1m Indek:
LEMBAR DlSPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKADAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
.~.~~ry
:
Tanggal Masuk : t'7.!rJ.¥:j~.Is.:
.
:
Kode
.
..~..~~
.
·~M:;;~~;;;~:t~"~ %T~~t~.~f .• .•:.~.8~~
Hal/isi Ringkas
Tgl.lNomor Surat
"'~""""""""''I)''''''''''''''''''''''''''''''''
..
As a I
.
Diteruskan I kepada :
Instruksi Iinformasi :
f~
~.",t
..••.••..........••....••.....••......
idl· riP,
,
1. Sekretaris
I-
2. Kabid Media Massa
G) Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
~ l?' ~ INMM"~ ~~ ,)c/Ll'"\
vcr
X-··
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
1~'
.n,..:<1'Ib Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada:
* Corel yang tidak perlu
,~
(), • ~",\"'l O,,-t ~-t tJ..< )"..M>~l(\ WJo().-'( /
I
A
~ '(r\~
y;.,v. . 'I::-.().~
~\\
'1"" .
~I) :, ~
JAYA
RA"""
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Siok G It.13 dan 3 serta Siok F Lt. Dasar Telp. 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253
JAKARTA 10110
LAPORAN HASIL RAPAT Kepada Yth
Kepala Dinas Komunikasi, Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Informatika
dan
Oari
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Hal
Rapat Lanjutan Kegiatan Penyusunan Rapergub tentang Mekanisme Pengelolaan Jaringan Ookumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
Lampiran
1 (satu) berkas
Peserta Rapat
1. Ka. Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta,U.p sdr Harry Sanjaya,S.Sos 2. Ka. Biro Umum Provinsi OKI Jakarta 3. Ka. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi OKI Jakarta 4. Ka. Subbag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta 5. Ka. Pengundangan Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta 6. Ka.Subag Peraturan Oaerah Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta 7. Para Analis Bagian Peraturan Perundangundangan Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta 8. Pengolah Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta 9. Sdr. Suradji, S.H, M.H 10.Sdr. Ismu I-larkamil. S.H. M.H
Sehubungan dengan Rapat Penyusunan Konsep Rapergub tentang Mekanisme Pengelolaan Jaringan Ookumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat I Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta, Blok G Lt IX, 12 Juni 2015 pad apukul 09.00 WIB. 2. Biro Hukum memberikan draft dalam bentuk hard copy mengenai Rancangan Peraturan Gubernur OKI Jakarta tentang Mekanisme Pengelolaan Jaringan Ookumentasi. (terlampir)
bCJ..-Cj3 /r! o6/~ r.r
3. Saran dari Bapak Suradji, S.H, M.H anlara lain: • Rapergub disarankan mengatur inti dari JDIH Provinsi DKI Jakarta, sedangkan teknis pelaksanaannya dibuat landasan hukumnya sendiri oleh Biro Hukum. • Pada bagian anggota JDIH yang berada dalam Rapergub sebaiknya perguruan tinggi tidak di ikut sertakan. 5. Saran dari Oinas Kominfomas antara lain: •
Pada Pasal 10 Ayat (3) dalam Rapergub tersebut, disarankan untuk menuliskan langsung uri/link website JOIH. Provinsi OKI Jakarta melalui sub domain : http://jdih.jakarta.go.id
•
Pada rapat pembahasan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum, sebaiknya ikut dihadiri perwakilan dari UPT Jakarta Smart City sebagai pengelola Website Resmi Pemprov. DKI Jakarta: www.jakarta.go.id
Kepala Bidang
Mengetahui, Informasi Publik,
Peng~olaan
aides Aryanto NIP. 197102231997031001
Yang Melaporkan, Kepala Seksi Data dan Informasi,
~
Harry Sanjaya NIP. 198302212010011015
.
~
" JAYA.RAYA
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT OAERAH BIRO HUKUM ,Jalan Medan Merdeka Selatan No, 8 - 9 Telepon 021- 3822014, 3822314 Website: Birohukum.jakarta.go,id email
[email protected] JAKARTA Kode Pos : 10110
;f Nomor Sifat Lampiran Hal
/0J'1 /;,
Juni 2015
p.'.J Kepada
Undangan Yth, (daftar undangan terlampir)
d. Jakarta
Bersama ini saya mengharapkan kehadiran Bapakllbu/Saudara dalam rapat yang akan diselenggarakan pada: hari
Jum'at
tanggal
12 Juni 2015
waktu
: Pukul 09.00 WIB
tempat
Ruang Rapat I Biro Hukum, Gedung Balaikota Blok G Lantai. IX, Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat.
acara
Rapat lanjutan Kegiatan Penyusunan Konsep Rapergub tentang Mekanisme Pengeloiaan Jaringan OokulT'9ntasi Dan Informasi Hukum di P€'merintah Provinsi OKI Jakarta
Mengingat pentingnya Saudara tepat pada waktunya.
acara
tersebut,
diharapkan
kehadiran
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih,
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta,
~
Sri Rahayu NIP 195712281985032003
Tembusan: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta
•
Lampiran Nomor Tanggal
: Undangan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta : /f/JUni 2015
DAFTAR UNDANGAN
WKepala Oinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta U.p. Sdr. Harry Sanjaya, S.Sos 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi OKI Jakarta U.p. Sdr. Ora. F. Yulistiati 3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi OKI Jakarta U.p. Sdr. Tri Joko Raharjo, SH 4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta. 5. Kepala Sub. Bagian Peraturan Pelaksanaan Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta. 6. Kepala Sub. Bagian Pengundangan Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta. 7. Kepala Sub. Bagian Peraturan Oaerah Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta. 8. Para Analis Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta. 9. Pengolah Bagian Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi OKI
10. Sdr. Suradji, S.H, M.H (Tenaga Ahli ) 11. Sdr. Ismu Harkamil , SH, MH ( Tenaga Ahli )
--
w Indek:
LEMBAR DISPOSISI I CATATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA I Tanggal Masuk : O?:>!o(:. ;..o~. .
~!':? ..:.........................
Kode
~~.=
: ..
.: .
· V~ .~£Vll>') • ~ JLliflI t9tJtC; P.k1· (,?OO ~ AA. J ::~:~::~~::::~~:::~9.~:.~::t~:::~:::::::::::::::::::::::::::::
·
Hal/isi Ringkas
· ···i·ju~~··~·i~·/iD~io······:1··. ·····················
.
;::fi1.~::~0:~:::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tgl.lNomor Surat
As a I ~
Instruksi Iinformasi :
Diteruskan I kepada : 1. Sekretaris 2. Kabid Media Massa 3. Kabid Informasi
~(J
~~. ~
Publik @KabidSIM , 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
~
-M'",
@9
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid.POSTEL
~'r -to~"'"
!~
7ht\)
... J ~v W"'*'? .--
~
r'
') ~ '"'I A:1 i
1~
\.
1...
1- It,,H,u
)~"
v.,(:
vi ~I(y.lr~
re. ~\ (Sw-t.. n.. y
t'"'¥ e.v;
\t,,~. r~'f.<,.... \:>""""
N':~~)
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR
TAHUN
TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DKI JAKARTA, Menimbang:
a.
Bahwa untuk ......
b.
c.
d.
Bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ----------"-, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Mekanisme
Pengelolaan
Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Mengingat:
1.
Undang-undang
Nomor
ten tang
Pemerintahan
Khw>Us
Ibukota Jakarta
Negara
Kesatuan
29
tahun
Provinsi
2007 Daerah
Sebagai Ibukota
Republik
Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
1
Republik Indonesia Nomor 4744); 2.
Undang-undang tentang
Nomor
14
Keterbukaan
tahun
Informasi
2008 Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5038); 4.
Undang-Undang tentang
Nomor
Kearsipan
43
Tahun
(Lembaran
2009 Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5071); 5.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.
Undang-undang
Nomor
tentang
Pemerintahan
Negara
Republik
23
tahun
Daerah
Indonesia
2014
(Lembaran
Tahun
Nomor 224, Tambahan Lembaran
2014 Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
,. 5149); 8.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan
Undang Nomor
Pelaksanaan
12 Tahun
Pembentukan
Undang-
2011
Peraturan
Tentang
Perundang-
Undangan; 9.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor
2
Tahun
2013 Tentang
Standarisas Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi
Hukum
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan
Informasi
Hukllm
Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33); 13. Peraturan Daerah tentang
Nomor 2 Tahun 2010
Pembentukan
Peraturan
Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Tahun
2010
Nomor
2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta
Nomor
1)
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 (Lembaran 3
,. Daerah
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
. Jakarta Nomor 2002);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khus\lS Ibukota Jakarta Tahun
----
Nomor
----,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
----I.
MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Khusus
Ibukota
Jakarta. 3.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
4
lbukota
"
4,
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.
Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6.
Biro 'Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
yang
selanjutnya
disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum
secara
tertib,
terpadu,
dan
berkesinambungan,
serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum seca.'a lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 8.
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Anggota Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum adalah Anggota Jaringan
Dokumentasi
dan
lnformasi
Hukum Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum; 10.
Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan
atau
produk
hukum
perundang-undangan yang meliputi namun
selain tidak
peraturan
terbatas pal:"
putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 11.
Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12.
Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu
sistem
untuk
mengelola
database
peraturan
perundang-
undangan. 13.
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan,
pendayagunaan informasi hukum. 5
pelestarian,
dan
"
14,
Peraturan
Perundang-undangan
adalah
peraturan
tertulis
yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 6negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan
dalam
peraturan
perundang-
undangan,
Bagian Kedua Maksud dan TUjuan Pasa12 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH di Daerah guna memberikan kepastian hukum dan kemar,.faatan JDIH di Daerah, Pasa13 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a.
Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
b.
Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.
Mengembangkan kerja sarna yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
d.
Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. BAB II ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Pasal4
(1)
Organisasi JDIH di Daerah terdiri atas: 6
\'
a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. (2)
Biro Hukum bertindak sebagai Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)
Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Kantor Wilayah Departemen; b, Dinas-dinas; c. Badan/Kantor; d. Biro-biro yang berada dalam Sekretariat Daerah; e, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f.
Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
g. Perguruan Tinggi; dan h. BUMD. BAB III TUGAS DAN FUNGS! Bagian Kesatu Pusat JDIH Pasal5 (1)
Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
(2)
a.
Organisasi;
b.
Sumber Daya Manusia;
c.
Koleksi Dokumen Hukum;
d.
Teknis pengelolaan;
e.
Sarana prasarana;
f.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a,
perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
b.
penyusunan
dan/ atau
penyempurnaan
pedoman
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
7
standar
c.
pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDlH;
d.
sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDlH;
e.
pembinaan
sumber
daya
manusia
pengelola
Janngan
dokumentasi dan informasi hukum; f.
pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
g.
monitoring, dan evaluasi secara berkala setiap ----------- bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDlH.
Bagian Kedua Anggota JDlH Pasa16 (1)
Anggota JDlH melaksanakan tugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (I), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi: a.
Pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan,
pelestarian,
dan
pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya; b.
Pembangunan
sistem
informasi
hukum
berbasis
teknologi
informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikti.n dengan
website pusat JDlH; c.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
d.
Penyediaan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi lingkungannya;
e.
Pelaksanaan
evaluasi
mengenai
pengelola&n
Janngan
dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan f.
Penyampaian laporan setiap tahun di bulan ------ kepada pusat JDlH.
8
BABIV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1.)
Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum.
(2)
PengeIolaan JDIH yang dilakukan oleh Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: a.
pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan,
penyebarluasan
produk hukum; dan b.
penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian Kedua
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan Penyebarluasan Produk Hukum Pasal8 (1)
Kegiatan
pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan,
dan
penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
(2)
a.
Ketetapan MPR;
b.
Undang-Unde.ng Republik Indonesia;
c.
Perut uran Pemerintah Republik Indonesia;
d.
Peraturan Presiden;
e.
Peraturan Menteri Dalam Negeri;
f.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
g.
Keputusan Menteri Palam Negeri;
h.
Peraturan Daerah Provinsi;
I.
Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi;
J.
Peraturan DPRD Provinsi; dan
k.
Informasi hukum lainnya.
Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, paling sedikit memuat: 9
a.
Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.
Putusan Mahkamah Konstitusi;
c.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
d.
MoV/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
e.
Klarifikasi peraturan daerah;
f.
Rancangan produk hukum;
g.
Artikel hukum;
h.
Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi;
I.
MoV /kerjasama antar daerah Provinsi; dan/ atau
J.
Rancangan peraturan daerah. Bagian Ketiga Penataan Sistem Informasi Hukum Pasal9
Kegiatan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain melalui: a.
Sistem katalog;
b.
Sistem mandiri/ stand alone; dan
c.
Sistem internet/ website Pasal 10
(1)
Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan kedalam suatu unit computer. Informasi tersebut berisi: a.
,Jenis;
b.
Nomor;
c.
Tanggal;
d.
Judul;
e.
Sumber; dan
f.
Status peraturan perundang-undangan. 10
(2)
Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/ stand alone sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(3)
Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ website sebagaimana dimoksud pada l:'asal 9 huruf c dikelola meJalui websit.;;:. jdih www.jakarta.go.id.
.
.
'
Pasal 11 Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing kedalam website JDIH dan JDIH Kemendagri ke dalam website JDIH Daerah. Pasal 12 (1)
Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara berkala melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH.
(2)
Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi. Pasal 13
(1)
Pengelola JDIH kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan
kepala daerah kabupaten/kota,
dan
peraturan DPRD
kabupaten/kota kepada Pengelola JDIH Daerah masing-masing dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri. (2)
Pengelola JDIH Daerah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah provinsi, peraturan kepala daerah provinsi, dan peraturan DPRD provinsi kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.
BABV 11
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1)
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.
(2)
BupatijWalikota mdakukan j.l',:mbinaan dan pengawasan
pcnge~uiaar,
JDIH KabupatenjKota. Pasal 15 (1)
Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan: a.
pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH KabupatenjKota;
b.
penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi;
c.
pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH KabupatenjKota secara berkala; dan
d.
monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH KabupatenjKota.
(2)
Pembinaan Bupatijwalikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilaksanakan melalui kegiatan: a.
pemberian bimbingan pengelolaan JDlH KabupatenjKcta;
b.
penyediaan sarana dan prasarana JDIH KabupatenjKota; dan
c.
pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH
KabupatenjKota
secara berkala Pasal 16 (I)
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDlH.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari: a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.
Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PENUTUP Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2002 ten tang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsii Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,
13
BASUKI TJAHAJA PURNAMA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
[-----------------------------------] BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
NOMOR
14
