SIARAN PERS – PEMBENTUKAN OVERSIGHT COMMITEE 7 Maret 2013
Tokoh Independen Awasi Megaproyek Terminal Kalibaru Komite Pengawas mengawasi proses pembangunan Terminal Kalibaru, pelaksanaan seleksi mitra kerjasama pengoperasiaan Terminal Kalibaru, serta proses perpanjangan konsesi PT JICT. Jakarta, 6 Maret 2013 – Sejumlah tokoh independen dilibatkan dalam proses pengawasan megaproyek Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta senilai Rp 24 triliun yang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC. Mereka tergabung dalam Oversight Committee (Komite Pengawas) yang dibentuk pada 1 Februari 2013. Para tokoh independen tersebut adalah mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pengamat ekonomi Faisal Basri, analis finansial senior Lin Che Wei, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Natalia Soebagjo, serta pengacara senior di bidang finansial, perbankan dan pasar modal Ahmad Fikri Assegaf. Dalam struktur Komite Pengawas, posisi ketua dijabat oleh Erry Riyana Hardjapamekas. Faisal Basri selanjutnya ditunjuk menjadi juru bicara dan Lin Che Wei sebagai sekretaris komite. Sementara Natalia Soebagjo dan Ahmad Fikri Assegaf menjadi anggota komite. Staf Khusus Wakil Presiden, Sofyan Djalil menuturkan ide awal pembentukan Komite Pengawas ini datang dari pemerintah pusat. Menurut Sofyan, tokoh‐tokoh independen dan punya kredibilitas harus dilibatkan untuk mengawasi pembangunan, sekaligus penunjukan mitra operator proyek ini. Apalagi, dana yang dibutuhkan mencapai puluhan triliun rupiah. “Kami tidak mau terjadi penyelewengan atau korupsi. Karena itu sejak awal harus dikawal,” kata Sofyan Djalil. Pemerintah kemudian menyampaikan ide pembentukan dan usulan nama anggota Komite Pengawas ini kepada manajemen IPC. Usulan ini disambut baik manajemen IPC yang diikuti dengan penerbitan surat keputusan pembentukan Komite Pengawas tertanggal 1 Februari 2013. Direktur Utama IPC RJ Lino mengatakan kehadiran Komite Pengawas untuk memantau pembangunan Terminal Kalibaru sangat diperlukan. Pasalnya, selain membutuhkan dana sangat besar, proyek ini akan menjadi proyek pelabuhan terbesar di Indonesia dengan tingkat produtivitas setara pelabuhan terbaik lainnya di dunia. “Jadi, kami memerlukan keterlibatan tokoh‐tokoh independen dan kredibel untuk memastikan prosesnya tidak menyimpang dan sesuai dengan good corporate governance,” kata Lino.
SIARAN PERS – PEMBENTUKAN OVERSIGHT COMMITEE 7 Maret 2013 Pembangunan tahap pertama Terminal Kalibaru sudah dimulai sejak September 2012 dan ditargetkan mulai beroperasi 2014. Sementara terminal tahap kedua direncanakan akan beroperasi pada 2021. Selain pembangunan terminal, Komite Pengawas akan memantau pelaksanaan seleksi mitra kerjasama pengoperasiaan terminal Kalibaru. Pengawasan juga dilakukan terhadap negosiasi perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk pemeliharaan dan pengoperasian peti kemas di terminal Tanjung Priok. PT JITC adalah perusahaan kerjasama antara IPC dan Hutchison Ports Indonesia. PT JITC memegang konsesi pengelolaan terminal Tanjung Priok selama 20 tahun sejak 1999. Konsesi yang berakhir 2019 rencananya akan diperpanjang kembali. Erry Riyana yang diminta menjadi Ketua Komite mendukung pembentukan Komite Pengawas tersebut. Ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan proyek. “Ini merupakan langkah nyata pemerintah dan IPC untuk memastikan semua proses bebas dari suap dan korupsi, serta semua proses sesuai aturan yang ada.,” kata Erry. Erry Riyana juga mengatakan pembangunan Terminal Kalibaru merupakan terobosan yang layak didukung di tengah keraguan pemerintah mengambil berbagai keputusan meski penyerapan anggaran cukup rendah. Menurut Erry, pembangunan terminal Kalibaru adalah salah satu program prioritas nasional di bidang sistem logistik nusantara, yaitu dengan peningkatan kapasitas pelabuhan. “Proyek ini dibangun atas dasar inovasi dan pendekatan proaktif. Karena itu saya dan teman‐teman lain yang kini tergabung di oversight committee terpanggil untuk mengawal proyek ini supaya tak ada intervensi dari mana pun demi terbangunnya sarana penting bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Erry. Erry Riyana berharap semangat proaktif untuk melakukan inovasi juga bisa muncul dari sektor lain yang terkait dengan sistem logistik nusantara. Erry mencontohkan perlu adanya pembagunan jalan‐jalan penghubung menuju dan dari Tanjung Priok. Selain itu juga perlu adanya reformasi birokrasi pelabuhan, termasuk penertiban aparat penegak hukum dan penjaga keamanan. Komite Pengawas akan bertugas selama 24 bulan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite pengawas bisa meminta keterangan terhadap pihak‐pihak yang terlibat dalam pembangunan terminal Kalibaru pemilihan mitra kerjasama dan perpanjangan konsesi PT JITC. Komite pengawas juga diberikan wewenang melakukan studi kebijakan yang diambil manajemen IPC untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dan sesuai prinsip good corporate governance.
SIARAN PERS – PROFIL OVERSIGHT COMMITEE 7 Maret 2013 Erry Riyana Hardjapamekas Ketua Dikenal aktif dalam berbagai usaha pemberantasan korupsi. Pada 2003 mantan CEO PT Timah itu menerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award karena dianggap berjasa dalam mempelopori good corporate governance di lingkungan kerjanya. Di tahun yang sama Erry terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dari KPK, Erry Riyana kemudian menjadi komisaris di berbagai perusahaan seperti BNI, Hero Supermarket, Weda Bay Nickel Indonesia, dan ABM Investama. Faisal Basri Juru Bicara Merangkap Anggota Bidang Public Policy Issues Adalah pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada tahun 2000 ia pernah menjabat sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Faisal juga pernah dipercaya menjadi anggota tim asistensi bidang ekonomi, keuangan dan industri di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2003 Faisal Basri mendapatkan penghargaan sebagai Pejuang Anti Korupsi dari Masyarakat Profesional Madani dan FEUI Award (Penghargaan Agung) pada 2005 sebagai alumni yang berhasil di sektor sosial dan masyarakat.
SIARAN PERS – PROFIL OVERSIGHT COMMITEE 7 Maret 2013 Lin Che Wei Sekretaris Merangkap Anggota Bidang Finansial Dikenal sebagai salah satu analis finansial terbaik di Indonesia. Majalah AsiaMoney memberikan penghargaan Che Wei sebagai best analyst in the regional. Ia juga mendapat penghargaan Most Popular Analyst Award pada tahun 2002 dan 2004. Untuk usahanya memperjuangkan transparansi dan good corporate governance, Lin Che Wei pada tahun 2003 menerima penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen, AJI Indonesia. Lin Che Wei pernah menjabat sebagai CEO di berbagai perusahaan seperti SG Securities Indonesia dan PT Danareksa. Ia juga pernah menjabat sebagai staf khusus presiden, staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian dan Staf Ahli Menteri BUMN. Ahmad Fikri Assegaf Anggota Bidang Legal Merupakan salah satu pengacara terbaik di bidang finansial, pasar modal dan pembangunan infrastruktur. Salah satu pendiri firma hukum Assegaf, Hamzah and Partners ini sempat menjadi penasehat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang didirikan untuk memperbaiki kondisi perbankan yang hancur akibat krisis ekonomi 1998. Saat ini Fikri Assegaf juga menjadi penasehat hukum dari beberapa proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik. Fikri Assegaf tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Ia juga adalah Ketua Dewan Standar Himpunan Konsultan Hukum
SIARAN PERS – PROFIL OVERSIGHT COMMITEE 7 Maret 2013 Natalia Soebagjo Anggota Bidang Governance dan Transparency Dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Natalia saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII). Natalia juga merupakan anggota dari Tim Independen Reformasi Birokrasi, bertugas memberikan masukan kebijakan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono. Selain itu ia adalah Dewan Pendiri & anggota Perkumpulan Bung Hatta Anti‐Korupsi Award. Di luar aktivitasnya memperjuangkan pemberantasan korupsi, Natalia adalah pengajar di Fakultas Pengembangan Budaya dan Sastra Universitas Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: XXXXXXX
