TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA ..~

41490.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA

..

....

KA

CAMATDIKABUPATEN~UKUTENGGARA

TE R

~

BU

~

S

~

U

N

IV

ER

SI

TA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi

Bidang Minat Administmsi Publik

Disusun Oleh :

IDRIS TAUFIK RIDWAN

NIM: 016757593

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2013 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41490.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA


MAGISTER ADl\uNISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Maluku Tenggara" adalah hasil

KA

karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Tual,

September 2013

U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

maka saya bersedia menenma sanksi akademik.

BU

Apabila dikemudian han temyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I .s au Ik Ridwa..,

NlM.OI6757593

41490.pdf

ABSTRACT Factors that Contribute in Delegating Authority of Regents to Head

in South East Maluku District

ldris Taufik Ridwan

The Open University

[email protected] I [email protected]

: Delegation of authority, district, PATEN, political factors, resource factors, institutional factors, factor conditions the working area.

KA

Keywords

U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

This study aims to identify the factors that playa role in the delegation of authority to the sub-district head regent to handle most affairs of local autonomy in Southeast Maluku regency government. Thus the expected workload and the authority of the head of the region to deal with the affairs of local autonomy and local budget absorption can be more effective and efficient. This research is " descriptive study with a qualitative approach. Informants of this study is the first Assistant Secretary of Southeast Maluku District and the scope of the sub-district of Southeast Maluku regency government, among others Carnat Kei Kecil , Kei Kecil District Head East, Head West Kei Kecil , Kei Besar subdistrict, district head of North East and Great Kei Kei Besar district head South. Data were collected through a survey using interview techniques. The results showed that the factors that play a role in the delegation of authority to the sub-district head regent in Southeast Maluku disti'ict, among others: (I) political factors, Regent commitment and Legislative Council of Southeast Maluku district to be realized through the establishment of local regulations and the political will demonstrated by the response regent positive hy providing task instructions to the Assistant District Secretary I Southeast Maluku to follow up, review and prepare a draft of an academic paper together with a draft decrec on Delegating Authority Regents to subdistrict in Southeast Maluku distrIct, (2) resource factcrs that include human resources, sources financial power and oftice facilities inventory assets, (3) institutional: the institutional stnlcture of the sub-district organization composed of officials among other structural sub districts, districts secretaries, heads of public and personnel sub section, sub section chief of planning and finance, administration section chief, section chief of community empowerment village, and section chief of order and public peace, as well as functional officials, and (4) the condition of the working area, that is sufficient 2 subdistrict 4 districts while not sufficient condition. It can be concluded that the factors that playa role in the delegation "f authority to the sub-district head regent in Southeast Maluku district, among others. political factors. resource factors, institutional factors and factors of work area conditions.


41490.pdf

ABSTRAK Faktor-Faktor yang Berperan dalam Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Maluku Tenggara

Idris Taufik Ridwan Universitas Terbuka [email protected] / [email protected]

KA

Kata Kunci : Pendelegasian kewenangan, kecamatan, PATEN, faktor politik, faktor sumber daya, faktor kelembagaan, faktor kondisi wilayah kerja.

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pendelegasian kewenangan bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian diharapkan beban tugas dan kewenangan dari kepala daerah untuk menangani urusan otonomi daerah serta penyerapan anggaran daerah dapat lebih efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber penelitian ini adalah Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan para Camat lingkup Pemerintah Kabllpaten Maluku Tenggara antara lain Camat Kei Kecil, Carnat Kei Kecil Timur, Camat Kei Kecil Baral. Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Camat Kei Besar Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui survey menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain: (I) faktor politik, komitmen Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabllpaten Malllku Tenggara direalisasikan melalui penetapan peraturan daerah dan keinginan politik bupati ditunjukkan melalui respon positif deng"Il mcmberikan instruksi tugas kepada Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten rvlaluku Tenggara untuk menindaklanjuti, mengkaji dan menyiapkan naskah akademik beserta draft rancangan Peraturan Supati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Carnat di Kabupaten Maluku Tenggara; (2) faktor sumber daya yang meliputi sumber daya manllsia, sumber daya keuangan dan fasilitas aset inventaris kantor; (3) kelembagaan : struktur kelembagaan organisasi kecarnatan terdiri dari pejabat struktural antara lain camat, sekretaris kecamatan, kepala sub bagian urnum dan kepegawaian, kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, kepala seksi pernerintahan, kepala seksi pemberdayaan rnasyarakat desa, dan kepala seksi ketertiban dan ketenterarnan umurn, serta pejabat fungsional; dan (4) kondisi wilayah kerja, bahwa 2 kecamatan relatif memadai sedangkan 4 kecamatan kondisinya belum rnernadai. Dapa! disimplilkan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam pendelegasian kcwenangan bllpati kepada carnat di Kabupaten Malukll Tenggara antara lain faktor politik, faktor sllmber daya, faktor kelernbagaan dan faktor kondisi wilayah kerja.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ii

41490.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHm PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM

: Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten

: Idris Taufik Ridwan

NIM

: 016757593

Program Studi

: Magister Administrasi Publik

BU

Nama

TE R

Pembimbing I

SI TA

S

~~--...

Dr. Muhammad Rusdi, M.Si NIP. 19700301 199903 1 001

KA

Maluku Tenggara

(D,. NIP.

Pembimbing II

""""~ A,;,,,, 196~is~~=3

MSi) I 002

ER

Mengetahui,

N

IV

Ketua Bidang IlmuIProgr Magister Administrasi

U

1 .Sc. PhD 520213 1985032001

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 111

41490.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA


PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama


NIM

: 016757593

Program Studi

: Magister Administrasi Publik

Judul TAPM

: Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Pendelegasian

KA

Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten

BU

Maluku Tenggara

TE R

Te1ah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program PascasaIjana Universitas

SI TA

S

Terbuka pada:

Harirranggal

: Sabtu, 21 Desember 2013

Waktu

: Pukul13.45 - 15.45 WIT

Komisi Penguji TAPM

U

N

IV

ER

Dan telah dinyatakan LULUS

Ketua Komisi Penguji Drs. Supartomo, CB, M.Si Penguji Ahli Dr. Roy. V. Salomo, M.Soc. Sc

Pembimbing I Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

. . . . df- .

Pembimbing II Dr. Maman Rumanta, M.Si Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka IV

41490.pdf

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan TAPM (Tesis) ini, Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister SainslMagister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM

KA

ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini, Oleh karena itu,

BU

saya mengucapkan terima kasih kepada :

I, Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Dr. Suciati, M.Sc.,

TE R

Ph.D;

2. Kepala UPBJJ-UT Ambon Bpk Drs. Supartomo, C.B, M.Si dan Koordinator

S

Penyelenggara UPBJJ-UT Ambon Cabang Tual-Maluku Tenggara Ibu Dra. S.

TA

Somnaikubun selaku penyelenggara Program Pascasarjana; 3. Pembimbing I Bpk. Dr. Muhammad Rusdi, M.Si dan Pembimbing II Bpk Dr.

SI

Maman Rumanta, M.Si yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran

ER

untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;

IV

4. Kabid MAP PPs UT Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si selaku

N

penanggung jawab program studi Magister Adrninistrasi Publik;

U

5. Bpk Dr. Roy. V. Salomo, M.Soc. Sc selaku Penguji Ahli pada Ujian Sidang TAPM ini; 6. Orangtua, istri serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral; 7, Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini, Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang teJah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, Tual,

Desember 2013 Penulis

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka v

41490.pdf

DAFTARISI

Abstrak 1lI

Lembar Pengesahan

IV

Kata Pengantar

V

Daftar lsi

VI

Daftar Tabel

Vlt1

Daftar Gambar

x

KA

Lembar Persetujuan

BU

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

XI

I

.............................

I

.........................

7

C. Tujuan Penelitian

............................

8

D.

.............................

9

B.

Perumusan Masalah

TE

Latar Belakang Masalah

TA S

A.

R

.............................

SI

Kegunaan Penelitian

BABIITmJAUANPUSTAKA

IV ER

Kajian Teori

10

I. Otonomi Daerah

10

2. Urusan Pemerintahan

12

U

N

A.

10

3. Pendelegasian Kewenangan

14

4. Kelembagaan Daerah

17

5. Faktor-Faktor Yang Berperan Dalarn Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Carnat

19

............................. 25

6. Penelitian Terdahulu B. Kerangka Berpikir

.............................

30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

............................

34

A.

Desain Penelitian

..........................

34

B.

Instrumen Penelitian

.............................

38

C.

Prosedur Pengumpulan Data

.............................

38

.............................

39

D. Teknik Analisis Data Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka VI

41490.pdf

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

............................

40

......................

40

B. Faktor-Faktor Yang Berperan Dalarn ....................... Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Carnat

43

A. Kewenangan Carnat

.............................

45

2. Surnber Daya

.......................

49

............................

49

b. Sumber Daya Keuangan

.............................

57

c. Fasilitas Aset Inventaris Kantor

..............

63

.............................

68

a.

Surnber Daya Manusia

BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. Sirnpulan

TA

S

B. Saran

TE R

4. Kondisi Wilayah Kerja

ER

SI

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BU

3. Kelernbagaan

U

N

IV

Transkrip Wawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka VII

KA

I. Politik

.............................

72

.............................

93

.............................

93

............................

94

.............................

92

41490.pdf

DAFTAR TABEL

Jumlah Pegawai berdasarkan PangkatiGolongan dan JabatanJEselon pada Kantor Camat Kei Kecil periode April 2012

49

4.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Penjenjangan pada Kantor Camat Kei Kecil periode April 2012

50

4.3

Jumlah Pegawai berdasarkan PangkatiGolongan dan JabatanJEselon pada Kantor Camat Kei Timur Kecil periode April 2012

51

4.4

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Penjenjangan pada Kantor Camat Kei Kecil Timur periode April 2012

51

4.5

Jumlah Pegawai berdasarkan PangkatiGolongan dan JabatanJEselon pada Kantor Camat Kei Kecil Barat periode April 2012

52

4.6

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Penjenjangan pada Kantor Camat Kei Kecil Barat periode April 2012

4.7

Jumlah Pegawai berdasarkan PangkatiGolongan dan JabatanJEselon pada Kantor Camat Kei Besar periode April 2012

53

4.8

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Penjenjangan pada Kantor Camat Kei Besar periode April 2012

53

49

Jumlah Pegawai berdasarkan PangkatiGolongan dan JabatanJEselon pada Kantor Camat Kei Besar Utara Timur periode April 2012

54

4.10 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Penjenjangan pada Kantor Camat Besar Utara Timur periode April 2012

55

4.11

Jumlah Pegawai berdasarkan PangkatiGolongan dan JabatanfEselon pada Kantor Camat Kei Besar Selatan periode April 2012

56

4.12 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Penjenjangan pada Kantor Camat Besar Selatan periode April 2012

56

Pagu Anggaran Belanja Langsung (rutin) Kantor Camat Kei Kecil T.A 2012

57

52

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

4.1

U

Halaman

4.13

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka VIll

41490.pdf

Pagu Anggaran Belanja Langsung (rutin) Kantor Camat Kei Kecil Timur T.A 2012

58

4.15

Pagu Anggaran Belanja Langsung (rutin) Kantor Camat Kei Kecil Barat T.A 2012

59

4.16

Pagu Anggaran Belanja Langsung (rutin) Kantor Camat Kei Besar T.A 2012

60

4.17

Pagu Anggaran Belanja Langsung (rutin) Kantor Camat Kei Besar Utara Timur T.A 2012

61

4.18

Pagu Anggaran Belanj a Langsung (rutin) Kantor Camat Kei Besar Selatan T.A 2012

62

4.19

Inventaris Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Kei Kecil per Juni 2012

63

4.20

Inventaris Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Kei Kecil Timur per Juni 2012

64

4.21

Inventaris Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Kei Kecil Barat per Juni 2012

65

4.22

Inventaris Barang MiIik Daerah pada Kantor Camat Kei Besar per Juni 2012

66

4.23

Inventaris Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Kei Besar Utara Timur per Juni 2012

4.24

Inventaris Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Kei Besar Selatan per Juni 2012

68

4.25

Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Kei Kecil

74

4.26

Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Kei Kecil Timur

77

4.27

Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Kei Kecil Barat

80

Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Kei Besar

83

4.29

Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Kei Besar Utara Timur

86

4.30

Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Kei Besar Selatan

89

BU

TE R

S

TA

SI

ER

IV

N

U

4.28

KA

4.14

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka IX

67

41490.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Bagan kerangka pikir

33

4.1

Bagan Strulctur Kelembagaan Kecamatan

69

4.2

Struktur Ke1embagaan Organisasi Kecamatan Model I

70

4.3

Strulctur Ke1embagaan Organisasi Kecamatan Model 2

70

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

2.1


x

41490.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1.

Surat Izin Belajar

99

2.

Surat Ijin Penelitian

100

3.

Surat Keterangan Penelitian

4.

Transkrip Wawancara

SeIesai

101

Melaksanakan

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

102

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka XI

U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


10

41490.pdf

BABIT TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori

I. Otonomi Daerah Hoessein (2001, dalam Nurcholis 2005) menjelaskan bahwa :

TE R

BU

KA

Local government dapat mengandung tiga arti yakni (1) pemerintah lokal; (2) pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal; (3) daerah otonom. Local Govenrnment dalam pengertian ketiga yaitu sebagai daerah otonom dapat disimak dalam definisi dari The United Nations ofPublic Administration yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal. Dalam pengertian ini local government memiliki otonomi (Iokal) dalam arti self government yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri (hal. 18-20).

TA S

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah

SI

tangganya. Dalam hal ini pemerintahan daerah diasumsikan memiliki

ER

pengetahuan dan kepahaman mengenai potensi dan kebutuhan daerah.

IV

Pengetahuan terhadap potensi dan kebutuhan daerah akan meningkatkan

U

N

efisiensi, efektivitas dan daya tanggap dalam pelayanan pubJik di masing masing daerah, sehingga pelayanan publik yang dihasilkan juga semakin memenuhi permintaan dan kebutuhan daerah. Hoessein (2002, dalam Nurcholis 2005 : 20) berpendapat bahwa "Dalam istilah administrasi publik, masing-masing wewenang tersebut lazim

disebut

melaksanakan

wewenang kebijakan".

membentuk Perangkat

kebijakan pemerintahan

dan

wewenang

daerah

harus

menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat mencapai pelayanan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

II 41490.pdf

publik yang efisien. Pemerintah harns menunjukkan perhatiannya pada biaya pembangunan sosial

dibandingkan hal-hal diluar kebutuhan

masyarakat serta menghindari pemborosan anggaran negara dan daerah. Hoessein (2002, dalam Nurcholis 2005) menyatakan bahwa :

BU

KA

Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit dan individual atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu (hal. 20).

TE R

De Guzman dan Taples (1990, dalam Nurcholis) menyebutkan unsur unsur pemerintahan daerah yaitu :

N

IV

ER

SI

TA

S

a. Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau negara; b. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum; c. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat; d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan; e. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah jurisdiksinya (hal. 20)

U

Dapat diketahui bahwa otonomi daerah berhublL."lgan dengan pemerintahan daerah otonom.Pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah

yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional.


12 41490.pdf

2. Urusan Pemerintahan Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harns mengoptimalkan pembangunan daerah yang kepada

kepentingan

masyarakat.

Pembagian

urusan

KA

berorientasi

BU

pemerintahan lebih detail ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

TE R

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah

S

KabupatenIKota, bahwa :

U

N

IV

ER

SI

TA

a. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan danlatau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang menjadi kewenangan sepenuhnya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama; c. Sedangkan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antartingkatan danlatau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan penuh (point b); d. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : I) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum; 4) perumahan; 5) penataan ruang; 6) perencanaan pembangunan; 7) perhubungan; 8) lingkungan hidup; 9) pertanahan; 10) kependudukan dan catatan sipil; II) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;


13 41490.pdf

keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakeIjaan dan ketransmigrasian; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan dan pariwisata; kepemudaan dan olab raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintaban umum, administrasi keuangan daerab, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21) pemberdayaan masyarakat dan desa; 22) statistik; 23) kearsipan; 24) perpustakaan; 25) komunikasi dan informatika; 26) pertanian dan ketahanan pangan; 27) kehutanan; 28) energi dan sumber daya mineral; 29) kelautan dan perikanan; 30) perdagangan; dan 3 I) perindustrian; e. Setiap bidang urusan pemerintahan terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang; f. Pembagian urusan pemerintaban berdasarkan kriteria ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintaban; g. Pemerintahan daerab provinsi dan pemerintaban daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintaban yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan; h. Urusan wajib adalah urusan pemerintaha.., yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: I) pendidikan; 2) kesehatan; 3) lingkungan hidup; 4) pekeJjaan umum; 5) penataan ruang; 6) perencanaan pembangunan; 7) perumaban; 8) kepemudaan dan olahraga; 9) penanaman modal; 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah; II) kependudukan dan catatan sipil; 12) ketenagakeJjaan; 13) ketahanan pangan; 14) pemberdayaan perempuan dan perIindungan anak;

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)


14 41490.pdf

keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21) pemberdayaan masyarakat dan desa; 22) sosial; 23) kebudayaan; 24) statistik; 25) kearsipan; dan 26) perpustakaan; i) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, meliputi: I) kelautan dan perikanan; 2) pertanian; 3) kehutanan; 4) energi dan sumber daya mineral; 5) pariwisata; 6) industri; 7) perdagangan; dan 8) ketransmigrasian; j) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah (hal. 4 - II)

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

15) 16) 17) 18) 19) 20)

N

IV

3. Pendelegasian Kewenangan (2005)

mengungkapkan

bahwa

pada

dasarnya

U

Nurcholis

kewenangan pemerintahan dalam negara kesatuan adaJah milik pemerintah pusat. Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas : a. Materi wewenang, adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri alas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya; b. Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya;


15 41490.pdf

c. Wilayah yang diserahi wewenang, adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi (hal. 75). Satria (2009 : 1) mengungkapkan bahwa "Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan

kegiatan tertentu".

Sedangkan Jacub

(2010)

mengungkapkan bahwa :

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

Ada 4 hal yang harns diperhatikan dalam proses delegasi kek-uasaan sehingga dapat berjalan efektif yakni antara lain 1) dalam pemberian suatu delegasi kekuasaan atau tugas haruslah dibarengi dengan pemberian tanggung jawab; 2) Kekuasaan yang didelegasikan harns pada orang yang tepat baik dari segi kualifikasi maupun segi fisik; 3) Mendelegasikan kekuasaan pada seseorang juga harns dibarengi dengan pemberian motivasi; 4) Pimpinan yang mendelegasikan kekuasaannya harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi tersebut, sehingga dengan demikian pendelegasian kekuasaan mempunyai manfaat ganda diantaranya adalah 1) Pimpinan dapat lebih fokus pada tujuan dan pekerjaan pokoknya; 2) Putusan dapat dibuat dengan lebih cepat dan pada unit yang tepat; 3) Inisiatif dan rasa tanggung jawab bawahan dapat dimotivasi; 4) Mendidik dan mengembangkan bawahan schingga marnpu diberi beban tugas yang lebih besar dan berat lagi nantinya (hal. 3).

IV

Jadi dengan mengadakan delegasi, menunjukkan bahwa kita

N

membutuhkan bantuan orang lain untuk mengemban tanggung jawab,

U

mengajak orang lain untuk ikut serta dalam kerja dengan memberikan kepadanya bagian dari tugas-tugas dan kekuasaan untuk melaksanakan

tugas tersebut. Pertanggungjawaban orang yang diberi delegasi dalarn hubungan dengan pemberi delegasi sejajar dengan pertanggungjawaban kepada atasan. Maka apabila mengadakan delegasi artinya meminta kepada orang lain agar ikut serta memikul tanggungjawab dari tugas-tugas pemberi kewenangan dengan penyertaan legitimasi yuridis, kewajiban dan hak untuk membuat keputusan dibidang yang ada dalarn Iingkup tugas yang diberikan. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16 41490.pdf

Salmantabir (20 II ) mengungkapkan bahwa :

BU

KA

Sumber kewenangan pemerintah ada pada Peraturan Perundang undangan atau disebut juga asas rechtmatigheid van bestuur. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang undangan diperoleh mela1ui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat. Delegasi dan mandat pada dasarnya sama saja, yaitu pehmpahan wewenang dan suatu badanlpejabat tata usaha yang satu kepada badanlpejabat tata usaha yang lain dalam lingkungan pemenntahan, contohnya kepala daerah menyerahkan wewenang dalam hal pendidikan untuk diurus oleh Dinas Pendidikan. Perbedaannya terletak pada prosedur pehmpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya; serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang itu (hal. 4).

pelaksana

teknis

berdasarkan

TE R

Dalam konteks ini camat sebagai kepala SKPD Kecamatan adalah peraturan

perundang-undangan

dan

S

kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah untuk melayani

TA

masyarakat, sehingga camat memiliki legitimasi dalam bertindak untuk

SI

melaksanakan tugas dan kev...ajibannya.

ER

Baskoro (2012) menjelaskan bahwa :

U

N

IV

a. Arti pentingnya pendelegasian wewenang antara lain bahwa : 1) Pendelegasian wewenang merupakan dinamika organisasi, karena dengan pendelegasian wewenang ini para bawahan mempunyai wewenang, sehingga mereka dapat mengeljakan sebagian pekeljaan delegator (pimpinan); 2) Pendelegasian wewenang merupakan proses yang bertahap dan yang menciptakan pembagian kerja, hubungan keIja, dan adanya kerja sama dalam suatu organisasi/perusahaan; 3) Pendelegasian wewenang dapat memperluas ruang gerak dan dan waktu seorang manajer; 4) Pendelegasian wewenang, manajer tetap bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan perusahaan; 5) Pendelegasian wewenang menjadi ikatan formal dalam suatu orgamsasl. b. Pendelegasian wewenang penting dan mutlak harus dilakukan seorang manajer (pimpinan), karena : 1) Manajemen bam dikatakan ada, jika ada pembagian wewenang dan pembagian keIja; 2) Adanya keterbatasan (fisik, waktu, perhatian, dan pengetahuan) seorang manaJer,


17 41490.pdf

3) Supaya sebagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dikeIjakan oleh para bawahannya; 4) Merupakan kunci dinamika organisasi; 5) Menciptakan ikatan, hubungan formal, dan keIjasama antara atasan dengan bawahan; 6) Menciptakan teIjadinya proses manajemen; 7) Memperluas ruang gerak dan waktu seorang manajer; 8) Membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organlsaSl; 9) Tanpa pendelegasian tidak akan ada pimpinan dan bawahan (hal. I).

KA

4. Kelembagaan Daerah

BU

Horton dalam Nurcholis (2005 : 117) menjelaskan bahwa lembaga

TE R

adalah suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan Jadi

S

yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia.

TA

lembaga itu berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk

Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maka lembaga

ER

kelakuan.

SI

memenuhi kebutuhannya, dan norma-norma itu berupa kebiasaan dan tata

IV

pemerintahan daerah terdiri alas kepala daerah dan DPRD. Dilihat dari

U

N

administrasi publik, kedua lembaga tersebut merupakan kesatuan yang integral yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang

tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah. Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundang undangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Dalam Nurcholis (2005 : 121-123) mengungkapkan bahwa lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Pemerintah kabupaten bukan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

18 41490.pdf

bawahan provinsi tapi sesama daerah otonom. Bedanya : (I) wilayahnya lebih kecil daripada wilayah provinsi, (2) wilayahnya dibawah koordinasi suatu

provinsi,

(3)

sistem

pemerintahannya

hanya

berasaskan

desentralisasi. Hubungan

antar

susunan

pemerintahan

adalah

hubungan

koordinatif, yakni pemerintah kabupaten yang daerahnya termasuk dalam

KA

suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom dibawah koordinasi

BU

pemerintah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah kabupaten dipimpin

R

oleh bupati. Bupati dan aparatnya adalah pelaksana kebijakan daerah

TE

kabupaten. Jadi bupati dan perangkatnya adalah pelaksana peraturan

AS

perundang-undangan dalam lingkup kabupaten (peraturan daerah dan

SI T

keputusan kepala daerah). Dalam Iingkup sempit, bupati dan aparatnya adalah pelaksana kebijakanJperaturan daerah yang dibuat bersama dengan

IV E

R

DPRD kabupaten. Tapi dalam praktiknya, ruang lingkup tugas bupati dan perangkatnya lebih luas, yaitu sebagai pelaksana peraturan daerah dan

U

N

pelaksana semua peraluran perundangan baik yang dibuat oleh DPR dan presiden, presiden, menteri dan gubernur. Bupati sebagai kepala daerah

olonom mempunyai kewajiban sebagi berikut : a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia; b. Memegang teguh Pancasila dan UUD I945; c. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; d. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; e. Memelihara keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat; Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

19 41490.pdf

f. Bersarna dengan DPRD kabupaten membuat peraturan daerah;

g. Memimpin

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

kabupaten

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersarna DPRD kabupaten. Pemerintah daerah mempunyai perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada

kepala

daerah

dan

membantu

kepala

daerah

dalarn

R

BU

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

KA

penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat

TE

5. Faktor - Faktor yang Berperan dalam PendeJegasian Kewenangan Bupati

AS

Kepada Carnat

Kecarnatan mempunyal tugas pokok meJaksanakan sebagian

SI T

kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dibidang pemerintahan, perekonomian,

IV E

R

pembangunan,

kemasyarakatan,

ketentrarnan

dan

ketertiban serta koordinasi dengan instansi dan UPTD (Unit Pelaksana

N

Teknis Dinas) di

U

kewenangan

wiJayah kecarnatan.

delegatif,

artinya

Wewenang Carnat adaJah

kewenangan

yang

berasaJ

dari

pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Wewenang Carnat diatur dalarn Peraturan Daerah yang dijabarkan secara teknis operasional dalarn Peraturan Bupati. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasaJ 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Camat menerima peJimpahan sebagian

kewenangan

pemerintahan

dari

BupatilWalikota

untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah". Tanpa adanya pendelegasian Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

20

41490.pdf

kewenangan dari Bupati/Walikota, Camat tidak dapal menjalankan aktivitasnya secara sah. Pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat didasarkan dengan penimbangan sebagai berikut : a. Aspek legal formal Aspek legal formal yaitu camal menenma pendeJegasian sebagian kewenangan dari walikota dalam rangka me1aksanakan tugasnya adanya disfungsi

dan kewenangan ganda

KA

untuk menghindari

BU

pemerintahan kecamatan dengan instansi lain.

R

b. Aspek efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah

TE

Dalam rangka penye1enggaraan pemerintahan fase otonomi daerah

AS

yang luas, nyata dan bertanggung jawab memunculkan kewenangan

SI T

yang besar di kota sehingga adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari bupati kepada camat sebagai upaya efektifitas dan

IV E

R

efisiensi pelaksanaan kewenangan dan urusan. c. Aspek pelayanan publik

U

N

Posisi camat sebagai perangkat pemerintah daerah yang berada di wilayah dan berhadapan langsung dengan masyarakat berfungsi

memberikan pelayanan publik secara prima. Sangatlah tepat apabila sebagian fungsi pemerintahan tersebul dalam rangka memberikan pelayanan publik dilimpahkan kepada Kecamatan. d. Aspek perubahan kedudukan camat Perubahan camat yang dulunya sebagai kepala wilayah yang mempunyai tugas pokok sebagai koordinator berubah menjadi carnat sebagai kepala kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

21 41490.pdf

pelirnpahan sebagian kewenangan pernerintah dari bupati. Untuk itu, carnat

perlu

rnenenrna

pelirnpahan

sebagian

kewenangan

pernerintahan dari Walikota secara jelas dan diatur dengan peraturan yang berlaku. Pendelegasian kewenangan kepada carnat rnengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas carnat untuk rnelakukan identifikasi lokal di wilayah

KA

rnasing-rnasing. Untuk itu perlu strategi dalarn rnengernbangkannya,

BU

rnarnpu rnengatur dan rnengurus kewenangan yang dilirnpahkan, rnarnpu

R

rnendinarnisasi aktivitas dan reaktivitas warga wilayahnya, rnarnpu

TE

rnelaksanakan fungsi pernerintahan dan pernbangunan serta rnelaksanakan

AS

fungsi pelayanan dan pernberdayaan rnasyarakat dengan prinsip tepat

SI T

sasaran dan tepat waktu. Kewenangan bersifat atributif yang dirniliki carnat adalah tugas umum pernerintahan, rnaka berdasarkan pasal 126 ayat

IV E

R

(3) UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan yang secara langsung didapatkan oleh carnat hanya sebatas rnengkoordinir beberapa bidang saja, selain yang

U

N

telah disebutkan hams rnelalui pelirnpahan wewenang yang bersifat delegasi dari kepala daerah. Hal ini rnenernpatkan seorang carnat pada posisi yang dilernatis, satu sisi carnat rnernpunyai wilayah dan sisi lain tidak rnernpunyai kewenangan yang luas dalarn rnernirnpin bawahannya, seperti kepala desa dan lurah, dalarn rnelakukan pelayanan kepada rnasyarakat. Pendelegasian wewenang dari kepala daerah kepada carnat dan kecarnatan akan rnernberikan ruang gerak yang cukup luas dalarn rnelaksanakan tugasnya, narnun kebanyakan pendelegasian wewenang ini


22 41490.pdf

tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga pelaksanaannya belum terlalu maksimal. Salmantabir (2011) mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan tidak maksimalnya carnat menjalankan fungsinya, antara Jain:

TE

R

BU

KA

a. Kewenangan tetap berada pada kepala daerah dan didistribusikan kepada SKPD pendukung pemerintahan, dalarn hal ini carnat tidak dapat berbuat banyak kalau teJjadi kekosongan intervensi di wilayahnya karena carnat tidak mendapatkan kewenangan penuh; b. Carnat tidak mempunyai political will di wilayahnya dengan keterbatasan wewenang yang dimilikinya; dan c. Carnat kalaupun ada pelimpahan wewenang yang lebih luas dari kepala daerah, biasanya tidak didukung oleh dana, SDM dan sarana yang memadai dalarn melaksanakan pelayanan pada masyarakat (hal. 5)

AS

Pada saat ini, pemerintahan desalkelurahan masih rendah kualitasnya

SI T

dibanding dengan apa yang harus diselenggarakannya, terkecuali untuk daerah sub-urban yang berada di pulau lawa, Bali dan Madura, begitu juga

yang

IV E

R

masyarakatnya belum banyak yang bisa mengurus kebutuhannya apalagi menyangkut

dengan

urusan-urusan

pemerintahan.

Mereka

U

N

memerlukan pelayanan, bimbingan dan arahan. Pertanyaannya, apakah aparatur pemerintah daerah kabupatenlkota dapat secara langsung

menangani persoalan di tingkat desalkelurahan?, lawabannya jelas tidak, karena begitu banyak persoalan yang timbul di tingkat terbawah itu tidak dapat diketahui aparatur kabupatenlkota secara langsung, yang sudah barang tentu akan rnenyulitkan daJarn penyelesaiannya. Disarnping itu, ketematasan waktu dan tenaga aparatur pemerintah daerah kabupatenlkota mempengaruhi pula terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat desalkelurahan. Keberadaan kecarnatan sebagai SKPD dalam pelaksanaan


23 41490.pdf

tugas-tugas urnurn pernerintahan daerah layak untuk ditingkatkan kewenangannya, karena disarnping sebagai pernbantu kepala daerah dalarn rnelakukan pelayanan, juga sangat berguna dalarn hal pernbinaan aparatur pernerintahan desa yang belurn bisa rnaksirnal. Narnun perlu digaris bawahi, perluasan kewenangan carnat harus juga diirnbangi dengan peningkatan surnber dana, infrastruktur, SDM serta perhatian yang besar

KA

dari pernerintah daerah terhadap wilayah kecarnatan.

TE R BU

Menurut Harnudy (2009), ada beberapa alasan rnengapa carnat harus rnengarnbil peran dalarn proses otonorni daerah antara lain:

U

N

IV ER

SI TA S

Pertama, dalarn posisi barunya di perundang-undangan, carnat adalah ujung tornbak kernbar pelayanan kota dan kabupaten. Harus diakui, rnasih banyak carnat yang berbuat dan bekeIja hanya atas perintah atasannya dan kurang rnendasarkan pekeIjaannya pada kepentingan rnasyarakat. Kedua, pada beberapa negara yang tidak rnerniliki level kecarnatan dalarn struktur pernerintahannya, fungsi pendekatan pelayanan state kepada community ini diperankan baik oleh neighborhood community. Neighborhood community ini rnerupakan kelornpok rnasyarakat dalarn kota yang bertujuan mendengar dan rneneruskan apa yang menjadi kebutuhan lokal. Pondasi dan nilai utarna desentralisasi adalah kehendak untuk rnengubah dari kultur top down rnenjadi bottom up. Hal ini rnernpunyai rnakna, rnengubah penguasaan pusat yang berlebihan menuju kebebasan lokal (kecarnatan) yang sewajarnya. Desentralisasi juga menuntut pertahanan sedemikian rupa agar daerah tidak rnelebihi haknya untuk berubah. Setiap proses desentralisasi atau otonorni harus diikuti dengan penyerahan tugas dan kekuasaan (hal. 57).

Pada konteks Indonesia, proses ini selalu dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kapabilitas daerah. Oleh karena itu, tidak sernua kecarnatan boleh diberi keleluasaan, hanya kecarnatan dengan kategori dan penilaian kemarnpuan tinggi boleh diberi wewenang luas, termasuk daJarn hal penanganan konflik sosial di rnasyarakat.


24 41490.pdf

Zulpikar (2010) mengungkapkan bahwa:

TA S

TE

R

BU

KA

Pendelegasian kewenangan kecamatan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip obyektif yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspek-aspek yang mendukung keberadaan kecamatan tersebut, seperti: a. Kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan, hendaknya didasarkan pada karakterislik dan potensi yang dimilikinya; b. Kelembagaan pemerintahan Kecamatan, dibentuk untuk dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki kecamatan. Oleh karena itu, struktur, jumlah, dan substansi kompetensinya juga hams menyesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik maupun potensi wilayahnya; c. Orientasi pelayanan kepada masyarakat, hendaknya menjadi fokus atau arah dalam pelaksanaan kewenangan kecamatan. Baik dalam perspektif sebagai katalisator yang menghubungkan proses pelayanan masyarakat dengan urusan pemerintah kabupaten/kota, maupun pelayanan yang bersifat final di tingkat kecamatan; d. Dukungan fasililas dan sumber daya yang memadai, hendaknya diberikan kepada kecamatan secara proporsional sesuai dengan kewenangan yang dilirnpahkan kepadanya (hal. 158).

Sebagai bentuk implikasi dari adanya prinsip - prinsip seperti diatas, maka

SI

kewenangan kecamatan tidak lagi bisa diseragamkan, baik jenisnya,

IV ER

besarannya, maupun kapasitas kompetensinya. Begitu pula halnya dengan kelembagaan dan dukungan sumber dayanya juga tidak dapat lagi

U

N

diseragamkan, karena hal ini akan sangat tergantung kepada kapasitas dari kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Seberapa besar tugas dan kewenangan yang dimiliki camat tergantung pada komitmen bupati untuk memberikan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. Penguatan kelembagaan kecamatan diperlukan dalam rangka memberikan kepastian kedudukan, fungsi dan peran kecamatan. Keadaan yang stagnan akan membuat camat selaku implementor dilapangan tidak memiliki ruang gerak yang luas dalam membuat kebijakan atau mengambil keputusan dikarenakan tidak adanya payung hukum. Disebutkan bahwa orientasi


25

41490.pdf

pelayanan kepada masyarakat merupakan fokus

atau arah dalarn

pelaksanaan kewenangan kecamatan, namun dalarn penelitian ini orientasi pelayanan kepada masyarakat tidak dijadikan salah satu faktor yang diteliti dikarenakan keterbatasan waktu, anggaran dan fasilitas serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam proses penelitian yang dilakukan di seluruh

KA

kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

BU

6. Penelitian terdahulu

TE R

Khairi (2010 : 160-169) mengungkapkan bahwa "Pemberdayaan peran dan fungsi camat sendiri mengacu pada tiga konsep, yaitu konsep

S

pemberdayaan. politik, dan kelembagaan" dengan kesimpulan dalarn

SI TA

penelitiannya di Kota Depok antara lain 1) Kurangnya pemaharnan dan kornitrnen walikota beserta aparat birokrasi dalarn rnernberdayakan carnat;

belum

memadai;

3) Dua

aspek

yang

mempengaruhi

IV

keuangan)

ER

2) Tiga sub aspek sumber daya (manusia, peralatan dan perlengkapan,

U

N

pernberdayaan peran dan fungsj carnat. yaitu aspek politik dan aspek kelembagaan.

Kesimpulan

penelitian

di

atas

menunjukkan

pentingnya

konsep

pernberdayaan peran dan fungsi carnat daJarn rangka rnendekatkan pelayanan kepada masYl:rakat melalui pendelegasian kewenangan walikota kepada carnat uotuk menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Menurut hasil penelitian STPDN (2002, dalarn Utomo 2004) bahwa implementasi kebijakan tentang pelimpahan kewenangan tidak


26

41490.pdf

dapat beJjalan optimal, salah satunya disebabkan belum adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Oleh karena itu, perlu segera disusunjuklakljuknis yang memuat pengaturan mengenai:

S

TE R

BU

KA

a. Kelembagaan yang harus menangani di kecamatan (bentuk organisasi, tupoksi, personil); b. Mekanisme koordinasi dalarn pelaksanaannya (intern kecarnatan, antarlembaga); c. Mekanisme pengambilan keputusan dalarn pelaksanaannya; d. Mekanisme perencanaannya (prosedur dan instansi yang terlibat); e. Pelaksanaan dan pengendalian (prosedur, pelaksana dan penanggungjawab); f. Pelaporan (mekanisme, pelapor, penerima laporan); g. Pertanggungjawaban (mekanisme, petugas / penenma tanggungjawab, bentuk / fonnat pertanggungjawaban); h. Monitoring dan evaluasi (metoda / sistem dan instansi terkait); i. Pengawasan (bentuk, unsur-unsur / obyek pengawasan, petugas / unitpengawas, instrument pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan), dan sebagainya (hal. 16).

SI TA

Hasil penelitian di atas menunjukkan pentingnya penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pendelegasian kewenangan

ER

bupati/walikota kepada carnat dalarn rangka optimalisasi implementasi

IV

kebijakan dimaksud.

U

N

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti PKP2A-III LAN

Samarinda (2007) mengungkapkan bahwa : Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dapat dilaksanakan j ika memenuhi empat syarat antara lain: a. Adanya keinginan politik dari bupatilwalikota untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepa

27 41490.pdf

Dari keempat syarat tersebut, pada point (c) disebutkan bahwa salah satu syarat yakni adanya keikhlasan dari dinas dan atau lernbaga telcnis daerah untuk rnelirnpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh carnat melalui keputusan/peraturan kepala daerah. Point ini tidak dijadikan

faktor

yang

diteliti

dikarenakan apabila

pendelegasian

kewenangan bupati kepada camat ini telah ditetapkan rnenjadi produk

KA

hukurn daerah yakni dalarn bentuk peraturan bupati rnaka secara otomatis

BU

wajib diimplernentasikan oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki

R

tugas rnernbantu kepala daerah rnenyelenggarakan urusan pemerintahan

TE

daerah, sehingga syarat terkait keikhlasan dari dinas dan atau lembaga

SI TA S

teknis daerah dirnaksud tidak dijadikan salah satu faktor yang diteliti. Mancaki (2012) menjelaskan hasil penelitiannya di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat bahwa faktor yang hambatan

ER

menjadi

irnplementasi

kebijakan

pelimpahan

sebagian

N IV

kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam memberikan pelayanan

U

kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut : a. Pelayanan yang dilaksanakan belum secara terpadu, dalarn ani proses pelayanan di Kecamatan Cimanggung bel urn melalui satu pintu dan harus rnelalui prosedur pada rnasing-masing bagian sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga jalur birokrasi semakin panjang; b. Masih terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau illstansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal; c. Pola pelimpahan kewenangan yang seragarn kepada semua kecarnatan menjadikan pola pelayanan rnenjadi sarna dan tidak ada spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat; d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai Kecarnatan masih terkesan rnelakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, hal ini sesuai dengan pemyataan Camat Cirnanggung yang menyatakan bahwa pemahaman pegawai


28 41490.pdf

TE

R

BU

KA

terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLT A. Di mana mereka tidak mau belajar lagi akhimya ketinggalan infonnasi yang direncanakan; e. Kondisi wilayah kelja yang berbeda dengan kecamatan lain, dilihat dari keadaan geografis dan keadaan penduduk. Keadaan geografis sebagian besar adalah berbentuk lahan sawah atau pertanian, pennukiman dan industri dengan kepadatan penduduk masuk kategori padat. Dilihat dari kewenangan di Kecamatan Cimanggung Camat mempunyai 22 kewenangan yang sama dengan kecamatan lain; f. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap, sebenamya di Kecamatan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dalam penerbitan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) memakai sistem komputerisasi masyarakat lebih enak, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kabupaten (hal 2-3). Basil penelitian di atas menunjukkan bahwa faktor kondisi wilayah kelja

SI TA S

di kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Jawa Barat adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam implementasi kebijakan

ER

pendelegasian sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dalam

N IV

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka faktor kondisi wilayah kerja kecamatan di Kabupaten

U

Maluku Tenggara yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor yang penting untuk diteliti terkail peranannya

dalam pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nugroho (2012) di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur bahwa terdapat pennasalahan terkait dengan implementasi pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camal, antara lain:


29

41490.pdf

KA

a. Secara umum anggaran untuk kecamatan belum diterima dari Kabupaten Banyuwangi terhitung sejak triwulan I dan II T.A 2011; b. Munculnya Seksi Monev Kesehatan dan Monev Pendidikan pada struktur kecamatan mempersulit/memperpanjang birokrasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; c. Kurangnya tenaga terampil dibidang komputer yang berdampak pada lambannya pelayanan., khususnya bagi pelayanan masyarakat; d. Dalam bidang ketentraman dan ketertiban yakni kurang sesuainya antara j umlab personil yang aktif bekeIja dengan beban keIja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban, berdampak pada kurang efektifnya dan seolah-olab kegiatan koordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban tidak beIjalan sama sekali (hal. i-ii).

BU

Hasil penelitian di atas menunjukkan babwa permasalahan yang terkait

R

dengan implementasi pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada

TE

camat di Kecamatan Glagab Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

manusia aparatur.

SI TA S

antara lain faktor anggaran, jabatan strukturallkelembagaan dan sumber daya

Perbedaan antara kajian penelitian terdabulu dengan penelitian ini

ER

antara lain bahwa penelitian terdabulu meneliti permasalaban implementasi

N IV

kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan bupatilwalikota kepada

U

camat, sedangkan penelitian ini meneliti faktor-faktor yang berperan dalam pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Maluku Tenggara yang telab ditetapkan melalui peraturan daerah pada tabun 2008 namun regulasi teknis operasional melalui peraturan bupati belum ditetapkan. Faktor-faktor yang diteliti antara lain faktor politik, sumber daya, kelembagaan dan kondisi wilayah keIja. Dari uraian diatas, babwa faktor - faktor yang berperan dalam pendelegasian kewenangan bupati kepada camat adalab :


30

41490.pdf

I) Politik, yakni komitmen bupati dan DPRD kabupaten serta keinginan politik bupati untuk menetapkan kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat dan menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah, cepat dan dekat; 2) Sumber daya (manusia, keuangan dan aset inventaris kantor) antara lain

KA

I) kualitas dan kuantitas aparatur pegawai negeri sipil di kecamatan

BU

dalam membantu camat menyelenggarakan tugas yang didelegasikan

TE R

kepala daerah; 2) ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang dialokasikan kepada kecamatan; 3) ketersediaan fasilitas

penunjang

struktur jabatan pada organisasi kecamatan

SI TA

3) Kelembagaan, yakni

S

peralatan penunjang pelayanan publik di kantor camat;

pelaksanaan

tugas-tugas

atributif dan

delegatif serta

ER

penyelenggaraan pelayanan publik;

IV

4) Kondisi wilayah keJja, yakni keadaan geografis, keadaan penduduk,

U

N

kondisi perekonomian, akses serta sarana prasarana penunjang lainnya di wilayah kecamatan.

B. Kerangka Berpikir Ditengah semangat membangun otonomi, adalah hal

ironis bahwa

kewenangan dan surnber daya besar yang dimiliki KabupatenIKota kurang berdampak pada pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan. Padahal Kecamatan dan Kelurahan inilah yang semestinya diposisikan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Otonomi boleh saja menjadi domain pemerintah


31

41490.pdf

daerah kabupatenlkota, narnun front line dari sebagian fungsi pelayanan mestinya diserahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan, disamping kepada Dinas, Badan dan Kantor Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah kabupatenlkota perlu lebih mengedepankan fungsi-fungsi steering seperti koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian, daripada fungsi rowing atau penyelenggaraan langsung suatu urusan.

KA

Utomo (2004) mengungkapkan bahwa :

U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

Dari perspektif administrasi publik, pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat, dan dari Carnat kepada Kelurahan ini bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Sebab, jika kewenangan dibiarkan terkonsentrasi ditingkat KabupatenIKota, maka akan didapatkan paling tidak dua permasalahan, antara lain: I. Pemerintah daerah kabupatenlkota akan cenderung memiliki beban keIja yang terlalu berat (overload) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Disisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar, maka organisasi kabupatenlkota juga didesain un!uk mewadahi seluruh kewenangan "daerah" sehingga justru menjadikan format kelembagaan semakin besar dan tidak efisien; 2. Kecarnatan sebagai perangkat daerah kabupatenlkota dan kelurahan sebagai perangkat kecarnatan akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal, sehingga yang dilakukan oleh kecarnatan dan kelurahan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan kedua lembaga ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemborosan organisasi yang luar biasa (hal. 1-2).

lmplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2008 tentang Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang telab diarnanatkan bahwa carnat melaksanakan tugas dan kewenangan selain bersifat atributif juga bersifat delegatifuntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dengan tujuan agar tugas pokok pemerintah daerah (pembangunan, pemberdayaan, pelayanan) untuk kemajuan daerab dan kepentingan pubJik di daerah lebih efektif dan efisien Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

32

41490.pdf

melalui

penguatan

kelembagaan

kecamatan,

yang

dimaksudkan

untuk

menciptakan harmonisasi kinerja antar kelembagaan ditingkat kecarnatan. Hal ini dapat terwujud melalui adanya kebijakan pendelegasian kewenangan bupati kepada carnal. Demikian halnya implementasi Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 20 I0 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Maluku Tenggara terkendala dalarn

KA

penyelenggaraannya disebabkan belum memenuhi syarat antara lain : I)

R BU

substantif; 2) administratif; 3) teknis.

Sehubungan dengan uraian Zatar belakang masalah terkait dengan luasnya

TE

aspek urusan penyelenggaraan pemerintahan yang didesentralisasikan (wajib dan

TA S

pilihan) di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maka sehubungan dengan tujuan penelitian ini, perlu dilakukan

ER SI

analisis terhadap faktor-faktor yang berperan dalarn kebijakan dimaksud antara lain faktor politik, sumberdaya, kelembagaan dan kondisi wilayah kerja dengan

IV

tujuan tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai pendelegasian kewenangan

U

N

pemerintah daerah oleh kepala daerah (bupati) kepada kecarnatan (carnat) melalui penetapan Peraturan Bupati Maluku Tenggara dalam kerangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatan. Bagan kerangka pikir sebagai berikut:


33

41490.pdf

Tugas & Kewenangan Bupati L 2. ,, ,, ,

Pendelegasian kewenangan

, , , ,,,

KA

3. 4.

Faktor yang berperan : Politik Sumber daya a. Manusia b. Keuangan c. Fasilitas aset Kelembagaan Kondisi wilayah kerja

,,

BU

··,

TE R

·•, ·,, , ·

Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik

Implementasi

Pennendagri No

4/20 I0 tentang

PATEN

U

N

IV

ER

SI TA

S

Tugas delegatif Carnat

Garnbar 2.1 Bagan kerangka pikir


Peraturan Bupati

34 41490.pdf

BABill

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam Irawan (2010 : 5.2) dijelaskan bahwa desain penelitian adalah rancangan (rencana) penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Desain penelitian mempunyai tiga komponen besar, yaitu permasalahan penelitian,

KA

kerangka teoritik (bab 1 dan 2) dan metodologi. Secara singkat rancangan penelitian ini antara lain permasalahan penelitian

R BU

yakni pelimpahan atau pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Carnat

TE

di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga pelayanan publik tidak optimal,

TA S

hal ini dikarenakan regulasi teknis operasional belum ditetapkan yakni melalui

ER SI

Peraturan Bupati sebagaimana amanat pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Hal

dimaksud

merupakan

salah

satu

kendala

dalam

N

Tenggara.

IV

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku

U

mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi 1.'erpadu Kecamatan, dalam Pasal6 ayat (I) Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat merupakan syarat substantif. Pada saat ini, berfungsi tidalcnya camat akan sangat tergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan bupati kepadanya. Untuk kabupaten yang memiliki wilayah luas, atau dengan karak"teristik wilayah berupa pulau-pulau, atau wilayah luas yang sistem transportasi dan komunikasinya belum lancar, pendelegasian kewenangan kepada camat merupakan suatu keharusan. Untuk kabupaten dengan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

35 41490.pdf

karakteristik semacam itu tidak akan efektif menggunakan sistem pelayanan manunggal satu atap. Hal tersebut akan membuat pelayanan menjadi mahal dan lama, terutama bagi masyarakat yang jauh letak tempat tinggalnya dari ibukota kabupaten. Sehubungan dengan hal dimaksud bahwa kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Maluku Tenggara kepada Camat melalui Peraturan Bupati belum ditetapkan sehingga diperlukan penelitian terkait faktor-faktor yang

KA

berperan dalam kebijakan dimaksud, sehingga diharapkan beban tugas dan

BU

kewenangan dari kepala daerah untuk menangani urusan otonomi daerah serta

R

penyerapan anggaran daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan

TE

khususnya pelayanan publik di wilayah kecamatan yang secara geografis jauh dari

SI TA S

lokasi ibukota kabupaten (terpisah antarpulau) dapat lebih efektif dan efisien melalui pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat, dimana urusan pemerintahan dan kewenangan pemerintahan daerah masih terpusat di ibukota

ER

kabupaten. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

N IV

berperan dalam pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat untuk

U

menangani sebagian urusan otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PeJayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kegunaan penelitian ini secara teoritik dapat menambah khasanah kaj ian analisis kebijakan publik dan ilmu administrasi publik pada umumnya dan secara praktis dapat memberikan masukan kepada para penyelenggara pemerintahan daerah pada umumnya dan policy maker di Kabupaten Maluku Tenggara pada khususnya yang secara langsung memiliki kewenangan, agar dapat mempertimbangkan untuk


36 41490.pdf

mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada carnat sebagai ujung tombak pelayanan publik di wilayah kecarnatan sesuai karakteristik wilayah kecamatan. Kerangka teoritik yang digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berperan dalam pendelegasian kewenangan bupati kepada carnat di Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 126 ayat (2) bahwa "Camat menerima pelimpahan sebagian

KA

kewenangan pemerintahan dari BupatifWalikota untuk menangam sebagian

BU

urnsan otonomi daerah"; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor

TE R

05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata KeIja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Maluku Tenggara Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa tugas

umum

pemerintahan,

Camat

melaksanakan

kewenangan

S

selain

TA

pemerintahan yang dilimpahkan BupatifWalikota untuk menangani sebagian

SI

urusan otonomi daerah. Menurut Loway (2011 :1-2) jika BupatifWalikota belum

ER

memberikan sebagian kewenangan, maka dikhawatirkan berdampak pada

IV

pelaksanaan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatan)

U

N

seperti diatur Permendagri No 4/2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, sebab seluruh kecamatan sudah harns menerapkan program paten pada 2015 mendatang. Kesimpulan dalam penelitian Khairi (2010:160-169) tentang pendelegasian kewenangan kepada kecamatan di Kota Depok antara lain Kurangnya pemahaman dan komitmen walikota beserta aparat birokrasi dalam memberdayakan carnat; Tiga sub aspek sumber daya (manusia, peralatan dan perlengkapan, keuangan) belum memadai; Dua aspek yang mempengaruhi pemberdayaan peran dan fungsi camat, yaitu aspek politik dan aspek kelembagaan. Menurut Zulpikar (2010 : 158) bahwa Pendelegasian kewenangan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

37 41490.pdf

kecamatan hendaknya memperhatikan pnnSlp-pnnSlp obyektif yang memiliki keterkaitan langsung dengan aspek-aspek yang mendukung keberadaan kecamatan tersebut, seperti kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan hendaknya didasarkan pada karakteristik dan potensi yang dimilikinya; kelembagaan pemerintahan kecamatan dibentuk untuk dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki kecamatan. Oleh karena itu, struktur, jumlah, dan

KA

substansi kompetensinya juga hams menyesuaikan dengan kewenangan dan

BU

karakteristik maupun potensi wilayahnya; Orientasi pelayanan kepada masyarakat

R

hendaknya menjadi fokus atau arah dalam pelaksanaan kewenangan kecamatan.

TE

Baik dalam perspektif sebagai katalisator yang menghubungkan proses pelayanan

SI TA S

masyarakat dengan urusan pemerintah kabupatenlkota, maupun pelayanan yang bersifat final di tingkat kecamatan; Dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai, hendaknya diberikan kepada kecamatan secara proporsional sesuai

ER

dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Hasil Penelitian Tim Peneliti

IV

PKP2A-III LAN Samarinda (2007:xii) bahwa Pelimpahan kewenangan bupati

N

kepada camat dapat dilaksanakan jika memenuhi empat syarat antara lain adanya

U

keinginan

politik

dari

bupati/walikota

untuk

mendelegasikan

sebagian

kewenangan pemerintahan kepada camat; adanya kemauan politik dari bupati/walikota dan DPRD kabupatenlkota untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah dan cepat; adanya keikhlasan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh camat, melalui keputusan/peraturan kepala daerah; adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

38 41490.pdf

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian adalah faktor-faktor yang berperan dalam pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat sesuai dengan kesimpulan dari beberapa kerangka teoritik yang diambil antara lain yakni faktor politik, sumberdaya, kelembagaan dan kondisi wilayah kerja dalam kerangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang

BU

KA

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

TE R

B. Instrumen Penelitian

Data yang dijaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

S

sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara menggunakan

TA

pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen

ER

SI

yang terkait dengan kajian penelitian.

IV

C. Prosedur Pengumpulan Data

U

N

Pengumpulan data dilakukan dari studi pustaka antara lain buku-buku pustaka, peraturan perundang-undangan, dan data dari situs website yang kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan berakhir pada penyusunan rekomendasi kebijakan. Wawancara dilakukan pada tenggang waktu yang diberikan dalam izin penelitian yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Terbuka dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yakni pada tanggal22 Oktober - 22 November 2012. Pengambilan data dan wawancara dilakukan di kantor yang dipimpin oleh para narasumber antara lain:


39 41490.pdf

I. Carnat Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; 2. Carnat Kei Kecil Tirnur Kabupaten Maluku Tenggara; 3. Camat Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara; 4. Carnat Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara; 5. Camat Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara; 6. Carnat Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara;

KA

7. Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang membidangi

R BU

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara.

TE

D. Teknik Analisis Data

TA S

Teknik anal isis data yang digunakan adalah analisis data penelitian kualitatif yang terdiri dari beberapa langkah tahapan proses pengurnpulan data,

ER SI

pengolahan data dan analisis data yaitu :

I. Pengumpulan data, yakni melalui kajian pustaka dan wawancara;

U

N

tertulis;

IV

2. Transkrip data, yakni hasil dari pengumpulan data diubah kedalam bentuk

3. Pernbuatan koding, yakni mernbuat kode dan kata kunci dari data yang telah ditranskrip; 4. Kategorisasi data, yakni menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran "kategori"; 5. Penyimpulan sementara; 6. Triangulasi, yakni proses check and recheck antara satu surnber data dengan satu surnber data lainnya; 7. Penyimpulan akhir. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER SI

TA S

TE

R BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER SI

TA S

TE

R BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41490.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41490.pdf


93 41490.pdf

BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka kesimpulan dapat dirumuskan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri

KA

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, antara lain sebagai berikut :

BU

1. Faktor politik

TE

R

Faktor politik berperan penting terhadap regulasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Maluku Tenggara. Komitmen

SI TA S

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terhadap pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani

ER

sebagian urusan otonomi daerah telah direalisasikan melalui penetapan Peraturan Tahun 2008 tentang

N IV

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05

Pembentukan Organisasi Dan Tata KeJja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten

U

Maluku Tenggara. Keinginan politik bupati ditunjukkan melalui respon positif terhadap permohonan usulan dan telaahan staf tentang pendelegasian wewenang dimaksud dari para Camat dengan memberikan instruksi tugas kepada Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara untuk menindaklanjuti, mengkaji dan menylapkan naskah akademik beserta draft rancangan peraturan bupati tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Maluku Tenggara.


94 41490.pdf

2. Faktor sumberdaya Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas aset inventaris kantor pada 6 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara relatif belum memadai.

3. Faktor kelembagaan Struktur kelembagaan organisasi kecamatan terdiri dari jabatan fungsional

KA

serta tujuh jabatan struktural antara lain camat, sekretaris kecamatan, kepala sub

BU

bagian perencanaan dan keuangan, kepala sub bagian umum dan kepegawaian,

TE R

kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa, dan kepala seksi ketertiban dan ketenteraman umum.

S

4. Faktor insfrastruktur wilayah

TA

Infrastruktur wilayah cukup memadai hanya pada 2 kecamatan yakni Kei

SI

Kecil dan Kei Kecil Timur, sedangkan 4 kecamatan lainnya antara lain Kei Kecil

ER

Barat, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Selatan relatif kurang

U

N

IV

memadai untuk mendukung terselenggaranya PATEN

B. Saran

Berdasarkan temuan pada simpulan di atas dapat dikemukakan saran antara lain sebagai berikut : 1. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara agar melibatkan seluruh SKPD

teknis, stakeholders terutama warga dan wiraswasta diluar wilayah perkotaan serta pihak akademisi untuk melakukan analisa penyusunan peraturan bupati dalam rangka efektivitas, efisiensi optimalisasi implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat;


95 41490.pdf

2. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara agar melakukan peningkatan kapasitas kompetensi dan penambahan personil aparatur, penambahan pagu anggaran rutin serta pengadaan asset kantor penunjang pelayanan di selurub SKPD Kecamatan; 3. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara agar mereV1SI jabatan struktural melalui revisi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun

KA

2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan

BU

Kelurahan Di Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengakomodir jabatan

R

Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dalam struktur

TE

kelembagaan organisasi kecamatan. Altematif kebijakan yang dapat dilakukan

TA S

Pemerintah Kabupaten tanpa merevisi struktur kelembagaan dalam peraturan daerah yakni dengan cara menambahkan uraian tugas pokok pelayanan

SI

administrasi PATEN kepada salah satu Kepala Seksi yang telah ada dalam

IV ER

struktur kelembagaan organisasi kecamatan melalui revisi Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 60 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan

U

N

Struktural Organisasi Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. 4. Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yakni pihak eksekutif dan legislatif agar memfokuskan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah kecamatan diluar perkotaan dan pulau Kei Besar disertai pemberdayaan masyarakat secara intensif dan berkelanjutan sesuai potensi wilayah dan profesi bidang keahlian warga.


96 41490.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Baskoro, T.A. (2012). Pendelegasian Wewenang. Diambil 2 Mei 2012dari situs World Wide Web http://tegaring.blogspot.com/2012/04/1-pendelegasian wewenang.html

S

TE R

BU

KA

BPS Malra. (2012A). Maluku Tenggara Dalam Angka 2012. Langgur : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. ------------, (2012B). Kei Besar Selatan Dalam Angka 2012. Langgur : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. ••••-----.--, (20 12C). Kei Besar Utara Timur Dalam Angka 2012. Langgur : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. ------------, (2012D). Kei Besar Dalam Angka 2012. Langgur Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. ------------, (2012E). Kei Kecil Dalam Angka 2012. Langgur Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. ------------, (2012F). Kei Kecil Timur Dalarn Angka 2012. Langgur : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. ------------, (20120). Kei Kecil Barat Dalam Angka 2012. Langgur : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara.

ER

SI

TA

Harnudy, M.I.A. (2009). Peran Carnat di Era Otonomi Daerah.Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (I), 53-58.Diarnbil 15 September 20 I2dari situs World Wide Web http://joumal.ui.ac.idljbb/article/viewFile/604/589 Penerbit

IV

Irawan, P. (20 I0). Metodologi Penelitian AdministrasiJakarta Universitas Terbuka.

U

N

Jacub, R. (2010). Pembahasan Pengertian Delegasi Dan Kekuasaan. Diambil2 Mei 20 12dari situs World Wide Web http://ruslijacub.wordpress.com/20 10106/04/pengertian-delegasi-

97 41490.pdf

Mancaki, M. (2012). Hambatan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Carnal. Diambil 18 September 2012dari situs World Wide Web http://muchsinal mancaki. b1ogspol.corn/20 12/02Ihambatan-pelimpahan-wewenang bupati.html Nugroho, A. (2012). Imp1ementasi Pe1impahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Suatu Studi Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kecamatan G1agah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur). 18 September 20 12dari situs World Wide Web Diambil http://elibrary.ub.ac.idlhandle/123456789/33099

KA

Nurcholis, H. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

TE R

BU

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 60 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara.

TA

S

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Maluku Tenggara.(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2008).

SI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

U

N

IV

ER

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826). ------------------------ Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82) ------------------------ Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). PKP2A·III LAN Samarinda. (2007). Pelimpahan Sebagian Kewenangan BupatilWalikota Kepada CamatILurah Menurut UU Nomor 32/2004. Diambil 27 Maret 2012dari situs World Wide Web htto:1Iwww.slideshare.netIPKP2AIIILANSamarindalexoose-oelimpahan kwng/download PKP2A I LAN (2011). Pengembangan Kelembagaan Kecamatan. Diambil 27 April 2012 dari situs World Wide Web http://www.lan.go.idlbookllemb kecamatan.pdf


98 41490.pdf

Prasojo, E. dkk. (20 I0). Pemerintahan Daerah.Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka. Salmantabir. (20 II). Eksistensi, Kewenangan dan Tanggung Jawab Camat dalam Otonomi Daerah.diambil15 September 2012dari situs World Wide Web http://salmantabir. wordpress.com/20 11/ II /26/eksistensi-kewenangan-dan tanggung-jawab-camat-dalam-otonomi-daerahl Satria. (2009). Pengertian Delegasi. Diambil 2 Mei 2012dari situs World Wide Web http://satriagosatria.blogspot.com/2009/12/pengertian-delegasi.html

BU

KA

Suzetta, H.P. (2007). Perencanaan Pembangunan Indonesia. Artikel Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala BAPPENAS. Diambil23 April2012dari situs World Wide Web http://www.setneg.gojd Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TE R

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

SI

TA

S

Utomo, T.W.W. (2004). Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan.Materi disarnpaikan pada Diklat Penataan Ke1embagaan Pemerintah Daerah. PKP2A I-LAN, pada tanggal 7 Agustus 2004. Bandung. DiambiJ 2 Mei 2012dari situs World Wide Web http://www.geocities.wslmas trilpelimpahan kewenangan.pdf

U

N IV

ER

Zulpikar. (2010). Karakteristik Wilayah Sebagai Basis Pendelegesian Kewenangan Kecamatan (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa).Jurnal Wacana Kinerja, 13 (2), 153-172, diambil 15 September 2012dari situs World Wide Web http://isjd.pdii.1ipi.gojd/admin/jumal/13210153172.pdf


41490.pdf

SUPAn MALUiCU TENGGARA

SURAT IZiN BUPAn MALUKU TENGGARA

NOMOR 8rL/2-8rPt TAHUN 2011

TENTANG

WN- BElA.MRMEt.G1Klffi1MEI.ANJlffKAHPSN9K)IKAH PA9A

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AOIlINISTRASI PUBUK

UNGJEASr:us teAS' '0.

BUPAn IIALUKU TENGGARA, DaS8f

3_

UCl
BU KA

diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok - PoI
Kepegawalan; b.

Undang -

Undang

Repubtik illCiOnesia Hornor

Pemerinlahan Daenl!\;

c.

J2 Tahun 2004 Tentang

TE

R

P-"ran PemerlnlBh Republlk Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentmg Perubahan atas Peraluran Pamerintah Nomor 99 Tahun 2000 lenlang. Kenaikan Par.gkat Pegawai Negeri Sipil; d. Penlturan Pemerin1ah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipiln Pegawai Nageri SipiI; "- Surat.E.da
Belajar dan IW Belajar bagl Pegawai Nege" Sipll; f.

P-"ran BupelI Maluku TellggsrB Hornor 14 Tshun 2009 tentang Pemllerian Tugas BeIajar dan Ijin BeIajar bag< PHS l!RgIwp- Pa_,inY. KaIlur 'M!:'b< Tenggara; SUtat Penno/lQnan Sdr. lORIS TAUAK RIOWAN. SSTP, NIP. 19851023200312 1 003 ~ 31 MaIel20l1 pedhal. Peanohonan 1zin·geIajar .mengjln!ij Pe ..... jkan S2 Universitas Tllfbuka.

SI TA

g.

S

t

lIP 'angkat IGoI

Inil Kerja

Penata Muda (lilla) Kecamatan Kal BeAr SeIalan Kabllpa1len Maluku Tenggara ~ Pen
U

!ntuk

lORIS TAUFlK R1DWAN. SSTP 1ge51025"200312 i 1163

N IV

:epada lama

ER

~,

memungkinkan.

lemildan Sural: ~ ini dibuat unluk ~umkan ......enaJa meslilYa


PEMERINTAtt MBU..All:h Mft..un.v .....__~.~ BADAN KI;SATUAN BANGSA,POunK DAN 41490.pdf PERUNDUNGAN MASYARAKAT .l68n ftIeIdtb R6yII Nomor 02 ~ ((916) 21272 I.8nggur 97611

~

Langgur, 22 Ok:tQber 2012.

101"

I

Kepada I. Para Camat sc-Kab.Malra 2. Kepala &gian Hukum Setda Maim 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda MaIm 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Malra Masing-masing di Temoat

Irrlt SIPIBKBPPMI2012

; 070 : Biasa

Ipiran bat

; 1zin Penelitian

-

-

KA

Memperbatikan Sural Ketenmgan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka ( UPBJl-UI) Ambon Nomor. 8131UN3 1.5 IILU20 12 tanggallO Oktober 2012 maka dibcritahukan bahwa akan tiba di kanlDr saudara :

Nama

BU

ldris Taufik Ridwan 016757593 Mabasiswa Program Magister Dmu admjnistrasi UDivl:rsitas Terbuka MaIcsud Mcngadakan penelitian .. ANALi.iiS FAKTOR-FAKTOR PENGllAMBA.T ludu1 Peoelitian PENDELEGASlAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CUUT DI XABUPATEN MALUKU TENGGARA .. ; I (SlIlIl) Bulan (22 Oktober 2012 sid 23 Nopember 2012) Waktu :- CIlIiIitt Si>-Kib.Mafra,Kabag Hlikum 'Stda MiIli8, K8bBg Lowi Pemerintuhan UmUIn Selda MaIm, Kabag Organisesi Selda MlIIra.

SI T

AS

TE

R

NIM Pekcr:iaan

ER

Sehubunpn dengan hal tenebut diIIIas pada prinsipnya kami menyetujui kegialan_ djrnaJcsqd dengfm keIentwm :

Penelitian. barns me\aporkan diri kepad' KepBIaIPimpiDBn Kantor J Instansi atau Camat apabila dilaksanakan eli Keeamatan dan Kq!aIa 0bDi apabila dilakukan eli Oboi. 2. PeneJitian tidak menyimpmg dari izin)-ang diberikaD 3. Mmaati peraturan penmdang-undaogan yang berIaku dan mengincjahkan adat istiadat daemh setewpat 4. Setdah sclesai PeneIitian dapet menyampeikan basil Pene1itian kq1eda B1IplIti Maluku Teoggara.

N

IV

1. Sebelum dan sesudah

U

senma

J)emjldan untuk diketahui

dan kepada yang bezsangkutan llgat diberi baIIn_ daIa

sepalwtya.

IWfG1lTENOLDC:~t-·

T.......... : e1ismnpaikan kepda yth;

I. Bupdi Maluku Tenggara eli IMlggnr ( sebagai Iaporan ) ; 2. Schdllris Dacrah Kab. Malra eli Lqgur (sehepi Iaponm) ; Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka 3. Yang bersangkutan ; 4. Pertingpl.

41490.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN MAlUKU TENGGARA

BADAN KESATUAN BANGSA,POLmK DAN

PERUNDUNG,AN MASYARAKAT

.JaIan HellJeM Rilya Nomor02~ (0916) 21272.Langgur 97611 ~

SURAT KETERANGAN Nomor: 0701206.MlILPlBiCBPPMI2012

: Idris Taufik Ridwan : 016757593

BU

Nama

KA

;upati Maluku Tenggara cq. Kepala &dan Kesatnan Bangsa, Politik dan Perlindungan hsysrakat di Langgur menerangkan dengan benar bBhwa :

NIM

: Mahasiswa Pwgram Magister Ilmu Administrasi Publik Univeritas Terbuka

TE

R

Pekerjaan

yang bcrsaogkutan benar telah melakukan penelitian dengan juduI Faktor-Falitor Yug Berperu Dalam PeBdelegasiaa KeweBSlIgaB Bupati Kepada :..at Di KaINapatea MaltdaI Teagpra .. pada 6 (eoam) Kantor Kea!Jnatan I.ingknp

TA

S

:abwa

'emerintah Kabupaten MaluIw Tenggara dan Kantor Sekretaciat Daerah Kabupaten

se! ~ tanggal22 Obobec sid 3 Desember 2012.

SI

,{aMen Tenggara

lemikian

ER

5UI8t ketenmgan ini dibuat dan diberikan kcpada yang bersangk:utan untuk .lpetgtU"'v"--............. .

~1DJ8D8 mestiDya.

IV

UJ

U

N

Langgur, 4 Desember 2012

r~disa.npa;tQu'lkqWl8Yt6

:

.. Bupati MaIuko Tmggarn di [anggur (sebagai Iaporan); !. DBd:1ur PPs-UT Taoga'8II8 SdMan di Tangerang Selatan; I. Kepala UPBJJ.AmboD di Ambon; I. Yang bersangJC!dsIl; i. PerfiD8gaI. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41490.pdf

TRANSKRIP HASll. WAWANCARA

Nama Narasumber

: M. Rettobjaan, BA Jabatan : Camat Kei Keeil : Langgur Alamat Tempat Wawancara : Ruang KCIja Camat Kei Keeil Tanggal Wawancara : 26 November 2012 Waktu Wawancara : PukuI 09.15 sd 09.40 WIT. Pewawancara : Idris Taufik Ridwan

KA

Hasil Wawancara 1. Pertanyaan

R

BU

~ : Menurut Bapak, bagaimana jib PATEN diterapkan dalam waktu debt di Kecamatan Kei Keeil ditinjau dari kualitas dan kuantitas SDM aparatur di Kantor Kecamatan Kei KeciI? : Kemampuan aparatur Kecamatan Kei Kecil cukup memadai untuk menjadi pelaksana teknis PATh"N. tetapi pendeJegssian kewenangan bupati kepada camat ill Kecamatan Kei Kecil sebaiknya diJalmkan secam bCIjenjang dan terbatas agar tidak tmnpang tiodih dcngan instansi l~knis Jain sepeni Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD teknis lainnya

N

IV

2. Pertanyaan

ER

SI

TA

S

TE

Jawaban

U

Jawaban

: Menurut Bapak, bagaimanQ rencana kebijakan Pemerintah Daerah untuk menerapkan PATEN di Kabupaten Maluku Tenggara di~au dari segi anggaran Kantm Kecamaran Kei KeciI? : Belum ditetaplaumya pend:;legasian kewenangan bupati kepada camat khusumya keweDangan bidang perizinan dan non perizinan berdasarbn Pennendagri 4/2010 tentang PATEN sebingga kami pun tidak merancang dan mengusu1kan peoambahan pos belanja dan biaya da1am penywPJil8D RmcaDa Kinerja dan Anggaran (RICA) tabnnan untuk ditetapksn dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara, sebingga kami menanti ditelapkll!mya regulasi sebelum mengusu1kan """,,,,"g8D anggaran operasional PATEN tersebut.


41490.pdf

3. Pertanyaan

Jawaban

: Menurut Bapak, bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Kei Kecil saat ini dalam ranglca menunjang rencana kebijakan implementasi PATEN ? ; Sebagai kecamatan yang berkedudukan di ibukota kabupaten, konrlisi wilayah tennasuk infrastruktur, sarana prasarana yang berada di Kecamatan Kei Keeil relatif lebih baik secara kuantitas maupun kualitas dibtmdingkan semua keeamatan di Kabupaten Maluku Teoggara, sebingga hal ini merupakan saJah satu bentuk kesiapan terbad&p rencana implementasi program PATEN kedepannya, dhnana aksesbilitas publik telah memadai, namunjumlah dan tingkat kepadatan pendudWt yang besar dan padat merupakan tantan. ,.-n tersendiri bagi kami uotuk senantiasa siBp memberikan pelayanan prima.

KA

4. Pertanyaan

: Menurut Bapak, bagaimana kesiapan Kantor Kecamatac Kei Kecil dalam menyelenggarakan PATEN ditinjau dari aspek ketersediaan aset fasilitas kantor saat ini ? : Aset inventaris kantor belum memadai, namun hal ini dapat disiasati karena dekatnya lokasi gedung kantor instansi teknis kabupaten sebingga staf dapat melakukan koordinasi dan meminta bantuan fasilitasi asset serta bal hal teknis hiinnya kepada instansi teknis telbil

U

N

IV ER

SI

TA S

TE R

BU

Jawaban


1-1ilggur. 19 No

2012

41490.pdf

TRANSKRIP BASIL WAWANCARA

Nama Narasumber

: Petrus Paulus Ufie, SH

Jabatan

: Camat Kei Keeil Timur

Alamat

: Rumaat

Tempat Wawancara : Ruang KeJja Camat Kei Keeil Timur Tanggal Wawancara : 27 November 2012 : PukuI 13.39.00 14.00 WIT

Pewawancara


BU

: Menurot Bapak, bagaiman8 jika PATEN diterapkan dalam waktu dekat di Kecamatan Kei Kecil Timur ditinjau dari kualitas dan kuantitas SDM aparatur di Kantor Kecamatan Kei KeciI Timur ? : Aparatur Kecamatan Kei Kecil Timur secara kwmtitas dapat mumpwJi, namun dari segi kualitas diperlukan penguatan kemampuan teknis aparatur melalui beIbagai program pendidikan dan pe1atihan atau magar~ di instansi telcnis selama bc:beiapa waktu sebelum diIakukan

TE

R

Hasil Wawancara I. Pertanyaan

KA

Waktu Wawancara

SI T

AS

Jawaban

U

: Menurut Bapak. bagaimana IeIK:8tIIl kebijakan Pemerintah Daerah Wltuk menerapkan PATEN di Kabupaten Maluku Tenggara ditinj811 dari segi anggarm Kantor Kecamatlm Kei KeciI runur ?

IV

N

2. Pertanyaan

ER

penetap!ln ptOgrt!lI1 PATEN dimaksud.

Jawaban

: PATEN dapat segera dilahana\;an oleh kami apabila ditunjang biaya yang memadai daIam anggman nztiD kantor sebingga pela)'llD8ll dapat c1iberibn secaIll grabs kepada warga domisili Iinglmp wilayab tccal!'8fmI

3. Pertanyaan

: Menurut Bapak, bagaimana ~,*apan KaDklI" Kccamptan Kei Kecil 'unur dalam menyelenggarakan PATEN ditiQj811 dari Bspek kdmediil8n liSeniiSilit!is-amot- 5!ijf

Jawaban

ini? : Untuk saat ini fasilitas Iamtor belum memadai, D8D11D1 kedepennya apabila dukuDgan finansjal, penoni1 dan asset telah memadai IIUIka star pe!aksana dan pejabat


41490.pdf penyelenggara PATEN akan melakubn perjalanan dinas ,~:cara berkala dua kali dalam sebulan memonitor dan j.:mput bola pelayanan dari warga
4. Pertanyaan

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

Jawaban


Rmnaat, 2

41490.pdf TRANSKRIP RASIL WAWANCARA

Nama Narasumber

: Gerson Rumheng, SH

Jabatan

: Camat Kei Keeil Barat

Alamat.

: Ohoira

Tempat Wawancara

: Ruang Kerja Camat Kei Kecil Barat

Tanggal Wawancara : 28 November 2012

: PulruI 14.00 sd 14.20 WIT.

Pewawancara

: Idris Tauiik Ridwan

KA

Waktu Wawancara

BU


TE

R

: Menurut Bapak, hagaimana jika PATEN diterapkan dalam waktu debt di Keeamatan Kei Kecil Barat diwyau dari kualitas dan kuantitas 80M 8pIIJ'lItUI' di Kantor Kecamatan Kei Kecil Barat ? : Agar terselenggaranya PATEN 5eC8ilI efcktifdan efisien di Kecamatan Kei Kecil Barat maka daIam proses perencaDa8DDya barus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah dan kuaIitBs pegawai IIIItUk: meJliadi pe1aksana telcnis PATEN dim3llll kondisi 80M aparatur saat ini belum mem.mgkinkan penerapannya di wilayah Kec8ID'dan Kei Kecil &rat, oleh sebab itu diIW'apkan iDstansi teknis kabupaten dapat melakukan peJatihan secara intensifagar dapat meniDgkatkan kua1itas kompeteosi star pelaksana tek:nis.

U

N

IV

ER

SI

TA S

Jawaban

2. Pertanyaan

Jawaban

: Menurut Bapak, bageimana rencana kebijakan Pemerintah Oaerah untuk meuerapkan PATEN di Kabupaten Maluku Tenggara clltinjau dari segi ano.,.garan K.anwr Kecamatan Kei Kecil Barat ? : Kami meoduIamg kebijakan l'emerintah Daerah tempi dipedukan pe.uambahan 8DO_lZIlI'8D operasioDallamtor guoa mempersiapkan hal-hal teknis termasllk pengadaan fasiLitas sarana pn1S8Iana kantor dan pemmjang PAtEN lainnya.


41490.pdf

lawaban

4. PertanYaan

: MenW'Ut Bapak, bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Kei Kecil Barat saat ini dalam rangka menunjang rencana kebijakan implementasi PATEN ? : Mengingat kondisi wilaya.1] Kecamata n Kei Kecil &rat yang belum memadai khususnya kendala aksesbilitas publik dalam menjangkau Kantor Camat, maka demi menunjang terselenggaranya rencana implcmentasi PATEN, dibutubkan bantuan pmgadaan fasilitas

TE R BU

. Jawaban

: Menurut Bapak, bagaimana kesiapan Kantor Keeamatan Kei Kecil Barat dalam mellyelenggarakan PATEN ditinjau dari aspek ketersediaan aret fasilitas kantor saat ini ? : Kondisi asset inventaris kantor yang minim serta star pelaksana teknis yang belum mahir menjadi operator layanan selain kendala keuangan dan aksesbilitas meropak:an beberapa hal yang menjadi prioritas kami untuk dilakukan pembenahan dan peninglcatannya.

KA

3. Pertanyaan

operasiona1 transportasi damt dan laut yakni mobil, motor

dan speedboat kantor sehingga dengao mmmdaioya alat

U

N IV ER

SI T

AS

transportasi tersebut, kami akan menllgashn para aparatur teknis PATEN untuk meMatangi warga secara lanpmg yang membutnb!can pelayanan kami. Ini mertJP3ka n strategi awal bagi ksmi selama belum memadainya aksesbilitas, infrastruktur, sarana prasarana pendukung, dimaM palla saat iDi masih berhmgmJDg pembangunan infrastIuktur wilayah secara berkellll!iutBD autara lain : jalan aspal. jembatan, dan dennaga penyeberNigan


Ohoira. 23 Noveliiber 2012- .

41490.pdf TRANSKRIP HASJL WAWANCARA

Nama Narasumber

: Abu Saham Refra, BA

Jabatan

: Camat Kei Besar

Alamat

: Elat

Tempat Wawancara

: Ruang Kerja Camat Kei Besar


: Pukul 09.20 sd 10.00 WIT

Pewawancara


BU KA

Waktu Wawancara


TE

R

: Menunrt Bapak, bagaimanajika PATEN diterapkan dalam waktu debt di Kecamatan Kei Besar ditinjau dari lrualitas dan kuantitas SOM aparatur di Kantor Kecamatan Kei Kecil Besar ? : Kecamatan Kei Besar siap menyelenggarakan PATEN, tetapi sebelum penetapan penyelenggaraannya diperlukan transfer ilmu aplikasi penet8pBn sistem program kcpada star pegawai kami yang akan dipersiapkan sebagai

TA

S

Jawaban

N

IV

2. Pertanyaan

ER

SI

pelaksona teknis PATEN.

U

Jawaban

: Menurut Bapak. bagaimana rencana kebijakan Pemerintah . Daerah uutuk menerapkan PATEN di Kabupaten Maluku Tenggara ditinjau dari segi angganm Kantor K«:amatan

KeiBesar? : Dalam rangka memmjang keberbasilan PATEN eli Kecamatan Kei Besar, malta kmni memerlukan baNnan teknis perencanaan 8nggaran dari in.cIlmsi teknis kabupaten guna mengbitung tambaban anwmm secara rinci yang dikoreJasibm dengan IU8Sllya wiJayab, banyaknya jumlah desaldusun, dan jumlah warga serta

ketersediaan APBD kabupaten daIam mengakomodir usulan RKA tahunan dima1cSlJd

·3. PeItanyaan

Jawaban

: Menurut BapIk, bagaimana kesiapan Kantor Kecamatan Kei Besar daIam menyelenggarakan PATEN ditinjau dari aspek ketersediaan aset fasilitas kantor saat ioi ? : Untuk saat ini fasilitas kantor memang belum cukup


41490.pdf memadai, oleh sebab itu suksesnya penyelenggarnan PATEN di wila}'ah Kecamatan Kei Besar dapat terciJ;:>ai dengan adanya bantuan dan keljasama fasilitasi dari piliak pemerintah kabupaten, dalam hal ini instansi teknis terkait hams memmjang kesiapan sarana prasarana, keuangan, kemampuan star peJaksana teknis selama beberapa waletu sehingga dikemudian bari peraturan bupati telah ditetapkan, maka kami telah siap meJaksanakannya secara efektifdan efisien sesuai harapan warga di Kecamatan Kei

Besar. : Menurut Bapak, bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Kei Besar saat ini dalam I'!IIlgka menlDl;ang rencana kebijalcan implementasi PATEN? : Kondisi wilayah di Kecamatan Kei Besar dilihat dari segi infrastruk:tur wilayah cukup men~ang program PATEN, namun dari segi cakupan wilayah jumIah sebaaan desaldusun yang luas dan jumIah penduduk yang besar •serta terbatasnya akses telelcOlDlmikasi di sebagian wilayah bagian timur dan minimnya sarana transportasi baik &Set kantor maupun transportasi umum bagi warga merupakan beberapa hambatan yang perlu ditangani secara bersama-sama dengan in.dBJ!si-inshrnsi terbit sebeJum direa!isasikann rencana kebijalcan PATEN

KA

4. Pertanyaan

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

lawaban

IV

tersebut.

U

N

vember2012

A.S


BA

41490.pdf TRANSKRIP BASIL WAWANCARA

NamR Narasumber

: Drs. Jacob RahaYllBll

Jabatan

: Carnat Kei Besar Utara Timur

A1amat.

: HoUat

Tempat WawanclInl

: Ruang Kerja Carnat Kei Besar Utara Timur


: PukuI 09.45 sd 10.20 WIT

Pewawancara


KA

Waktu Wawancara

R BU

Hasil WawanclInl

: Menunrt Bapak, bagaimanajika PATEN diterapkan dalam waktu dekat di Kecamatan Kei Besar Olara runur ditinjau dari Irua1itas dan kuantitas 8DM 8plllIltur di Kantor Kecamatan Kei Besar Olara Timur ? : Jumlah dan kompetensi star perfu ditingkatkan sebelum PATEN ditenlpkan di wilayah kecamata'l ini. PeDdidikan pe1atiblVl atau magang star hams disegerakan secara intensif lkngan praktek langsung berbadapen dcDpn warga yang membntubkan pelayanan dengan nguan agar stBf pelalcgana teknis menjadi cakap dan rerampil. seIta tidak selaJu berlromunikasi dengan instansi teImis kabupaten dikarenIIkan terpenciInya lokasi wiIayah pelayanan.

TE

I. Pertanyaan

U N

IV

ER

SI

TA

S

Jawaban

2. Pertanyaan

Jawaban

: Menurut Bapak, bagaimlVla JeI1ClIIIa kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencrapkan PATEN di Kabupaten Msluku Tenggara ditinjau dari segi IVIggl1nlD Kantor K_atan Kei Besar Utara Timur? : MemadaiD)" anggar'IVI rutin kantor teotu merupakan salah satu fiIIctor pendukung kebcdIasiJaD, DBRllm b8l ini pun bahkan dapat menjadi pengbamhat atau gagalnya penyelenggaraan PATEN di wiIayah pelayanan Kecamatan Kei Besar Olara Timur jika aspek SDM 8plllIltur yang menjadi opeiator PATEN belUin ditingkatkan .


,.

41490.pdf

3. Pertanyaan

: Menurut Bapak, hagaimaDll kesiapan Kantor Kecam ahID Kei Besar Utara"Timur dalam menyelenggarakan PATEN ditiJYau dari asp<:k ketersediaan aset fasilitas kantor saat .. ? lD1 .

: Guna menjawab minimnya fasilitas kantor !elah dilakukan pengajuan usulan pengadaan fasilitas dan sementara masih proses pembabasan di tingkat kabupaten. Selanjutnya walaupun Kecamatan Kei Besar Urara TimID' !ermasuk wilayah terpencil. namun hal tersebut justru memotivasi kami untuk lebih memprioritaskan pelayanan kepada rakyat secara Iangsung di desaldusun khususnya yang aksesbilitas terbatas dengan Kantor Carnal, sebingga keberhasilan dan keberlllllgSUD88D kebijakan program ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak.

4. Pertanyaan

: Menurut Bapak, bagaimAM koDdisi wilayah di Kecamatan Kei Besar Utara Timur saat ini daIam rangka menmY8D& rencana kebijakan implementasi PATEN ? : KoDdisi wiIa)ah K""""atan Kei Besar Utara TIJDUl relatif su1it daIam menmY8D& penerapan PATEN. namun hal ini dapat disiasati dengan dilakuIamnya pmingkatan secara kua1itas dan kuantitas dari ilebelap • faktor internal SKPD sesuai pertanyaan sebelumnya yaImi meJaJui peninskPtan kualitas dan kuantitas faktor SDM aparatur. anggaran dan fiIsilitas S8IIIDB prasaraua kantor. dimana hal dimakStJd akan didayagunakan secara efektif dan etisien untuk memberikan pe1ayanan Jrepadp VIllIgll melaIui program PATEN ini tanpa ~bebeni warga 'yang memerlubn pelayanan tersebut.

TE

R

BU

KA

Jawaban

U

N

IV

ER

SI

TA S

Jawaban

HoUat, 28 November 2012

N~ -=::=-::::::::.:::::::::=-: ~


41490.pdf TRANSKRIP BASIL WAWANCARA

Nama Narasumber

: Drs. Ishak de Fretes

JahahlD

: Camat Kei Besar Selatan

Alamat

: Weduar

Tempat Wawancara

: Ruang Kelja Camat Kei Besar Selatan

Tanggal Wawancara : 1 Desember2012

: Pukul 07.50 sd 08.30 WIT

Pewawancara


KA

Waktu Wawancara

BU

Hasil WaW'llllC8rll

; Menurot Bapak, bagaimana jika PATEN diterapkan dalam waktu dekat di Kecamabm Kei Besar Selatan ditinjau dari kwilitas dan kuantitas SDM aparatur di Kantor KecamataD Kei Besar Selatan ? : K.ecarnlltaD Kei Besar Selatan siap menyelenggarakan PATEN apabiIa telah dilakukan pendeIegasian kewenangan bupati serta peningkataD personil kecmnatun baik dari segi jlllll1ah maupun kompetensi sumber daya manusia 8plII'IItUr pegawai pelakc;a1Jll teknis PATEN dimaksud.

TE R

I. Pertanyaan

U

N IV

2. Pertanyaan

ER

SI

TA

S

Jawaban

Jawaban

: Memuut Bapak. bagai m l!ll8 _ kebijakan Pemerintah Daerah uotulc menerapkan PATEN di Kabupaten Maluku Tenggara di~au dari segi anggarm Kantor Kecmnatan

Kei Besar Selatan ? : Biaya transportasi relatif akan membebani warga yang berkepentingan mengurus pelayanan di bntor carnal, sebingga kami akan mengusu1kan penarnbaban pagu anggaran kantor untuk operasional PATEN, seI~utnya akan kami jadwaIkan secara berkala dan tvaclanjutan para star pelaksana teknis PATEN jemput bola di desa dan duson tempat domisili warga yang manlwttnblcan pelayanan, IIlIIIlUn hal ini pun dapat terealisasi apelrJa .. teIah ditetapbrmyli prodtik hukum mengeOai delegasi

sebagian kewenangan bopati kepada c:amat untuk melayani warga kabupaten yang berdomisili di Kecamahm Kei Besar Sela1an. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41490.pdf

: Menurut Bapak, bagaimana kesiapan Kantor Kecamatan Kei BesarSelatan dalam menyelenggarakan .'?ATEN ditinjau dari aspek ketersediaan aset fasilitas kan,or saat

3. Pertanyaan

.• ?

uu .

: Kedepannya secara bertahap kesiapan fasilitas kantor akan ditingkatkan karena kepuasan publik menjadi target yang hams dicapai, sehingga diperlukan fak:tor-fak:tor penunjang )'lID8 salah satunya yakni dengan memadainya ketersedilWl sarana prasarana fasilitas kantor sesuai kebutuhan pelayanan dan harapan publik khususnya bagi warga desaldusun Iingkup keeamatan Kei Besar Selatan.

4. Pertanyaan

: Menurut Bapak, bagaimana kondisi wilayah di Keeamatan Kei Besar Seiatan saat ini daIam nmgka memmjang

BU

KA

Jawaban

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

Jawaban

rencana kebijakan implementasi PATEN ? : Kondisi wilayah di Keeamatan Kei Besar SeIatan sementara menuju arab kesiapan guna menunjang rencana implementasi PATEN, karena pada saat ini masih berlangsung pembangunan infrastruktur wilayah antara lain jalan aspaI lingkar wilayah pada pesisir timur dan barat, pembangunan jembatan dan dermaga, pembangunan tower telekom'mi1casi telkomsel di bebe1apa titik strategis dan pembangunan pada bidang lainnya. Dengan koodisi ini. diharltllkan kcdepennya pada seat 1encaD4 kcbijaJam ini telah ditetapkan sebagai regulasi daerah, Keeamatan Kei Besar SeIatan telah siap mengimplemeiasikan kebijaJam pemerintab daerah untuk menyelensgarakan PATEN sesuai haJ:apan warga dan Kepala Daerah.


41490.pdf

TRANSKRIP BASIL WAWANCARA

Nama Narasumber

: Drs. Al'Jul Hamid Ingratubun, M.Si

Jabatan

: Assisten I Selda Kab Malra

Alamat

: Langgur

Tempat Wawancara : Ruang Kerja Assisten I Setda Kab. Malra Tanggal Wawancara : I Desember 2012 : PukuI 17.45.00 17.55 WIT

Pewawancara


KA

Waktu WaWllDcara

BU

Hasil Wawancara Pertanyaan

ER

SI

TA S

TE R

: Menurut Bapak, bagaimllilll kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini tcDtaDg implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Taboo 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecmnatan dan Kelurahan Di KabUpaten Mal1lku Tenggara teltait dengan pe1impaban sebagian kewenangan Bupati kepada Carnat guna menunjang reneana penerap8II. PATEN di Kabupaten Malulru Tenggara 1

U

N

IV

Jawaban

: Tindak lanjut perintah togas dari Bupati MaIuItu Tenggara terkait dengan pendelcgasian kewenangan Bupati ltepeda Cmnet yalmi melllkulam rapat koontinasi seluroh Satuan Kerjs Pf!l'8Dgkat Dacrah (SKPD) Kabupaten Malultu Tenggara UDtuk membahas, meriJJcikan keweoangan spa saja yang dapat didelcgasibn kepada Omurt berdasarkan asas eksternaiitas dan efisiensi sebagailDBDll disebutkan dalam peratunm daerah teDtang keeamatan Hal ini meruplIkan Jangkab awal men$ ter:selenggaranya program PATEN di Kabupaten Maluku Tenggara. I.anggur, 1 Desember2012


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA ..~

Recommend Documents