TUGAS AKHIR “ PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM ) “
Disusun Oleh : Nama NIM Kelompok Program Studi Jurusan Mata Kuliah DOSEN
: Ratna Nofita Sari : 11.12.6011 :I : S1 : Sistem Informasi : Pendidikan Pancasila : Drs. Muhammad Idris P, MM
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011/2012
i
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Swt. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan Makalah ini dengan lancar walupun dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, segala hal yang mengenai Penegakan Hak Asasi Manusia tidak akan seluruhnya terselesaikan tanpa adanya keinginan yang kuat untuk mengkaji diri sndiri. Makalah ini juga telah menginspirasi penyusun untuk lebih peduli tentang penegakan HAM. Banyak ilmu dan pengetahuan yang penyusun dapatkan dari pembuatan makalah ini. Hal yang sebelumnya penyusun tidak ketahui menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti. Penyusun menjadi lebih berkeinginan untuk terus belajar dan mempelajari arti HAM dan juga ilmu –ilmu yang lainnya. Makalah merupakan sarana yang tepat untuk mengkaji ilmu dan pengetahuan. Sehingga makalah sangatlah berperan dalam menmyimpulkan isi-isi penting dari sebuah bahan kajian atau materi. Sehingga penyusun tidak hanya sekedar melaksakan tugas kuliah saja namun benar-benar mendapat ilmu dan pengetahuan. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam makalah ini. Semoga mereka yang telah membantu baik moril maupun materil atas pelaksanaan pembuatan makaah ini mendapat balasan yang setimpal dengan kebaikannya.
Yogyakarta, Oktober 2011
Ratna Nofita Sari
ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL
i
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iii
BAB I . PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
1
B. RUMUSAM MASALAH
2
C. PENDEKATAN MASALAH
2
BAB II . PEMBAHASAN MASALAH A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM )
4
B. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA
9
C. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
13
BAB III . KESIMPULAN DAN SARAN
20
DAFTAR REFERANSI
21
iii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa karena atas karunia dan hidayahNya, makalah yang berjudul “ Peran serta dalam upaya Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ( HAM ) “ ini dapat terselesaikan meskipun terdapat kekurangan didalamnya. Sebagai bangsa Indonesia, segala sesuatu yang menyangkut keseluruhan hidup manusia didasari oleh sistem nilai yang dianut. Demikian pula HAM, didalamnya terdapat sistem nilai yang dianut oleh suatu bangsa dan masyarakat. Namun masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik, banyak pihak yang masih ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia diIndonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia, dan faktor penyebab kurang ditegakannya HAM di Indonesia, termasuk kolerasi penegakan HAM dengan kegiatan keagamaan dan hukum dari agama yang di anut oleh masyarakat.
1
B. RUMUSAN MASALAH Adapun permasalahan yang ditanyakan dalam makalah ini, antara lain : 1. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ? 2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam penegakan HAM ? 3. Bagaimana instrument HAM Indonesia dan HAM Internasional ? 4. Bagaimana proses dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM ?
C. PENDEKATAN MASALAH
Landasan Yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan oleh para pendiri negara, the faounding fathers sudah dilengkapi dengan hukum dasar. Hukum dasar yang dimaksud adalah norma dasar yang dijadikan landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dasar itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis.Hukum dasar tertulis adalah norma-norma dasar yang tertulis, tegas, eksplisit, dan mempunyai kekuatan imperatif (memaksa) pada penyelenggara negara dan warga negara untuk melaksanakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Hukum dasar tidak tertulis adalah semua aturan dasar yang tidak tertulis tetapi dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaran negara.Norma dasar yang dijadikan hukum dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pendiri negara secara eksplisit dijelaskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Begitu fundamental norma dasar tersebut sehingga UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber hukum. Ketentuan Mengingat muatan norma dan nilai yuridis yang dikandung di dalam pembukaan UUD 1945 tersebut maka (a) pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai fundamental sebagai asas kerohanian negara, (b) pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, (c) pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita nasional, khususnya cita-cita hukum demi tegaknya hukum dan keadilan di dalam negara dan pemerintahan, (d) pembukaan UUD 1945 menetapkan kewajiban negara untuk melindungi dan mengayomi serta mensejahterakan seluruh bangsa (welfare nation state), (e) pembukaan UUD 1945 menetapkan asas fundamental dan sistem kenegaraan atas dasar “kedaulatan
2
rakyat berdasar kepada Pancasila sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Noorsyam, 1999). Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun juga, sebab perubahan akan mengakibatkan perubahan negara Proklamasi. Pembukaan UUD 1945 sudah meletakkan dasar-dasar HAM secara fundamental, komprehensif dan utuh.Bila dipahami secara mendalam, dasar-dasar HAM tersebut memiliki landasan religius, filosofis, ideologis, yuridis, etik dan moral normative. Perangkat peraturan hukum sebagai landasan yuridis konstitusional itu sudah lengkap dan menyeluruh, dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan pemerintah, tetapi implementasinya membutuhkan keseriusan berbagai pihak. Terutama para pendidik atau guru perlu mendidik para siswa agar memahami dan melaksanakan nilai-nilai HAM itu dalam kehidupan sehari-hari.
3
BAB II PEMBAHASAN MASALAH A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA Istilah Hak Asasi Manusia berasal dari kata “ Human right “ (dalam bahasa inggris), “Mensen rechten” (bahasa Belanda), “Droit de I’homme” (bahasa Perancis), pada zaman Yunani kuno, Planto (428 – 348) menyatakan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai ketika setiap warganya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah “Hak pepe” yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa. Pengertian Hak Asasi Manusia dari beberapa pendapat sebagai berikut : 1. Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dengan hakekatnya dan karena bersifat suci. 2. Prof. Miriam Budiardjo, SH HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. 3. Prof. Dardji darmodihardjo, SH HAM adalah hak dasar / hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME. 4. HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun (Tap MPR No. XVII Tahun 1998). Adapun “ Kewajiban-kewajiban Asasi “ ialah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus djalankan
oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti
4
kewajiban untuk tunduk kepada peraturan / perundangan dalam masyarakat, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya.( RG. Kartasapoetra, SH, Sistimatika Hukum Tatanegara, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal.246 )
a) Unsur – Unsur Hak Asasi Manusia Unsur – unsur HAM terdiri dari : 1. Bersifat dasar / pokok yang menjadi landasan dari hak dan kewajiban. 2. Melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. 3. Bersifat universal ( tanpa adanya diskriminasi / membedakan ). b) Sejarah Hak Asasi Manusia Sejak zaman dahulu HAM sudah diperjuangkan, beberapa piagam HAM hasil perjuangan untuk menjamin agar penguasa tidak bertindak sewenang – wenang, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Magna Charta, (1512) Dideklarasikan di Inggris, yang isinya membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dalam hal ini raja harus bisa dimintai pertanggungjawabannya dimuka hukum. 2. Bill of Rights Lahir di Inggris pada tahun 1689, Piagam ini di tanda tangani oleh RJ William III, yang intinya menyatakan bahwa “ manusia sama di muka hukum” (equality before the law). Paham ini yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi dan persamaan. 3. Declaration of Independen Piagam ini merupakan deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tanggal 4 Juli 1776, deklarasi ini menekenkan pentingnya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. 4. Declaration des Droits de I’lhomme et du Citoyen Piagam ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia warga Negara Perancis tahun 1789 yang diprakarsai oleh Lafayette. Piagam ini merupakan dasar dari Rule of Law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang, disamping 5
itu menekankan pentingnya asas paraduga tak bersalah ( presumption of innocence), kebebasan berekspresi ( freedom of expression ) dan kebebasan beragama ( freedom of religion ) serta perlindungan terhadap hak milik ( the right of property ). 5. UUD 1945 Pada alinea pertama ditegaskan sebagai berikut : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan,…” 6. The Universal Declaration of Human Rights Pada PD II F.D Roosevelt mendeklarasikan The Four Freedom yakni : 1. Freedom of speechand exression ( bebas berekspresi dan berpendapat ) 2. Freedom from fear ( bebas dari rasa takut ) 3. Freedom of religion ( bebas beragama ) 4. Freedom of want ( bebas dari kelaparan ) Deklarasi ini yang menjadi dasar lahirnya piagam HAM PBB yakni The Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948.( Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, hal. 37 ) c) Jenis – jenis Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia meliputi sebagai berikut : Hak asasi pribadi ( personal rights ) adalah hak : -
Kemerdekaan memeluk agama
-
Beribadah menurut agama masing-masing
-
Menyatakan pendapat
-
Kebebasan berorganisasi atau berserikat
Hak asasi ekonomi ( property rights ) adalah hak dan kebebasan : -
Memiliki sesuatu
-
Membeli dan menjual sesuatu
-
Mengadakan perjanjian atau kontrak
6
Hak persamaan Hukum ( rights of legal equality ) adalah hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam : -
Keadilan hukum
-
Pemerintahan
Hak asasi politik ( political rights ) adalah hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat dalam pemerintahan, meliputi hak : -
Memilih dan dipilih
-
Mendirikan partai atau organisasi
-
Mengajukan petisi, kritik, atau saran
Hak asasi social dan kebudayaan ( social and cultural rights ) adalah hak : -
Mendapat pendidikan dan pengajaran
-
Hak memilih pendidikan
-
Hak mengembangkan kebudayaan
Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum ( procedural rights ) misalnya hal mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam : -
Penggeledahan
-
Razia
-
Penangkapan
-
Peradilan
-
Pembekalan hukum
d) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakkan HAM Untuk melindungi HAM diperlukan lembaga yang bertugas untuk melindunginya dari berbagai pelanggaran. Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut : 1) KOMNAS HAM ( Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) KOMNAS HAM di bentuk tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993, yang selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 75 sampai Pasal 99. Tugas dari KOMNAS HAM adalah : -
Mengkaji
-
Meneliti
-
Memberi penyuluhan 7
-
Memantau
-
Mediator terlaksananya HAM
Kantor KOMNAS HAM terletak di ibukota Negara, sedangkan perwakilannya dapat didirikan di daerah.Anggota KOMNAS HAM dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Untuk melaksanakan tugasnya, sebagai media terciptanya hak asasi manusia di Indonesia, KOMNAS HAM memiliki kewenangan untuk : a) Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bersangkutan b) Menyelesaikan masalah secara konsultatif maupun negosiasi c) Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan d) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Setiap warga Negara yang merasa hak asasinya dilanggar, boleh melakukan pengaduan ke KOMNAS HAM disertai dengan alasan yang kuat, baik tertulis maupun lisan dan identitas pengaduan yang benar. KOMNAS HAM sebagai lembaga perlindungan hak asasi manusia memiliki sejumlah peranan, yaitu sebgai berikut : a) Melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM b) Melaksanakan penyuluhan HAM c) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM d) Melaksanakan mediasi ( sebagai penasehat ) untuk menyelesaiakan perkara yang menyangkut HAM 2) Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Bagi warga Negara yang tidak mampu mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh suatu lembaga yang bernama Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ). Maka LBH dapat menyediakan bantuan hukum tanpa dipungut bayaran.Bantuan ini bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna 8
kulit, idiologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama maupun kelompok. Disamping itu membantu memecahkan persoalan hukum perseorangan atau kelompok, bantuan hukum juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu : a) Mengembalikan wibawa hukum b) Mengembalikan wibawa pengadilan c) Mencegah terjadinya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial 3) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Pada beberapa perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum, terdapat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.Biro ini melaksanakan fungsi perguruan tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat yang memiliki perkara hukum. Yang biasa ditangani umumnya masalah-masalah ringan seperti : a) Perselisihan waris b) Uang ganti pembebasan tanah c) Kasus tabrak lari d) Perselisihan buruh e) Perlindungan konsumen, dll
B. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA 1. Instrument HAM di Indonesia Sebagai Negara yang menjunjung tinggi HAM Indonesia telah memiliki beberapa instrument HAM sebagai berikut : a. Pancasila Nilai-nilai pancasila merupakan landasan pengembangan HAM terutama sila kedua sebagi dasar normative pengembangan HAM Indonesia.Dengan demikian bangsa Indonesia sepenuhnya mengakui persamaan harkat dan martabat manusia. b. UUD 1945 Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 9
perikeadilan “, dari pernyataan tersebut jelaslah dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam secara universal bahwa semua bangsa menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, jenis kelamin, etnis, warna kulit dan golongan. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 hak-hak tersebut diatur sebagai berikut : 1. Pasal 27 ayat 1 : Hak atas kesamaan dalam hhkum dan pemerintah 2. Pasal 27 ayat 2 : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 3. Pasal 27 ayat 3 : Hak untuk membela Negara 4. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat 5. Pasal 28 A – 28 J : Hak Asasi Manusia 6. Pasal 29 ayat 2 : Kemerdekaan beragama dan beribadah 7. Pasal 30 : Hak atas usaha pertahanan dan keamanan Negara 8. Pasal 31 : Hak untuk mendapatkan pendidikan 9. Pasal 32 : Hak mengembangkan dan memelihara kebudayaan 10. Pasal 33 : Hak kehidupan ekonomi ( Prof. Dr. Ismail Sunny, SH, MC, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 39 ) c. Ketetapan MPR NO XVII/MPR/1998 tentang HAM Indonesia d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disamping itu juga mengatur kewajiban, tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam menegakan HAM. e. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM 2. Peran Masyarakat Dalam Penegakan HAM Partisipasi masyarakat dalam penegakan, perlindungan dan kemajuan HAM dapat dilakukan oleh setiap orang, kelompok, organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya.Menyampaikan laporannya atas terjadinya pelanggaran HAM.Laporan disampaikan kepada KOMNAS HAM atau lembaga yang berwenang dalam rangka perlindungn dan pemajuan HAM. Berinisiatif secara sendiri-sendiri atau bekerjasama antara KOMNAS HAM dan setiap orang, kelompok, organisasi politik.Organisasi kemasyarakatan, perguruan 10
tinggi, lembaga studi atau lembaga kemasyarakatan, melakukan penelitian pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Pada prinsipnya, penghormatan, penegakan dan penyebarluasan HAM oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakan atas dasar kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partisipasi terhadap penegakkan HAM diwujudkan dengan berbagai cara, seperti : a) Ikut mensosialisasikan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam program kegiatan dimasyarakat, misalnya pertemuan remaja, pertemuan PKK, pertemuan RT, dsb. b) Memasukkan pasal-pasal HAM dalam program media cetak maupun elektronik c) Keberanian untuk menyampaikan laporan terhadap pelanggaran HAM di lingkungan yang paling kecil sekalipun dengan jalur dan cara yang benar. d) Keberaniaan untuk menjadi saksi terhadap kasus pelanggaran HAM baik yang ringan maupun yang berat. 3. Instrumen HAM Internasional Tercantum di dalam The Universal Declaration of Human Rights ( Piagam HAM PBB ) Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desenber 1948. Kalimat utama mukadimah deklarasi menyatakan : “ Sedang pengakuan terhadap martabat yang melekat dan terhadap hakhak yang sepadan dan tidak dapat diganggu gugat dari semua masalah adalah dasar untuk kebebasan, keadilan dan kedamaian dunia. “ Pasal-pasal deklarasi itu menyatakan bahwa semua orang adalah sederajat dihadapan Undang-Undang. Deklarasi tersebut dimantapkan dengan dokumen lainnya yang merupakan kesepakatan internasional untuk dijadikan acuan bagi pengertian HAM, yaitu : a. Perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya b. Perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik Melalui deklarasi dan dokumen tersebut secara normative kedudukan individu manusia dengan segala hak-haknya telah memperoleh pengakuan masyarakat internasional.
11
Pada tanggal 10 Desember 1984 Majelis Umum PBB secara consensus menyetujui terhadap rancangan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Konvensi ini berlaku secara efektif pada Tanggal 26 Juni 1987.Pemerintah Indonesia merespon konvensi ini dengan menandatangani pada tanggal 23 Oktober 1985 dan kemudian disahkan menjadi UU RI No. 5 Tahun 1988. 4. Pengadilan HAM Internasional Masalah Hak Asasi Manusia mempunyai dimensi internasional sejalan dengan pengertian bahwa nilai-nilai HAM mempunyai sifat universal. Untuk itu, upaya pemajuan dan meningkatkan perlindungan HAM perlu dilakukan dalam kontek kerjasama internasional dan bukan dengan cara konfrontasi ataupun pemaksaan tata nilai asing. Pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajibaan untuk tunduk kepada pembatasan yang tunduk pada UndangUndang sebagaimana tercantum dalam pasal 28 J ayat ( 2) UUD 1945 yang berbunyi : Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tututan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan.
Dan
ketertiban
umum
dalam
suatu
mayarakat
yang
demokratis.Dengan ungkapan lain, asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungin HAM itu sendiri. Oleh karena itu Undang-Undang ini mengatur pula tentang pengadilan HAM ad hoc dan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi. HAM adalah milik dan kebutuhan semua manusia tanpa pandang bulu.Ini berarti penyelewengan dan pelanggaran HAM merupakan kepedulian semua orang dari Negara manapun.Aksi orma semacam inilah yang berlaku di Negara-negara maju. Itulah sebabnya mereka secara terbuka melakukan kritik tajam terhadap tiap Negara yang dinilai melakukan pelanggaran HAM.
12
Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat antara Negara Barat dengan Negara berkembang.Negara Barat melihat pelaksanaan HAM sebagai masalah penting yang harus diperhatikan oleh semua Negara, khususnya Negara berkembang. Dipihak lain Negara berkembang dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan HAM adalah urusan dalam negeri dan Negara Barat sebaiknya tidak usah ikut campur. Meskipun ekssistensi
HAM telah mendapat legitiminasi universal, namun
implementasinya dan penilaian terhadap HAM tetap harus dilakukan secara proposional. Tolak ukur dan penilaian harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi objektif dari suatu Negara yang memperhatikan latar belakang politik, sosial dan budaya serta nilai-nilai kehidupan yang berbeda dari setiap Negara. Penerapan HAM dalam kehidupan demokratis, baik sebagai nilai maupun sabagai cara , tidak dapat meniru bangsa atau Negara lain. Tetapi harus menyesuaikan diri dengan sejarah, tradisi nilai budaya serta idiologi atau faham dari masing-masing bangsa dan Negara.Bagi bangsa Indonesia penerapan HAM harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu Negara untuk menjabarkan dan mengatur HAM sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup Negara yang bersangkutan.
C. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 1. Upaya Penegakan HAM Negara RI adalah Negara hukum, maka dalam upaya penegakan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut : a) UUD 1945 b) Ketetapan MPR c) Undang-Undang Contoh : -
Pertama, UUD 1945 pasal 31, meegaskan bahwa setiapwarga Negara memiliki hak mendapatkan pengajaran. Maka untuk mencapainya pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan bea siswa, dsb.
13
-
Kedua, TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998, menugaskan presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah KOMNAS HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993
-
Ketiga, UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9, menegaskan tentang hak untuk hidup. Maka mankala terjadi pelanggaran hak ini, pemerintah menggelar peradilan HAM.
2. Proses Penegakan HAM Menegakkan HAM berarti melakukan penghukuman terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undangundang yang berlaku.Untuk itu, proses penegakkan HAM dilakukan dengan hukum acara peradilan HAM.Hukum acara dipergunakan untuk penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat adalah KUHP, sepanjang hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hukum acara itu meliputi sebagai berikut : a. Penangkapan Penangkapan ( Pasal 1 angka 2 HUHAP ) adalah suatu tindakan dari peyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap tersangka atau terdakwa. Yang berhak melakukan penangkapan adalah penyidik.Dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat pihakpenyidik adalah Jaksa Agung. b. Penahanan Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya ( Pasal 1 angka 2 KUHP ). Dalam perkara pelanggaran HAM berat, penahanan dilakukan oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum, sedangkan Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan. c. Penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik KOMNAS HAM untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM
14
yang berat.Penyelidikan dilakukan oleh KOMNAS HAM selaku penyelidik. Penyelidik berwenang : 1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan 2) Menerima laporan dan pengaduan 3) Melakukan pemanggilan dan pengaduan 4) Memanggil saksi 5) Meninjau tempat kejadian 6) Memanggil pihak terkait d. Penyidikan Penyidikan adalah tindakan pro justicia selama pemeriksaan pendahuluaan untuk mencari bukti- bukti tentang terjadinya pelanggaran HAM, misalnya pemeriksaan saksi-saksi, mendengarkan keterangan tersangka, mendengarkan keterangan ahli, dsb.Penyidikan pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. e. Penuntutan Penuntutan adalah suatu proses pelimpahan perkara pelanggaran HAM yang berat kepada Pengadilan HAM dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung.Jaksa Agung dalam melaksanakan penuntutan dapat mengangkat penuntut ad hoc yan terdiri dari unsure pemerintah dan masyarakat.
3. Hambatan Penegakan HAM Faktor yang dapat menghambat penegakan HAM di Idonesia adalah : a. Faktor Kondisi Sosial Budaya : 1) Stratifikasi dan status sosial, yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multi kompleks ( heterogen ) 2) Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacaraupacara sakral, pergaulan dsb. 3) Masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan hal-hal sepele. b. Faktor Komunikasi dan Informasi : 15
1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan dan gunung yang membatasi komunikasi. 2) Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh Indonesia. 3) Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik SDMnya maupun perangkat yang diperlukan. c. Faktor Kebijakan Pemerintah : 1) Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan HAM. 2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan HAM diabaikan. 3) Peran pengawasan legislative dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan pembangkan. d. Faktor Perangkat Perundangan : 1) Pemerintah tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang HAM. 2) Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit diimplementasikan. e. Faktor Aparat dan Penindakannya ( Law Enforcement ) 1) Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan HAM. 2) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang “ jalan pintas “ untuk memperkaya diri. 3) Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN.
4. Pelanggaran HAM Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia membedakan jenis pelanggaran HAM berat, yaitu : 1) Kejahatan genosida Kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara : 16
a) Membunuh anggota kelompok b) Menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik sebagian ataupun seluruhnya. d) Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : a) Pembunuhan b) Pemusnahan c) Perbudakan d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melnggar ketentuan ( asas-asas ) pokok hukum internasional f) Penyiksaan g) Penghilangan orang secara paksa h) Kejahatan apartheid 5. Penaungan kasus pelanggaran HAM Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat diselesaikan di Pengadilan Hak Asasi Manusia.Pengadilan ini dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Pengadilan ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Pelanggran HAM yang berat, termasuk pelanggaran yang dilakukan diluar batas territorial wilayah RI oleh Warga Negara Indonesia.
17
Pengadilan HAM berkedudukan disetiap daerah kabupaten/ kota. Pengadilan HAM dipimpin oleh hakim ad hoc, yaitu hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang. UU No. 26 Tahun 2000 juga mengatur Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Pengadilan ini dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan umum. Undang-undang ini juga menyebutkan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Tap MPR No. / MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.
6. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia Ada beberapa peristiwa besar pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapat perhatian tinggi dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia : a) Kasus Tanjung Priok ( 1994 ) b) Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita ( 1994 ) c) Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta ( 1996 ) d) DOM di Aceh e) Peristiwa penculikan aktivis politik ( 1994 ) f) Peristiwa Trisakti ( 1998 ) g) Kasus Ambon ( 1998 ) h) Kasus Sampit ( huru hara etnis Dayak dan Madura ) i) Kasus TKI di Malaysia ( 2002 ) j) Kasus Poso k) Terbunuhnya reporter RCTI Ersa Siregar dalam konflik Aceh ( 2003 )
18
Disamping kasus-kasus besar tersebut, di sekitar kita sering kali terjadipelanggaran HAM seperti : Pencurian, perampokan, pembunuhan, penculikan, tawuran pelajar dsb.
19
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN Tuntutan untuk menegakan hak asasi manusia sudah sedemikian kuat, baik di dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang dihadapi untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak; masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM tersebut, mari kita upayakan untuk sedikit demi sedikit dikurangi. Demi terwujudnya perlindungan HAM yang baik, marilah dari kita sendiri untuk belajar menghormati hak-hak orang lain.
20
DAFTAR REFERANSI -
Dahlan Thaib, SH, MSi. 1988. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta; UPP AMP YKPN
-
Davis, Peter, 1994, Hak Asasi Manusia, Jakarta, Yayasan Obor
-
Dirdjosiswono, Soedjono, 2001, Penegakkan HAM di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
-
Tim MGMP PKNS Kedu Utara. 2006, Modul PKN dan Sejarah Untuk SMK Tahun Pertama dan Kedua, Magelang
-
http://polowijoyo.files.wordpress.com/2009/09/hamunit2.pdf
21
