/t
,r,
t.!r o-l
GUBERNUR SULAilVESI TENGAH i!
c.
"+t
PERATURAN GIJBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 53' TAHUN 2012 .:
TENTANG
KEBIJAKAN DAERAH PENGELOLAAN SUKIBER DAYA AIR PROVINST SULAWESI TENGAH TAHUN 2013-2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH, :
bahwa pengetolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpad"uan yang na1mo39 antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi sebagai Ylrh satu upaya mewujudkan kesejahteraan hagi selurt*n rakva.t. Indonesia; b. bahwa pengelolaan sumber daya air di Fr
a.
wilaSrah;
bafuwa berdasarkan ketentual Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 42 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Srrmber Daya Air, kebijakan pengelola.an su-rnber daya air pada tingkat provinsi disusun dan dirumgskan .-rleh wadah koordina"si pengelolaan sumber dat'a air pnrroumn 'dam ditetapkan oleh gubernur; .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud d. dalsm huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Daerah Pengelolaan Surnber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 20132A32;
c.
&[arryinugat
: 1- {,rmdamg {,rmdemg ilsoomor tr3 Tatnnam [$ffi
tr6n[4n0g Penetapan
Feratrrl.an kmerintah trengganti Undang'{nudafig Nomor 2 Tahun L964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat i sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan l)aerah Trngkat I sulavresi Utara*Tengah daJl Daerah Tingkat I suiawesi selatanTenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L9& Nomor 7t menjadi Undang-Undang [f,errrbaran Negara Republik [ndonesia Tahun t9& Nomcr 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr:r 25,87\;
2. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
{ a J"
A
2OO4
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377); Ur-rdang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\ sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asaa); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2O0B tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a858); MEMUTUSKAN:
Hl*""
PtrRATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAERAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2OI3-2O32.
Pasal 1 Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Jakda SDA mer-upakan dokumen arahan strategis Pengelolaan sumber Daya Air Tingkat provinsi Tahun 2o1z-2o32.
Pasal 2 ,Jakcla sDA sebagaimana dimaksud dalam pasal
l, menjadi acuan bagi a. Perncrintah Provinsi Sulawesi Tengah dan satuan kerja perangkit
:
daerah
terkait dalam menetapkan kebijakan sektorai terkait dengin bidang sumber daya air yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari rencana pembangunan
l"rrft
" menengah daerah; b. instansi vertikai yang terkait dengan sumber daya air; c. pen)rusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi Sulawesi Tengah; d- penlrusunan kebijakan pola pengelolaan sumber daya air pada tingkat KabupatenlKota di Sulawesi Tengah; dan e. pen],'usunan, peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah atau Kabupaten lKota di Sulawesi L 'lan -o r \ ar6u1r.
Pasal 3 (1) Dokumen Jakda SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sisternatika sebagai berikut: a BAB I PENDAHULUAN; b. BAB II VISI DAN MISI; (-- BAB III KEBIJAKAN; dan
Dokr:men Jakda SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Clubernur ini. Pasal 4 (1) Jakda SDA dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. i2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh l)ewan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. (3) Perubahan Jakda SDA ditetapkan dengan Peraturan Gubrernur.
Pasal
5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Provinsi Sulawcsi Tengah.
Ditet.apkan di Palu
26
)*.'t
ri,\"
ffi
GU/B'BR"l\{tl.
E
Dcscmbr gota ESI TENGAH,
GGOI,A
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESi TENGAH
NoMoR 5J
rauux
2ot2
TENTANG
I(EBIJAKAN DAERAH PtrNGtrLOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWtrSI TtrNC}AI.{ TAHUN 2013-2032 DI)KUI\,{trN I(EBIJAKAN DAERAH PBNGtrLOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2OL3-2O32
BAB I PENDAHULUAN A.
lr ft'
Latar Belakang
Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Bsa seiain berperan sebagai penopang sistem kehidupan juga sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas dalam kehidupan al mr-rka bumi ini sangat tergantung pada ketersediaan air' Hasil pembangunan sumber daya alam (termasuk sumber daya air) telah mampu menyumbang kepada produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja.
Pengelolaan Sumber daya Air Dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 disebutkan, bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil clan merata". Selanjutnya Pasai ini dij'elaskan lebih ianjut rlalarn L.inclang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumtler Daya Air, :
bahr,l,a:
1. Surnber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di segaia bidang baik sosial, ekonomi, budaya, poiitik maupun bidang ketahanan nasional 2. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun, dan kebutuhan air yang cenderung meningkat . sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, sumberdaya air harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan, dilindungi dan dijaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air.
3. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Pernyataan tersebut di atas mengingatkan kepada pengelola sumber daya air tentang pentingnya peran air Lragi kehidupan manusia dan lingkungannya. N4eskipun potensi
total tahunan sumber daya air di Provinsi
Sulawesi
tidak merata baik ditinjau dan letak geografis setiap pulau maupun dan segi distribusi curah hujan
Tenga.h masih berlimpah, tetapi distribusinl,a
bulanan.
{Ketidaksiapan dalam mengantisipasi ciinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menghadapkan pada situasi krisis sumber daya air baik yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang. Pembangunan yang sangat pesat, pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan ekonomi di Sularvesi Tengah mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan diberbagai wilayah. Perubahan kawasan hutan clan lahan menjadi lahan permukiman, perkotaan, dan pertanian serta peruntukan lainnya mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedirnentasi pada sumber-sumber air, ierta peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah longsor, pencemaran air, serta penurunan produktivitas lahan yang kesemuanya itu akan mengakibatkan kemgian ekonomi,
/
kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan'
B. i''
Permasalahan dan Tantangan Beberapa permasalahan lain, yang juga perlu mendapat perhatian yaitu: l. Konflik dalam penggunaan air. Akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan, pada musim kemarau seringkali terjadi persengketaan dalam penggunaan air antar petani, antar pengguna air, antara masyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan hilir baik antar kelompok maupun antar wilayah administrasi pemerintahan. 2. Degradasi daerah aliran sungai dan pencemaran air' Akibat meningkatnya kerusakan hutan/vegetasi, penebangan liar, pembakaran, penjarahan, meningkatnya kerusakan lahan, salah pengoiahan (tanpa guludan, teras bangku), meningkatnya erosi dan sedimentasi, meningkatnya pelanggaran tata guna iahan, pencemaran air serta meiemahnya penegakan hukum. 3. Keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi faktor penyebab kurangnya perhatian dan peran mereka terhadap upaya pelestarian sumber daya air dan pemeliharaan sarana dan prasarananya. 4. Tumpang tindih peran lembaga pengeloiaan sumber daya air. " Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan. Hingga saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar instansi, sehingga menyebabkan pengelolaan sumber daya air menjadi tidak efektif dan efisien. 5. Keterbatasan data dan informasi sumber daya air yang benar dan akurat. Tumpang tindih daiam pengumpulan data dan data yang tidak konsisten antar sektor masih sering terjadi karena setiap instansi bekerja menurut keperluannya masirrg-masing. Sehingga data dan informasi sumber daya air untuk mendukung pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan, belum cukup terjamin keakuratan dan kebenarannya, baik pada tingkat rnanajerial maupun operasional.
,/
'
Selain
i.
/ /
i
itu terdap.1. plri. ranta,gr., u.$.gai berikrir: I
Millenium Deuelopritent ClocLls Sulawesi Tengah sebagai salah .{,l, o.ouinsi vang terintegrasi dalam I
negara Repubhi< Indclnesiar akan
berkomitmen untuk
mengirnplen-rent:-sikan kesepakatan Millenium Deuelopment Coa1s dan
Johannesburg Sctmrrit 2oo2 yang mentargetkan agar jumlah pendudr-r}< yang bclr-ttr-i menclapat layanan air beisih dan sanitasi pada tahun 2ooo, beri
pantai, merupakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. 2. Pengcmbangan Iirrru Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air
Kernajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta paradikrna kebudayaan Yang berhubungan dengan pengelolaan sumbei daya air yang terus berkembang merupakan tantangan bagi Sulawesi Tengah agar tidak mengalamr ketertinggalan. Penelitian dan pengemb..g.., ilmu perrgetahuan dan penerapan teknologi yang berbasis pr.ar budaya setempat serta peningkatan sumber daya manusia s..g*i diperlukan, agar Sular,vesi Tengah lebih mampu dan mandiri dalim peirgeioiaan sumber daya air. Kerja sama pengeloiaan sumber daya air antar daerah diperlukan mengingat Sulawesi Tengah memiliki beberapa wilayah sungai yang berbatasan dengan daerah lain. Menghadapi reaiita permasalahan dan tantangan sebagaimana
l.erseblit diatas diperlul<ar-r kebijakan daerah pengelo-laan sumber daya air yang ber-fr_rngsi a' memlreri arah pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi untuk periode tahun 2013_ 2A32; b. menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam bidang sumber daya air; dan c' menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada kabupaten f kota, dan penyusunan rancangan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. :
C.
Pengertian
Dalam Peraturan Gubernur rni, yang dimaksud dengan 1. Provinsi adalah provinsi SuiaweslTengah. 2. KabupatenlKota adarah Kabupatenl{otadi suiawesi Tengah. 3' Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat dierah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah' Provinsi Sulawesi Tengat 4. sumber daya air adarah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk darim pengertian ini p..-.ricaan, air ai. tanah, air hujan, dan air laut yang beradl di darat, 0" Air permuknan adalah semua air yang terdapat 1racia pernrukaan tanah. 1
7, Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan ianah. B. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu
menambah air tanah secara aramiah pada cekungan air tanatratau wadai, air aiami i^"1.i." u""t"" yans Lerdapat pada, di atas, ataupun d.i bawah permukaan tanah, I0. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang diniiai masih iayak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. 11. status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air atau keias air yang ditetapkan.
n l:llt:ii:d"lih,tempat
12.
13.
Status trofik adalah status kualitas air danau berdasarkan
unsur hara dan kandungan biomassa fitoplanktonkadar atau produktivitasnya. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagu.r"a., sumbei aaya Ji, dan pengendalian daya rusak air.
14. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis daiam pengelolaan sumber daya air. 15. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan men[evaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan .r*6", daya air] dan pengendalian daya rusak air. 16. I{onservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan- fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik p"a" -waktu sekarang maupun generasi yang akan datang. L7. Pendayagunaan sumber daya air adarah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan p"rrgu""haan daya air secara optimar agai u.irtasil grlna'dan berd*!" gu.r.. lumber 18. Pengendalian daya rusak air .adatatr upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas ringr.u"gan yang disebabkan oleh daya rusak air. 19. Daya rusak air.adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. 20' wilayah sungai adalah kisatuan yit"y"n p".,g"lii"an sumber daya air dalam satu atau rebih daerah ariran .""!uI dan/atau-prrtrrr_prtuu kecil yang luasnya kurang dari atau sama dJngan 2.000 km2. 21. Daerah aliran sungai adalarr.suatu ;i[t"h daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anali-anak menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yan{b"r.*uiarri "rrr!.i yfi1; berfungsi curah hujan ke danau atau ke raut secara alamiair yir.g ;J;" di merupakan pemisah topografis dan batas di iaut".""rpui darat dengan . daerah perairan yang maiitr terpengaruh aktivitas daratan. 22' cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeorogis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pellpasan air tanah Grtangsurrg. 23. K.onsultasi publik adalah kegiatan untuk menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam penge1oiau.., *r*b". J.y, uir. - Pelindungan sumber air ad,alah 24. .ip"i" pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik r[iu.t tii-rdakan rnanusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
25. Pengauretan air adalah Lrp,1\., 1;r,i-n,_,,r;rci-aan keberadaarr dan ketersediaan air atau kuan[iLas a].' .rSirl l.r':;e ciia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. 26. Pengelolaan kualitas air aiiai:rir Lipa,\ra mempertahankan 6an memulihkan kualitas air yang masul< dan berada di sumber air. 27. Zona pemanfaatan sumber air- adalal-r ruang pada surrber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung rnaiupun sebagai fungsi budi daya.
28. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya. 29. Penyediaan sumber daya air aclalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kuaiitas dan kuantitas. 30. Penggunaan sumber daya air adaiah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media danlatau materi. 31. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. 32. Pengembangan sumber daya air adaiah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber da1,a air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan. 33. Modifikasi cuaca adalah upaya der-rgan oara memanfaatkan paramet.er cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tu.juan meminimalkan dampak bencana alarri akibat iklirn dan cuaca. 34. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha. 35. Masyarakat adalah seluruh raklrat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. 36. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukumi aan ai
pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu
disebut adat).
BAB II VISI DAN MISI
(
A.
Visi
Kebijakan Daerah pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan visi: "Terwujudnya infrastruktur yang optimal dan kemanfaatan Sumber Daya Air 1'3119 berbasis wilayah sungai secara berkelanjutan untuk mendukung Sulawesi Tengah yang sejajar dengan provinsi maju di kawasal Timur Indonesia", dan berpedoman pada tujuh asas pengelolaan sebagaimana telah diamanatkan Undang*Undang Nomor 7 Tahun 2OA4 tentang-sumber Daya Air, yaitu: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.
B. Misi Untuk mewqiudkan visi tersebut, kebijakan daerah pengelolaan sumber daya air dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan melalui empat
misi sebagai berikut: 1' Merumuskan kebijakan dan membina pelaksanaan operasional serta mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air secara hoiistik, sistematik dan berkelanjutan; 2' Melakukan konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air,. pemberdayaan masyarakat serta pengembu,ngrn sistem informasi manajemen; 3. Memberikan peiayanan secara optimal efektif dan efisien pada masyarakat pengguna sumber daya air dalam rangka memenuhi semua kebutuhan air; dan 4. Melakukan perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air.
BAB III KEBIJAI(AN A.
Kebijakan Umum Kebijakan umum terdiri atas: l. Peningkatan Koordinasi dan Keterpacluarn Fcngclulaan Sumber Daya Air. strategi untuk rnewujudkan kebgakan ini sebeigai berikut : a. menata ulang tugas pokok dan fungsr iembaga yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor paling lambat I (satu) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; b. menyeiesaikan pen)rusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air paling lambat pada Tahun 201s di semua wilayah sungai lintas kabupaten/kota; c. meningkatkan efektivitas fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi dalam rangka mengoptimalkan sinergitas dan keselarasan program antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan; d. memfasilitasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi agar dapat berfungsi secara optimai; e. membentuk dan mengefektifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan sumber Daya Air di wilayah sungai lintas kabupaten/kota paling lambat I (satu) tahun setelah Keputusan Presiden ientang penetapan Wilayah Sungai ditetapkan; dan f. memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran Tim I(oordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah terhadap ",rngui sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor dan lintas kabupaten/kota. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknoiogi serta Air. Strategi untuk mewujudkan kebrjakan ini adalah:
Budaya Terkait
a. membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat Yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melaiui peniidikal formal dan non formal oreh pemerintah, masyarakat, dan dunia
'
usaha;
b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan
c.
teknologi dalam bidang sumber daya air serta menerapkan hasilhasiinya dengan dukungan dan alokasi dana yang optimal; meningkatkan jaringan kerja sama penelitian tan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air antar lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, remblga penelitian tingkat nasional dan internasional;
d. memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumbrer daya air; dan
e. menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber da,ya air sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-.,-rrd..rgr., paling lambat 2 (ciua) tahun setelah._rakda SDA ditetapkan.
3. Peningkatan Pembiayaan Pengeiolaan Sumber Daya Air Strategi untuk meu,'ujudkan kebr.lakan ini adalah: a. mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air, yar-rg berasal dari anggaran pemerintah; b. meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dengan mempe-rtimbangkan posisi hulu dan hilir serta antar sektor; c. meningkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan sumber daya air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; dan d" memanfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan.
3.
Peningkal.an Pengawasan dan Penegakan Hukum Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:
a. mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan b.
pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; dan mernpercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum bidang sumber daya air pada setiap
wilayah sungai paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Jakda
SDA
ditetapkan, B" I(ebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus Meneri.rs Kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus terdiri atas :
1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah: a. Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan:
1) meningkatkan pengendalian kegiatan pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air;
2) meningkatkan tampungan air dengan membangun waduk, embung, sumur resapan, mempertahankan dan menambah ruang terbuka hdau; 3) mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air dari pembangunan permukiman, perkotaan ;
dan industri;
menentukan zona imbuhan dan zofia pengambilan air tanah, yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat dan sebagai salah satu dasar pen)rusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah paling lambat 5 (lima) tahun setelah Keputusan Presiden tentang Cekungan Air Tanah ditetapkan; s) melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah aliran sungai prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu dengan capaian 158.118 hektar paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; dan 4)
a) ::elri- -a:-'ria:-- :j.al ::re=.pe:-alilrrialr .*as
{ -
b' Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah
sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air antara lain baku dalam rangka me_ndukung pencapaian sasaran MDGs paling renclah 69 % (enam puluh sembiian perseratus) padaTahun 20tz, d.rrg".,. cara: i) meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhad,ap
untuk meningkatkan ketersediaan ii.
pelaksanaan kegiatan pembangunan nilt pada sumber aii, pemanfaatan sumber air dan lahan, terutama yang berada di
kawasan permukiman; 2) melarang dan melakukan evaluasi pemberian izin dan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung; 3) rnengatur kegiatan penambangan, perambahan dan kegiatan lainnya agar tidak merusak kawasan y*.rg telah dimanfaatkan sumber airnya; 4) rne*etapkan dan menata daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengu.t.rr penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi iumber air serta prasarana sumber daya air melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jakd.a SDA ditetapkan; dan 5) meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air.
c'
Meningkatkan upaya pengendarian pemanfaatan sumber air, dan pengaturan.sa.rana dan prasarana sanitasi, dengan cara: 1) mengendalikan pemanfaatan sumb€r air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona sumber air yang bersangkutan; d"an
2) menetapkan peraturan aalrariTperaturan gubernur yang mewajibkan semua pengemba.rg k.*.".., untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sara;" .";i;"J";", tidak menambah beban pencemaran di kawasan hiljr paling iambat 2 (dua) tahun setelah.Jakda SDA ditetapkan.
2. Peningkatan Upaya pengawetan Air strategi untuk mewujudkan kebijakan ini a.daiah:
a'
meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oieh para pemilikkepentingan dengat cara: 1) meningkatkan dan memelihara keb"eradaan sumber air dan ketersediaan air sesuai fungsi dan manfaatnya, meralui -!_engan pembangunan dan pemeliha.rrr, *.duk dan .*burrj;-'--' 2) menjaga dan melindungi keberadaan dan lungsi merehabilitasi penampung air alami dan buatan, yaitu jrrrauserta aa, cekungan air tanah serta embung;
hujan melaiui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan; dan 4) melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha. 3)
/ * 1
meningkatkan usaha pengeiolaan air
b. Meningkatkan upalra penghematan air serta
per-rgendalian
penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara: 1) menciptal
3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian
Pencemaran Air
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah: a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada .'.^raduk, embung dan danau; b" meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan meiibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saiuran dari setiap ' kawasan pernukiman dan industri paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; d' membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, kawasan industri serta industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jakda sDA ditetapkan; e. mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air; f. membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; g. mengendalikan budidaya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesi-rai dengan peruntukannya secara bertahap sampai Tahun 2Ol7; dan
h. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air yang sesuai rencana tata ruang paling lambat 5 (lima) tahun setelah
{
Jakda SDA ditetapkan.
r
Iiebijakan Pendayagunaan
Sumbe
I(esejahteraan Masyarakat
r Daya Aif untuk Keadilan
dan
i(ebijakan pendayagllnaan sumbcr daya air untuk keaclilan dap kesejahteraan masyarakat, terdiri atas i. Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijal
d.
ti,
kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampal< perubahan iklim; dan mengendalikan pemanfaatan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri da luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan.
Peningkatan Upaya Penyediaan Surnber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah: a. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai; b. memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
c. mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari d.
serta
kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalarn penyediaan; dan memberi alokasi pemenuhan kebr-ituhan air bagi penduduk sesuai rencana penyediaan air dengern berpecloman paQa stanciar layanan minimai kebutuhan pokok air sehari-hari yang telah cliti:tapkan secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan upaya Efisiensi penggunaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah a. memberdayakan kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah untuk pengendalian penggunaan sumber daya air di wilayah sungai; ir, meningkatkan penegakan hukunr terhadap pelaku p.r,ggr.rur., sumber daya air yang berlebihan di kawasan suaka alam dan :
kawasan pelestarian alam; ciari
i-', meningkatkan efisiensi pengeunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktiviias pertan-ian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
/
Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Dat'a Air Iitratr:gi untuk rnewujudkan kebtjakan ini adaiah: .l-. incl-lirl-lsLlr) program pengembangarL seLrnber cla;'ra air yang c-iiclasarkirrr pnda fencana pengeloiaan surnber" ,:ia'v:i aii- yang telaLr ciil.etaplriLn pada setiap wilayah sungai paling lambat 1 (satu) tahun; b. melaksanakan program pengembangan sumber daya air rlengi,rn memadukan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukurrg lingkungan; mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi
kebutuhan
air rumah tangga, perkotaan, dan industri
dengan
rnengutamakan pemanfaatan air permukaan; rnelakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air mitruur Calam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk rnendukung standar nasional dalam peningkatan derajat keseh:rtan masyarakat paling rendah mencapai 78 % (tujuh puluh deiapan perseratus) layanan di perkotaan dan 62 o/o (enam puluh dua perseratus) iayanan di perdesaan pada Tahun 2015; meningkatkan pengembangan sumber daya air termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan, serta produksi pertanian iainnya; mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk }<eperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi; g. mendorong usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan i nfrastruktur pembangkit iistrik mikrohidro ; J
r,_l ,
h.
atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah; dan mendukung upaya pemerintah daiam penerapan teknologi modifikasi cl-laca dalam kondisi luar biasa di Provinsi. mendorong perseorangan
Fer-rgenclalian Pengusahaan Sumber Daya Air Strategi ilntuk meurujudkan kebijakan ini adalah: i . rnengatur pengusahaan. sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosiar, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat; b. men]rusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; .. meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga sr,vadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan; i. men)rusun produk irukum daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna me njaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar paling lambat 5 (1ima) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan; e. mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan sumber daya air se suai dengan rencana alokasi air;rang ditetapkan; cian
'
i. rnengembangkan dan rnei-ierapkan sistem pemantauan
dan
penga\,vasan terhadair pengusahaan suinber dava air,'
/
D. i(ebgakan Pengendalian dan Pengurangan Dampak Daya Rusak Air i(ebijakan pengendaiian dan pengurangan dampak daya rusak air terdiri a-tas
i
:
1. Peningkatan Upaya Pencegahan Strategi untuk mewujudkan kebiiakan ini adalah: a. memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana )/ang t.erkait clengan air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tat.a ruang wiiayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap r"'ilayah sr,rrrgai;
b. rrr.rrgiart"grasikan perencan:tan, pembangllnan dan pelrgelolaalr drainase Lr*."un produktif, drainase perkotaan, drainase j:rlan, sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
dzr'n
c. meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yar:€ tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
d. memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara
kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air; e. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
f. meningkatkan kesadaran masyal'akat dengan cara: 1) meningkatkan penyebarluasan inlormasi mengenai karn'asan
retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait dengan ait; kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi meningkatkan 2\ dampak perubahan iklim global dan daya rusak air; 3) melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah dan membebaskan bantaran dan sempadan sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan sempadan sungai;
4) menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan
rencana yang ditetapl'"ar-r melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara : 1) meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;' 2) meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan ; 3) menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali baryir paling lambat 5 (lima) tahun setelah .]akda SDA ditetapkan; 1) mempertahankan karrvasan -vang memiiiki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pe ngendali banjir oleh para pemilik l<epentingan; dan 5) menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umr-lm, kawasan permukiman, dan kawasan produktif. ;
g.
.
2. Peningkatan Upaya Penanggulangan
Strategi untuk mewr:juclkan kebijakan ini adalah:
a. menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan;
b. melaksanakan sosiaiisasi mekanisme penanggulangan { il
l
danlatau bencana akibat daya rusak air; c. mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan <-lini ttn1,ttl.' mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan I'a\\'u rl bencana terkait air; d. meningkatkan pengetahlran, kesiapsiagaan, dan kemarrtpuat-t masyarakat dalam mengharlapi bencana akibat riay:r rr-rsal< ilir-, antara lain dengan meiakukern sin:ulasi dan peragaan rierlg('ttri.t l;r1at cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan; e. memperbaiki sistem dan meningkatkan kiner.ja penanggulangari bencana akibat daya rusak air; dan f. menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darururl untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari datra
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atam
Anggarar-r
Pendapatan Beianja Daerah serta sumber dana lain paling lambat.
1
(satu) tahun setelah Jakda SDA ditetapkan'
3. Peningkatan Upaya Pemulihan
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:
a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana surnber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup det-rgan mengalokasikan dana yang cukup daiam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber dana iainnya; b. mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha daiant kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air; dan c. memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para perrrilik kepentingan.
i{ebijakan Penir-Lgkatan Peran lr4asyarakat dan Dunia Usahr: clalasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air terdiri atas: 1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan ' Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah: a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keseiarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup terkait sumber daya air; b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usahil dalam pen),.usrlnan kebijakan pengelolaan sumber daya air; c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penjrusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai; dan d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.
2.
Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Strategi untuk mewujudkan kebr3akan ini adalah: a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat datl dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengeiolaan sumber daya air;
- b. memberi
kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan c1a1an-r proses pelaksanaan yaltg mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
c. rnengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkr.,ltribr-rsi dala* p.-tiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber
/ -
r.1"
rla''';r 'ti:
int:niirgi
e. menlriapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan _Y3.9 Lun,i.rslf bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan daiam pelaksasaan peng"1ol"urt sumber daya air di setiap daerah paiing lan-rbat 5 (lima) tahun seteiah Jakda sDA ditetapkan;
f.
mbangkan dan mewujurlkan keterpaduan pemberdayaan serta p1rri1l1 masyarakat dan dunia r,rsaha dalam pelaksanaan
mei-ige
pengcloiaan sumber daya air; dan
g" *,]rri,Ig}.,^tkan kemarnpuan masl,arakat meialui pendidikan _darr pe laLihan, serta pendampingai-r clalan'r pelaksanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepent'ingan'
r
Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adaiah: a. *.*tr.1Xa kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air dalam bentuk pelaporan dan Pengaduan; b. menetapkan prosedur penyampaian iaporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha d-alam pengawasan pengelolaan sumher daya air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jakda SDA dite tapkan; c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan d. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan daiam pengawasan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.
J. peningkatan Peran
F,
Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air daiam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Keb,ijakan !)engembanga"n jaringan Sistenr Iuformasi Sr-rmber Daya Air yang terpadu, ierciiri atas :
1. Peningkatan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah: a. menata ulang pengaturan dan pembagian tt-tgas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan inforrriasi sumber daya air paling lambat 1 (satu) tahun setelah I{ebr.lakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi ditetapkan; b. menyediakan dana secara proporsional untuk membentuk
claniatau mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Air terutarna mengenai Kebijakari Pengelolaan Sistem Informasi Hidroiogi, F{idrometeorologi dan Hidrogeologi;
2.
lJ.
membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data clzrn informasi sumber daya air tr:rpadr-r di tingkat provinsi, dan wilayah sungai pa.ling lambat 2 (duai tahun setelah Kebijakan Pengeiokialr Sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi ditetapkan; d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam )embaga pengelola Sistem Inlormasi Sumber Daya Air oleh para pemilik kepentingan; dan e. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air. Pengembangan Jejaring Sistem Inforrnasi Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah: :1. menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan Sis[er-n Informasi Sumber Daya Air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Fengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi ditetapkan; b. mernbangun jejaring Sistem Informasi Sumber Daya Air antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antar sektor dan antar wilayah paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi ditetapkan; dan c. meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air. Pengembangan Informasi Berbasis Teknoiogi St.rategi untuk mewujudkan kebrjakan ini adalah:
a. mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Air
berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan;
b. rneningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam Sistem Informasi Sumber D*ya Air, .".t, niemfasilitasi pengoperasiannya; dan
c. menfasilitasi para pemilik informasi sumber dava air.
kepentingan dalam mengakses data dan
BAB ru PENUTUP
Air adalah sumberdar.a alam )'.rng ciinamik, ],ang
nrernbenk:rr-r manlaat ur-rtuk rneri.u-judkan kese-ja1-rtcraen 1r;rgr seluruh mas1rarzrl.,.rt claianr segala bidang. seiringga menilterikan irnplikasi yang relatif pelik r,ii,Ln hlras clalarn '.1 D E-'r' o o e n ge o aa n an p c rn :r n fa:r t ar t-r r-r .ii. Pe :'rgelolaan sumbe r ciayai air h.r-ruis drlakukan seczll-zi ,-rptirnal 6telaiui :lernanfaatan sumberdal,a alam src.cara berkelanjutan. Upa.,v;_i yang Cilakukan mulalui kebr.lakan umum, peningkatan konsenasi surnber daya air secara terus menerr-ls, pendayagunaan sumber daya air untuj< keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pengencialian dan ilengurangan
1
r.1
diiaksanakan oieh satuan
f
k*ju p.rurrik"t
kepentingan bidang sumber claya komitmen yang ringgi.
aii
daerah cian pen:.angku aerlggn"penur, tanggung jawab dan
..7< ,t 1.
:,r.,a
)
-_,-_-l:.F,+
,.,
GUBR.I?P.
trSI TENGAH,
-o.)axccom
