TINJAUAN TERHADAP ASAS UNCONSCIONABILITY(ASAS KESEIMBANGAN) DAN PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA

R. Muhammad Taufiq Kurniadihardja - Tinjauan Terhadap Asas Unconscionability Dan Penerapannya Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Di Indonesia

TINJAUAN TERHADAP ASAS UNCONSCIONABILITY(ASAS KESEIMBANGAN) DAN PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA Oleh: R. MUHAMMAD TAUFIQ KURNIADIHARDJA Dosen Fakultas Hukum – UIEU [email protected] ABSTRAK Kontrak adalah salah satu bagian di bidang hukum yang sifatnya sangat spesifik dan peranannya dalam dunia kerja sangatlah penting. Salah satu peranan penting dari kontrak adalah pada bidang pertambangan, di mana saat ini ada dua permasalahan yang menimbulkan kontroversi secara nasional yaitu pada Joint Operating Agreement antara Pertamina dengan Exxonmobil untuk pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu serta kontrak karya dengan Freeport McMoran. Kontroversi yang merebak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi telah memasuki wilayah politis. Reaksi keras di berbagai lapisan masyarakat akhirnya timbul setelah Exxonmobil ditunjuk sebagai leader dalam pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu, bahkan ada salah satu partai politik berencana melayangkan gugatan kepada pemerintah apabila dari hasil pengkajian tim legal yang akan dibentuk oleh partai tersebut ditemukan adanya “jebakan-jebakan hukum” dalam penandatanganan JOA tersebut. Ketidak-puasan masyarakat terhadap isi dan implementasi dari kedua kontrak dimaksud, yang dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan. Maka, disinilah diperlukan adanya tinjauan secara yuridis terhadap implementasi kontrak pada bidang pertambangan di Indonesia. Kata Kunci: Kontrak, Asas Keseimbangan, Pertambangan.

Pendahuluan

tidak hanya menyangkut aspek hukum,

A. Latar Belakang

tetapi telah memasuki wilayah politis. “Kemenangan”

Ada 2 (dua) masalah kontrak di

Exxonmobil

bidang pertambangan yang menjadi

yang akhirnya ditunjuk sebagai leader

kontroversi dalam skala nasional akhir-

dalam pengelolaan lapangan minyak di

akhir

Blok Cepu, tak pelak menimbulkan

ini,

Agreement

yaitu

Joint

Operating

(JOA) antara Pertamina

reaksi

keras

di

berbagai

dengan Exxonmobil untuk pengelolaan

masyarakat,

lapangan minyak di Blok Cepu serta

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

kontrak

Freeport

DPR berencana melayangkan gugatan

McMoran. Kontroversi yang merebak

kepada pemerintah apabila dari hasil

75

karya

dengan

Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006

bahkan

fraksi

lapisan Partai


pengkajian

tim

akan

kontrak yang berlaku secara universal

adanya

dan banyak diterapkan khususnya di

dalam

negara-negara yang menganut prinsip

penandatanganan JOA tersebut. Reaksi

Common Law. Berdasarkan doctrine of

yang sama dari berbagai unsur lapisan

unconscionability ini, Pengadilan berhak

masyarakat

untuk

untuk menolak berlakunya suatu kontrak

berunjuk rasa untuk menolak Exxon

yang dianggap tidak adil (unfair) atau

mobil, meskipun akhirnya hal itu tidak

kontrak yang

terjadi.

contracts). Dalam hal ini, hakim diberi-

dibentuknya,

legal

yang

menemukan

“jebakan-jebakan

hukum”

juga

Pada

berencana

ada

kan kemerdekaan untuk menilai layak

berkelanjutan

tidaknya suatu klausula dalam kontrak

diajukan oleh masyarakat adat Papua

untuk diberlakukan, dengan berlandas-

terhadap keberadaan Freeport, dimulai

kan kepada prinsip persamaan derajat

dengan melakukan pemblokiran jalan

(equality) dan keadilan serta tidak

menuju lokasi Freeport, aksi unjuk rasa

bertentangan dengan hati nurani.

gugatan

saat

yang

bersamaan

menindas (oppressive

secara

yang dilakukan di berbagai tempat di Indonesia

yang

puncaknya

adalah

Asas keseimbangan ini juga diadopsi dalam prinsip hukum kontrak

kerusuhan yang melanda di Abepura

komersial

internasional,

misalnya

beberapa waktu lalu yang menimbulkan

prinsip-prinsip

korban jiwa, baik di kalangan aparat

UNIDROIT atau UPICCs (Principles of

militer, polisi hingga masyarakat sipil.

International Commercial Contracts)

yang dianut dalam

yaitu prinsip itikad baik (good faith), transaksi jujur (good dealing) dan

B. Permasalahan Kesimpulan yang dapat kita

kontrak yang mengandung perbedaan

tarik dari kedua contoh kontrak yang di-

besar (gross disparity).

permasalahkan yaitu adanya ketidak-

berdasarkan prinsip ini maka salah satu

puasan masyarakat terhadap isi dan

pihak

implementasi

kontrak

kontrak atau syarat-syarat individual

kurang

dari kontrak tersebut, apabila kontrak

dan

atau syarat tersebut secara tidak sah

dimaksud,

dari yang

kedua dianggap

mencerminkan rasa

keadilan

dapat

memberikan

keseimbangan. Asas keseimbangan atau asas

Selanjutnya

membatalkan

keuntungan

seluruh

yang

ber-

lebihan kepada salah satu pihak.

me-

Sesungguhnya kalau kita mau

rupakan salah satu asas dalam hukum

jujur, hampir tidak pernah ada suatu

unconscionability

sesungguhnya


76


kontrak yang betul-betul mencerminkan

used its unequal bargaining power

keadilan dan keseimbangan bagi para

to obtain oppressive or manifestly

pihak, selalu ada salah satu pihak yang

unfair contract terms);

lebih diuntungkan dan hal itu sangat

3. Pihak

yang

lebih

lemah

tidak

disadari oleh para pembuat kontrak yang

memiliki pilihan alternatif lain (the

bersangkutan.

adhering party had no reasonable

bicarakan

Apalagi kontrak

standardized

contract

jika

mem-

baku

atau

yang

dibuat

alternative). Selain

itu,

kontrak

asas

uncons-

secara sepihak oleh pihak yang lebih

dianggap

dominan, jelas bahwa asas keseim-

cionability apabila bertentangan dengan

bangan atau unconscionability ini tidak

public policy.

mungkin diterapkan. Namun demikian dengan

mendasarkan

kebebasan

berkontrak

kepada

asas

Diantara ketiga unsur tersebut di atas,

penulis

berpendapat

bahwa

of

kesulitan yang paling utama adalah

contract) bahwa tidak ada satu pun

untuk membuktikan adanya posisi tawar

pihak yang dipaksa untuk membuat

menawar yang tidak seimbang. Hal itu

suatu kontrak, maka dalam praktek hal

disebabkan dalam praktek seringkali

semacam

suatu

bentuk “tekanan” dari pihak yang lebih

kelaziman, meskipun tidak sedikit pula

dominan adalah samar-samar atau tidak

yang menentangnya.

kasat

itu

telah

(freedom

melanggar

suatu

menjadi

mata,

apalagi

jika

dikaitkan

Untuk dapat menilai apakah

dengan kekuatan politik, ekonomi atau

suatu kontrak bertentangan dengan asas

keahlian (skill) yang merupakan prestasi

unconscionability

yang paling menentukan atas terjadinya

ini

maka

harus

ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:

kontrak.

1. Para pihak memiliki kekuatan tawar

dituntut kejelian dari para hakim untuk

menawar yang tidak seimbang (the

menggali

parties possessed severely unequal

tersebut serta mengaitkannya dengan

bargaining power);

latar belakang, sifat dan tujuan dari

2. Pihak yang lebih dominan secara tidak wajar menggunakan kekuatannya

77

Dalam kasus seperti ini

untuk

melakukan

tekanan/

adanya

unsur

“tekanan”

dibuatnya kontrak itu sendiri. Sesungguhnya, di dalam Kitab Undang-undang

Hukum

Perdata

menindas atau membuat ketentuan-

Indonesia (KUH Perdata) terdapat Pasal-

ketentuan kontrak yang tidak adil

Pasal yang mengatur keberlakuan suatu

(the dominant party unreasonably

kontrak, yaitu bahwa suatu kontrak



dapat dibatalkan apabila kesepakatan

gugatan pembatalan terhadap kontrak

yang dibuat diakibatkan oleh kehilafan,

tersebut akan menimbulkan masalah

paksaan atau penipuan (Pasal 1321),

baru, sebab selain akan menimbulkan

sedangkan Pasal 1337 dan 1339 KUH

preseden buruk tentang kepastian hukum

Perdata mengatur larangan berlakunya

dalam berinvestasi di Indonesia, juga

kontrak

undang-

mengundang lahirnya kasus “Karaha

undang, kesusilaan, ketertiban umum,

Bodas Company (KBC)” baru, yang

kepatutan

Apabila

tentunya berdampak negatif terhadap

terbukti bahwa salah satu klausula,

citra bangsa kita di mata masyarakat

syarat atau ketentuan yang dituangkan

internasional.

yang

melanggar

atau

kebiasaan.

dalam suatu kontrak memenuhi unsur-

Namun demikian, adalah tugas

unsur yang ber-tentangan dengan asas

kita

unconscionability

kepentingan (stakeholders) yang merasa

tersebut,

maka

semua,

seluruh

tindakan-tindakan yang dapat dilakukan

terpanggil

adalah sebagai berikut:

terhadap keberadaan kontrak-kontrak di

1. Menolak berlakunya kontrak secara

bidang pertambangan yang menyangkut

keseluruhan; 2. Menolak

untuk

pemangku

berbuat

sesuatu

hajat hidup orang banyak yang harus berlakunya

klausula-

dihormati

tersebut, untuk mengkaji

klausula yang bertentangan dengan

secara

asas

tersebut,

klausula-klausula dalam kedua kontrak

memberlakukan

tersebut yang sekiranya mengandung

lainnya

unsur-unsur yang bertentangan dengan

unconscionability

tetapi

tetap

klausula-klausula

dalam

kontrak; 3. Membatasi

asas berlakunya

klausula-

teliti

dan

seksama

unconscionability

adakah

sebagaimana

telah diuraikan di muka. Apabila benar

klausula yang bertentangan dengan

ada,

asas

sewajarnya apabila pemerintah berani

unconscionability

untuk menghindari

tersebut

kemungkinan

maka

menekan

sudah

pihak

sepatutnya

kontraktor

dan

untuk

terjadinya keadaan yang tidak adil

menyepakati klausula pengganti atas

atau menguntungkan secara tidak

klausula yang tidak dapat diberlakukan

sah salah satu pihak.

tersebut.

Dalam kaitannya dengan kedua kontrak di bidang pertambangan yang telah dibuat secara sah (JOA Blok Cepu dan Kontrak Karya Freeport), maka Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006

78


tuntutan masyarakat setempat untuk

C. Kesimpulan Suatu kontrak bukanlah harga

lebih dilibatkan secara aktif sejak tahap

mati yang tidak dapat ditawar-tawar

perundingan hingga pelaksanaan kontrak

lagi,

untuk

juga merupakan tuntutan yang wajar,

ditambah, dikurangi, diperbaiki serta di-

sepanjang dalam koridor aturan yang

sempurnakan berdasarkan kesepakatan,

telah ditetapkan.

apalagi

masih

jika

dimungkinkan

kita

kaitkan

Pemerintah

dengan

memang

me-

kewenangan yang dimiliki oleh negara

nyatakan bahwa pada tahun 2005,

sebagai pemilik sumber daya alam yang

Freeport memberikan manfaat langsung

wajib dipergunakan sebesar-besarnya

sebesar US$ 880 juta dalam bentuk

untuk

maka

pembagian saham (dividen), royalti dan

untuk

pajak.

kemakmuran

pemerintah

rakyat,

berkewajiban

Demikian

memastikan bahwa perlindungan ter-

penerimaan

hadap kepentingan tersebut selayaknya

diakui oleh pemerintah

ditegakkan dan dipatuhi.

400

Patut dicermati bahwa kontrak-

juta

kompensasi

dari

pula

dengan

Exxonmobil

yang

sebesar US$

yang

merupakan

atas

lapangan

total minyak

kontrak di bidang pertambangan yang

Sukowati dan Tuban ditambah hasil

berlaku di Indonesia saat ini, baik

produksi Sukowati, namun pemerintah

Kontrak Karya maupun Kontrak Bagi

juga harus mengakui secara jujur masih

Hasil, sejak generasi pertama hingga

banyak kelemahan dan kerugian yang

generasi yang terakhir tidak mengalami

ditemui

perubahan

kontrak pertambangan tersebut.

yang

mendasar,

padahal

dalam

Jika

konsep Kontrak Karya generasi pertama

implementasi

pihak

kedua

kontraktor

juga

yang ditandatangani pada bulan April

beritikad baik untuk lebih memberikan

1967

Freeport,

kontribusi yang nyata bagi community

sehingga mudah dipahami jika klausula-

development, tidak hanya mengeruk

klausulanya lebih banyak menguntung

keuntungan semata, semestinya tidak

untungkan pihak mereka.

perlu ada keengganan dari pihak mereka

dibuat

oleh

pihak

Jika dikaitkan dengan semangat

untuk duduk bersama

dan meninjau

otonomi daerah yang didengungkan

kembali

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

dianggap merugikan tersebut, apalagi

Tahun 1999, sebagaimana telah diubah

jika terbukti telah terjadi pelanggaran

dengan

terhadap asas unconscionability yang

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 79

klausula-klausula

semestinya dipatuhi dan dihormati.


yang


Daftar Pustaka Atiyah, P.S., “An Introduction to the Law

of

edition.

Contract”, Oxford,

fourth

Clarendon

Press, 1989. Badrulzaman,

Mariam

Darus,

et.al.

“Kompilasi Hukum Perikatan, dalam rangka menyambut masa purna bakti usia 70 tahun”, PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Cheeseman, Henry R., “Business Law”, third edition. Prentice Hall, 1998. Fox, William J. R.: “International Commercial Kluwer

Agreements”,

Law

and

Taxation

Publishers, 1992. Fuady, Munir.. “Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)”, buku kedua, PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hasan, Madjedi., “Pacta Sunt Servanda. The

Principle

Application

in

and

its

Petroleum

Production Sharing Contract”, PT. Fikahati Aneska, 2005.


80

TINJAUAN TERHADAP ASAS UNCONSCIONABILITY(ASAS KESEIMBANGAN) DAN PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents