TRANSFORMASI SISTEM MANAJEMEN SDM KE DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014) ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP, KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2013
OUTLINE 1 LATAR BELAKANG
2
POKOK-POKOK SUBSTANSI UU ASN
3 PENUTUP
1 LATAR BELAKANG
PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI 1. KINERJA DAN PRODUKTIVITAS PNS MASIH DIPANDANG RENDAH 2. TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN MENURUN 3. MENINGKATNYA KORUPSI DI PEMERINTAHAN 4. PELAYANAN PUBLIK YANG BELUM MEMUASKAN MASYARAKAT 5. KEMUDAHAN BEKERJA DAN BERUSAHA YANG MASIH RENDAH 6. MEROSOTNYA NILAI-NILAI MORALITAS DAN SOSIAL 7. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI MASIH TERJADI DALAM PEMERINTAHAN
2008-2009 10.7 19.3
DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal
MANAJEMEN SDM DAN PERMASALAHANNYA
1.Perencanaan Pegawai 2.Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3.Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural) 4.Penyusunan Pola Karier Pegawai 5.Pengelolaan kinerja pegawai 6.Pengembangan kualitas pegawai 7.Penegakan Disiplin Pegawai 8.Remunerasi 9.Pemberhentian dan/pemensiunan
REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan di masa depan
TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR
2025
2018 DYNAMIC GOVERNANCE
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Struktur (Ekstraksi dariBirokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Jumlah dan distribusi PNS. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka Profesionalisasi PNS. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). Penyederhanaan Perizinan Usaha. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS. 2/7/2014
10
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 39 Tahun 2008 Kementeria n Negara
UU APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
2 POKOK-POKOK SUBSTANSI UU ASN
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
VISI DAN MISI UU ASN
VISI MISI
• mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
• memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone 14
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
• • • • • • •
kepastian hukum; profesionalitas; proporsionalitas; keterpaduan; delegasi; netralitas; akuntabilitas;
efektif dan efisien; keterbukaan; nondiskriminatif; persatuan dan kesatuan; keadilan dan kesetaraan; dan kesejahteraan.
15
TUJUAN UTAMA UU ASN a. b. c. d.
Independensi dan Netralitas Kompetensi Kinerja/ Produktivitas Kerja Integritas
e. Kesejahteraan f. Kualitas Pelayanan Publik g. Pengawasan dan Akuntabilitas
setkab.go.id
PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
LARANGAN DALAM MERIT SISTEM
• Diskriminatif (SARA dan Gender) • Kolusif, nepotisme, dan favoritisme • Menghalangi hak konstitusional
• Mempergunakan aktivitas politik yang koersif • Menghalangi hak untuk berkompetisi 18
UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN UNDANG-UNDANG
UNDANG UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA POKOK KEPEGAWAIAN STRUKTUR: • XV Bab • 141 Pasal
STRUKTUR: • VI Bab • 41 Pasal
PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara RI
JABATAN: • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN: • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional
SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PRINSIP,
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN
BAB XI ORGANISASI
NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB XII SISTEM
BAB III JENIS, STATUS,
BAB VIII MANAGEMEN
BAB XIII PENYELESAIAN
DAN KEDUDUKAN ASN
ASN
SENGKETA
BAB IV FUNGSI, TUGAS,
BAB IX PENGISIAN
BAB XIV KETENTUAN
DAN PERAN ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PERALIHAN
BAB V JABATAN ASN
BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
INFORMASI ASN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
RANCANGAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
19 R-PP
4 R-Perpres 1 R-PermenPANRB
KETENTUAN UMUM APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan
http://sinyo19.blogspot.com
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
STATUS 1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Menduduki jabatan pemerintahan.
1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanakan tugas pemerintahan.
KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN Fungsi: 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
HAK 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. perlindungan; dan 5. pengembangan kompetensi. 1. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. cuti; 3. perlindungan; dan 4. pengembangan kompetensi.
KEWAJIBAN • setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
DIISI TNI DAN POLRI
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN ASN Jabatan Administrasi
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
Jabatan Fungsional
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jabatan Pimpinan Tinggi
• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama
Jabatan ASN tertentu
Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: KemPAN merumuskan kebijakan LAN melaksanakan diklat dan kajian BKN mengelola pegawai ASN KASN menjamin perwujudan sistem merit
PRESIDEN KEMENPAN-RB
LAN
BKN
KASN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN
KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA
Menteri/Kementerian PANRB a. b. c.
Perumusan dan penetapan kebijakan, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
LAN a. b.
Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan dan penyelenggaraan Diklat ASN
BKN a. Penyelenggaraan manajemen ASN b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN ( Mengelola Pegawai ASN )
KASN Monitoring, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit & pengawasan penerapan asas,
kode etik, dan kode perilaku ASN Pasal 25
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
30
Lembaga Administrasi Negara LAN memiliki fungsi: » pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; » pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; » penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; » pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan » melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. LAN bertugas: • meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan; • membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; • merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; • menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait; • memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; • membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan • membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan 31
Kewenangan LAN LAN berwenang: a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. 32
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
33
BKN BKN memiliki fungsi: • pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; • penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan • penyimpan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. BKN bertugas: • mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; • membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; • membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; • mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN; • menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; • menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan • mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN 34
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
35
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah, yang terdiri: 1 orang Ketua merangkap anggota. 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota 5 orang anggota
Mengawasi proses pengisian JPT; Penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran)
Mewujudkan: Sistem Merit ASN yg profesional Pemerintahan yg efektif, efisien, terbuka, & bebas KKN; ASN yg netral; Profesi ASN yg dihormati; ASN dinamis & berbudaya. Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Fungsi: mengawasi norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit
STRUKTUR KELEMBAGAAN KASN PRESIDEN Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN
KEMENTERIAN
LNS
KEMEN PANRB
KASN
Merumuskan kebijakan
LPNK
LAN
BKN
Melaksanakan Kajian dan diklat
Mengelola pegawai ASN
1. Menjaga merit system 2. Monev Seleksi JPT 3. Laporan ke Presiden
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA 1. Sifat dan Kedudukan: a. Lembaga Non Struktural b. Mandiri, bebas dari intervensi politik c. KASN berkedudukan di ibukota negara 2. Tujuan : • menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; • mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NKRI; • mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik KKN; • mewujudkan Pegawai ASN yang netral, dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; • menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan • mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
Fungsi dan Tugas KASN •
•
•
Fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Tugas a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Dalam melakukan tugasnya KASN dapat: a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN; c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. 39
WEWENANG KASN 4. Wewenang a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. 5. Tindak lanjut hasil pengawasan Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
Tindak Lanjut Keputusan KASN Ada pelanggaran
Hasil pengawasan KASN
Tidak ada pelangaran
Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN
PPK dan PyB wajib menindaklanjuti
Ditindaklanjuti
Tidak Ditindaklanjuti
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41
Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit: • Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan • MenteriPANRB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 42
SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN 1. KASN, terdiri atas: 2. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. a. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota b. 5 (lima) orang anggota. 2. Unsur keanggotaan: terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah 3. Syarat menjadi Anggota KASN – WNI; – setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945; – berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri; – tidak sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki jab.politik; – mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; – memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen SDM; – berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen SDM, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain; – tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan – tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
ASISTEN KASN • KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan. • Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN. • Asisten KASN dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2 di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen SDM. • Asisten KASN tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas moral. • Asisten KASN memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN. 44
PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN ANGGOTA KASN 1. Penetapan Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi. 2. Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. 3. Pemberhentian karena : • meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; • dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan; atau • menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.
Seleksi Anggota KASN • Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN. • Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK. • Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya. • Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri. • Tim seleksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan. • Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas. • Tim seleksi melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik. • Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. 46
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KASN • Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi. • Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. • Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; atau e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara. 47
Majelis Kehormatan KASN • KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. • Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud, Presiden membentuk Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku. • Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas, serta berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 48
MANAJEMEN ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: – Menteri di kementerian; – Pimpinan lembaga di LPNK; – sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; – gubernur, di provinsi; dan – bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat yang Berwenang (PyB) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
MANAJEMEN ASN Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. Penilaian kinerja i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. pensiun dan tabungan hari tua; dan n. perlindungan.
Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan.
MANAJEMEN PNS 1
REKRUITMEN
BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN
2
PENGEMBANGAN PEGAWAI
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA
3
PROMOSI
4
KESEJAHTERAAN
5
MANAJEMEN KINERJA
6
DISIPLIN & ETIKA
7
PENSIUN
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN 1. Pendidikan dan Latihan
3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun
2. Seminar
4. Penataran
6. Pertukaran PNS dan Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI
PEMBERHENTIAN PNS
TIDAK DENGAN HORMAT a. b.
c. d.
penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
BATAS USIA PENSIUN Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) 1
PEJABAT PIMPINAN TINGGI
BUP 60 tahun
Tidak diberhentikan dari jabatannya
2
PEJABAT Usia < 60 tahun PIMPINAN TINGGI
Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014)
Telah diberhentikan dari jabatannya Telah diberhentikan dari jabatannya, Usia > 58 tahun
BUP 60 tahun
BUP 58 tahun Diberhentikan dgn hormat
KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI (2) 3
PEJABAT Usia < 60 tahun PIMPINAN TINGGI
Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan
SK pensiun Ditinjau Kembali tidak bersedia lagi melaksanakan tugas
Surat pernyataan bermaterai kepada PPK SK pensiun berlaku
Usia >58 saat berakhirnya MPP
4
PEJABAT PIMPINAN TINGGI
Masa Bebas Tugas/ MPP
Usia < 58 tahun saat berakhirnya MPP tidak bersedia lagi melaksanakan tugas
Diberhentikan dgn hormat Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Surat pernyataan bermaterai kepada PPK Diberhentikan dgn hormat
KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum)
1
2
PEJABAT ADMINISTRASI
PEJABAT ADMINISTRASI
BUP 58 tahun
Usia < 58 tahun
Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan
SK pensiun Ditinjau Kembali tidak bersedia lagi melaksanakan tugas
Surat pernyataan bermaterai kepada PPK SK pensiun berlaku
KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI (2) Usia < 56 tahun saat berakhirnya MPP
3
PEJABAT ADMINISTRASI
Masa Bebas Tugas/ MPP
tidak bersedia lagi melaksanakan tugas
Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Surat pernyataan bermaterai kepada PPK
Diberhentikan dgn hormat
KETENTUAN BUP LAINNYA 1
BUP pejabat fungsional yang tidak ada perpanjangannya sesuai peraturan perundangan saat ini
2
PNS yang diberhentikan sementara krn ditahan dan menjadi terdakwa tindak pidana
3
4
PNS yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa
BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan UndangUndang (Guru, Dosen, dan Jaksa, dll)
Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangundangan
Usia < 58 tahun
Usia < 58 tahun
BUP 58 tahun
BUP 58 tahun
Tetap berlaku
MANAJEMEN PPPK Pengadaan
Penilaian Kinerja Disiplin
Hak
Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh Keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat: Kompetitif dan Terbuka Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN Proses − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL − Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
POLA KARIR JPT a. Diduduki maksimal 5 (lima) tahun. b. dilarang diganti selama 2 (dua) tahun c. harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan. d. Bila tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. e. Bila tidak menunjukan perbaikan, harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Hasilnya bisa dipindahkan pada jabatan lain atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT 8
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
6
KASN
7
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PIMP K/L /PPK 1 5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT 7
PRESIDEN
Laporan
Pembatalan, Peringatan dan Teguran
KASN
PPK
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
KOORDINASI
4
8
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
1
6 MEMILIH & MENETAPKAN 5
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH 9
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
KASN
7
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
MENYAMPAIKAN 3 CALON
8
MENDAGRI
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
6
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK 5
1
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH 7
PRESIDEN
LAPORAN
KASN
8
Pembatalan, Peringatan dan Teguran
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
6
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
GUBERNUR/PPK
MENETAPKAN JPT
PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
5 KOORINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
1
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. FUNGSI : a. b.
c.
d.
Pembinaan dan pengembangan profesi ASN; Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas; Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan
SISTEM INFORMASI ASN 1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN. 2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi. 3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala. 4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya. 5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.
KETENTUAN PERALIHAN PENYETARAAN JABATAN UNDANG-UNDANG
UNDANG UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA
POKOK KEPEGAWAIAN
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah non kementerian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Jabatan eselon Ia dan eselon Ib
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan eselon II
Jabatan Administrator
Jabatan eselon III
Jabatan Pengawas
Jabatan eselon IV
Jabatan Pelaksana
Jabatan eselon V dan fungsional umum
KETENTUAN PENUTUP Peraturan pelaksanaan UndangUndang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
KETENTUAN AFIRMATIF Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau b. Warganegara berkebutuhan khusus. Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu misalnya daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah konflik, daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.
SEBUTAN Pegawai Negeri Sipil Pusat Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
4 PENUTUP TANTANGAN DAN PELUANG
1.KOMPETISI BERBASIS KOMPETENSI SECARA TERBUKA 2.HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
setkab.go.id
ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)
GEN-Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)
CEPAT BELAJAR & PINTAR KRITIS BEKERJA MOBILE MELEK TEKNOLOGI MUDAH BERGAUL
SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN
BERORIENTASI PD TIM SUKA TANTANGAN BESAR TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR
HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013
KEMENKEU
PERTAMINA KEMENKEU
PEMDA KEMENLU KEMDIKBUD
KEMKOMINFO
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
SELEKSI CPNS 2013 MENGGUNAKAN CAT Muara Enim
Kem. PU
Sidoarjo
STRATEGI REKRUITMEN GEN-Y 1. PROMOSI DAN RE-BRANDING
2. KEJELASAN POLA KARIER PROGRAM RETAINING YG KOMPREHENSIF
3. SISTEM REKRUITMEN YG BAIK
- Kompetitif, - Adil, - Objektif, - Transparan, - Bebas Unsur KKN, - Bebas Biaya
TERIMA KASIH
