TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1 Yogyakarta-Inna Garuda, 28 April 2015
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG DITETAPKAN UU ASN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Albania 113 Ethiopia 113 Guatemala 113 Nigeria 113 Timor Leste 113 Rep. Dominica 113 Ecuador 113 Mesir 113 Indonesia 113 Madagaskar 113
33 33 33 33 33 32 32 32 32 32
CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2014 PERINGKAT
NEGARA
SKOR
85
FILIPINA
38
100
CINA
36
107
INDONESIA
34
119
VIETNAM
31
133
TIMOR LESTE
28
IN MEMORIAM
THEE KIAN WIE
“…pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi” “…lambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat”
Government Effectiveness
100
The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. 79
80
54
60 38
40 25 20
7 4
44
38
44
58
75
81 80
83
89
100 94
64 61
56 47
21 22 12
0
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest)
2002 2012
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PERSIAPAN FACTOR DRIVEN
AKSELERASI
KEBERLANJUTAN
EFFICIENCY DRIVEN
EFFICIENCY DRIVEN
INDONESIA menjadi negara High Income
PDB Nominal per capita
PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711
1,335
2,416
4,257
6,793
9,706
12,989
16,578
286
302
319
336
353
POPULASI (JUTA JIWA) 237
253
269
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045
TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR 2025
2018 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
MANAJEMEN SDM
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENGEMBANG AN POTENSI HUMAN CAPITAL
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
BONUS DEMOGRAFI
MASYARAKAT EKONOMI ASIA
Pada tahun 2015 bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara yang terhimpun dalam ASEAN akan masuk ke era Masyarakat Ekonomi Asian (MEA). • •
•
• •
Dalam MEA disepakati adanya integrasi ekonomi di wilayah ASEAN. Dari kesepakatan yg sdh dirancang sejak 2003 itu, tdk hanya memperbolehkan adanya perdagangan bebas, di mana produk dr satu negara bebas dijual di negara lain, akan tetapi di sektor jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal, juga mendapatkan kebebasan untuk bergerak. Dng demikian, apabila MEA sdh berjalan, disatu negara ASEAN tdk hanya terlihat produk milik negara lain namun juga akan ditemukan dokter, insinyur, dosen, guru dr negara lain hadir di tengah masyarakat.
Diperkirakan, MEA akan menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan hingga sampai 600 juta orang. Pada saat MEA diberlakukan akan terjadi permintaan tenaga kerja profesional atau terlatih sebanyak 41% (14 juta orang), tenaga kerja kelas menengah 22% (38 juta orang), dan tenaga kerja kasar 24% (12 juta oraang).
• THE COUNTRY WHO HAS QUALIFIED MAN POWER WILL BE SURVIVE. • Singapura, Malaysia, dan Thailand bisa jadi yg akan mengendalikan bahkan mendapat keuntungan dr MEA. Ini terjadi karena kualitas SDM di ketiga negara itu lebih baik namun pasar dlm negerinya sdh sempit shg merka akan akan mencari pasar yg lebih terbuka , seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Indonesia. • Bagaimana Indonesia merespon
• ISRAN NOOR KETUA APKASI SEKALIGUS BUPATI KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR : • MEA yg akan diberlakukan nanti akan berdampak pada daerahdaerah pergerakan barang, investasi, tenaga kerja, dan modal akan bergerak bebas hingga ke pelosok daerah – itu sebabnya daerah-daerah di Indonesia harus siap menghadapi MEA 2015.
• Rendahnya kinerja dan buruknya pelayanan • Lemahnya pengukuran kinerja • Rekrutmen & promosi tdk fair nuansa kedekatan, ekonomi, politis • Lemahnya penegakan integritas • Tidak fleksibel/dinamis
ASN
11
TUJUAN UTAMA UU ASN Meningkatkan: • Independensi dan Netralitas • Kompetensi • Kinerja/ Produktivitas Kerja • Integritas • Kesejahteraan • Kualitas Pelayanan Publik • Pengawasan Dan Akuntabilitas
ASN
12
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
UNDANG-UNDANG ASN DIUNDANGKAN TANGGAL 15 JANUARI 2014
1. 19 RPP 2. 4 PERATURAN PRESIDEN 3. 1 PERMENPAN DAN RB
PEMBAHASAN R-PP
DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 NO
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
1
R-PP tentang Jabatan Administrasi dan Kompetensi
2
R-PP tentang Jabatan Fungsional
3
R-PP tentang Jabatan Pimpinan Tinggi
4
R-PP tentang Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5
R-PP tentang Hak dan Kewajiban Pegawai ASN
6
R-PP tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan
7
R-PP tentang Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS
8
R-PP tentang Pangkat dan Jabatan
9
R-PP tentang Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi.
10
R-PP tentang Penilaian Kinerja.
NO
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
11
R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan, dan Fasilitas lain
12
R-PP tentang Disiplin
13
R-PP tentang Pemberhentian, Sementara, dan pengaktifan Kembali
14
R-PP tentang Pengelolaan Program Jaminan Pensiun
15
R-PP tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Bantuan Hukum
16
R-PP tentang Manajemen PPPK
17
R-PP tentang PNS Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara
18
R-PP tentang Korp Pegawai ASN
19
R-PP tentang Upaya Administratif Pertimbangan Pegawai ASN
Pemberhentian
dan
Badan
NO
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
1
R-Perpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab ASN
2
R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LAN
3
R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BKN
4
R-Perpres tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK
NO
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB
1
R-Permen tentang Seleksi dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi KASN
DIRINGKAS
1. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 2. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (FORMASI, PENGADAAN, PANGKAT DAN JABATAN, PENGEMBANGAN KARIER – PENGEMBANGAN KOMPETENSI – POLA KARIER – PROMOSI DAN MUTASI, PNS YG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA, PENGAKTIFAN KEMBALI, PNS YG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA 3. R-PP TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 4. R-PP TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 4. R-PP TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL 5. R-PP TENTANG GAJI NEGERI SIPIL 6. R-PP TENTANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL 7. R-PP TENTANG KORP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
R-PP TTG PPPK KETENTUAN UMUM STATUS DAN KEDUDUKAN MANAJEMEN PPPK 1. PENETAPAN KEBUTUHAN; 2. PENGADAAN; 3. PENILAIAN KINERJA; 4. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN; 5. PENGEMBANGAN KOMPETENSI; 6. PEMBERIAN PENGHARGAAN; 7. DISIPLIN; 8. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA; 9. PERLINDUNGAN
2. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL • • • •
• • • •
•
FORMASI PENGADAAN PANGKAT DAN JABATAN PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI PNS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PNS HAK KEPEGAWAIAN YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA, DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA LNS PNS YG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA PEMBERHENTIAN
MATERI UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI ASN
P6
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
• Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; • Menduduki jabatan pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. • Melaksanakan tugas pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional
Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
PEGAWAI ASN
PNS
P6
PPPK
Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
P13
PEGAWAI ASN P 20
JABATAN ASN
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
P 13
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
ADMINISTRATOR
ESELON III
APENGAWAS
ESELON IV
PELAKSANA
ESELON V
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN
JABATAN FUNGSIONAL
KEAHLIAN
PENYELIA
UTAMA
MAHIR
MADYA
TERAMPIL
MUDA
PEMULA
PRTAMA
JABATAN PIMPINAN TINGGI
UTAMA
MADYA
PRATAMA
KEWENANGAN PENGANGKATAN Presiden memilih di antara salah seorang dari tiga orang calon yang diajukan PPK dan menetapkan pengangkatannya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya. PPK memilih di antara salah seorang dari tiga orang calon yang diajukan Pyb dan menetapkan pengangkatannya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
KELEMBAGAAN • • • • •
PRESIDEN MENTERI LAN BKN KASN
PRESIDEN (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. (2) Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN; c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
KASN Merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. - 7 KOMISIONER - ASISTEN + PEJABAT FUNGSIONAL - SEKRETARIAT DIPIMPIN SEORANG PNS
Bertugas: a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
Manajemen PNS Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; e. pola karier; k. disiplin; f. promosi; l. pemberhentian; g. mutasi; m. pensiun dan tabungan hari h. Penilaian kinerja tua; dan n. perlindungan.
XXXXXXXXXX 37
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH 1. Dasar penetapan kebutuhan : a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan c. Penetapan jabatan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. d. Jumlah jabatan ditetapkan oleh Menteri secara nasional. 2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja 3. Rasio PNS : PPPK = 60:40 sekaligus Penataan Jumlah dan sebarannya 4. Prosedur: Melalui Pengusulan (konvensional) Pendekatan Informasi Teknologi (tidak perlu usulan)
(Pasal 56 RUU ASN)
38
PENGADAAN PNS 1. 2.
3. 4.
Dasar pengadaan: pengisian kebutuhan jabatan yang lowong sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri Tahapan : a. Perencanaan b. Pengumuman lowongan c. Pelamaran d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang) e. Pengumuman hasil seleksi f. Masa percobaan g. Pengangkatan menjadi PNS Instrumen tes a. Computer Aid Test (CAT) b. LJK Metode tes: a. Masal dan waktu tertentu b.Setiap saat dan tidak masal (Pasal 58) 39
Pangkat dan Jabatan • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. • Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. • PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.
40
JABATAN, PANGKAT, DAN JENJANG PNS NO
JABATAN
1
2
PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMENKLATUR
PANGKAT
JENJANG
3
4
5
21
UTAMA
Kepala LPNK 1. Sekjen 2. Sesmen 3. Sestama 4. Deputi
20
MADYA
5. Dirjen 6. Irjen 1
PIMPINAN TINGGI
7. Sekda Prop.
19
1. Ka. Biro 2. Direktur
18
3. Asisten Deputi 4. Sekda Kab/Kota 5. Asisten Daerah
17 16
PRATAMA
1
2
2
FUNGSIONAL UTAMA
FUNGSIONAL KETERAMPILAN
3
4
5
ADMINISTRASI Ahli Utama
15
Ahli Madya
14
Ahli Muda
13
Ahli Pertama
12
Penyelia
11
Mahir
10
Terampil
9
Pemula
8
ADMINISTRATOR
PENGAWAS PELAKSANA
PADANAN PANGKAT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JABATAN DAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO 1
2
3
4 5
TNI
POLRI
PANGKAT
PANGKAT
1. Letnan Jenderal 2. Laksamana Madya 3. Marsekal Madya
Komisaris jenderal Polisi
1. Mayor Jenderal 2. Laksamana Muda 3. Marsekal Muda
Inspektur Jenderal Polisi
PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT
JABATAN
JENJANG
21
Kepala LPNK
Utama
20
1. 2. 3. 4. 5. 6.
19
7. Sekda Prop 1. Ka. Biro 2. Direktur 3. Asdep
1. Brigadir Jenderal 2. Laksamana Pertama 3. Marsekal Pertama
Brigadir Jenderal Polisi
18
Kolonel
Komisaris Besar Polisi
17
Letnan Kolonel
Ajun Komisaris Besar Polisi
16
Sekjen Sesmen Sestama Dirjen Irjen Deputi
Sekda Kab/Kot Kepala Dinas
Madya
Pratama
PROMOSI PNS • Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. • Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.” • Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.
44
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS • Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN; • Proses Pengisian jabatan: • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
45
Pengisian JPT dari Non-PNS • JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari nonPNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam KEPRES. • JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. • JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 46
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
8
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
6
KASN
7
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PIMP K/L /PPK 1 5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 47
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
7
PRESIDEN
Laporan
Pembatalan, Peringatan dan Teguran
KASN
PPK
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
KOORDINASI
4
8
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
1
6 MEMILIH & MENETAPKAN 5
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
48
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
9
KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH
KASN
7
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
MENYAMPAIKAN 3 CALON
8
MENDAGRI
PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
6
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK 5
1
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 49
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
7
PRESIDEN
LAPORAN
KASN
8
Pembatalan, Peringatan dan Teguran
MEMASTIKAN SISTEM MERIT
6 2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
GUBERNUR/PPK
MENETAPKAN JPT
PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
5 KOORINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
1
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT
PANSEL 3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 50
MASA TRANSISI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2015 PERMENPAN 13 TAHUN 2014
PENGISIAN PERCEPATAN JPT
Kementerian/Lembaga baru atau Kementerian/Lembaga yang melakukan reorganisasi TA 2015 Secara cepat dan tepat Menjamin kinerja fisik, keuangan dan pelayanan publik
1
PERCEPATAN
2
PENGISIAN JPT YG LOWONG
3
TERBUKA DAN KOMPETITIF
4
SINGKAT DAN SEDERHANA
Sesuai rekam jejak jabatan (kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, integritas & moralitas serta persyaratan lain yg dibutuhkan) oleh Panitia Seleksi Sekurang-kurangnya 10 hari kerja meliputi: pengumuman (5 hari), seleksi sesuai rekam jejak, serta wawancara (5 hari)
5
DAPAT DIISI NON PNS
Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi syarat Dengan persetujuan presiden
6
KOORDINASI
PPK berkoordinasi dengan KASN
7
PENGAWASAN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
POLA KARIR JPT • • • • •
Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya. Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
53
POLA KARIR JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ADMINISTRATOR
FUNGSIONAL AHLI
SWASTA
PENGAWAS
FUNGSIONAL TERAMPIL
PPPK
PELAKSANA
TNI POLRI SWASTA
MUTASI PNS •
• • • •
•
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan: - prinsip larangan “konflik kepentingan”. - Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD. 55
PENILAIAN KINERJA PNS Dilakukan berdasarkan: • perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 56
Penggajian dan Tunjangan PNS • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. • Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan. • Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. • PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD. • Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi: – tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja) – tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD • Single Salary • Simple salary
57
Penghargaan PNS • PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. • Penghargaan tsb berupa pemberian: – – – –
tanda kehormatan; kenaikan pangkat istimewa; kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
58
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
59
Pemberhentian PNS PNS diberhentikan dengan hormat karena: Menjadi anggota/Pengurus Parpol; meninggal dunia; Mencalonkan/dicalonkan sebagai atas permintaan sendiri; pejabat negara; mencapai batas usia pensiun; Tidak mencapai target sasaran kerja; perampingan organisasi; Melanggar salah satu disiplin berat; tidak cakap jasmani dan/atau rohani. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
60
Pemberhentian Sementara PNS PNS diberhentikan sementara, apabila: • diangkat menjadi pejabat negara; • diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau • ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
61
Batas Usia Pensiun Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional (PP 21/2014).
62
Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua • Hak bagi PNS yang berhenti bekerja. • PNS diberikan jaminan pensiun apabila: – – – – –
meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. • Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
63
Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan kesehatan; Mencakup jaminan sosial jaminan kecelakaan kerja; yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional jaminan kematian; dan bantuan hukum. -> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
64
MANAJEMEN PPPK Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. gaji dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan. 65
REGULASI PENGISIAN PPPK
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PPPK PERATURAN PRESIDEN TENTANG JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK PERATURAN MENTERI PAN DAN RB MENGENAI PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK 66
R-PP MANAJEMEN PPPK FOKUS PENGATURAN
AMANAT UU ASN (Ps. 93-105)/ DESAIN RPP
KOREA
Kriteria Jabatan
tidak berkaitan dengan perumusan dan Boleh diposisi mana saja yang penetapan kebijakan; memerlukan keahlian yang spesifik tidak berkaitan dengan pengambilan (expert) keputusan dalam pertahanan dan keamanan negara, rahasia negara dan keuangan negara tidak berwenang mengambil keputusan dalam pengelolaan asset, personil dan keuangan; bersifat teknis operasional; bersifat pelayanan; dan/atau bersifat mandiri
Proporsi Jumlah
-
Pengembangan kompetensi
Hanya beberapa hari karena sudah Bentuk kursus/seminar/penataran Paling banyak 15 hari kerja dalam 1 dianggap ahli tahun
1-2% dari total pegawai pemerintah
R-PP MANAJEMEN PPPK FOKUS PENGATURAN Gaji
AMANAT UU ASN (Ps. 93-105)/ DESAIN RPP
KOREA
berdasarkan beban kerja, tanggung Lebih tinggi ( 1,5 – 7 x gaji PNS di jabatan yang sama) dari PNS karena jawab jabatan, dan resiko pekerjaan merupakan pakar/expertise
Pola karier
Diamanatkan namun PPPK terbatas Tidak ada pola karier karena sudah dengan masa kerja kontrak maka dianggap ahli sebaiknya tidak ada pola karier
Masa kontrak
Minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang Minimal 2 tahun dan dapat sesuai kebutuhan dan berdasarkan diperpanjang setiap tahun sampai penilaian kerja dengan 5 tahun setelahnya yang bersangkutan harus reapply
Legal standing
Tunduk pada hukum administrasi negara
Tunduk pada hukum administrasi negara
Pensiun
Tidak mendapat pensiun
Tidak mendapat pensiun
Rasio PNS dan PPPK
Direncanakan 60 berbanding 40
100 berbanding 1
Terima Kasih
