tl.
oo t't-joo~s ''oz.·· ..31-1~-<-00:l.
O t ?p~
8
UNIVERSITAS INDONESIA
STUDI PENTARIFAN PUSKESMAS SWADANA DI PUSKESMAS KECAMA TAN TEBET TAHUN2000
Oleh : W AHYUNI PRABAYANTI NPl\1 : 7099000593
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN2001
UNIVERSITAS INDONESIA
STUDI PENTARIFAN PUSKESMAS S\VADANA DI PUSKESMAS KECAMATAN TEBET TAHUN 2000
Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
Oleh: W AHYUNI PRADAYANTI NPM : 7099000593
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2001
PERNYATAANPERSETUJUAN
Tesis ini telah disetujui, diperiksa dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Depok, 5 Mei 2001
(Wahyu Sulistiadi, Drg. MARS)
PANITIA SIDANG UJIAN TESIS MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
Depok, 5 Mei 2001
Ketua,
Anggota
(Ronnie Rivany, Drg. MSc )
( DR. Mardiati Nadjib, Drg. MSc )
(Achmad Harjadi, Dr. MSc )
~- .~
(Hendrianto Trisnowibowo, Drg. MARS)
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Nama
: Wahyuni Prabayanti
Tempat, Tanggal Lahir
: Bantul, 20 Juli 1968
Alamat
: Perumahan Bojong Depok Barn Jl. Sirsak ll Blok CF 13 Bogor Telp. (021) 8781185
Riwayat Pendidikan : a. SDN. Bantul Timur. Yogyakarta. lulus tahun 1980 b. SMPN. I. Bantul. Yogyakarta. lui us tahun 1983 c. SMA BOPKRJ 1 Yogyakarta. lulus tahun 1986 d. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. lulus tahun 1992
Riwayat Peketjaan : a. 1994-1997
: Dokter Gigi pada Puskesmas Sp. Timbangan, Sumatera Selatan
b. 1997-1998
: Stafpada Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan Rl
c. 1998-2000
: Kepala Seksi Standarisasi Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RJ
d. 2000 - sekarang : Staf pada Direktorat Pelayanan Medik Spesialistik Departemen Kesehatan Rl
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis beijudul "Studi Pentarifan Puskesmas Swadana di Puskesmas Kecamatan Tebet Tahun 2000". Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana llmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, tanpa bantuan dan kerjasama tersebut sulit kiranya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Drg. Wahyu Sulistiadi, MARS. yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada: 1. Drg. Ronnie Rivany MSc., yang telah memberikan masukan-masukan dan materi pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan. 2. Pimpinan beserta seluruh staf pengajar Program Pascasaijana llmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan studi, bimbingan dan ilmunya kepada penulis. 3. Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan Rl memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini.
yang telah
4. Dr. Achmad Hardiman, SpKJ. MARS., selaku Direktur pada Direktorat Pelayanan Medik Spesialistik, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. 5. Pimpinan dan seluruh karyawan Pusdiklat Renbang I OTO - Bappenas yang telah memberikan dukungan moril dan material sehingga penulis dapat mengikuti jenjang pendidikan magister dan menyelesaikan tepat pada waktunya. 6. Bapak Dr.Achmad Haijadi, MSc, selaku Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Puskesmas Kecamatan Tebet. 7. Ibu Dr.Zulhaini Hadi, selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian di Puskesmas Kecamatan tebet. 8. Drg.Zusrahma Nurina, Drg.Agustinus, Dra.Dhania Rosa, Apt, Drs.Bambang Yustino, Pak Syamsul Bahri, Pak Legiyo, Pak Yudi, Bu Murti dan seluruh karyawan Puskesmas Kecamatan Tebet yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam pengumpulan data. 9. Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana llmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang telah memberikan masukan dan saran-saran perbaikan tesis. 10. Seluruh staf sekretariat llmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 11. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
ii
12. Ternan-ternan seperJuangan peserta Program Pendidikan Pascasarjana llmu Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia Tahun
Akademik
1999-2000,
khususnya Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan yang telah banyak membantu penyempumaan tesis ini. 13. Sahabat-sahabat terbaik, Widya, Mbak Sekar, Pak Sinsigus, Felishia, Jeni, yang telah memberikan dukungan dan dorongan moril guna penyelesaian tesis ini. 14. lbunda tercinta yang dengan tegar telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih dan kesabaran. 15. Persembahan untuk ayahanda tercinta dalam kenangan. 16. Kakak-kakakku terkasih yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat. 17. Suami tercinta, Drg. Manahan RH. Damanik, atas segala dorongan, pengertian dan pengorbanan serta doa restu selama mengikuti pendidikan ini. 18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempumaan, sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan kritik, saran dan koreksi dari semua pihak untuk dapat melengkapi dan memperbaiki tesis ini. Akhir kata kami mengharapkan agar tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Depok, Mei 200 1
Penulis iii
POSTGRADUATE PROGRAM THE PROGRAM OF PUBLIC HEALTH STUDY ADMINISTRATION AND HEALTH POLICY
Thesis, May 2001
Wahyuni Prabayanti Pricing Study of Self Finance Public Health Center in Tebet Public Health Center, 2000 xvii + 119 pages + 23 tables, 29 appendixes
ABSTRACT The effective enforcement of the district autonomy regulations will influence all sectors included health sector. Public health center as the point of spear that directly provides health services to public, will be influenced by that effect. Since the effective enforcement of district autonomy, health financing depend on the district's income and the concern of the district government. Besides the health financing problems, health sector is also faced with public demand of good services. One way out alternative is application of self-financed public health center concept which public health centers are given authority to manage their functional revenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of public financing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as one of the self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem. Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment because the prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices of the self-financed public health center are similar with the prices of the public health
iv
center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost and ability to pay (ATP). There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet public health center. So, the general objective of this
study is to obtain the unit cost and the
rationale price of the basic health services at Tebet public health center. The method used for cost analysis is the ..double distribution method" and the results were used for price simulation in which ATP is used to obtain rationale price. The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA, Immunisation) in Tebet public health center from April until September 2000. The results indicated that from the 5 production units analized, the normative unit cost ofBP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.5.720, simple measures at BPG is Rp.l 0.364, complex measures at BPG is Rp.21.134, Family Planning 1s Rp.18.866, Mother and Children Care is Rp.7.018 and Immunization is Rp.4.628. The rationale prices for each production units when the ATP is considerated, are as follow: BP production unit is Rp. 7. 000, Dental Health Consultation is Rp. 7. 000, simple measures at BPG is Rp. Rp.18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000, Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, and Immunization•is only Rp.900, because immunization is one of the public goods. With those results, it is suggested for the public health center to ask about the extent of the rationale price to decision maker and to carry out operational cost efficiency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-finance public health centers.
References : 36 (1983 - 2000)
v
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHA TAN Tesis, Mei 2001
Wahyuni Prabayanti Studi Pentarifan Puskesmas Swadana di Puskesmas Kecamatan Tebet Tahun 2000 xvii + 119 halaman, 23 tabel, 29 lampiran
ABSTRAK Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akan berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akan merasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomi daerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan "concern'' Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping permasalahan pembiayaan, sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu. Salah satu altematif jalan keluamya adalah dengan menerapkan konsep Puskesmas Swadana, yaitu puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola seluruh pendapatan fungsionalnya untuk keperluan operasional dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakarta juga menghadapi masalah pembiayaan. Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwa tarif yang berlaku di Puskesmas Tebet masih menggunakan pola tarif lama yang sam a dengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya satuan masyarakat (ATP). iv
dan kemampuan membayar
Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarif rasional di Puskesmas Tebet. Dengan demikian tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai besamya biaya satuan dan tarif rasional pelayanan dasar di Puskesmas Tebet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah double
distribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan April sampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA dan lmunisasi) di Puskesmas Tebet, data ATP dari SUSENAS tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yang dianalisis biaya satuan dan tarif rasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BP sebesar Rp.5.343, pemeriksaan di BPG sebesar Rp.S. 720, tindakan ringan di BPG sebesar Rp.10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.21.134, KB sebesar Rp.l8.866, KIA sebesar Rp.7.018 serta Imunisasi sebesar Rp.4.628. Kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat (ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pemeriksaan gigi Rp.7.000, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPG Rp.25.000, tarifKB Rp.28.000, tarif KIA Rp.8.000, tarif lmunisasi tetap Rp.900 karena lmunisasi merupakan salah satu public goods. Dengan hasil tersebut disarankan bagi puskesmas untuk mengusulkan kepada pengambil keputusan tentang besarnya tarif rasional di unit pelayanan dasar dan melakukan efisiensi biaya operasional. Sedangkan bagi pengambil keputusan untuk menetapkan tarif puskesmas terutama Puskesmas Swadana sesuai dengan biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakat.
Daftar bacaan : 36 ( 1983-2000)
v
DAFTAR lSI
Halaman KAT A PENGANT AR ABSTRAK
IV
DAFTAR lSI
VI
DAFT AR T ABEL
XI
DAFT AR SINGKA TAN
XIV
DAFT AR LAl\1PIRAN
XVI
BAB I. PENDAHULUAN 1. I . La tar Belakang
1
1.2. Perumusan Masalah
7
l.3. Pertanyaan Penelitian
7
1.4. Tujuan Penelitian
7
1.4.1. Tujuan Umum
7
1.4.2. Tujuan Khusus
8
1. 5. Manfaat Penelitian
8
1. 5. I. Bagi peneliti
8
1.5.2. Bagi Dinas Kesehatan DKI
8
1.5.2. Manfaat bagi Program Studi
9
1. 6. Ruang Lingkup Penelitian
9
VI
BAB II. GAMBARAN UMUM 2.1. Gambaran Umum Kecamatan Tebet
10
2.2. Gambaran Umum Puskesmas Tebet
11
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA 3. 1. Puskesmas Swadana
14
3 .2. Upaya Pembiayaan Kesehatan
20
3.3. Konsep Biaya
25
3.3.1. Biaya tetap, biaya variabel dan biaya total
26
3.3.2. Biaya investasi dan biaya operasional-pemeliharaan
26
3.3.3. Biaya satuan
28
3.3.4. Biaya langsung dan tidak langsung
29 29
3.4. Tarif 3.5. Penyesuaian Tarif 3.6. Distribusi Biaya Puskesmas
38
3.6.1. Direct Apportionment atau Simple Distribution
38
3.6.2. Step Down Method
39
3.6.3. Double Distribution Method
39
3 .6.4. Multiple Distribution Method
39
3.7. Cost Recovery Rate (CRR) Puskesmas
40
3.8. Analisis Penetapan TarifPuskesmas
40
Vll
BAB IV KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 4. l. Kerangka Konsep
48
4.2. Definisi Operasional
48
4.2.1. Biaya satuan
48
4.2.2. ATP (kemampuan membayar masyarakat)
49
4.2.3. Cost recovery rate
49
4.2.4. Peraturan
50
4.2.5. Tarif rasional
50
BAB V METODE PENELITIAN 5. 1. Rancangan Penelitian
51
5.2. Instrumen Pengambilan Data
51
5.3. Pengumpulan Data
52
5.4. Pengolahan Data
53
5. 5. Anal isis Data
54
BAB VIHASIL 6.1. Pembiayaan Pelayanan Dasar Puskesmas
58
6.2. Biaya Investasi pada Unit Produksi Pelayanan Dasar Menurut Komponen Biaya
60
6.3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan pada Unit Produksi Pelayanan Dasar 6.4. Total Biaya Pelayanan Dasar Hasil Distribusi Biaya Vlll
61 62
6.5. Struktur Biaya Hasil Distribusi Unit Produksi Pelayanan Dasar
64
6.6. Biaya Investasi pada Unit Produksi Pelayanan Dasar 65
Menurut Komponen Biaya 6. 7. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pada Unit Produksi Pelayanan Dasar
66
6.8. Total Biaya Operasional dan Pemeliharaan Hasil Distribusi Pada Unit Produksi Pelayanan Dasar Puskesmas Tebet 67
Menurut Komponen Biaya 6.9. Biaya Satuan Program Puskesmas
69
6.9.1. Biaya satuan aktual
69
6.9.2. Biaya satuan normatif
70
6.10. Cost Recovery Rate
72
6.11. Kemampuan Membayar Masyarakat (ATP)
75
6.12. Peraturan Puskesmas Swadana
76
6.13. Simulasi Tarif
77
BAB VII PEMBAHASAN 7. 1. Kerangka Pembahasan
88
7.2. Keterbatasan Analisis Biaya
88
7.3. Pembahasan Hasil Analisis Biaya
89
7.4. Struktur Biaya Asli Pelayanan Dasar Puskesmas Tebet
90
7.5. Struktur Biaya Pelayanan Dasar Hasil Distribusi
92
IX
7.5.1. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pelayanan Dasar Puskesmas T ebet
92
7.5.2. Biaya Investasi Pelayanan Dasar Puskesmas Tebet
95
7.6. Biaya Satuan
95
7. 7. Cost Recovery Rate
99
7.8. Peraturan-Peraturan Mengenai Puskesmas Swadana
101
7.9. Kemampuan Membayar r..-1asyarakat (ATP)
103
7.10. Hasil Simulasi TarifPelayanan Dasar Puskesmas Tebet
104
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN 8.1. Kesimpulan
110
8.2. Saran
112
DAFTARPUSTAKA
113
LAMP IRAN
X
DAFTAR TABEL
Halaman
Nomortabel 6.1. Gambaran struktur biaya asli unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
59
6.2. Gambaran struktur biaya asli unit penunjang pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
60
6.3. Gambaran biaya investasi unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
61
6.4. Gambaran biaya operasional dan pemeliharaan unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet menurut komponen biaya April s/d September 2000
62
6.5. Total biaya berdasarkan hasil distribusi pada unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet menurut program April s/d September 2000
63
6.6. Gambaran struktur biaya hasil distribusi unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
64
6.7. Gambaran biaya investasi hasil distribusi unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
66
6.8. Gambaran biaya operasional dan pemeliharaan unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
XI
67
6.9. Total biaya operasional dan pemeliharaan hasil distribusi unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
68
6.1 0. Biaya satuan aktual unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
70
6.11. Distribusi biaya satuan normatifunit produksi Pelayanan Dasar di Puskesmas Tebet April s/d September 2000
71
6.12. Gambaran Cost Recovery Rate unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
73
6.13. Gambaran Cost Recovery Rate tanpa biaya investasi unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
74
6.14. Gambaran Cost Recovery Rate tanpa biaya investasi dan gaji unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet April s/d September 2000
74
6.15. Gambaran tarif pelayanan dasar Puskesmas 77
Berdasarkan PERDA No,2/1995 6.16. Simulasi tarif di unit produksi BP Puskesmas Tebet
79
April s/d September tahun 2000 6.17. Simulasi tarif pemeriksaan gigi di Puskesmas Tebet
80
April s/d September tahun 2000 6.18. Simulasi tariftindakan ringan BPG Puskesmas Tebet
81
April s/d September tahun 2000 6.19. Simulasi tarif tindakan berat BPG Puskesmas Tebet April s/d September tahun 2000
82 Xll
6.20. Simulasi tarif KB Puskesmas Tebet
84
April sld September tahun 2000 6.21. Simulasi tarifKIA Puskesmas Tebet
85
April sld September tahun 2000 6.22. Simulasi tarif imunisasi Puskesmas Tebet
86
April sld September tahun 2000 7.1.
Gambaran besamya defisit dan CRR dari unit produksi Pelayanan dasar Puskesmas Tebet April sld September tahun 2000
Xlll
100
DAFTAR SINGKATAN
Kepanjangan
Singkatan AC
=
Annualized Cost
AIC
=
Annualized Invesment Cost
AFC
=
Annualized Fixed Cost
ASKES
-
Asuransi Kesehatan
ATP
=
Ability To Pay
APK
=
Akademi Penata Kesehatan
AKPER
=
Akademi Perawat
APBD
=
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN
=
Anggaran Pendapatan dan Negara
BP
=
Balai Pengobatan
BPG
=
Balai Pengobatan Gigi
BKIA
=
Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak
CRR
=
Cost Recovery Rate
DATI-I
=
Daerah Tingkat I
DATI-II
=
Daerah Tingkat II
DIP
=
Daftar Isian Proyek
DKI
=
Daerah Khusus Ibukota
DPRD
=
Dewan Perwakilan Rakyat
FC
=
Fix Cost
GDP
=
Gross Domestic Product xiv
HP
=
Health Project
JPKM
=
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
KARS
=
Kajian Administrasi Rumah Sakit
KB
=
Keluarga Berencana
KIA
=
Kesejahteraan Ibu dan Anak
PAD
=
Pendapatan Asli Daerah
PAM
=
Perusahaan Air Minum
PUSKESMAS=
Pusat Kesehatan Masyarakat
P2KT
=
Perencanaan Penganggaran Kesehatan T erpadu
RSUD
=
Rumah Sakit Umum Daerah
RVU
=
Relative Value Unit
SD
=
Sekolah Dasar
SKB
=
Surat Keputusan Bersama
SLTP
=
Sekolah Lanjutan Pertama
SLTA
=
Sekolah Lanjutan Atas
SUSENAS
=
Survey Sosial Ekonomi Nasional
THT
=
Telinga Hidung Tenggorokan
TC
=
Total Cost
TR
=
Total Revenue
uu
=
Undang Undang
uc vc
=
Unit Cost
=
Variabel Cost
WTP
=
\Vilingness To Pay
DAFTAR LAMP IRAN
Lampi ran 1
Grafik Kemampuan Membayar Masyarakat ATP 1
Lampiran 2
Distribusi Ganda Biaya Gaji Puskesmas Tebet
Lampi ran 3
Distribusi Ganda Biaya Insentif Puskesmas T ebet
Lampiran 4
Distribusi Ganda Biaya Bahan Habis Pakai Puskesmas Tebet
Lampiran 5
Distribusi Ganda Biaya Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Tebet
Lampiran 6
Distribusi Ganda Biaya Investasi Gedung Puskesmas Tebet
Lampi ran 7
Distribusi Ganda Biaya Investasi Kendaraan Puskesmas Tebet
Lampiran 8
Distribusi Ganda Biaya Investasi Alat Puskesmas Tebet
Lampiran 9
Tabel Rekapitubisi Analisis Biaya Puskesmas Tebet
Lampiran 10 Struktur Organisasi Puskesmas Unit Swadana Kecamatan Tebet Lampiran 11 Form 1a
: Data Kepegawaian Puskesmas
Lampiran 12 Form 1b
: Data Unit Puskesmas
Lamp iran 13 Form 1c
: Rekapitulasi Bobot Kegiatan StafPuskesmas
Lamp iran 14 Form 2a
: Pengeluaran Obat dan Bahan Medis Riil Puskesmas April s/d September Tahun 2000
Lampiran 15 Form 2b
: Sampel 100 pasien BP, BPG, KIA, KB, Imunisasi untuk Resep Obat
Lampiran 16 Form 2c
: Alokasi Obat Puskesmas di Tiap Unit
Lampiran 17 Form 3
: Penggunaan Bahan Habis Pakai Puskesmas
Lampiran 18 Form 4
: Biaya Pemeliharaan Gedung Puskesmas
XVI
Lampiran 19 Form 5
: Biaya Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis
Lampiran 20 Form6
: Biaya Umum Puskesmas
Lampiran 21 Form 7
: Data Inventaris Alat Medis dan Non Medis Puskesmas
Lampiran 22 FormS
: Data Inventaris Ambulans, Kendaraan Roda Empat Dan Roda Dua Puskesmas
Lampiran 23 Form9
: Biaya Gedung Puskesmas
Lampiran 24
: Komponen Biaya Asli Pada Pusat-Pusat Biaya Puskesmas
Form lOa
Tebet Lampiran 25
Form lOb
: Hasil Distribusi Biaya Puskesmas tebet
Lampiran 26
Form 11
: Gambaran output Puskesmas Setahun
Lampiran 27
Form 12
: Biaya Satuan Layanan Puskesmas
Lampiran 28 Form l3
: Gambaran Pendapatan Riil Puskesmas dan Subsidi
Lampiran 29 Form 14
: Rancangan Analisis Biaya Pendapatan
XVII
BAB I PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang Sejak reformasi digulirkan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 merupakan salah satu produk hukum yang dituntut untuk direformasi. Tuntutan tersebut berpijak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut. Berbagai hasil kajian yang dilakukan o1eh para pakar menunjukkan otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil ditinjau dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan dan pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki daerah. Di samping itu, pengawasan dan campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah dalam berbagai bidang sangat tinggi. Sebagai jawaban atas berbagai kritik yang dilakukan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1974, maka dikeluarkanlah Undang-undang No.22 tahun 1999. Implementasi otonomi daerah yang nyata, luas, bertanggung jawab selain mengacu pada Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga Peraturan Pemerintah lain yang menyertainya yang barn diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2000 yaitu Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2
Perubahan mengharuskan
global
Bangsa
telah
teijadi
Indonesia
dan
tuntutan
melakukan
reformasi
penyesuatan
yang
bergulir
penyelenggaraan
pemerintahan. Amanat undang-undang otonomi yang sedang bergulir adalah mengubah penyelenggaraan sistem pemerintahan dari pola sentralisasi yang berlebihan (over
centralization) ke arah yang lebih desentralisasi, dengan cara memberikan otonomi luas kepada daerah. Secara substansi kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pemerintah. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah tersebut, maka akan berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akan merasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomi daerah, pembiayaan pelayanan kesehatan akan sangat tergantung pada daerah kabupaten atau kota masing-masing, atau dengan kata lain bahwa pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan "concern" Pemerintah Daerah terhadap bidang kesehatan. Retribusi
Puskesmas
merupakan
salah
satu
sumber
(Pendapatan Asli Daerah) yang kemudian diterima kembali
penenmaan
PAD
oleh Dati II untuk
diteruskan ke puskesmas-puskesmas, dan peraturan memungkinkan puskesmas untuk dapat menggunakan langsung 25% dari pendapatannya untuk kegiatan operasionalnya.
3
Hal ini membatasi Dinkes Dati II dan puskesmas dalam mengelola sumber dana sesuai perencanaan yang telah dibuat. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I\1enteri Kesehatan nomor 93AJM:enkes/SKBIIV1996 dan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan pada Puskesmas, persentase itu ditingkatkan menjadi 50% disetorkan ke Kas Daerah dan 50% dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan. Permasalahan yang dihadapi dengan keterbatasan penerimaan juga dapat dikurangi dengan upaya penyesuaian tarif (melalui Perda), dan hal ini dimungkinkan asalkan
sesuai
dengan
tingkat
kemampuan
membayar
masyarakat
setempat.
Permasalahan lain adalah masalah penentuan besar alokasi dana untuk tiap Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Dati II. Kebutuhan biaya puskesmas terus meningkat dalam melaksanakan 20 program pokok yang menjadi tugasnya, sehingga puskesmas menghadapi ketidakcukupan biaya, khususnya biaya operasional. Namun berapa sebetulnya kebutuhan yang normatif, tidak diketahui secara pasti karena belum dilakukan analisis biaya. Kebiasaan selama ini dalam penyusunan anggaran puskesmas adalah lebih bersifat pengulangan anggaran tahun lalu dengan penyesuaian (peningkatan) secara
arbitrary (kira-kira). Sikap puskesmas dalam penyusunan anggaran adalah "budget based targeting", yaitu melihat berapa kemungkinan anggaran yang akan turun tahun depan, kemudian baru target-target disesuaikan dengan anggaran tersebut. Padahal dalam konsep "bottom up planning", seharusnya sikap puskesmas adalah "target based
budgeting', yaitu menetapkan target terlebih dahulu sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan, kemudian disusun berapa besar anggaran yang diperlukan.
4
Biaya yang tersedia sekarang, baik yang berasal dari pusat, propinsi dan kabupaten dirasakan semakin tidak mencukupi. Sementara itu tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu meningkat pula. Salah satu alternatif sebagai jalan keluarnya adalah menerapkan konsep swadana di Puskesmas, yaitu puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola seluruh pendapatan fungsionalnya untuk keperluan operasional dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Namun terlebih dahulu perlu disepakati bahwa tujuan swadana bukan semata untuk mencukupi biaya atau mencapai "cost recovery" akan tetapi juga hams sejalan dengan tujuan normatif pembangunan kesehatan, yaitu pemerataan, mutu yang baik, efisiensi serta kesinambungan (sustainability). Sehubungan dengan pengembangan puskesmas swadana tersebut, maka issue pokoknya adalah bagaimana menghitung biaya satuan, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar penduduk, menerapkan penyesuaian tarif yang sesuai dengan tujuan normatif pembangunan kesehatan, dan kriteria untuk menentukan kapan sebuah puskesmas bisa menjadi puskesmas swadana. Banyak yang menilai bahwa tarif puskesmas sekarang ini terlalu rendah dari biaya satuan dan lebih rendah dari kemampuan membayar masyarakat, namun tidak diketahui berapa sebetulnya biaya satuan tersebut. Kalau biaya satuan diketahui, maka masyarakat dapat diberitahu berapa besar subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah. Menurut Gani ( 1997), masalah pokok dalam penyesuaian tarif adalah tidak tersedianya informasi tentang berapa sebetulnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah per-satu satuan pelayanan (unit cost) dan berapa sebetulnya kemampuan membayar masyara.kat (ATP). Informasi ini sangat diperlukan untuk meyakinkan para pengambil
5
keputusan khususnya para anggota DPRD dan Pemda setempat, karena kedua lembaga inilah yang mengeluarkan berbagai kebijakan tarifbaik melalui Perda atau SK Pemda. Analisis biaya sudah mulai banyak dilakukan baik pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta. Sedangkan untuk menilai kemampuan membayar masyarakat telah dikembangkan suatu cara dengan menggunakan data yang secara rutin dikumpulkan pada tingkat nasional yaitu data Susenas. Sektor kesehatan telah berusaha meningkatkan peningkatan tarif, misalnya di Propinsi NTB, Kaltim, Kalbar, Sumbar dan Jawa Timur melalui Proyek Kesehatan III dan proyek kesehatan IV yang dibiayai dengan dana pinjaman dari Bank Dunia. Peningkatan tarif tersebut sekaligus disertai dengan upaya agar pelayanan kesehatan dapat melakukan "revenue retention" atau menggunakan penerimaannya secara lebih otonom. Sejak 1 April 2000, di DKI Jakarta sudah ada 5 buah Puskesmas Swadana, yaitu Puskesmas Kecamatan Tebet (Jakarta Selatan), Puskesmas Kecamatan Jatinegara (Jakarta Timur), Puskesmas Kecamatan Koja (Jakarta Utara), Puskesmas Kecamatan Tambora (Jakarta Barat), Puskesmas Kecamatan Tanah Abang (Jakarta Pusat). Pada saat ini telah dipersiapkan 15 Puskesmas lagi untuk menjadi unit swadana di wilayah DKI Jakarta. Dari semua Puskesmas ini, Puskesmas Swadana Kecamatan T ebet merupakan puskesmas swadana dengan pendapatan paling besar dibandingkan keempat puskesmas swadana lainnya yaitu sampai dengan bulan September 2000 pendapatannya telah mencapai Rp.489.016.350. Pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 1999 penenmaan Puskesmas (di Kecamatan Tebet) yang berasal dari retribusi sebesar Rp.21.68.562,50.
6
Subsidi pemerintah dalam bentuk APBN (DIP gabungan) Rp.14.825.000, dati dana Rutin APBD Rp.27.230.500, Program APBD Rp.34.898.000. Sementara subsidi lainnya berupa dana INPRES sebesar Rp.10.591.900 dan sisanya berasal dari ASKES dan DUKM.
Total
keseluruhan
dana
Puskesmas
se-Kecamatan
Tebet
sebesar
Rp.142.023.472.50. Dengan demikian terlihat besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebelum Puskesmas Tebet menjadi Puskesmas Swadana yaitu sebesar 61,64% dati total pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dari hasil retribusi hanya menyumbang sebesar 14,90%, sedangkan sisanya berasal dari Askes dan DUKM. Puskesmas Kecamatan Tebet sebagai Puskesmas Swadana, walaupun telah diberi kewenangan untuk mengelola seluruh pendapatan fungsionalnya untuk keperluan operasional puskesmas, namun
masih tetap mengharapkan subsidi dari pemerintah
daerah. Rencana Kebutuhan Belanja (DIKDA Puskesmas Kecamatan Tebet) tahun 2000 sebesar Rp.2.547.317.629 berasal dari Rencana Penerimaan Retribusi Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp.714.548.250, Belanja Pegawai sebesar Rp.815.282.972 serta subsidi sebesar Rp.956.756.407 untuk belanja barang dan Rp.60.720.000 untuk belanja lainlain. Namun demikian, subsidi pemerintah daerah terhadap Puskesmas Swadana makin lama akan makin berkurang. Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwa tarif yang berlaku pada Puskesmas Kecamatan Tebet masih menggunakan pola tarif lama yaitu sa rna seperti tarif puskesmas-puskesmas yang belum swadana. Oleh karena itu perlu dilakukan studi pentarifan Puskesmas Kecamatan Tebet sehingga nantinya dapat diketahui kesesuaian biaya dan tarif yang berlaku sekarang ini
7
sehingga dapat diinformasikan kepada pengambil keputusan sebagai dasar untuk penyesuaian tarif.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan bahwa permasalahan di Puskesmas Kecamatan Tebet adalah Belum diketahuinya biaya satuan dan tarif rasional di Puskesmas Swadana Kecamatan Tebet
1.3. Pertanyaan Penelitian a.
Berapa besarnya biaya satuan ( baik aktual maupan normatif) ?
b.
Berapa besarnya output pelayanan?
c.
Berapa besarnya pendapatan (revenue) dan cost recovery?
d.
Berapa besarnya Kemampuan Membayar Masyarakat (ATP)?
e.
Berapa besarnya tarif yang sesuai dengan biaya satuan, Kemampuan Membayar Masyarakat (ATP) dan peraturan yang mengatur tentang Puskesmas Swadana?
1.4. Tujuan Penelitian 1.4. L Tujuan umum: Mendapat gambaran mengenai besamya biaya satuan dan tarif rasional untuk pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Swadana Kecamatan Tebet.
8
1.4.2. Tujuan khusus: a.
l\1engetahui besarnya biaya satuan baik biaya satuan aktual maupun biaya satuan normatif pada masing-masing unit produksi.
b.
Mengetahui besarnya (nttput pelayanan
c.
Mengetahui besarnya pendapatan (revenue) puskesmas
d.
Mengetahui besarnya "cost recovery" dari masing-masing unit produksi
e.
Aplikasi ATP dalam penentuan tarif Puskesmas
f.
Mengetahui besarnya tarif rasional puskesmas swadana
1.5. l\1anfaat Penelitian 1. 5.1. Bagi peneliti
Penelitian ini
memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang
pengelolaan keuangan,
khususnya
analisis
biaya
satuan puskesmas dan
penentuan tarif puskesmas swadana.
1.5.2. Bagi Dinas Kesehatan DKI Jakarta
a. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai
informasi
untuk
perencanaan,
pengawasan
dan
pengendalian dalam menentukan biaya dan pengelolaan puskesmas swadana. b. Membantu dalam pembuatan keputusan di tingkat pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penentuan tarif puskesmas swadana.
9
1.5.3. Manfaat bagi Program Studi Penelitian akan memberikan masukan dalam bidang kesehatan masyarakat dan masukan ini dapat membantu peserta program studi Magister Kesehatan Masyarakat dalam mengenali aspek-aspek manajemen keuangan dan menganalisa biaya satuan di Puskesmas Swadana, serta upaya mobilisasi dana masyarakat melalui penyesuaian tarif.
1.6. Ruang Lingkup Penelitian Analisis biaya pada penelitian ini hanya dilakukan di Puskesmas Kecamatan Tebet, tanpa menganalisis Puskesmas Kelurahan. Analisis biaya Puskesmas dilakukan pada 5 unit produksi pelayanan dasar yang meliputi unit BP, BPG. KB, KIA dan lmunisasi Puskesmas Kecamatan T ebet. Data biaya Puskesmas memanfaatkan data Puskesmas mulai bulan April sampai dengan September tahun 2000, sedangkan data Kemampuan Membayar Masyarakat diambil dari data SUSENAS tahun 1999.
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TEBET DAN PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
2.1. Gambaran Umum Kecamatan Tebet
Kecamatan Tebet
merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan dalam
lingkungan Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas wilayah 905,10 Ha yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, 80 R\V dan 959 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
•
Sebelah Utara : Kali Ciliwung dan Kali J\.1alang
•
Sebelah Timur: Kali Ciliwung dan Kali Cikini/ Terusan
•
Sebelah Selatan: Jln. Gatot Subroto dan Jln. MT. Haryono
•
Sebelah Barat : Kali Cideng Jln Dr. Saharjo dari Jembatan merah sampai Jln.J\.1inangkabau
Wilayah Kecamatan Tebet 75% merupakan wilayah yang padat penduduk dengan lingkungan pemukiman banyak yang belum teratur dan terencana dengan baik. Kepadatan
penduduk di wilayah Kecamatan Tebet adalah
25.869 penduduk/Km2 .
Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Tebet berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Tebet adalah 234.117 orang, sedangkan berdasarkan data dari Sub Dinas Kesehatan Jakarta Selatan sebesar 233.762 orang.
Dari jumlah tersebut, 33.487 tidak tamat SD,
40.305 tamat SD, 59.270 tamat SLTP, 85.028 tamat SLTA dan 16.027 tamat Akademil
Perguruan Tinggi.
10
11
2.2. Gambaran Umum Puskesmas Kecamatan Tebet Puskesmas Kecamatan Tebet terdiri dari satu Puskesmas Kecamatan yang terletak di Kelurahan T ebet Barat dan 7 Puskesmas Kelurahan yaitu Puskesmas Menteng dalam, Puskesmas Tebet Barat, Puskesmas T ebet Timur, Puskesmas Kebon Barn, Puskesmas Bukit Duri, Puskesmas Manggarai Selatan dan Puskesmas Manggarai. Sarana kesehatan lainnya yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Tebet terdiri dari
2 buah RB swasta, 3 Balai Pengobatan, 7 KIA swasta, 16 Apotik, 9
Laboratorium, 14 Bidan swasta, 3 Optik, 2 Pest. Control, 2 Rumah Sakit Swasta, 108 Praktek Dokter Umum, 68 Praktek Dokter Gigi, 35 Praktek Dokter spesialis, 2 Klinik Gigi, 7 Klinik Praktek Bersama, 8 Klinik 24 Jam,
5 Akupuntur, 13 Dukun dan 22
Pengobatan T radisional. Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Puskesmas Kecamatan Tebet terdiri dari pelayanan dalam gedung dan luar gedung. Pelayanan dalam gedung terdiri dari pelayanan dasar (BP umum, BP Gigi, BKJA, KB, Imunisasi), pelayanan semi spesialis, pelayanan spesialis, RB, Gawat darurat dan pemeriksaan penunjang. Sedangkan pelayanan luar gedung terdiri dari Home visit, penyuluhan, Puskesmas keliling dan pembinaan peran serta masyarakat. Jumlah pegawai yang bekerja di Puskesmas Kecamatan sebanyak 50 orang yang terdiri dari 13 Dokter Umum, 8 Dokter Gigi, 1 Apoteker, 3 Sarjana Muda Kesehatan (APK dan Akper), 9 Bidan, 7 Perawat Kesehatan, 1 Perawat Gigi, 1 Pengatur Gizi, 1 Asisten Apoteker, 1 Analis, 1 SPPH, 7 Pekarya Kesehatan dan sisanya adalah tenaga non kesehatan.
12
Puskesmas Kecamatan memiliki fasilitas gedung terdiri dari: •
Luas bangunan 1500 m2 (dibangun tahun 1987-1989)
•
Daya Listrik 41.500 Watt
•
Air dari Pompa air (Jet Pump) dan PM1
Bangunan Puskesmas Kecamatan terdiri dari: Lantai I: •
Rumah Bersalin lengkap dengan sarana dan prasarananya
•
Gudang Obat
Lantai II: •
2 buah loket
•
3 ruang tunggu
•
1 ruang tunggu obat
•
2 ruang periksa obat
•
l kamar suntik
•
1 ruang periksa mata/ kulit
•
1 ruang periksa THT
•
3 ruang periksa gigi dengan 2 dental unit
•
l ruang Imunisasi
•
I ruang ._ KlA
•
I ruang KB
•
1 ruang periksa anak
l3
•
1 ruang istirahat dokter
•
1 ruang konsultasi jiwa/ anak
•
1 ruang konsultasi gizi
•
1 ruang laboratorium
•
1 buah Apotik
•
1 Gudang Obat
•
1 ruang dapur
•
2 kamar mandi
Lantai III: •
1 ruang Kepala puskesmas
•
1 ruang tamu
•
1 ruang periksa paru
•
1 ruang Rontgen
Adapun sarana kendaraan bermotor dan mobil yang terdapat di Puskesmas Kecamatan terdiri dari 1 buah mobil ambulance, 1 buah mobil Puskesmas Keliling dan 5 buah kendaraan bermotor.
BAB III TINJAUAN PUSTAKA
3. 1. Puskesmas Swadana Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas Unit Swadana pada hakekatnya sama dengan puskesmas biasa yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola pendapatan fungsional secara langsung serta memobilisir potensi pembiayaan masyarakat yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diembannya., sehingga mutu pelayanannya meningkat. Tugas pokok puskesmas meliputi 3 aspek yaitu : 1. Memberi pelayanan kesehatan yang bermutu, tetjangkau, cakupannya luas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Membina peran serta masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. 3. Mengembangkan usaha-usaha inovatif agar tetjamin pemerataan pelayanan dan tergalinya potensi masyarakat, (Depkes RL 1998). Dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut puskesmas telah banyak menunjukkan keberhasilannya. Jangkauan pelayanan Puskesmas pada umumnya sudah cukup luas, seperti cakupan immunisasi, penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil dan 14
15
lain-lainnya.Walaupun demikian masih dirasakan mutu pelayanan yang diberikan belum memuaskan.
Masyarakat
banyak
mengeluh
yang
sehingga
kunjungan
atau
pemanfaatannya rendah. Mutu yang kurang tersebut disebabkan beberapa hal antara lain belum dipatuhinya standar pelayanan, keterbatasan tenaga/perbekalan/obat-obatan/ pembiayaan dan lemahnya manajemen. Salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah meningkatkan penyediaan biaya. SKB Menkes-Mendagri Nomor 93NMenkes/SKB/II/1996 memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pola tarif dan pemanfaatannya. Dalam SKB tersebut dicantumkan komponen pelayanan kesehatan yang dapat menjadi sumber pendapatan atau retribusi, sedangkan besaran tarif ditetapkan oleh Pemda dengan memperhatikan kemampuan membayar masyarakat. Disamping itu puskesmas boleh memanfaatkan 50% pendapatan secara langsung untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi kegiatan operasional, pembinaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan. Melalui SKB ini sebenamya puskesmas sudah menjadi "embrio unit swadana". Dengan melaksanakan pola tarif tersebut Puskesmas masih mempunyat keterbatasan dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Apabila pendapatan fungsional dapat dimanfaatkan langsung oleh puskesmas untuk mendukung pelayanan, dan puskesmas diberi peluang untuk menggali potensi pembiayaan masyarakat
yang
memungkinkan,
hal
itu
dapat
mewujudkan
harapan
yaitu
meningkatnya penyelenggaraan palayanan umum khususnya pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat (Depkes RI, 1998).
16
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 tahun 1993, tentang Penetapan dan Penatausahaan
serta
Pertanggungjawaban
Keuangan
Unit
Swadana
Daerah
menyebutkan: 1. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasionalnya secara lang sung. 2. Penerimaam fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Satuan Keija Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya. Mengacu pada pengertian tersebut maka pengertian pertama Puskesmas Unit Swadana adalah: ''Puskesmas
yang
diberi
wewenang
dapat
mengelola
sendiri
penenmaan
fungsionalnya untuk keperluan operasional secara lang sung." 3. Dijelaskan persyaratan suatu unit keija menjadi Unit Swadana daerah. Persyaratan tersebut yaitu: a. Mempunyai penerimaan fungsional yaitu unsur biaya yang diperlukan bagi produksi jasa yang diminta masyarakat. Puskesmas mempunyai penerimaan fungsional yang memenuhi unsur biaya produksi jasa yang diminta oleh masyarakat yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. b. Penerimaan dari pelayanan kesehatan tersebut tetap dan terus-menerus. c. Pemberian pelayanan kesehatan tidak merupakan usaha yang bertujuan mencari keuntungan.
17
d. Pemberian pelayanan kesehatan dapat lebih meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. e. Perubahan menjadi Unit Swadana Daerah tidak akan mengubah tugas, fungsi, formasi dan anggaran belanja pegawai.
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Tujuan a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan puskesmas melalui pemanfaatan penerimaan fungsionalnya secara langsung. b. Meningkatkan jangkauan pelayanan baik bagi masyarakat mampu maupun berpenghasilan rendah. c. J\.1eningkatkan pengembangan sumber daya manusta dan profesionalisme staf puskesmas. d. J\.1eningkatkan manajemen puskesmas termasuk keuangan.
Sasaran yang ingin dicapai. a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 1)
Terlaksananya pelayanan kesehatan sesua1 dengan standar teknis pelayanan dan etika.
2)
Peningkatan penampilan puskesmas
3)
Adanya rencana kerja tahuanan.
4)
Adanya assesment terhadap kepuasan pasien.
5)
Adanya catatan medik yang dikelola dengan baik.
18
b. Peningkatan kemampuan pembiayaan. 1)
Peningkatan penerimaan fungsional
2)
Adanya wewenang
dan
tanggung j awab
puskesmas
dalam
hal
pengelolaan pendapatan fungsionalnya. 3)
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan keuangan.
4)
Meningkatnya subsidi silang kepada yang tidak mampu
5)
Meningkatkan tertib administrasi disiplin anggaran.
c. Peningkatan mutu pengelolaan program kesehatan.
d.
1)
Meningkatnya kreativitas dan inovasi pengelolaan program kesehatan.
2)
Terlaksananya penggerakan/penilaian/evaluasi secara berkala.
3)
Terselenggaranya program JPKM.
Pengembangan~ sumber
1)
daya manusia.
Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan teknis program
2)
Peningkatan kesejahteraan
3)
Peningkatan disiplin kerja
4)
Peningkatan produktifitas kerja.
Memperhatikan tujuan dan sasaran yang mgm dicapai dan beban kerja yang hams dilaksanakan maka kriteria puskesmas untuk menjadi Unit Swadana Daerah ditetapkan sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan tempat tidur atau puskesmas tanpa tempat tidur. 2. Mempunyai penerimaan fungsional yang memadai (sekitar minimal 40% dari total kebutuhan di luar gaji pegawai, belanja investasi dan obat Inpres).
19
3. Mempunyai tenaga yang memadai (dokter umum lebih dari satu, dokter gigi satu, 2 orang bendaharawan penerima dan pengeluaran, Puskesmas perawatan : Perawat 3, Bidan 3, Puskesmas Non Perawatan: Perawat 2, Bidan 2). 4. :Masyarakat
di wilayah kerjanya mempunyai kemampuan ekonomi yang baik
(jumlah penduduk yang mampu >50%). 5. Mempunyai manajemen puskesmas yang baik. 6. Sudah melaksanakan tertib "Tata Usaha" keuangan. 7. Akan melaksanakan program jaga mutu pelayanan kesehatan. 8. Akan merintis Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Ciri Utama Puskesmas Unit Swadana adalah: 1. Seluruh pendapatan fungsionalnya
dikelola sendiri secara langsung untuk
operasional, pemeliharaan dan peningkatan SDM. 2. t\.fenggali potensi sumber pembiayaan setempat 3. Penyesuaian tarifterhadap berbagai jenis pelayanan 4. Mempunyai Daftar Rencana Kegiatan (DRK) sebagai panduan penggunaan penenmaannya. 5. Merintis program jaminan mutu. 6. Merintis program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Adapun manfaat puskesmas swadana 1. Bagi masyarakat Masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, cepat, teijangkau. Masyarakat mampu dapat memilih pelayanan sesuai dengan harapannya, sedangkan
20
masyarakat yang tidak mampu, walaupun pelayanan gratis tetapi tetap mendapat pelayanan sesuai standar.
2. Bagi pemerintah daerah. Puskesmas Unit Swadana
adalah salah satu
bentuk operasionalisasi dari
peningkatan kemampuan otonomi daerah, dimana daerah dapat mengurus rumah tangganya
sendir~
dalam bentuk pemberian pelayanan umum yang lebih baik.
Subsidi dari Pemerintah Daerah dapat diarahkan kepada Puskesmas lain yang masih hams mendapat perhatian.
3. Bagi Petugas Kesehatan Petugas mempunyai peluang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pemberian reward akan
meningkatkan
motivasi
kerja,
kesejahteraan
dan
profesionalisme petugas (Depkes Rl, 1998 ). Berdasarkan hasil evaluasi puskesmas swadana Tambakrejo, Jawa Timur didapatkan hasil terjadinya lonjakan PAD yang luar biasa (316%), selain itu secara fisik tampak nyata adanya peaambahan-penambahan peralatan maupun bangunan.
3 .2. Upaya Pembiayaan Kesehatan Behan pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin berat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor penting yaitu: 1. Meningkatnya jumlah penduduk
2. Masalah kesehatan yang terns semakin besar baik dari segi kuantitatif dan kualitatif
21
3. Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin canggih 4. Meningkatnya demand penduduk terhadap pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Disisi lain, kemampuan pemerintah untuk menyediakan biaya kesehatan terbatas (Gani, 1990). Oleh sebab itu, perlu dicari cara untuk melakukan mobilisasi sumber dana dari masyarakat dan swasta. Ada berbagai altematif mobilisasi dana kesehatan., dan masing-masing alternatif tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Efisiensi, equity, displacement effect, dampaknya terhadap penR._gunaan pelayanan kesehatan serta dampaknya terhadap keseimbangan jenis pelayanan kesehatan adalah hal-hal yang perlu diperhitungkan dalam menilai setiap altematif tersebut. Adapun altematif-alternatif tersebut adalah I. Anggaran pemerintah
a. Penerimaan pajak b. Pinjaman luar negeri C.
Pajak penjualan
d. Asuransi sosial 2. Mobilisasi sumber swasta dan masyarakat a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat b. Community Financing c. lnvestasi swasta d. Penyesuaian tarif, (Gani; 1992). Alternatif tersebut tidak perlu bersifat eksklusif, artinya boleh saja dilaksanakan beberapa alternatif sekaligus sehingga bersifat komplementer atau saling melengkapi.
22
Dengan demikian diharapkan bisa tersedia jumlah dana yang mencukupi untuk berbagai kegiatan pembangunan kesehatan (Gani, 1990). Besar pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia relatif rendah bila dibandingkan dengan pengeluaran kesehatan negara-negara lain. Pada tahun 1995, pengeluaran untuk kesehatan adalah $20, atau sekitar Rp.48.000 perkapita/tahun. Sebagai perbandingan, angka tersebut untuk Thailand adalah $73, untuk Malaysia adalah $56, untuk India adalah $21 dan Philipina sama dengan Indonesia, yaitu $20 perkapita per tahun (Modul P2KT). Secara total, maka pengeluaran nasional untuk kesehatan mencapai $20 kali 200 juta penduduk, yaitu $4.000.000.000 atau sama dengan Rp.9.600.000.000.000. Jumlah tersebut adalah sekitar 2,5% dari GDP. Kalau dibandingkan dengan negara lain yang tingkat pendapatannya setara dengan Indonesia, pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia seharusnya bisa mencapai 4% sampai 5% dari GDP. Dari jumlah tersebut, 25% berasal dari pemerintah dan 75% dari sumber nonpemerintah. Anggaran pemerintah hanya sekitar 2,5% dari total anggaran pemerintah atau hanya sekitar 1o/o dari GDP (Modul P2KT). Dalam anggaran tersebut yang paling dominan adalah anggaran yang berasal dari pusat. Peranan APBD-I dan APBD-II relatif kecil. Di beberapa Daerah Tingkat-II bahkan ditemukan kenyataan bahwa sektor kesehatan menjadi penyumbang paling besar bagi PAD dan alokasi APBD-II (murni) untuk kesehatan lebih kecil daripada retribusi sektor kesehatan (penerimaan dari Puskesmas dan RSUD, Gani, 1996). Peranan non-pemerintah dalam pembiayaan kesehatan nasional adalah sekitar 75% atau $15 per kapita per tahun. Sekitar 75% berasal dari "out of pocket payment"
23
atau pembayaran langsung dari pasten kepada penyedia pelayanan (provider), 19% berasal dari pengeluaran perusahaan dan 6% berasal dari pembiayaan melalui asuransi kesehatan atau JPKM. Dewasa
ini
banyak gagasan
dilontarkan
tentang
perlunya
pemerintah
memberikan alokasi lebih besar untuk sektor kesehatan. Alasannya, selain kesehatan penting untuk pembangunan sumberdaya manusia yang bermutu yang sangat diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan kesehatan masa kini dan masa mendatang, juga karena kesehatan adalah hak azasi penduduk yang perlu diwujudkan bersama. Argumentasi yang sering dikemukakan kenapa peningkatan elokasi sulit dilakukan adalah, selain anggaran pemerintah memang terbatas, juga karena: 1. Sektor kesehatan bel urn memanfaatkan dana yang ada secara optimal dan efisien. 2. Sektor kesehatan belum mampu menyampaikan perhitungan kebutuhan anggaran yang realistis. Ada dua hal penting dalam melakukan mobilisasi dana pemerintah untuk kesehatan. Pertama adalah kemampuan untuk melakukan "advocacy" bahwa alokasi untuk sektor kesehatan adalah esensial bagi peningkatan mutu dan produktivitas sumberdaya manusia dan kedua adalah penyusunan anggaran kesehatan yang realistis, yang didasarkan pada perhitungan biaya secara rinci. Perhitungan kebutuhan biaya kesehatan secara rinci perlu dilakukan mulai dari tingkat kabupaten. Tujuan mobilisai dana pemerintah pada tingkat Dati-IT misalnya adalah agar paling tidak (minimal) alokasi APBD-11 untuk kesehatan sama besar dengan kontribusi retribusi kesehatan. Bahkan untuk Dati-11 yang relatif "kaya" alokasi APBD-11 murni
24
untuk kesehatan bisa lebih besar dariada retribusi sektor kesehatan. Dalam kenyataan ini sudah terjadi di beberapa Dati-II. Dalam otonomi Dati II, sumber-sumber pembiayaan pembangunan kesehataan masih tetap yaitu APBN, Inpres, APBD-1 dan APBD-2 ditambah dengan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang diperoleh dari pelayanan kesehatan (puskesmas, RSUD, dan lain-lain). Anggaran yang berasal dari APBN, APBD-1 dan APBD-2 seharusnya terlebih dahulu dimasukkan ke Kas daerah, dan kemudian disalurkan ke Dinas. Namun dalam praktek tidak selalu demikian. Misalnya di Kabupaten Bandung, anggaran APBN langsung diturunkan ke Dinas Kesehatan. Sedangkan anggaran Inpres Bantuan Kesehatan untuk pemeliharaan dan perbaikan, sudah disalurkan melalui Kas daerah, (Gani, 1996). Sehubungan dengan mobilisasi sumber dana kesehatan kabupaten, disamping anggaran dari sumber-sumber yang berasal dari pemerintah, ada sumber dana masyarakat yang dapat dimobilisir. Cara mobilisasi dana masyarakat tersebut bisa melalui: 1. Penyesuaian tarifpelayanan (rumah sakit dan puskesmas) 2. Mengembangkan Dana sehat 3. Mengembangkan JPKM dan asuransi kesehatan 4. Mendorong kemitraan fihak swasta (misalnya untuk melakukan investasi di bidang usaha pelayanan kesehatan atau menyediakan biaya kesehatan bagi karyawannya).
Ada dua kebijaksanaan yang kini dilaksanakan sehubungan dengan mobilisasi dana masyarakat untuk kesehatan, yaitu:
25
1. mengembangkan sistem JPKM, asuransi dan Dana Sehat 2. menyesuaikan tarif pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah.
3.3. Konsep Biaya Untuk menghasilkan suatu produk (output) diperlukan sejumlah input. Biaya adalah nilai dari sejumlah input (faktor produksi) yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk (output), (Modul Ekonomi Layanan Kesehatan).
Output atau produk bisa berupa jasa pelayanan atau barang. Dalam bidang kesehatan produk yang dihasilkan adalah jasa pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas output-nya adalah pelayanan di BP (kuratit), pelayanan KIA, KB, imunisasi dan lain-lain (preventif-promotit) dan di rumah sakit pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Agar dapat menghasilkan pelayanan puskesmas maupun rumah sakit, diperlukan sejumlah input antara lain fasilitas gedung, alat, obat, tenaga medis, dan lain-lain yang secara langsung digunakan oleh pasien maupun input lain yang secara tidak langsung menunjang kelancaran kegiatan puskesmas, seperti tenaga non medis, listrik, air, tenaga kebersihan dan lain-lain. Dengan kata lain, dapat disampaikan bahwa biaya adalah nilai dari suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu
output tertentu.
Pengorbanan itu bisa berupa uang, barang, tenaga, waktu paupun
kesempatan. Dalam analisis ekonomi nilai kesempatan (untuk memperoleh sesuatu) yang hilang karena melakukan suatu kegiatan dihitung sebagai 'biaya kesempatan'
(opportunity cost). Jenis-jenis biaya dapat dikelompokkan dalam :
26
3.3.1. Biaya tetap, biaya variabel dan biaya total Biaya tetap atau .fixed cost (FC) adalah biaya yang secara relatif tidak dipengaruhi oleh besamya jumlah produksiloutput. Biaya ini hams tetap dikeluarkan terlepas dari persoalan apakah pelayanan diberikan atau tidak. Contohnya, biaya gedung, dimana besarnya tidak berubah meskipun jumlah pasiennya hanya beberapa orang perhari atau ratusan orang. Biaya tidak tetap atau Variabel Cost (VC) adalah biaya yang dipengaruhi oleh banyaknya output. Contohnya, biaya obat, dimana besarnya akan berbeda hila jumlah pasien sedikit dibandingkan dengan jumlah pasien banyak (dipengaruhi oleh jumlah pasien yang dilayani). Karena biasanya besar volume prduksi direncanakan secara rutin maka biaya variabel ini juga disebut biaya rutin. Beberapa komponen biaya dikelompokkan sebagai biaya semi variabel, misalnya biaya pegawai, karena petugas puskesmas atau rumah sakit pemerintah adalah pegawai negeri dengan gaji tetap (tidak dipengaruhi jumlah pasien), namun menerima insentif/ imbalan jasa medis yang berfluktuasi tergantung jumlah pasien yang dilayani. Biaya total atau Total Cost
(TC) adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya
variabel. Konsep ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : TC : TFC + TVC
(Neumann, 1988)
3.3.2. Biaya Investasi dan biaya operasional-pemeliharaan. Biaya investasi adalah biaya yang kegunaannya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama (lebih dari satu tahun). Biaya investasi biasanya berhubungan dengan
27
pembangunan atau pengembangan infra struktur fisik dan kapasitas produksi. Contohnya pembangunan gedung, kendaraan, alat kedokteran dan lain-lain. Disini batasan yang digunakan adalah dengan melihat harga (nilai) barang tersebut, misalnya diatas Rp.200.000 dianggap investasi, dan dibawah Rp.200.000 dianggap operasional. Karena perhitungan biaya biasanya dilakukan untuk kurun waktu satu tahun anggaran, maka biaya investasi dihitung untuk kurun waktu setahun/ 'disetahunkan' (Annualized Investment Cost atau Annualized Fixed Cost) dengan memasukkan nilai inflasi, masa pakai dan umur pakai barang (umur ekonomis). Kriteria lain untuk biaya investasi adalah bahwa barabg yang dibeli dapat digunakan untuk kurun waktu minimal satu tahun. Umur ekonomis barang milik institusi pelayanan kesehatan pemerintah ditetapkan berdasarkan standar
akuntans~
misalnya AC 5 tahun, gedung 25-
40 tahun. Komponen biaya investasi (Annualized Investment Cost/ AIC atau Annualized Fixed Cost/ AFC) terdiri dari •
biaya gedung
•
biaya kendaraan
•
biaya alat
•
biaya pendidikan pegawai Biaya Operasional adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat 'habis pakai'dalam kurun waktu relatif singkat (kurang dari satu tahun).
28
Komponen biaya operasional terdiri dari : •
biaya pegawai
•
biaya obat
•
biaya habis pakai
•
biaya listrik, telepon, air (utilities)
•
biaya perjalanan
•
biaya umum Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai
suatu barang investasi agar terus berfungsi. Misalnya, biaya pemeliharaan gedung, alat dan lain-lain. Karena biaya operasional dan pemeliharaan dikeluarkan secara berulangulang, maka seringkali disebut sebagai biaya berulang (Recurrent Cost). Komponen biaya pemeliharaan terdiri dari : •
Biaya pemeliharaan gedung
•
Biaya pemeliharaan alat medis
•
Biaya pemeliharaan alat non mesi
•
Biaya pemeliharaan kendaraan.
3.3.3. Biaya satuan (unit cost= uc). Biaya satuan adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan, diperoleh dengan cara membagi biaya total (TC) dengan jumlah/ kuantitas output atau Total output (TO) atau UC
=
TCffO. Contohnya biaya satuan rawat inap (kamar) kelas
L Il,atau III, biaya satuan rawat jalan dan lain-lain. Biaya satuan dipengaruhi oleh
29
besamya biaya total ( mencerminkan bagimana tinggi rendahnya produksi di puskesmas atau rumah sakit tersebut) serta tingkat utilisasinya. Biaya satuan yang diperoleh dari suatu hasil perhitungan berdasarkan atas pengeluaran nyata untuk menghasilkan produk pada suatu kurun waktu tertentu disebut biaya satuan aktual (actual unit cost). Biaya satuan yang secara normatif dihitung untuk menghasilkan suatu jenis pelayanan kesehatan menurut standar baku disebut biaya normatif (Normative Cost). Biaya satuan normatif terlepas dari apakah pelayanan tersebut dipergunakan pasien atau tidak.
3.3.4. Biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung (Direct Cost) adalah biaya yang dikeluarkan pada unit yang langsung melayani pasien, misalnya biaya obat, biaya reagen di laboratorium dan lainlain. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung digunakan untuk melayani pasien, misalnya biaya administrasi di puskesmas atau rumah sakit.
3.4. Tarif Tarif (Price) adalah harga dalam nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh atau mengkonsumsi suatu komoditi , yaitu barang atau jasa (Modul Ekonomi Layanan Kesehatan, 1998). Dalam konteks Ilmu Ekonomi, tarif adalah sejumlah uang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan.
30
Dengan demikian, tarif adalah suatu ras10 yang menunjukkan sejumlah uang (atau barang dan jasa) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa atau Jumlah uang atau barang dan jasa yang diterima oleh penjual Tarif Jumlah barang atau jasa yang diterima oleh pembeli (Monroe, K.B. , 1990) T arif tidak hanya digunakan sebagai indikator biaya yang harus dibayar oleh pembeli, tetapi juga merupakan suatu tanda dari kualitas produk. Untuk banyak pembeli, aspek penting dari tarif adalah konotasi dari kualitas (Morris, 1990). Dari sudut "demand'', tarif adalah ukuran tentang berapa besar pendapatan
(income) yang perlu dikorbankan seseorang untuk mendapatkan suatu komoditi. Makin berharga
komoditi
tersebut,
mendapatkannya. Dari sudut
makin
"'supp~~l',
tinggi
konsumen
mau
membayar
untuk
tarif merupakan petunjuk bagi produsen tentang
penilaian masyarakat terhadap suatu barang (Mills, A. dan Gilson, L, 1990). Jumlah barang yang akan dibeli konsumen tergantung sejumlah faktor-faktor sebagai berikut: 1. Harga barang 2. Perasaan dan pilihan konsumen
3. Income 4. Harga barang substitusi, (Sorkin, 1975). Dalam suatu mekanisme pasar yang murni, tinggi rendahnya tarif biasanya tergantung dari interaksi antara supply dan demand yang cenderung mencapai titik keseimbangan harga. Namun fenomena ini akan tetjadi dalam suatu keadaan tertentu, yaitu asumsi-asumsi tentang keadaan pasar (Modul Ekonomi Layanan Kesehatan, 1998).
31
Asumsi pertama adalah konsumen komoditi tertentu mempunyai informasi yang jelas tentang variasi harga dan kualitas komoditi di berbagai tempat. Asumsi ini tidak tepat dalam pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan dimana konsumen atau pasien umumnya tidak tahu jenis layanan atau pengobatan yang akan diperoleh serta tingkat kualitas dan harganya. Asumsi kedua adalah supplier cukup mudah untuk memasuki pasar dan dapat dengan mudah pula untuk sewaktu-waktu keluar dari kegiatan produksi. Pasar untuk pemeliharaan kesehatan tidak mungkin menganut persaingan bebas. Beberapa kelompok profesional telah melakukan pengawasan terhadap adanya supplier ke pasaran kesehatan, dengan alasan untuk menjaga standar atau mutu dan untuk mengurangi ketidakpastian dalam profesionalisme. Kerugian dengan adanya kontrol semacam itu, supply menjadi kurang dan berkurangnya supply cenderung akan meningkatkan harga (Mills, A. dan Gilson, L. , 1990, p. 44 ). Dalam ilmu Ekonomi, peranan produsen dalam proses penetapan harga jual barangnya sangat berbeda-beda, tergantung bentuk pasar yang dihadapinya (Soemarso, SR., 1990, p. 13-14). Ada tiga bentuk penetapan hargajual, yakni: 1. Penetapan harga jual oleh pasar (Market Pricing). Dalam bentuk penetapan harga jual ini, penjual; tidak dapat mengontrol sama sekali harga yang dilempar di pasaran. Harga di sini betul-betul ditetapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam keadaan seperti ini, penjual tidak bisa menetapkan harga jualnya. 2. Penetapan harga jual oleh Pemerintah (Government controlled pricing).
32
Dalam beberapa hal, Pemerintah berwenang untuk menetapkan harga barang/ jasa, terutama yang menyangkut kepentingan umum. 3. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh produsen (Administered or business controlled pricing). Pada situasi ini, penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, " membeli atau tidak". Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan produsen, walaupun faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan serta peraturan-peraturan Pemerintah tetap diperhatikan. Sardjono, lN. dalam karangannya berjudul "Peranan Strategi Harga Dalam Kegiatan Pemasaran" (cit. Soemarso, SR., 1990) menulis antara lain bahwa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi penetapan tarif ialah: 1. Penilaian subyektif oleh konsumen atas barang/ jasa tersebut. 2. Harga pokok daripada barang/ jasa. 3. Strategi harga oleh perusahaan-perusahaan saingan 4. Peraturan Pemerintah.
3.5. Penyesuaian Tarif Keputusan pentarifan, seperti halnya keputusan-keputusan lainnya, bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan.
Strategi
organisas~
pentarifan
strategi-strategi implementasi dan untuk memenuhi menunjukkan
nilai
organisasi
di
mata
publik
(Montgomery, S.L., 1988). Ada 5 faktor penentu tarif yang harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan harga, yaitu tujuan dan strategi organisasi, biaya-biaya, demand, pesaing dan
33
legal i...,·sues). Biaya-biaya mengindikasikan tingkat terendah untuk menentukan tarif dengan tujuan break even, dan menunjukkan suatu titik awal dari pentarifan (Morris, 1990).
Didasarkan atas observasi yang lalu (retribusi masih berdasarkan atas SKB lama) terdapat masalah dalam pembiayaan puskesmas: 1. Biaya operasional puskesmas yag telah dianggarkan melalui DIP PPKM, Bagpro.
Kabupaten, secara umum tidak mencukupi. Ketidakcukupan tersebut mempengaruhi pencapaian cakupan program kesehatan yang dilaksanakan di lapangan. 2. Biaya pelayanan kesehatan di dalam gedung. Kekurangan biaya operasional akan mempengaruhi pula mutu pelayanan kesehatan puskesmas di dalam gedung. 3. Biaya pemeliharaan puskesmas Keterbatasan biaya pemeliharaan puskesmas mengakibatkan penampilan puskesmas yang
menyedihkan.
Penampilan
1m
dapat
puskesmas.Mengingat keterbatasan jumlah
menjauhkan
masyarakat
dari
anggaran untuk puskesmas dan
kekakuan dalam peruntukannya, mengakibatkan berbagai kegiatan puskesmas tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian perlu adanya kewenangan bagi puskesmas untuk meggali dan mengelola potensi penerimaannya serta merencanakan pemanfaatannya melalui pengembangan puskesmas swadana. Umumnya tarif pelayanan kesehatan pemerintah sangat rendah di negara-negara berkembang, bahkan ada yang sama sekali diberikan secara gratis di Indonesia. Dengan tarif yang rendah, berarti pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah besar. Misalnya,analisis biaya puskesmas di Kalimantan Barat, Sumatra Barat dan Jawa Timur
3-l
yang dilakukan pada tahun 1996/1997 menghasilkan perkiraan biaya satuan rawat jalan di Puskesmas antara Rp.1.500 sampai Rp.3.300, sedangkan tarif yang berlaku adalah antara Rp.500 sampai Rp.l.OOO (Gani, 1998). Studi yang dilakukan di berbagai daerah mengungkapkan bahwa sebetulnya kemampuan masyarakat bisa lebih dari tarif yang berlaku. Masyarakat sebetulnya mampu dan mau membayar tarif yang lebih tinggi untuk pelayanan puskesmas ataupun rumah sakit, dengan syarat kualitas pelayanan yang diberikan bisa ditingkatkan. Dengan perkataan lain, sebetulnya terdapat "consumer surplus" yang potensiil untuk dimanfaatkan. Dengan demikian, kebijaksanaan menaikkan tarif perlu dipertimbangkan sekarang ini. Alasan pertama, kenaikan tarif akan menghasilkan revenue yang lebih besar. Alasan kedua adalah kenaikan tarif secara selektif sesuai dengan kemampuan masyarakat di daerah tertentu akan meningkatkan aksesabilitas golongan klurang mampu kepada pelayanan kesehatan. Misalnya, kenaikan tarif diberlakukan di daerah perkotaan sehingga fasilitas bersangkutan bisa lebih mandiri. Dengan demikian anggaran pemerintah yang terbatas jumlahnya bisa dipergunakan untuk subsidi pelayanan kesehatan di daerah rural. Kesulitan dalam menetapkan tarif pelayanan kesehatan adalah langkanya informasi tentang biaya satuan pelayanan tersebut. Dengan demikian sulit mengetahui seberapa jauh tarif menyimpang dari biaya satuan tersebut, berapa subsidi yang diberikan, berapa keuntungan yang diperoleh, tarif pelayanan mana yang perlu disubsidi, mana yang potensial untuk menghasilkan revenue, dan lain-lain. Dengan kata lain, analisis biaya adalah langkah penting dalam penyesuaian tarif.(Gani, 1990).
35
Peraturan retribusi puskesmas yang lama didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri kesehatan dan l\1entri Dalam negeri No. 684a/Menkes/SKB/IX/1987 dan 87/tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dasar. Beberapa pengaturan dalam SKB adalah: 1. Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan harus diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. Besamya retribusi pelayanan kesehatan setinggi-tingginyaRp.300,- per penderita untuk setiap kali kunjungan. 3. Hasil pemungutan retribusi ditentukan sebagai berikut: a. 75% setoran ke Kas Daerah Tingkat Il b. 25% untuk pembiayaan kegiatan operasional 4. Pedoman penggunaan potongan langsung tersebut diatur oleh Gubernur 5. Bagi penderita tidak mampu diberikan pelayanan cuma-cuma. 6. Bagi pengobatan penyakit menular diberikan pelayanan cuma-cuma. Peraturan baru retribusi puskesmas didasarkan atas: Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 93A/Menkes!SKBN/1996 tanggal 17 Mei 1996, tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat. Beberapa pengaturan dalam SKB adalah: 1. Besaran retribusi pelayanan kesehatan puskesmas ditetapkan dengan Peraturan daerah Tingkat II
36
2. Peraturan Daerah Tingkat II tersebut berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I. 3. Penentuan besaran retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan denganmemperhatikan : a. Kemampuan sosial ekonomi masyarakat setempat b. Retribusi pemerik.saan penunjang diagnostik yang berasal dari rujukan sarana kesehatan swasta dapat lebih besar daripada retribusi yang berasal dari masyarakat. 4.
Komponen pelayanan yang dapat dipungut retribusinya dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
a. Rawat Jalan b. Rawat Inap c. Rawat Kunjungan d. Tindakan Medik e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik f.
Pelayanan Ambulans
5. Hasil retribusi pelayanan kesehatan oleh puskesmas 50% dapat digunakan langsung oleh puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan. 6. Hasil retribusi tersebut dapat digunakan untuk: a. Kegiatan operasional puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. b. Pembinaan sumber daya manusia
37
c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunJang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain. 7. Tatacara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggung-jawabannya ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. 8. Bagi penderita yang tidak mampu dan atau yang memiliki Kartu Sehat, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. 9. Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan, pungutan retribusi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar Dati II belum melaksanakan SKB ini, SKB bam ini apabila dilaksanakan sudah akan menunjang pengembangan puskesmas swadana. Sejak tahun 1990, secara sistematis dilakukan upaya untuk menyesuaikan tarif pelayanan kesehatan, yaitu tarif rumah sakit dan tarif piskesmas. Model penyesuaian tarif ini dikembangkan melalui Proyek HP-III (bantuan Bank Dunia) dan dilakukan di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kalimantan Timur, yang kemudian dilanjutkan dalam Proyek HP-IV di Kalimantan Barat, Sumatra Barat dan Jawa Timur (Modul P2KT). Asumsinya adalah bahwa kemampuan masyarakat sudah jauh meningkat dibandingkan dengan situasi pada awal ahun 1980-an. Dengan meningkatnya kemampuan membayar, masyarakat lebih menuntut pelayanan yang bermutu. Fasilitas pemerintah tidak mampu memberikan respons terhadap tuntutan tersebut secara baik karena keterbatasan sumberdaya. Oleh karena itu, kebijaksanaan menaikan tarif sekaligus : 1. Menambah kemampuan fasilitas meningkatkan mutu 2. Memenuhi tuntutan atau demand masyarakat yang terns meningkat.
38
Alasan lain yang melatar belakangi penyesuaian tarif ini adalah kenyataan bahwa subsidi pemerintah (tarif pelayanan jauh lebih kecil daripada biaya satuan pelayanan), lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang tergolong dalam segmen masyarakat mampu. Ini terutama teijadi pada rumah sakit. Wujud pelaksanaan dari kebijaksanaan penyesuaian tarif dan peningkatan mutu pelayanan tersebut di atas adalah pelaksanaan kebijaksanaan Unit Swadana di sejumlah Rumah Sakit milik pemerintah. Sekarang
in~
prinsip Unit Swadana tersebut juga dikembangkan untuk tingkat puskesmas.(Modul P2KT).
3.6. Distribusi Biaya Puskesmas Distribusi atau alokasi biaya adalah kegiatan membagi habis seluruh biaya dari unit penunjang ke unit produksi yang output layanannya •dijual' sehingga dengan demikian dapat diperkirakan berapa biaya keseluruhan (pengorbanan puskesmas) untuk menghasilkan layanan pasien (biaya total masing-masing unit produksi), termasuk biaya tidak langsung. Kemudian dengan mengetahui jumlah pemanfaatan/ utilisasi di masingmasing unit tersebut Gumlah pasien) dapat diperkirakan berapa besar biaya satuan aktual per pasien per unit pelayanan. Ada beberapa metode distribusi biaya dari unit penunJang ke unit produksi, yaitu: 3.6.1. Direct apportionment atau Simple Distribution, adalah cara langsung membagi habis biaya di unit-unit penunjang ke unit produksi berdasarkan bobot tertentu, yaitu:
39
•
Jumlah pegawai
•
Pengeluaran obat
•
Luas lantai
•
Dan lain-lain
Cara ini adalah cara paling sederhana dan mudah namun dianggap kurang akurat hasil pembagiannya di unit produksi. 3.6.2. Step Down Jvfethod, adalah cara membagi biaya dari unit penunJang ke unit produksi melalui 2 tahap, dimana mula-mula dilakukan alokasi antar unit penunjang (disusun mulai dari unit dengan biaya tertinggi sebagai unit yang memberi biaya ke unit penunjang lain), kemudian biaya yang diterima unit penunjang di bawahnya (misal unit penunjang 2) digabung denganbiaya asli unit penunjang 2 tersebut, baru dialokasikan ke unit produksi dengan dasar pembobotan yang sama dengan metode 1 di atas. 3.6.3. Double Distribution Method, adalah cara membagi biaya dari unit penunjang ke unit produksi melalui 2 tahap, dimana mula-mula dilakukan alokasi antar unit penunjang dulu (saling membagi 2 arah, tidak satu arah seperti pada metode 2 di atas). Cara ini dianggap cukup akurat dibandingkan metode 1 dan 2 di atas, dan relatif lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan cara 4, dan merupakan cara yang terpilih untuk metode analisis biaya puskesmas maupun rumah sakit di Indonesia. 3.6.4. Multiple Distribution. Adalah cara membagi biaya dari unit penunjang ke unit produksi dalam beberapa tahap, dimana dilakukan pendistribusian biaya antar unit penunjang dan antar unit produksi sebelum akhirnya biaya total di unit-unit penunjang dibagi habis ke unit-unit produksi.
40
3.7. Cost Recovery Rate (CRR) Puskesmas
Cost Recover__y· Rate (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan puskesmas menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (revenue). Akan tampak seberapa besar subsididiberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien Askes. Besarnya Cost Recovery Rate adalah: CRR total = TR total puskesmas I TC total puskesmas x 100% CRR unit (yang dihitung tarifnya) = TR unit bersangkutan I TC unit bersangkutan x 100% CRR per-pasien di unit bersangkutan = Tarifunit I UC unit x 100%
Cost Recovery Rate (CRR) dapat menentukan apakan Puskesmas tersebut masih perlu mendapatkan subsidi ataukah telah mandiri. Bila CRR < 100% berarti masih mendapatkan subsidi, tetapi jika CRR > 100% berarti sudah tidak perlu subsidi lagi dan puskesmas sudah dianggap dapat mandiri.
3.8. Analisis Penetapan TarifPuskesmas Analisis penetapan tarif puskesmas merupakan kegiatan setelah diperoleh informasi biaya satuan puskesmas. Analisis penetapan tarif yang berdasarkan atas biaya satuan aktual mungkin saja belum efisien karena pemanfaatan yang rendah, sehingga kemungkinan implikasinya adalah tarif yang terlalu tinggi. Atau sebaliknya, puskesmas memiliki tingkat utilisasi yang terlalu tinggi sehingga sebetulnya dibutuhkan sarana dan prasarana tambahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu pula dihitung biaya satuan
41
normatif, yaitu biaya yang mempertimbangkan kapasitas produksi optimal dari unit tersebut. Penyesuaian tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat merupakan suatu upaya mobilisasi dana masyarakat guna meningkatkan pendapatan puskesmas dan Dinkes DATI II untuk mengatasi masalah kesehatan di kabupaten .. Perda tarif yang diusulkan diharapkan akan mengacu pada perhitungan yang akurat mempertimbangkan berbagai faktor. Bagi anggota masyarakat yang benar-benar tidak mampu kebijakan penyesuaian tarif ini perlu didukung dengan kebijakan Kartu Sehat. Kegiatan lain yang relevan dengan upaya mobilisasi dana melalui penyesuaian tarif adalah program JPKM, Dana Sehat dimana diharapkan barier finansiil masyarakat untuk membeli jasa pelayanan puskesmas akan dapat teratasi. Analisis penetapan tarifbertujuan untuk : 1. Peningkatan pendapatan puskesmas dan Dinkes DATI II, dengan kemungkinan dapat mengelola langsung sebesar 50% sesuai SKB Menkes dan Mendagri 1996. 2. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan daerah. 3. Subsidi silang internal puskesmas maupun antar puskesmas di wilayah kabupaten. Dengan mengetahui biaya satuan dan kemampuan masyarakat, maka puskesmas dapat meningkatkan upaya pemerataan (equity) dengan melihat berapa besar subsidi dan siapa yang menikmati subsidi tersebut. Bila kelompok pengguna terdapat kelompok relatif mampu, puskesmas dapat mencoba mengembangkan pelayanan tambahan dengan kualitas lebih tinggi (misalnya puskesmas sore hari). Peningkatan pendapatan dari kelompok pengguna yang mampu dapat dimanfaatkan untuk subsidi silang kelompok yang tidak mampu.
Optimalisasi pelayanan melalui tarif yang sesuai, masyarakat akan mencoba untuk mencari pengobatan untuk hal-hal yang memang mereka butuhkan (mengurangi over utilisasi). Masyarakat akan menuntut pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harga yang mereka bayar, apalagi bila dibandingkan dengan pesaing (misalnya klinik swasta). Sebaliknya, penyesuaian tarif diharapkan juga membawa dampak pada maksimalisasi pelayanan, dimana melalui tarif yang sesuai kemampuan masyarakat maka masyarakat pengguna akan
lebih dapat akses kepada puskesmas, disamping
puskesmas sendiri akan memperoleh tambahan pendapatan untuk melakukan kegiatan
prerent(f-promot(f sesuai
rencana
kerjanya,
ekspansi
pelayanan,
peningkatan lrualitas pelayanan, peningkatan kesejahteraan staf dan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tarif puskesmas adalah: I. Biaya satuan
Informasi biaya satuan adalah informasi yang menggambarkan besarnya biaya pelayanan per-pasien (besar pengorbanan faktor produksi untuk menghasilkan pelayanan). Informasi ini merupakan informasi pertama yang digunakan untuk menetapkan tarif, dimana juga dapat dimanfaatkan untuk menilai skala ekonomis produk yang dihasilkan. Suatu proses produksi dikatakan telah memanfaatkan sepenuhnya skala ekonomis yang dimiliki hanya hila tidak lagi dimungkinkan untuk menurunkan biaya satuan tersebut. Secara teoritis, semakin besar output semakin rendah biaya satuan,
43
sampai batas tertentu, karena hila tingkat pelayanan terns ditingkatkan, maka dibutuhkan peningkatan faktor input. Biaya satuan yang diperoleh dari hasil analisis biaya merupakan biaya satuan aktual (riil) sesuai kondisi puskesmas bersangkutan. Sedangkan biaya satuan yang mempertimbangkan kapasitas produksi dikenal sebagai biaya satuan normatif, diperoleh dengan cara :
uc .('-
=
FC + Kap
VC
Q
Dimana: UCl' = Unit Co:"J·t Normatif FC = Fixed Cost
Kap = Kapasitas Pusat Biaya tersebut dalam setahun VC = Jl(uiabel Cost
Q
= Jumlah Output Pusat Biaya tersebut dalam setahun.
(Modul Ekonomi Layanan Kesehatan, KARS Ul, 1998). Pedoman perhitungan kapasitas: Rawat jalan : Jumlah jam kerja selama setahun Kapasitas poliklinik
=
--------------------------------------
Waktu yang diperlukan untuk Pemeriksaan satu pasien
Rawat inap: Kapasitas Rawat lnap = Jumlah tempat Tidur x 365
Dengan demikian upaya penyesuaian tarif puskesmas perlu memperhatikan kapasitas produksi puskesmas hersangkutan.
2. Tingkat kemampuan memhayar masyarakat Salah
satu
persyaratan
dalam
penetapan
tarif
puskesmas
adalah
mempertimhangkan kemampuan memhayar masyarakat, diukur dengan cara melihat ATP (Ability To Pay) serta WTP (Willingness To Pay) masyarakat. Bila masyarakat mempunyai kemampuan memhayar rendah dan tingkat utilisasi selama ini rendah, maka sulit hagi puskesmas untuk meningkatkan tarifnya, apalagi hila lokasi puskesmas tidak mendukung ( di daerah terpencil atau di daerah yang tidak dilalui kendaraan umum). Perlu diperhatikan perhedaan tingkat kemampuan masyarakat pada herhagai daerah di DATl II (perkotaan, pedesaan, daerah terpencil ), dan setiap upaya penyesuaian tarif harus memperhitungkan seherapa hesar kelompok masyarakat yang kemungkinan tidak akan mampu memheli pelayanan kesehatan yang menjadi pemerataan).
haknya (implikasi
Bagaimanapun, upaya mobilisasi dana tidak holeh mengganggu
aksesihilitas pelayanan kesehatan primer yang dihutuhkan masyarakat. Sehaliknya, hila masyarakat masih memiliki consumer surplus
(misalnya tampak dari hesarnya
pengeluaran untuk hal-hal yang non primer seperti rokok, rekreasi dan lain-lain sementara untuk kesehatan relatif masih rendah) maka dapat diharapkan kenaikan tarif dengan mempertimbangkan berapa kemampuan dan kemauan memhayar masyarakat. Ada heherapa konsep tentang kemampuan membayar ini. Pertama, kemampuan memhayar untuk pelayanan kesehatan diperkirakan sama dengan 5% pengeluaran rumah tangga untuk non-makanan. Analisis data SUSENAS di heherapa kabupaten dengan
menggunakan kriteria ini menunjukkan bahwa pendekatan ATP
sebagai 5%
pengeluaran non- makanan tersebut terlalu rendah. Dalam kenyataan, sebagian besar rumah tangga sudah mengeluarkan biaya jauh diatas ATP (dengan kriteria tersebut) (Modul 03 P2KT, 1997). Kedua, untuk mengukur kemampuan membayar adalah dengan menghitung berapa besar pengeluaran rumah tangga untuk hal-hal yang bersifat tidak esensial (non-
essential household expenditure). Termasuk dalam kriteria ini misalnya pengeluaran untuk rokok dan sirih, alkohoVsoft drink, kosmetika, hiburan/rekreasi, dan lain-lain yang spesifik untuk daerah tertentu seperti sirih. Asumsinya, kalau rumah tangga mampu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bersifat tidak esensial tersebut, seharusnya ia juga mampu mengeluarkan uang untuk biaya kesehatan sejumlah total pengeluaran yang non esensial tersebut (Gani, 1998). Konsep ATP ini sudah diterapkan dalam penentuan tarif di beberapa tempat (Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Jawa Timur) dan di beberapa fasilitas tertentu di daerah lain. Demikian pula dengan menR_gunakan data Susenas 1995, sudah diperhitungkan ATP untuk masing-masing Kabupaten dan Kodya yang ada di seluruh Jawa Barat. Caranya adalah dengan mewawancarai sample rumah tangga (seperti dalam Susenas) atau mewawancarai sample pengunjung fasilitas kesehatan (dalam hal ini puskesmas). Cara pertama (survey rumah tangga) adalah lebih baik karena bisa mewakili penduduk. Namun biayanya mahal dan perlu waktu lama. Cara kedua lebih murah dan cepat, namun hasilnya tidak menggambarkan ATP penduduk, akan tetapi hanya ATP pengunjung.
46
Konsep WTP (Willingness To Pay) berbeda dari ATP, \VTP lebih mencerminkan nilai yang dianut dan perilaku seseorang. Asumsinya adalah bahwa setiap orang atau rumah tangga akan membuat keputusan secara rasional berarti memaksimumkan kepuasan dan manfaat (utility) yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya yang ada.
3. TarifPelayanan Pesaing yang Setara ~1eskipun
telah menghitung biaya satuan dan tingkat kemampuan masyarakat,
Puskesmas perlu juga membandingkan tarif pelayanan pesaing yang setara, misalnya tarif poliklinik swasta, praktek bidan swasta, tarif dokter praktek. Bila tarif ditetapkan terlalu tinggi, maka utilisasi akan terganggu. Hal ini sesuai dengan huk-um permintaan dimana hila harga naik maka permintaan akan menurun (konsep elastisitas). Idealnya perhitungan elastisitas dipergunakan untuk mempertimbangkan tarif pelayanan kesehatan, untuk itu dibutuhkan data perubahan tingkat utilisasi yang disebabkan karena perubahan tarif (Modul 08 P2KT, 1997).
BABIV KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL
Menurut teori analisis biaya, faktor yang berpengaruh pada biaya satuan baik biaya satuan aktual maupun biaya satuan normatif adalah biaya total I Total cost (TC),
Output dan kapasitas (rviodul P2KT, 1998) Sedangkan Total Cost merupakan penjumlahan dari biaya tetap (Fixed Cost) dan biaya variabel (Varia he/ Cost) yang terdapat pada unit produksi maupun unit penunjang. Sedangkan total pendapatan I Total Revenue (TR) merupakan pendapatan dari Puskesmas yang sangat tergantung dari output pelayanan, tarif yang berlaku serta kemampuan membayar (A TP). Dengan mengetahui Total Cost dan Total Revenue dari Puskesmas maka kita dapat menentukan Cost Recovery Rate (CRR) dalam rangka penetapan tarif rasional yang sesuai dengan biaya satuan dan ATP, CRR == TR/TC.
Cost Recovery Rate adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Puskesmas menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien
(Revenue). Faktor lain yang juga harus diperhatikan dalam menentukan tarif rasional adalah peraturan-peraturan yang berlaku (Sardjono, 1990), dalam hal ini adalah peraturan yang berlaku bagi Puskesmas swadana.
47
48
Dari teori di atas dapat dikembangkan kerangka konsep penelitian, dimana variabel independennya adalah biaya satuan, CRR, ATP serta peraturan sedangkan variabel dependennya adalah Tarif rasional.
4.1. Kerangka Konsep
Biaya Satuan
ATP
....
Tarif Rasional
CRR
Peraturan
4.2. Definisi Operasional 4.2.1. Biaya satuan adalah pengorbanan finansial yang dihitung untuk menghasilkan satu satuan produk pelayanan pada bulan April2000 s/d September 2000. Skala : kontinyu
49
Pengukuran dilakukan dengan jumlah uang dalam rupiah yang didapat dari hasil pembagian total cost dengan output dari masing-masing unit produksi pelayanan dasar.
4.2.2. ATP (Kemampuan membayar masyarakat) Adalah jumlah uang yang mampu dibayarkan oleh pas1en untuk mengganti pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas setiap kali berobat. Skala : kontinyu Pengukuran dilakukan dengan jumlah uang dalam rupiah yang menunjukkan kemampuan membayar masyarakat yang didapatkan dari hasil analisis data Susenas tahun 1999 berdasarkan ketersediaan data.
4.2.3. Cost recovery rate (Tingkat pemulihan biaya) Adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan. puskesmas menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (revenue) pada bulan April2000 s/d September 2000. Skala : kontinyu Besarnya Cost Recovery Rate adalah:
TR unit bersangkutan CRR unit (yang dihitung tarifnya)
x 100%
=
TC unit bersangkutan
50
4.2.4. Peraturan Peraturan-peraturan adalah semua produk hukum yang mengatur tentang pembiayaan puskesmas swadana, baik peraturan mengenai penetapan besarnya retribusi maupun penggunaan retribusi itu sendiri. Skala : ordinal
4.2.5. Tarifrasional Adalah nilai uang yang ditetapkan untuk membayar pelayanan kesehatan dari unit-unit produksi pelayanan dasar di puskesmas yang bisa menangkap potensi pasar, tidak mensubsidi orang mampu, serta meningkatkan revemte dan dapat mensubsidi orang tidak mampu, yang dibayar oleh pasien dari masing-masing unit produksi. Skala : kontinyu Pengukuran dilakukan dengan jumlah uang dalam rupiah yang ditetapkan sesuai dengan unit cost actual dan normatif dari masing-masing unit produksi dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat (ATP).
BABV METODE PENELITIAN
5.1. Rancangan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian "dekriptif analitik" dengan rancangan penelitian "cross sectional' dimana akan didapatkan gambaran biaya di unit-unit pelayanan dasar Puskesmas Kecamatan Tebet. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dari unit-unit penunjang dan unitunit produksi pelayanan dasar (BP, BP Gigi, KIA, KB dan Imunisasi) di Puskesmas Kecamatan Tebet mulai
bulan April 2000 s/d September 2000 (6 bulan) yang
dil...'Umpulkan dengan instrumen yang telah disiapkan peneliti, sedangkan
data
kemampuan membayar (ATP) didapatkan dari data Susenas tahun 1999. Tarif rasional puskesmas swadana dihitung dengan menggunakan simulasi tarif ·
5.2. Instrumen Pengambilan Data
Instrumen pengumpulan data biaya puskesmas adalah instrumen alat bantu mendapatkan data secara sistematis seluruh komponen biaya puskesmas pada seluruh unit kerja.
lnstrumen terdiri dari form instrumen biaya, output dan pendapatan
puskesmas. Formulir analisis biaya yang digunakan yaitu : Form la
Data kepegawaian puskesmas
Form lb
Data unit kerja puskesmas
Form lc
Rekapitulasi bobot kegiatan staf puskesmas 51
52
Form 2a
Pengeluaran obat dan bahan medis riil puskesmas selama April s/d September tahun 2000.
Form 2b
Sam pel 100 pasien BP, BP Gigi, KIA, KB, Imunisasi untuk resep obat
Form 2c
Alokasi obat puskesmas di tiap unit
Form3
Penggunaan bahan habis pakai puskesmas
Form4
Biaya pemeliharaan gedung puskesmas
Form 5
Biaya pemeliharaan alat medis dan non medis
Form6
Biaya umum puskesmas
Form 7
Data inventaris alat medis dan non medis puskesrnas
Form8
Data inventaris ambulans, kendaraan roda empat dan roda dua puskesmas
Form 9
Biaya gedung puskesrnas
Form lOa
Rekapitulasi biaya asli pada pusat-pusat biaya
Form lOb
Hasil distribusi biaya
Form 11
Gambaran o-utput puskesmas
Form 12
Biaya satuan layanan puskesmas
Form l3
Garnbaran pendapatan riil puskesmas dan subsidi
Form 14
Rancangan analisis biaya pendapatan.
5.3. Pengurnpulan Data Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
53
Langkah 1
Menentukan satuan waktu untuk penghitungan biaya, yaitu mulai April 2000 s/d September 2000.
Langkah 2:
Mengidentifikasi pusat-pusat biaya pelayanan dan pendukung puskesmas
Langkah 3:
Mengidentifikasi komponen biaya investasi dan biaya operasional dari pusat biaya puskesmas dan menghitung biaya investasi sesuai rumus.
Langkah 4:
Mengalokasikan biaya tetap dan biaya operasional dari pusat biaya pendukung/ unit penunjang dan unit produksi dengan menggunakan dasar pembobotan tertentu.
Langkah 5:
Mengalokasikan biaya dari pusat biaya penunjang ke pusat pelayanan I biaya pelayanan dengan dasar alokasi tertentu
Langkah 6:
Mengumpulkan informasi biaya-biaya untuk setiap unit pelayanan di puskesmas, sehingga diperoleh data biaya total tiap unit.
Langkah 7:
Menghitung biaya satuan melalui pembagian biaya total dengan jumlah outplllljumlah kunjungan masing-masing unit produksi
Langkah 8:
J\1embandingkan biaya satuan tersebut dengan tarif yang ada dan yang direncanakan.
5.4. Pengolahan Data Data yang berbentuk formulir analisis biaya dikumpulkan, kemudian diteliti kelengkapan dan ketepatan pengisiannya . Formulir yang kurang lengkap atau kurang tepat cara pengisiannya dikembalikan kepada petugas puskesmas untuk disempurnakan. Data yang telah lengkap dan benar kemudian diolah dengan menggunakan komputer yang menggunakan program Excel.
54
5.5. Analisis Data Untuk menetapkan tarif rasional berdasarkan biaya satuan dan kemampuan membayar (ATP) perlu dilakukan simulasi tarif. Namun sebelum dilakukan simulasi tarif, terlebih dahulu dilakukan penghitungan biaya satuan aktual dan biaya satuan normatif dengan suatu analisis biaya. Metode analisis biaya yang digunakan adalah metode distribusi ganda (Double
Distribution) dimana cara membagi biaya dari unit penunjang ke unit produksi melalui 2 tahap yaitu tahap pertama dilakukan perhitungan besar biaya pada unit penunjang dan mengalokasikannya diantara sesama unit penunjang dan langsung ke unit produksi. Tahap kedua biaya yang diterima unit penunjang hasil alokasi tahap pertama direalokasikan pada unit produksi.Hasil daripada alokasi terakhir adalah sejumlah biaya pada unit produksi puskesmas yang merupakan gabungan antara biaya yang berasal dari unit penunjang yang berkaitan dengan unit produksi dan biaya langsung dari tiap-tiap unit produksi. Biaya yang dihitung meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi meliputi biaya investasi gedung, investasi kendaraan serta biaya peralatan medis dan non medis. Karena barang investasi dipakai dalam jangka waktu lama maka yang dihitung adalah besamya investasi untuk 1 ( satu) tahun dengan memperhitungkan investasi awal, laju inflasi masa guna dan masa pakai sarana atau alat tersebut.
IIC ( 1 + i) I Biaya Investasi Selama 1 tahun
= L
55
Dimana: =
Initialized Investment Cost
=
laju inflasi
t
==
masa pakai (tahun keberapa dari alat tersebut)
L
==
perkiraan
IIC
masa
hidup
investasi yang bersangkutan (Life
time).
Biaya operasional (OC), adalah meliputi biaya gaji, biaya obat, biaya insentif, biaya alatlbahan habis pakai kesehatan dan rumah tangga, biaya pemakaian air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan kendaraan. biaya pemeliharaan alat medis, biaya pemeliharaan alat non medis dan biaya perjalanan dinas. Seluruh komponen biaya tersebut dihitung untuk jangka waktu April 2000 sld September 2000. Dalam alokasi biaya dari satu pusat biaya ke pusat biaya yang lain sampa1 mencapai pusat produksi selalu diusahakan agar komponen-komponen biaya tersebut selalu tampak.
Dengan demikian pada perhitungan unit cost selalu akan tampak
komponen-komponen biaya investasi dan komponen-komponen biaya operasional. Dasar perhitungan biaya satuan selanjutnya disingkat UC adalah Total Cost (TC) dibagi dengan output (utilisasi). Total Cost adalah penjumlahan biaya investasi dan biaya operasional (OC). Total Cost dihitung pada masing-masing unit produksi. Dalam hal ini output dihitung selama 6 bulan yaitu dari bulan April sampai dengan September tahun
2000. Perhitungan unit cost hanya dilakukan pada unit produksi pelayanan dasar yaitu BP Umum, BP Gigi, KB, KIA dan Imunisasi. Analisa dengan metode distribusi ganda memerlukan asumsi-asums~ yaitu:
56
Asumsi pertama adalah tentang alokasi biaya antar unit. Dalam perhitungan diasumsikan bahwa beberapa indikator dapat dipakai sebagai dasar alokasi. Misalnya luas lantai, jumlah pegawai, volume pemakaian listrik, volume pemakaian air, dan lainlain. Pemilihan indikator yang akan dipakai tergantung jenis biaya yang akan dialokasikan. Asumsi kedua adalah bahwa tanpa memperhitungkan transfer Jasa atau pelayanan akan diperoleh unit cost yang memadai. Asumsi ketiga adalah tentang perhitungan biaya investasi yang menyangkut barang investasi. Untuk alat-alat yang diketahui usianya sudah melampaui perkiraan masa gunanya dianggap tidak memberi beban biaya investasi lagi ( zero investment
cost). Untuk alat semacam ini hanya dihitung biaya operasionalnya saja. Selanjutnya biaya investasi yang dihitung adalah biaya investasi selama I tahun yaitu dengan memperhitungkan masa guna, umur barang, dan inflasi . Perkiraan masa guna barang adalah sebagai berikut :
• Gedung • Meubeler non jati • Meubeler jati • Alat medis besar • Alat medis kecil • Mobil • Alat lux • Alat selain logam
: 20tahun : 5 tahun 10 tahun 10 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 1 tahun, (Hidajat, 1997).
57
Untuk biaya satuan normatif dipakai asumsi kapasitas (C) bagi unit-unit produksi di puskesmas. Sedangkan untuk biaya satuan aktual dengan mengbitung secara langsung melalui pembagian Total Cost baik dari biaya asli maupun basil distribusi dengan outplll atau utilisasi unit produksi selama bulan April sampai dengan September tabun 2000 tersebut. Dengan mengetabui biaya satuan, ATP dari data Susenas, CRR dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tarif puskesmas swadana maka dapat ditentukan tarif rasional melalui simulasi tarif
Cost Recovery Rate diperoleb dengan cara
membandingkan
TR/TC,
menunjukkan kemampuan puskesmas menutup biaya dari basil pendapatannya, dan berapa besar subsidinya. Sedangkan TR-TC menunjukkan seberapa besar selisib antara pendapatan dengan pengeluaran lbiaya. Untuk mengbitung Cost Recovery Rate barns dipisahkan antara penerimaan dari pasien (karcis dan pembayaran tindakan/obat bila ada) dan penerimaan dari upaya pembiayaan lainnya. Cost Recovery Rate yang riil menggambarkan kemampuan menutup biaya dari penerimaan ·user fee '(tarif). Dengan demikian hams dicatat total riil pendapatan dari puskesmas dan juga jumlab pasien 'gratis' atau pemegang kartu sebat, pasien ASKES/Dana Sehat dan lain-lain. T arif rasional yang didapatkan dari basil simulasi tarif dapat direkomendasikan kepada pengambil keputusan sebagai dasar penyesuaian tarif Puskesmas swadana.
BABVI HASIL
6.1. Pembiayaan Pelayanan Dasar Puskesmas Dalam penelitian ini tidak seluruh program Puskesmas dihitung biaya satuannya tetapi hanya pada pelayanan dasar dalam gedung yang meliputi 5 unit produksi yaitu BP, BP Gigi, KIA, KB dan Imunisasi karena relatif mudah diukur untuk kepentingan penghitungan biaya satuan program puskesmas. Program lain seperti pelayanan
semi spesialis dan spesialis, pelayanan
penunjang (laboratorium dan rontgen) walaupun juga berperan sebagai pusat pendapatan tetapi tidak dilakukan analisis biaya karena data yang diperlukan sangat kompleks dan memerlukan waktu yang lama. Dari struktur biaya asli unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet yang seluruhnya berjumlah Rp.285.217.814 (tabel 6.1) terlihat bahwa biaya terbesar digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang besarnya mencapai 90, 18%, sedangkan biaya investasi hanya menyerap 5,84% saja. Dari total biaya asli, biaya gaji merupakan biaya yang menyerap dana terbesar yaitu 44,45% (Rp.126. 777.000) disusul oleh biaya obat yaitu 34,20% (Rp. 97.539. 762) dan biaya bahan habis pakai yaitu 6,52% (Rp.l8.593.357). Seluruh biaya pemeliharaan (gedung, alat dan kendaraan) mendapatkan alokasi biaya yang paling kecil dari struktur biaya asli operasional dan pemeliharaan. Biaya investasi terbesar digunakan untuk investasi gedung yaitu sebesar Rp.16.435.348 atau 5, 76% dari total biaya pelayanan dasar di Puskesmas Tebet. 58
59
Tabel 6.1 GAMBARAN STRUKTUR BIAY A ASLI UNIT PRODUKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000 No
Komponen Biaya
Jumlah Biaya
Persentase
(Rp) I
Biaya Investasi Gedung
16.435.348
5,76%
2
Biaya Investasi Alat Medis/
11.037.253
3,87%
537.723
0,19%
28.010.324
9,82o/o
126.777.000
44,45%
Non Medis 3
Biaya Investasi Kendaraan
Sub Total Biaya Investasi 4
Biaya Gaji
5
Biaya lnsentif
11.563.700
4,05%
6
Biaya Obat
97.539.762
34,20%
7
Biaya Bahan Habis Pakai
I 8.593.357
6,52%
8
Pemeliharaan Gedung
851.804
0,30%
9
Pemeliharaan Alat
1.881.867
0,66%
10
Pemeliharaan Kendaraan
0
0,00%
Sub Total Biaya 0 & P Total Biaya
257.207.490
90,18%
285.217.814
lOO,OOo/o
Berikutnya (tabel 6.2) yaitu gambaran struktur biaya asli unit penunjang yang seluruhnya berjumlah Rp.l88.148.818 terlihat bahwa biaya terbesar digunakan untuk biaya umum (Rp. 79.925.000) disusul oleh biaya gaji (Rp.58.864.800). Biaya paling kecil diserap oleh biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp.l58.600 atau hanya 0,08% dari total biaya asli pada unit penunjang di Puskesmas Tebet.
60
Tabel6.2 GAMBARAN STRUKTUR BIA Y A ASLI UNIT PENUNJANG PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000
No
Komponen Biaya
Jumlah Biaya
Persentase
(Rp)
I
Biaya Investasi Gedung
2
Biaya Investasi AJat Medis/
24.344.087
12,94%
1.793.692
0,95%
Biaya lnvestasi Kendaraan
6.656.355
3,54%
Sub Total Biaya Investasi
32.794.134
17,43°/o
58.864.800
31,29%
NonMedis 3
4
Biaya Gaji
5
Biaya Insentif
8.701.700
4,62%
6
Biaya Umum
79.925.000
42,48%
7
Biaya Bahan Habis Pakai
5.346.078
2,84%
8
Pemeliharaan Gedung
1.636.985
0,87%
9
Pemeliharaan AJat
721.521
0,38%
10
Pemeliharaan Kendaraan
158.600
0,08%
Sub Total Biaya 0 & P
155.354.684
82,57%
Total Biaya
188.148.818
100,00%
6.2. Biaya Investasi Pada Unit Produksi Pelayanan Dasar Menurut Komponen Biaya Biaya investasi adalah biaya yang berasal dari investasi gedung, tanah, kendaraan dan alat-alat (medis dan non medis) yang usianya lebih dari satu tahun. Dalam analisis ini banyak peralatan yang sudah melampaui perkiraan masa gunanya (l~fe
time) sehingga tidak memberi beban biaya lagi.
61
Dari tabel 6.3 terlihat bahwa biaya investasi terbesar adalah biaya investasi di unit BPG yaitu sebesar Rp.9.477.640, disusul oleh biaya investasi BP yaitu sebesar Rp.8.862.793.
Tabel6.3 GAMBARAN BIAY A INVESTASI UNIT PRODUKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER TAHUN 2000 BP
BPG
KB
KIA
Irnunisasi
Total
Im·estasi
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Gedung
6.560.430
3.472.486
2.163.9%
1.031.704
3.206.732
16.435.348
62.518
62.518
62.518
62.518
287.651
537.723
2.239.846
5.942.636
639.602
1.596.614
618.556
11.037.253
8.862.793
9.477.6-40
2.866.116
2.690.836
4.112.939
28.010.323,80
Jenis
Biaya
Kendaraan Alat Medisl
Non Medis
Total
6.3. Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Pada Unit Produksi Pelayanan Dasar Komponen biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dikelompokkan dalam 8 kelompok yaitu komponen gaji, komponen biaya insentif, komponen obat dan bahan medis, komponen bahan habis pakai, komponen pemeliharaan gedung, komponen pemeliharaan kendaraan, komponen pemeliharaan alat dan komponen biaya umum.
62
Tabel6.4 GAMBARAN BIAY A OPERASIONAL DAN PEMELIHARAA.,.~ UNIT PRODUKSI PELAYANAN DASAR PUSKESMAS TEBET MENURUT KOMPONEN BIAY A APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000 KOMPONEN BIAYA
GA.Jl Lli.;SENTIF OBAT HABIS PAKAI PEMELIHAR.-\A'i
BP
BPG
KB
KIA
IMUNISASI
TOTAL
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
39.222.120
51.028.200
11.448.000
22.874.040
2.204.640
126.777.000
3.776.760
5.333.450
753.750
1.485.500
214.240
11.563.700
28.764.181
10.060.591
17.799.980
16.673.550
24.241.460
97.539.762
6.590.970
5.852.479
569.779
469.770
5.110.359
18.593.357
239.559
292.794
] 19.799
119.799
79.853
GEDtJNG PEMELIHARA:'--''\
262.591
1.364.487
86.755
136.269
78.856.180
73.932.001
30.778.063
41.758.929
l 31.766
ALAT TOTAL
851.804 '
I i
31.8823t8 1
1.881.867
257.207.490
Dari tabel 6.4 terlihat bahwa dari total biaya operasional dan pemeliharaan di 5 unit pelayanan dasar, maka biaya gaji menyerap biaya paling besar pada 3 unit yaitu BP, BPG, KIA, sedangkan pada unit KB dan Imunisasi biaya gaji menempati urutan kedua setelah biaya obat. Biaya pemeliharaan menyerap dana paling kecil pada kelima unit pelayanan dasar.
6.4. Total Biaya Pelayanan Dasar Hasil Distribusi Biaya Dari pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan (secara rinci dapat dilihat pada lampiran), diperoleh hasil bahwa Total Biaya pelayanan dasar di Puskesmas Tebet selama bulan April tahun 2000 sampai dengan bulan September tahun 2000 adalah sebesar Rp.337.086.062 yang dapat dilihat pada tabel 6.5. Hasil tersebut diperoleh apabila biaya investasi tidak diperhitungkan. Unit BP
menyerap biaya
63
terbesar yaitu Rp.l05.592.7ll atau 31,33%, sedangkan yang terkecil adalah program KB yaitu Rp.39.648.888 atau 17,76%. Tabel6.5 TOTAL BIA YA BERDASARKAN HASIL DISTRIBUSI P ADA UNIT PRODUKSI PELAYANAN DASAR PUSKESMAS TEBET MENURUT PROGRAM APRIL 2000 SID SEPTEMBER 2000
Program
Biaya Total
Biaya Operasional
Biaya Operasional
(Dengan Biaya
Dan Pemeliharaan
Dan Pemeliharaan
Investasi + Gaji)
(Tanpa Biaya lnvestasi)
(Tanpa Biaya Investasi & Gaji)
(Rp) BP
BPG
KB
KIA
IMUNISASI
TOTAL
(Rp)
(Rp)
122.953.996
105.592.711
54.201.761
3L.39%
31.33%
30,92%
106.535.599
92.238.063
34.575.189
27,69'1/o
27.36%
19,72%
44.075.943
39.648.888
24.381.832
11.45%
11.76%
13.91%
60.149.935
54.907.882
26.180.363
15,63%
16,2<JO/u
14,94%
51.081.830
55.141.414
35954405.93
13,27%
13,26%
20,51%
384.797.304
337.086.062
175.293.551
Kalau biaya investasi diperhitungkan, maka biaya total rawat jalan kesehatan dasar puskesmas Tebet mencapai Rp.384.797.304 dimana unit
BP menyerap biaya
64
terbesar yaitu Rp.122.953.996 Atau 31,39'>/o, sedangkan yang terkecil adalah unit KB yaitu Rp.44.075.943 atau 11,45o/o.
6. 5 Struktur Biaya Hasil Distribusi Unit Produksi Pelayanan Dasar Tabel6.6 GAMBARAN STRUKTUR BIAY A HASIL DISTRIBUSI UNIT PRODlJKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000 No
Komponen Biaya
Jumlah Biaya
Persentase
(Rp)
1
Biaya Investasi Gedung
2
Biaya Investasi AJat Medis/
NonMe.dis 3
Biaya Investasi Kendaraan
Sub Total Biaya Investasi
31.313.521
8.14%
12.1 I 3.106 4.284.615
3.15%
47.711.242
12.40°/o
161.792.511
42.05%
1.11%
4
Biaya Gaji
5
Biaya Insentif
16.617.067
4.32%
6
Biaya Obat
97.539.762
25.35%
7
Biaya Bahan Habis Pakai
21.955.236
5.71%
8
Pemeliharaan Gedung
1.924.762
0.50%
9
Pemeliharaan Alat
2.318.265
0.60%
10
Pemeliharaan Kendaraan
91.677
0.02%
11.
Biaya Umum
34.846.782
9.06%
337.086.062
87.60%
384.797.304
100.00°/o
Sub Total Total Biaya
I!
65
Dari struktur biaya hasil distribusi pelayanan dasar Puskesmas Tebet yang seluruhnya berjumlah Rp.384. 797.304 (tabel 6.6) terlihat bahwa biaya terbesar digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang besarnya mencapai 87,60%, sedangkan biaya investasi hanya menyerap 12,40% saja. Dari total biaya tersebut, biaya gaji merupakan biaya yang menyerap dana terbesar yaitu 42,05% (Rp.161. 792.511) Seluruh biaya pemeliharaan (gedung, alat dan kendaraan) mendapatkan alokasi biaya yang paling kecil dari struktur biaya hasil distribusi operasional dan pemeliharaan. Biaya investasi terbesar digunakan untuk investasi gedung yaitu sebesar Rp.31.313.521 atau 8.14% dari total biaya pelayanan dasar di Puskesmas Tebet.
6.6. Biaya Investasi Pada Unit Produksi Pelayanan Dasar Menurut Komponen Biaya Biaya investasi adalah biaya yang berasal dari investasi gedung, tanah, kendaraan dan alat-alat (medis dan non medis) yang usianya lebih dari satu tahun. Dalam analisis ini banyak peralatan yang sudah melampaui perkiraan masa gunanya
(J~fe
time) sehingga tidak memberi beban biaya lagi.
Dari tabel 6. 7 terlihat bahwa biaya investasi terbesar adalah biaya investasi di unit BP yaitu sebesar Rp.17 .361.285, disusul oleh biaya investasi BPg yaitu sebesar Rp.14.297.537.
66
Tabel6.7 GAMBARAN BIAYA INVEST ASI HASIL DISTRIBUSI UNIT PRODUKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000 Jenis
Biaya
BP
I
BPG
KB
KIA
lmunisasi
Total
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Investasi
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Gedung
l3.52L681
7.049.601
3 .. 200.242
2.745.603
4.796.394
Kendaraan
1.263.527
1.036.263
484.371
701.416
799.038
Alat Medis/
2.576.078
6.211.672
742-442
1.795.035
787.879
12.ll3.106
17361285
14297537
4427056
5242053
6383311
47.711.242
I
31.313.521 4.284.615 I
NonMcdis
Total
6. 7
Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Pada Unit Produksi Pelayanan Dasar Komponen biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dikelompokkan
dalam 8 kelompok yaitu komponen gaji, komponen biaya insentif, komponen obat dan bahan medis, komponen bahan habis pakai, komponen pemeliharaan gedung, komponen pemeliharaan kendaraan, komponen pemeliharaan alat dan komponen biaya umum. Gambaran biaya operasional dan pemeliharaan pada unit produksi pelayanan dasar tergambar dalam tabel6.8 berikut. Total biaya seluruhnya adalah Rp.337.086.062 terlihat bahwa biaya terbesar digunakan untuk biaya gaji (Rp. 161.792.511) disusul oleh biaya obat (Rp.97.539.762). Biaya paling kecil diserap oleh biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 91.677.
67
Tabel 6.8 GAMBARAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN UNIT PRODUKSI PELAYANAN DASAR PUSKESMAS TEBET MENURUT KOMPONEN BIAYA APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000 KOMPONEN BIAYA
BP
BPG
KB
KIA
IMUNISASI
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
TOTAL
51.390.949
57.662.874
15.267.056
28.727.519
8.744.113
INSE~TIF
5.460.088
6.211.167
1.375.673
2.345.294
1.224.844
16.617.067
OBAT
28.764181
10.060.591
17.799.98(1
16.673.550
24.241.460
97.5j9 762
HABIS PAKAI
8.085.336
6.761.790
759.423
907.454
5.441.233
21.955.236
523.869
522.140
211.197
355.676
311.880
1.924.762
422.264
1.455.343
128.739
206.586
105.333
30217
28.908
8.055
15.618
8.879
91.677
10.915.806
9.535.249
4 09S 76.!
5.676 186
620777
34.846.782
105.592.711
92.238.063
39.648.888
54.907.882
44.698.519
337.086.062
GAJI
PEMELIHARAAN
I
(Rp) 161.791.511
GEDUNG PE!v!ELIHARAA-'"1
2.31&.2651
ALAT PEMELIHARAAN KENDARA.A"'" BrAYA
n.fl~f
TOTAL
6.8
.j
I
Total Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Hasil Distribusi Pada Unit Produksi Pelayanan Dasar Puskesmas Tebet Menurut Komponen Biaya. Total biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan dasar Puskesmas Tebet
merupakan penjumlahan dari biaya asli di masing-masing unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA dan lmunisasi) dengan biaya yang didapatkan dari unit penunjang hasil distribusi biaya dengan metode double distribution. Tabel 6.9 berikut ini menggambarkan total biaya operasional dan pemeliharaan unit pelayanan dasar berdasarkan komponen. Dari hasil distribusi biaya didapatkan total biaya operasional
dan pemeliharaan
pada unit-unit
pelayanan
dasar
sebesar
Rp.337.086.062 dengan komponen gaji menyerap biaya terbesar yaitu Rp.l61.792.511
68
atau 47,99%. Biaya untuk obat merupakan 28,94% dari total pengeluaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Komponen yang menyerap biaya terkecil pada unit pelayanan dasar adalah komponen biaya pemeliharaan, baik pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan maupun pemeliharaan alat medis dan non medis. Kalau dijumlahkan ketiganya maka total biaya pemeliharaan hanya sebesar 1,29% dari total biaya operasional dan pemeliharaan.
Tabel6.9 TOTAL BIAY A OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN HASIL DISTRIBUSI UNIT PRODUKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET BULAN APRIL 2000 SID SEPTEMBER 2000 MENURUT KOl\tiPONEN BIA YA Komponen Biaya
I
Biaya
Persentase
(Rp)
Gaji
161.792.511
47,990/o
Insentif
16.617.067
4,93%
Biaya Obat
97.539.762
28,94%
Biaya Habis Pakai
21.955.236
6,51%
*Gedung
1.924.762
0,57%
*Alat Medis/Non Medis
2.318.265
0,69%
91.677
0,03%
34.846.782
10,34%
337.086.062
100,00%
Biaya Pemeliharaan
*Kendaraan Biaya Umum Total
69
6.9 Biaya Satuan Program Puskesmas Biaya satuan merupakan pembagian antara Total Cost dengan Output. Dalam penelitian ini dihitung biaya satuan aktual dan biaya satuan normatif Pada penelitian ini pelayanan di unit BP, KB, KIA dan Imunisasi dianggap homogen sehingga dihasilkan satu macam biaya satuan, sedangkan di unit BPG dihasilkan 3 macam biaya satuan. Sebelum dilakukan perhitungan biaya satuan aktual dan biaya satuan normatifuntuk masing-masing jenis I kelompok tindakan di BPG, lebih dahulu dilakukan perhitungan Relative Value Unit (RVU). Perhitungan RVU dilakukan dengan menghitung jumlah obat dan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kelompok tindakan untuk kemudian selanjutnya dilakukan pembobotan.
6.9.1. Biaya satuan ak"tual Pada tabel 6.10 berikut terlihat bahwa biaya satuan yang diperoleh dari jumlah biaya total dibagi dengan output, terbesar adalah biaya satuan tindakan berat pada unit produksi BPG sebesar Rp.65.984. Bila biaya investasi tidak dihitung, maka biaya satuan tindakan berat tersebut sebesar Rp.57.129 sedangkan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.21.414. Biaya satuan program KB menempati peringkat kedua terbesar yang bila biaya investasi juga dihitung besar biaya satuannya adalah Rp.26.298, kalau biaya investasi tidak dihitung maka biaya satuannya sebesar Rp.23 .657 dan kalau dihitung tanpa biaya investasi dan gaji maka biaya satuannya adalah Rp.14.548. Biaya satuan terkecil adalah imunisasi, hila biaya investasi dihitung maka biaya satuannya sebesar Rp.4.634, kalau biaya investasi tidak dihitung maka besarnya biaya
70
satuan adalah Rp.4.055, sedangkan kalau dihitung tanpa biaya investasi dan gaji maka biaya satuannya adalah Rp.3.261.
Tabel6.10 BIAY A SATUAN AKTUAL UNIT PRODUKSI PELAYANAN DASAR PUSKESMAS TEBET MENURUT PROGRAM APRIL 2000 SID SEPTEMBER 2000
Program
BP BPG • Pemeriksaan • Tindakan Ringan • Tindakan Berat KB KIA IMUNISASI
Biaya Satuan Aktual (Rp)
Biaya Satuan Aktual Tanpa Biaya Investasi (Rp)
5.923
5.087
Biaya Satuan Aktual Tanpa Biaya Investasi & Gaji (Rp) 2.611
6.569
5.688
2.132
11.920
10.320
3.869
65.984
57.129
21.414
26.298 7.323 4.634
23.657 6.685 4.055
14.548 3.187 3.261
I
I
6.9.2. Biaya satuan normatif Biaya satuan normatif diperoleh dengan mempertimbangkan kapasitas produksi. Pada tabel 6.11 berikut terlihat bahwa kapasitas terbesar adalah pada unit BP (25.092), sedangkan output terbesar juga pada unit BP (20.756). Terlihat juga bahwa output pada tindakan berat di unit BPG terkecil (31) hila dibandingkan dengan pelayanan lain di unit pelayanan dasar.
71
Tabel6.11 BIAYA SATUAN NORMATIF UNIT PRODUKSI PELAYANAN DASAR PUSKESMAS TEBET MENURUT PROGRAM APRIL 2000 SID SEPTE~ffiER 2000
Program
Output
Kapasitas
Biaya Satuan Nonnatif (Rp)
BP BPG • Pemeriksaan • Tindakan Ringan • Tindakan Berat
20.756
25.092
5.343
4.651
Biaya Satuan Normatif Tanpa Biaya Investasi & Gaji (Rp) 2.603
7.207
8.856
5.720
5.002
2.109
4.794
5.904
Hl.364
9.065
3.826
31
1.476
21.134
20.948
20.198
1.676
4.428
18.866
17.866
14.419
8.214
8.856
7.018
6.426
3.182
11.024
11.070
4.628
4.051
3.261
KB KIA IMUNISASI
Biaya Satuan Nonnatif Tanpa Biaya Investasi (Rp)
Pada tabel 6.11 di atas juga terlihat bahwa biaya satuan normatif yang diperoleh dari jumlah biaya total dibagi dengan output, terbesar adalah biaya satuan normatif tindakan berat di BPG yang bila biaya investasi juga dihitung besar biaya satuan normatif-nya adalah Rp.21.134, kalau biaya investasi tidak dihitung maka biaya satuan normatif-nya sebesar Rp.20.948 dan kalau dihitung tanpa biaya investasi dan gaji maka biaya satuannya adalah Rp.20.198. Biaya satuan normatif pada unit produksi KB sebesar Rp.18.866 menempati peringkat kedua terbesar. Bila biaya investasi tidak dihitung, maka biaya satuan normatif KB tersebut sebesar Rp.17.866 sedangkan biaya satuan normatif tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.l4.419.
72
Biaya satuan terkecil adalah imunisasi, hila biaya investasi dihitung maka biaya satuannya sebesar Rp.4.628, kalau biaya investasi tidak dihitung maka besarnya biaya satuan adalah Rp.4.051, sedangkan kalau dihitung tanpa biaya investasi dan gaji maka biaya satuannya adalah Rp.3.261.
6.1 0.
Cost Recovery Rate Perbandingan antara Total Reve1me dan Total Cost (CRR) pada unit-unit
pelayanan dasar dianalisis dengan 3 langkah yaitu : 1. Membandingkan antara total pendapatan (TR) dengan total biaya (TC) 2. Membandingkan antara total pendapatan (TR) dengan total biaya (TC) tanpa biaya investasi (FC) 3. Membandingkan antara total pendapatan (TR) dengan total biaya (TC) tanpa biaya investasi (FC) dan gaji.
Tabel 6.12 berikut memperlihatkan besarnya CRR yang didapatkan dengan membandingkan antara total pendapatan (TR) dengan total biaya (TC). Total pendapatan didapatkan dengan besarnya tarif yang berlaku dikalikan besarnya output selama bulan April sampai dengan September tahun 2000. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua unit produksi pelayanan dasar mengalami defisit, hal ini disebabkan total biaya lebih besar daripada total pendapatan.Perbandingan antara total pendapatan (TR) dengan total biaya (TC) pada seluruh unit pelayanan dasar ternyata lebih kecil dari 100%. CRR terbesar dicapai oleh tindakan berat di unit BPG yaitu sebesar 37.890/o, sedangkan CRR terkecil pada unit KB sebesar 3,42%
73
Tabel6.12 GAMBARAN COST RECOVERY RAIE UNIT PRODUKSI PELAYANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTE~ER 2000 1-Na~a~Unit ~---TarifLama
IBP
i
i--
!.! :
!• I
i
900
7.207
1.200
4.794
57.145.772iI
25.000
31
2.045.502\
I
Pemeriksaan i Tindakan : Ringan Tindakan Berat
122.953.996[ 18.680.400:
I
i
lBPG ie
(Rp) 900
Tingkat Utilisasi 20.756
l
47.344.326i
6.486.300!
i
i
i
15,1<)0;~
13.70%1I
i
5.752.800:I
10.07%1
775.000;
37.89%1
i
1
!KB
,__9_0_0 ---i---1_.6_7_6---i__44_._0_75_.941l_~_l_50_8.49_9: ___3,~~
!KIA --~------r !IMUNISASI
900 900
8.214 11.024
60.149.935j 7.392.600 51.081.830_i_?_.921.600i
12,29%! 19,42%1
Tabel 6_13 berikut memperlihatkan gambaran Cost Recovery Rate yang didapatkan dengan membandingkan besarnya total pendapatan (TR) selama bulan April sampai dengan September tahun 2000 dibagi dengan total biaya (TC) tanpa biaya investasi. Terlihat bahwa apabila biaya investasi tidak diperhitungkan, maka semua unit produksi pelayanan dasar masih mengalami defisit. Tindakan berat di BPG mencapai CRR terbesar yaitu sebesar 43.76%, sedangkan unit KB tetap mempunyai CRR terendah. Meskipun jumlah output di Unit BP terbesar dibandingkan unit pelayanan dasar lainnya, temyata tetap teijadi defisit. Besamya CRR pada unit BP hanya sebesar 17,69%.
74
Tabel6013 GMvfBARAN COST RECOVERY RATE T ANP A BIAY A INVEST ASI UNIT PRODUKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER 2000
~-Nama Unit
Tarif Lama ! Tingkat ! TC TR (Rp) J Utilisasi ! (Rp) (Rp) 9001 200756[ 105:5927111 180680.400i
i
~BP
9001
70207!
i 1.2001
i
i
25°000!
;
_ 17,69%j
I
l
IBPG ' Pemeriksaan ! :. Tindakan i 1 j Ringan !• Tindakan Berat
!.
40794!
4009900513! l
49.4760563~
1
15082%!
i 507520800!
11.63%1
7750000!
430 76%j
i
1
I
31 i
i 6.4860300!
1. 7700986 1
I
t
I
\
i
~~l.?_______________ j
____________ _ j!QQj_ _______t~_7 6_. J_? 0~'!_8_:_8_8 8_~__ l_?_08 0~OQ_;___
I
i
=
i
:KIA iiMUNISASI
900j 900!
i
CRR II
:
802141 11.024
:
:
54090708821 4406980519i
703920600; 9.921.600
Ir
___ J~~O~j
13,46%! 22,20%!
Tabel di bawah ini (tabel 6014) memperlihatkan gambaran Cost Recovery Rate yang didapatkan tanpa memperhitungkan biaya investasi dan gajio Tabel6.14 GAMBARAN COST RECOVERY RATE T ANP A BIAY A INVEST ASI DAN GAJI UNIT PRODUKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER 2000
i
TarifLama I Tingkat i ! Utilisasi ! {Rp} 200756 1 9ool
Nama Unit
I
IBP I
IBPG .• Pemeriksaan !.I Tindakan I i Ringan I• Tindakan i I Berat
l
! I I
!
I i
'
I
I
!
i
!
900!
CRR III I TC I TR I {Rp} I (Rp} 1 I 34,46%! 540201.761i 180680.400
7020i
1503650183!
I
I
!
604860300:
42021%!
I
I I
I
I
I
10200i
I
4.794'
1805460156'
I
i
31!
66308491 240381.831 i 26.1800363
507520800
31002%1
I
I
!KB
IKIA
I
1IMUNISASI
I
[___ -- - - -- --- - - - J-- -
25ooooi 900 900
-~22L __
1.676( 80214)
I
!
I
77500001 I
105080400: 7039206001 ~ - 11.0~-4] __ }_?~9_?~0~_9-~ _ -~0-~21 :_60QL
--
11607~ 6019%j 28,24%j 27 59% J1 -- -'- --
75
Gambaran Cost Recovery Rate tanpa biaya investasi dan gaji pada unit produksi pelayanan dasar Puskesmas Tebet seperti terlihat pada tabel 6.14 tadi menunjukkan bahwa apabila biaya investasi dan gaji disubsidi, maka semua unit produksi pelayanan dasar mengalami defisit kecuali untuk tindakan berat di BPG yang CRR-nya lebih besar dari 100%.
6.11. Kemampuan Membayar Masyarakat (ATP) Dalam penelitian ini kemampuan membayar masyarakat (ATP) didapatkan dari basil analisis data Susenas 1999 untuk wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan ketersediaan data, maka didapatkan ATP berdasarkan 5% pengeluaran bukan makanan (non-food expenditure) seperti yang digambarkan pada grafik ATP (lampiran 1). Data pengeluaran bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian. alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara. Dari hasil analisis data Susenas tahun 1999 didapatkan bahwa rata-rata kemampuan membayar masyarakat (ATP) di wilayah Jakarta Selatan
sebesar
Rp.93.705, dengan pengeluaran terendah Rp.2.050. Tarifyang berlaku sekarang baik di unit BP, pemeriksaan di BPG, pelayanan KB, KIA maupun Imunisasi yaitu Rp.900 temyata berada pada segmen bawah kurva.
76
6.12. Peraturan Puskesmas Swadana Salah satu ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 tentang petunjuk teknis pengusulan, penetapan dan tatacara pengelolaan keuangan unit swadana daerah disebutkan bahwa : Penggunaan dana swadana diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan serta pengembangan sumber daya manusia guna mendukung pelayanan. Pelayanan unit swadana dimaksud hams tetap melaksanakan fungsi sosial terutama bagi golongan yang tidak mampu dengan meningkatkan pangsa pasar golongan masyarakat mampu. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Puskesmas Sebagai Unit Swadana Daerah, pada pasal 5 menyebutkan bahwa dana swadana hanya dapat
digunakan untuk
membiayai
kegiatan
operasional
dan
pemeliharaan serta peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan dana swadana untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana puskesmas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Peraturan pentarifan yang berlaku di Puskesmas Tebet masih menggunakan PERDA Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun besarnya retribusi tersebut terlihat pada tabel 6.15. Gambaran tarif pelayanan dasar Puskesmas berdasarkan Perda No.2/1995 seperti pada tabel tersebut hanya memperlihatkan besamya tarif BP, BPG dan KIA. Meskipun tarifKB dan Imunisasi tidak diatur dalam Perda tersebut, namun bagi pasien yang mendaftar di Puskesmas Tebet untuk mendapatkan pelayanan KB dan Imunisasi dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.900.
77
Tabel6.15 GAMBARAN T ARIF PELAYANAN DASAR PUSKESMAS BERDASARKAN PERDA N0.2/1995 No. 1.
2. 3. 4.
5.
Jenis Pelayanan Pemeriksaan dan pengobatan BP Pemeriksaan dan pengobatan BPG KIA Tindakan khusus kelompok I di BPG • Cabut gigi • Tambal • Tambalan sementara/tetap • Pembersihan karang gigi • Perawatan syaraf gigi Tindakan khusus kelompok II di BPG • Odontectomi • Operasi kecil
Tarif(Rp) 900 900 900 1.200
25.000
6.13. Simulasi Tarif Setelah didapatkan biaya satuan dan gambaran kemampuan membayar masyarakat wilayah Jakarta Selatan, juga dengan mempertimbangkan faktor Cost Recovery Rate (CRR ) dan peraturan-peraturan yang ada maka dapat dilakukan simulasi
tarifbaru yang akan direkomendasikan untuk diimplementasikan. Gambaran Kemampuan Membayar (ATP) yang digunakan sebagai dasar untuk simulasi tarif berikut ini adalah 5% dari pengeluaran rumah tangga untuk non food, yang diambil dari data Susenas tahun 1999. Berikut ini adalah simulasi tarif untuk unit BP, BPG, KB, KIA, lmunisasi di Puskesmas Tebet , atas dasar biaya satuan, ATP, CRR dan kebijakan (peraturan) yang
78
berlaku. Untuk memudahkan simulasi tarif, maka digunakan istilah-istilah sebagai berikut: Tarif: tarifyang disimulasikan ATP (+):% rumah tangga yang mampu menjangkau tarif ATP (-):% rumah tangga yang tidak mampu menjangkau tarif Q: utilisasi oleh yang mampu Qs: utilisasi yang memerlukan subsidi TR: Pendapatan tiap unit dari retribusi selama 6 bulan CRR: Tingkat Pemulihan Biaya (TR/TC) Neraca: TR-TC Dari simulasi tarif pada unit produksi BP seperti pada tabel 6.16 di halaman selanjutnya, tampak bahwa pada tarif sekarang (Rp.900) semua masyarakat
mampu
membayarnya bahkan sebagian besar mempunyai ATP jauh di atas tarif yang berlaku. Kalau dibandingkan dengan biaya satuan aktual Rp.5.923 dan biaya satuan normatif Rp.5.343, maka apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.7.000 akan
terdapat
94,74% masyarakat yang mampu dan 5,26% yang tidak mampu. Dengan tarifRp.7.000 maka CRR sudah lebih dari 100%, berarti sudah melampaui titik impas (break even
point) atau sudah terdapat surplus. Apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.8.000, terdapat 92,19% masyarakat yang mampu sedangkan 7,81% masyarakat tidak mampu membayar. CRR tertinggi dicapai kalau tarif dinaikkan menjadi Rp.25.000, namun hanya terdapat 40,46% masyarakat yang mampu membayar, sedangkan 59,54% masyarakat memerlukan subsidi. Apabila tarifdinaikkan lagi di atas Rp.25.000, CRRjustru mengalami penurunan.
79
Tabel6.16 SIMULASI TARlF DI UNIT PRODUKSI BP PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER TAHUN 2000 !
1
I
h [ TARlF
!
ATP(+)
!
(oo)
!
' ATP(-)
I
(~o)
;
!
Qs
Q j
i
TR
i
(Rp)
TC
CRR
(Rp)
(%)
!
I
Neraca
I
! J
f--~~~00~ __!_00.00 f-----~00!_ 20.756,~r--0,0~--_:_~756.~ _ _123.922.5~~- 16.. 75 ---10~66.50~! ,
2.ooo 1
1oo,oo
3.000!
99,92
OJJ8j
4.0001
98.85
1.15[
20.738.93 1 20.517,031
o.oo 1 20.756.00
o,o6!
41.512.000
123.922.500
33.50
-82.410.5oo:
17,07!
62.216.793
123.877.933
50,22
-61.661.140 1
238,97!
82.068.132
123.298.557
66,56
-41..230.4251
5.000
97.86
2.141
20.312.20
443,80
101.561.020
122.763.749
82,73
-21.202.7291
55oo 1
96.71
3,29 1
20073.13
682.87
110402202
122.139.52o 1
90,39
-11.737.3181
L--~-~4--~-46
3,54\ 5.26!
20.022.0:_ 733,97! 19.663,.''81 1.092,42
120.132.178 137.645.053
1
I l-
1.ooo
1
94,74
122.006.103 -~~f-~!~_:?!~j 121.01o.189 113,69 16.574.864 1
_8:~oo:
92.19
7,811
119.688.600
127,89
33.3~
89,31 86,02
10.69[ 13,98[
19.134.441 1.621,56 18.537.021 2.218,98 17.854,26! 2.901,74
153.075.500
9.0oo: 10.000l
166.833.178 178.542.566J
118.128.743 116.346.048
141.23 153,46
48.704.4351 62.196518!
11.000j
83.55
16,45j
17.342.18! 3.413,82
190.764.026/
ll5.009.027
165,87
75.754.999!
!
12.000:
79.61
20,39!
16.522,87[ 4.233,131
198.274.421
112.869.7931
175,67
85.404.628
~
13.000 i
75.99!
24.01!
15.771.83 4.984.171
205.033.7761
ll0.908.829
184,87
94.124947
I
14.000~
71,96j
28.04:
14.935,44! 5.820,56~
209.096.217
108.725.028
192,321
100.371.189
L-~~~i
68.34i
31,66
14.184.40! 6.571.60'
212.766.069'
106.764.064·
199.,29
J06.oo2.oo5
!
16.000:
64J
35,20:
13.450,43! 7.305.57
215.206.947
104.847.668
205,26
110.359.280
I
17.000 1
62.17
37.83
12.904.221 7.851.78
219.371.803
103.421.512
212,11
115.950.291
18.000:
58,96'
41.04i
12.238.53' 8.517.47
220.293.533
101.683.385
216.65
118.610.148
1
r--
19.000 55.51. 44.49 11.521.63' 9.234.37 218.910.938 99.811.555 219,32 119.099.382 ~--~~~--~~~--~~~~~~~~r--~~~~-~~~~~~~~~~~ I 20.000! 52,30 47,70 1 10.855,93 9.900.(!7 217.118.684 98.073.428 221,38 119.045.256
-
21.000
49,51
50,49
10275.59 10480.41
215.787.296
96.558.138
223,48
119.229.158
22.000
46,88
53,13
9729.381 11026.63
214.046.250
95.131.982
225,00
118.914.268
23.000
44,33
55.67
9200.23 11555.77
211.605.372
93.750.394
225,71
117.854.978
24.000
42,02 1
25.oo:+~=-~~ ---
57,981 59,54
8722.30 12033.70
209.335.184
92.502.508
226,30
&197.99-:--+-123---::58.c~011----2-09-.-=-949-.6-:-:::7-:-11f-----::9-1.-655.-:-::-::72:-:-8-t--22:-:9--:,06-+-1:-:-1-:-8.-:-2-:-:93:-.9:-:-43~
116.832.677
26.000i
38,08
61,92
7902.98 12853.02
205.477.572
90.363.274
227,39
115.114.298
Dari tabel 6.17 di halaman berikutnya terlihat bahwa pada tarif yang berlaku untuk pemeriksaan gigi (Rp. 900) 100% dari masyarakat mampu untuk membayar tarif yang berlaku, tetapi teijadi defisit sebesar Rp. 41.029.106. Kalau dilihat dari biaya satuan yang besamya Rp.6.569 dan biaya satuan normatif Rp.5.720, ma.ka apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.6.000 a.kan terdapat 96,46% masyarakat yang mampu dan 3,54%
80
yang tidak mampu tetapi masih tetjadi defisit. Kalau tarif dinaikkan menjadi Rp.7.000 maka CRR sudah lebih dari 100%, pada tariftersebut terdapat 94,74% masyarakat yang mampu sedangkan 5,26% masyarakat tidak mampu membayar. Apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.25.000 terdapat 40.46% masyarakat yang mampu membayar, sedangkan 59,54% masyarakat
memerlukan subsidi. Pada tarif Rp.25.000 CRR yang dicapai
sebesar 186,50% (tertinggi) dan apabila tarif dinaikkan lagi maka yang tetjadi justru penurunan CRR.. Tabel6.17 SIMULASI T ARIF PEMERIKSAAN GIGI DI PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000
I 1
1
TARIF
ATP(+) j ATP(-)
1
(%)
:
!- (~~ot ---,oo,o~- I 1
1
-ooo~
2.000
100.00
i O,OO!
3.000
99.92
4.000
98.85
Q
1
Qs
I
7.000
94,74
8.000
92,19
9.000
89,31
TC
!
(Rp)
I
'
-
! CRR 1 Neraca -~
I
(%)
1
"216-iii6LI49•+--•lo2• ;
106~
0,00:
14.414.ooor--· 48.236~106!
29:881I
-33.822.106!
0,081
7.201.071
1.961
21.603.220!
48.223.470:
7.124.02!
27.421
28.496.099!
48.059.203 i
44.80! I 59.29:I
-26.620.2501
1.15!I
I
10,69
35.264.515: 41.712.883!
47.907.5711I
73.61
i
47.692.760:
87.46!
-5.979.877i 366.385] __, 6.115.935
-------....,.
,+----------------------- --. 6.827,68j 125,37! 47.793.~--47.427.4051
6.643,95
186,09
6.436,51
254,65
i
-19.563.1041 ..., -12.643.056j
53.151.6251
47.035.6901
100,771 113,00
57.928.633
46.593.432
124,33
11.335.202
- - - - - - - r--- ---·-o-=-·--·---61.994.424 46.087.993 t-·13431 15.906.431
10.000
86,02
13,98
6.199,44
333,01
11.000
83,55
16,45
6.021,64
391,78
66.238.020
12.000
79,61
20.39
5.737,15
485.80
68.845.816
13.000
75,99
24,01!
5.476,37
571,99
7I.I92.&..121
14.000
71,%
28,04
5.185,96
667,98
72.603.413
15.000
68.34
31.66/
4.925.18
754,17
73.877.6771
16.000
64,80
35,201
4.670,33
838,40
74.725.211 iI
42.827.916
174.48
31.897.294
17.000
62,17j
37,831
4.480,67
901,09
76.171.352
42.423.566
179.55
33.747.786
144,91
20.529.105
45.102.389
152.64
23.743.427
44.546.406
159,82
26.646.4261
43.927.245
165.28
28.676.168
43.371.2621
170,34
30.506.414
45.708.915
18.000
58,96J
41,04
4.249,52j
977,48
76.491.400i
41.930.763
182.42
34.560.6361
19.000
55,51
44,491
4.000,60
1059.75
76.011.3281
41.400.053
183,60
34.611.275
20.0001
52,30
47.70
3.769,45! 1136.15
184.29
34.481.762
49,51
50,49
3.567,94' 1202,75
75.389~--~0 .. 907.251 74926722 40.477.628
185.11
34.449.094
21.0001
--
I
7.207.00!
5.261 7,81j r--
I TR
.,J --ooof -- ~7000~
,-,•
5.oooj 97,861 2.141 7JJ52,9o 1 so.93i 6.ooo -----=9:--::6--:,4-:-c6!!- ·-----=3,...,,5::-:4+-!----=6,...,_9-=-52=-_-:-:15+!-~84T3i
~---d-.
I
1
-!
I
I
(%)
I
22.000
46,88
53,13
3.378,28
1265,44
74322188
40.073.278
185,47
34.248.910
23.000
44,33
55.67
3.194,55
1326.16
73474654
39.681.563
185.16
33.793.091
24.000
42,02
57,98
3.028,60
1381,01
72686388
39.327.756
184,82i
33.358.632
25.000
40,46
59,54
2.915.99
1418,23
72899753
39.087.673
186,50
33.812.080
26.000
38,08
61,92
2.744,11
1475,04
71346929
38.721.230
184,26
32.625.699
81
Tabel6.18 SIMULASI T ARlF TINDAKAN RINGAN BPG PUSKESMAS TEBET APRIL S/D SEPTEMBER T AHUN 2000 ~-
TARIF (Rp)
ATP (+) ATP ((%)
) 0 (Yo)
i
Qs
Q
II
TR
TC
CRR
(Rp)
(Rp)
(%)
Ncraca
I
I
1.000
100.00
0.00
4.794,00
0.00
4.794.000
58.223.832
8,23
-53.429.832
2.000
100.00
0.00
4.794,00
0,00
9.588.000
58.223.832
16,47
-48.635.832
3.000
99,92
0,08
4.790,06
3,94
14.370.173
58.208.579
24,69
-43.838.406
4.000
98,85
1,15
4.738.81
55.19
189.55 .. 224
58.010.286
32.68
-39.055.062
5.000
97.86
2,14
4.691.50
102,50
23.457.484
57.827.247
40.56
-34.369.763
6.000
96.46
3.54
4.624.48
169.52
27.746.852
57.567.941
48,20
-29.821.089
7.000
94,74
5,26
4.541,68
252,32
31.791.789
57.247.622
55,53
-25.455.833
7.81
4.419,47
374.53
35.355.750
56.774.771
62,27
-21.419.021
512,52
38.533.352
56.240.906
68.51
-17.707.554
8.000
92,19
9.000
89.31
10.69
4.281,48
10.000
86.02
13,98
4.123.79
670.21
41.237.862
55.630.775
74,13
-14.392.913
11.000
83,55
16,45
4.005,51
788,49
44.060.645
55. I 73.176
79,86
-I 1.112.532
12.000
79.61
20.39
3.816,28
977.72
45.795.316
54.441.019
84,12
-8.645.703
13.000
75.99
24,01
3.642.81
1151.19
47.356.520
53.769.875
88.07
-6.413.355
14.000
71.96
28.04
3.449.63
1344,37
48.294.819
53.022.464
91,08
-4.727.645
15.000
68.34
31.66
3.276.16
1517.84
49.142.442
52.351.320
93.87
-3.208.878
51.695.429
96,15
-1.989.219
16.000
64.80
35.20
4.670_13
838,40
74.725.211
17.000
62.17
37.83
4.480.67
901.09
76.171.352
51.207.324
98.95
-539.160
18.000
58.96
41,04
4.249,52
977,48
76.491.400
50.612.446
100,53
268-610
19.000
55,51
44,49
4.000.60
1059,75
76.011.328
49.971.809
101,18
589.910
20.000
52,30
47,70
3.769,45
1136,15
75.389.013
49.376.931
101,56
770.832
Dari tabel simulasi tindakan ringan di BPG (Tabel 6.18) di atas terlihat bahwa dengan tarif Rp.l.200, maka 100% masyarakat mampu untuk membayar tarif yang berlaku. Dengan tarif tersebut perbandingan antara pendapatan dengan total biaya hanya sekitar 8.23% sehingga tetjadi defisit. Kalau dilihat dari biaya satuan yang besamya Rp.ll. 920 dan biaya satuan normatif sebesar Rp.l 0.364 maka apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.ll.OOO, 83,55% mampu membayar dan terdapat 16,45% masyarakat yang
82
tidak mampu membayar. Surplus mulai tetjadi pada tarif Rp.l8.000 dengan konsekuensi terdapat 41,04% masyarakat yang tidak mampu membayar.
Tabel6.19 SIMULASI TARIF TINDAKAN BERAT BPG PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000 ATP (-) i TARIF i. ATP{+) o i !
I I
I I I
i
I
I
(Rp)
!
(Vo)
1.0001
lOO,OOi
2.000!
100,00j
3.oooj 4.000[
!
99,92:
;
98,85: I
5.000;
L6.000:
97,86j I
96.46~
'
'
Qs
Q
TR
TC
(Rp)
(Rp)
i
I
(%)
I
1
CRR (%)
I
i I j
Neraca
I
0,00+- - ~~·001~! 0,00! 31,001 0,00
31.000!
2.084.040/
1,491
-2.053.040
62.000!
2.084.040J
2,97J
-2.022.040
0,08:
92.924!
2.083.491
4,461
-1.990.5711
I
l, 15 i I
2,141 ""'
-,
I
_,,)4!
0,03
30,97:
I
30,64j
0,36!
122.572:
2.076.397J
5.90!I
-1.953.824!
30,341
0,66
15l.686i
2.069.8461
7,33!
-1.918.1~01 -1.881.142
!
\I
29.90'
I
1.10 1
179.423:
2.060.565 1
8,71
I
~
1
1
I
7.000,_
94,74j
5,26~
29,371
l.~j
205.579j
2.049.1001
10,031
-1.843.5211
/
8.ooo;
92,19,
7,81!
28,58!
2.421
228.625
2.032llif.
ll,25!
-1.803.551[
to,69i
27,691
--~·31l
249.173: 266.661:.·
2.o13.o68t 12.38j -1.763.8951 I.99ii3ol·· · 13."391 · ~1.7ff569j
I f
9.ooo]· 89,31j Tci:ooor--s6:o2f --
I
-.
·n,9si --2"6,671
i
I
,
I
I
,
!
4,33 1·
.
-,
,
'
-
'
-
14.000
71,96J
28,04
22,31
8,69
312.294!
1.897.874
' ' 16,45
15.000
68,34:
31,66
21,19
9,81
317.7751
1.873.852
16,96
-1.556.077
16.000
64,80
35,20
20,091
10,91
321.421j
1.850.377
17,37
-1.528.956
17.000
62,17!
37,83j
19,27
11,73
327.641i
1.832.907
17,88
-1.505.265
18.000
58,96
41,04
18,28
12,72
329.018[
1.811.615
18,16
-1.482.597
19.000
55,511
44,49
17,21
13,79
326.9531
1.788.686
18,28
-1.461.732
20.000
52,301
47,70~
16,21
14,79J
~oooJ
46,88:
53,13
14,53
16,47 1
319.688:
1.731.362,
18,46
-1.411.674
23.000
44,33
55,671
13,74
17,26
316.0421
1.714.438
18,43
-1.398.396
24.000
42,02
57,98!
13,03
17,97
312.651/
1.699.1511
18,40
-1.386.500
59,54
12,54
18,46
313.56~ 1.68~~
18,57
-1.375.2091
18,34 18,241
. -13660561 -1357527
I
I
·r
i
i
----- ------r----- - - I 21.0001 49,51 I 50,491 15,35
----fs.6sf
I
25.000 f-----
26.000 27.000
40,46,
f----3s.<>sr- ·61.92 36.18
63.82
11.80 11.22
19,20 19,78
:
-1.585.580
I
1.767.394 18,35 __ _!:4~~~~1 -322~2ssr ____ T748.s3ir---1s,43 -1.426.544, 324.2761
306.890: 302.862j
1.672.946 1.660.389
-
83
Simulasi tarif tindakan berat BPG Puskesmas Tebet yang ada pada tabel 6.19, menunjukkan bahwa pada tarif yang berlaku sekarang yaitu Rp.25.000 hanya 40,46% masyarakat yang mampu menjangkau, sedangkan 59,54% tidak mampu membayar. Dengan tariftersebut perbandingan antara pendapatan dengan total biaya hanya 14,92% dengan defisit sebesar Rp. 1.788.719. Kalau dibandingkan dengan biaya satuan normatif yang besamya Rp.22.286, maka tarif yang berlaku sudah lebih besar dari biaya satuan normatif, tetapi apabila dibandingkan dengan biaya satuan aktual maka tarif yang berlaku masih sangat rendah. Pada tarif Rp.25.000 menunjukkan bahwa CRR tertinggi dicapai,walaupun masih terjadi defisit sebesar Rp.l.375.209. Dari tabel 6.20 berikut ini terlihat bahwa pada tarif pelayanan KB yang berlaku sekarang (Rp.900) maka 100% dari masyarakat mampu untuk membayar tarif yang berlaku, tetapi terjadi defisit yang sangat besar yaitu Rp. 42.748.551 karena CRR-nya hanya sebesar 3. 77%. Kalau tarif dinaikkan menjadi Rp.5.000, 97,86% mampu membayar sedangkan 2.14% masyarakat yang memerlukan subsidi, tetapi terjadi defisit sebesar Rp.35. 702.393 Kalau dilihat dari biaya satuan yang besarnya Rp.26.298 dan biaya satuan nonnatif sebesar Rp.l8.866, apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.15.000 maka hanya
68,34%
masyarakat yang mampu membayar sedangkan 31,66% sisanya tidak mampu. Apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.l9.000 terdapat 55,51% masyarakat yang mampu dengan CRR sebesar 52,65%. CRR tertinggi dicapai pada tarif Rp.28.000, tetapi dengan tarif ini menyebabkan 67,11% masyarakat tidak membayar pelayanan KB.
84
Tabel6.20 SIMULASI T ARIF KB PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000
I TARIF
!
j
[ATP
{Rp)
i
(+)' ATP (-) I
(%)
(%)
i
Q
I
I
Qs
I
I
TR
I
(Rp)
TC
I
I
! i
(Rp)
I I
'
I
I
CRR
I
Ii <%>
i
Neraca
t.ooo;
wo,ool
o,oo
1.676,00
0,001
1.676.000[
44.424.551
3,77
-42.748.551
2.0<.10!
100,001
0,00
1.676,00
0,00
3.352.0001
44.424.5511
7,55
-41.072.551
3.ooo 1
99,921
o,08j
1.674,62
1,381
5.023.865!
44.404.5001
11,31
-39.380.635
4.ooo:
98,85i
19,30
6.626.816j
44.143.832!
15,01
-37.517.016
r---=-5.-=-ooo~·r
97,861
1,15!1 1.656,70 2,14J 1.640,16
35,84
8.200.822i
43.903.216
18,68
-35.702.393
1
94,74 1
s,26;
88,211
11.114.526!
I
I
92.191
7,8111
I
t
!
i
I
i '
6~~:·--96,~~--~3-,5-4~~1-.6~16-,7=3+-~~r-~~~~-4~3~.~~2~.~34~3~r--22~.)~7~---3~3~.8~6~l.~~c~1 59.27 9.71Xl.401 i I
7.ooo. 8.000
1
!
.
I
1.587,79
1.545,061 130,94
12.360.5001
179,18
43.141.264 1
25,76
-32.026.738
42.519.672
29,07
-30.159.172
13.471.401: I
I
234,311
14.416.908!'
275,66J
15.403.763:
I
;t-
341,82,
.
16.010.211; I
'
15.000j ----
-i
---~_:_~~[
I
i.
17.000! 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000j 24.000 25.000! 26.0001 27.000 28.000: 29.000!
31,661 1.145,3~ 530,641 - .1. 64,801 -- -35)oi -To86:o9j-5-89§1T 62,171 37,83 1.041,99 634,01 1 58,961 41,04 988.23! 687,77 44,49 930,35 745,65 55,51 52,30 47,70 876,59 799,41 49,51 50,49 829,73 846,27 46,88 53,13 785,63 890,38 55,67 742,90 933,10 44,33 57,98 704,31 971,69 42,02 59,54 678,12 997,88 40,461 638,15 1.037,85 38,08 61,92' 63,82 606,45 1.069,55 36,18i 581,641 1.094,36 34,70j 65,301 551,32 1.124,68 67,11 32,89! 68,34i
I
17.180.378! I7.37i4-74~
17.713.776i 17.788.2041 17.676.5631 17.531.842 17.424.336 17.283.7501 17.086.655 i 16.903.342 16.952.961 i 16.591.8491 16.374.079! 16.285.868j 15.988.158
i
I
36.704.779!-
46,81!
-19.524.401!
3:.s-.u.5711 3).200.928; 34.418.9251 33.576.768: 32.794.765 32.113.019 31.471.376 30.849.783 30.288.346 29.907.3701 29.325.880) 28.864.699i 28.503.775 28.062.6451
48,48; 50,321 51,68! 52,65 53,46 54,26 54,92 55,39 55,81 56,68 56,58 56,73· 57,14 56,97
-18.465:697] -17.487.1511 -16.630.721 -15.900.2051I -15.262.923 -14.688.683 -14.187.626 -13.763.129 -13.385.003 -12.954.409 -12.734.032 -12.490.620 1 -12.217.907 -12.074.487
85
Tabel6.21 SIMULASI T ARlF KIA PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER T AHUN 2000 I
TC
I I
TARIF II ATP(+) (Rp) i' (%)
ATP (-) (%)
I
I
0.00
8.214.00
2.0001
100,00
0,00;
8.214,00
3.000!
99.92
0.08
8.207.25
4.000
98.&51
1.15.
5.000
97,86
6.000
~ 7.0001 -
TR
Qs
I
I
! I
(Rp)
('%)
!
60.725.470
13.53i
-52.511.470!
0,001
16.428.000
.60.725.4701
27.05;
-44.297.470
6.75j
24.621.735
60.703.9421
40.56!
-36.082.207!
8.119,43
94.571
32.477.724
60.424.078
53.75;
-27.946.3551
2,14
8.038,37
175.631
40.191.859
60.165.743
66,801
-19.973.884
96.46j
3,54.
7.923,541
290,461
47.541.227
59.799.767
79,50
-12.258.540
94,74!
5.26
7.781,68
432,32[
54.471.7891
59.347.680
91.781
-4.875.89() I
7.572.28
641,72[
60.578.250
58.680.312
103.231
1.897.9381
66.022.7271
57.926.833
I 13.981
70.656.612
57.065.71l 123.82i
8.095.8941 I 13.590.898 i
92,19!
7,81
o,oo:
1
I
I
9.0001
I
10.0001
1--
12.000/
79.611
20,39
6.538,781
1.675,22!
78.465.316
1
13.0001
75,99
24,01
6.24U6i,
1.972.44!
81.140.270
89311
10,69'
7.335,861
86,02j
13,98
I
7.065,661
--
878,14: I
Ll48.34!
I
I
I
I
II
~.:raca
CRR
(Rp)
8.214.000
--------r----- - - -
8.000
I I I
100,00
1.0001
I
Q
I
;-1
I
~--~-~~~~~-L- --~:5_J ____1_6~5---~~~~~i---~-35~ ____7_5.~3.145, _ _ _56~419.8751_!!_3.8~ 1 ___19~~23_:?~
I
_ 1
I
I
j
14.0001
II
16.000 I
71.96!
55.386.532 i
28,04
5.910,57!
2.303,43:
82.747.9441
35.20,
5.322.891
2.891. 11!
85. 166.211_
141.671
23.078.7841
54.439.3011
149.05!
26.700.9691
I
I
i
53.384.430:
1.55,00:
29.363.514i
5 1.511.497J
165.33!
33.654.714!
~~~1~5.0~0~0~:-~68~,3~4+:-~3~1.~~~-5~.6~1~3.~35~j-~2.~60~0~.6~5r:-~8~4.~20~0~.2~55~~--5~2~.4~3~7.~19~9~;~16~0~.5~7~;-~3~1.763.055: i
I
64.80
_ _ _ _ _ j ___ ----
1
17.oool 18.ooo 1
--+---- -- ------ --------'--- ------- -- '- ------- -- -~----
62.17!
37,83
5.106,73!
3.107.27!
86.814.414!
58,961
41,04
4.843,291
3.37o.711
87.179.1811
I
'
--------~--
-- -~--- -------------,
50.822.601 i
170.82·
35.991.813'
49.983.otoj
174.42!
--37.196.'i71i
.
44,49 4.559,58! 3.654,42' 86.632.0311 49.078.835: 176.52: 37.553.196: f-----...__ _ _---;,._ _4-,-7.-70-.-4-.2-9-6.-14--+l--3.-,-91--:-7--,,8-6..-:---,-8-,--5.-,--92--.,2-=.7,-,...63:-i-l--6,-l.-::-72.,.-,2-..-,--55=-=7.,--i-----,-13.,.-,9----:.2-1.,---f------,-24.200 .. 2061 I
I
I
I
I
Dari tabel6.21 tadi terlihat bahwa pada tarifyang berlaku di KIA (Rp.900) tidak terdapat masyarakat yang tersingkir atau 100% dari masyarakat mampu untuk membayar tarif yang berlaku, tetapi CRR-nya hanya sekitar 13,53%. Kalau dilihat dari biaya satuan yang besarnya Rp.7.323 dan biaya satuan normatif sebesar Rp.7.0l8, apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.8.000 terdapat 92,19% masyarakat yang mampu membayar sedangkan 7,81% memerlukan subsidi. Dengan tarif Rp.8.000 maka CRR sebesar 103,23%, berarti titik impas telah terlampaui (surplus).
86
Tabel6.22 SIMULASI T ARIF IMUNISASI PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER TAHUN 2000
IT= (+)I (-i ~~ r 3.o~--~9l~o8·:•.~Lo ~~-93•.· --~-~-1.
I
1R
i ) i
i
(Rp)
j
!
rATP
i
I I
,
(%)
ATP
Qs
Q
I <%>
I.OOOIIoo,ool o.oo/
11.024,00:
2.0001100,001
0.00! 11.024,00,
4.000J
_ 1,15i 10.897.08;
I
98.85j
~~~~~{_~
o.ool
(~)
i CRR li
11.024.0001
0.00l2204KOOO.
(%)
51.502.7801 21,.40!
l
Ncraca
li:.:':
-40~478.
7&>!
51.502.780i 42,.811 -2H5U80i
126,92:
33.0448031 43.588.3161
5i~47i2i,64,~ :f84284~ 51.088.8901 85,.32j
-7.51J0.575
5.ooo;
97,86!
10.843,21 2,14; 10.788,29
180J9i 235,71!
48794429 53.941.447
50.913.2121 95,841 50.734.128 106,321
-2.118.7831 3.207.319!
! !
6.oooi
96,46i
3.54: 10.634,17·
389,83:
63.805.0261
50.231.548j I27.o2j
13.573.479;
7.ooo!
94.74[
5,26: 10.443,79
580,21!
73.106.526/
49.610.713! 147,361
I
8.ooo:
92,191
7,81: 10.162,75
861.2si
81.302.ooo:
48.694.244: 166.96!
[·--9.tmt1j"
89.31!
10.69:
9.845,45 1.
I
86.021
13,98i
9.482,82! 1.541,181
94.828.1581
46.476.978! 204,031 48.351.1Wi
83,551
16.451
9.210,84' 1.813.16j
101.319.263 j
45.590.072i
12.(){)0!
79,61 i 20,39:
8. 775,68' 2.248,32)
105.308.211)
44.171.022! 238,41! 6l.l37.188,
n.ooo:
24.01!I 75,99! . i
8.376.79; 2.647.21/
108.898.263!
42.870.226' 254,oi:66.o2s.o-37;
71,96
7.932,57i 3.091,43\
111.055.921'
41.421.613 268,11
69.634.308
113.005.066
40.120.817 281,66
72.884.248
1
lO.OOOJ
~:oooj
!
14.000
28.04!
32.607.75~
t78.s5~--88.6
I
I
I
23A~
221}4'--55.7iill~
I
15.000
68,341 31,66
7.533,67! 3.490,33
I
16.000
64,80
35,20i
7.143,84! 3.880,16
1·7~+-~.:.~70~26 r __!.7.~~.2r-~?~~~7,8~~.-i:~~ 18.000: 58,96 41.04j 6.500,17i 4.523.83 19.000 20.000
55,51 52,30
44,49! 47,70!
6.119,41! 4.904.59, 5.765,84! 5.258,16
114.301.474 38.849.585 294,22 75.451.889 116.513.526 37.903.552 307,39 '--·-----78.609.974 -- · - - - - -r--------117.003.079 36.750.574 318,37 80.252.505 116.268.750, 35.508.905 327,441 80.759.8451 115.316.842! 34.355.9271 335,651 80.960.915!
Dari simulasi tarif Imunisasi pada tabel 6.22 di atas terlihat bahwa dengan tarif Rp. 900, maka I 00% masyarakat mampu untuk membayar tarif yang berlak:u. Dengan tarif tersebut perbandingan antara pendapatan dengan total biaya hanya sekitar 21,40% sehingga teijadi defisit. Kalau dilihat dari biaya satuan yang besamya Rp.4.634 dan
87
biaya satuan normatif sebesar Rp.4.628 maka apabila tarif dinaikkan menjadi Rp.5.000 akan terdapat 97,86% masyarakat yang mampu dan 2,14% yang tidak mampu dan CRR 106,32% yang berarti telah terjadi surplus. CRR tertinggi dicapai pada tarif Rp.19.000 tetapi hanya terdapat 55.51% masyarakat yang mampu membayar.
BAB VII PEMBAHASAN
7. 1 Kerangka Pembahasan Pembahasan hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu pembahasan mengenai keterbatasan analisis biaya pada tulisan ini, pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai rasionalisasi tarif
7.2 Keterbatasan Analisis Biaya Beberapa keterbatasan yang dijumpai dalam analisis biaya pada tulisan m1 adalah: 1. Adanya kemungkinan biaya yang tidak ikut terhitung sebagai akibat analisis biaya yang hanya dilakukan selama 6 bulan (idealnya adalah satu tahun anggaran). 2. Pengumpulan data sekunder sangat tergantung pada pencatatan dan pelaporan unit yang ada di Puskesmas T ebet. Apabila pada pencatatan dan pelaporan tidak sesuai dengan kenyataan maka akan terjadi bias. 3. Perhitungan biaya satuan untuk unit produksi yang beragam (heterogen) kegiatan pelayanannya
yaitu KIA, KB dan Imunisasi tidak menggunakan perhitungan
Relative Value Unit . Perhitungan dengan perhitungan Relative Value Unit hanya dilakukan untuk unit BPG. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu penelitian dan sesuai dengan PERDA tarif yang berlaku dimana pemberlakuan tarif yang beragam barn dilakukan untuk unit BPG. 88
89
4. Adanya kemungkinan teijadinya bias dalam perhitungan biaya satuan di BPG yang menggunakan perhitungan "Relative Value Unit" (RVU), terlebih-lebih perhitungan biaya satuan tersebut tidak dilakukan per tindakan tetapi hanya dikelompokkan menjadi tiga saja. 5. Banyaknya alat yang tidak dihitung biaya investasinya karena sudah melebihi life
time-nya 6. Kemampuan membayar masyarakat didapatkan dari data sekunder (Susenas tahun 1999) berdasarkan ketersediaan data, oleh karena itu tidak semua data yang sebenamya diperlukan untuk penyesuaian tarif dapat diperoleh.
Secara teori
seharusnya Willingness To Pay (WTP) yang bisa didapatkan datanya melalui survey (data primer) juga dipertimbangkan dalam penyesuaian tarif, namun karena hanya menggunakan data sekunder maka dalam penelitian ini untuk mendapatkan tarif rasional hanya mempertimbangkan ATP tanpa mempertimbangkan \\'TP. 7. Penggunaan data Susenas tahun 1999 dalam penelitian ini memungkinkan adanya kondisi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
7.3 Pembahasan Hasil Analisis Biaya Hal-hal yang akan dibahas dari hasil analisis biaya ini adalah: •
Struktur biaya asli pelayanan dasar Puskesmas Tebet
•
Struktur biaya hasil distribusi biaya
•
Biaya Satuan
•
Cost Recovery Rate
90
•
Kemampuan membayar masyarakat (ATP).
•
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Puskesmas Swadana
•
Hasil simulasi tarifpelayanan dasar Puskesmas Tebet
7.4 Struktur Biaya Asli Pelayanan Dasar Puskesmas Tebet Tujuan menganalisis struktur biaya adalah melihat keseimbangan antar jenisJems biaya dalam anggaran pelayanan kesehatan. Struktur biaya juga menunjukkan biaya yang dominan pada biaya pelayanan kesehatan. Ada dua manfaat penggunaan informasi ini, pertama berkaitan dengan upaya melakukan cost containment. karena ada jenis-jenis biaya yang jumlahnya besar sehingga perlu lebih dikendalikan dan yang kedua berkaitan dengan kebijakan pentarifan. Selama bulan April sampai dengan September tahun 2000, Puskesmas T ebet telah menyerap biaya sebesar Rp.825.150.487, sehingga rata-rata dalam satu bulan menyerap biaya sebesar Rp.l37.525.081. Dari total biaya tersebut 34,5 7% at au Rp.285.217.814 merupakan biaya asli untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Tebet atau rata-rata sebulan memerlukan biaya Rp.47.536.302 Dari total biaya yang dibutuhkan dalam 6 bulan untuk rawat jalan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan BP, BPG, K.B, KIA dan imunisasi, Rp.257.207.490 atau 90, 18% merupakan biaya operasional dan pemeliharaan. Persentase biaya operasional dan pemeliharaan untuk rawat jalan kesehatan dasar tersebut ternyata lebih besar hila dibandingkan dengan basil penelitian di Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Barat dengan persentase biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas sekitar 69,8%
91
dari total biaya. Dari jumlah biaya operasional dan pemeliharaan tersebut, yang terbesar digunakan program Balai Pengobatan yaitu sebesar Rp.78.856.180 atau 30,66%, hal ini kemungkinan karena jumlah pasien BP terbesar dibandingkan unit lainnya sehingga biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di BP juga menjadi besar. Biaya investasi adalah 5,84% dari total biaya Puskesmas Tebet, dimana biaya investasi untuk gedung menyerap biaya paling besar dibandingkan biaya investasi kendaraan dan biaya investasi alat medis/non medis. Kecilnya biaya investasi alat medis/non medis disebabkan karena banyaknya alat-alat yang tidak dihitung lagi karena telah melewati life time, sehingga dianggap tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Relatif tingginya biaya operasional dan pemeliharaan pada unit-unit pelayanan dasar Puskesmas Tebet akibat kebutuhan biaya untuk gaji dan obat yang relatif besar juga. Biaya untuk gaji pada unit-unit pelayanan dasar Puskesmas Tebet adalah 44,45%. sedangkan biaya untuk obat menyerap 34.20% (Rp.97.539.762) dari total biaya. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pembiayaan puskesmas adalah untuk obat dan gaji. Kalau biaya operasional dan pemeliharaan pada unit-unit pelayanan dasar Puskesmas Tebet diuraikan lebih rinci menurut program dan komponen biaya maka dapat dilihat bahwa yang terbesar menyerap biaya adalah komponen gaji pada unit BPG yaitu sebesar Rp.5l.028.200 selama 6 bulan atau rata-rata perbulan adalah Rp.8.504. 700, yang merupakan 20% dari total biaya operasional dan pemeliharaan pada pelayanan kesehatan dasar Puskesmas Tebet. Hal ini akibat banyaknya dokter gigi pada BPG Puskesmas Tebet. Sementara dental unitnya hanya dua sehingga tidak memenuhi
92
kebutuhan yang seharusnya. Di sampmg itu, besamya jumlah dokter g1g1
Juga
mempengaruhi pada besarnya struktur gaji, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya cost containment antara lain dengan menambah sarana dan prasara untuk meningkatkan kapasitas atau dengan mengusulkan kepada pengambil kebijakan untuk melakukan rasionalisasi ketenagaan. Pengeluaran untuk obat terbesar pada unit Balai Pengobatan yang menyerap biaya sebesar Rp.28.764.18l
selama 6 bulan atau rata-rata perbulan adalah
Rp.4.794.030. Jika output layanan kesehatan dalam 6 bulan jumlahnya 20.756, maka satu pasien rata-rata mendapatkan obat seharga Rp.l.386.
7.5. Struk1ur Biaya Pelayanan Dasar Hasil Distribusi 7.5.1. Biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan dasar Puskesmas Tebet. Setelah dilakukan distribusi biaya dengan metode Double Distribution dimana biaya-biaya pada unit penunjang didistribusikan ke unit-unit produksi. maka total biaya (biaya asli ditambah biaya hasil distribusi dari unit penunjang) tersebut untuk menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
Rp.384.797.304 atau rata-rata sebulan
dasar
mem~rlukan
Puskesmas
Tebet
menjadi
biaya Rp.64.l32.884. Berarti dari
hasil distribusi biaya terdapat penambahan biaya dari unit penunjang sebesar Rp.99.579.490. Dari total biaya yang dibutuhkan dalam 6 bulan untuk pelayanan dasar yang meliputi pelayanan BP, BPG, KB, KIA dan Imunisasi, Rp.337.086.062 atau 87,60% merupakan biaya operasional dan pemeliharaan kegiatan . Dari jumlah biaya operasional
93
dan pemeliharaan tersebut, yang terbesar digunakan unit BP sebesar Rp.l05.592.7ll atau 31,33%. Relatif tingginya biaya operasional dan pemeliharaan pada kesehatan dasar Puskesmas Tebet akibat kebutuhan biaya untuk obat dan gaji yang relatif besar juga. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pembiayaan puskesmas adalah untuk obat dan gaji. Kalau diuraikan menurut komponen biaya, komponen biaya untuk gaji dan obat pada struktur biaya hasil distribusi tetap merupakan komponen yang menyerap biaya operasional dan pemeliharaan yang paling besar seperti halnya pada struktur biaya asli. Tingginya biaya obat merupakan bahan baku utama untuk menyelenggarakan program pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kalau dibandingkan dengan studi analisis biaya Puskesmas di Propinsi Jawa Timur, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat, biaya obat merupakan 69,8% dari total biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas. Kalau biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan dasar Puskesmas Tebet diuraikan lebih rinci menurut program dan komponen biaya maka dapat dilihat bahwa yang terbesar menyerap biaya adalah komponen gaji pada unit BPG yaitu sebesar Rp.57.662.874 selama 6 bulan atau rata-rata perbulan adalah Rp.9.610.479, yang merupakan 19 % dari total biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan dasar Puskesmas Tebet. Kalau dibandingkan dengan struktur biaya asli pelayanan dasar (sebelum dilakukan distribusi biaya), ternyata komponen gaji di BPG pada struktur biaya asli juga merupakan komponen yang menyerap biaya terbesar. Kalau diuraikan menurut komponen biaya, komponen untuk obat merupakan komponen yang menyerap biaya operasional dan pemeliharaan terbesar kedua setelah
gaji yaitu Rp.97.539.762 atau 28,94% selama April sampai dengan September tahun 2000. Hal ini karena obat merupakan bahan baku utama untuk menyelenggarakan program pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kalau dibandingkan dengan studi analisis biaya puskesmas di Propinsi Jawa Timur, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat, biaya obat
sekitar 34,8 %
dari total biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas.
Dengan tuntutan kemandirian puskesmas- berubah status menjadi swadana- besarnya biaya obat ini harus menjadi perhatian tersendiri. Hal ini kemungkinan karena suatu saat nanti puskesmas harus memenuhi sendiri kebutuhan akan obat. Sampai sejauh ini, untuk obat-obatan tertentu yang tidak disuplai atau suplai tidak cukup
sudah diusahakan
dibeli sendiri oleh Puskesmas. Tuntutan efisiensi penggunaan dana dalam puskesmas swadana juga berarti tuntutan untuk pengalokasian dana obat lebih efisien pula. Dari struktur biaya pelayanan dasar baik sebelum maupun setelah dilakukan distribusi biaya, terlihat bahwa alokasi biaya pemeliharaan relatif kecil. Dari biaya total basil distribusi, ternyata biaya pemeliharaan hanya mengambil porsi 1, 12%, sedangkan dari total biaya operasional dan pemeliharaan hanya mendapat porsi 1,29%. Padahal kalau melihat banyaknya alat-alat yang sudah melewati l{fe time-nya, maka seharusnya porsi untuk biaya pemeliharaan alat agak besar sehingga alat dapat digunakan lebih lama. Sementara itu pemeliharaan merupakan faktor penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan justru akan lebih menghabiskan biaya, oleh karena itu dengan keterbatasan dana yang ada maka alokasi dana pemeliharaan perlu ditinjau ulang secara riil.
95
7.5.2. Biaya investasi pelayanan dasar puskesmas Tebet Total biaya investasi yang terdiri dari biaya gedung, biaya alat medis dan non medis serta biaya kendaraan pada unit-unit pelayanan dasar basil distribusi biaya adalah Rp.47.711.242. Dari total biaya inventaris tersebut, biaya investasi gedung menyerap biaya paling besar yaitu Rp.31.313.52l. Biaya investasi alat medis/non medis sebesar Rp.l2. 113.106, biaya investasi untuk kendaraan merupakan biaya yang terkecil dibandingkan biaya investasi lainnya. Kecilnya biaya investasi kendaraan kemungkinan karena penggunaan kendaraan untuk unit pelayanan dasar relatif kecil dibandingkan unit-unit lain di Puskesmas Tebet, seperti untuk Puskesmas Keliling dan Unit Gawat Darurat. Biaya investasi gedung merupakan 65,63% dari total biaya investasi pada unitunit pelayanan dasar. Pada analisis data investasi alat medis dan non medis banyak alatalat yang dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis lagi karena telah melewati
l~fe
lime-
nya. Biaya investasi alat terbesar pada unit BP, sedangkan KB menyerap biaya paling kecil. Besarnya biaya investasi pada BP ini terjadi karena lebih banyak peralatan ada pada unit ini - meskipun jumlah alat terbesar ada pada BPG (banyak yang melewati lifetime) - dengan persentase yang cukup besar.
7.6 Biaya Satuan Hasil akhir dari analisis biaya adalah perkiraan biaya satuan pada unit-unit produksi yang diteliti, yaitu unit-unit pelayanan dasar di Puskesmas Tebet. Pada analisis biaya ini didapatkan biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan gaji,
96
biaya satuan tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya satuan tanpa memperhitungkan biaya investasi dan gaji. Dari basil analisis biaya dengan metode Double Distribution diperoleh biaya satuan di unit BP sebesar Rp.5.923. Biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan tanpa biaya investasi sebesar Rp.5.087, sedangkan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.2.611. Hasil perhitungan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji yang didapatkan pada unit BP tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Suntari (2000) yang mendapatkan biaya satuan (tanpa AFC dan gaji) di unit BP Puskesmas Pagar Alam sebesar Rp. 1. 900. Penelitian Gani, dkk. ( 1997) pada Puskesmas di Kalimantan barat, Sumatera Barat dan Jawa Timur menghasilkan perkiraan biaya satuan rawat jalan di Puskesmas antara Rp. 1.500 sampai Rp.3.300. Hal ini sesuai dengan biaya satuan (tanpa biaya investasi dan gaji) di unit BP yang didapatkan oleh peneliti. Apabila dibandingkan dengan biaya satuan normatif yang didapatkan dengan memperhitungkan kapasitas produksi, maka selisih antara biaya satuan aktual dengan biaya satuan normatif pada unit BP adalah Rp.539. Apabila biaya investasi tidak diperhitungkan maka selisihnya adalah Rp. 441 dan apabila biaya investasi dan gaji tidak diperhitungkan maka selisihnya Rp.20. Dari hasil analisis didapatkan biaya total di unit BPG sebesar Rp.106.535.199, kemudian dilakukan pembobotan dengan Relative Value Unit maka didapatkan biaya satuan dari tiga kelompok pelayanan di BPG yaitu pemeriksaan gigi, tindakan ringan (penambalan
sementara, penambalan tetap kecuali dengan tumpatan Light Curing
97
Compocyte, pencabutan gigi, scal/ing) dan tindakan berat (penambalan gigi dengan Light Curing Compocyte, Odontectomy dan tindakan operasi lainnya). Biaya satuan aktual untuk pemeriksaan gigi sebesar Rp.6.569, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan tanpa biaya investasi sebesar Rp.5.688, sedangkan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.2.132. Sedangkan biaya satuan normatif pemeriksaan gigi adalah Rp.5.720, hila biaya investasi tidak diperhitungkan maka besarnya biaya satuan normatif sebesar Rp.5.002 dan apabila tidak memperhitungkan biaya investasi dan gaji maka biaya satuan normatif sebesar Rp.2.1 09. Biaya satuan aktual untuk tindakan ringan di BPG sebesar Rp.ll.920, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan aktual tanpa biaya investasi sebesar Rp.l0.320, sedangkan biaya satuan aktual tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.3.869. Bila dibandingkan dengan biaya satuan normatif. terlihat bahwa biaya satuan aktuallebih tinggi daripada biaya satuan normatif. Biaya satuan normatif untuk tindakan ringan di BPG sebesar Rp.l0.364, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan normatif tanpa biaya investasi sebesar Rp.9.065, sedangkan biaya satuan aktual tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.3.826. Biaya satuan untuk tindakan berat di BPG sebesar Rp.65.984, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan tanpa biaya investasi sebesar Rp.57.129, sedangkan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.21.414. Bila dibandingkan dengan biaya satuan
98
normatif temyata terdapat selisih yang besar apabila total biaya diperhitungkan dan apabila tanpa memperhitungkan biaya investasi. Biaya satuan normatif tindakan berat di BPG apabila seluruh biaya diperhitungkan adalah Rp.21.134, sedangkan hila tanpa memperhitungkan biaya investasi besarnya biaya satuan normatif adalah Rp.20.948. Apabila biaya investasi dan gaji diperhitungkan, maka besarnya biaya satuan normatif adalah Rp.20.198. Hal ini kemungkinan karena rendahnya utilisasi (31) dibandingkan kapasitas unit (1.476). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memasarkan jenis-jenis pelayanan gigi dan mulut yang dapat dilayani di Puskesmas Tebet. Biaya satuan aktual di unit KB adalah Rp.l4.548, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan tanpa biaya investasi
dan biaya gaji. Biaya satuan aktual tanpa biaya
investasi sebesar Rp.23.657, sedangkan biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan gaji adalah Rp.26.298. Biaya satuan normatif tanpa memperhitungkan biaya gaji dan investasi sebesar Rp.l4.419, sedangkan tanpa memperhitungkan biaya investasi sebesar Rp.l7.866. Apabila seluruh biaya diperhitungkan, maka besarnya biaya satuan normatifpelayanan KB adalah Rp.l8.866. Dari basil analisis biaya juga didapatkan biaya satuan aktual di unit KIA sebesar Rp.7.323, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan aktual tanpa biaya investasi sebesar Rp.6.685, sedangkan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.3.182. Biaya satuan normatifdi unit KIA sebesar Rp.7.018, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan normatif tanpa biaya investasi sebesar Rp.6.426, sedangkan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.3.182
99
Biaya satuan di unit imunisasi sebesar Rp.4.634, biaya satuan tersebut adalah biaya satuan dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji. Biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji adalah Rp.4.055, sedangkan biaya satuan tanpa biaya investasi sebesar Rp.3 .261. Bila dibandingkan dengan biaya satuan normatif maka selisih antara biaya satuan aktual dengan biaya satuan normatif di unit lmunisasi relatif tidak banyak hila dibandingkan dengan unit-unit pelayanan dasar lainnya. Hal 1m disebabkan karena selisih antara output dengan kapasitas juga relatif tidak banyak. Tingginya biaya satuan dengan biaya investasi dan gaji disebabkan oleh tingginya biaya gaji. Banyaknya pegawai terutama di BPG (Dokter Gigi) tanpa diimbangi dengan jumlah prasarana dan sarana yang memadai menyebabkan terjadinya inefisiensi. Contohnya jumlah Dental Unit tidak seimbang dengan jumlah Dokter Gigi yang ada mengakibatkan tingginya biaya satuan.
7. 7. Cost Recovery Rate
Cost Recovery Rate menunjukkan seberapa besar kemampuan Puskesmas menutup biaya dengan penerimaan dari retribusi pasien. Dalam penelitian ini CRR total tidak dapat ditentukan karena tidak seluruh program yang ada di Puskesmas yang masuk dalam penelitian ini. Yang dapat ditentukan adalah CRR di unit produksi BP, BPG, KB, KIA dan lmunisasi. Dari basil penelitian didapatkan bahwa unit produksi yang paling tinggi output kegiatannya adalah unit BP dengan jumlah kunjungan sebesar Rp.20.756, disusul oleh unit Imunisasi dengan jumlah kunjungan 11.024 dan unit produksi yang terkecil
100
output1~ya
adalah KB. Hal ini sesuai dengan hasil pendapatan pelayanan dasar
puskesmas Tebet, dimana revenue tertinggi berasal dari unit produksi BP yaitu sebesar Rp.l8.680.400 dan yang terendah revenue-nya berasal dari unit produksi KB. Meskipun
revenue tertinggi berasal dari unit BP, tetapi temyata defisitnya justru terbesar. Hal ini disebabkan karena biaya total di unit BP juga tinggi. Tabel 7.1 GAMBARAN BESARNY A DEFISIT DAN CRR DARI UNIT PRODUKSI PELAY ANAN DASAR PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER 2000 NAMA UNIT
TR-TC
CRR
(%) BP BPG
• • •
PEMERIKSA.Ai~
TINDAKAN RINGAN TINDAKAN BERAT
KB KIA IMUNISASI
-104.273.596
15, I 9
-40.858.026 -51.392.972 -1.270.502 -42.567.543 -52.757.335 -41.160.230
13,70 10,07 37,89 3,42 12,29 19,42
I
Kalau CRR diperhitungkan dengan mempertimbangkan biaya investasi dan biaya gaji, maka seluruh unit mengalami defisit. CRR terkecil terdapat pada unit produksi KB, namun sampai sekarang hal ini tidak menjadi masalah karena program KB masih mendapat subsidi dari pemerintah walaupun Puskesmas Tebet sudah menjadi puskesmas swadana. Kalau CRR diperhitungkan dengan mengabaikan biaya investasi tetapi tetap memperhitungkan gaji pegawai maka terlihat bahwa semua unit produksi masih mengalami defisit, sedangkan kalau CRR diperhitungkan dengan mengabaikan biaya investasi dan gaji pegawai dengan pertimbangan bahwa biaya investasi dan gaji masih
101
disubsidi pemerintah maka terlihat bahwa secara umum semua unit produksi pelayanan dasar masih mengalami defisit. Walaupun di unit BPG mengalami defisit namun kalau kita amati ternyata khusus tindakan berat tidak mengalami defisit apabila biaya investasi dan gaji tidak diperhitungkan. Berarti dengan tarif yang berlaku selama ini untuk tindakan berat yaitu sebesar Rp.25.000 sebenarnya sudah mendapatkan surplus karena CRR-nya sebesar 116,74%, namun karena jumlah output hanya sedikit atau terkecil dibandingkan pemeriksaan gigi dan tindakan ringan maka tetap terjadi defisit pada BPG.
7.8. Peraturan-Peraturan Mengenai Puskesmas Swadana Besarnya tarif puskesmas di DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) No.2 Tahun 1995 atau sudah berlaku selama lebih kurang 5 (lima) tahun. Daerah-daerah lain di Indonesia secara umum juga melakukan kebijakan penetapan tarif puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing yang telah cuk-up lama dibuat dan diberlakukan. Perubahan tarif yang dilakukan dalam jangka waktu relatif lama tersebut tidak sejalan dengan perubahan kemampuan membayar masyarakat. Tarif puskesmas diperkirakan lebih statis akibat telah cukup lamanya diberlakukan berdasarkan PERDA, dibandingkan perubahan kemampuan membayar masyarakat. Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Tebet seperti halnya tarif pelayanan kesehatan pemerintah lainnya lebih kecil atau berada di bawah biaya satuan. Oleh karena itu maka subsidi pemerintah terns diberikan dengan volume total yang
102
terns membengkak, karena jumlah penduduk terns bertambah dan infrastruktur pelayanan kesehatan juga terns bertambah. Pola tarif sekarang tidak menangkap "consumer surplus" yaitu kemampuan membayar masyarakat yang akan lebih tinggi dari tarif yang berlaku sekarang apabila mutu pelayanan ditingkatkan. Dengan keadaan seperti ini, menyebabkan subsidi pemerintah justrn lebih banyak dinikmati oleh orang mampu. Di Indonesia, khususnya untuk penentuan tarif RSUD dan Puskesmas peran pemerintah daerah dan wakil rakyat (DPRD) sangat besar. Oleh karena itu pertimbangan politis masuk dalam penentuan tarif tersebut. Kurangnya informasi yang disampaikan kepada wakil rakyat (DPRD) tentang biaya satuan, tingkat utilisasi, pemerataan utilisasi dan informasi ekonomi lain, biasanya menyebabkan kebijakan tentang tarif pelayanan kesehatan samasekali lepas dari pertimbangan pembiayaan. Dalam situasi terbatasnya sumberdaya dan telah berkembangnya keadaan sosial ekonomi penduduk hal tersebut adalah tidak realistis. Berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Puskesmas Sebagai Unit Swadana Daerah, pada pasal 5 menyebutkan bahwa dana swadana hanya dapat digunakan untuk
membiayai
kegiatan operasional
dan
pemeliharaan serta peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan dana swadana untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana puskesmas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Mengacu pada Keputusan Gubemur tersebut berarti dalam melakukan simulasi tarif, target utama adalah untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional dan
103
pemeliharaan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa dana swadana dapat juga digunakan untuk investasi. Oleh karena itu simulasi tarif yang dilakukan pada penelitian ini dengan mempertimbangkan CRR berdasarkan biaya total (biaya investasi serta biaya operasional dan pemeliharaan). Di samping itu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan status menjadi swadana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan salah satu cara yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan penyediaan dana. Melalui SKB MenkesMendagri No. 93NMenkes/SKB/IIJ1996, penyediaan dana dapat dilakukan melalui pengaturan pola tarif. Oleh karena itu, pada akhirnya nanti, simulasi tarif yang akan menghasilkan beberapa alternatif tarif dalam implementasinya perlu memperhatikan pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.
7.9. Kemampuan Membayar Masyarakat (ATP) Salah satu tujuan nonnatif Puskesmas adalah pemerataan, maka dalam penyesuaian tarif harus diperhitungkan kemampuan membayar masyarakat atau disebut
Ability To Pay.
Tingkat Kemampuan membayar masyarakat (ATP) yang digunakan
sebagai dasar dalam penentuan tarif rasional pada penelitian ini adalah 5% dari pengeluaran non makanan. Data didapatkan dari hasil Susenas tahun 1999 untuk wilayah Jakarta Selatan. Dari data SUSENAS tahun 1999 untuk wilayah Jakarta Selatan, terlihat bahwa rata-rata kemampuan membayar masyarakat berdasarkan 5% pengeluaran bukan makanan sebesar Rp.93.705 dengan kemampuan terendah Rp.2.050. Karena kemampuan
104
membayar masyarakat berdasarkan 5% pengeluaran bukan makanan yang terendah ternyata lebih besar dari tarif yang berlaku di unit BP, pemeriksaan gigi di BPG, tindakan ringan di BPG, pelayanan KB, KIA dan imunisasi maka kenaikan tarif dapat dilakukan pada unit-unit tersebut. Akan tetapi, sebenarnya akan Jebih tepat apabila dapat diketahui
kemauan masyarakat untuk membayar pelayanan kesehatan,
karena
kemampuan ini belum tentu diikuti dengan kemauan untuk membayar, hanya saja studi mengenai hal ini tidak dilakukan.
7.10. Hasil Simulasi TarifPelayanan Dasar Puskesmas Tebet Perhitungan tarif rasional tentunya harus terjangkau oleh pengguna jasa dan tidak menimbulkan kerugian pada · suatu badan usaha. Namun karena sampai saat ini Puskesmas Swadana masih dalam taraf uji coba dimana puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola seluruh penghasilan fungsionalnya terutama untuk kebutuhan operasional Puskesmas, maka
biaya investasi dan gaji masih disubsidi. Meskipun
sampai saat ini Puskesmas T ebet masih mendapatkan subsidi untuk biaya investasi dan gaJt,
namun
pada
penelitian
mt
simulasi
tarif
berdasarkan
CRR
dengan
memperhitungkan biaya investasi dan gaji. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika nantinya menjadi swadana mumi yang semua pembiayaan Puskesmas ditutupi oleh penerimaan fungsionalnya. Setelah dihitung besamya biaya satuan dan ATP, maka dilakukan perhitungan simulasi untuk menentukan sejauh mana tarif bisa dinaikkan tanpa menimbulkan akibat tersingkirnya masyarakat yang tidak mampu. Kalaupun kenaikan tarif tersebut menyebabkan adanya penduduk yang tidak mampu membayar, maka dengan proyeksi
105
utilisasi dapat dihitung apakah pertambahan revenue (pendapatan) dari peningkatan tarif dapat dipergunakan untuk subsidi silang penduduk yang tidak mampu. Dalam simulasi tarif salah satu kebijakannya adalah dengan menaikkan tarif, mengingat bahwa banyak potensi masyarakat yang mempunyai kemampuan jauh di atas tarif yang berlaku sekarang. Namun demikian tetap diingat perlunya mensubsidi pasien yang mempunyai ATP di bawah tarif tersebut, guna mempertahankan tingkat utilisasi (tujuan pemerataan). Jumlah pasien yang perlu disubsidi dikalikan dengan biaya satuan merupakan biaya untuk subsidi silang. Semakin tinggi tarif semakin banyak pula biaya yang diperlukan untuk subsidi tersebut. Dengan adanya subsidi silang maka total penerimaan sesungguhnya adalah total penerimaan dikurangi dengan biaya subsidi. Dari basil simulasi tarif dapat direkomendasikan beberapa alternatif tarif yang paling rasional. Apabila digunakan tarif Puskesmas Rp. 900 seperti yang berlaku selama ini, maka 1000/o masyarakat mampu membayar. Tetapi dengan tarif tersebut sebenarnya juga terjadi defisit yang cukup besar pada semua unit produksi. Untuk itu dengan memperhatikan bahwa potensi masyarakat masih lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang berlaku sekarang (Rp.900}, maka solusinya tarifPuskesmas bisa dinaikkan lagi. Surplus didapatkan hila CRR lebih besar dari 100%, yaitu total pendapatan (TR) lebih besar daripada total biaya (TC}. Dalam penelitian ini yang memungkinkan untuk dilakukan kenaikan tarif sehingga diperoleh surplus adalah pelayanan unit BP, pemeriksaan gigi, pelayanan KIA dan pelayanan Imunisasi. Bila tarif dinaikkan menjadi Rp.7.000 untuk pelayanan di BP, Rp.7.000 untuk pemeriksaan gigi, Rp.l8.000 untuk tindakan ringan di BPG, Rp.8.000 untuk KIA dan imunisasi Rp.5.000 maka sudah terjadi surplus. Alternatif-alternatif tarif tersebut mengandung konsekuensi terdapatnya
106
masyarakat yang tidak mampu membayar. Di unit
BP maka akan terdapat 94,74%
masyarakat yang mampu membayar sedangkan yang tidak mampu membayar sebanyak 5,26%, tarif Rp.7.000 untuk pemeriksaan gigi menyebabkan 5,26% masyarakat tidak mampu membayar, untuk tindakan ringan di BPG dengan tarif Rp. 18.000 maka akan menyebabkan 41,04% masyarakat tidak mampu membayar, untuk KIA akan terdapat 7,81% masyarakat yang memerlukan subsidi dan untuk lmunisasi 2, 14% masyarakat yang tidak mampu membayar. Sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar apabila tarif ini diberlakukan hams dilakukan tindakan-tindakan untuk mensubsidi, seperti pemberian Kartu Sehat, pengembangan JPKM dan lain-lain. Sudah selayaknya masyarakat yang tidak mampu ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui upayaupaya tersebut, oleh karena .itu sebaiknya mekanisme subsidi silang diatur oleh pemerintah daerah (sistem) dengan masukan-masukan dari Puskesmas. Dengan demikian Puskesmas tidak merasa terbebani dan dapat memfokuskan diri pada pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Di samping itu juga untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam pemberian pelayanan kesehatan. Di
samping upaya
mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat
melalui
penyesuaian tarif, Puskesmas terutama Puskesmas swadana seharusnya juga melakukan upaya-upaya efisiensi dan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien (maksimalisasi penggunaan kapasitas). Upaya-upaya efisiensi bisa dilakukan dengan melakukan cost containment, antara lain dengan upaya rasionalisasi obat melalui pemberian resep yang rasional, efisiensi penggunaan bahan habis pakai, efisiensi penggunaan telepon, air dan listrik serta peningkatan efektifitas sumber daya manusia.
107
Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Puskesmas Swadana yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan. Produk pada pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas bukan suatu produk yang homogen, jenisnya sangat banyak mulai dari pelayanan promotif, preventit: diagnostik, terapi dan rehabilitatif. Dari segi manfaatnya bagi individu dan masyarakat, ada pelayanan yang bersifat ''private goods" dan ada yang digolongkan sebagai "public
goods". Pelayanan kesehatan yang digolongkan menjadi ''public goods" adalah pelayanan yang kalau digunakan oleh seseorang manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas, contohnya adalah pelayanan imunisasi. Dalam kebijaksanaan sektor kesejahteraan (welfare policy) seyogyanya pelayanan yang bersifat ''public goods" tersebut dibiayai bersama oleh masyarakat melalui "tangan" pemerintah dalam bentuk subsidi yang dananya berasal dari pajak masyarakat sendiri. Sebaliknya ''private goods" seyogyanya dibiayai oleh individu yang bersangkutan. Oleh karena itu sebaiknya pelayanan imunisasi sebagai salah satu dari ''public goods" tidak dikenakan tarif, atau kalaupun hams membayar maka hanya dikenakan tarif karcis saja. Penyesuaian tarif, khususnya untuk pelayanan yang bersifat ''private goods" diharapkan akan meningkatkan efisiensi sosial, sehingga anggaran "public" (pemerintah) bisa ditokuskan untuk program kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat luas. Pada penelitian terdahulu tentang analisis biaya dan penyesuaian tarifyang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 3 propinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Jawa Timur rekomendasi
kriteria
dalam
108
menentukan tarif barn adalah dengan melihat besarnya pengguna yang tersingkir, yaitu tidak lebih dari 5%-1 0%. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari kenaikan tarif akan cukup untuk mengkompensasi pengguna yang tersingkir atau untuk memperluas pelayanan. Tindakan ringan dan tindakan berat di BPG serta pelayanan KB CRR tertinggi ternyata tidak sampai 100%, hal ini karena tingginya biaya satuan sementara penentuan tarif hams mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat. Pada tindakan berat di BPG, rendahnya CRR juga disebabkan karena utilisasi yang rendah dimana hal ini tampak dari kecilnya jumlah pasien bila dibandingkan dengan kapasitas. Sedangkan tarif lama tindakan berat di BPG sebesar Rp.25.000 sebaiknya tetap dipertahankan walaupun tidak mencapai break even karena ternyata hanya dapat dijangkau oleh 40,46% masyarakat. Karena tarif ini sudah lebih besar dibandingkan biaya satuan tanpa biaya investasi dan gaji serta mengingat bahwa utilisasi masih jauh dari kapasitas, maka sebaiknya tidak dilakukan kenaikan tarif tindakan berat di BPG. Pada pelayanan KB, karena tingginya biaya satuan pelayanan KB maka alternatif tarif pelayanan KB yaitu Rp.28.000 (CRR tertinggi tetapi hanya 34,70% masyarakat yang mampu membayar). Sesuai dengan biaya satuan normatif dengan mempertimbangkan CRR kemampuan membayar masyarakat dan peraturan-peraturan Puskesmas Swadana, maka dapat direkomendasikan tarif sebagai berikut: 1. Tarif BP yang memungkinkan adalah Rp.7.000. Dengan tariftersebut maka unit BP akan mendapatkan surplus.
109
2. Tarif pemeriksaan gigi yang memungkinkan adalah Rp.7.000. Dengan tarif tersebut maka pemeriksaan gigi akan mendapatkan surplus. 3. Tarif tindakan ringan di BPG yang memungkinkan adalah Rp.l8.000. Dengan tarif tersebut tindakan ringan di BPG mencapai CRR maksimum tetapi belum mencapai break even point .
4. Tarif tindakan berat di BPG
direkomendasikan untuk tidak dinaikkan dengan
mempertimbangkan tingkat utilisasi yang rendah dan banyaknya masyarakat yang tidak mampu membayar. Dengan tarif tersebut
tindakan berat di BPG belum
mencapai break even point. 5. Tarif KB yang direkomendasikan adalah Rp.28.000 karena dengan tarif tersebut CRR-nya maksimum, namun perlu dipikirkan konsekuensi banyaknya masyarakat yang tidak mampu membayar. 6. Tarif KIA yang memungkinkan adalah Rp.8.000. Dengan tarif tersebut maka unit KIA akan mendapatkan surplus. 7. Tarif lmunisasi yang memungkinkan adalah Rp.S.OOO. Dengan tarif tersebut maka Imunisasi akan mendapatkan surplus. Namun karena Immunisasi merupakan program yang bersifat ''public goods"
maka seharusnya ditanggung oleh
pemerintah, sehingga dalam penelitian ini tidak direkomendasikan kenaikan tarif.
BAB VIII
KESIMPULAN DAN SARAN
8 .1. Kesimpulan a. Biaya Total yang digunakan oleh Puskesmas Tehet untuk melaksanakan pelayanan dasar adalah Rp.384.797.304 b.
Dari total hiaya (Total Cost), sehagian hesar (87,60%) digunakan untuk operasional dan pemeliharaan dengan hiaya terbesar digunakan untuk hiaya gaji yaitu sehesar Rp.l61. 792.511.
c. Biaya satuan aktual kalau dihitung dari hiaya total (hiaya investasi serta hiaya operasional dan pemeliharaan) untuk unit BP, BPG (pemeriksaan, tindakan ringan, tindakan herat), KB, KIA maupun
imunisasi
temyata jauh lebih besar hila
dibandingkan dengan tarif yang herlaku. d. Dengan tanpa mengikutsertakan biaya investasi, maka biaya satuan aktual untuk unit BP, BPG (pemeriksaan, tindakan ringan, tindakan herat ), KB, KIA maupun imunisasi temyata lehih hesar bila dihandingkan dengan tarif yang berlaku. e. Apahila hiaya investasi dan gaji tidak dihitung, biaya satuan aktual untuk unit BP, BPG (pemeriksaan, tindakan ringan), KB, KIA maupun imunisasi temyata masih lebih hesar hila dihandingkan dengan tarif yang berlaku, sedangkan pada tindakan herat di BPG tarif yang herlaku sudah lehih besar bila dibandingkan dengan biaya satuan aktual tanpa hiaya investasi dan gaji.
110
Ill
f.
Besarnya biaya satuan normatif untuk unit BP, BPG (pemeriksaan, tindakan ringan, tindakan berat), KB, KIA maupun imunisasi lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya satuan aktual. Bila dibandingkan dengan tarif yang berlaku, maka biaya satuan normatif pada hampir seluruh unit yang diteliti temyata lebih besar kecuali biaya satuan normatiftindakan berat pada BPG.
g. Pelayanan dasar masih mendapatkan subsidi, dapat dilihat dari
besarnya Cost
Recovery Rate (CRR) masing-masing kurang dari 100%, kecuali pada tindakan berat
di BPG apabila tanpa biaya investasi dan gaji. h. Analisis kemampuan membayar masyarakat (ATP) berdasarkan data SUSENAS tahun 1999 untuk wilayah Jakarta Selatan yang dihitung berdasarkan 5% dari pengeluaran bukan makanan per-bulan didapatkan bahwa kemampuan terendah Rp.2.050 dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp.93.705,29. 1.
Apabila digunakan tarif Puskesmas Rp.900 (BP, pemeriksaan gigi, KB, KIA dan lmunisasi) dan Rp. 1.200 (tindakan ringan di BPG) seperti yang berlaku selama ini maka 100% masyarakat mampu membayar, sedangkan tindakan berat dengan tarif Rp.25.000 hanya 40,46% masyarakat yang mampu menjangkau dan membayarnya sementara sisanya sebesar 59,54% tidak mampu membayar tariftersebut.
k. Sesuai dengan biaya satuan normatif dengan mempertimbangkan CRR, kemampuan
membayar masyarakat dan peraturan-peraturan Puskesmas Swadana, maka dapat direkomendasikan tarif sebagai berikut : tarif
BP Rp.7.000, pemeriksaan gigi Rp.7.000, tarif
tindakan ringan di BPG
Rp.l8.000, tarif tindakan berat di BPG Rp.25.000, tarif KB Rp.28.000, tarif KIA
112
Rp.8.000, sedangkan tarif lmunisasi karena merupakan public goods maka tidak direkomendasikan kenaikan tarif
8.2. Saran a. Hasil penelitian ini perlu ditelaah untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam penentuan tarif Puskesmas khususnya Puskesmas Swadana. b. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar tarif puskesmas yang berlaku, perlu dicarikan altematif jalan keluar antara lain dengan memberikan Kartu Sehat. c. Puskesmas perlu melakuk.an efisiensi biaya operasional terutama biaya obat, biaya bahan habis pakai dan biaya umum dengan tetap meningkatkan mutu pelayanan. d. Perlu dilakukan penelitian mengenai kemampuan membayar masyarakat dan kemauan membayar masyarakat (ATP dan WTP) di Puskesmas Kecamatan Tebet, sehingga diperoleh data yang akurat guna kebijakan pentarifan. e. Mengingat bahwa di Puskesmas Tebet telah dikembangkan pelayanan spesialis dan semi spesialis, maka perlu dilakukan analisis biaya secara menyeluruh sehingga penetapan tarif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya subsidi silang. f
Mengingat pentingnya analisis biaya, maka perlu dilakukan mobilisasi dana untuk pelatihan analisis biaya bagi puskesmas-puskesmas khususnya Puskesmas Swadana.
g. Apabila tarif heterogen akan diberlakukan di Puskesmas,
maka pada penelitian
selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan Relative Value Unit (RVU) dari masing-masing tindakan di Puskesmas.
DAFTAR PUSTAKA
Aniroen, S., 1999.
Puskesmas Sebagai Unit Swadana. ADB III, Jakarta.
Berman, P., 1995.
Health Sector Reform in Developing Countries. Harvard University Press, Boston.
Biro Perencanaan Rt PT. Indoconsult, FKM-UI., 1997.
Ana/isis Biaya dan Pe1ietapan Tarif Puskesmas . Modul Latihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan T erpad~ Jakarta.
Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, 2000
Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Unit Swadana, Draft Laporan Akhir tentang Hasil Study Kelayakan
Puskesma~
Unit Swadana di Kota Tarakan,
Kalimantan Timur.
Dinkesda Tk. II Kotamadya Surabaya, 1999. Eva/ua~i
Puskesmas Swadana Tambakrejo, Surabaya.
113
114
Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran, 1992.
Pedoman Unit Swadana, Jakarta.
Departemen Kesehatan RI, Kepala Direktorat Bina Upaya Kesehatan Puskesmas, 1997.
Puskesmas Swadana. Makalah Pada Pertemuan Midterm Review Proyek Kesehatan Pedesaan & Kependudukan Berbantuan ADB-ill, Batam.
FKM-UI., 1998. PeJ~)!Usunan
Kebutuhan Dan Ana/isis Sumber Daya Kesehatan. Modul Pelatihan
Perencanaan Kesehatan Terpadu ICDC Project, Jakarta.
FKM-UI., 1998.
Latar Belakang dan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Terpadu (P2KT). Modul Pelatihan Perencanaan Kesehatan Terpadu ICDC Project, Jakarta.
FKM. UI., 1999.
Panduan Pemtlisan Tesis Program Magister Kesehatan
Ma~arakat,
Program
Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat- Universitas Indonesia.
Gani, A., 1996.
Ejektifitas Organisasi Kantor Dinas Keseahtaan Kabupaten. Makalah pada Workshop Regional Topik Khusus, FKM-UI, Jakarta.
115
_ _ ., 1996.
Current Issues Dalam Pembangunan Kesehatan dan Ekonomi Kesehatan Makalah dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Kesehtaan masyarakat Daerah Sumatera Selatan, Palembang.
_ _ ., 1990.
Mobilisasi Dana Kesehatan. Majalah Prisma No.6 Tahun XIX, Jakarta.
_ _ _ ., 1995.
Dampak Globalisa'ii Industri Kesehatan di Indonesia : Tinjauan Aspek Ekonomi Kesehatan, Makalah dalam Diskusi Panel Globalisasi Jasa Di Bidang lndustri Kesehatan, Dampaknya T erhadap Pembangunan Kesehatan di Indonesia, PDGI Cabang Bandung, Bandung.
_ _ _ ., 1998.
Peluang Mengembangkan Puskesmas Swadana. Makalah dalam Seminar Konsep Puskesmas Swadana, Ciloto.
Hamarung, R., 2000.
Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan dalam Rangka Otonomi Daerah. Menteri Negara Otonomi Daerah, Jakarta.
116
Hidajat, H.A, 1997, Ana/isis Biaya Satuan dan Optimalisasi Tarif Puskesmas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Tesis Magister Keshatan Masyarakat, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
KARS-UI, 1998, Ekonomi Layanan Kesehatan, Modul Kuliah KARS-UI, Program PascasarjanaUniversitas Indonesia.
Lubis, F., 2000. Pemberdayaan dan Pengorganisasian Maf)Jarakat di Bidang Kesehatan, Jakarta
Matz,. A. & Usrv, - M., 1983, .
.
Akuntansi Biaya, Perencan0£1Jl dan Pengawasan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Mills, A. & Gilson, L., 1990, Ekonomi Kesehatan Untuk Negara-negara Sedang Berkembang, Dian Rakyat, Jakarta.
Monroe, K.B., 1990, Pricing Making Profitable Decisions,
2nd-ed.,
Me. Graw Hill Inc., Singapore
117
Montgomery, S.L.. 1988,
Profitable Pricing Strategies, Me. Graw-Hill Book Company, USA
Morris, M.H. & Morris, G, 1990,
Market- Oriented Pricing Strategies For Management, Greenwood Press, Inc., USA.
Neumann, B.R., et all, 1988
Financial Management Concepts and Applications for Health Care Providers,
2"d-ed ..
Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1995
Peraturan Daerah Daerah Khusus Jbukota Jakarta Nomor 2 taJmn 1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta .
Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 2000
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Jbukota Jakarta Nomor 43 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Puskesmas Sebagai Unit Swadana Daerah.
Puskesmas Pembina Tebet. 2000.
Persiapan sebagai Unit Swadana, Jakarta.
118
Puskesmas Kecamatan T ebet, 2000
Laporan Kegiatan Puskesmas Kecamatan Tebet Tahun 1999.
Rl., 2000.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesiaNo.
25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
RI., 1999.
Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999. Kuraiko Pratama, Bandung.
Samuelson, P.A., & Nordhaus, W.D., 1990,
Ekonomi, Edisi Keduabelas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Soemarso, 1990,
Peranan Barga Pokok Dalam Penentuan Barga Jua, Rineka Cipta, Jakarta.
Sorkin, A.L., 1983,
Health Economics: An Introduction, Lexington Books, D.C.Health and Company, Lexington, Massachusetts, Toronto.
119
YPKM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI & Lembaga Demografi FE-UI, 1996
Analisi.Y Biaya dan Penyesuaian tarif Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Propin5i Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Barat, Proyek Kesehatan IV Biro Perencanaan Departemen Kesehatan.
YPKM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI & Biro Perencanaan DepKes RI, 1996
Mod11l Pe/atihan Ana/isis Biaya Dan Penentuan Tar{f Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.
Lamolran 1
DESKRIPSI ATP 1 BERDASARKAN 5% PENGELUARAN BUKAN MAKANAN 01 WILAYAH JAKARTA SELATAN
-·-.- -------·- ·-------··--··-·-. ------------------------
-- ---------------·---~----·--·------------- ----------------1
l
5000000
l
]-5% Pengeluaran bukan makanan ]
l
4000000 16000.00 ,.--·--y- ---r---.· --,-·-- ·- -
- - r . - - --,- - -
----, ·- - ----: - - · - - .....,.. ..---- r---
f - --
&:
{3000000 t - t - - - - - - - - - - - - - --l :J
D::
..c:
E
·a. :::1
-
10000.00 .
(IJ
ftl
~
0::
8000.00 F 6000.00 ,.,,. .
2000000 ++- - -- - - - - - - - --1
',...,
4000.00
·~..
2000.00 0.00 . 68% 1000000
+
75%
.,
-
,,..
. - ...
82%
. . ..
...
95%
88%
-L
i
---l
~ 0
0%
·---l
I
I
20%
40%
60%
I·-·-··--- -~lI I
I
I
80%
I
100%
I
i ................................ ..........................................................._..............................................................................
ATP 1
=5% pengeluaran bukan makanan
Lampiran 2 PUSKESMAS TEBET DISTRIBUSI GANDA BIA YA INVESTASI GAJI
DABAR. AWKASI
Lu•Oedong
Jomlah Penoltil lwnlah Gtgi
CC PI'!NUNJANG
CC PRODIJKSI
(UNIT PltNUNJANG)
(UNIT PRODUKSI)
DIINOMINATOR
'n)
APoTJI<
LOK!!T I
LOKETII
8P
BPO
KB
KIA
IMUNISASI
LAINl
Dl
lSO.OO
!12.(10
20.00
12.00
18.00
36.00
35.00
17.00
~~.no
888.00
1~.00
D2
6.2,
5.00
1.00
1.00
7.20
8.00
uo
3.50
1.00
1HS
50.00
~6 ".'~
19073400.00
27318000.00
861!1600.00
)8~~.()(1
392221:!0.00
51028200.00
114~8000.00
22874~0.00
22046-10.00
185641800.00
37128~.00
31241980000 186103:>-17.69
Pllllllkllilll Obal
0.00
0.00
0.00
0.00
28764181.00
IIJ()(J0591.00
177~.00
115673~50.00
24~1460.00
II&S6.1S85.69
186103347.69
JIUIIIah Kunjunpn
0.00
0.00
0.00
0.00
20156.00
7:!07.00
1676.00
8214.00
110l~.OO
14079.00
62956.(10
6:!9.56.00
27318000.00
8619600.00
385.1800.00
37128:1600.011
JI241SIIOO.OO
BIAYAASLI
19073400.00
392221~.00
~1028:ZOO.Q9
11~8000.00
%2.874040.00
220-1640.00
1856411100.00
DISTRIBUSI I TU
0.00
2179817.14
435963.43
435963.43
31389)1;,69
3487707.43
653945.14
IS2S812.00
435963.43
6119231.31
19117Jol00.00
Apodk
0.00
0.00
0.00
0.00
42~217.06
1476798.18
2612848.50
lol·mOO.SI
35S8389.53
130001!16.20
27318000.00
Lobi I
0.00
0.00
0.00
0.00
.us~68.76
1477604.71
0.00
0.00
0.00
5991.~2.~1
11725635.88
LobtU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309834.69
ISI3S84.83
2031380.~7
0.00
3853800.00
11'791117.14
43!!963.43
43S9Q.43
11'16611.~1
6~~1100.31
3!7S628.J4
~869!7.3!
602!733.4
2!771!189.t2
HASIL DISTRIBUSI I
D1STR1BUSI II
TIJ
0.00
0.00
0.00
0.()(1
0.00
0.00
0.00
Apolit
))6913.09
117839.09
208.190.08
19SZ96.27
283938.74
10373.19.87
2179817.14
Ll)kell
2152.l3.7ol
747Joi.S1
0.00
0.00
0.00
145995.17
43596) ..1)
Lnkolll
0.00
0.00
34937.11
1712"..5.19
229801.13
0.00
4~.W6~.H
HA.'JlJ, DISTRJIIUSIIJ GRAND TOTAL
!IS21~.84
192~73.611
243427.19
366!21.46
~13739.87
11113JJS.04
!JJ9094U~
~7661873.92
1!2670SM3
28727~18.81
8~4~113.30
212!97124.97
Catatan: I. Program lain adalah program puskesmas selain Bl>, BPG, KIA,KB, bnwtisasi 2. Program Iai11 disini diperlakukan sebagai w1it produksi
374388835.88
I
Lampiran 3 PlJSKESMAS TEBET DISTRIBUSI GANDA BIAYA INSENTIF
DA8AR AWKAl!
LuuOedung Jumlah~il
.lumlah Oaji
CC PF.NUNJANG
C:C PRODVKSI
(UN IT PE.NlTNJANG)
(UNIT PRODlTKSI)
DII:NOMINATOR
nJ
APOTIK
l.OKETI
LOK£1'11
131'
HPG
KB
KIA
JMUNISASI
l.AIN2
DJ
2~0.00
92.00
20.00
12.00
78.00
~6.00
35.00
17.00
~2.00
888.00
1~00.00
02
6.2~
~.00
1.00
1.00
7.:ZO
8.00
uo
3.~0
1.00
~~-~~
50.00
36.7~
19073400.00
27)18000.00
8619600.00
3853800.00
~9222120.00
~I 028200.00
11448000 OQ
22874040.00
2204640.00
18~6411l00.00
371283600 00
312418800.00
Pemakaian Obal
000
0.00
0.00
0.00
2H76-ll81.00
10060WI.OO
17799980.00
16673550.00
24241460.00
811~63585.69
186103347.69
186103347.69
JumlahKtllliungan
0.00
0.00
0.00
0.00
207~6.00
7207.00
1676.00
8214.00
1 102~.00
14079.00
6295MO
62956.00
DIAYAASLI
2316150.00
4968nO.OO
580029~0.00
493012~0.00
946200.00
470600.00
377~760
5333~50.00
00
753750.00
1485500.00
214240.00
37137550.00
DISTRiliUSIJ nJ
0.00
264702.86
52940.57
~2940.57
381172.11
4235207
79410.86
185292.00
~2940.57
82322H9
2316150.00
Apotil:
0.00
0.00
0.00
0.00
7t>7971.27
268(>06.46
475239.44
4-15165.03
647219.71
1364548.10
4968750.00
Lob! I
0.00
0.00
0.00
0.00
46713H'l
162201.21
0.00
0.00
0.00
316862.89
946200.00
Lobtn
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37712.80
184828.75
248058.45
0.00
·170600.00
264702.86
~2940.5'7
~940.~7
1616279.18
L'\4332.2~
~92363.10
81~28~.77
9482111.73
3~04636.811
HASIL DL'lTRIBliSII
DISTRIBUSI II TIJ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Apotik
40912. ~4
14309.61
2~317.68
23715.~1
34479.68
125%7.83
264702.86
Lolcet I
26136.59
9075.27
0.00
0.00
0.00
17718.71
52940.57
J....,ket II
0.00
0.00
4242.54
20792.48
2790B6
0.00
~2940.~7
IIASII, DISTRJBUSJ II GRAND TOTAL
67049.13
2338U9
29~60.21
44..~07.99
6238~.2~
143696.~
~460088.41
6111167.13
137~73.31
2345293.76
1124843.97
4138~83.41
Catatan: I. Program lain adalah program puskesmas selain BP, BPG, KIA,KB, hnunisusi 2. Program lain disini diperlak.'llkan sebagai unit produksi
58002950.00
Lampiran 4
PUSKESMAS TEBET DISTRIBUSI GANDA BIA VA BAHAN HABIS PAKAI CC PENliNJANG
CC PRODU)(SI
(liNIT PRNU!'IJANO)
!UNIT PRODUKSJ)
DA.'lAR ALOK.-\81
Dl':NOMINATOR
,_, Lua~Ordung
Jumlah Pmonil
APOTIK ~0.00
BP
LOKI!T II
LOKETI
92.00
20.00
Kl3
RPO 78.00
12.00
51>.00
I '
KIA 3~.00
IMUNISASI
LAIN2
01
D2
17.00
52.00
888.00
1~00.00
I
(i.25
500
1.00
1.00
7.10
8.00
1.~0
3.50
1.00
15.55
.~0.00
36.75
8619600.00
3853800.00
392~2120.00
S I02R200.00
11448000.00
22874040.00
190i3400.00
27318000.00
2204640.00
18~6.11800.00
371283{.()0.00
31241 RROO.OO
PomakaiRn Obat
0.00
0.00
0.00
0.00
2876~181.00
10060WI.OO
17799980.00
16673550.00
24241460.00
88563585.6'1
1861033-i7.6'l
IR6103~47.1>'f
Jumlah Kunj11ng1111
0.00
0.00
0.00
0.00
20756.00
7207.00
1676.00
8214.00
11024.00
14079.00
629'~.00
~2~5~.00
3103903.00
221560.00
1740855.00
279760.00
6590970.00
58~2479.00
~(,9779.0~
469770.00
5110359.00
23939-IJSOS
47878870 10
42532792.10
ru
0.00
354731.77
70946.35
70946.35
~10813.75
567570.83
106419.53
248312.24
70946.35
1103215.81
310390.l00
Apolik
0.00
0.00
0.00
0.00
34244.37
11977.35
21191.26
19850.22
28859.!>7
105436.84
221560.00
Loketl
0.00
0.00
0.00
0.00
859454.51
298424.00
0.00
0.00
0.00
582976.49
1740855.00
l.oketll
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22419.32
109876.09
147464.58
0.00
2797r;O.OO
3~4731.77
70946..3~
70946.J~
14().1~12.63
877972.19
150030.11
3780J8.SS
147270.91
1791629.13
JumlahO~i
BIAYAASLI
DISTRIBVSI I
HAl!II, DISTRIBl!SI I
OISTRIBl•Stll 'nT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Apotik
~4827.43
19(7650
33928.56
31781.•7
46206.67
168811.14
354731.77
Loketl
3~02~.99
12161.89
0.00
0.00
0.00
2~7~8.47
70946.35
0.00
000
S68~.48
27864.27
37396.61
000
70946.3~
l..okct II
HASil. DISTRIBUSJ II GRAND TOTAl..
--------
--~
-
--~
--
--·
898~.42
Jl33s.•o
39614.04
~964~.74
83603.28
191~9.61
808~36.0~
6761789.~8
759413.20
9074~~-19
5441233.19
2~923633. 79
--
Catatan: 1. Program lain adalah program puskesmas selain BP, BPG, KIJ\,KB, Tmunisasi 2. Progrum lain Jisini Jipcrlakukun schngai unit produksi
47878870.10
Lampiran 5
PUSKESMAS TEBET DISTRIBUSI GANDA RIA YA PEMELIHARAAN KENDARAAN C(:
Pf:NUNJANG
CC PRODllKSI
DASARALOKASJ (l'I'IIT PF.l'itiNJANG)
LuuOedllng
Jurnlah l'tnonil
DI':NOMINATOR
(IINIT PRODUKSI)
ltl
APCYnK
LOKI!TI
LOKI!Tll
BP
RPO
KB
KIA
!Ml!Nl&\$1
LAIW2
Dl
250.00
'n.OO
20.00
12.00
7B 00
~~.00
35.00
17.00
S200
888.00
1SOO.OO
D2
6.2S
S.OO
1.00
1.00
7.20
8.00
l.SQ
3.~0
1.00
15.S~
~0.00
36.7~
19073400.00
27318000.00
8619600.00
38~3800.00
3'n22120.00
~I 02!1200.00
11448000.00
22874040.00
220-1640.00
185641800.00
371283600.00
312~ 18800 00
l'mlobion Obat
0.00
0.00
0.00
0.00
287641Rl.OO
10060~91.00
177999RO.OO
16673~~0.00
241414(().00
8856358H9
18610334H9
1~610~347.69
Jmnlah Kunjnngan
0.00
0.00
0.00
0.00
207~6.00
7207.00
1676.00
!1214.00
11024.00
14079.00
629~6.00
6Z956.00
2HOOO.OO
85400.00
Jurnlah Oaji
B!AYAASLI
146-400.00
12200.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85~00.00
DISTRIBUSI1
1tJ
0.00
16731.4.1
3346.29
33-16.29
24Q
26770.19
~019.43
11712.00
3346.2!>
52034.74
146400.00
Apotik
0.00
0.00
0.00
0.00
1885.1'1
659 52
1166.88
1093.03
1~89.15
580~.78
12200.00
Loket I
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lokctll
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
16731.43
3346.29
3346.29
25978.89
17419.81
6186.31
12805.03
49H.43
57840,53
HASIL DISTRIBl!Sll
DJSTRJBUSI II
1\J
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Apotik
25~.01
90U9
1600.29
1499.02
2179.40
7962.22
16731.43
Loketl
1652.05
~7.J.63
0.00
0.00
0.00
1120.60
3346.29
Loketll
0.00
0.00
268.16
1314.26
1763.86
0.00
3346.29
HASIL DISTRIBUSIII GRAND TOTAL
-tl3R.Otl
1478.11
1868.4~
1813.28
3943.17
9082.R1
30216.96
18907.93
8054.76
1~618.31
11878.'70
JS1313.J5
Catatan: 1. Program lain adalah program puskesmas selain BP, BPG, KIA,KB, lmunisasi 2. Program lain disini diperlak."U.kan sebagai unit produksi
244000.00
I I
Lampiran6
PUSKESMAS TEBET DISTRIBUSI GANDA BIA YA INVESTASI GEDUNG DASAR ALOKASI
Luuacdung
Jumlah Personil JumlahOaji
CCC PF.NIJNJANG
CC I'RODIIKSJ
(UNI'f PF.NliNJANC)
(UNIT PRODI.IKSI)
DKNOMINATOR
11J
APOTIK
LOKEr I
I.OKET II
RP
RP<J
KB
KIA
IMUNISASI
L'\IN2
Dl
2~.00
92.00
20.00
12.00
7ROO
~.00
3~00
17.00
~2.00
88R.OO
1~.00
6.2~
3.00
1.00
1.00
7.20
R.OO
I. SO
350
1.00
1~.'s
30.00
19073400.00
2i318000.00
8619ll00.00
38,3800.00
39222120.00
~I 028200.00
~.·~
11448000.00
2287~040.00
2204640.00
18~1800.00
371283600.00
312418800.00 IR61 03347.69
02
Petnakalan Obat
0.00
0.00
0.00
0.00
28?114181.00
1006059100
I 7799980.00
166735.50.00
24241460.00
88~35R.5.69
186103347.69
Jumlah K1mjungan
0.00
0.00
0.00
0.00
207:16.00
7207.00
1676.00
8214.00
11024.00
14079.00
629:16.00
62->:16.00
9206206.26
.568440
11711970.09
741444.26
6~429.86
347248.5.7~
216399.5.73
10~1704.3-l
3206732.1.5
51901091UO
92680.532.8~
68336446.23
11J
0.00
10~21<14.72
210428.94
210428.94
1.515088.39
1683431..5·1
31:1643.41
736.501.30
210428.94
3272170.06
9206266.26
Apotik
0.00
0.00
0.00
0.00
8'18~3.2.5
307294.22
543688.84
509282.77
740439.67
2705117.26
5684406.01
Loketl
0.00
0.00
0.00
0.00
·1301071.~
1493439.14
0.00
0.00
0.00
29174.19.37
8711970.09
Loketll
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5\}417.64
291203.17
390823.·1-1
0.00
741444.26
10511oU.71
210421.94
210421.94
6694743.21
3484164.91
91874'1.911
1!!36987.24
134169%.06
81194746.70
BIAYAASLI DJ!JTRIBUSJ I
HA3JL DISTRmUSll
DISTRIBIISlll
nJ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
Apotik
16~619.76
~7R.06
1006.'33.09
94264.76
137050.32
500691!.72
1052144.72
l.okell
10~8811.09
36072.53
0.00
0.00
0.00
70-168.32
210428.94
l.oket II
0.00
0.00
16863.29
82646.23
110919.42
0.00
210428.94
HASIL DISTRIBtTSJ II GRAND TOTAL
266507.15
92950.!'9
117496.311
176910.'1'1
247969.74
511167.04
13~21610.92
70-196111.26
J20014l.OI
2745601.57
479(iJ93.9!'i
61l67012.14
Catatan: 1. Program lain adalah program puskesmas selain BP, BPG, KIA,KR lmunisasi 2. Program lain disini diperlakukan sebagai unit produksi
92680!132.85
Lampiran 7
PUSKESMAS TEBET DISTRIBUSI GANDA BIA YA INVESTASI KENDARAAN CC PENUNJANG
CC PRODliK!il
DASAR ALOKAlll (IINI'I' l'ENllNJANG)
(I.INIT
DF.NOMINA l"OR
PRODIJK~I)
n;
AJ>ai1K
LOKIITI
LOKETII
!lP
f!PG
Kl!
KIA
IMUNJSASI
J~\IN2
Dl
2~.00
92.00
20.00
12.00
78.00
~.00
~5.00
17.00
~2.00
!18800
1~.00
c\.25
5.00
1.00
1.00
7.20
8.00
1.~
3.~
1.00
1~.5S
~.00
36.7~
19073400.00
27318000.00
8619600.00
3853800.00
39222120.00
51028200.00
11448000.00
22874040.00
2204640.00
185641800.00
37128360000
)1141880000
Pomakalan Obat
0.00
0.00
0.00
0.00
211764181.00
10060591.00
177~>9980 .00
1667~5~.00
2-12~1460.00
88563:\115.69
186103347.69
1861 033.17.69
Jumlah Kwtjungan
0.00
0.00
0.00
0.00
20756.00
7207.00
1676.00
8214.00
11024.00
1~079.00
62956.00
629.56.00
4419964.12
2236391.15
0.00
0.00
62518.07
6251807
62518.07
62518.07
2876~.63
1062807.1~
8256885 33
1600.tl0.06
ru
0.00
~513.8.76
101027.7~
101027.75
727399.81
808222.01
151541.63
353597.13
101027.75
15'098U3
4-1199602
Apotik
0.00
0.00
0.00
0.00
3-15657.19
120897.43
2D901.14
200:164.91
291307.96
1064262j3
2236391.15
Loketl
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lokelll
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
!'05138.76
1011127.7~
101027.7S
J07JOS7.00
929119.-'4
365441.76
SSJ962.0.J
39lJJS.7t
2635244.06
LuasGedung
Jumlah Penonil ~urnlah Gaji
BIAYAASLI DlliTRIBUSJI
HASIL DIS'TRIBUSIJ
DIS'fRIBl!SIII 1U
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
000
Apotik
780708
27307.38
·183104
·15256.88
65798.39
240387..10
.~5D8. 7 6
Lol<et I
49877.08
t73IR.56
0.00
0.00
0.00
33832.11
101027.75
Lokel II
0.00
0.00
8096.13
31)678.78
532~2.84
0.00
101027.75
11"5U5
«623.'14
56410.47
849.Y.i.65
119051.ZJ
174219.51
1263526.52
10J626J.45
484371.30
70t.f15.76
"9037.~7
3912270.72
HAStL DIS'TRIBt!SJ II
GRAND TOtAL
'---~-------~~-
~
'---------
~~--
----
Catatan: 1. Program lain adalah program puskesmas selain BP, BPG, KIA,KB, Imunisasi 2. Program lain disini diperlakukan sebagai unit produksi
82~8tl.33
D2
Lampiran 8 Pt.JSKF.SI\US TEBET DISTRIDUSJ GANDA BIA Y A INVEST ASI ALA T MF.DIS DAN NON MEDIS CC PENUN.JANG
CC PRODUK.SJ
(UNIT PENIJNJANG)
(liN IT PRODUKSf)
DA.'JAR ALOI(ASJ 1U
APOTIK
250.00
92.00
6.25
5.00
19073400.00
Pemablen Obat Jumlah KUJ1iungan
I>ENOMINA TOR
m
LOKETII
flP
131'G
Kl3
KJA
1MIJN1SASI
I.AIN2
Dl
20.00
12.00
18.00
~6.00
l~.00
17.00
~2.00
81!8.00
l'iOOOO
1.00
1.00
1.20
8.00
1.50
3.50
1.00
15.,
50.00
~.~.~
27318000.00
8619600.00
3853800.00
3922ZI20.00
~I 028200.00
114·18000.00
22874040.00
2204640.00
185641800.00
3712&~00.00
312·118800 00
0.00
0.00
0.00
0.00
28764181.00
10060~91.00
17799980.00
16673~50.00
24241460.00
88~\3~8H9
1R610~J17.M
186103~·17.(10
0.00
0.00
0.00
0.00
207.~.00
7207.00
167b.OO
8214.00
11024.00
14079.00
029~.00
629~()()
1209749.25
386840.63
85743.55
111358.40
2239845.54
~942635.87
639601.87
1596613.57
618556.21
6·13633~.21
19267280 10
IH73~8.27
TU
0.00
138257.06
27651.41
27651.41
199090.16
22121 t.29
·11~77.12
96779.94
27651.41
429979.45
1~09749.25
Apotik
0.00
0.00
0.00
0.00
59790.19
20912.28
36999.63
34658.20
50389.11
184091.23
386840.~3
Luu<Jedun@
Juml.ah Penonil Jumlah~ii
BlAYAASLI
LOKETI
DISTRIDUSII
Loketl
0.00
0.00
0.00
0.00
4233132
14698.49
0.00
0.00
0.00
28713.75
857435~
Lokct 11
0.00
0.00
0.00
0.00
000
000
8924.01
43736.15
58698.2·1
000
11 m8.40
138Z.~7.116
276~Ut
27651.41
J01211.67
256822.06
87400.76
175174.29
136738.76
641784.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cl.OO
Apotik
21369.05
7474.06
13223.69
12386.86
18009.10
6~794.31
1382~7.06
Loket I
136~1..11
4740.11
0.00
0.00
0.00
925Y.89
271151.41
l.oket ll
000
000
2215.92
10860.13
14575.36
0.00
271151.41
J~2o..f6
12214.17
15439.61
ll%46.99
J258U6
75054.19
2576077.66
62lt672.10
741442.24
179SOJ4.8-'
787879.43
7154173.83
HASIL DISl'RIUUSJ I
DISTRIBUSIII
n'
JfASIL DISTRIBUSJII GRAND TOl"AL
12113106.27
Catatan: 1. Program lain adalah program puskesmas selain BP. BPG, KIAXB. lmunisasi 2. Program lain disini dipcrlakukan sebagai unit produksi
192672110' 10
Lampiran 9
TABEL REKAPITULASI ANALISIS BIAYA PUSKESMAS TEBET KOMPONEN BIAYA NO 1 GAJJ 2 INSENTJF 3 BIAYA OBAT & BAHAN MEDIS 4 BIAYA HABIS PAKAI 5 BIAYA PEMELIHARAAN 6"'GEDUNG 7 "'ALAT MEDJS/NON MEDIS 8"'KENDARAAN 9 SUBTOTAL 10 PERSEN SUBTOTAL 11 BIAYA UMUM 12 TC OPERASIONAL 13 BIAYA INVESTASI 14 TOTAL BIAYA 15 TOTAL OUTPUT 16 UNIT COST (UC) 17 UC TANPA BIAYA INVESTASI 18 UC TANPA B. INVESTASI & GAJI
BP
BPG
KB
KIA
IMUNISASI
LAIN-LAIN
TOTAL
51390949.35
57662873.92
15267055.53
28727518.81
8744113.30
212754222.52
374546733.43
5460088.41
6211167.13
1375673.32
2345293.76
1224843.97
41745919.43
58362986.02
24241460.00 88563585.69
186103.:\47.69
28764181.00
10060591.00 17799980.00 16673550.00
8085336.05
6761789.58
759423.20
907454.29
5441233.19
26576508.64
48531744.94
523868.78
522140.28
211197.49
355675.51
311880.04
17286891 .24
19211653.34
422263.67
1455343.35
128739.40
206585.99
105332.89
3899718.54
6217983.8~'
0.00
30216.96
28907.93
8054.76
15618.31
8878.70
153529.17
245205.82
94676904.21
82702813.20
3555012170
49231696.67
40077742.09
390980375.22
693219655.09
13.66%
11.93%
5.13%
7.10%
5.78%
56.40%
IOO.OO"il
10915806.43
953.5249.46
4098763.81
5676185.50
4620777.14
45078217.65
79925000.00
105592710.64
92238062.66
39648887.52
54907882.17
44698519.23
436058592.87
773144655.09
173612K5.10
14297536.81
4427055.55
5242053.18
638331().95
75785871.21
123497112.79
122953995.74
106535599.47
44075943.07
60149935.35
51081830.18
s11844464.08
896641767.88'
20756.00
7207.00
1676.00
8214.00
11024.00
5923.78
14782.24
26298.30
7322.86
4633.69
5087.33
12798.40
23656.85
6684.67
4054.66
2611.38
-
4797.45
-
14547.63 . -
-
--
·-
3187.29 -- --
----
-----
3261.47 _____._______
-----~~
-
--
S tru ktur Org a nisasi Pusk esm a s K ecam atan Tebet
Kepala Puskesmas Dr. Zulhaini Hadi
Kepala Sekretariat Syamsul Bahri
•
+
Satker P3E Drs. Bambang Ustino
Kepegawaian Syamsul Bahri
I
I
KIA
l
..
""I I
t
BPG
"'" l
...J
RB
Mata
.. I
KB
'I
Akupuntur
I I I
BPU
II
Anak
I
."'"IJ J "'"I ..
Kulit
Klinik gizi
Paru
Dalam
"'"I
Kebidanan
I
..J
THT
Neurologi
I
..,.. I
Jiwa
Konseling Remaja
I I
•
Rumah Tangga Bd. Hj. Sunarti
I
I I I I I I I I
...,..
•
P3U Peng. & Sub. Angg. Drg . J. Nurina Nst.
I YANMAS
YANMED Dr. Rintey
I I I
•
+
Arsiparis M. Setyo Utomo
P3A Drg. Agustinus S.
Bend. Swadana Legiyo
I YANKEL
KESGA Dr. PC. Sanger
...
I""
..
PKM Drg. Ratna SR
I""
..
I""
.
P2P Dr. Elizabeth R.
I""
..
I""
..
KESLING Sudewo, SSe
I""
..
..,..
YANKESAR Dr. Fadhlina
I""
...
I""
+
Bend. Penerima M. Muchtar
•
P3U Pemeriksaan Syamsul Bahri
PENUNJANG
ASKES M. Setyo Utomo
CR Dr. Surya S.
.J PSBK Dr. PC. Sanger
JPSPM Dr. Fadhlina
DUKM Dr. Yosephine
DIKLAT Dr. PC. Sanger
LabJRontgent
"'"I
Apotik Ora. Dhania Rosa ~.-
PKL. Tebet Barat Dr. Bintari Prihatni
,,. PKL. Tebet Timur Dr. Tilly Kurnia
,, PKL. Bukit Ou ri Dr. Tjusu p Tj.
, PKL. Mangg. Sel. Drg. Sondang --· -
-
-
,,. PKL. Manggarai Dr. Enok PN.
,, PKL. Mendall Dr. linda Tobing
,, PKL. Mendal II Dr. Liny Utami
Lampiran 11 Form la
DATA KEPEGAW AlAN PUSKESMAS TEBET 1 April2000 s/d September 2000
NO.
NAMA PEGAWAI
PENDIDIKAN
UNIT KERJA
JABATAN
MOLAl KERJA
GAll
INSENTIF
Lampiran 12 Form lb
DATA UNIT KERJA PEGAWAI PUSKESMAS KECAMAT AN TEBET
Tahun Anggaran 1999/2000
No.
Nama Pegawai
Status
Unit Kerja Pokok (a)
% Waktu (a)
Unit Kerja Lain (b)
% Waktu (b)
Lampiran 13 Form lc REKAPITULASI BOBOT KEGIATAN SELURUH STAF DAN GAJL'HONOR PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Kegiatan!U nit Pelayanan
Total Bobot Kegiatan Seluruh Staf
1. Administrasi 2. Pendaftaran 3. Pencatatan-Pelaporan 4. Apotik
5. BP
6. BP Gigi 7. KB 8. KIA 9. lmunisasi 10.
11. 11. 12. 13.
Total bobot (%) Jumlah staf
Gaji di Unit
Honor di Unit
Lampiran 14 Form 2a PENGELUARAN OBAT DAN BAHAN MEDIS Puskesmas : Tebet Bulan: ............. .
Form 2a bertujuan mendapatkan gambaran pengeluaran obat dan bahan medis yang riil dikeluarkan puskesmas berdasarkan catatan pengeluaran obat bulanan.
No. 1. 2.
Nama obat Analgetik
Jumlah
Harga Satuan
Total harga
....
-'· 4.
5 .. 6.
7. 8. 9.
TOTAL Rp .......................... .
Form 2a akan menghasilkan total biaya obat puskesmas setiap bulannya, kemudian direkapitulasi menjadi data total biaya obat puskesmas selama 6 bulan.
Lampiran 15 Form 2b
PENGELU~""l
OBAT DAN BAHAN :MEDIS
PUSKESMAS TEBET
Petunjuk : Pilih 100 resep secara acak dari 1000 pasien terakhir selama 6 bulan (April s/d Oktober) perhitungan analisis biaya. Sedapat mungkin sampel mewakili kegiatan pokok puskesmas yang membutuhkan obat/bahan/supplies (vaksin dll), misalnya 50% pasien BP, 30% pasien KIA/KB, 10% pasien imunisasi, 10% pasien BP Gigi. Informasi dari form 2b ini akan digunakan untuk membobot pengeluaran obat dan bahan berdasarkan basil form 2a sehingga akan diperoleh biaya obat puskesmas menurut program (kuratif. KIA, KB, dll).
Lengkapilah tabel di bawah ini: No. Pusat Pelayanan
Nama Obat
Jumlah
Biaya satuan
Total Biaya Obat
Total Biaya Pengobatan
Lampiran 16 Form 2c
TOTAL BIAYA OBAT DAN BAHAN MEDIS PADA TIAP UNIT PUSKESMAS TEBET T AHUN 1999/2000
Berdasarkan hasil 'sampling' pada form 2b, diperoleh informasi bobot penggunaan obat pada masing-masing unit (BP, KIA, KB, imunisasi, dll). Bobot tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung biaya obat total pada masing-masing unit, setelah sebelumnya dihitung jumlah jenis obat dan harganya secara keseluruhan di puskesmas tersebut (form 2a). No.
Jenis Obat
Harga total
BP
TOTALBIAYAPADA UNIT IMUNIS KB KIA ASI
Lain-lain
1.
2. "-'·
4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. I
TOTAL SELURUHNY A ............................................................ .
Lampiran 17 Form3
PENGGUNAAN BAHAN HABIS P AKAI PUSKESMAS TEBET T AHUN 2000 Bulan: .................. . No. 1.
Jenis Barang
Jumlah harga satuan
Jumlah biaya
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
113 14. 11516. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. TOTAL BIAYARp .................... ........
Lampiran 18 Form4
BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG PUSKESMAS TEBET TAHUN2000
Bulan: ...................................... . No.
Jenis Kegiatan
Unit/bagian
Total Biaya
I. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
10.
TOTAL BIAYA R_p .....................
Lampiran 19
FormS
BIAY A PEMELIHARAAN ALAT :MEDIS DAN NON :MEDIS PUSKESMAS TEBET TAHUN 2000
Bulan: ........................... . Nama alat
No.
Unit/ Bagian
Jenis kegiatan pemeliharaan
Total biaya
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
II. 12.
I
TOTAL BIA Y A Rp ..................
Lampiran20 Form6
BIAY A UMUM PUSKESMAS TEBET TAHUN 2000
Bulan: .................... .......... . No. 1. 2. 3. 4.
5.
Jenis Biaya
Unit!bagian/proyek
Total Biaya
!
Telepon Air Listrik Transport/Bensin Konsumsi tamu
6.
7.
•
••••
0
0
•••
0
0.
0.
0
•••
0
0
I I I
I
Lampiran 21 Form 7
DATA INVENTARIS ALAT MEDIS DAN NON MEDIS PUSKESMAS TEBET
UNIT: .................... .................... .... .
No.
Jenis Alat
A.
ALATMEDIS
Jumlah
Tahun beli
Harga satuan
Total biaya
AFC
1. 2.
3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
I
B. 1. 2. 3.
ALAT NON MEDIS
4. 5.
6. 7. 8. 9.
TOTAL BIA Y A INVESTASI 6 BULAN Rp .................... ..............
Lampiran22 Form8
DATA INVENTARIS DAN AFC AMBULANCE, KENDARAAN RODAEl\.1PAT DAN RODA DUA PUSKESMAS TEBET T AHUN 2000 No.
Nama kendaraan
Tahun beli
Harga satuan
Total biaya
BIAYA INVESTASI 6BULAN
I. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
TOTAL BIA Y A INVEST ASI KENDARAAN Rp ...................
Lampiran 23 Form9
BIAY A GEDUNG PUSKESMAS TEBET
No.
Nama ruang/gedung
1.
BP BPG KIA IMUNISASI KB TU LOKET 1 LOKET2 APOTIK R TUNGGU
2. 3. 4.
5. 6.
7. 8. 9. 10.
Luas (M2)
Unit pengguna
Dibangun tahun
Biaya
Biaya Investasi 6 bulan
1989
II. 12. TOTAL BIA Y A INVEST ASI GEDUNG SELAMA 6 BULAN
R.Q_ ..................
Lampiran 24 Form lOa KO:MPONEN BIAY A ASLI P ADA PUSAT -PUSAT BIAY A PUSKESMAS TEBET APRIL SID SEPTEMBER 2000
NO
A
KO~ONEN
BIAY A
TOTALBIAYA
TOTALBIAYAPADA
DI PUSKESMAS
PUSATBIAYA
BIA Y A INVESTASI
1. Invest. Gedung 2. Invest. alat medis
3. Invest. alat non medis 4. Invest. kendaraan
BIAYA 0 & P
B.
1. Gaji 2. Insentif
3. Obat dan bahan Medis 4.
Bahan habis pakai
5. Biaya Umum 6. Pemeliharaan
TOTAL BIAY A ASLI
UNIT
UNIT
PENUNJANG
PRODUKSI
Lampiran 25 Form lOb HASll.. DISTRIBUSI BIAY A PUSKESMAS TEBET
No.
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama unit penlllliang
Biaya (Rp)
BP
Hasil distribusi pada unit produksi (Rp) KB BP Gigi KIA Imunisasi
TU RR/Adm-keu Pendaftaran KamarObat
8. .. TOTAL HASIL DISTRIBUSI II ( 1) BIAY A ASLI UNIT PRODUKSI (2) TOTAL BIA Y A UNIT PRODlJKSI (1+2)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
-~
_Rp
Lampiran 26 Form 11
REKAPITULASI GAMBARAN OUTPUT LAYANAN. PADA UNIT PRODUKSI PUSKESMAS TEBET T AHUN 2000
No.
Nama Unit
Jenis Layanan
April
2000 l. 2.
BP BP Gigi • Pemeriksaan Gigi • CabutGigi • Tambal Gigi denga.n Amalgam Pembersihan karan~ gigi ire1do • Tan1bal gigi dengan komposit sinar • Odonte1.1omv • Perawatan syaraf gigi tfambal sementara KIA
5.
KB lmlmisa~i
2000
Juni
2000
Juli
2000
Agus tus
Septem ber
2000
20<J()
TOTAL
Kunjungan Pasien
I
•
3. 4.
Mei
Kuniungan Pasien Shots
Lampiran 27 Form 12
BIAY A SATUAN (UNIT COS I) LAY ANAN PUSKESMAS TEBET
Unit Produksi
No.
TC (Rp)
TO
UC=TCITO
BP BP Gigi KIA KB Imunisasi
1. 2. 3.
4. 5.
Catatan: TC =
Total Cost, Biaya Total dari masing-masing unit produksi, selama 6 bulan. diperoleh dari hasil Form 1Ob.
TO =
Total Output, jumlah layanan dari masing-masing unit produksi selama 6 bulan tersebut, diperoleh dari hasil Form 11
UC =
Unit Cost, Biaya Satuan, diperoleh dengan menghitung UC = TCITO
Lampiran 28 Form 13 GAMBARAN PENDAPATAN (REVENUE) RilL DAN SUBSIDI PUSKESMAS TEBET T AHUN 1999/2000
Bulan: .............. . No.
Unitlproyek
I. 2.
Output
Tarif retribusi (Rp)
Pendapatan (Rp)
BP BP Gigi • Pemeriksaan gigi Tindakan •
•
ringan Tindakan
be rat
3. 4. 5.
KIA KB Imunisasi
TOTAL
Jumlah pasien gratis = Jumlah pengguna kartu sehat dan kartu miskin!tidak mampu = Jumlah pasien ASKES Jumlah pasien umum
= =
Subsidi (Rp)
Total penerirnaan (Rp)
Lampiran 29 Form 14 RANCANGAN COST RECOVERY RATE PUSKESMAS TEBET T AHUN 2000
No. l. 2. 3. 4.
5. 6.
Unit Produksi
TC (Rp)
TR (Rp)
Cost Recove1y Rate=TR!TC
TR-TC
BP BP Gigi KIA KB Imunisasi Laboratorium
Catatan: TC
adalab Total C'ost (biaya total) puskesmas selama 6 bulan, dari April s/d September
2000. data diperoleb dari Form 10
TR adalab Total Revenue (pendapatan total) puskesmas tabun 1999/2000 selama 6 bulan, dari April s/d September 2000 tersebut, data diperoleb dari basil rekapitulasi Form 13 (pisahkan pendapatan dari retribusi dan subsidi)
Cost Recovery Rate diperoleb dengan cara membandingkan TRITC, menunjukkan kemampuan puskesmas menutup biaya dari basil pendapatannya.
TR-TC menunjukkan seberapa besar selisib antara pendapatan dengan pengeluaranlbiaya. Bila diperlukan, bedakan antara TC secara total dengan TC tanpa investasi dari gaji (dengan asumsi akan disubsidi).
