TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN NASIONAL DAN PROBLEMATIKA KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA Taufik Kurrohman Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang E-mail:
[email protected] ABSTRAK
Kajian ini bertujuan membahas transformasi Ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional, dan problematika konflik mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah, karena kewenangan absolut peradilan agama dibatasi dengan adanya membuka ruang jika para pihak bersepakat jika terjadi sengketa maka dapat diajukan pada Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif. Kajian ini menggunakan pedekatan yuridis normatif dan emperis. Hasil penelitian menunjukan pertama, transformasi ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional berhasil dilakukan dengan baik; kedua, terjadi ketidakpastian hukum dalam memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama di dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Hukum Nasional, Kewenangan absolut Peradilan Agama.
PENDAHULUAN Di Indonesia
Bank
Syariah
pertama kali didirikan pada tahun
A. Peraturan dan Latar Belakang Lahirnya Lembaga Pembiayaan
1992
Perbankan Syariah di Indonesia
Indonesia 111
adalah
Bank
(BMI).
Muamalat Walaupun
perkembangannya sedikit terlambat
Undang-Undang Nomor 21 Tahun
dengan
negara-negara
2008 Tentang Perbankan Syariah.
lainnya,
perbankan
Muslim
syariah
di
Perkembangan bank syariah di
Indonesia akan terus berkembang.
Indonesia tidak terlepas dari situasi
bila pada periode tahun 1992-1998
politik
hanya ada satu unit Bank Syariah,
yang berkenaan dengan persentuhan
syariah di Indonesia telah bertambah
antara hukum syariah dengan hukum
menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum
nasional dan hukum barat, maka mau
syariah dan 17 unit usaha syariah. itu,
jumlah
melingkupi
kehadirannya dan masalah yuridis
maka pada tahun 2005, jumlah bank
Sementara
yang
tidak
Bank
mau
bank
menyesuaikan
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
syariah
dengan
harus habitat
barunya. Perbankan syariah modern
hingga akhir tahun 2004 bertambah
diawali saat pendirian BPR Dana
menjadi 88 buah. 1
Mardhatillah dan BPR Berkah Amal
Perbankan tanpa bunga sebagai
Sejahtera
lembaga intermediasi mulai diakui
Bandung,
dalam Undang-Undang No. 7 Tahun
Institute for Syariah for Economic
1992 tentang Perbankan (LN. 1992
Depelovment (ISED).2 Pembangunan
No.
bank
31)
dan
sebagai
aturan
pada
tahun
yang
syariah
1991
diinisiasi
dipengaruhi
di oleh
oleh
pelaksanaan Undang-Undang Nomor
pemikiran dan upaya para ulama, ahli
7 Tahun 1992 dikeluarkan Peraturan
ekonomi Islam baik secara individu
Pemerintah No. 72 Tahun 1992
maupun
tentang
perkembangan
Bank
Berdasarkan
Bagi
institusional
Hasil. Dengan adanya perubahan atas
perbankan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Perkembangan
1992 tentang Perbankan (LN. 1998
Indonesia
No.182).
dan
dan
syariah
kemajuan internasional.
bank
tidak
serta
syariah
terlepas
di dari
diundangkannya 2
Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cet ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012,
1
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet ke-10, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 25.
Hlm. 111-112.
112
perkembangan Agama.
3
Hal
ini
Peradilan
(BUK) yang membukan unit usaha
bukan hanya
syariah (UUS). Pendirian Kantor
dikarenakan
masalah
perkara
Cabang
Syariah
perbankan
syariah
menjadi
pendirian Bank Perkreditan Rakyat
kewenangan
pengadilan
agama,
Syariah (BPRS). Tahun 2004 tentang Perluasan
dalam berbagai aspek hukum dapat
(UUS), khususnya bagi bank umum. 4
ditelaah
dari
fluktuasi
diundangkannya
Syariah
Undang-Undang No. 1 Tahun
kewenangan Pengadilan Agama. Dengan
Usaha
dan
namun pluktuasi penerapan syariah
juga
Unit
(KCS),
2008 Tentang Perbankan Syariah UU
yang terdapat pada pasal 5 UU No.
No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
21 Tahun 2008 mengatur cara-cara
yang mengubah UU No. 14 tahun
menyelesaikan
1967 tentang pokok perbankan, lebih
syariah melalui atau diluar proses
lanjut dikeluarkan PP No. 72 Tahun
peradilan,
1992 tentang Bank dengan Prinsip
tersebut memberikan peluang kepada
Bagi Hasil. UU No. 7 Tahun 1992
para
kemudian diamandemen dengan UU
perkara kepada peradilan Agama
No. 10 Tahun 1998. Menindaklanjuti
atau Peradilan umum, sehingga para
perubahan UU No. 10 1998, BI pada
ahli berpendapat bahwa Peradilan
tahun 1999 mengeluarkan ketentuan
Agama tidak mempunyai kompetensi
mengenai
dan
yang absolut karena dimungkinkan
jaringan bank umum syariah (BUS),
adanya choice of forum, akan tetapi
pengaturan bank umum konvensional
hal tersebut di bantah oleh Prof. Dr.
proses
pendirian
sengketa
dalam
pihak
ekonomi
undang-undang
untuk
mengajukan
Bagir Manan,SH, M.CL “bahwa 3
Kajian mendalam tentang Peradilan Agama di Indonesia, terj. Zaini Ahmad Noeh, Intermasa, Jakarta, 1986; Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Bina Ilmu, Yogyakarta, 1980; Noto Susanto, Organisasi dan Jurispridensi Peradilan Agama di Indonesia, Gajah Mada, Yogyakarta, 1963.
pendapat tersebut adalah merupakan pendapat
yang
menyesatkan
(misleading)
Bukan
forum
melahirkan
kompentensi
yang
absolut,
melainkan hukum substansif yang 4
113
Abd. Shomad, Op.,Cit, Hlm. 112.
akan diserahkan dan subjek yang
nasional. Disamping itu agar dapat
akan menjadi pihak dalam sengketa
memahami mengenai problematika
atau perkara.” Meskipun ada dua
kewenangan
atau lebih forum yang berbeda tidak
berpotensi sengketa antar wewenang
serta
dengan adanya kewenangan yang
merta
tidak
memiliki
absolut
yang
kompetensi absolut. Namun karena
diberikan
kepada
hukum
keuasaan
peradilan.
substantif
yang
akan
dua
dapat
forum
Kegunaan
ditegakkan sama, maka terjadi yang
penelitian secata teoritis sebagai
disebut dengan Concurent authority
bagian
(kekuasaan
bermanfaat
bersama)
dimungkinkan
sehingga
akan
masukan
yang
bagi
dapat
perkembangan
terjadinya
ekonomi Islam di masa yang akan
sengketa antar wewenang (dispute
datang. Dan bagi pembaca sebagai
authority).
bagian dari khajanah perkembangan
B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang
hukum
perbankan
sistem
peradilan
nasional yang
yang telah diuraikan tersebut, pokok
Indonesia.
permasalahan
D. Metode Penelitian
adalah
dalam tulisan ini
pertama,
ada
dan di
Menurut Morris L. Cohen, Legal
bagaimana
transformasi ekonomi Islam dalam
Research is the process of finding the
sistem
kedua,
laws that governs activities in human
bagaimana kewenangan dua forum
society”5 dan menurut Peter Mahmud
hukum
kekuasaan
nasional;
peradilan
Marzuki
menangani
6
penelitian hukum (legal
research) 7 merupakan suatu proses
sengketa hukum substantif yang sama dan objek yang sama ? C. Tujuan
dan
Kegunaan
Penelitian 5
Berdasarkan
Morris. L. Cohen & Kent C. Olson, Legal Research. (West Publishing Company, st. Paul, Minn. 1992). Hlm. 1. 6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet ke-9 (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014) hlm. 60. 7 Menurut Black’s Law Dictionary “legal research” diartikan sebagai:
pokok
permasalahan tersebut maka tujuan penulisan mengetahui
ini
adalah
untuk
transformasi
hukum
Islam masuk dalam sistem hukum 114
ilmiah untuk mencari pemecahan
karakter khas ilmu hukum itu sendiri
atau isu hukum yang muncul dengan
yang
tujuan untuk memberikan preskripsi
penelitiannya, yaitu penelitian yang
mengenai apa yang seyogyanya atau
bersifat normatif hukum.
isu hukum yang muncul tersebut.
penelitian hukum diperlukan metode
Selanjutmya berdasarkan beberapa
pendekatan yang dimaksudkan untuk
pandangan
yang
mendapatkan informasi dari berbagai
penulis
aspek mengenai isu hukum yang
dan
dikemukakan
pengertian beberapa
terletak
antara lain Morris L. Cohen, Enid
sedang
Campbell,
jawabannya.
Lan
McLeod,
Terry
dicoba
pada
metode 10
untuk
Oleh
Dalam
dicari
karena
itu,
Hutchinson, Jan Gijssels dan Mark
pendekatan yang digunakan untuk
van Hoecke.8
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi :11
Hukum adalah sebuah konsep dan tidak ada konsep yang tunggal
Pendekatan
koseptual
mengenai hukum. 9 penelitian hukum
(Conseptual approach) berdasar dari
normatif digunakan dalam analisis
pendapat ahli (doktrin) yang terkait
Penelitian ini, karena dilandasi oleh
dengan materi hukum perbankan, Pendekatan undang-undang (statute
a.
The finding and assambling of authorities that bear on a questions of law. b. The field of study concerned with the effective marshalling of authorities that bear on a questions of law. 8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Op.,Cit. hlm. 37. 9 Hukum adalah asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, dan hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah tertentu dan menjadi sumber suatu kekuasaan politik tertentu yang berletigimasi. Kedua konsep hukum ini dalam literatur-literatur disebut sebagai konsep konsep normatif. Lihat. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Rineka Cipta, Jakarta: 2007) hlm. 32-33.
approach) terutama difokuskan pada ketentuan
Undang-undang
serta
peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan
Syariah,
Pendekatan
kasus (case approach) dilakukan dalam
menganalisis
kasus-kasus
10
Philipus M. Hardjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif), (Universitas Hukum Airlangga, Surabaya: 1994) hlm. 32.
11
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Op,Cit.,hlm. 39.
115
wanprestasi
yang
terjadi
pada
menurut
pendapat
penulis
hal
perbankan syariah dan diputus oleh
tersebut juga menjadi bagian yang
Pengadilan
akan dielaborasi lebih jauh dalam
Agama
Pengadilan
Negeri,
perbandingan
(comparative
appraoch)
pendekatan
komparasi hukum
penulisan penelitian ini.
sedangkan
Pendekatan
bagian
maupun
hukum
Islam
Namun batasan yang jelas dalam
sebagai
penelitian ini penulis berfokus pada
pelengkap nasional
dalam
transformasi ekonomi Islam dalam
dan
sistem Perbankan nasional dan yang
transaksi
kedua sengketa kewenangan lembaga
kontrak/akad perbankan syariah yang berakhir
dengan
sengketa
peradilan dalam menangani perkara
di
ekonomi Islam.
pengadilan. Dari
pendekatan
PEMBAHASAN
tersebut
A. Peraturan dan Latar Belakang
dimaksudkan penulis mendapatkan sumber
yang
akurat
dan dapat
Lahirnya Lembaga Pembiayaan
di
Perbankan Syariah di Indonesia
dipertanggungjawabkan
dalam
melakukan penelitian ini. Hal yang tidak kalah penting juga berkaitan
Pemberlakuan Hukum syariah
dengan sejarah lahirnya perbankan
berlaku bagi semua aspek kehidupan
Islam sebagai bagian yang akan
seorang
penulis ungkapkan dalam penulisan
berlaku juga prinsip syariah yang
ini, karena aspek sejarah merupakan
diakomodir dengan Undang-undang
hal yang tidak akan terlepas dari
No.
perkembangan
Islam
Perbankan Syariah prinsip perbankan
komparatif
syariah diakui sebagai hukum positif.
dewasa
ini.
terhadap disampaikan
ekonomi Studi
fatwa-fatwa Majelis
muslim
21
Tahun
bagi
2008
perbankan
Tentang
yang
Pada Pasal 24 ayat (1) huruf a. Pasal
Ulama
24 ayat (2) huruf a, dan Pasal 25
indonesia menjadi bagian yang tidak
huruf a Undang-undang
terpisahkan
dari
Tahun
Perbankan
Syariah.
undang-undang
2008
tentang
No. 21 Perbankan
Syariah menentukan dengan tegas
Sehingga
116
bahwa
bank
melakukan
syariah
kegiatan
dilarang
usaha
tersebut digunakan untuk menyusun
yang
perundang-undangan
nasional,
bertentangan dengan prinsip syariah.
khususnya dalam bidang hukum
Sesuai
dengan
asas
hukum
kontrak. Asas-asas hukum Islam di
sebagaimana
dimuat
bidang hukum kontrak sangatlah
dalam kitab undang-undang hukum
penting oleh karena fungsi kontrak
perdata, suatu perjanjian tidak boleh,
sebagai bentuk nyata dalam transaksi
antara
pada Perbankan Syariah.
perjanjian,
lain
bertentangan
dengan
undang-undang. Apabila isi suatu perjanjian
bertentangan
undang-undang,
maka
Penerapan
syariah
dengan
dalam konteks hukum positif sebagai
perjanjian
sumber hukum dasar nasional14 dapat
tersebut atau ketentuan (pasal atau
diwujudkan
ayat)
perbankan
yang
hukum
bertentangan
dengan
dalam syariah,
sebagaimana
undang-undang menjadi batal demi
pada
hukum. 12
antara bank syariah dengan nasabah,
Hukum Islam sebagai salah satu
sehingga menjadi salah satu sumber bahan
baku
penyusunan
hukum nasional mengandung cukup banyak bersifat
asas
yang
universal
13
substansinya .
setiap
transaksi
dengan prinsip syariah akan tetapi juga tunduk pada hukum Positif Indonesia, lihat Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Op.Cit., Hlm. 211. 14 Kalangan ahli hukum pada umumnya berpandangan bahwa sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, mulai dari sudut ekonomi, sejarah, dan sosiologi sampai pada sudut filsafat dan lain sebagainya. Adapun sumber formal yang dikenal dalam ilmu hukum, adalah terdiri dari UU (statute, perundang-undangan) kebiasaan (hukum adat,costum, common law), keputusan-keputusan hakim (judge law, jurisprudentie) traktat (perjanjian, Treaty) dan pendapat sarjana hukum (doktrin). C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 46.
sistem hukum dan sumber hukum
utama
umumnya
operasioal
Asas-asas
12
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 2010, Hlm. 233. 13 Hal-hal yang dianggap penting dalam penerapan asas hukum perikatan Islam ke dalam Perundang-udangan Negara yang mengatur Perbankan Syariah adalah penggunaan asas-asas tersebut dalam klausul kontrak, penerapan dan pelaksaanaannya dalam perbankan syariah yang tidak hanya harus sesuai
117
“reaktualisasi”
terutama yang berbentuk pemberian
dituangkan
dalam
surat
dalam
Dengan demikian para pihak yang
antara bank syariah dengan nasabah, memasukan
Sistem
Hukum
Perbankan Nasional
melakukan perbuatan hukum, yaitu
dapat
16
B. Transformasi Ekonomi Islam
perjanjian kredit (letter of offer). 15
Islam
mengenai masalah ekonomi.
fasilitas pembiayaan, secara legal formal
doktrin
Pada zaman Rasulullah SAW.
aspek-aspek
secara eksplisit belum ada institusi
syariah dalam konteks hukum positif
bank,
indonesia sesuai dengan kesepakatan
dasarnya sudah memberikan prinsip-
kedua belah pihak akan tetapi tidak
prinsip dan filosofi dasar yang harus
mengurangi aspek syariahnya.
dijadikan pedoman dan aktivitas
yang
muamalah konsep
kemajuan teknologi informatika di
ekonomi baru, dan posisi hukum guna
perkembangan yang
disemarakan
dengan
“Ekonomi
Islam”
merupakan
bank
Apakah
merupakan konsep
penting
untuk
bagian
dari
dijawab
sebagai
landasan
lahirnya
Perbankan Syariah dan memberikan
mengaturnya. Budaya global juga lain
kontemporer
umat Islam ? pertanyaan ini sangat
dan spritual di sisi lain. Dalam era
antara
perekonomian.
asing dalam sejarah perekonomian
satu sisi dan kebangkitan nasionlisme
diperlukan
pada
lahirnya perbankan syariah di era
sedang
memasuki budaya global dengan
semakin
dan
Islam
Banyak pertanyaan yang mewarnai
Islam sangat semarak dalam era dunia
tetapi
perdagangan
Perkembangan syariah, hukum
ekonomi
akan
pengetahuan kepada masyarakat luas
serangkaian
yang
memanfaatkan
dalam
perbankan
muamalah
syariah
berdasarkan hukum Islam.
yang
17
Abd. Shomad, Op.,Cit, Hlm. 1-2. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islami, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan Islamic law. Dalam Al-Qur’an maupun 16 17
15
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, Hlm. 462.
118
Ekonomi Islam/syari`ah adalah ilmu
yang
membahas
Islam
perihal
ekonomi dari berbagai
saja,
membolehkan
sudut
melakukan
karena
Islam
ummatnya
untuk
transaksi
ekonomi
pandang keIslaman baik dari sisi
dengan orang non muslim sekalipun.
filsafat
Pendek
maupun
dari
sisi
etika
kata,
ekonomi
syariah
benar-benar
telah
bermuamalah terutama dari aspek
sebenarnya
hukum atau syariahnya. 18 Menurut
dibangun dan ditata pondasinya oleh
M.A.Mannan,
ekonomi
para nabi dari nabi yang pertama
ilmu
(Adam As) sampai nabi terakhir
pengetahuan sosial yang mempelajari
(Muhammad Saw). Hal ini telah
masalah-masalah
rakyat
lebih dulu berjalan mengingat Nabi
yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
Muhammad saw sendiri sebelum
Hal
diangkat menjadi nabi dan Rasul
Islam/syariah
ini
tidak
ilmu merupakan
ekonomi
berarti
ekonomi
Islam/syari`ah hanya diproyeksikan
Allah,
pernah
menjadi
pebisnis
untuk orang-orang yang beragama
dengan sistem kongsi mudharabah dengan Khadijah binti Khuwalid
As-sunnah tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh formula yang dipahami dari syariah. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik, tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha memadai, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi faqih (jamak fuqoha) yang memformulasikannya. Karena itulah sangatlah wajar jika kemudian terdapat perbedaanpebedaan dalam rumusan mereka. Lihat Mardani, Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam , Jakarta, In Hill Co. 2008, Hlm. 60. 18 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, Tanggerang, Kholam, 2008, Hlm. 49.
yang
kemudian
menjadi
isteri
tercinta beliau. Lagi pula, ketika Muhammad saw diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau telah mengenal sistem pasar yang ada di zamannya semisal pasar Ukazh dan lain-lain19. Konsep dalam
yang
sangat
ekonomi
ditekankan
syariah
adalah
dengan asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan
ekonomi.
Yang
diajarkannya, hal ini tampak dalam mempertahankan
keseimbangan
antara hak-hak ekonomi individu di
19
119
Ibid,. Hlm. 91.
satu pihak dan sekaligus melindungi
Pemerintah,
hak-hak sosial ekonomi masyarakat
Indonesia
atau
di pihak lain adalah dua hal yang
Indonesia
yang
tidak bisa dipisahkan satu sama
ketentuan langsung Undang-Undang
lainnya20.
No. 10 Tahun 1998 dan ketentuan
Dalam konteks tata hukum di
Pasal
Peraturan
4
Bank
Keputusan
Bank
dasarkan
pada
ketetapan
MPR
No.III/MPR/2000.22
Indonesia sebagai bagian sejarah transformasi ekonomi Islam dalam
Eksistensi perbankan syari`ah
sistem perbankan nasional, dapat
dewasa ini telah terjamin secara
dilihat kedudukan ekonomi syari`ah
hukum
khususnya dalam hal ini perbankan
Alasannya, karena pengakuan akan
syari`ah sebagai mana yang diatur
keberadaan dan posisi bank syari`ah
dalam Undang-Undang No. 10 tahun
telah diatur dalam Undang-Undang
1998 tentang perbankan Undang-
No. 23 Tahun 1999 tentang sistem
Undang. Perbankan No.21 Tahun
perbankan nasional. Seperti yang
2008
diringkaskan
Tentang 21
Perbankan
dan
perundang-undangan.
oleh
Wahyu
Dwi
Sumber hukum dasar
Agung : “antara lain memberi
tertulis sebagai sandaran ekonomi
wewenang kepada Bank Indonesia
syariah paling utama dan pertama
untuk
dalam
pengawasan,
Syariah.
sistem
hukum
Indonesia
melakukan dan
pembinaan, pengembangan
kontemporer adalah ketentuan Pasal
serta
29 Undang Undang Dasar Negara
moneter melalui perbankan syari`ah
Republik Indonesia 1945. Adapun
dengan
sandaran
yang
sumber
hukum
paling
20 21
berupa
sesuai
Diktum
Undang No. 10 Tahun 1998 dengan
pelaksanaannya
menggunakan
instrumen
dengan
prinsip
dari
Undang-
syari`ah .
ekonomi saat ini adalah Undang-
produk
pengelolaan
23
utama dalam konteks sistem hukum
segala
melakukan
lain
Undang Nomor 10 tahun 1998
peraturan 22
Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah, Gramata Publishing, Jakarta, 2010, Hlm. 95. 23 Ibid., Hlm. 370.
Peraturan
Ibid., Hlm. 146. Ibid., Hlm. 2.
120
tentang
perbankan
di
selain berupa Peraturan Pemerintah
Indonesia ialah bagian umum dari
dan produk putusan Bank Indonesia,
penjelasan Undang-undang tersebut
juga dalam bentuk Dewan Syariah
yang
Nasional. 27
antara
Syari`ah
lain
menegaskan:
“sementara itu, peranan bank yang
Pemberlakuan Hukum Islam di
menyelenggarakan kegiatan usaha
bidang
berdasarkan prinsip syari`ah perlu
perbankan syariah mempunyai arti
ditingkatkan
untuk
tersendiri bagi umat Islam Indonesia.
aspirasi
dan
masyarakat”
24
menampung kebutuhan
Sebelum
. Aplikasi sistem
Undang
muamalat
khususnya
berlakunya Nomor
Undang-
7 Tahun 1992
perbankan Indonesia, untuk sandaran
tentang Perbankan, ketentuan hukum
legitimasi
hukum
Islam di bidang muamalat belum
secara yuridis formal tidak kurang
dapat dikatakan diakui dalam tata
dari sepuluh pasal di dalam Undang-
hukum
Undang No. 10 Tahun 1998 telah
lahirnya
menentukan
regulasi
Tahun 1992 Tentang Pebankan yang
sepenuhnya
diikuti dengan Peraturan Pemerintah
kebijakan
dan
bahwa perbankan
dikuasakan Indonesia. yang
kepastian
pada 25
otoritas
Sebaliknya
dikuasakan
dalam
nasional.
Namun
sejak
Undang-Undang
No.7
Bank
No.72 Tahun 1992 tentang Bank
regulasi
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan
bentuk
kemudian
lahir
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah hanya terdapat
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
lima pasal saja. 26 Bahkan, produk
Perbankan Syariah yang merupakan
regulasi pada tingkat yuridis teknis
amandemen atas
Undang-Undang
No.7 Tahun 1992 serta Undang24
Ibid., hlm. 371. Otoritas kebijakan regulasi ini, dalam UU No.10 Tahun 1998 antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 6 (m) Pasal 7 (c) pasal (8) Pasal 13 (c) Pasal 16 (3) Pasal 18 (4) Pasal 19 (2) Pasal 22 (2) dan pasal 33 (2). 26 Fakta Yuridis ini, dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat dalam ketentuan Pasal 12 (2), Pasal 12A (2) Pasal 29 (5) dan Pasal 33 (2).
Undang No.21 Tahun 2008 tentang
25
Perbankan syari’ah dan diperkuat
27
Produk Fatwa DSN ini sampai Tahun 2000 tidak kurang dari 20 fatwa. Lihat DSN MUI dan BI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: DSN MUI dan BI, 2001).
121
dengan beberapa peraturan dari Bank
Tahun
Indonesia, maka dapat dikatakan
Agama, dan khususnya perbankan
penerapan hukum Islam di bidang
syariah
muamalat di Indonesia secara yuridis
hukum yang kuat yaitu Undang-
formal telah diakui eksistensinya.
Undang No.7 tahun 1992 tentang
Adanya hubungan yang cukup baik
Bank bedasarkan prinsip bagi hasil
antara umat Islam dengan Negara
dan
dan juga telah diterimanya asas
Undang - Undang No.10 tahun 1998
tunggal Pancasila dalam kehidupan
Tentang Perbankan syariah. Secara
berorganisasi dan Politik, maka yang
historis-sosiologis,
semula politik hukum Indonesia
sebagai bagian tidak terpisahkan dari
secara politik hukum pada masa awal
ajaran Islam dan menjadi norma
orde baru kurang responship bahkan
masyarakat sejak masuknya Islam ke
memarginalkan hukum Islam.
28
1989
juga
tentang
Peradilan
diberikan
kemudian
landasan
diubah
hukum
dengan
Islam
Nusantara abad 1 H/7 M. yang diberi
Sedikit demi sedikit atau pelan
wewenang
untuk
menyelesaikan
tetapi pasti hukum Islam diberi
sengketa ekonomi syari’ah adalah
tempat dalam tata hukum nasional, 29
Pengadilan
Agama,
dimulai dengan lahirnya Undang -
dalamnya
perbankan
Undang No.1 Tahun 1974 tentang
walaupun masih diberi jalan untuk ke
Perkawinan, Undang Undang No.7
Pengadilan
Negeri.
termasuk
di
syari’ah 30
Bahkan,
tuntutan terhadap existensi hukum 28
Sikap pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto terhadap Islam (hukum) dapat dibagi menjadi 3 fase yaitu : 1) Fase Antagonis ( 1966-1981), yakni sikap antipati dan mencurigai terhadap umat Islam, 2) Fase Resiprokal ( 1982-1985 ), yakni sikap saling memberi angin dan tidak bersebelahan lagi dengan umat Islam, 3) Fase Akomodatif ( 1986-1999),yakni sikap yang semakin baik dan mesra hubungan umat Islam dengan pemerintah. 29 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999, Hlm. 69.
Islam di Indonesia telah terbukti menjadi
bagian
pergulatan perkembangan
penting
pemikiran hukum
dalam dan nasional
selama masa kolonial. 31
30
www.Google.com/badilag Tanggal. 30 Desember 2015. 31 Ahmad Azhar Basyir,”Hukum Islam Di Indoensia Dari Masa Ke Masa,” dalam Dadan Muttaqin,et.all (ed) Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam
122
Melihat
peristiwa
lahirnya
terhadap ekonomi Islam dalam hal
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang
sistem
ini adalah Perbankan Syariah.
perbankan Dalam
nasional yang dapat dibilang berjalan
dapat dipisahkan dengan politik,
dari pihak manapun, maka dapat
apabila dilihat dari tatanan politik
ditarik kesimpulan bahwa politik
hukum. Di satu sisi hukum itu dibuat
hukum Indonesia di masa sekarang
sesuai
ini sangat akomodatif dan responsif
hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga
bergantung kepada ligitimasi yuridis
adanya
pengakuan
coin”
setiap umat Islam yang
disertai
dengan
kesadaran
keyakinan
terhadap
adalah legal policy substansional
dan
ajaran syari’ah yang dilaksanakan
pelaksanaan
secara
pembangunan
keyakinan dan kesadaran terhadap akan
membawa
pengembangan
dan
kemajuan
nasional oleh pemerintah
Indonesia
ekonomi Islam. 32 Menurut penulis
Islam
33
politik hukum Islam di Indonesia
hukum Islam, khususnya hukum
hukum
(dua sisi mata uang).
Selanjutnya yang dimaksud dengan
dan
ketaatan
Oleh
dan merupakan “two faces or a
adanya
kesadaran beragama dari umat Islam, artinya
berwenang.
terdapat hubungan yang sangat erat
perbankan syariah di masa datang oleh
yang
karena itu antara politik dan hukum
pengembangan
ditentukan
politik,
bermain politik berdasarkan aturan
dan masa yang akan datang tidak lagi
lebih
kebijakan
para
kebijakan politik harus tunduk dan
Syariah.
Perbankan Syariah di masa sekarang
tetapi
keinginan
sementara disisi lain para pemegang
penerapan hukum ekonomi Islam,
formal,
dengan
pemegang
terhadap hukum Islam dan menerima
Perbankan
perjalanan
pemerintah atau negara, hukum tidak
dengan mulus tanpa ada hambatan
khususnya
sebuah
berintikan
yang hukum pembentukan
meliputi yang dan
pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan
Dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 1999, Hlm. 7-13. 32 www.Google.com/badilag tanggal. 30 Desember 2015.
33
M.Solly Lubis, Politik Dan Hukum Di Era Reformasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 43.
123
kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada. MD
bahwa
34
masih melekat pada masa awal
Menurut Mahfud
hukum
kemerdekaan
atau
pada
masa
merupakan
pemerintahan orde lama, dan bahkan
produk politik, sehingga karakter
sampai pada masa pemerintahan orde
produk hukum sangat ditentukan
baru 1967-1998. 37 Pada masa Orde
oleh perimbangan kekuatan politik
Baru
(konfigurasi politik).35
hukum
ini
konsep
diarahkan
pembangunan pada
konsep
kesatuan hukum nasional, dimana Dalam perkembangan hukum di Indonesia,
terutama
menyangkut
mayoritas rakyat Indonesia tidak
perkembangan
penerapan hukum Islam, Islam
hukum agama (Islam) yang dianut
yang
mengalami
dengan serta merta dapat dijadikan
hukum
pasang
sebagai
surut
(1999-sekarang),
waktu itu. Pada masa pemerintahan
Pemerintah
berpengaruh Kolonial
berlaku.
politik
hukum
Islam di Indonesia antara lain berisi
Belanda misalnya, ada sebuah teori sangat
yang
Selanjutnya pada masa reformasi
mengikuti arah politik yang ada pada
yang
hukum
menata sistem hukum nasional yang
bagi
menyeluruh dan terpadu dengan
Belanda
mengakui dan menghormati hukum
didalam pembentukan hukum di
Agama
Indonesia yang dikenal dengan teori
dan
hukum
adat
serta
memperbaharui perundang-undangan
receptie.36 Pengaruh teori receptie ini berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat bisa berlaku jika diakui oleh hukum Islam. lihat M.Solly Lubis, Politik Dan Hukum Di Era Reformasi,Op.,Cit. Hlm. 43. 37 Orde Lama adalah sebutan rezim Soekarno (1945-1965), sedangkan Orde Baru sebutan rezim Soeharto (19671998).Orde Baru merupakan reaksi dan koreksi terhadap praktek pemerintahan orde lama yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, dan bertekad untuk mengabdi kepada kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. lihat M.Solly Lubis, Politik Dan Hukum Di Era Reformasi,Ibid., Hlm. 43.
34
Mohd.Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1998, Hlm. 9. 35 Ibid., Hlm. 15. 36 Receptie adalah suatu teori yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje. teori tersebut menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Oleh karena itu hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Sebagai reaksi atas teori ini lahir teori tanpa nama yang dipelopori oleh Hazairin,Teori ini menyatakan yang
124
warisan kolonial dan hukum nasional
ini pada rezim reformasi boleh
yang diskriminatif melalui program
dikatakan tidak berpengaruh lagi
legislasi. 38
dalam
politik
hukum
Indonesia,
bahkan dibilang telah mati, namun Politik hukum Negara Republik
Mahadi
Indonesia dewasa ini tidak lagi
namun Substansinya masih ada di
oleh Hazairin disebut sebagai teori 39
Negara
Indonesia
berfalsafah Pancasila,
bahwa
kendatipun teori receptie telah mati,
dipengaruhi oleh teori receptie yang
Iblis,
mengingatkan
alam
yang
pikiran
sarjana
hukum
Indonesia. 41
melindungi
Agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan
C. Analisis Sengketa Kewenangan
hukum Agama dalam kehidupan
Pengadilan Dalam Menangani
berbangsa
Perkara Ekonomi Islam
dan
bernegara.
Muhammad Hatta salah seorang The
Undang-Undang No. 1 Tahun
Founding Father menyatakan, dalam
2008 Tentang Perbankan Syariah
pengaturan Negara hukum Republik
yang terdapat pada pasal 5 UU No.
Indonesia
21 Tahun 2008 mengatur cara-cara
syariat
Islam
yang
berdasarkan al-Qur’an dan Hadits
menyelesaikan
dapat dijadikan peraturan perundang-
syariah melalui atau diluar proses
undangan Indonesia.
40
Meskipun
peradilan,
sengketa
dalam
ekonomi
undang-undang
teori receptie pada pemerintahan saat
tersebut memberikan peluang kepada
38
para
Masa Reformasi adalah sebutan rezim setelah pemerintahan Soeharto (orde baru) tumbang, yang diawali oleh Pemerintahan Baharudin Jusuf Habibie, dengan slogan pemberantasan KKN dan penegakan supremasi hukum serta pembentukan masyarakat madani. 39 Disebut teori iblis karena sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan RasulNya. 40 Ichtijanto SA, Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Kehidupan Umat Islam, Jakarta, PP IKAHA, 1994, Hlm. 258.
pihak
untuk
mengajukan
perkara kepada peradilan Agama atau Peradilan umum, sehingga para ahli berpendapat bahwa Peradilan Agama tidak mempunyai kompetensi yang absolut karena dimungkinkan 41
Muhammad Daud Ali-Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1995, Hlm.115.
125
adanya choice of perdebatan
forum. Inilah
mengenai
juga akan menimbulkan kekacauan hukum (legal disorders). )42
sengketa
kewenangan dua forum kekuasaan Kedua, Abdul Gani Abdullah,
peradilan dalam menangani sengketa ekonomi
Islam.
Para
Ketika ada sengketa ekonomi syariah
ahli
maka
mengatakan bahwa keputusan yang
kewenangan
penanganan syariah
bernilai
hukum.
maka dua hal yang perlu kepastian
mengenai
sengeketa
jawabannya yaitu choice of law dan
ekonomi
ketidak
Sebagaimana
choice of forum, pertanyaan tersebut
pastian
mengandung choice of law. Di dalam
yang
pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006
diungkapkan oleh berbagai ahli,
tentang peradilan agama ditentukan
berikut ini : Pertama,
Menurut
bahwa pengadilan agama betugas
Bagir
dan
Manan bahwa substansi dalam UU Perbankan “equity
hukum
manakah yang akan di terapkan ?,
ada dalam undang-undang tersebut pada
pertanyaannya
tersebut
before
the
memeriksa
dan
memutus perkara-perkara di tingkat
menjelaskan law”
berwenang
pertama, dengan demikian kesamaan
yang
hukum yang di maksud adalah yang
mengandung makna setiap orang
di terapkan sesuai dengan prinsip
tunduk pada hukum substantif dan
choice of law itu berarti semua
prosedural yang sama dan setiap
subyek hukum choice of lawnya
sengketa diselesaikan oleh forum yang sama. Dengan demikian tidak semestinya ada forum yang berbeda
dalam
perkara
tunduk
atau
(vrijwillege
dan bebas dipilih (choice of forum)
ekonomi
syariah
munundukan onderweving)
diri pada
prinsip syariah43
oleh pihak yang berperkara suatu pilihan opportunistic bukan saja akan menimbulkan ketidakpastian
disparitas hukum,
42
Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, (Jakarta, Gramata Publishing, 2010) Hlm. 10. 43 Abdul Gani Abdullah, “Penegakan Hukum sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia” Disampaikan pada acara seminar nasional yang di selenggarakan
dan
melainkan
126
Ketiga,
Veithzal
Rivai,
tersebut tidak terlepas dari dinamika
bahwa untuk menopang ekonomi
kepentingan
Islam
menyelimuti kompetensi Peradilan
secara
menyeluruh
dapat
dilakukan dengan cara membuat
Agama
regulasi
syariah. 45
khusus
revisi
atau
atau
melakukan
amandemen
Kelima,
tidak
terlalu
Economic
System,
pendapat
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang memberi
lama
kewenangan
mampu melahirkan Undang-Undang Dual
menurut
pemerintah itu bertentangan dengan
ekonomi Islam, dan berharap dalam yang
ekonomi
Syariah Indonesia (HISSI). “Usulan
dapat
mengakomodir kekosongan hukum
waktu
perkara
ketua Himpunan Ilmuwan Sarjana
menyangkut hukum ekonomi secara sehingga
dalam
yang
atas
perundang-undangan yang sudah ada
umum
politik
Agama
sebagai
kepada
untuk
Pengadilan
menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah,” kata
payung hukum semua bisnis Islam di
Ketua HISSI Prof. Amin Suma,
Indonesia. 44
mengatakan Pada Pasal 49 UU Keempat, Wahyu Widiana
Pengadilan
Agama
(UU
PA)
Kelahiran UU No. 3 Tahun 2006
memang menyebutkan, salah satu
yang kemudian diubah dengan UU
kompetensi
No.
menyelesaikan
50
Tahun
2009
Tentang
PA sengketa
adalah dibidang
perubahan kedua atas UU No. 7
ekonomi syariah. Dalam hal ini
Tahun
ekonomi syariah dirinci menjadi 11
1989
Tentang
Peradilan
Agama dipandang banyak pihak
jenis.
Salah
satunya
sebagai blessing in disguese meski
perbankan syariah. 46
adalah
sangat terlambat jika dibandingkan dengan peradilan yang lainnya, hal
45
Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, Hlm. 17. 46 M. Amin Suma, , “Penegakan Hukum sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia” Disampaikan pada acara seminar nasional yang di selenggarakan Himpunan Ilmuwan Dan Sarjana Syariah
Himpunan Ilmuwan Dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Pada Tanggal. 18 Juni 2011 44 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, Hlm. 23.
127
Dari berbagai pendapat para ahli
menggunakan
syariah
sebagai
yang telah dikemukakan penulis
landasan hukum bagi penyelesaian
dapat mengambil beberapa benang
sebuah perkara.
merah dalam problematika sengketa kewenangan
peradilan
di
Kedua,
dalam
menyelesaikan
yaitu :
bahwasanya adanya
pada
penambahan
para pihak untuk tunduk pada hukum
tersebut
Islam, jadi Peradilan Agama lah yang
kompetensi
lebih pantas menyelesaikan sengketa
Peradilan Agama terhadap ekonomi
melalui pengadilan. Yang mana hal
syari`ah, maka sudah sepatutnya kita
ini semakin menambah kewibawaan
mengikuti peraturan per UU yang
Peradilan Agama sebagai salah satu
berlaku. Dengan kata lain, maka penyelesaian syari`ah
sengketa
sudah
lembaga judex facti yang berada di
ekonomi
sepantasnya
bawah naungan Mahkamah Agung.
di
Sementara itu disisi lain, kita harus
selesaikan pada Peradilan Agama. di
melihat secara objektif, apakah akan
sisi lain, pengadilan negeri juga tidak sesusai
untuk
menangani
antara
hal ini ekonomi syari`ah mewajibkan
Agama,
UU
sengketa
dan tunduk pada hukum Islam, dalam
kita ketahui pada UU No 3 tahun Peradilan
pihak
orang-orang yang beragama Islam
Pertama, Sebagaimana yang
tentang
lain
Peradilan Agama pada dasarnya
menangani perkara ekonomi syariah,
2006
di
terjadi pengunduran/peningkatan jika
kasus
ekonomi
sengketa lembaga keuangan syariah.
syari`ah
termasuk
kewenangan Peradilan Agama
Pasalnya, bagaimana pun lembaga ini
memiliki
dasar-dasar
Ketiga,
hukum
Bahwa
bisakah
penyelesaian perkara yang berbeda
Apakah boleh ada dua forum untuk
dengan yang dikehendaki pihak-
menyelesaikan sengketa untuk suatu
pihak
akad
hukum substansitif yang sama, dan
syariah. Pengadilan Negeri tidak
subjek hukum yang sama ? untuk
yang
terikat
dalam
mencegah hal –hal sengketa antar Indonesia (HISSI). Pada Tanggal. 18 Juni 2011.
wewenang terjadi 128
(dispute seyogyanya
aouthority) lembaga
peradilan
berpegang
prinsip
“apabila suatu urusan
sengketa tersebut. oleh karena itu
(perkara) telah diselesaikan oleh
sengketa kewenangan pengadilan di
salah satu pemegang kompetensi,
dalam menangani perkara ekonomi
maka pemegang kompetensi yang
syariah berpotensi besar terjadi, jika
lain tidak lagi berwenang mengurus
dua forum pengadilan yang berikan
atau menyelesaikan sengketa yang
kekuasaan untuk menangani perkara
sama.” Hal tersebut untuk mencegah
tersebut mempunyai sudut pandang
adanya
yang berbeda.
pilihan
teguh
pada
Negeri
opportunistic
dapat
juga
mengangani
sehingga menyebabkan terjadinya sengketa antar wewenang dan hal
SARAN
tersebut sudah terjadi setelah di
Pertama, Pemerintah dalam hal
berlakukannya undang-undang No.
ini harus mendorong pertumbuhan
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
perbankan
syariah tersebut.
regulasi
PENUTUP
perkembangan transformasi ekonomi
KESIMPULAN
Islam dalam perbankan nasional.
Islam
dalam
sebagai
bentuk
bagian
dari
Pertama, Transformasi ekonomi
Sehingga prospek ekonomi Islam di
Islam ke dalam sistem perbankan
masa yang akan datang akan menjadi
nasional berjalan dengan baik, oleh
bagian
karena sistem politik nasional sudah
nasional, bukan sebagai alternatif
bersifat
perekonomian nasional.
akomodatif
sehingga
memberikan sarana baru di dalam
pertumbuhan
Kedua,
kepada
ekonomi
pemerintah
menjalankan ajaran agama Islam
kiranya perlu amandemen undang-
dalam hal bermuamalah bagi segenap
undang perbankan syariah terutama
masyarakat muslim di Indonesia.
dalam
Kedua, kewenangan Pengadilan
pemberian
Peradilan
kewenangan
Agama
diberikan
Agama di dalam menangani sengketa
kewenangan absolut guna mencegah
ekonomi syariah secara substansial
terjadinya sengketa kewenangan dan
tidak
menutup keumungkinan para pihak
absolut,
memberikan oleh
karena
kewenangan Pengadilan
mengambil 129
kesempatan
dalam
sengketa.
Disparitas
pemahaman
Hukum Islam Dalam Tata
antara dua forum pengadilan yang
Hukum Indonesia,
diberikan kewenangan harus dijaga
Yogyakarta, UII Press, 1999.
dengan komunikasi yang baik, agar
Adiwarman A. Karim, Bank Islam
terjadi sinergitas di dalam menangani
Analisis Fiqih dan Keuangan,
sengketa ekonomi syariah.
PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011.
DAFTAR PUSTAKA
Agus
Adiwarman A. Karim, Bank Islam
Kencana
Abd.
HukumIndonesia, Cet ke-2,
Islam
Noto
Islam
ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
di Burhan Ashshofa, Metode Penelitian
Indonesia, Bina Ilmu,
Hukum
Dalam Hukum Indonesia, Cet
Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Agama
Shomad,
Penormaan Prinsip Syariah
Prenadamedia
Group, Jakarta, 2012.
Pengadilan
Prenadamedia
Group, Jakarta, 2011.
Islam
Penormaan Prinsip Syariah Dalam
Kencana
Dalam
Kontrak Komersial, Cet ke-2,
Persada, Jakarta, 2014. Hukum
Hukum Asas
Proporsionalitas
Cet ke-10, PT. RajaGrafindo
Shomad,
Hernoko,
Perjanjian
Analisis Fiqih dan Keuangan,
Abd.
Yudha
Yogyakarta, Susanto,
Hukum,Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
1980;
Organisasi
Black Henry Campbell, Black’s Law
dan Jurispridensi Peradilan
Dictionary, West Publishing
Agama di Indonesia, Gajah
Co.,
Mada, Yogyakarta, 1963.
St.
Paul-Minnessota,
1990.
Ahmad Azhar Basyir,”Hukum Islam C.S.T.
Di Indoensia Dari Masa Ke
Kansil,
Pengantar
Masa,” dalam Dadan
Hukum
Muttaqin,et.all (ed) Peradilan
Indonesia,
Agama dan Kompilasi
Pustaka, 1989.
130
dan
Ilmu
Tata
hukum
Jakarta,
Balai
Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum
Islam Di Indonesia, Jakarta,
dalam Perbankan dan Perasuransian
PT Raja Grafindo Persada,1995.
Syariah di Indonesia, Op.Cit., Hlm. 21
M.Solly Lubis, Politik Dan Hukum
Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan
Di Era Reformasi, Jakarta,
Agama dalam Penyelesaian
PT Raja Grafindo Persada,
Perkara Sengketa Ekonomi
2003.
Syariah, Gramata Publishing, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Jakarta, 2010.
Hukum, Cet ke-9, Kencana
Ichtijanto SA, Prospek Peradilan
Prenadamedia Group, Jakarta,
Agama Sebagai Peradilan
2014.
Negara Dalam Kehidupan
Philipus M. Hardjon, Pengkajian
Umat Islam, Jakarta, PP IKAHA, 1994.
Ilmu Hukum Dogmatik (normatif), Universitas
Mardani, Kejahatan dalam Hukum
Hukum Airlangga, Surabaya,
Pidana Islam , Jakarta, In
1994.
Hill Co. 2008.
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan
Morris. L. Cohen & Kent C. Olson, Legal
Research.
Publishing
Syariah Produk – Produk dan
(West
Company,
Aspek – Aspek Hukumnya,
st.
PT. Jayakarta Agung Offset,
Paul, Minn. 1992).
Jakarta, 2010,
Muhammad Amin Suma, Menggali
Rifyal Ka’bah, Hukum Islam Di
Akar Mengurai Serat Ekonomi
Indonesia, Universitas Yarsi,Jakarta,
dan Keuangan Islam,
1999.
Tanggerang, Kholam, 2008.
Makalah dan Media Internet : Abdul Gani Abdullah, “Penegakan
Mohd.Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1998, Muhammad Daud Ali-Habibah
Hukum
sengketa
Syariah
Di
Disampaikan
Daud, Lembaga-Lembaga 131
Ekonomi Indonesia”
pada
acara
seminar nasional yang di selenggarakan
Produk Fatwa DSN ini sampai Tahun
Himpunan
2000 tidak kurang dari 20
Ilmuwan Dan Sarjana Syariah
fatwa. Lihat DSN MUI dan
Indonesia
BI, Himpunan Fatwa Dewan
(HISSI).
Pada
Tanggal. 18 Juni 2011 M.
Amin Suma,
,
“Penegakan
Hukum
sengketa
Syariah
Di
Disampaikan
Syariah
(Jakarta: DSN MUI dan BI, 2001).
Indonesia” acara
seminar nasional yang di selenggarakan
Himpunan
Ilmuwan Dan Sarjana Syariah Indonesia
(HISSI).
Pada
Tanggal. 18 Juni 2011. www.Google.com/badilag Tanggal. 30 Desember 2015. Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan
Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kitab
Undang-Undang
Untuk
Lembaga Keuangan Syariah,
Ekonomi
pada
Nasional
Hukum
Perdata (KUHPer) 132
