lbu. I. Jabatan di DPRD

2. Jenis kelamin:

KA BU

Jabatan di Komisi Jabatan di Panitia Jabatan di Fraksi

() Laki-laki

( ) Perempuan

Tempat lahir :

umur :

tahun

SI T

3.

'"

. . .

R

Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Anggota Komisi Anggota Panitia Anggota Fraksi

TE

) ) ) ) )

AS

( ( ( ( (

Provinsi : Kalimantan Tengah

ER

4. Sudah berapa lama Bapaklibu/saudara menjadi anggota DPRD? ( ) 1 (satu) periode, thn sid thn ( ) Lebih dari 1 periode, I) periode sid , selama thn, di DPRD sid , selama thn, di DPRD 2) periode sid , selama thn, di DPRD 3) periode

U

N

IV

. . .

5. Sudah berapa lama Bapaklibu/saudara terlibat dengan partai politik? selama

tahun

6. Strata Pendidikan Bapaklibu/saudara: ( ) SLTP/sederajat () SMU/SMK/Sederajat ( ) Dl ( ) D2 ( ) D3 ( ) 81 ( ) 82 ( ) S3 ( ) Lainnya .

Bidang Pendidikan Bapakllbu/Saudara:

() Manajemen ( ) IImu Sosial dan Politik ( ) Teknik ( ) Hukum ( ) Lainnya .

7.

( ) D4

( ) Akuntansi

( ) llmu Agama

PekeIjaan utama terakhir sebelum menjadi anggota DPRD

.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Lamp Kuesianer 1

41640.pdf

-

--~,p

/KUESIONER!

Pengalaman di organisasi kemasyarakatan. No

Nama Organisasi

Tahun

Lama

Jabatan

f------ -

f--------

-

-

KA

I

Periode I lama

Nama Parpol

R

No.

BU

Bapak/lbu adaJah anggota partai politik:

TE

....... sid ......, selama: .......... thn ....... sid ......, selama: .......... thn

AS

Ct

t~

J

SI T

....... sid ......, selama: ..........

IV

ER

Sebelwn menjadi anggota partai politik yang sekarang, Bapak/lbu pernah menjadi anggota partai politik lain, yakni : Nama Parpol

U

N

No.

Periode lLama

....... sid ......, selama: .......... thn ....... sid ......, selama: .......... thn ....... sid ......, selama: .......... thn


I

41640.pdf

-

--~,~

[KUESIONER!

PERTANY AAN I (Kompetensi) Mohon diisi kotak jawaban yang tersedia dengan tanda (X) seSUal dengan pemahaman Bapak! Ibu dengan altematif jawaban :

Pemyataan

4.

C

I

2

3

M SM 4 5

S

Pengetahuan Bpk/ibu tentang peraturan perundang-undangan. Pengetahuan dan pengusaan Bpk/ibu tentang APBD. Pengetahuan dan keterampilan Bpk/ibu tentang penyusunan APBD. Pengetahuan Bpk/ibu tentang realisasi APBD.

SI TA

3.

TM

ER

2.

STM

TE R

No

1.

KA

Sangat Tidak Menguasai Tidak Menguasai Cukup Menguasai Sangat Menguasai

BU

Keterangan : I. STM 2. TM 3. C = 4. M = 5. SM

Keterampilan Bpk/ibu di bidang penggunaan APBD. 6. Keterampilan Bpk/ibu di bidang penyusunan APBD. 7. Pengetahuan dan Keterampilan Bpk/ibu tentang tehnik dan prosedur Penyusunan APBD. Pengetahuan dan Keterampilan Bpk/ibu dalam 8. pelaksanaan fungsi Anggaran. 9. Pengetahuan dan Keterampilan Bpk/ibu dalam pelaksanaan telcnis penyusunan APBD. 10. Pengetahuan dan penguasaan Bpk/ibu dalam penggunaan teknologi informasi daJam pengawasan keuangan daerah khususnya APBD. Pengetahuan dan penguasaan Bpk/ibu dalam II. pelaksanaan sistem pelaporan APBD oleh vemerintah provinsi. 12. Pengetahuan dan penguasaan Bpk/ibu dalam penggunaan APBD.

U

N

IV

5.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Lamp Kuesioner 3

41640.pdf

. ----

IKUESIONER!

~,~

PERTANYAAN II (Pengetahuan Anggaran) Mohon diisi kotak jawaban yang tersedia dengan tanda (X) sesuai dengan pemahaman Bapak/ Ibu dengan altematifjawaban :

STS

Pertanyaan

I

2.

RAPBD/APBD dimengerti oleh Bapak/lbu secara rinc i.

SS

2

J

4

5

S

TA

SI

4.

S

Bapak/ibu mempelajari laporan perhitungan dan nota perhitungan APBD secara seksama. Bapak/ibu memahami laporan perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD.

ER

1

KS

TE

I.

Bapak/ibu perlu mempelajari RAPBD/APBD sebelum pembahasan.

3.

TS

R

No

KA

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

BU

STS TS KS S SS

I.

2. 3. 4. 5.

Bapakfibu mempel,ym:i [aporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah secara seksama.

6.

Bapak/ibu memahami LPJ Kepala Daerah.

+

U

N

IV

5.

Apakah Bapak/ibu segera mengetahui apabila teIjadi pemborosan atau kegagalan 7. kegiatanfproyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan? Apakah Bapakfibu dapat mengidentifikasikan pemborosan atau 8. kegagalan di dalam pelaksanaan kegiatanfproyek pembangunali secara rinci? Apakah Bapak/ibu segera mengetahui apabila teIjadi kebocoran dalam 9. pe!aksanaan anggarali pel1leritah pada tahun berjalan? Bapak/ibu dapat mengidentifikasikan secara ~ci adanya kebocoran dalam pelaksanaan an~aran oemerintah tersebut?

I

L


41640.pdf

-~,~ ---

[KUESIONER!

PERTANYAAN 111 (RPPs)

4.

2

KS 3

S 4

SS 5

TE

SI TA S

3.

Apakah anda menilai perundang-undangan yang ada tidak mendukung peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah? Perundang-undangan yang ada perlu dikaji ulang/disempumakan?

TS

Kedudukan DPRD yang sejajar dengan Gubemur memberi peluang teljadi kompromi yang cenderung berdampak negatif bagi pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah. Apakah anda menilai proses penggunaan hak berdasarkan Tatib DPRD menjadi penghambat pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?

ER

2.

J

N IV

1.

STS

Pertanyaan

No

BU

~

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju

R

STS TS KS S SS

1. 2. 3, 4. 5.

KA

Mohon diisi kotak jawaban yang tersedia dengan tanda (Xl sesuai dengan pemahaman Bapak/lbu dengan altematifjawaban :

Tata Tertib (Tatib) DPRD perlu dikaji ulang.

6.

Revisi Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD, akan memberi kesempatan yang lebih luas kepada legislator dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah.

U

5.


41640.pdf

----

!KUESIONER!

~;p PERTANYAAN IV

(Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD))

Keterangan : STS TS

2. 3. 4.

IT S SS

5.

Sangal Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu Setuju Sanga' Setuju

KA

1.

--

4.

R

IT

S

SS

3

4

5

TA S

3.

TS 2

Anggota Dewan memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak pemerintah. Anggota Dewan harns meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi.

SI

2.

Anggota Dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Anggota Dewan seJaJu dilibatkan dalam pengesahan APBD.

STS I

ER

l.

Pertanyaan

TE

No

BU

Berilah tanda silang (X) pada altematifjawaban yang sudah tersedia.

Anggota Dewan harus selalu memantau pelaksanaan APBD.

6.

Anggota Dewan selalu mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban yang disusun pemerintah. Evaluasi yang dilakukan Dewan meneakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD. Anggota Dewan selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Kepaia Daerah. Anggota Dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti jika teIjadi kejanggalan dalam LPJ APBD.

U

N

IV

5.

7.

8.

9.


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Recommend Documents