KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKART A 10320
TELEPON (021) 31928289, 31928280, 31928285 ; FAKSIMILE (021) 31928284
www.pusbindiklatren .bappena.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
l2:2eJ IP .OII05/2016 PENTING : 1 Berkas Penawaran Diklat Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan
I' Mei 2016
Yth. 1. Kepala Bappeda Provinsi/KabupateniKota 2. Kepala BKD ProvinsilKabupatenIKota 3. Kepala SKPD ProvinsilKabupatenIKota di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Lingkunan dalam Pembangunan, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan informasi sebagai berikut: 1. Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif dengan rencana PeJaksanaan tanggaJ 25 Juli s.d. 6 Agustus 2016 di MIL-UNPAD, Bandung dan 22 Agustus s.d. 2 September 2016 di MlL UNDlP, Semarang; 2. Persyaratan calon peserta adalah : a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda; b. Pendidikan minimal S 1; c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun ; d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya; e. Berkelompok minimal 2 orang atau maksimal 5 orang dalam 1 Instansi/Pemda; f. Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren .bappenas .go.id ; 3. Materi dikJat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran. Jika diklat tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 30 Juni 2016, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky WitarnilKaryoto/Mulyani RachmiatilCh. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 31928285.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih .
~ .t!;KepalaYusat Pembinaan,
g~'~endidikan da
Pelati an Perencana
Yahya Ra hmana Hidayat
Tembusan: 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 2. PPK Perencanaan Pembangunan Nasional X (PPN X).
INFORMASI DIKLAT NON GELAR SUBSTANTIF
PERENCANAAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN I.
PENDAHULUAN Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya terse but, SDA dan LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya degradasi lingk ungan hidup ini sudah mulai dirasakan , terutama timbulnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air di berbagai wilayah. Dalam upaya untuk mengeliminir dampak-dampak burllk terhadap SDA dan LH tersebut maka perlu dilakukan mengembangan green economy atau 'ekonomi hijau'. Konsep ini adalah sebuah rezim ekonomi baru di era abad ke-21 dimana ekonomi hijau adalah tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam. Untuk mengenalkan dan menyebarluaskan gagasan green economy ini maka perlu adanya Diklat Perencanaan Lingkllngan Hidup Dalam Pembangunan
II.
TUJUAN UMUM PELATIHAN Secara umum Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah mengenai Green Economy dan sustainable development goals (SDGs).
III.
TUJUAN KHUSUS PELATIHAN Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranyaadalah: • Meningkatkan pengetahuan peserta tentang landasan konseptual yang diperlukan dalam penyusunan sustanaible development goals (SDGs). • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta tentang metode dan penyusunan sustainable development goals.
IV.
KELUARAN (OUTPU1) PELATIHAN • Keluaran
(Output)
yang
diharapkandaripenyelenggaraandiklatiniadalahmenghasilkan
peserta yang memahami konsep dan kerangka dasar Green Economy serta terlatih dan mampu menyusun sustanaible development goals (SDGs).
V.
METODEPELATIHAN
•
Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok,
praktek
penyusunan sustanaible development goals (SDGs) dan presentasi, sertajield trip.
VI.
KRITERIA PENENTUAN PESERTA • Pendidikan minimal S 1 • Masa Kerja minimal
(satu) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Aparatur
Sipil Negara. • Umur maksimal2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun • Berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (minimal 2 dan maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai team leader) • Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah yang rawan bencana dan atau tertinggal. • Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat EseJon II atasan langsungnya; • Mengisi Formulir Pendaftaran dan pernyataan kesediaan.
VII.
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN 25 Juli s.d. 6 Agustus 2016 di MIL-UNPAD, Bandung dan 22 Agsutus s.d. 2 September 2016 di MIL-UNDIP, Semarang.
VIII. PROSES PELAMARAN Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan: • Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah Daerah (ProvinsilKabupaten/Kota). • Peserta berkelompok dengan jumJah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). • Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/Badiklat/Bappeda (sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. • BKD/BadiklatiBappeda
menyebarluaskan
informasi
penawaran
dikJat
dari
Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta lIsulan calon peserta kepada seJuruh SKPD dan Bappeda di daerahnya. • BKD/BadiklatiBappeda mengundang calon peserta yang diuslilkan lIntuk melakukan koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok.
• Disamping itu secara formal BKDlBadiklatiBappeda tetap mengusulkan kelompok calon peserta untuk mengikuti pelatihan non-gelar substantif kepada Pusbindiklatren Bappenas. • Pengiriman nama calon peserta diktat Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli . • Surat usulan, formulir dan dokumen pendllkllng disampaikan langsunglvia pos ke Kapllsbindiklatren Bappenas, dengan alamat .II. Proklamasi
No. 70, Jakarta Pusat
(10310). • Pendaftaran harus dilakllkan secara online, keterangan lebih lanjut tentang penguslilan calon peserta dapat dillndllh melalui situs: www.PlIsbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan meJaJlIi email:
[email protected] .
IX. KURIKULUM
1. Pembangunan Berkelanjutan SD (Sustainable Development) : a.
Konsep dan Pengertian Sustainablity
b. Sejarah lahirnya konsep SD,MDGs, SDGs : Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan sejak 1972 sid 2015 c.
Integrasi dan harmonisasi 4 pilar Pembangllnan Berkelanjutan : Perubahan dari 3 Pilar menjadi 4 Pilar: EkoJogi, Ekonomi, Sosial dan Teknologi
d.
Green Economy sebagai salah satu cara mencapai SDGs : Implementasi Konsep Green Economy yang dilakllkan secara terintegrasi dalam Pencapaian Pembangllnan Berkelanjutan
e. Target dan indikator SDGs : 17 Target SDGs
2. Pemahaman Green Economy: a. Sejarah/KronoJogi: 1). Green Economy, 2). Perjanjian-perjanjianl (Konvensi) Internasional Bidang Lingkungan Hidup yang mendasari Green Economy: UNCSD, UNFCCC, CBD, UNCCD, dU.) b. Faktor-faktor yang mendahlllui lahirnya Green Economy c. Konsep dasar Green Economy: Kaitan dengan Perubahan Iklim d. Keterkaitan Green Economy dengan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
3. Pentingnya Green Economy dalam Skenario saat ini : a. Pemanasan global dan perubahan iklim di Indonesia b.
Green Economy dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Indonesia (deplesi sumber daya alam dan bioderpersitas, pencemaran lingkungan, dan penanggulangan kemiskinan)
4. Green Economy dalam konteks Mitigasi dan Adaptasi Per ubahan Iklim a. Aplikasi konsep-konsep Efisiensi Sumberdaya, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, 5R, Energi Baru Terbarukan . b. Low Carbon Development
c.
Climate Resilience Development:
a. Pengertian Climate Resilience Development b. Oampak Perubahan Iklim c. Konsep adapatasi perubahan iklim dan ketahanan d. Ketahanan Sosio-Ekologi 5. Pengarusutamaan Green Economy melalui penerapan Resilience Development: a.
Mainstreaming konsep Green Economy dalam sistem perencanaan
pembangunan di
Indonesia b. Green Economy GOP sebagai ukuran pembangunan c.
Belanja pemerintah berorientasi Green Economy
d.
Kebijakan RAN-API (Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN) a. Ketahanan Ekonomi (Ketahanan pangan dan Kemandirian Energi) b. Ketahanan Sistem Kehidupan (Kesehatan,Perumahan dan Permukiman dan Infrastruktur) c. Ketahanan Ekosistem (Ekosistem dan Keanekaragaman hayati) d. Ketahanan wilayah khusus (Perkotaan , Pesisir dan Pulau-pulau kecil) e. Sistem Pendukung
6. Kunjungan Lapangan I 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANRAD GRK : a.
Pedoman umum PEP RAO GRK
b.
Petunjuk teknis untuk 5 bidang RAO RRK (Mengikuti Buku Pedoman dapat diakses d i ranradgrk. bappenas.go. id)
8. Kajian Kerentanan dan risiko Perubahan ikIim : a.
Pemodelan iklim
b.
Kajian kerentanan
c.
Risiko Perubahan iklim
d. Analisa dokumen perencanaan 9. Proses Penyusunan strategi/ RANIRAD API: a.
Dokumen RAN API
b.
Road map Sektoral untuk Perubahan Iklim
10.Kemitraan Pemerintah dan Swasta : a.
Urgensi kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menunjang implementasi Green Economy
b.
Bentuk-bentuk kemitraan
c.
Lembaga-lembaga yang dapat dijadikan mitra
11. Pendanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan IkJim a. Pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b. Sumber-sumber pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim c.
Mekanisme Pendanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
12.Kunjungan Lapangan II 13.Pengenalan PEP RANIRAD API :
a. lndikator Adaptasi Perubahan Iklim b. Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Adaptasi Perubahan lklim 14.Penyusunan Strategi IRAD API dan pengintegrasian kedalam rencana
pembangunan daerah.
X.
KEHADIRANPESERTA
Tingkat kebadiran peserta dalam diklat Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak mendapatkan sertifikat.
XI. LAMA PELA TIHAN
a. Lama pelatihan Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja. b. I (satu) sesi = 2 jam pelajaran Uampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.
XII. PEMBIAYAAN
Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekan isme pembiayaan cost sharing tipe III, dengan rincian sebagai berikut: I. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat). 2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) darilke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.
XIII. METODE EVALUASI
Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-Iambatnya 2 minggu setelah selesai peJatihan. EvaJuasi mencakup: penyampaian laporan kelompok dan bahan tayang (presentasi) kelompok, evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.
TAHUN 2016
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR DALAM NEGERI 1.
Nama (sesuai ijazah terakhir):………………………........................................... NIP:
…………..............................
2.
Tempat/tanggal lahir
: ……………..…………......................................... Jenis Kelamin ............. (L/ P)……..
3.
Alamat rumah
: ……………..………….......................................................................................................... Kab/Kota/Prov ........................................................... Kode Pos ................................... Telpon/Fax/HP ( ................... ) ………….……………….……...…...………..…………
4.
e-mail address
: …………………………………………………………………………….………………..……
5.
Nama instansi asal
: ………….....................................................................................…………….……………...
6.
Nama Unit Kerja
: …………...............................................................................……………….……………….
7.
Alamat Unit Kerja
: ……………........................................................................................................................... Kab/Kota/Prov............................................................ Kode Pos .................................... Telpon/Fax/HP ( .............. ) …………..………....…...………….…………………..………
8.
Jabatan sekarang
9.
TMT PNS 100%, padaGol. III/a : ................./……............/ ………..……….... Masa kerja: …………...……………
10. PendidikanTerakhir
: …………………………..………………..………………………… Gol : …………………..
: S1 / S2 / S3
PT : …………….……………..................................................................
Fakultas (S1/S2/S3)
: .............................................. Jurusan: …………………………………………………….
Lulus tahun (S1/S2/S3)
: .............................................. IPK: ….............................. skala: ……….……………….
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak ……... 12. Pilihan diklat yang akan diikuti : [
] Kelayakan Proyek
[
] PPDRPJMD
[
] PPP
[
] Planning and budgeting
[
] Mitigasi Bencana
[
] LERD
[
] Monitoring dan Evaluasi
[
] Magang Dalam Negeri
[
] Staff Enhancement/Magang di Jepang [
] Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan
13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini : ……………..……….……..…............................................................................................................. .................................... ……………..……….……..…................................................................................................................................................. ……………..……….……..…............................................................................................................. .................................... ……………..……….……..…....................................................................................................................................... .......... ……………..……….……..…........................................................................................................ ......................................... ……………..……….……..…............................................................................................................. .................................... ……………..……….……..….................................................................................................................................................
PILIHAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
14. Diangkat ke dalam JFP
: Pernah / Tidak Pernah
15. Angka Kredit Terakhir
: ..............................................
(Lampirkan SK PAK)
16. Diklat Fungsonal Perencana yang Pernah di ikuti : Pertama / Muda / Madya / Utama 17. Pilihan diklat Fungsional yang akan di ikuti : [
] Pertama
[
] Muda
[
] Madya Spasial
[
] Madya Sosial
[
] Madya Ekonomi
[
] Utama Spasial
[
] Utama Sosial
[
] Utama Ekonomi
18. Pilihan Workshop Penunjang Jabatan Fungsonal Perencana : [
] Penilaian Angka Kredit
[
] Administrasi Penilaian Angka Kredit
Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren. .……………...........……..tgl ….......... 20 ........... Menyetujui, Pejabat Eselon II :……………………………………....
(………………………………………………………)
Yang bersangkutan,
(……....……………………………………………)
KOP INSTANSI (SuratKesediaanCost-Sharing) (tempat/tgl/bln/thn) Nomor : …………….. Lamp. : …………….. Hal : KesediaanPembiayaanDiklat a.n. 1. Sdr. X 2. Sdr. Y 3. Sdr. Z Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas Di Jakarta Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor ......../…../201 , tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut: No 1 2 3
Nama Peserta
Item Mandatory
(dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam Rp)
(Total) Rp)
X Y Z
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. …………………………, (………………………..) NIP: ………………….. Tembusan: 1. Gubernur/Bupati/Walikota………………. 2. Penyelenggara Diklat 3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas 4. Peserta diklat yang bersangkutan Catatan: Mandatory adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban Instansi asal peserta berupa: a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi. b. Uang saku. Voluntary adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal peserta.
