TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tinjauan Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan dengan Media Internet Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan di Indonesia

TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Abdul Salam, Gindo Hermanto Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Kampus Universitas Indonesia Depok [email protected]

Abstract To the development of information technology and global trends as described above, included at least three elements essential requirement in the legal world, namely: (1) the legislation as an instrumental element that is expected to regulate the use and support the development of information technology, (2) Institutions war policy and oversee its implementation and control of the parties involved in the world of telematics as an element that is institutional, and (3) elements of the behavior of providers and users of information technology. Today, these elements have not been sufficiently developed in the life of society and the nation of Indonesia, so it might not be expected to actually support and reflect the characteristics of the information society as an ideal. Especially in terms of instrumental and institutional. What is Glare Libel and the Media How the Internet can become the Media Libel? What are the legal basis that can be used to trap the perpetrators of a crime or mempidana defamation committed through the medium of the Internet in Indonesia? How do I complete the offense of defamation case out of court? Form of research that writer used in this study normative research. Which is a form of normative research study conducted by searching or reviewing and analyzing library materials or materials that document ready Keywords: Delict, Internet, Regulation

suaikan diri dan mengikuti kecenderungan global ter-

Pendahuluan Pada saat ini, perkembangan yang sangat

sebut. Jika tertinggal, maka resikonya adalah yang

pesat terjadi di berbagai bidang, khususnya dalam

bersangkutan bakal mengalami ketertinggalan dalam

bidang teknologi informasi. Perkembangan tekno-

kompetisi yang sebagian besar ditentukan oleh pe-

logi informasi ini memacu suatu cara baru dalam

nguasaan atas informasi. (Sanusi, 2004).

kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan

Perkembangan Teknologi Informasi yang de-

kehidupan itu berakhir, kehidupan seperti ini di-

mikian pesat pada intinya berpengaruh besar terhadap

kenal dengan e-life, yang mana kehidupan ini sudah

dunia hukum. Di satu sisi, perkembangan teknologi

dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elek-

modern itu memerlukan pengaturan-pengaturan baru

tronik. Sehingga, muncul berbagai istilah, seperti e-

di bidang hukum yang belum pernah ada sama sekali.

government, e-banking, e-business, e-commerce, e-

Misalnya, untuk mengatur penggunaan jasa teknologi

contract, e-taxing, e-payment, dan sebagainya. Ke-

baru diperlukan pula peraturan perundang-undangan

cenderungan demikian dimungkinkan oleh karena

yang baru pula. Termasuk di dalamnya adalah me-

teknologi informasi canggih terus berkembang de-

ngembangkan perangkat hukum ”Cyber Law” di

mikain pesatnya, sehingga setiap orang, kelompok

Indonesia. Apabila dicermati, Pemerintah Indonesia

orang, ataupun organisasi, baik organisasi kema-

sebenarnya sejak beberapa tahun lalu telah membe-

syarakatan, organisasi bisnis, maupun organisasi pe-

rikan perhatian yang penting mengenai hal ini. Bah-

merintahan dituntut untuk terus-menerus menye-

kan lebih dari sekedar soal ”Cyber Law”, sejak bebe-

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

140


rapa waktu yang lalu, telah terbentuk suatu Kelompok

yang semula bersifat advokasi personal, One to one

Kerja Nasional Telematika (telekomunikasi dan

approach berubah menjadi one-to-many, di mana se-

informatika) di bawah koordinasi Menteri Koordi-

orang operator komputer, melalui jaringan internet da-

nator INDAG (saat itu) Hartarto (Sanusi, 2004).

pat langsung melayani banyak orang sekaligus. Proses

Selain itu perhatian pemerintah terhadap kemajuan

pelayanan hukum juga tidak lagi bersifat problem

teknologi juga diwujudkan pada disahkannya Un-

solving, tetapi berubah menjadi pelayanan penge-

dang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infor-

lolaan resiko, dimana setiap orang diberdayakan untuk

masi dan Transaksi Elektronik.

secara mandiri menyelesaikan sendiri atas time-based

Perkembangan Teknologi Informasi di sisi

billing, juga akan berubah menjadi commodity pri-

lain, juga menyebabkan terbentuknya pola-pola peri-

cing. Orang tidak akan lagi membayar jasa konsultasi

laku yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dan

berdasarkan hitungan jam, akan tetapi didasarkan atas

karena itu dunia hukum pada umumnya juga akan

perhitungan komoditi layanan. Selain itu juga penting

mengalami perubahan secara mendasar. Gejala-gejala

diperhatikan karena makin kompleks dan banyaknya

perubahan tersebut perlu mendapat perhatian yang

jumlah aturan yang mesti dikuasai, akan muncul ke-

serius di kalagnan profesional hukum pada umumnya,

sadaran mengenai pentingnya diseminasi dan sosia-

hal ini akibat perubahan-perubahan yang terjadi itu

lisasi hukum secara komprehensif dan berhasil guna.

berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada

Makin berkembang kesadaran bahwa dibu-

cara kerja para profesional di bidang hukum. Jika

tuhkan usaha nyata untuk menyebarluaskan peraturan-

perkembangan tersebut tidak segera diantisipasi (di-

peraturan itu secara merata (promulgation of law), se-

respon) secara cepat dan baik, niscaya para profe-

hingga dapat membantu proses penyadaran menyang-

sional hukum yang bersangkutan tidak akan mampu

kut aturan-aturan baru ke tengah-tengah masyarakat

bersaing. Bahkan profesi-profesi tertentu di bidang

dalam arti yang seluas-luasnya.

hukum dapat menghadapi ancaman kebangkrutan se-

Mencermati perkembangan Teknologi Infor-

bagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang ter-

masi dan pergeseran paradigma sebagaimana diurai-

jadi di masa depan.

kan di atas, bangsa-bangsa dan negara-negara yang

Seperti digambarkan oleh Richard Susskind

sedang berkembang dituntut untuk memanfaatkan tek-

dalam buku The Future of Law, baik Legal Security

nologi informasi dengan sebaik-baiknya dan dengan

maupun Legal Service di masa mendatang akan me-

sungguh-sungguh melakukan berbagai langkah pe-

ngalami pergeseran paradigma (Richard, 1995). Salah

nyempunaan. Keharusan (inperativest) mengenai hal

satunya adalah bahwa hukum akan berubah menjadi

itu, tidak hanya berlaku bagi pemerintah, melainkan

sekedar informasi tentang peraturan yang jumlahnya

juga bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang

berlimpah-limpah, sehingga dibutuhkan para ahli

tidak ingin tertinggal dan sekedar menjadi konsumen

yang menguasai informasi hukum. Dan ketika itu,

yang dikuasai oleh mekanisme pasar global.

yang dibutuhkan adalah legal information engineers

Perkembangan teknologi informasi juga dapat

dari pada dedicated legal professionals. Pelayanan

membuat dunia hukum yang kompleks dan rumit akan

hukum tidak lagi bersifat legal focus melainkan ber-

menghadapi perubahan mendasar. Seperti diungkap-

kembang menjadi business focus. Pelayanan hukum

kan di atas makin banyak aturan hukum yang dibuat

141



dan dibutuhkan sebagai referensi, makin terasing pula

orang, sehingga sifat pelayanan berubah dari reaktif

hukum dari lingkungan masyarakat luas.

(dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan)

Sebagai akibat gejala over regulasi atau hiper

menjadi proaktif, tidak lagi tergantung kepada

regulasi itu, menurut Richard Susskind timbul pula

pertanyaan yang muncul ataupun persoalan yang diha-

kecenderungan terjadinya alienasi hukum (Richard,

dapi. Selain itu, pelayanan hukum sekarang bersifat

1995). Hukum makin lama makin teralienasi atau ter-

restriktif dalam arti membatasi layanan untuk kebu-

asing dari masyarakatnya sendiri. Hukum juga makin

tuhan yang terbatas bagi klien, juga akan mengalami

terasing dari warganegara, dari lingkungan pelaku

perubahan. Di masa depan, pelayanan hukum akan

bisnis, dan bahkan dari kalangan para ahli hukum sen-

berubah dari sifatnya yang cenderung restriktif itu

diri. Hukum makin makin lama bahkan akan terasing

menjadi pelayanan yang memberdayakan klien (em-

dari dunia bisnis dan bahkan dari para ahli hukum

powering). Dengan menggunakan jasa teknologi

sendiri yang tidak mampu lagi mengikuti satu-satunya

informasi yang dioperasikan secara benar, seseorang

perkembangan hukum dari hari ke hari. Oleh karena

atau sekelompok orang atau bahkan banyak orang

itu bahkan hukum akan berubah sebagai informasi

akan mendapatkan kesempatan memperluas penge-

yang bernilai sangat ekonomis. Dan hukum akan ber-

tahuan dan penguasaannya akan informasi hukum

ubah menjadi sekedar informasi yang dapat dikuasai

yang dibutuhkan dan memungkinkannya untuk me-

oleh siapa saja. Dalam hubungan itu, maka secara

ngatasi sendiri secara mandiri berbagai masalah hu-

perlahan dapat terjadi suatu pergeseran paradigma,

kum yang dihadapi.

baik dalam tugas-tugas pelayanan hukum maupun da-

Selain itu, orientasi pelayanan hukum seka-

lam kaitannya dengan hukum sebagai proses pene-

rang ini dapat dikatakan bersifat mempertahankan dan

muan keadilan

melindungi diri (defensive). Dengan demikian tugas

Teknologi informasi disusun oleh tiga sistem

utama para pengacara adalah menjadi pelindung da-

utama teknologi, yaitu:

lam upaya mempertahankan posisi hukum kliennya

1. Teknologi komputer, yang menjadi pendorong

masing-masing. Dan hal ini menjadikan kedudukan

utama perkembangan teknologi informasi. 2. Teknologi telekomunikasi, yang menjadi inti proses penyebaran informasi.

jasa pelayanan hukum bersifat sangat defensif. Dalam perubahan di masa yang akan datang tidak dapat dihindari bahwa orientasi kerja jasa hu-

3. Muatan informasi atau content information, yang

kum di masa mendatang akan berubah makin prag-

menjadi faktor pendorong utama implementasi

matis. Kedudukan klien juga tidak terlalu banyak ter-

teknologi informasi.

gantung kepada peranan pengacaranya yang selama ini bertindak sebagai patron. Di samping itu, per-

Di samping itu, pelayanan hukum yang sela-

soalan-persoalan yang timbul yang memerlukan pela-

ma ini biasanya bersifat one-to-one man approach ju-

yanan jasa hukum juga semakin banyak terpusat pada

ga akan berubah menjadi one-to-many approach. Satu

soal-soal bisnis (business oriented), daripada hanya

orang yang menguasai informasi hukum melalui du-

berkisar pada soal-soal yang bersifat sangat legalistik.

kungan jaringan teknologi informasi dapat mem-

Dari segi prosesnya, pelayanan hukum tidak

berikan pelayanan informasi hukum kepada banyak

lagi berorientasi pada pemecahan masalah, melainkan


142


lebih bersifat pengelolaan resiko. Artinya, resiko yang

hak yang terlibat dalam dunia telematika sebagai ele-

timbul karena terjadi permasalahan tidak lagi untuk

men yang bersifat institusional; dan 3. Elemen perila-

dipecahkan, tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Di

ku para penyedia dan pengguna teknologi informasi.

masa mendatang para pelayan hukum juga tidak lagi

Dewasa ini, ketiga elemen tersebut belum cukup ber-

menyelesaikan sengketa, akan tetapi justru menang-

kembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa

gulangi potensi persengketan. Oleh karena itu apabila

Indonesia, sehingga belum mungkin diharapkan dapat

saat ini masyarakat memerlukan publikasi-publikasi

benar-benar mendukung dan mencerminkan ciri seba-

hukum (publication of law) yang banyak dan luas da-

gai masyarakat informasi yang ideal. Terutama dari

lam rangka pemasyarakatan hukum, di masa yang

segi instrumental dan institusional. (Arsyad, 2004)

akan datang yang lebih dibutuhkan orang adalah

Dengan tingkat kemudahan ini, maka dapat

promulgation of law, yaitu penyebarluasan informasi

membuat pengguna jasa internet untuk menyampai-

hukum. Konkretnya, promulgasi hukum dalah bahwa

kan berita yang baik, dan berita yang tidak menye-

hukum secara fisik merupakan informasi yang perlu

nangkan orang lain, di mana akan berdampak pada

disebarluaskan sebanyak mungkin dan seluas mung-

proses hukum. Hal ini seperti terjadi dalam kasus

kin, sedangkan dalam pengertian publikasi hukum,

”Rumah Sakit OMNI” di Tangerang beberapa waktu

terkandung maksud yang lebih menentukan isi hu-

lalu, di mana seorang pasien menggunakan media in-

kum, yang perlu dimasyarakatkan kepada publik.

ternet sebagai tempat pelampiasan kekecewaannya

Di masa depan, tujuan pemasyarakatan dapat

terhadap perawat dalam melayani dirinya selama be-

dianggap tidak realitas lagi karena banyaknya pera-

robat. Apabila melihat kenyataan ini maka teknologi

turan yang perlu dimasyarakatkan dan luasnya jang-

pada satu sisi dapat memberikan dampak yang benar,

kauan dan perlu mengetahui keberadaan peraturan

namun di sisi lainnya dapat digunakan oleh para pihak

tersebut. Oleh karena itu yang lebih utama adalah pe-

yang tidak berkepentingan untuk mencemarkan nama

nyebarluasan informasi hukum seluas mungkin ke

baik seseorang atau bahkan institusi pemerintah, dan

berbagai sasaran, adalah dengan membuat akses bagi

sebagainya. Adapun rumusan masalah dalam penu-

setiap orang untuk mengetahui adanya informasi

lisan ini adalah sebagai berikut:

hukum tersebut. Caranya, adalah melalui Cyberspace

1. Apakah yang dimaksud dengan Delik Pence-

yang didukung oleh teknologi informasi yang efektif

maran Nama Baik dan Bagaimanakah Media In-

untuk itu.

ternet dapat menjadi Media Pencemaran Nama

Terhadap perkembangan teknologi informasi

Baik?

dan berbagai kecenderungan global sebagaimana ter-

2. Apa sajakah dasar hukum yang dapat digunakan

urai di atas, setidaknya tercakup tiga elemen kebu-

untuk menjerat atau mempidana pelaku delik pen-

tuhan penting dalam dunia hukum, yaitu: 1. perang-

cemaran nama baik yang dilakukan melalui media

kat peraturan perundang-undangan sebagai elemen

internet di Indonesia?

yang bersifat instrumental yang diharapkan mengatur pemanfaatan dan mendukung perkembangan teknologi informasi; 2. Institusi perang kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya serta mengendalikan para pi143

3. Bagaimanakah cara menyelesaikan perkara delik pencemaran nama baik di luar pengadilan? Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui, apa yang dimaksud dengan

1950-an dan 1960-an di Amerika Serikat berkembang

Delik Pencemaran Nama Baik dan Bagaimana-

kekhawatiran dan ketakutan terhadap kemungkinan

kah Media Internet dapat menjadi Media Pen-

pecahnya perang nuklir dengan Uni Soviet. Keber-

cemaran Nama Baik.

hasilan luar biasa yang dicapai Uni Soviet dalam pro-

2. Untuk mengetahui, dasar hukum yang dapat di-

gram ruang angkasa yang ditandai dengan keber-

gunakan untuk menjerat atau mempidana pelaku

hasilan peluncuran satelit ruang angkasa tak berawak

delik pencemaran nama baik yang dilakukan

pertama di dunia yang diberi nama SPUTNIK I telah

melalui media internet di Indonesia.

memacu kekhawatiran Ameika Serikat, bahwa

3. Untuk mengetahui, cara menyelesaikan perkara delik pencemaran nama baik di luar pengadilan. Adapun manfaat penelitian dalam penulisan

Amerika Serikat telah kehilangan supremasinya di bidang teknologi. Kondisi tersebut kemudian didorong Presiden Einsenhower untuk memerintahkan diben-

ini adalah sebagai berikut:

tuknya DARPA (Defense Research Project Agency)

1. Manfaat Akademis

di bawah naungan Departemen Pertahanan (DOD-

Yaitu agar unsur-unsur Delik Pencemaran Nama

Department of Defense) Amerika Serikat dengan tu-

Baik melalui internet dapat diketahui.

juan merebut kembali supremasi Amerika Serikat di

2. Manfaat Praktis

bidang teknologi. (Arsyad, 2004)

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan bagi

Salah satu keinginan utama yang ingin di-

penelitian-penelitian yang akan dilakukan selan-

capai oleh militer Amerika Serikat pada masa itu

jutnya.

adalah mendesentralisasikan komando dan mendesen-

Bentuk penelitian yang penulis gunakan pada

tralisasikan informasi-informasi strategis sehingga sis-

penelitian ini penelitian normatif. Yang mana pene-

tem pertahanan Amerika Serikat tetap dapat bertahan

litian normatif ini adalah bentuk penelitian yang di-

dan berfungsi dengan baik di tengah-tengah gen-

lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan

carnya serangan yang diarahkan ke target-target mili-

menganalisa bahan pustaka atau bahan dokumen yang

ter utama Amerika Serikat. J.C.R. Licklinder yang

siap pakai. Sifat penelitian yang digunakan adalah si-

merupakan pemimpin pertama program riset DARPA

fat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang meng-

pada tahun 1962 menyampaikan usulan untuk mem-

gambarkan tentang delik pencemaran nama baik yang

bangun sebuah sistem komputer yang saling terhu-

dilakukan melalui media internet di dalam peraturan

bung yang disebut dengan Jaringan Glacticta yang sa-

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Da-

ngat mirip dengan apa yang dewasa ini disebut de-

lam penulisan ini, data yang digunakan penulis se-

ngan INTERNET.

bagai bahan penulisan adalah, dari bahan pustaka atau

Selanjutnya mulailah dikembangkan tekno-

literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

logi yang memungkinkan dilakukannya transfer data

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

antar komputer, yang kemudian diikuti dengan dibangunnya ARPANET, yaitu jaringan komputer khusus DARPA yang menerapkan teknologi packet swit-

Pembahasan Sejarah internet berawal dari ketakutan dunia

ching. Leonard Kleinrock dari universitas UCLA me-

terhadap ancaman perang dingin yang pada tahun

rupakan pelopor yang memberikan kontribusi sangat


144


besar bagi perkembangan teknologi paket antar kom-

menampilkan format-format gambar, suara, dan gra-

puter (yaitu dari UCLA ke Universitas Stanford) per-

fis.

tama kali berhasil dilakukan pada tahun 1969 oleh tim

Bagaimana komputer-komputer berbeda jenis

yang dipimpin Dr. Kleinrock. Menurut banyak pihak,

yang ada di seluruh dunia bisa berhasil berkomunikasi

inilah titik awal lahirnya internet, sehingga Kleinrock

antara yang satu dan yang lainnya. Jawabannya adalah

dikenal dengan sebutan Bapak Internet. Namun demi-

dengan menggunakan suatu cara tertentu yang telah

kian pada masa itu belum bisa dilakukan komunikasi

disepakati bersama untuk melakukan suatu instruksi

antara jaringan-jaringan komputer yang memiliki

atau program. Cara tertentu yang telah bersama untuk

desain arsitektur yang berbeda. Penyebabnya adalah

melakukan suatu instruksi atau program. Cara tertentu

belum adanya satu bahasa operasi bersama, satu yang

yang telah disepakati bersama ini biasa disebut de-

biasa disebut dengan protokol.

ngan standar. Jika kita menginginkan komputer-kom-

Upaya untuk menciptakan bahasa bersama

puter yang berbeda jenis yang ada dalam suatu jarigan

atau protokol ini mulai dilakukan pada tahun 1970-an,

untuk bisa saling mengirim dan menerima pesan elek-

dipimpin oleh Bob Kahn dan Vint Cerf, hingga akhir-

tronik atau yang sering disebut dengan e-mail, terlebih

nya berhasil diciptakan TCP/IP (Transmission Con-

dahulu harus disepakati beberapa hal tertentu, seperti

trol Protocol/Internet Protocol). TCP/IP ini kemudian

format alamat e-mail yang akan dipakai, dan in-

dijadikan sebagai bahasa standar internet. Dengan de-

formasi-informasi apa saja yang akan dimasukkan ke

mikian untuk pertama kali jaringan-jaringan kom-

dalam pesan yang hendak dikirim. Apabila protokol-

puter yang berbeda dapat melakukan komunikasi an-

protokol tersebut telah disepakati, semuanya tinggal

tara satu dan lainnya dan memungkinkan lahirnya

bergantung pada desainer perangkat lunak (software

Internet (inter-network).

designer), yaitu apakah perangkat lunak yang mereka

Ada dua hal utama yang memungkinkan berkembang luasnya penggunaan internet, yaitu lahir-

ciptakan memiliki kapabilitas untuk menjalankan fungsi komunikasi tersebut.

nya world wide web dan browser web grafis. Infra-

Protokol komunikasi yang digunakan dalam

struktur world wide web (www) ini dirancang oleh

konteks internet lazim dikenal sebagai TCP/IP yang

Tim Berners Lee dengan menggunakan ide hypertext.

merupakan singkatan dari Transmission Control Pro-

Dia menciptakan dua penopang utama www yaitu

tocol/Internet Protocol. Karena telah memiliki dan

bahasa yang digunakan untuk mengode dokumen

menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/

(Hypertext Marup Language-HTML) dan protokol

IP, perbedaan jenis komputer dan sistem operasi (ope-

yang digunakan untuk menghubungkan dokumen-do-

rating system-OS) tidak lagi menjadi masalah. Oleh

kumen (Hypertext Transfer Protocol-HTTP), serta

karena itu, komputer-komputer yang menggunakan

sistem yang digunkan untuk memberi alamat pada

sistem operasi Windows dapat berkomukasi dengan

suatu dokumen (Universal Resource Locator-URL).

komputer-komputer yang menggunakan sistem ope-

Penemuan-penemuan tersebut memungkinkan dilaku-

rasi Manchitosh. Jadi jika sebuah komputer telah

kannya transmisi pesan yang tidak hanya terbatas pa-

menggunakan protokol TCP/IP dan terhubung (con-

da bentuk teks belaka, akan tetapi juga mampu

nected) ke internet komputer tersebut akan bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan komputer-

145



komputer lain di belahan dunia mana pun yang juga terhubung ke internet. (Arsyad, 2004)

Setelah semua paket tiba dengan aman di tujuan yang dikehendaki, paket-paket tersebut akan

Protokol TCP/IP ini umumnya memakai jari-

disusun dan ditata ulang sebagaimana format pesan

ngan packet switching network bukan memakai jari-

aslinya. TCP (Transmission Control Protocol) berpe-

ngan circuit switch network tradisional. Sistem tele-

ran untuk memecah dan menyusun ulang paket-paket

pon merupakan salah satu contoh jaringan circuit

pesan yang dikirim, sedangkan IP (Internet Protocol)

switch network. Oleh karena itu, jika kita melaukkan

berperan untuk menjamin bahwa paket-paket tersebut

koneksi dengan menggunakan jaringan telepon, ar-

dapat sampai di tujuan. Desain atau rancangan ja-

tinya kita melibatkan proses penciptaan sirkuit yang

ringan pengiriman pesan yang seperti itu sangat tang-

dapat tetap aktif dan berfungsi untuk menangani

guh dan cepat. Apabila salah satu bagian tertentu dari

transmisi atau pengiriman sinyal selama dilakukannya

jaringan tersebut mengalami kerusakan atau kelebihan

koneksi atau penggailan telepon tersebut. Konsekuen-

beban kerja, paket-paket pesan yang dikirim dengan

sinya jika sirkuit tersebut mengalami gangguan atau

menggunakan jarignan tersebut akan mencari jalan

kerusakan, panggilan atau koneksi telepon yang ber-

atau rute lain untuk bisa menuju ke tujuannya.

sangkutanpun otomatis akan terganggu atau bahkan terputus.

Karakteristik Internet

Sebaliknya, dengan menggunakan protokol

Sebagian dari faktor yang menentukan keber-

TCP/IP tidak akan ada lagi sambungan atau koneksi

hasilan perkembangan dan penyebarluasan internet

yang terputus. Hal ini disebabkan oleh pesan-pesan

adalah sifat global yang dimilikinya. Dengan hadirnya

yang dikirim melalui internet terlebih dahulu akan

internet, arti penting lokasi geografis maupun batas-

dipecah menjadi beberapa paket data. Setiap paket

batas ruang dan waktu menjadi jauh lebih kecil jika

data memiliki alamat atau tujuan pengiriman masing-

dibandingkan dengan kondisi di dunia nyata. Bahkan

masing. Alat perantara yang disebut dengan routers

sebagian kalangan meyakini bahwa kehadiran inter-

merupakan penentu yang akan menempatkan tiap-tiap

net telah membuat batas-bats ruang dan waktu mau-

paket tersebut ke dalam jalur-jalur tertentu yang ada

pun batas-batas fisik lainnya menjadi hilang sama se-

di dalam jaringan internet. Selanjutnya, paket-paket

kali dan tidak lagi memiliki arti. Sebuah penelitian

tersebut akan dikirim ke tujuannya masing-masing.

yang dilakukan di Australia bahkan menyimpulkan

Dalam proses pengiriman tersebut setiap paket bisa

bahwa sifat global internet dapat mendorong terben-

melewati beberapa rute yang berbeda, dan ada

tuknya tata ekonomi tunggal dunia, sekalipun indi-

kemungkinan bahwa paket-paket tersebut sampai ke

vidu-individu maupun perusahaan-perusahaan yang

tujuannya dalam kondisi kacau. Apabila paket pesan

terlibat dalam transaksi bisnis melalui internet mung-

yang dikrim tersebut tidak dapat sampai ke tujuan

kin berada di negara atau kawasan yang berbeda.

yang dikehendaki atau jika selama dalam proses

Pergeseran besar perkeonomian dunia tersebut dapat

pengirimannya paket-paket tersebut diubah atau dise-

berakibat pada terjadinya ketegangan antar sistem-

lewengkan (corrupted), protokol TCP/IP secara oto-

sistem hukum di berbagai negara.

matis akan mengirim pemberitahuan dan permintaan agar paket pesan yang bersangkutan dikirim ulang.

Sifat global dan tak mengenal batas-batas ruang dan waktu yang dimiliki oleh internet juga telah


146


memunculkan sejumlah permasalahan konseptual

internet dapat dimanfaatkan untuk saling berko-

yang menarik, tetapi kadangkala rumit. Misalnya ke-

munikasi, melakukan penyebarluasan dan pencarian

tika kita pergi berbelanja di Cyberspace, ke manakah

data, kegiatan belajar mengajar, untuk memberikan

sebenarnya kita pergi? Apakah Cyberspace ini mere-

pelayanan atau jasa, dan bahkan melakukan transaksi-

presentasikan suatu tempat lain, negeri luar, atau

transaksi bisnis. Transaksi-transaksi bisnis tersebut

bahkan dunia lain? Sehingga apakah ada hukum lain

bukan hanya transaksi dalam volume kecil, akan

yang berlaku dan diterapkan di dalam Cyberspace?

tetapi juga transaksi yang lebih luas melibatkan uang

Padahal sesungguhnya pada saat kita pergi ke tempat

dalam jumlah besar. Perkembangan-perkembangan

belanja di Cyberspace, kita tidak pernah meninggal-

baru tersebut pada gilirannya membawa manusia me-

kan dunia fisik kita untuk masuk ke dalam dunia ma-

masuki sebuah era baru yang disebut dengan era in-

ya (Cyberspace) tersebut. Namun banyak orang ber-

formasi serta pada terwujudnya apa yang disebut de-

sikap seolah-olah mereka benar-benar telah pergi ke

ngan masyarakat informasi dan pengetahuan (infor-

dunia lain.

mation and knowledge society).

Karakteristik lainnya yang dimiliki oleh

Namun sayangnya di sisi lain, kemudahan

internet adalah bahwa komunikasi dan interaksi yang

untuk masuk dan keluar dari Cyberspace telah memi-

terjadi di internet bersifat anonim (pengguna internet

cu terjadinya berbagai macam bentuk penyimpangan

seringkali tidak saling mengenal antar satu dan yang

dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum tra-

lainnya dan mereka sering pula menggunakan iden-

disional yang tidak dirancang untuk menghadapi si-

titas palsu dalam berkomunikasi di internet). Bentuk

tuasi-situasi dalam arti penting tempat seseorang ber-

komunikasi dan interaksi yang seperti ini mungkin

ada telah semakin kabur dan tidak akan dapat meng-

dapat membuat orang-orang pemalu menjadi lebih

antisipasi perkembangan-perkembangan baru yang

percaya diri. Konsumen juga mungkin akan lebih

terjadi dalam dunia maya tersebut.

agresif dalam melakukan pembelian di Cyberspace. Kehadiran internet juga memungkinkan manusia untuk membatasi atau mengurangi biaya yang

Internet Dapat Digunakan Sebagai Alat Pencemaran Nama Baik

harus dikeluarkan untuk menyebarluaskan (transpor-

Menurut Robert Bond dalam bukunya yang

ting) informasi. Dengan membatasi atau mengurangi

berjudul International Legal Issues of E-Commerce,

biaya yang harus dikeluarkan tersebut, perubahan

(Arsyad, 2004) internet merupakan suatu jaringan

ekonomi yang fundamental dapat terjadi dengan lebih

yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer dan ber-

cepat untuk menuju globalisasi ekonomi dunia yang

operasi secara global dan batas-batas tempat internet

berbasis pada perdagangan bebas tanpa adanya ham-

berada di dalamnya disebut Cyberspace. Sementara

batan tarif.

William Gibson mendeskripsikan Cyberspace ini se-

Ditemukannya internet juga membuat ma-

bagai suatu halunisasi yang disepakati bersama (con-

nusia dapat melakukan aktivitas hampir di semua as-

sensual hallucination) yang terasa dan rerlihat sama

pek kehidupan tanpa harus terhalang oleh batas-batas

seperti ruang dunia fisik tetapi sebanrnya hanya me-

ruang, waktu dan batas-batas fisik lainnya. Teknologi

rupakan sebuah kontraksi maya yang diciptakan oleh

informasi yang berkembang pada dewasa ini, in casu

komputer yang di dalamnya berisikan data-data

147



abstrak. Manusia dapat masuk ke dalam sistem-sistem

sebuah sistem komputer atau jaringan sistem kom-

data dan jaringan-jaringan komputer tersebut kemu-

puter.

dian mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka be-

Pada perkembangan selanjutnya seiring de-

nar-benar telah memasuki suatu ruangan yang tidak

ngan meluasnya penggunaan komputer, istilah Cyber-

memiliki keterkaitan sama sekali dengan realitas-rea-

space ini memudian digunakan untuk menunjuk pada

litas fisik.

sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui ko-

Dalam pengaturan seperti ini manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan tran-

munikasi yang terjalin dalam jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung.

saksi-transaksi bisnis, saling berkomunikasi, bekerja,

Kini Cyberspace tidak lagi hanya ada di da-

bermain, termasuk melakukan apa yang biasa dila-

lam cerita-cerita fiksi ilmiah. Cyberspace telah me-

kukan manusia di tempat lain di dunia fisik, yaitu me-

mungkinkan para pengguna (user) internet untuk me-

lakukan pelanggaran hukum. Cyberspace juga dapat

niadakan atau mewujudkan waktu dan ruang fisik. Di

dideskripsikan sebagai suatu ruang/dunia nonfisik

dalam ruang Cyberspace ini kesepakatan-kesepakatan

yang di dalamnya terjadi komunikasi-komunikasi

bisnis dapat dilakukan pena, kertas, dan bahkan tanpa

elektronik dan tersimpan data-data digital. Cyber-

perlu melakukan komunikasi tatap muka langsung.

space ini juga merujuk pada istilah komunikasi elek-

Bahkan kini transaksi-transaksi perbankan telah ba-

tronik sebagai sebuah ruang tanpa dimensi.

nyak terjadi di dalam ruang Cyberspace dan semakin

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Gibson

banyak orang menggunakan kartu-kartu debit dan kar-

dan penulis-penulis cerita fiksi ilmiah sesudahnya,

tu kredit untuk meggantikan mata uang konvensional

Cyberspace ini merupakan bentuk visualisasi spesial

di dalam transaksi-transaksi yang mereka lakukan.

dari keseluruhan informasi yang ada di dalam sistem-

Dengan asumsi bahwa aktivitas di internet tidak bisa

sistem pembuatan informasi global, yang terjadi me-

dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya juga

lalui saluran-saluran yang diciptakan oleh berbagai ja-

bersentuhan dengan masyarakat yang ada di dalam

ringan komunikasi yang ada pada saat ini maupun

dunia fisik, kemudian muncul pemikiran tentang per-

masa datang, sehingga memungkinkan beberapa

lunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-akti-

orang user (pengguna) sekaligus untuk terlibat dan

vitas di dunia maya tersebut. Namun mengingat ka-

saling berinteraksi secara penuh, memungkikan ter-

rakteristik aktivitas di internet itu berbeda dengan

sedianya input dan output dari dan ke semua orang

aktivitas yang dilakukan di dunia nyata, maka muncul

yang berpartisipasi, memungkinkan dilakukannya si-

pro kontra mengenai bisa tidaknya sistem hukum

mulasi realitas-realitas maya, memungkinkan dilaku-

tradisional/konvensional digunakan untuk mengatur

kannya pengendalian dan pengumpulan data dari

aktivitas-aktivitas dunia maya tersebut. Dengan demi-

jarak jauh melalui teleprence, dan memungkinkan ter-

kian masalah dan atau polemik ini sejatinya bukan

jadinya integrasi dan interkomunikasi total dengan

mengenai perlu tidaknya suatu aturan hukum menge-

berbagai produk dan lingkungan yang canggih yang

nai aktivitas di internet, melainkan lebih memper-

ada di dunia nyata. Singkatnya istilah Cyberspace

tanyakan eksistensi sistem hukum tradisional dalam

mendeskripsikan suatu ruang/dunai maya yang di

mengatur aktivitas di internet.

dalamnya beberapa aktivitas sekaligus terjadi dalam Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

148


Secara umum munculnya pro dan kontra mengenai

masih tetap melibatkan masyarakat umum scara glo-

bisa tidaknya sistem hukum tradisional mengatur akti-

bal yang hidup di dunia nyata.

vitas-aktivitas di internet disebabkan oleh dua hal,

Sebaliknya kelompok kedua, berpendapat

yaitu:

bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk me-

1. Karekteristik aktivitas di internet yang bersifat

ngatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak

lintas batas (cross border) sehingga tidak lagi

untuk dilakukan tanpa harus menunggu akhir dari

tunduk pada batasan-batasan teritorial, dan

suatu perdebatan akademis mengenai sistem hukum

2. Sistem hukum tradisional atau konvensional (hu-

yang paling tepat untuk mengatur aktivitas di internet,

kum positif/the existing law) yang justru bertum-

pertimbangan pragmatis yang didasarkan atas sema-

pu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak

kin meluasnya akibat yang ditimbulkan internet me-

cukup memadai untuk menjawab persoalan-per-

maksa untuk segera membentuk aturan hukum me-

soalan hukum yang muncul sebagai akibat dari

ngenai hal tersebut. Untuk itu yang paling mungkin

aktivitas-aktivitas yang dilakukan di internet.

dilakukan adalah mengaplikasikan sistem hukum tradisional yang saat ini berlaku.

Pandangan-pandangan pro dan kontrak mengenai permasalahan ini setidaknya dapat dibagi

Alat Bukti Elektronik

dalam tiga kelomok: Kelompok yang pertama meno-

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Ta-

lak secara total setiap usaha untuk membuat berbagai

hun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang

dalam ketentuan Pasal 5 menyatakan sebagai berikut:

didasarkan atas sistem hukum tradisional/ konven-

Ayat (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen

sional. Mereka beralasan bahwa internet yang layak-

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupa-

nya sebuah surga demokrasi yang menyajikan waha-

kan alat bukti hukum yang sah.

na bagi adanya lalu lintas ide secara bebas dan


terbuka tidak boleh dihambat dengan aturan yang di-

elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai-

dasarkan atas sistem hukum tradisional/konvensional

mana dimaksud pada ayat (1) merupakan

yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. De-

perluasan dari alat bukti yang sah, sesuai

ngan pendirian seperti ini maka menurut kelompok

dengan Hukum Acara yang berlaku di

ini internet harus diatur sepenuhnya oleh sistem hu-

Indonesia.

kum baru yang didasarkan atas norma-norma hukum


yang baru pula yang dianggap sesuai dengan karak-

elektronik dinyatakan sah apabila menggu-

teristik yang melekat pada internet. Pendekatan se-

nakan sistem elektronik sesuai dengan ke-

perti ini lazim dikenal sebagai pendekatan atau model

tentuan yang diatur dalam undang-undang

respon hukum revolusioner. Kelemahan utama dari

ini.

pendekatan revolusioner ini adalah mereka menafikkan fakta bahwa meskipun aktivitas internet itu se-

Selain dari antara yang telah disebutkan da-

penuhnya beroperasi secara virtual, sesungguhnya

lam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, masih terdapat

149



beberapa ketentuan yang dapat dijadikan sebagai

dalam bentuk media lainnya tanpa harus dibuat dahulu

acuan oleh penegak hukum, apabila tidak terdapat

hasil cetaknya (hard-copy).

peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat

Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan de-

(3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

ngan cara sebagai berikut :

Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. menggunakan peralatan komputer untuk me-

Mengenai masalah dokumen elektronik (ter-

nyimpan dan memproduksi print out.

masuk e-contract dan digital signature) sebagai alat

2. proses data seperti pada umumnya dengan me-

bukti di pengadilan, pada dasarnya hakim berdasar-

masukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip

kan Pasal 32 Algemene Bepalingen (AB), yang

yang dikomputerisasikan, dan

berbunyi sebagai berikut :

3. menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data

”dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara

dituliskan oleh seseroang yang mengetahui pe-

yang belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu ha-

ristiwa hukumnya.

kim juga dituntut untuk melakukan recthsvinding

Syarat-syarat lainnya harus dipenuhi, adalah

(penemuan hukum dengan mengkaji norma-norma

sebagai berikut:

yang tumbuh dalam masyarakat dalam menyelsaikan

1. mengkaji informasi yang diterima untuk menja-

kasus-kasus dimaksud).”

min keakuratan data yang dimasukkan.

Dalam rangka mengarahkan aktivitas dan

2. metode penyimpanan dan tindakan pengambilan

perkembangan dalam Cyberspace khususnya mendo-

data untuk mencegah hilangnya data pada waktu

rong dan mengarahkan perkembangan e-commerce di

disimpan.

indonesia maka pengaturan khusus dan tegas tentang

3. penggunaan program komputer yang benar-benar

keabsahan dan kekuatan hukum dokumen elektronik

dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses

sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak

data.

dapat ditawar -tawar lagi.

4. mengukur uji pengambilan keakuratan program,

Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima

dan 5. waktu dan persiapan model print out komputer

oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pengaturan dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan terakhir dalam bidang hukum pidana sebenarnya sudah cukup menggembirakan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997

Dalam draft revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun

tentang Dokumen Perusahaan berikut Peraturan Pe-

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

merintah nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara

dinyatakan bahwa e-mail, telegram, teleks, dan fak-

Pengalihan Dokumen Perusahaan dinyatakan, bahwa

simile adalah alat bukti sah, dalam bentuk petunjuk,

suatu data yang originalnya adalah dalam bentuk

yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan tin-

elektronik atau sejak semula dibuat atau diterima da-

dak pidana korupsi.

lam sarana bukan kertas dapat langsung dialihkan ke

Permasalahnya muncul tatkala Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan


150


Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Pasal 26 me-

Di Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang me-

nunjuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

ngarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen

sebagai acuan dalam penyidikan, penuntutan dan pe-

elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya:

meriksaan di pengadilan. Padahal dalam Kitab Un-

1. Dikenalnya online trading dalam kegiatan bursa

dang-undang Hukum Acara Pidana sendiri alat bukti masih disebutkan secara limitatif, yang hanya men-

efek, dan 2. Pengaturan mikro film sebagai media penyim-

cakup:

panan dokumen perusahaan yang telah diberikan

1. Keterangan saksi

kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik da-

2. Keterangan ahli

lam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 ten-

3. Surat

tang Dokumen Perusahaan.

4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa.

Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir perkem-

Hal ini mengundang reaksi beberapa kala-

bangan Cyberspace pada umumnya dan e-commerce

ngan yang akhirnya mengusulkan agar Kitab Undang-

pada khususnya. Di Belanda sendiri sebagai tempat

undang Hukum Acara Pidana juga perlu direvisi. Na-

asal yang melahirkan Kitab Undang-undang Hukum

mun sebagian lain justru mengkhawatirkan rekaman

Perdata sudah terjadi kemajuan dalam hukm pembuk-

(dalam elektronik) sebagai alat bukti karena bentuk

tian perdatanya. Sejak tahun 1998 secara resmi hukum

tersebut dikhawatirkan dapat dipalsukan dan nantinya

pembuktian di Belanda tidak lagi menetapkan alat

akan muncul masalah tentang keotentikan dokumen

bukti secara limitatif seperti yang terdapat di dalam

elektronik tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Niewe Regeling van Bewijsrecht in Burgerlijk

Pengaturan dalam Hukum Perdata Indonesia Hukum pembuktian Indonesia masih mendasarkan ketentuanya pada Kitab Undang-undang

Zaken (BRV) sebagai produk hukum baru di Belanda antara lain menetapkan: 1.

kecuali undang-undang menentukan lain.

Hukum Perdata, HIR dan Rgb. Ditentukan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan

2.

data dan Pasal 164 HIR dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

Penilaian terhadap bukti yang diajukan dalam persidangan diserahkan kepada kebijakan hakim.

sidang pengadilan perdata masih sangat limitatif. Dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Per-

Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun,

3.

Keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan cara apa saja. Indonesia sebagai negara yang menganut sis-

1. Bukti Lisan

tem hukum Eropa Kontinental terlebih sebagai pe-

2. Saksi-saksi

waris produk hukum dari Balanda seharusnya men-

3. Persangkaan-persangkaan

contoh apa yang telah dilakukan Belanda terutama da-

4. Pengakuan, dan

lam rangka mendukung dan mengarahkan perkem-

5. Sumpah.

bangan e-commerce di Indonesia.

151



Dalam transaksi yang menggunakan kertas (paper-

Kasus pencemaran nama baik yang dilaku-

based transaction) dokumen yang nantinya dapat

kan di media internet ini bermula saat Prita

digunakan sebagai alat bukti biasanya ditandatangan

Mulyasari mengirim surat elektronik yang berisi pe-

oleh atau untuk dan atas nama pihak yang bertran-

ngalaman Prita saat dirawat di unit gawat darurat

saksi. Tujuan utama penandatanganan itu adalah un-

Rumah Sakit (RS) OMNI Internasional pada 7

tuk membuktikan bahwa dokumen tersebut adalah

Agustus 2008.

benar-benar berasal dari atau telah disetujui oleh

Saat itu Prita menderita sakit kepala dan

orang yang membubuhkan tandatangannya. Dengan

mual-mual. Di bagian gawat darurat ia ditangani

adanya transaksi melalui internet timbul permasa-

dokter jaga, Indah. Dari pemeriksaan laboratorium,

lahan bagaimana para pihak yang bertransaksi melalui

dinyatakan trombosit darah Prita 27.000, jauh di ba-

internet timbul permasalahan bagaimana para pihak

wah normal yang seharusnya sekitar 200.000. Prita

yang bertransaksi dapat membubuhkan tandatangan

diminta menjalani rawat inap dan memilih dokter

masing-masing sebagai otentifikasi dokumen elek-

spesialis. Sesuai dengan saran Indah, ia memilih

tronik yang dipakai sebagai dasar transaksi melalui

dokter Hengky.

internet.

Diagnosis dokter menyatakan ia terkena deSebagai solusi terhadap permasalahan ini saat

mam berdarah. Menurut Prita, ia lalu mendapat sun-

ini orang telah menggunakan tandatangan elektronik

tikan dan infus yang diberikan tanpa penjelasan dan

(digital signature) sebagai alat untuk memberikan

izin keluarganya. Belakangan, ia kaget pada saat

otentifikasi terhadap suatu dokumen digitalized image

Hengky memberitahukan revisi hasil laboratorium

of handwriten signature. Tandatangan elektronik bu-

tentang jumlah trombosit darahnya. Yang awalnya

kan tandatangan yang dibubuhkan di atas kertas se-

27.000 kini menjadi 181.000. Dokter juga menyata-

bagaimana lazimnya suatu tandatanagn. Tandatangan

kan ia terkena virus udara.

elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu mencip-

Lantaran tak puas dengan perawatan di ru-

takan suatu message digest atau hast yaitu mathema-

mah sakit itu, Prita memutuskan pindah rumah sakit.

tical summary dokumen yang akan dikirimkan me-

Kemudian muncul persoalan baru. Tatkala ia me-

lalui Cyberspace.

minta catatan medis lengkap, termasuk semua hasil

Digital signature merupakan salah satu isu

tes darahnya, pihak rumah sakit menyatakan tidak

spesifik dalam e-commerce. Digital signature pada

bisa mencetak data tersebut. Prita lantas menghadap

prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk message

Manajer Pelayanan RS OMNI, Grace. Hasilnya sa-

integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan

ma saja. Inilah yang lantas membuat ia, pada 15

(sender) adalah benar-benar orang yang berhak dan

Agustus 2008, menulis surat elektronik ke sejumlah

bertanggugnjawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan

rekannya. ”Saya sangat mengharapkan mudah-mu-

tandatangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan

dahan salah satu pembaca adalah karyawan atau

dan penerimaan atas isi pesan/dokumen. Persoalan

dokter atau manajemen RS OMNI. Tolong sampai-

hukum yang muncul seputar hal ini antara lain ber-

kan ke dr Grace, dr Hengky, dr Mimi, dan Ogi bah-

kenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum digital

wa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia ha-

signature.

nya demi perusahaan Anda,” tulis Prita dalam suratLex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, April 2011

152


nya. Surat Prita ini rupanya sampai juga ke mana-

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-

jemen RS OMNI Internasional. RS OMNI meng-

tronik, yang berbunyi :

ambil langkah cepat. Selain memasang iklan di ha-

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagai-

rian KOMPAS, pihak RS OMNI melaporkan Prita

mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat

ke Polisi.

(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara pa-

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang In-

ling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milar rupiah).”

formasi dan Transaksi Elektronik, dapat dianalisa beberapa hal sebagai berikut :

Penggunaan Peraturan Perundangan-unda-

1. Prita Mulyasari dalam kasus ini adalah sebagai

ngan

tersangka kasus pencemaran nama baik. Sedangkan Rumah Sakit

OMNI adalah pihak

ngat mempengaruhi kehidupan masyarakat global

yang merasa dirugikan oleh Prita karena telah

adalah teknologi informasi, yang salah satu wu-

mencemarkan nama baik Rumah Sakit tersebut.

judnya adalah internet. Di Indonesia tindak pidana

Dalam kasus ini media yang digunakan Prita

dengan menggunakan komputer sejak dahulu masih

untuk mencemarkan nama baik Rumah Sakit

sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai

OMNI adalah media internet. Jadi Prita dapat

tindak pidana, karena terbentur dengan asas legalitas

dijerat oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun

yang terdapat dalam Pasal 1 ayat, Tiada suatu per-

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektro-

buatan dapat dipidana jika suatu peraturan belum

nik yaitu Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi :

ada ketentuannya. Adagium tersebut cenderung sa-

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

ngat membatasi penegak hukum di Indonesia untuk

mendistribusikan

melakukan penyelidikan dan atau penyidikan guna

dan/atau

mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

mengungkap perbuatan tersebut. (Edmon, 2003)

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Di dalam aspek hukum media di internet,

memilik muatan penginaan dan/atau pencema-

kajian tentang hukum dapat menggunakan aturan

ran nama baik.”

hukum yang berlaku saat ini, dengan tidak menutup

2. Prita dalam kasus ini adalah perorangan dan bukan badan hukum. Karena dalam Pasal 27 ayat

153

Perkembangan teknologi yang saat ini sa-

kemungkinan ada pembentukan produk hukum baru. (Edmon, 2003)

(3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ten-

Produk hukum baru yang dimaksud di atas

tang Informasi dan Transaksi Elektronik terda-

tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun

pat unsur “setiap orang dengan sengaja”, jadi

2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik.

Prita dapat dijerat atau dipidana sesuai dengan

Mengingat tindakan yang dilakukan oleh

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3)

pelaku untuk mencemarkan nama baik seseorang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

atau instansi yang menggunakan media internet ma-

Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun

ka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan

ketentuan pidananya yang terdapat pada Pasal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun

Informasi dan Transaksi Elektronik.



Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3)

dari perbuatan tersebut perlu dibuktikan di

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

sidang pengadilan, dan jika terbukti si pelaku

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menya-

bersalah baru dapat dipidana.

takan sebagai berikut :

b. Unsur obyektif :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

1. Tanpa hak

mendistribusikandan/atau menstranmisikan dan/atau

2. Mendistribusikan

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

3. Mentransmisikan

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki nuatan

4. Membuat dapat diakses informasi elektronik

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Di mana ketentuan Pidana dari Pasal 27 ayat (3) tersebut berada dalam Pasal 45 ayat (1)

dan/atau dokumen elektronik 5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

yang antara lain menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

Dalam kasus pencemaran nama baik yang

dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), (3) atau ayat

dilakukan oleh Saudari Prita Mulyasari terhadap

(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

manajemen Rumah Sakit OMNI bertaraf Interna-

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu)

sional di Tangerang tersebut dilakukan dengan

milyar rupiah.”

menggunakan internet berbuntut pada diajukan Sau-

Dalam hal ini penulis akan mencoba meng-

dari Prita ke pihak Polri selaku Penyidik karena di-

uraikan satu-persatu unsur yang dapat ditemukan dari

tuduh yang bersangkutan melakukan pencemaran

tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3)

nama baik Rumah Sakit OMNI tersebut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infor-

Tidak hanya itu saja, pihak Rumah Sakit

masi dan Transaksi Elektronik, antara lain :

OMNI yang mengaku merasa dirugikan dengan tu-

a. Unsur subyektif :

lisan Prita juga menggugat secara perdata di Penga-

1. Dengan sengaja

dilan Negeri Tangerang. Sebelumnya Prita memang

Unsur subyektif yang dimaksud dalam Pasal

hanya menyampaikan keluhannya terhadap pela-

27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun

yanan rumah sakit bertaraf internasional itu. Dalam

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek-

surat elektonik (surel) alias e-mail, Prita menulis ke-

tronik di sini adalah adanya suatu kesengajaan

luhan itu dengan judul “Penipuan OMNI Interna-

dalam melakukan perbuatan tersebut. Di mana

sional Hospital Alam Sutera Tangerang” tulisan itu

pelaku diketahui dan setelah diperangati tidak

kemudian dikirim ke sebuah mailing list.

dindahkan oleh yang bersangkutan, dari ru-

Belakangan email Prita tadi membuat be-

musan tersebut kiranya dapat ditarik suatu ke-

rang pihak RS OMNI. Untuk itu RS OMNI Inter-

simpulan bahwa adanya suatu kesengajaan

nasional membalas email Prita. Hanya saja balasan

dalam perbuatan tersebut. Jika pada Pasal 27

dari pihak RS OMNI berupa iklan setengah halaman

ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun

di sebuah surat kabar harian nasional. Intinya dalam

2008 diterapkan dalam tindakan pencemaran

surat bantahan itu, pihak RS OMNI membantah atas

nama baik tersebut, maka sifat kesengajaan

kebenaran tuduhan Prita.


154


Prita tidak percaya begitu saja dengan hasil diag-

terhadap Saudari Prita didasari seolah-olah perbua-

nosa dokter. Untuk itu ia memutuskan untuk pindah

tan penghinaan hanyalah memenuhi unsur curva

ke Rumah Sakit lain. Namun pihak rumah sakit ti-

(kelalaian) bukan opzet, karena doktrin dalam yuris-

dak mau memberikan catatan medis lengkap, terma-

prudensi yang berkembang membenarkan bahwa

suk semua hasil tes darahnya. Pihak Rumah Sakit

bukan animus injuriandi yang disyaratkan oleh

menyatakan tidak bisa mencetak data tersebut. Ber-

Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

bagai upaya juga sudah dilakukan Prita, termasuk

yang menyatakan bahwa cukup adanya suatu kesa-

menghadap dan berbicara dengan Manajer Pelaya-

daran, pengetahuan ataupun pengertian pada ter-

nan RS OMNI, tapi hasilnya tetap nihil.

sangka bahwa pernyataan objektif yang akan ber-

Merasa tidak mendapat pelayanan yang

akibat dan menyerang kehormatan atau nama baik

baik, belakangan Prita menulis surat elektronik ke

seseorang. Jadi, bukan tujuan utama untuk meng-

sejumlah rekannya. Intinya selain keluh kesah Prita

hina seseorang sebagai syarat pemidanaan dan pe-

selama dirawat di rumah sakit itu, ia juga menyaran-

ngertian akan akibat yang akan ditimbulkan ter-

kan agar karyawan atau dokter atau manajemen RS

hadap pernyataan (tulisan dan lisan) yang dibuatnya.

OMNI termasuk dr Grace, dr Hengky, dr Mimi, dan

Adapun dasar hukum yang terdapat dalam

Ogi jangan sampai pekerjaan profesi mulianya sia-

Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah pada

sia hanya demi perusahaan. Surat Prita ini akhirnya

Pasal 1372, yang berbunyi sebagai berikut :

sampai juga ke manajemen OMNI Internasional.

“Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah

OMNI mengambil langkah cepat. Selain memasang

bertujuan untuk mendapat penggatian kerugian serta

iklan tadi, juga melaporkan Prita ke polisi.

pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam

Hingga saat ini, proses penyelesaian masih

menilaikan satu dan lain, Hakim harus memperha-

dilakukan Para Pihak tetap pada pendirian masing-

tikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pang-

masing walaupun pada satu sisi apa yang diharap-

kat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak,

kan oleh seorang pasien untuk mendapatkan pelaya-

dan keadaan.”

nan dari Rumah Sakit hingga sembuh tidak sesuai

Makna inilah yang merupakan pengem-

dengan yang diharapkan oleh pasien yang bersang-

bangan dari materiele beledging (penghinaan mate-

kutan. Sedangkan disisi lain pihak manajemen Ru-

rial) sekaligus sebagai suatu pengakuan terhadap pe-

mah Sakit OMNI menyatakan bahwa pelayanan

langgaran dari garis-garis kepatutan yang ada dalam

yang diberikan terhadap setiap pasien telah dilaku-

masyarakat atau materiele wederrechlijkheid (dalam

kan sesuai dengan standart kesehatan, bahkan mele-

Hukum Pidana) maupun Onrechmating-daad (da-

bihi dari rumah sakit lainnya.

lam Hukum Perdata).

Bentuk pertanggungjawaban yang harus di-

Disatu sisi, era reformasi merupakan ujian

berikan oleh Saudari Prita juga dapat dilakukan de-

bagi kebebasan pers itu sendiri, disisi lain merupa-

ngan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ki-

kan intropeksi yang antisipasif bagi pers terhadap

tab Undang-undang Hukum Perdata, adapun keten-

pemberitaannya. Tidaklah dikehendaki sindrom pre-

tuan yang di atur Kitab Undang-undang Hukum Pi-

vensi pers berulang kembali. Cukup sudah sejarah

dana Pasal 310 menyatakan bahwa pembelaan

mencatat bahwa A free and responsible press hanya

155



simbol ilusif kekuasaan saja, meskipun Pasal 4

penghargaan terhadap publik untuk memperoleh

Undang-undang No. 11 Tahun 1966 juncto Undang-

Hak Informasi dan menjamin kebebasan pers seba-

undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melarang

gai inti yang identikatif dari cermin demoikratisasi

tindakan prevensi berupa penyensoran, pembredelan

Negara yang menganut dan menghargai prinsip Rule

atau pelarangan penyiaran, bahkan Pasal 4 ayat (1)

of Law.

Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Diakui memang, paham kemerdekaan pers

yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi

di era demokratisasi ini mengarah pada libertarian

warga negara menyatakan bahwa pers harus bebas

sebagai bentuk kebebasan pers yang absolut namun

dari tindakan pencegahan (prevensi), pelarangan

dalam konteks kebebasan ini tentu dengan adanya

dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk

legal responsibility yang mengikat pers sebagai pro-

memperoleh informasi terjamin. Terhadap pers ti-

duk normatif yang berlaku. Kemerdekaan pers pada

dak dikenakan larangan penyiaran adalah eksplisit

alam demokratisasi harus memenuhi persyaratan li-

yuridis dijamin Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.

mitatif, yaitu tidak diperkenankan adanya suatu pen-

40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga dalam dalam

ciptaan produk hukum yang normatif akan mem-

konteks akademik, pengurangan jumlah tayangan

batasi kebebasan pers itu sendiri, selain itu perlu

siaran adalah bentuk baru pelarangan penyiaran

adanya persyaratan demokratis yang tidak diperke-

yang secara substansi mengurangi atau mengha-

nankannya melakukan pemidanaan terhadap segala

puskan suatu kebebasan pers itu sendiri. Siapapun,

pernyataan yang bersifat pribadi.

personal maupun kelembagaan adalah subyek tin-

Sikap antipatif hukum memang harus dimi-

dakan pidana (diancam pidana maksimum 2 tahun

liki institusi pers. Pers tidak sekedar berkilah dibalik

atau denda maksimum lima ratus juga rupiah) apa-

imunitas Hak Tolak yang dijamin Undang-undang.

bila melakukan perbuatan yang bertentangan de-

Kekuatan pers bukan didasari adanya pemberitaan

ngan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun

yang memenuhi persyaratan cover both sides atau-

1999 tentang Pers.

pun telah memperoleh sumber berita sebagai investi-

Dalam teori demokrasi modern, kebebasan

gating news yang dapat dipertanggungjawabkan.

pers dianggap sebagai indikaotr demokrasi. Dalam

Analisa dan memberikan opini yang bertentangan

jarogan yang sering kita dengar, “tak ada demokrasi

dengan fakta akan menjadi tanggung jawab pers,

tanpa ada kebebasan pers.” (Edmon, 2003)

karenanya pers tidak lepas dari pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Komunikasi dan Infor-

hukum. Rambu universal sebagai limitasi hukum

masi (Permen Kominfo) ini tidak didukung prinsip

dari kebebasan pers sumber dari International

legalitas terhadap Konstitusi Undang-undang No.

Convention on the Freedom of Information di

40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga mencer-

Roma, yaitu apabila pers melakukan pelanggaran

minkan pelanggaran prinsip Lex Superior Derogat

pemberitaan mengenai National Security and Public

Inferiori (melanggar hierarki peraturan perundang-

Order, False Reporting, Blasphemy Pornografi, Im-

undangan). Pembatasan Tayang Siaran melalui Per-

pede the Fair Administration of Justice, Incitement,

men Kominfo secara tanpa sadar melanggar doktrin

Libel (penghinaan) yang berkaitan dengan right

Code of Publication yang didalamnya memaknai

(hak-hak), honour (kehormatan) and reputation (na-


156


ma baik). Melalui Undang-undang No. 40 Tahun

Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan sebelum

1999 tentang Pers, terhadap keberatan suatu pembe-

memasuki pokok perkara. Bahkan, dengan Peraturan

ritaan pers, responsibility pers adalah dalam bentuk

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 Hakim

penempatan suatu Hak Jawab (Pasal 5 ayat (2)) dan

wajib menjalankan mediasi (Court Connected Medi-

Hak Koreksi (Pasal 5 ayat (3)), bahkan sebagai

ation) pada setiap perkara yang diajukan ke Penga-

bangsa yang menjunjung tinggi prinsip The Rule of

dilan. Hakim dapat bertindak sebagai Mediator atau

Law, masyarakat atau individu dapat mengajukan

menunjuk orang lain sebagai Mediator (Bagir,

permasalahan pers melalui proses peradilan sebagai

2007).

legal solution.

Dalam penyelesaian sebagaimana yang di-

Manakala bredel dan sensor merupakan ka-

harapkan oleh para pihak maka yang harus diper-

rakteristik dari tindakan prevensi di masa lalu, tim-

hatikan dalam tahap awal adalah keberadaan se-

bul permasalahan baru di era demokratisasi ini, yai-

orang Hakim untuk memulai dengan memanggil pa-

tu pembatasan atau pengurangan waktu siaran taya-

ra pihak dengan memberikan penjelasan sengketa

ngan media elektronik sebagai bentuk baru larangan

para pihak dengan cara perdamaian.

penyiaran adalah fenomena baru langkah prevensi

Tahap pertama yang harus dilaksanakan

dengan formulasi state policy sebagai cerminan ke-

oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang

arah pembusukan terhadap kebebasan pers itu sen-

diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian

diri, sekaligus bentuk eliminasi atas hak publik

kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran menda-

memperoleh informasi, karenanya integritas profe-

maikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih uta-

sional pers harus ada pada hukum.

ma dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perda-

Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan

maian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih

Dalam hal menyelesaikan perkara delik

baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab men-

pencemaran nama baik, selain di dalam pengadilan

damaikan itu dalam berakhir dengan tidak terdapat

dapat juga dilakukan di luar pengadilan. Hal ini je-

siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap ter-

las tercantum di dalam Undang-undang Nomor 4 ta-

wujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak

hun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam ke-

berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah pro-

tentuan Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan sebagai

ses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Lembaga perdamaian merupakan salah satu

berikut: “Ketentuan ini tidak tertutup kemungkinan penye-

lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pe-

lesaian perkara dilakukan diluar Peradilan Negara

ngadilan telah banyak mendatangkan keuntungan

melalui perdamaian dan Arbitrase”.

baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya

Perdamaian tidak hanya di luar peradilan,

perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa

peradilan dapat dilakukan sebagai “potongan” dari

telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan

proses peradilan seperti diatur dalam ketentuan Pa-

cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi

sal 130 HIR atau Pasal 154 RBg (Bagir, 2007)

pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya

157



perdamaian itu berarti menghemat ongkos berper-

permusuhan yang terus berlanjut.

kara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari

Dari gambaran sebagaimana tersebut diatas,

putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian

di sini akan dicoba mencatat beberapa hal yang ber-

perkara berakhir dengan perdamaian maka akan me-

hubungan dengan masalah perdamaian dengan ana-

nambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang

lisis sistematis dan yuridis sehingga masalah per-

bersengketa, hubungan yang sudah retak mungkin

damaian ini dalam praktik Peradilan dapat sesuai

dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan

dengan apa yang diharapkan oleh peraturan perun-

mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya.

dang-undangan yang berlaku. Apa yang dikemukan

Meskipun asas perdamaian telah ditentukan

di sini lebih ditekankan pada aplikasi penerapan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

perdamaian yang dilaksanakan di dalam persidangan

tetapi tidak sedikit dalam praktik peradilan usaha

bagi pihak-pihak yang berperkara.

perdamaian para pihak yang berperkara tidak dilak-

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bah-

sanakan oleh para hakim secara optimal di dalam si-

wa perdamaian itu adalah persetujuan dari kedua

dang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilak-

orang yang berperkara untuk menyerahkan, men-

sanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua)

janjikan atau menahan sesuatu barang, dengan mak-

hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk me-

sud untuk mengakhiri suatu perkara, persetujuan

menuhi formalitas sebagaimana tersebut di dalam

perdamaian itu haruslah dibuat secara tertulis. Sehu-

peraturan perundanga-undangan saja. Sehubungan

bungan dengan hal ini, maka perdamaian yang di-

dengan hal ini, mengemukan bahwa tujuan luhur

laksanakan di muka persidangan haruslah timbal

mendamaikan pihak-pihak berperkara sering dino-

balik dalam pengorbanan dari pihak-pihak yang ber-

dai oleh praktisi hukum (Harahap, 1989). Praktik

perkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu

yang dilaksanakan oleh praktisi hukum itu telah

pihak mengalah begitu saja dan mengakui semua

menyimpang dari tujuan luhur dari maksud per-

tuntutan pihak lawan seluruhnya tanpa reserve.

damaian itu sendiri dan telah menjelma dalam ben-

Demikian juga tidak ada perdamaian apabila dua

tuk paksaan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

pihak menyerahkan penyelesaian suatu perkaranya

Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para

kepada arbitrase, atau juga setuju untuk tunduk pada

praktisi hukum itu persis seperti memperagakan fil-

suatu nasihat yang diberikan oleh pihak ketiga.

safah belah bambu, yang sebelah diinjak dan yang

Ketentuan formal dari suatu putusan perda-

sebelahnya lagi diangkat kuat-kuat. Dengan ber-

maian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 Kitab

tameng mendamaikan, para praktisi hukum di pe-

Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 130 HIR dan

ngadilan bertindak menjadi aktor dan sekaligus

Pasal 154 RBg dapat dikemukakan sebagai berikut:

martil yang siap menjatuhkan palu godamnya, ia

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

melahirkan perdamaian sesuai dengan keinginanya

Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh ha-

dan keinginan pihak yang diangkatnya, pihak yang

kim dalam menyidangkan suatu perkara adalah

diinjak sama sekali tidak didengarnya. Perdamaian

mengadakan perdamaian para pihak yang

yang demikian ini sama sekali tidak melahirkan per-

bersengketa. Dalam hal perkara Perdata apabila

damaian yang sebenarnya tetapi justru melahirkan

usaha perdamaian berhasil dilaksanakan oleh


158


hakim, maka dibuat putusan perdamaian yang

harus betul-betul mengakhiri sengketa yang se-

lazim disebut dengan akta perdamaian. Dalam

dang terjadi diantara pihak-pihak yang berper-

usaha melaksanakan perdamaian yang dilak-

kara secara tuntas, dan harus betul-betul meng-

sanakan oleh Majelis Hakim dalam persi-

akhiri sengketa secara keseluruhan dan diha-

dangan, kedua belah pihak harus sepakat dan

rapkan tidak timbul persoalan yang sama di ke-

menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri

mudian hari. Sehubungan dengan hal ini Pasal

perselisihan yang sedang berlangsung. Persetu-

1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

juan itu harus betul-betul murni datang dari ke-

memperingatkan bahwa putusan perdamaian

dua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan da-

hendaklah meliputi keseluruhan sengketa yang

ri pihak lain. Berdasarkan hal tersebut di atas,

diperkarakan, dalam arti mengakhiri sengketa

maka setiap perjanjian perdamaian yang dibuat

atau mencegah timbul lagi sengketa di penga-

di dalam persidangan Majelis Hakim tidak bo-

dilan dalam persoalan atau kasus yang sama.

leh menyimpang dari Pasal 1320 dan Pasal

Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat

1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

kepada pihak-pihak yang berperkara, maka pu-

Persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak

tusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan

boleh mengandung unsur kekeliruan (dwaling),

formulasi perdamaian itu dibuat sendiri oleh pi-

paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog). Dalam

hak-pihak yang berperkara. Agar hal ini dapat

Pasal 1859 Kitab Undang-undang Hukum

berjalan dengan baik, maka peranan hakim sa-

Perdata ditegasakan pula bahwa putusan perda-

ngatlah diharapkan agar secara serius dan rutin

maian itu dapat dibatalkan apabila terdapat ke-

mengajak para pihak yang berperkara untuk ber-

khilafan tentang orangnya atau pokok perse-

damai. Para hakim juga diharapkan untuk krea-

lisihannya.

tif dalam memberikan saran-saran dan nasihat

2. Mengakhiri sengketa

serta penjelasan mengenai jaminan hukum bila

Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg di-

di kemudian hari timbul hal-hal yang tidak di-

kemukakan bahwa apabila perdamaian telah da-

duga terhadap sengketa yang damaikan itu. Di-

pat dilaksanakan maka dibuat putusan per-

samping itu, para hakim juga harus benar-benar

damaian yang lazim disebut dengan akta perda-

memahami tentang pokok sengketa dan perse-

maian. Akta perdamaian yang dibuat itu harus

lisihan yang sedang terjadi, sehingga dengan ke-

betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi

ahlian yang dimilikinya dapat mengakhiri seng-

antara kedua belah pihak yang berperkara. Apa-

keta antara pihak-pihak yang berperkara dengan

bila putusan perdamaian yang dibuat itu tidak

lahirnya persetujuan perdamaian.

dapat mengakhiri sengketa antara pihak yang

159

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

berperkara, maka putusan perdamaian itu diang-

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hu-

gap tidak memenuhi syarat formal, dianggap ti-

kum Perdata dikemukan bahwa syarat

dak sah, dan tidak mengikat kepada pihak-pihak

dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu

yang berperkara. Putusan perdamaian yang di-

hendaklah persengketaan para pihak sudah ter-

buat dalam persidangan Majelis Hakim itu

jadi, baik yang sudah terwujud maupun yang su-


untuk


dah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke

Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan

pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat

pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka

oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di

pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat

sidang pengadilan (Daming, 2008). Sehubungan

putusan perdamaian dengan menghukum para

dengan tersebut di atas, pendapat sementara

pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang

pihak yang mengatakan bahwa putusan perda-

telah mereka buat. Putusan perdamaian itu

aian hanya dapat dilaksanakan dari sengketa

berkekutan hukum tetap dan dapat dijalankan

yang sedang diperiksa di dalam sidang penga-

sebagaimana putusan biasa lainnya. Melihat pe-

dilan adalah pendapat yang keliru. Berdasarkan

raturan perundang-undangan tersebut di atas,

Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Per-

maka dapat diketahui bahwa putusan perda-

data di atas dapat dipahami bahwa perdamaian

maian yang dibuat dalam persidangan Majelis

itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang

Hakim sama kedudukannya dengan putusan

sedang diperiksa di pengadilan maupun yang

pengadilan lainnya yang telah mempunyai ke-

belum diajukan ke pengadilan, atau perkara

kuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

yang sedang tergantung di pengadilan sehingga

Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam

persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para

perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhila-

pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pe-

fan mengenai orangnya atau mengenai pokok

ngadilan.

perselisihan, atau juga karena adanya penipuan

Apabila perselisihan para pihak baru dalam ta-

atau paksaan dalam membuatnya.

raf pemeriksaan kepolisian, maka hal itu masih

Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan apa

prematur sehingga tidak mungkin dibuat akta

yang telah disebutkan dalam Pasal 1861 Kitab

perdamaian.

Undang-undang Hukum Perdata, di mana dikemukakan bahwa suatu putusan perdamaian yang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada

diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian

beberapa manfat yang dapat diambil dari wujud per-

dinyatakan palsu adalah sama sekali batal. Da-

damaian yang dibuat dalam bentuk putusan perda-

lam Pasal 1862 Kitab Undang-undang Hukum

maian, yaitu:

Perdata juga dikemukakan bahwa suatu per-

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap

damaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hu-

dengan suatu putusan hakim yang telah mem-

kum Perdata dikemukakan bahwa semua putu-

peroleh kekuatan hukum tetap, tetapi putusan

san perdamaian yang dibuat dalam sidang Ma-

perdamaian hakim tersebut tidak diketahui oleh

jelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap

pihak-pihak yang bersengketa atau salah satu

seperti putusan pengadilan lainnya dalam ting-

dari mereka maka putusan perdamaian itu ada-

kat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak

lah batal. Jika putusan yang tidak diketahui oleh

bisa dibantah dengan alasan kekhilafan menge-

para pihak itu masih dapat dimintakan banding,

nai hukum atau dengan alasan salah satu pihak

maka perdamaiannnya sah.

telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu.

2. Tertutup upaya banding dan kasasi


160


Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas

perdamaian itu tidak berdasarkan kesepakatan

bahwa putusan perdamaian itu adalah sama ni-

bersama, atau putusan perdamaian itu tidak

lainya dengan putusan pengadilan lainnya yang

mengakhiri keseluruhan sengketa karena masih

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini

ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan, atau isi

berarti terhadap putusan perdamaian itu tertutup

putusan perdamaian itu tidak mengakhiri ke-

upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini meng-

seluruhan sengketa karena masih ada hal-hal

andung pengertian bahwa putusan perdamaian

lain yang tidak diselesaikan, atau isi putusan

itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan

perdamaian itu menyimpang dari kesepakatan,

perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan

atau juga putusan perdamaian telah dilaksa-

perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penaf-

nakan secara sukarela, atau permintaan eksekusi

siran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja

masih prematur. (Harahap, 1983)

diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan

161

3. Memiliki kekuatan eksekutorial

perdamaian itu.

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persi-

Satu-satunya upaya hukum yang dapat diper-

dangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan

gunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan

hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum

dengan adanya putusan perdamaian itu adalah

eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian.

mengadakan perlawanan terhadap putusan per-

Nilai daripada putusan perdamaian itu adalah

damaian itu. Berlawanan itu bisa berbentuk der-

sama dengan putusan pangadilan biasa yang te-

den verset atau bisa berbentuk partai verset. Ji-

lah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ting-

ka yang menjadi objek putusan perdamaian itu

kat penghabisan.

bukan menjadi milik para pihak yang membuat

Dikatakan mempunyai kekuatan hukum meng-

persetujuan perdamaian tetapi milik orang lain,

ikat adalah karena putusan perdmaian itu meng-

dalam hal seperti itu, bagi pihak yang merasa

ikat para pihak yang membuatnya, juga meng-

dirugikan dapat mengajukan derden verset ka-

ikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat

rena barang yang dicantumkan dalam putusan

hak dan manfaat daripadanya. Putusan perda-

perdamaian itu miliknya. Mengajukan derden

maian juga mempunyai kekuatan eksekusi ka-

verset ini dapat juga dilaksanakan dengan ala-

rena putusan perdamaian itu dapat langsung di-

san barang yang menjadi objek putusan per-

eksekusi apabila pihak-pihak yang membut per-

damaian telah diletakkan conservatoir beslag

setujuan perdamaian itu tidak mau melak-

atau sita eksekusi untuk kepentingan pelawan.

sanakan persetujuan yang disepakati secara su-

Perlawanan dapat juga diajukan dalam bentuk

karela. Bagi pihak-pihak yang mersa dirugikan

partai verset terhadap putusan perdamaian.

karena tidak ditaati persetujuan perdamaian itu

Adapun alasan yang dipergunakan dalam me-

dapat meminta pengadilan yang membuat putu-

ngajukan perlawanan itu adalah cacat formal

san perdamaian untuk melaksanakan eksekusi.

atau cacat materiil yang melekat pada putusan

Eksekusi yang dimintakan itu dapat berupa se-

perdamaian itu. Bentuk perlawanan model itu

jumlah uang, ini sangat tergantung dari apa yang

banyak dipergunakan dengan alasan isi putusan

disepakati dalam persetujuan damai yang telah



dibuat oleh mereka. Adapun tata cara eksekusi

hukum tidak terkecuali pencemaran nama baik baik

putusan perdamaian itu adalah sama dengan ek-

berupa orang atau pribadi maupun institusi. Ber-

sekusi putusan pengadilan lainnya yang telah

dasarkan pada hal tersebut, maka penulis berkesim-

mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan per-

pulan sebagai berikut: pertama pencemaran nama

damaian di samping mempunyai kekuatn meng-

baik adalah bentuk penyampaian yang dikemukakan

ikat dan eksekutorial, juga mempunyai nilai ke-

oleh seseorang kepada baik orang lain maupun pri-

kuatan pembuktian sebagaimana akta autentik

badi maupun kelompok atau instansi tertentu se-

lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat tiga

bagai akibat dari ketidaksenangan atau penyampaian

kekuatan pembuktian, yaitu: 1. kekuatan pem-

atau pelayanan yang harus diberikan terhadap di-

buktian formal, yaitu pembuktian antara para

rinya. Kebebasan berkespresi baik individu, institusi

pihak yang telah mereka terangkan adalah seba-

pers, badan hukum maupun koorporasi yang sifat-

gaimana yang tertulis dalam akta perdamaian

nya opositif dan konstruktif akan masuk dalam jera-

tersebut, 2. kekuatan pembuktian materiil, yakni

tan ketentuan peraturan tersebut.

disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah

Kedua hingga saat ini selain pasal-pasal

terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya

yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hu-

terdapat dalam akta perdamaian yang sudah

kum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum

dijadikan putusan perdamaian itu, 3. kekuatan

Perdata terdapat pula beberapa peraturan perundang-

mengikat, membuktikan bahwa antara para pi-

undangan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan

hak dengan pihak ketiga mempunyai keterkai-

dalam melakukan proses penyidikan penuntutan dan

tan dengan putusan perdamaian itu, karena pu-

penghukuman oleh hakim dengan menyatakuan

tusan perdamaian itu dibuat di muka pejabat

sanksi berupa hukum pidana penjara, pidana denda

yang berwenang.

dan pidana sosial lainnya. Namun sepanjang menyangkut media elektronik baik terhadap pribadi maupun wartawan akan dikenakan hukuman sesuai

Kesimpulan Berkembang pesatnya teknologi dan infor-

dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor

masi baik di media cetak dan elektronik telah mem-

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

bawa perubahan hampir semua tatanan kehidupan

Elektronik.

manusia untuk dapat melakukan aksi dan reaksi dengan cara melakukan lewat media tersebut, khu-

Daftar Pustaka

susnya internet. Penyampaian media internet ter-

Achmad Soemadipraja, “Asas-Asas Hukum Pi-

sebut akan dengan cepat terkirim kepada pihak-pi-

dana”, Alumni, Bandung, 1982.

hak yang dituju atau dapat diinformasikan juga

Bagir Manan, “Kekuasaan Kehakiman Indonesia

kepada masyarakat secara luas. Teknologi informasi

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena

2004”, FH UI Press, Jakarta, 2007.

selain memberikan kontribusi bagi peningkatan keejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sealigus menjadi sarana efektif perbuatan melawan

Bambang Pernomo, “Asas-asas Hukum Pidana”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. Dave Henry, et.al, “The Emergency of Digital


162


Economy”, Sekretariat on Electronic

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH

Commerce-US Department of Commerce, Washington D.C., 1999.

Perdata) Kitab

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Undang-undang

Hukum

Pidana

(KUH

Pidana) Leden

Marpaung,

”Asas-Teori-Praktik

hukum

pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Edmon Makarim, ”Kompilasi Hukum Telematika”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. EY Karter dan SR Sianturi, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata”, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989. M.Arsyad Sanusi, “Hukum Teknologi Informasi”, FH UI, Jakarta, 2004.

Hikmahanto Juwana, “Aspek Penting Pembinaan

Muhammad

Daming,

“Penyelesaian

Sengketa

Hukum Teknologi Informasi di Indonesia”,

Perdata Oleh Hakim”, UNPAD, Bandung,

dalam Jurnal Hukum Bisnis. Jilid 16,

2008. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-

November 2001. Indonesia, “Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, UU Nomor 11 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TLN No. 4843.

Undang

Hukum

Perdata,

Pradnya

Paramita, Jakarta, 2005. Richard E Susskind, “The Future of Law: Facing Challenges of Information Technology,

________, “Undang-undang tentang Pers”, UU Nomor 40 tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 166, TLNRI Nomor 3887. Indriyanto Seno Adji, “Hukum dan Kebabasan Pers”, Diadit Media, Jakarta, 2005.

The Clarendon Press”, Oxford, 1995. Tjipta Lesmana, “Pencemaran Nama baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika”, Erwin-Rika Press, Jakarta, 2005. Wirdjono Prodjodikoro, “Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia”, Eresco, Jakarta, 1969.

163


TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN DENGAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents