BAB II PEMUTASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
F. Pengertian Mutasi Pengertian mutasi dalam kamus saku Bahasa Indonesia yakni: pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam bentuk; kualitas atau sifat lain. 14 Salah satu bentuk dari pengembangan karir pegawai adalah mutasi pegawai. Kata mutasi atau pemindahan oleh sebagian masyarakat sudah dikenal, baik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan perusahaan (pemerintahan). Mutasi dalah kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat tenaga kerja ke tempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain. Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Perubahan posisi jabatan/tempat/pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status, kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi jabatan hanyalah bidang tugasnya. 15 14
Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty dalam http://www.bimbingan.org/teorianalisismenurut-para-ahli.htm, diakses tanggal 1 Februari 2015 15 Malayu,S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.2005. hal. 102
Universitas Sumatera Utara
Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan. 16 Mutasi adalah kegiatan memindahkan pegawai dari unit/bagian yang kelebihan tenaga ke unit/bagian yang kekurangan tenaga atau yang memerlukan. Mutasi atau pemindahan pegawai dapat terjadi karena keinginan sendiri dan dapat pula karena keinginan perusahaan. 17 a. Keinginan pegawai sendiri terjadi karena 1) Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau jabatannya; 2) Pegawai yang bersangkutan merasa tidak dapat bekerja sama dengan teman sekerjanya atau dengan atasannya; 3) Pegawai yang bersangkutan merasa bahwa tempat atau lingkungan kerja tidak sesuai dengan kondisi fisik atau keinginannya. b. Keinginan perusahaan terjadi karena: 1) Perusahaan ingin menunjukkan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa mutasi tersebut bukan merupakan hukuman, melainkan upaya untuk menjamin kelangsungan pekerjaan pegawai tersebut;
16
Sastrohadisuwiryo, B. Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, hal 247 17 Ibid
Universitas Sumatera Utara
2) Perusahaan ingin meyakinkan pegawai bahwa ia tidak akan diberhentikan karena
kekurangmampuan
atau
kekurangcakapan
pegawai
yang
bersangkutan; 3) Perusahaan ingin menghindari rasa jenuh pegawai pada jenis pekerjaan, jabatan, maupun tempat kerja yang sama. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa mutasi adalah pemindahan jabatan satu ke jabatan lain dengan disertai perubahan status, upah maupun tanggung jawabnya. Dari uraian tersebut tampak bahwa mutasi atau pemindahan pegawai sangat penting dan perlu dilakukan, baik dilihat dari kepentingan pegawai maupun kepentingan perusahaa Mutasi di dalam sebuah perusahaan bukanlah hukuman. Di masyarakat sering dipahami bahwa mutasi merupakan suatu bentuk hukuman dalam bidang kepegawaian. Anggapan demikian terutama datang dari pegawai yang merasa kurangmampu, kurangcakap atau kurang berhasil dalam menjalankan tugas serta pegawai yang merasa melakukan kesalahan. Anggapan demikian tentu saja tidak selalu benar. Terlepas dari sebab-sebab yang sesungguhnya ada, diadakannya mutasi bukanlah suatu hukuman jabatan. Mutasi adalah suatu hal yang wajar dalam setiap organisasi atau instansi, baik pemerintah maupun swasta
G. Tujuan Pelaksanaan Mutasi Sebagai sebuah organisasi yang menangani masalah keamanan, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai biro-biro kerja yang melaksanakan tugas di bawah induk organisasi kepolisian dalam hal ini adalah Kapolri. Untuk masalah B
Universitas Sumatera Utara
Biro ini, kerja yang melaksanakan tugas adalah biro pembinaan karier atau disingkat Biro Binkar. Didasarkan atas dasar pelaksanaan mutasi sebagaimana dikemukakan Hasibuan dengan tujuan berikut 1. Mutasi adalah memindahkan karyawan dari satu pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. 2. Untuk pelaksanaan harus didasarkan atas pertimbangan matang, sebab bila tidak demikian, mutasi yang dilakukan itu bukannya merupakan tindakan yang menguntungkan, tetapi justru merugikan perusahaanorganisasi kerja. 3. Pada prinsipnya mutasi dilaksanakan agar kita dapat melaksanakan prinsip “orang tepat pada tempat yang tepat "karena pada saat penempatan pertama hal ini sulit dilaksanakan. 18 Menurut Eko Prasojo dengan membangun system merit dalam birokrasi publik berarti menjadikan kompetensi dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur negara. Ukuran ini harus dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan rekrutmen, remunerasi, hingga mutasi maupun promosi jabatan. bukan sebaliknya berdasarkan pada hubungan-hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan afiliasi politik. Kepegawaian negara hanya akan berfungsi secara profesional dan independen jika kompetensi dan kinerja menjadi dasar dalam semua pengukuran. Ini berarti pemerintah harus melakukan perombakan secara fundamental terhadap sistem kepegawaian Negara. 19
18
Malayu, S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.2005. hal. 102 19 Prasojo, Eko. Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi). Jakarta :Salemba Humanika. 2009. hal. 90
Universitas Sumatera Utara
Tujuan khusus mutasi jabatan, yaitu : 20 1. Menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan jabatan yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat menjamin terjadinya kondisi ketenagakerjaan yang stabil. Stabilitas ketenagakerjaan akan terwujud apabila penempatan tenaga kerja dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara tepat 2. Menempatkan dan menambah wawasan, memperluas wawasan dan pengetahuan merupakan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam suatu organisasi. Dengan demikian tenaga kerja yang ada, wawasan dan pengetahuannya tidak terbatas atau terpaku hanya pada suatu bidang tertentu. 3. Menghilangkan kejenuhan terhadap suatu jabatan, apabila seorang tenaga kerja terus-menerus dari tahun ke tahun memegang jabatan yang sama, maka akan menimbulkan tenaga kerja yang bersangkutan terjebak pada rutinitas kerja dan menurunkan gairah serta semangat kerjanya. Untuk itu perlu terus diupayakan adanya penyegaran-penyegaran Mutasi Polri bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya proses pembinaan karier personel yang terencana, terarah, objektif, dan berkeadilan. Sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas kinerja personel dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
20
Bambang Wahyudi, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Sulita, 2002.hal. 167
Universitas Sumatera Utara
Selain tujuan tadi, sebenarnya prinsip dasar diadakannya pemutasian terhadap anggota Polri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari semangat Reformasi 1998. Di sana, termasuk di dalamnya, perlu kiranya melakukan pembinaan dan peremajaan organisasi yang beorientasi pada peningkatan kualitas, baik sebagai anggota Polri maupun dalam struktur kelembagaan. 21 Semangat yang terkandung dalam reformasi, pada awalnya sempat memberikan secercah harapan buat Polri untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Struktur organisasi disusun dengan baik dan cermat, hanya saja kemudian menimbulkan masalah-masalah baru. Bukan salah publik, dalam hal ini pihak akademisi membuat suatu penilaian terhadap kinerja kepolisian yang belum menampakkan tanda-tanda ke arah perbaikan yang tegas. Walau kemudian, tidak serta merta terus menyalahkan institusi ini, karena pada bagian lainnya, ada oknum-oknum kepolisian yang pasti mempunyai niat yang tidak baik dalam merusak citra institusi tersebut.
H. Syarat-syarat Mutasi Adapun syarat-syarat agar pelaksanaan mutasi jabatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan baru bagi organisasi. persyaratan-persyaratan tersebut antara lain: 22
21
Hasil wawancara dengan Sonny Wilfrid Siregar, selaku Kepala Kepolisian Resort Medan Kabag Sumda, tanggal 17 Februari 2015 22 Bambang Wahyudi, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Sulita, 1996. hal. 181
Universitas Sumatera Utara
1. Setiap mutasi yang dilakukan hendaknya jangan sampai dirasakan sebagai suatu hukuman bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, hendaknya organisasi melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kerja yang bersangkutan sebelum mutasi dilaksanakan. Hal tersebut penting untuk meyakinkan bahwa pemindahan merupakan sesuatu yang bersifat rutin, wajar atau biasa dalam kehidupan suatu organisasi, serta ditujukan
semata-mata
demi
kepentingan
organisasi.
mengurangi
kejenuhan/kebosanan dari seorang tenaga kerja 2. Hendaknya mutasi dilakukan untuk memperkuat kerjasama kelompok. Untuk itu, suatu organisasi harus sungguh-sungguh mempertimbangkan dan melakukan seleksi dengan ketat setiap tenaga kerja yang dipindahkan apabila setelah pelaksanaan mutasi personal ternyata justru menimbulkan konflik, maka jelas mutasi tersebut mengalami kegagalan 3. Mengurangi kejenuhan/kebosanan dari seorang tenaga kerja. Seorang tenaga kerja yang secara terus menerus barada dalam satu jabatan dapat menimbulkan kejenuhan atau kebosanan terhadap tugas jabatannya. Adanya mutasi diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari suasana tersebut Didalam kenyataan sebenarnya, kebijaksanaan mutasi jabatan seringkali menghadapi beberapa masalah yang dapat merupakan hambatan apabila ia tidak mampu untuk dipecahkan terlebih dahulu
Universitas Sumatera Utara
I. Permasalahan dalam Mutasi Jabatan Dalam organisasi kepolisian digunakan sistem hierarki yang bertujuan untuk menjaga agar perintah dari atas dapat dilaksanakan dengan baik dan juga sebagai sistem pengendalian. Hierarki berbanding lurus dengan karier, ditandai dengan pangkat. Mutasi Polri dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan personel Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain, atau antar daerah. Mutasi ini dilakukan dalam ruang lingkup organisasi kepolisian yang pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan memindahkan anggota Polri dari satu tempat dinas ke tempat dinas lain disebut mutasi Polri. Akan tetapi, mutasi sebenarnya tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi Polri meliputi kegiatan memindahkan anggota Polri, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status atau jabatan Polri, dan sejenisnya. Berdasarkan uraian tersebut, mutasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Mutasi adalah kegiatan organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan jabatan ke situasi tertentu. Tujuannya, agar para anggota Polri yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam, dan dapat memberikan prestasi kerja yang maksimal kepada Kepolisian Republik Indonesia. Perjalanan karier dari BINTARA: 1. Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), setelah 4 tahun menjadi 2. Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), setelah 4 tahun menjadi 3. BRIGADIR, setelah 4 tahun menjadi
Universitas Sumatera Utara
4. Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA), setelah 5 tahun menjadi 5. Ajun Inspektur Dua (AIPDA), setelah 2 tahun menjadi 6. Ajun Inspektur Satu (AIPTU). Ini adalah pangkat tertinggi di golongan BINTARA Perjalanan karier dari BINTARA: 23 1. Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), setelah 4 tahun menjadi 2. Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), setelah 4 tahun menjadi 3. BRIGADIR, setelah 4 tahun menjadi 4. Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA), setelah 5 tahun menjadi 5. Ajun Inspektur Dua (AIPDA), setelah 2 tahun menjadi 6. Ajun Inspektur Satu (AIPTU). Ini adalah pangkat tertinggi di golongan BINTARA. Permasalahan yang harus dihadapi dalam mutasi jabatan antara lain: 24 1. Formasi kepegawaian dalam organisasi. Suatu kebijaksanaan mutasi jabatan seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya formasi pegawai. Misalnya, karena seluruh formasi kepegawaian yang ada telah terisi penuh. 2. Adanya anggapan atau pandangan yang bersifat etis/moral terhadap suatu mutasi jabatan yang seringkali merugikan, khususnya bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Misalnya, pandangan bahwa tanaga kerja yang dipindahkan berarti dihukum, tidak berpakai lagi, atau merugikan orang lain. Kesulitan dalam menentukan standar untuk mutasi jabatan. seringkali 23 24
Ibid. hal 181 Ibid. hal 182
Universitas Sumatera Utara
pelaksana kebijaksaan mutasi jabatan mengalami kesulitan dalam menentukan secara objektif dasar penilaian yang akan menjadi dasar mutasi seseorang.
J. Akibat Yang Terjadi Apabila Polisi Yang Dilantik Dalam Jabatan Tidak Memenuhi Kriteria Yang disyaratkan Peraturan Perundang-Undangan
Cara Pengajuan Mutasi Anggota Kepolisian, Dalam rangka pembinaan pegawai Polri, organisasi melakukan serangkaian kegiatan penempatan (mutasi) pegawai. Mutasi pegawai dapat berlangsung di internal Polda namun dapat juga terjadi antar Polda dan Mabes Polri. Kegiatan penempatan (mutasi) pegawai Polri berpedoman pada sejumlah aturan dan berdasar berbagai pertimbangan yang relevan. 25 Untuk mutasi antar Polda dan Mabes Polri dengan biaya sendiri antara lain di atur sebagai berikut: 1. Waktu lama dinas di Polda setempat: a. Mutasi dari Polda Luar Jawa ke Polda Jawa minimal berdinas 8 tahun; b. Mutasi antar Polda di Jawa minimal 8 tahun c. Mutasi dari Polda Jawa ke Polda Luar Jawa minimal berdinas 6 tahun; d. Hal tersebut di atas dikecualikan bagi PNS wanita & Polwan yang telah berkeluarga karena pertimbangan mengikuti dinas suami;
25
Hasil wawancara dengan Sonny Wilfrid Siregar, selaku Kepala Kepolisian Resort Medan Kabag Sumda, tanggal 17 Februari 2015
Universitas Sumatera Utara
e. Adanya alasan psikologis dan atau kesehatan dapat dipertimbangkan oleh pimpinan yang berwenang untuk menyimpangi kala waktu minimal di atas. 2. Kelengkapan berkas administrasi usulan mutasi dengan biaya sendiri: a. Surat permohonan dari anggota yang disahkan oleh Kasatker/Kasatwil (bermeterai 6000); b. Daftar Riwayat Hidup singkat; c. Fotokopi
Skep
pengangkatan
I
&
Skep
pangkat
terakhir;
Fotokopi akte menikah bagi yang sudah berkeluarga; d. Surat persetujuan & kesanggupan suami/istri untuk mengikuti kepindahan bila dikabulkan (bermeterai 6000); e. Surat pernyataan tidak menuntut biaya & perumahan dinas di tempat tugas baru; f. Surat keterangan belum menikah bagi yang belum berkeluarga; g. Menyertakan surat keterangan kesehatan dari Biddokkes Polda bila kepindahan karena alasan sakit. Para Kasatker/Kasatwil seyogianya tidak memberikan rekomendasi usul mutasi kepada anggotanya jika syarat administrasi tidak terpenuhi dan atau anggota tersebut sedang dalam permasalahan hukum sampai dengan adanya penyelesaian secara tuntas Akibat yang terjadi apabila polisi yang dilantik dalam jabatan tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan peraturan perundang-undangan antara lain: 26
26
Ibid
Universitas Sumatera Utara
1. Apabila personil tersebut sedang bermasalah dengan hukum sebagai tersangka melakukan pelanggaran pidana, sisiplin, kodetik. Polri sehingga akan menjadi masalah atau hambatan bila di mutasikan sehingga si pemutasi tidak bisa dipindahkan. 2. Setiap untuk melakukan pemutasian terhadap personil melalui sidang dewan
pertimbangan
terhadap
personil
melalui
sidang
dewan
pertimbangan karir-karis/ sidang dewan kebijakkan.
Universitas Sumatera Utara
