Trans Jogja, Sarana Transportasi Umum untuk Mengurangi Kepadatan Lalu Lintas Oleh: Diena Al Haq 12417144021 Abstrak Transportasi umum merupakan hal yang kadang diabaikan oleh masyarakat, kerana dianggap tidak nyaman dan aman. Hal ini menyebabkan banyaknya kendaraan pribadi yang menggunakan jalanan kota, sehingga kepadatan lalu intas terjadi dan menyebabkan kemacetan. Hail ini menjadi masalah publik, sehingga pemerintah daerah DIY bekerjasama dengan Dinas Perhubungan mencanangkan Bus Rapid Transit, Trans Jogja, yang dikelola oleh PT Jogja Tugu Trans sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunaan transportasi umum atau transportasi massa. Kata Kunci: Bus Trans Jogja, Transportasi Umum, Lalu Lintas A. Pengantar Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, membuat daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan daya beli yang tinggi masyarakat akan mampu mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Begitu juga masyarakat akan mampu membeli sebuah atau beberapa kendaraan sekaligus. Sehingga jika setiap individu memiliki kendaraannya sendiri, maka pengguna kendaraan pribadi di jalan akan semakin meningkat. Yogyakarta sebagai salah satu kota yang paling sering dikunjungi setelah Bali sebagai tujuan wisata, tentu saja harus memiliki sarana transportasi yang aman daan nyaman bagi pengguna jalan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak suka memanfaatkan tramsportasi umum. Transportasi umum dinilai tidak nyaman dan aman. Selain itu masih banyak transportasi umum yang dikemudikan dengan ugal-ugalan. Untuk itu beberapa program pemerintah dikhususkan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Lalu bagaimana kebijakan publik mengenai trans jogja ini dapat menurangi kepadatan lalu lintas
dan
meningkatkan
minatmasyarakat
untuk
menggunakan
transportasi umum ?
1
Diharapkan dengan kebijakan mengenai transportasi umum, masyarakat akan dengan sadar menggunakan transportasi umum. Sehingga kepadatan lalu lintas dan polusi udara dapat dikurangi. B. Kebijakan Publik Kebijakan publik dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan pemerintah dan aktor politik dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan berdasarkan dua golongan dengan konsentrasi: a. Konsetrasi pada tindakan pemerintah b. Konsentrasi pada implementasi dan dampak Thomas
R
Dye
(melalui
Solahuddin
Kusumanegara,
2010:4)
mendefinisikan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Edward dan Sharkansky mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup:tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan. Sedangakan pengertian yang terkonsentraasi pada implementasi dan dampak diajukan oleh Nakamura dan Smalwood yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. Menurut Wildavsky kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam membuat kebijakan publik menurut James Anderson (melalui Subarsono, 2008:12-13): a. Formulasi masalah (Problem Formulation) b. Formulasi kebijakan (Formulation) c. Penentuan kebijakan (Adoption) d. Implementasi (Implementation) e. Evaluasi (Evaluation)
2
C. Trans Jogja Trans Jogja merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga kepadatan lalu lintas dapat dikurangi. Program pemerintah daerah DIY ini dicanangkan sekitar bulan FebruariMaret 2008. Semula trans Jogja akan beroperasi pada tahun 2007, namun akibat gempa bumi yang terjadi di DIY, realisasi Trans Jogja menjadi bergeser. Trans Jogja memiliki motto pelayanan “Aman, Nyaman, Andal, Terjangkau dan Ramah Lingkungan” . TRANS Jogja menggunakan bus berukuran sedang. Pengelola Trans Jogja adalah PT Jogja Tugu Trans. Awalnya Trans Jogja memiliki 54 armada bus, dan bertambah menjadi 74 armada pada tahun 2013. Trans Jogja merupakan program penerapan Bus Rapid Transit yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan. Trans Jogja menghubungkan titiktitik penting yang ada di kota yogyakarta, seperti kampus-kampus, terminal, bandara, stasiun, objek wisata dan lain-lain. D. Analisis Masalah mengenai kepadatan lalu lintas di Yogyakarta mulai berkembang. Predikat kota pelajar, kota wisata membuat Yogyakarta selalu mendapat banyak kunjungan dari wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Transportasi baik umum maupun pribadi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, masyarakat lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum yang ada untuk berkeliling kota. Sehingga tingkat kepadatan lalu lintas menjadi tinggi, dan kemacetan tidak terhindarkan. Hal ini menjadi masalah publik. Kenapa? Berdasarkan definisi masalah publik, yaitu masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Dengan banyaknya kendaraan yang ada akan
3
menyebabkan kemacetan, selain itu polusi udara akibat emisi dari kendaraan juga dirasakan oleh banyak pihak. Masalah publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Saling ketergantungan antara berbagai masalah Suatu masalah publik bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi aling terkait. b. Subyektivitas dari masalah kebijakan Masalah kebijakan dalah hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu. c. Artificiality massalah Yaitu suatu fenomena dianggap masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi. d. Dinamika masalah kebijakan Solusi terhadap suatu masalah selalu berubah. Masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama jika lingkungannya berbeda. Kepadatan lalu lintas merupakan masalah yang agak terstruktur, karena selain melibatkan banyak pihak dalam pengambilan kebijakan, alternatif pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar diseujui namun probabilitasnya sulit dihitung. Dalam hal ini nilai yang dikejar adalah tercapainya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga kepadatan lalu lintas dapat dikurangi. Tujuan suatu kebijakan adalah memaksimalkan keuntungan sosial sehinngga
pemerintah
membuat
kebijakan
yang
mengakibatkan
masyarakat luas mendapat keuntungan dan mengurangi pembiayaan. Pembuat keputusan harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya. Trans Jogja memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat.
Harganya
sangat
terjangkau
untuk
setiap
kalangan
masyarakat, selain itu Trans Jogja menawarkan kenyamanan dan keamanan bagi para penggunganya. Dengan sistem tertutup, artinya hanya
4
setiap pengguna Trans Jogja akan melewati satu pintu dengan pemeriksaan, pengawasan dapat dilakukan dan keamanan dapat terwujud. E. Penutup Trans Jogja merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dicanangkan oleh pemerintah daerah DIY. Program ini sudah berjalan lebih kurang lima tahun. Kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh masyarakat, karena dengan berjalannya program ini maka kepadatan lalu lintas dapat dikurangi dan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum semakin tinggi. Trans Jogja sangat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas terutama jika musim liburan sudah datang. Selain wisatawan, masyarakat kota yogyakarta pun senang menggunakan transportasi umum yang dikellola oleh PT Jogja Tugu Trans. Dengan motto pelayanan yang sangat menarik, dan sesuai dengan penawaran Trans Jogja menjadi pilihan transportasi umum yang aman dan nyaman. Memang Trans Jogja tidak dapat mengurangi kepadatan lalu llintas secara signifikan, namun dengan adanya kebijakan ini, menandakan pemerintah peduli terhadap lingkungan dan mengupayakan armada yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga memerhatika masyarakat dalam hal ini-pengguna transportasi umum- karena menyuguhkan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau di semua kalangan.
Daftar Pustaka Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo. Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gava Media.
5
