TINJAUAN SYARI AH TERHADAP DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH. Skripsi

TINJAUAN SYARI’AH TERHADAP DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh: FITOYO PAMBUDI NIM: 107046101953

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/ 2011 M

LEMBAR PERNYATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 10 Juni 2011

Fitoyo Pambudi

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh-Nya, serta shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN

SYARI’AH

TERHADAP

DEPOSITO

BERBASIS

KOMODITI

MURABAHAH” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan

strata satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bukan hanya sematamata hasil jerih payah penulis sendiri, melainkan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Atas dasar itu penulis dengan tulus ikhlas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Amin Suma, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, Sekretaris Program Studi Bapak

iii

Mu’min Rauf, MA yang telah memberikan keluasan kesempatan untuk penyelesaian skripsi ini. 3. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido, MA. yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum,

serta Pimpinan

Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah menyediakan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 5. Seluruh Staf pengajar beserta Asisten Dosen dan Karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 6. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ayahanda Sulanjar dan Ibunda Asmirah, serta kakanda Eko Sulistyo dan Dwi Fatimah yang dengan tulus selalu mendoakan, memberi dorongan dan semangat tiada henti kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang juga menjadi amanah bagi penulis kepada orang tua. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada semua di bawah payung kasih sayang-Nya. Amin 7. Keluarga besar PS C 2007, Didin, Fahmi, Fairuz, Dwi, Acha, rekan-rekan LiSEnSi (Lingkar Studi Ekonomi Syari’ah) dan FoSSEI, Amel, Mawaddah, Jaja, Bimo, Khaikal, Fikri, Wahyu, serta sahabat TaRAs (Ta’lim Remaja As-Syafa’at) yang telah memberikan banyak pelajaran berharga selama masa studi penulis di kampus, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

iv

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah disebutkan atas bantuan yang telah diberikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat. 8 Rajab 1432 H Jakarta, --------------------10 Juni 2011 M

Penulis

v

DAFTAR ISI

Halaman Judul

No. Halaman

Surat Pernyataan .................................................................................................

ii

Persetujuan Pembimbing ....................................................................................

iii

Kata Pengantar ....................................................................................................

iv

Daftar Isi ..............................................................................................................

vi

BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN .....................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………….

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ………………………

6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………..

7

D. Review Studi Terdahulu ..…………………………………...

7

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan …………………...

9

F. Sistematika Penulisan ………………………………………

11

DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH ........... 12 A. Pengertian Bursa Komoditi Berjangka ……………………..

12

B. Hukum Bursa Komoditi Berjangka ..............................…….

18

C. Pengertian Deposito ......................………………………….

34

D. Pengertian Komoditi Murabahah ...........................................

35

E. Jenis-Jenis Komoditi Murabahah ...........................................

39

F. Tawarruq dan Implementasinya Pada Inovasi Keuangan Syari’ah ..................................................................................

vi

40

BAB III

:

MEKANISME DAN PROBLEMATIKA DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH ................................

50

A. Mekanisme Deposito Berbasis Komoditi Murabahah ……….

50

B. Problematika Yang Ada Pada Transaksi Deposito Berbasis Komoditi Murabahah ....................................................…….. BAB IV :

53

AKAD DAN ANALISA PROBLEMATIKA PADA DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH ..........

56

A. Akad-Akad Yang Digunakan Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah ....................................................…….

56

B. Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad-Akad Yang Digunakan Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah .…..………...

60

C. Analisa Terhadap Problematika Yang Ada Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah …...…………..…..………… BAB V

:

73

PENUTUP A. Kesimpulan ...……...…………..……………………………..

82

B. Saran ……...…….……………………………………………

84

DAFTAR PUSTAKA ………………..…………………………………………

85

vii

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Seiring perkembangan zaman, saat ini banyak sekali ditemukan berbagai jenis transaksi keuangan Islam berkembang mulai dari yang paling sederhana hingga yang konsepnya sangat kompleks. Mulai dari industri perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal, bahkan bursa komoditi berjangka pun tidak mau ketinggalan dalam mengikuti tren tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya commodity trading. Produk future trading ini dikembangkan untuk memperluas instrument pasar uang antar bank syariah yang lazim diterapkan pada Bank Syari’ah di luar negeri1, salah satunya adalah komoditi murabahah. Produk investasi berbasis komoditi murabahah memang telah dikenal cukup lama di luar negeri. Namun untuk konteks di Indonesia, komoditi murabahah merupakan hal baru, dan konsep produk yang ditawarkan adalah deposito fixed return dimana bank syari’ah menjaring dana masyarakat untuk ditempatkan pada sejumlah komoditas dengan menggunakan akad murabahah. Sehingga dengan murabahah tersebut bank syariah bisa mendapatkan return tetap (marjin) dari pembiayaan 1

Soewardi Yusuf, Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas Pada Perbankan Syariah, (Jakarta: Karim review, special edition January 2008), h.6.

1

2

komoditas. Selanjutnya, bank syariah dapat memberikan return tetap (marjin) bagi nasabah deposito berbasis komoditi murabahah. Dalam praktiknya konsep ini banyak mendapat kritikan dari para akademisi karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam sebenarnya. Masalah yang disoroti adalah akad yang dipakai dalam transaksi ini menggunakan akad tawarruq atau bai’ inah, yang mana keduanya kontroversi dan masih dalam perdebatan di kalangan ulama2. Para ulama klasik dari Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali memandang tawarruq sebagai transaksi yang diperbolehkan secara legal. Islamic Fiqh Academy, yang beranggotakan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI pada konferensi tahunan sesi ke 15 di kota Mekkah, telah mengeluarkan resolusi yang mendukung diperbolehkan transaksi tawarruq, dengan syarat pembeli tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah, langsung atau tidak langsung, sebab kalau hal itu terjadi, maka bisa dikatakan masuk dalam kategori transaksi yang mengandung riba. 3 Para ulama dari Mazhab Maliki tidak setuju dengan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk dalam kategori riba. Umar Ibn Abdul ‘Aziz dan Muhammad Ibn al Hasan tidak setuju dengan tawarruq. Ibnu 2

Lukman Hakim Handoko, “Kritik Terhadap CMP” diakses pada 6 Desember 2010 dari http://luqmannomic.wordpress.com/2008/09/08/kritik-terhadap-produk-commodity-murabahahproduct-cmp-bag-1/. 3 Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses pada 7 Desember 2010 dari http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

3

Taimiyyah dari Mazhad Hanbali, dan muridnya Ibn al-Qayim sangat tidak setuju dengan Tawarruq dan menyamakan dengan katagori ‘inah. Sebagian dari Ulama Hanafi telah melarang transaksi ini dan menyamakannya dengan ‘inah, namun sebagian lagi, seperti Ibn al-Humam mengatakan kalau tawarruq tidak terlalu di senangi atau khilaf al –awla. 4 Selain permasalahan akad, karena produk ini berkaitan dengan futures, maka perlu dipertanyakan juga objek transaksinya atau underlying asset-nya yang dikaitkan dengan harga komoditas, misalnya metal di London Metal Exchange. Sehingga terkesan hanya mem-benchmark tanpa disertai keberadaan metalnya secara fisik atau underlying. Hal tersebut terjadi karena praktisi perbankan syari’ah hanya menitik beratkan suatu transaksi pada pemenuhan rukun akad saja, yaitu adanya underlying transaction. Sehingga pada akhirnya menyebabkan underlying trannsaction tidak berfungsi sebagai hakikat atau tujuan transaksi tetapi sekedar menjadi justifikasi atas hakikat atau tujuan sebenarnya dari transaksi itu, yaitu transaksi untuk mendapatkan sejumlah uang (credit transaction). Padahal secara teori, murabahah harus jelas objek transaksi atau underlying asset-nya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, segala transaksi bisnis harus berbasis pada sektor riil dan harus menunjukan penciptaan barang dan jasa yang merefleksikan penciptaan kekayaan bukan transfer kekayaan. Karena penciptaan kekayaan memiliki peranan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut sesuai 4

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

pada

7

Desember

2010

dari

4

dengan tujuan ekonomi Islam yaitu falah baik di dunia dan maupun di akhirat. Aktivitas transfer kekayaan (non produktif) hanya akan memperkecil perputaran barang dan jasa yang tentunya tidak sejalan dengan tujuan maqasid syariah,5 yang menurut Al- Syatibi terdiri dari 5 kebutuhan dasar, yakni pemenuhan kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.6 Di sisi lain, market shared perbankan syariah hingga akhir Desember 2010 baru mencapai angka 3,2 persen. Dari November angka ini naik sekitar Rp 7 triliun, dari angka Rp 66 triliun menjadi 100,8 triliun. 7 Tentu porsi tersebut masih sangat kecil dari total market shared perbankan nasional. Meski demikian upaya untuk menggenjot pangsa pasar perbankan syariah tetap terus dilakukan. Salah satu upaya strategis adalah inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar tetapi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih .jauh tertinggal. Produknya masih monoton dan bahkan terkesan kaku, kurang dinamis. Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah dari Kuwaity Investment Company., Baljeet Kaur Grewal,(2007) Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk bank syariah dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat

5

Ali Sakti, “Commodity Murabahah dan Implikasinya Dalam Perekonomian”,diakses pada 5 Desember 2010 dari http://abiaqsa.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 6

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’ah, (Kairo: Mushtafa Muhammad, T.th), jilid 2,

h.374 7

“Market Shared Perbankan Syari’ah Diharapkan Naik 3,2 Persen ” diakses pada 25 Februari 2011 dari http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/11/02/09/163120-market-shareperbankan-syariah-diharapkan-naik-32-persen

5

yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. Terdapat hubungan kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah. Semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, membuat lambatnya pengembangan pasar (market expansion). Inovasi produk diperlukan agar bank syari’ah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasar dan pengembangan produk. Oleh karenanya, beberapa tahun lalu tepatnya bulan April 2008 HSBC Amanah Syariah bekerjasama dengan Danamon Syariah memperkenalkan produk Komoditi Murabahah ini dengan nama Amanah Fixed Investment. Menurut Head of HSBC Amanah Syariah Mahmoud Abushama, produk ini merupakan produk pengelolaan dana pihak ketiga yang pertama di Indonesia yang menggunakan struktur komoditi murabahah (commodity murabaha structure) yang tentunya memberikan kesempatan diversifikasi portofolio investasi para nasabahnya dalam produk investasi pendapatan tetap dan pastinya sudah disetujui oleh Bank Indonesia (BI) maupun Dewan Syariah Nasional. 8

8

“HSBC Amanah Syariah Luncurkan Komoditi Murabahah”,diakses pada 3 November 2010 dari http://economy.okezone .com/index.php/ReadStory/2008/04/03/21/97305/hsbc-amanah-syariahluncurkan-komoditi murabahah

6

Bahkan perkembangan komoditi murabahah di Indonesia belakangan berbuah respon positif dari Bursa Berjangka Jakarta. Karena pengembangan produk komoditi syariah berlabel Murabahah Comodity dari Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX), diperkirakan akan terbit pada Juli 2011.9 Oleh karena permasalahan futures trading (bursa komoditi berjangka) khususnya Komoditi Murabahah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan persoalan yang baru muncul di abad modern, yang secara pasti tidak ditemukan dalil yang rinci yang berbicara tentang ini. Bermula dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang komoditi murabahah dengan judul TINJAUAN SYARI’AH TERHADAP DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Oleh karena dirasa terlalu luas pembahasan tentang komoditi murabahah ini, maka penulis membatasi penelitian ini hanya dalam jenis komoditi murabahah deposito dan perspektif fikih mu’amalahnya, dan agar penulisan ini lebih terarah serta efisien dalam mencapai tujuan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah konsep deposito berbasis komoditi murabahah yang dipraktekkan dalam perbankan syari’ah?

9

“ Produk Komoditas Berjangka Syariah Siap Terbit Juli 2011”,diakses pada 5 April 2011 dari detikfinance.com

7

2.

Bagaimanakah pendapat para ulama terkait akad-akad yang digunakan dalam deposito berbasis komoditi murabahah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui seperti apa konsep deposito berbasis komoditi murabahah yang dipraktekkan dalam perbankan syari’ah.

2.

Untuk mengetahui pandangan para ulama terkait akad-akad yang digunakan dalam deposito berbasis komoditi murabahah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagi penulis pada khususnya dapat menambah khazanah keilmuan dan mengembangkan daya analisis berupa gagasan atau pendapat yang direalisasikan melalui karya ini, mengenai deposito berbasis komoditi murabahah. 2. Bagi para akademisi dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi kuliah. 3. Bagi para praktisi perbankan syariah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan sharia compliance demi menjaga produkproduknya agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syari’at Islam 4. Bagi masyarakat, dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan dan juga sebagai bahan pembelajaran terhadap kompleksnya produk-produk perbankan syari’ah. D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu Tinjauan studi terdahulu dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

8

1.

Artikel dengan judul “Commodity Murabahah Product (CMP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Luqman Hakim Handoko. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah artikel tersebut melihat komoditi murabahah dari sudut pandang ekonomi Islam. Meskipun di dalamnya terdapat penjelasan terkait akad-akad yang digunakan pada transaksi ini, namun penjelasan tersebut masih sangat minim karena artikel ini tidak menjelaskan tempat terjadi transaksi (bursa komoditas berjangka). Sedangkan skripsi ini fokus pada komoditi murabahah dalam bentuk penghimpunan dana serta penjelasan terkait bursa komoditi berjangka dari aspek fikih mu’amalah.

2.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Gunawan Yasni, SE.Ak., MM yang berjudul “Kritik Syariah Terhadap Transaksi Murabahah Commodity BankBank Asing”. Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis adalah artikel ini hanya melihat komoditi murabahah sebagai kontrak berjangka yang mengandung unsur gharar tanpa menganalisa lebih dalam aspek-aspek syari’ah lainnya, sebagaimana yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini.

3.

Artikel yang ditulis oleh Nibra Hosen yang berjudul “Tawarruq”. Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis adalah artikel ini hanya melihat komoditi murabahah dari aspek tawarruqnya saja, tanpa melihat akad-akad lain yang digunakan pada komoditi murabahah selain tawarruq sebagaimana yang ingin diungkapkan penulis pada skripsi ini.

4.

Artikel dari Soewardi Yusuf yang dimuat dalam jurnal KARIM Review Special Edition, January 2008 dengan judul “Commodity Trading Sebagai Alternatif

9

Instrument Solusi Likuiditas Pada Perbankan Syari’ah”. Tulisan ini lebih mengarah kepada bagaimana perbankan syari’ah menjadikan commodity trading sebagai solusi untuk manajemen likuiditasnya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan skripsi penulis yang akan membahas komoditi murabahah dari aspek syari’ah. 5.

Skripsi tahun 2003 yang berjudul “Bursa berjangka komoditi : sebuah tinjauan etika bisnis Islami” yang merupakan skripsi tahun 2003 dari Deny Pribadi mahasiswa program studi Mu’amalat FSH UIN Jakarta. Adapun skripsi ini hanya membahas tentang bursa berjangka komoditi tanpa menjelaskan komoditi murabahah sebagaimana yang ingin penulis sampaikan.

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan 1. Metode Penelitian a. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam mendekati masalah yang diangkat adalah pendekatan normatif atau empiris. b. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan–keadaan nyata sekarang. Tujuan dari menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai kegiatan yang meliputi

10

pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok penelitian. Dari penjelasan di atas maka penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penulis menentukan dan melaporkan keadaan sekarang yang sedang terjadi dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan sampai menemukan jawaban yang diharapkan. c. Data Penelitian Data Penelitian yang digunakan penulis bersumber dari data sekunder dengan jenis data yang bersifat kualitatif. d. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian library research (studi pustaka) yaitu kajian kepustakaan yang dilakukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang konsep yang akan dikaji. Bahan yang digunakan untuk kajian pustaka adalah buku, majalah dan beberapa makalah yang berkaitan dan relevan dengan kajian ini. 2. Teknik Penulisan Sebagai buku pedoman penulisan proposal ini, penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

11

F. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian dan Teknik Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II

DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH terdiri dari: Pengertian Bursa Komoditi Berjangka, Hukum Bursa Komoditi Berjangka, Pengertian Deposito, Pengertian Komoditi Murabahah, Jenis-Jenis

Komoditi

Murabahah,

serta

Tawarruq

dan

Implementasinya Pada Inovasi Keuangan Syari’ah. BAB III

MEKANISME DAN PROBLEMATIKA DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH terdiri dari: Mekanisme Deposito Berbasis Komoditi Murabahah, serta Problematika pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah.

BAB IV

AKAD DAN ANALISA PROBLEMATIKA PADA DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH terdiri dari: Akad-Akad Yang Digunakan Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah, Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad-Akad Yang Digunakan Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah, serta Analisa Terhadap Problematika Yang Ada Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah.

BAB V

PENUTUP terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

12

BAB II DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH

A. Pengertian Bursa Komoditi Berjangka Sebelum membahas lebih jauh tentang komoditi murabahah, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang bursa komoditi berjangka, karena tempat ini merupakan tempat berlangsungnya transaksi komoditi murabahah. 1. Pengertian Bursa Bursa; Burshah adalah tempat untuk memperjualbelikan sekuritas, valuta asing, atau barang yang dilakukan secara teratur (bourse).1 Bursa juga dapat diartikan sebagai pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual beli saham yang berkaitan dengan hasil bumi dengan melibatkan para broker sebagai perantara antara penjual dan pembeli saham. 2 Secara umum bursa merupakan tempat transaksi produk-produk surat berharga di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah.3 Jadi bursa merupakan tempat yang memperjualbelikan surat-surat berharga seperti saham, sekuritas, obligasi, valuta asing, dan lain sebagainya. Asal mula istilah “bursa” digunakan untuk menunjukkan tempat atau transaksi yang berhubungan dengan surat-surat berharga yang merujuk kepada 1

Ahmad Ifham, “Definisi Bursa Berjangka”, diakses pada 22 Desember 2010 dari http://sharianomics.wordpress.com/2010/12/15/definisi-bursa-berjangka/ 2 Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.291 3 Husein al-Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal. Penerjemah A. Syakur (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h.3.

12

13

julukan seorang pedagang Belgia yang bernama Van der Bourse. Pedagang tersebut memiliki hotel di kota Bruges, Belgia yang menjadi tempat bertemunya para pedagang di kota tersebut. Adapun aktivitas ini terjadi pada abad keenam belas masehi. 4 2. Macam-Macam Transaksi Bursa Efek a. Dari Sisi Waktu Dilihat dari sisi waktu, transaksi bursa terbagi menjadi dua macam: 1) Transaksi Spot (tunai). Yakni transaksi dimana dua pihak yang melakukan transaksi melakukan serah terima jual beli secara langsung atau paling lambat dua kali 24 jam 2) Transaksi Forward (berjangka). Yakni transaksi yang diputuskan setelah beberapa waktu kemudian yang ditentukan dan disepakati saat transaksi. Bahkan terkadang harus diklarifikasi lagi pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh komite bursa dan ditentukan serah terimanya di muka. 5 Adapun yang dimaksud dengan transaksi spot adalah serah terima barang secara nyata bukan sekedar transaksi semu, atau bukan sekedar jual beli tanpa disertai barang ril sebagai objek yang diperjualbelikan. Sementara transaksi forward pada umumnya bertujuan untuk semacam investasi terhadap berbagai jenis harga tanpa keinginan untuk melakukan jual beli secara ril, dimana jual beli ini pada umumnya hanya transaksi pada naik turun harga saja.

4

Husein al-Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal. Penerjemah A. Syakur (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h.3. 5 Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.292.

14

Bahkan di antara transaksi forward ada yang bersifat permanen bagi kedua pihak yang melakukan jual beli. Ada juga yang memberikan beberapa bentuk hak pilih sesuai dengan bentuk transaksi. Transaksi yang memberikan hak pilih ini memiliki perbedaan dengan transaksi lain, karena orang yang mendapatkan hak pilih harus membayar biaya kompensasi bila ia menggunakan hak pilih tersebut. b. Dari Sisi Objek Adapun jika dilihat dari sisi objek, transaksi bursa terbagi menjadi dua macam: 1) Transaksi yang menggunakan kertas-kertas berharga (bursa efek) Bursa efek sendiri objeknya adalah saham, obligasi, serta suratsurat berharga lainnya. Dimana saham merupakan jumlah satuan dari modal koperatif yang sama jumlahnya bisa diputar dengan berbagai cara transaksi dan harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan dan kerugian berdasarkan kinerja perusahaan tersebut. 2) Transaksi

yang

menggunakan

barang-barang

komoditas

(bursa

komoditi) Adapun objek jual beli pada bursa komoditi umumnya berasal dari alam, namun komoditas tersebut tidak dihadirkan pada saat transaksi. Jual beli dilakukan dengan menggunakan barang contoh atau berdasarkan nama dari satu jenis komoditi yang disepakati dengan penyerahan tertunda.

15

3. Bursa Komoditi Berjangka Bursa komoditi merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Pihak penjual dan pihak pembeli barangbarang komoditas bertemu di bursa tersebut. Selain pembeli dan penjual, adapula pedagang perantara yang dikenal dengan komisioner dan makelar. Komisioner mengambil posisi sendiri, sedangkan makelar tidak dapat memegang posisi. 6 Komoditi yang umumnya ditransaksikan adalah kopi, kakao, gula, kedelai, jagung, emas, tembaga, kapas, lada, gandum, dan CPO (crude palm oil, minyak sawit mentah), katun, susu, logam (emas, perak, nikel) dan juga kontrak berjangka yang menggunakan komoditi sebagai aset acuannya. Kontrak berjangka ini mencakup harga spot, kontrak serah, kontrak berjangka dan opsi berjangka ataupun suku bunga, instrumen lingkungan hidup, swap, ataupun kontrak derivatif pengangkutan. 7 Bursa komoditi biasanya memperdagangkan kontrak berjangka atas komoditi. Seorang petani yang menanam jagung dapat menjual kontrak berjangka jagung yang baru akan dipanennya beberapa bulan kemudian dan mendapatkan jaminan harga yang akan diterimanya kelak pada saat barang akan diserahkan setelah panen dilakukan; dan seorang produsen makanan ringan serealia membeli kontrak tersebut saat ini dan mendapatkan jaminan bahwa harga tidak akan naik pada waktu barang dikirimkan kelak. Hal ini akan 6 7

“Bursa Komoditi”, diakses pada 9 Desember 2010 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi “Bursa Komoditi”, diakses pada 9 Desember 2010 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi

16

melindungi petani dari kejatuhan harga dan melindungi pula pembeli dari kenaikan harga. Spekulator juga melakukan pembelian dan penjualan kontrak berjangka untuk mendapatkan keuntungan dan menyediakan likuiditas terhadap sistem perdagangan berjangka. Bursa berjangka adalah tempat/fasilitas memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Kontrak adalah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer dan setiap kontrak (dengan subjek kontrak tertentu) yang terjadi (dibuka) harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat, jadi kontrak diciptakan di bursa. 8 Bursa berjangka menentukan suatu nilai minimum dimana harga komoditi dapat bergerak naik maupun turun. Minimum fluktuasi ini dikenal sebagai "kode" atau "tick" atau commodity tick. Setiap kontrak berjangka memiliki ukuran yang berbeda-beda, jumlah, penilaian dan lain-lain, sehingga setiap "ukuran kode" yang digunakan dalam kontrak berjangka amat tergantung pada variabel tersebut. Ukuran ini amat penting oleh karena mencerminkan kemungkinan harga yang tersedia. 8

“Bursa Berjangka”, diakses http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_berjangka

pada

9

Desember

2010

dari

17

Kontrak berjangka atau juga dikenal dengan sebutan futures contract dalam dunia keuangan merupakan suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka, untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa akan datang, dengan harga tertentu. Tanggal di masa akan datang tersebut disebut dengan istilah tanggal penyerahan atau dikenal juga dengan istilah delivery date atau tanggal penyelesaian akhir (final settlement date). Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka (futures price). Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian (settlement price).9 Suatu kontrak berjangka menimbulkan "kewajiban" kepada pemegang kontrak guna melaksanakan pembelian atau penjualan dimana berbeda dengan kontrak opsi yang memberikan "hak" dan "bukan kewajiban". Pada kontrak berjangka ini, kedua belah pihak "wajib" untuk melaksanakan kewajiban masingmasing pada tanggal penyelesaian, dimana si penjual akan menyerahkan komoditi yang dijadikan aset acuan kepada pembeli dan pembeli wajib membeli dengan harga penyelesaian yang telah disepakati. Apabila kontrak berjangka dilakukan dengan cara penyelesaian tunai (tanpa penyerahan barang) maka pelaku perdagangan berjangka yang mengalami kerugian wajib untuk mentransfer sejumlah uang tunai kepada pelaku perdagangan yang memperoleh keuntungan. Kontrak berjangka dengan

9

“Kontrak Berjangka”, diakses http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_berjangka

pada

9

Desember

2010

dari

18

penyerahan tunai hanya diperbolehkan kalau harga penyelesaian aset acuan sudah dapat diterima umum seperti misalnya harga saham yang diperdagangkan di bursa saham. Untuk bebas dari kewajiban pada tanggal penyelesaian akhir maka pemegang posisi pada kontrak berjangka harus melakukan perhitungan atas posisinya baik dengan melakukan penjualan posisi "long" ataupun melakukan pembelian kembali posisi "short" yang secara efektif akan menutup posisi kontrak berjangka serta kewajibannya berdasarkan kontrak tersebut. Kontrak berjangka, atau disingkat "berjangka" atau futures, adalah merupakan suatu instrumen derivatif yang diperdagangkan di Bursa. Lembaga kliring akan bertindak selaku mitra transaksi atas semua kontrak yang diperdagangkan, dan menentukan aturan marjin yang dibutuhkan. 10 Jadi, dapat disimpulkan bahwa bursa komoditi berjangka adalah tempat/fasilitas memperjualbelikan kontrak atas sejumlah komoditi dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. B. Hukum Bursa Komoditi Berjangka Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi bursa ada yang bersifat tunai, pasti dan permanen, serta ada juga yang berjangka dengan syarat uang

10

“Kontrak Berjangka”, diakses http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_berjangka

pada

9

Desember

2010

dari

19

di muka. Sedangkan jika dilihat dari objeknya bisa berupa jual beli barang komoditi biasa ataupun saham dan obligasi. Oleh karena transaksi yang terdapat dalam bursa ini bermacam-macam, maka tidak bisa ditetapkan hukum syari’atnya dalam skala umum, sehingga harus dirinci terlebih dahulu jenis transaksinya sehingga bisa ditentukan hukumnya secara terpisah. 11 Majma’ al-Fiqh al-Islami telah meneliti permasalahan pasar modal dan bursa komoditas serta akad-akad jual beli yang terjadi di dalamnya atas mata uang kertas, saham, obligasi, serta hal-hal yang terjadi dalam akad tersebut, baik tunai ataupun tangguh. Selain itu, Majma’ al-Fiqh al-Islami juga meneliti atas sisi-sisi positif yang bermanfaat dari pasar tersebut dari kacamata ekonomi dan dari kacamata para pelaku serta sisi-sisi negatif di dalamnya. Sehingga Majma’ al-Fiqh al-Islami pada pertemuan ketujuh Rabithah al-Alam al-Islami di Mekkah 1404 H mengeluarkan beberapa keputusan terkait pasar modal. 12 Keputusan pertama menyatakan bahwa tujuan utama pasar modal (bursa) adalah menciptakan pasar tetap dan simultan dimana mekanisme pasar (supply and demand) yang terjadi serta para pedagang dan pembeli dapat saling bertemu melakukan transaksi jual beli. Ini merupakan suatu hal baik dan bermanfaat karena

11

Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.25. 12 Husein al-Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal. Penerjemah A. Syakur (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h.44.

20

dapat mencegah para pengusaha yang mengambil kesempatan terhadap orang-orang yang lengah atau lugu yang ingin melakukan jual beli tetapi ia tidak mengetahui harga sesungguhnya, bahkan tidak

mengetahui siapa yang mau membeli atau

menjual sesuatu kepada mereka. Akan tetapi kemashlahatan yang jelas ini dalam dunia bursa saham tersebut tertutupi oleh berbagai macam transaksi yang sangat berbahaya menurut syari’at seperti perjudian, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, bahkan memakan uang orang dengan cara yang bathil. Oleh sebab itu tidak mungkin ditetapkan hukum umum untuk bursa saham dalam skala besarnya. Namun yang harus dijelaskan adalah segala jenis transaksi jual beli yang terdapat di dalamnya satu persatu secara terpisah. Keputusan kedua menyatakan bahwa transaksi spot terhadap barang yang ada dalam kepemilikan penjual dan bisa dilakukan serahterima (al-qabdh) bila mensyaratkan harus ada serah terima langsung pada saat transaksi menurut syari’at adalah transaksi yang dibolehkan. Tentunya selama objek transaksi tersebut bukan barang yang diharamkan syari’at. Namun, jika barang yang diperjualbelikan tidak dalam kepemilikan penjual, maka harus dipenuhi syarat-syarat jual beli Salam. Setelah itu barulah pembeli boleh menjual barang tersebut meskipun belum dilakukan serah terima barang. Keputusan ketiga menyatakan bahwa transaksi spot terhadap saham diperbolehkan jika saham tersebut memang telah berada dalam kepemilikan penjual. Tentunya hal tersebut diperbolehkan selama jenis usaha perusahaan yang sahamnya

21

diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syari’at seperti bank ribawi, perusahaan miuman keras, dan sejenisnya. Keputusan keempat menyebutkan bahwa transaksi spot maupun forward terhadap obligasi berbunga dengan berbagai macam bentuk dan derivatifnya tidaklah diperbolehkan menurut syari’at, karena semua itu adalah aktivitas jual beli yang diharamkan karena mengandung riba. Keputusan kelima menyatakan bahwa transaksi forward dengan segala bentuknya terhadap saham dan barang yang tidak berada dalam kepemilikan penjual (short sale) dengan cara yang berlaku dalam pasar bursa tidaklah diperbolehkan, karena termasuk menjual barang yang tidak dimiliki, dengan dasar bahwa penjual tersebut baru akan membeli dan menyerahkan barang tersebut di kemudian hari pada saat transaksi dilakukan. Cara ini jelas dilarang oleh syari’at berdasarkan hadist shahih Rasulullah SAW yang berbunyi:

َ‫ﻋَﻦْ ﺣَﻜِﯿﻢِ ﺑْﻦِ ﺣِﺰَامٍ ﻗَﺎلَ ﯾَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﮫِ ﯾَﺄْﺗِﯿﻨِﻰ اﻟﺮﱠﺟُﻞُ ﻓَﯿُﺮِﯾﺪُ ﻣِﻨﱢﻰ اﻟْﺒَﯿْﻊَ ﻟَﯿْﺲَ ﻋِﻨْﺪِى أَﻓَﺄَﺑْﺘَﺎﻋُﮫُ ﻟَﮫُ ﻣِﻦ‬ 13

(‫اﻟﺴﱡﻮقِ ﻓَﻘَﺎل ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻨﺪك )رواه ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام‬

Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" (HR. Hakim bin Hizam)

13

Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani, Nailu al-Authar syarh muntaqa al-Akhbar. (Mathba’ah al-Babi al-Halbi, 1372), h.164.

22

Adapun keputusan keenam menyatakan bahwa transaksi forward dalam pasar bursa bukanlah jual beli Salam yang diperbolehkan dalam syari’at Islam, karena terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan pertama yakni dalam bursa saham, harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi. Melainkan ditangguhkan pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. Sementara dalam jual beli Salam harga barang harus dibayar terlebih dahulu. Perbedaan kedua yakni dalam pasar bursa, barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat dalam kepemilikan penjual pertama. Tujuannya tidak lain hanyalah tetap memegang barang tersebut atau menjualnya dengan harga maksimal kepada para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan (spekulatif) melihat untung ruginya. Sehingga hal tersebut dapat diqiyaskan dengan perjudian. Padahal dalam jual beli Salam tidaklah diperbolehkan menjual barang sebelum barang tersebut diserahterimakan. Berikut ini akan dijelaskan berbagai jenis transaksi yang tidak bisa dilepaskan dari bursa komoditi berjangka. 1. Menjual Sesuatu Untuk Masa Yang Akan Datang (future contract) Menjual sesuatu untuk masa yang akan datang jika dikaitkan dengan fikih Islam merupakan jual beli sesuatu yang ma’dum (tidak ada wujudnya). Adapun mayoritas ulama fikih melarang untuk melakukan jual beli yang tidak ada wujudnya (ma’dum) secara mutlak. Meskipun ada sebagian ulama fikih yang melarang jual beli sesuatu yang tidak ada wujudnya tersebut dengan alasan mengandung unsur gharar saja.

23

Dalam pandangan fikih, jual beli dengan keberadaan komoditi yang belum jelas tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Namun dalam hukum positif di berbagai negara Islam, hal tersebut tetap dibolehkan untuk melakukan jual beli sesuatu yang dimungkinkan komoditinya ada dalam bentuk apapun selama pihak penjual dan pembeli saling rido, dan tidak ada pengecualian dalam hal ini kecuali jual beli harta warisan untuk masa yang akan datang. 14 Seluruh contoh transaksi seperti yang berkembang saat ini tersebut dilarang dalam fikih, bahkan dalam sebagian transaksi tersebut tidak ada lagi celah untuk melakukan ijtihad karena adanya nash yang secara spesifik melarangnya dan ditambah dengan adanya dalil syar’i yang bersifat umum tentang larangan jual beli sesuatu yang bersifat gharar. Hal demikian karena adanya hadist yang melarang untuk menjual buah yang belum layak panen, dan tidak ada perbedaan antara menjualnya dengan ta’liq (bersyarat) jika panen berhasil ataupun secara munjizan (sudah terlaksana dan panennya ada), karena unsur gharar ada dalam dua kondisi tersebut. Dalam kondisi ta’liq, gharar muncul dari dua sisi, yaitu sisi jahalah (ketidaktahuan) dalam wujud dari komoditi dan sisi jahalah (ketidaktahuan) dalam ukurannya jika ada.

14

Hussein Shahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam. Penerjemah Saptono Budi Satryo dan Fauziah R (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h.231-237.

24

Misalnya seseorang menjual buah yang akan dihasilkan dari kebunnya, dengan harga tertentu, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya jual beli dengan cara seperti ini sah menurut fikih, karena tidak ada unsur gharar di dalamnya. Hal tersebut karena seorang pembeli akan membayar komoditi seharga dengan buah yang dapat diambil. Dan seandainya kebun tersebut tidak menghasilkan apapun maka sesungguhnya pembeli tidak memiliki kewajiban untuk membayar apapun.15 Di bawah ini akan dijelaskan dalil yang dimungkinkan dapat digunakan untuk pelarangan transaksi jual beli buah sebelum layak panen (future contract). Yang pertama yakni bahwa jual beli dengan harga keseluruhan sekaligus, sekalipun tidak mengandung unsur gharar dan sisi ketidaktahuan terhadap wujud komoditi, maka sesungguhnya dalam transaksi tersebut tetap dikatakan mengandung unsur gharar dari sisi ketidaktahuan terhadap efek dari akad itu sendiri. Karena sesungguhnya transaksi dalam kondisi tersebut menjadi mu’allaq (bergantung) atas adanya buah, dan itu adalah perkara yang dapat dimungkinkan akan keberadaanya.dan kita telah mengetahui bahwa para ulama fikih tidak membolehkan transaksi jual beli dengan adanya ta’alluq (penggantungan bersyarat) karena mengandung unsur gharar dan juga interpretasi lainnya.16 Dan dalam transaksi tersebut juga mengandung unsur gharar dari sisi ketidaktahuan 15

Hussein Shahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam, h.234. 16 Hussein Shahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam., h.235.

25

dalam takaran komoditi ataupun harga, yaitu ketika seseorang tidak mengetahui ukuran dari apa yang akan dihasilkan oleh kebun tersebut walaupun faktanya memang menghasilkan buah. Dalil yang kedua yakni bahwa jual beli semacam ini dapat dikategorikan sebagai transaksi al-kali bi al-kali (jual beli hutang dengan hutang), atau juga salam akan tetapi untuk buah tertentu dalam sebuah kebun, dan kedua transaksi tersebut dilarang dalam fikih. Hal demikian karena jika pembeli tidak membayarkan uangnya maka hal ini bisa disebut dengan transaksi al-kali bi alkali, dan jika pembeli membayarkan uangnya maka ini adalah akad salam untuk komoditi tertentu.17 Para pendukung akad kedua membela akan sahnya transaksi tersebut karena transaksi tersebut dianggap telah terlaksana. Dengan kondisi yang sama bahwa jual beli yang diperdebatkan keabsahannya adalah jual beli mu’allaq (menggantung/bersyarat) atas adanya buah. Dan telah diketahui, bahwa transaksi bersyarat tidak akan terlaksana kecuali dengan terlaksananya sesuatu yang disyaratkan. Dengan alasan ini, maka pendapat kedua dianggap batal. Sekarang tinggal landasan argumentasi yang dipakai oleh pendapat pertama yang mengatakan bahwa unsur ta’liq dalam jual beli tidak diperbolehkan. Dan pendapat yang dipilih adalah tidak bolehnya memasukkan unsur penggantungan (bersyarat) dalam jual beli, walaupun pendapat mayoritas

17

Hussein Shahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam., h.235.

26

telah menolak sebagian pendapat para ulama fikih dengan membolehkan adanya ta’liq.18 Adapun ta’liq dalam kondisi seperti itu tidak diperbolehkan karena tidak adanya kebutuhan mendesak dan tidak adanya unsur maslahah yang terbangun, bahkan terkadang dapat menimbulkan kemudharatan, yaitu ketika hasil panen lebih banyak dari yang telah disepakati oleh pembeli, karena ia akan merasa tidak mampu untuk membayarnya. Dan terkadang juga harganya berubah dari hasil panen yang dihasilkan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Maka kemudharatan dapat dipastikan akan menimpa salah satu pihak yang berakad dengan penuh penyesalan dan kerugian. Dan hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan transaksi jual beli atau tetap melanjutkan transaksi dengan tidak adanya rasa saling ridho. Padahal saling ridho merupakan hal yang sangat ditekankan

oleh

syari’at

dalam

transaksi

jual

beli.

Oleh

karenanya

kemashlahatan dapat terbangun ketika larangan jual beli hasil panen yang belum layak panen untuk waktu yang akan datang itu tetap dilarang, sekalipun transaksi tersebut dapat diharapkan hasilnya dan dijual dengan harga keseluruhan sekaligus. 2. Jual Beli Sesuatu Yang Belum Dimiliki Secara Penuh Oleh Penjual Transaksi ini merupakan jual beli yang bertentangan dengan aturan fikih. Karena fikih tidak membolehkan seseorang menjual sesuatu yang belum 18

Al-Shidiq Muhammad al-Amin al-Dharir, Al-Gharar wa Atsaruhu fii al-Uqud fii al-Fiqh al-Islami, h.140-142.

27

dimilikinya pada waktu transaksi berlangsung terhadap objek transaksinya yang utama. Dalam hasyiyah (penjelasan) Ibnu Abidin yang dikutip oleh Hussein Shahatah dikatakan: Termasuk salah satu syarat dari jual beli adalah objek transaksinya harus dimiliki secara penuh oleh penjual dari apa yang ia jual untuk dirinya sendiri. Maka tidak diperkenankan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, walaupun pada akhirnya objek tersebut akan menjadi miliknya setelah transaksi berlangsung, sebagai aplikasi dari sebuah hadis sahih tentang larangan seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya. 19 Dalam masalah ini Ibnu Qudamah berkata bahwa tidak adanya perbedaan pendapat ulama terkait hukum masalah ini. 20 Adapun ‘illat (penyebab) larangan dari hal tersebut adalah adanya unsur gharar yang timbul akibat adanya ketidakmampuan penyerahan komoditi. 21 Dalam permasalahan ini transaksi salam dikatakan sebagai pengecualian dari larangan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya, karena adanya hadist yang membolehkan akad salam. Maka dikatakan hadis yang terkait dengan salam merupakan mukhasis (pengkhususan) dari umumnya hadis tentang larangan untuk menjual sesuatu yang bukan milknya.22

19

Hussein Shahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam, h.237. 20 Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdasi, AlMughni. (T.t, Dar al-Manar, 1367), h.206. 21 Hussein Shahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam, h.238. 22 Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani, Nailu al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar, h.165.

28

Adapun transaksi salam yang terjadi di pasar keuangan yang dikenal dengan future contract, maka sesungguhnya transaksi tersebut mengandung banyak hal merugikan secara syar’i. Di antaranya adalah tidak disyaratkannya transaksi tersebut kepemilikan penuh si penjual, akan tetapi cukup dengan adanya komitmen untuk menyerahkan komoditi pada waktu tertentu jika pembeli memintanya. Sebagaimana pula tidak disyaratkan adanya uang muka dalam transaksinya, yang ada hanyalah syarat untuk membayar nisbah yang tidak lebih dari 10%. Maka hal ini merupakan jual beli sesuatu yang bukan miliknya yang dilarang dalam Islam dan tidak termasuk dalam transaksi salam yang telah mendapat rukhsah untuk menjalankannya. Transaksi- transaksi sebagaimana yang disebutkan di atas jelas dilarang dalam syari’ah, walaupun si penjual memiliki suatu komoditi tertentu kemudian diserahkan kepada sang pembeli. Akan tetapi kenyataannya yang ada tidaklah seperti itu, karena transaksi ini hanya berakhir dengan pembayaran selisih dari harga (agio), dan yang berakhir dengan serah terima komoditi tidak lebih dari tiga persennya, sebagaimana dibatasi oleh para broker yang ada dalam pasar tersebut. Dan inilah yang menjadikan transaksi ini lebih dekat kepada jenis perjudian daripada transaksi jual beli. 23 Selanjutnya penulis ingin memaparkan sebuah permasalahan yang terkait dengan jual beli sesuatu yang belum dimiliki secara penuh, sebagaimana tertuang

23

Muhammad al-Miqri ibn Abd al-Aswaq al-Maliyah. h. 23-24,makalah dipresentasikan pada akademi fiqh Islam Jeddah dalam konferensi yang ketujuh.

29

dalam sebuah hadis yang melarang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah larangan tersebut termasuk setiap apa yang tidak dimiliki oleh seorang penjual pada waktu transaksi berlangsung? Baik itu untuk komoditi tertentu atau komoditi yang dalam tanggungan yang tersifati kadar dan karakternya (mausuf fii dzimmah), seperti salam, atau juga apakah untuk komoditi yang bersifat mausuf fii dzimmah dapat diserahkan pada waktu akad? Atau termasuk sesuatu yang diserahkan beberapa saat setelah transaksi berlangsung? Atau hanya khusus untuk kondisi-kondisi tertentu? Adapun untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis berpendapat bahwa larangan hadist terhadap seseorang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya itu jika yang dimaksud dalam transaksi yang penyerahan objek transaksinya harus dilakukan pada waktu akad berlangsung, dan penjual tersebut belum memilikinya secara penuh, dan jika disepakati atas penyerahan komoditinya beberapa saat setelah akad berlangsung, maka hal demikian diperbolehkan, karena ‘illat dari larangan hadis adalah adanya unsur gharar yang timbul akibat ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi, dan gharar tersebut akan hilang atau berkurang ketika ada keyakinan dari pihak penjual untuk mendapatkan komoditi dan kemudian diserahkan kepada pembeli. 24

24

Hussein Shahatah dan Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam., h.239-240.

30

Dalam pandangan syari’ah, suatu transaksi terlarang ketika paling tidak mengandung salah satu dari riba, gharar (risiko) berlebihan dan maysir (perjudian). Pembahasan yang dilakukan oleh ulama mengenai kontrak berjangka dan instrumen turunan (derivative) lainnya umumnya terletak pada kandungan gharar yang berlebihan di dalamnya. Gharar bisa didefinisikan sebagai penjualan dari probable items yang eksistensi dan karakteristiknya tidak pasti, karena mempunyai risiko berlebihan yang mana membuat perdagangan itu menyerupai atau bahkan menjadi perjudian. Gharar timbul ketika adanya ketidakpastian atau ketidakcukupan informasi (jahl) dalam persyaratanpersyaratan yang ada dalam suatu kontrak seperti harga, obyek transaksi, jumlah obyek, waktu penyerahan, tempat penyerahan dan lainnya. 25 Dalam sejumlah hadis, Rasulullah Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung gharar ini. Kontrak berjangka memiliki pengertian mirip dengan kontrak forward, yaitu sebuah kontrak untuk membeli atau menjual suatu komoditas atau sekuritas di masa datang pada harga yang telah ditetapkan sekarang. Hanya tidak seperti forward, kontrak berjangka biasanya terstandard dan diperjualbelikan di suatu bursa resmi. Contohnya dalam kontrak berjangka komoditas tembaga, satu unit tembaga akan diperdagangkan pada harga x dan akan diserahkan pada waktu penyerahan (delivery date), akhir bulan ketiga.

25

M.Gunawan Yasni, “Kritik Syari’ah Terhadap Transaksi Murabahah Commodity BankBank Asing”,diakses pada 5 September 2010 dari http://cybersofyan.wordpress.com/2010/09/05/kritiksyariah-terhadap-transaksi-murabahah-commodity-bank-bank-asing/

31

Dari kontrak ini timbullah kewajiban dari kedua belah pihak yang bertransaksi yang pemenuhannya ditunda sebagai waktu penyerahan. Kewajiban dari pembeli (long position) adalah menyerahkan satu unit tembaga, sementara kewajiban penjual (short position) adalah membayar x unit uang. Meskipun dalam bursa berjangka, setiap trader wajib mendeposit sejumlah dana (margin) kepada pengelola bursa (clearing house), tidak mengakibatkan kewajiban kedua belah pihak tidak tertunda. Alasannya, jelas karena margin itu sendiri tidak diserahkan kepada para pihak (counterparties) dari kontrak dan biasanya mempunyai nilai jauh lebih kecil dibanding dengan besar nilai kontrak. Mayoritas ulama sepakat bahwa transaksi dengan penyelesaian kewajiban dari kedua belah pihak pada suatu waktu di masa datang secara syariah terlarang karena adanya kandungan gharar yang berlebihan. Transaksi seperti ini dikenal juga dengan nama bai’ al-mudaf. Ada beberapa justifikasi terhadap adanya kandungan gharar dalam kontrak berjangka. 26 Pertama, timbulnya penundaan kewajiban kedua belah pihak dalam kontrak berjangka membuat transaksi ini menjadi penjualan sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai oleh penjual (short sale), sehingga secara syariah termasuk dalam transaksi terlarang (kecuali untuk beberapa kontrak seperti salam dan istishna yang mayoritas ulama menerimanya). Banyak bukti yang menunjukkan

26

M.Gunawan Yasni, “Kritik Syari’ah Terhadap Transaksi Murabahah Commodity BankBank Asing”,diakses pada 5 September 2010 dari http://cybersofyan.wordpress.com/2010/09/05/kritiksyariah-terhadap-transaksi-murabahah-commodity-bank-bank-asing/

32

bahwa penjualan semacam ini telah mendorong prilaku spekulatif berlebihan yang mengarah ke perjudian. Kedua, berasal dari praktek yang terjadi pada kebanyakan bursa berjangka dimana penyerahan fisik sebagai cara penyelesaian kontrak bukanlah menjadi tujuan. Dalam banyak kasus di bursa berjangka, transaksi biasanya berakhir dengan cash settlement (pembayaran kas) atau melalui offset/reversing trade (pembalikan transaksi perdagangan) sebelum waktu penyerahan, tanpa adanya penyerahan fisik. Malah terhadap kontrak berjangka yang memiliki dasar transaksi seperti indeks, penyerahan fisik sama sekali tidak memungkinkan. Ketidakpastian mengenai adanya penyerahan fisik ini membuat barang yang diperjualbelikan dalam kontrak berjangka diragukan keberadaannya atau malah sama sekali maya. Sehingga tidak diragukan lagi ke-gharar-annya. Ketiga, sifat dari kontrak berjangka yang zero-sum game (pasti ada yang untung disebabkan pasti ada yang rugi) juga mendukung transaksi ini terjerembab menjadi maysir ketika harga dari barang dasar ( underlying good) kontrak tersebut sangat berubah-ubah (volatile) harganya dan sulit untuk ditebak pergerakannya (khususnya pada kontrak berjangka valuta asing). Keuntungan dan kerugian yang bahkan bisa tidak terbatas jumlahnya membuat kontrak ini bisa berubah menjadi sekedar a game of chance (perjudian) yang jelas mendorong prilaku spekulatif. Selain gharar, kontrak berjangka juga membuka ruang terjadi riba.

33

Mudahnya, ambil contoh dalam suatu kontrak berjangka atau forward valuta asing. Seorang individu membeli $1000 dari suatu pihak spot pada rate $1:Rp.8500. Beberapa waktu kemudian individu tersebut masuk ke suatu kontrak berjangka/forward dengan counterpart yang sama untuk menjual $1000 pada forward rate $1: Rp9.500 setelah satu bulan. Transaksi secara tidak langsung menunjukkan bahwa si individu tersebut meminjamkan uang Rp.8,5 juta dan menerima bunga sebesar satu juta rupiah setelah satu bulan. Ini mirip dengan transaksi repo dalam keuangan konvensional dan jelas ditolak oleh mayoritas ulama.Transaksi dalam kontrak berjangka dimana terjadi penundaan kewajiban dari kedua belah memiliki nuansa pertukaran hutang dengan hutang (bai al-dayn bi al-dayn) yang terlarang. Misalkan suatu kontrak berjangka tembaga. Si A membeli tembaga satu ons seharga seribu satuan uang dari si B yang akan diserahkan pada akhir bulan ke tiga. Dapat dilihat di sini bahwa hutang si A kepada si B sejumlah seribu satuan uang setelah satu bulan akan ditukarkan dengan hutang si B kepada si A sejumlah satu ons tembaga setelah satu bulan. Dari kenyataan di atas, terlihat bahwa transaksi dalam kontrak berjangka jelas mengandung unsur gharar, riba dan maysir. Hal ini membuat fungsi instrumen ini (juga instrumen derivative lainnya) sebagai alat lindung (hedging) nilai dipertanyakan. Tujuan bertransaksi apakah untuk hedging atau spekulasi makin tidak jelas.Volatilitas pasar dan ketidakjelasan dari underlying good suatu kontrak malah memancing lebih banyak prilaku spekulatif yang pada akhirnya menuju pada volatilitas pasar yang lebih besar (resiko lebih tinggi).

34

Inovasi dalam kontrak berjangka (juga instrumen derivative) lainnya justru meningkatkan unsur gharar dalam kontrak ini. Transaksi semacam kontrak berjangka indeks jelas memperdagangkan sesuatu yang maya. Transaksi maya yang digelembungkan oleh segelintir orang atau segelintir komunitas khusus di beberapa kota bisnis terbesar di dunia telah mendatangkan malapetaka dalam perekonomian. Jumlah uang yang beredar di bisnis ril menjadi terbatas karena tersedot oleh transaksi maya. Padahal utamanya, perkembangan dari bisnis ril memberikan kontribusi langsung terhadap tingkat perekonomian negara dan tentunya kesejahteraan masyarakat. C. Pengertian Deposito Deposito adalah suatu bentuk investasi jangka pendek atau kurang dari satu tahun dengan tingkat resiko yang sangat kecil. Investasi jenis ini dapat memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana bahwa nasabah akan mendapatkan kembali uang yang didepositokan beserta bunganya. Pengaturan tentang Deposito terdapat pada Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.27 Pengertian deposito menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya 27

Melissa Sianipar, “Perlidungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Bentuk Rekening Deposito”, diakses pada 30 Mei 2011 dari http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=5488&task=view

35

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syari’ah dan/atau UUS.28 Sedangkan menurut pengertian umumnya, deposito dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Adapun pembagian deposito berdasarkan kebebasan pihak bank dalam menggunakan dana deposito adalah: 1. Deposito kontan biasa. Yakni deposito yang bebas digunakan oleh pihak bank, namun harus dikembalikan pada saat yang ditentukan. 2. Deposito Support (kontan dengan tujuan tertentu). Yakni deposito yang hanya bisa digunakan oleh pihak bank untuk tujuan tertentu dan harus dikembalikan pada saat yang ditentukan. 29 D. Pengertian Komoditi Murabahah Komoditi dapat diartikan sebagai suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Secara lebih umum, komoditi merupakan suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan dan indeks. 30

28

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan Syari’ah 2008 (UU RI No.21 Tahun 2008) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.6. 29

Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.404. 30 “Komoditi”,diakses pada 8 Desember 210 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi

36

Dalam ilmu linguistik, kata "komoditi" ini mulai dikenal dan dipergunakan di Inggris pada abad ke 15 yang berasal dari bahasa Perancis yaitu "commodité" yang berarti "sesuatu yang menyenangkan" dalam kualitas dan layanan. Dalam akar bahasa latin disebut commoditas yang merujuk pada berbagai cara untuk pengukuran yang tepat dari sesuatu; keadaan waktu ataupun kondisi yang pas, kualitas yang baik; kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau properti; dan nilai tambah atau keuntungan. Di Jerman disebut die Ware, misalnya produk atau barang yang ditawarkan untuk dijual. Di Perancis disebut "produit de base" seperti energi, barang, atau bahan baku industri. Sedangkan di Indonesia, komoditi dapat diartikan sebagai : barang dagangan, benda niaga, atau bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, misalnya gandum, karet, kopi.31 Jadi, komoditi merupakan suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Sedangkan pengertian murabahah secara bahasa atau etimologis adalah berasal dari kata "ribh" yang artinya keuntungan yaitu pertambahan nilai modal. Kata murabahah merupakan bentuk mutual yang bermakna 'saling'. Jadi, murabahah

31

“Komoditi”,diakses pada 8 Desember 210 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi

37

artinya 'saling mendapatkan keuntungan'. Dalam ilmu fiqh, murabahah diartikan 'menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas'.32 Secara terminologis, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory).33 Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.34 Udovitch via Abdullah Saeed mendefinisikan murabahah sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.35

32

Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir, h.198. 33

Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h.25. 34

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 62. 35

Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum NeoRevivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), h.119.

38

Murabahah juga diartikan suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.36 Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa murabahah adalah "jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati". Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 37 Jadi, murabahah adalah jual beli disertai marjin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dimana pihak penjual memberitahukan harga pokok pembelian serta keuntungan dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Islamic Finance Service Board (IFSB) mendefinisikan komoditi murabahah sebagai tools untuk manajemen likuidtas LKS dengan cara jual beli komoditas di pasar komoditas sesuai syariah berbasis murabahah, baik secara tunai atau pembayaran ditangguhkan.38 Jadi Deposito Berbasis Komoditi Murabahah merupakan penghimpunan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan cara jual beli komoditas di pasar komoditas sesuai syariah berbasis murabahah, baik secara tunai atau pembayaran ditangguhkan. 36

Ivan Rahmawan A., Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media, 2005),

h.112-113. 37

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.101. 38

Commodity Murabahah dan Transformasinya Manajemen Risiko, Edisi 40 (Mei 2010) diakses dari http://go-sharing.com/?pg=articles&article=6635

39

E. Jenis-Jenis Komoditi Murabahah Ada tiga jenis komoditi murabahah yang didefinisikan oleh IFSB, yaitu: 1. Komoditi murabahah berupa operasi antarbank untuk mengelola likuiditas yang surplus atau defisit. Misalnya jual beli komoditas sesuai syariah dengan akad murabahah atau ketika mitra transaksinya adalah bank sentral/ otoritas moneter setempat yang menyediakan (SLOLR) dan atau fasilitas pengelolaan likuiditas lainnya. Jenis komoditi murabahah ini disebut oleh IFSB sebagai Commodity Murabahah for Liquid Funds (CMLF). 2. Komoditi murabahah berupa pembiayaan kepada nasabah (mitra transaksi) untuk membeli komoditas secara tangguh dengan penambahan margin atas pokok dana yang dibiayai bank tersebut. Saat itu juga, nasabah menjual komoditas yang dibelinya secara tunai di pasar pada harga pasar yang berlaku. Jenis ini disebut Commodity Murabahah Financing (CMF). 3. Komoditi murabahah dalam kasus bank menerima dana (funding) dari nasabah sebagai kewajiban (liabilities) untuk pembelian komoditas secara tangguh/ kredit. Saat bersamaan komoditas tersebut dijual oleh bank ke pasar. Jenis ini disebut Commodity Murabahah for Obtaining Funding (CMOF). Di berbagai negara, CMOF disebut juga deposito murabahah atau reverse murabahah. Dan jenis inilah yang akan menjadi fokus penulisan kali ini. 39 Komoditi murabahah dalam praktiknya bisa melibatkan dua pihak seperti terlihat pada kontrak bai’ al-iInah (sell and buy back contract) atau tiga pihak seperti terlihat pada kontrak tawarruq (tripartite sale). Kontrak bai’ al-inah biasanya digunakan pada produk bai’ bitsaman ajil (BBA) home financing, personal financing, dan kontrak tawarruq biasanya digunakan pada working capital financing, dan Islamic hedge funds melalui komoditi murabahah. Beberapa bank syariah di luar Indonesia yang mengaplikasikan komoditi murabahah adalah Am Islamic (Malaysia) dengan produk bai’ al-inah, Stanchart (Uni Emirat Arab) dengan produk tawarruq ijarah, HSBC Amanah (Uni Emirat Arab) dengan reversed tawarruq.

39

Commodity Murabahah dan Transformasinya Manajemen Risiko, Edisi 40 (Mei 2010) diakses dari http://go-sharing.com/?pg=articles&article=6635

40

F. Tawarruq dan Implementasinya Pada Inovasi Keuangan Syari’ah Dalam Bahasa Arab akar kata dari tawaruq adalah “wariq” yang artinya simbol atau karakter dari perak (silver). Kata tawaruq ini digunakan untuk mengartikan mencari perak, sama dengan kata ta’allum yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kata tawarruq dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya. Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang di tempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuditas. Istilah tawarruq ini diperkenalkan oleh Mazhab Hanbali. Mazhab Syafi’i mengenal tawarruq dengan sebutan “zarnagah”, yang artinya bertambah atau berkembang. 40 Tawarruq terjadi dimana seseorang membeli barang dagangan dengan pembayaran berjangka untuk dijual kepada pihak selain yang memberi hutang dengan mengambil manfaat dari hasil penjualannya tersebut. Jika telah jatuh tempo, maka ia harus melunasinya (sekaligus) sesuai dengan harga yang dibeli secara berjangka sebelumnya. 41 Dalam Hukum Islam, tawarruq artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang mustawriq/mutawarriq yatiu seorang yang membutuhkan likuditas. Transaksi tawarruq adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga 40

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses pada 7 Desember 2010 dari http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21. 41 Ahmad bin Abdurrazaq ad- Duwaisy, Fatwa-Fatwa Jual Beli. Penerjemah M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2005), h.170.

41

yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah. Dalam artikelnya yang berjudul tawarruq, Nibra Hosen membagi tawarruq menjadi tiga bentuk: 1. Seseorang yang membutuhkan likuiditas (uang tunai) membeli produk/barang/komoditi dengan cara kredit dan menjualnya kepada pihak lain dengan cara tunai, tanpa diketahui niat dibalik menjual barang tersebut. 2. Seseorang (mutawarriq) yang membutuhkan uang tunai memohon untuk di berikan pinjaman uang dari penjual yang menolak untuk meminjamkan uangnya, namun penjual tersebut berkeinginan untuk menjual barangnya dengan cara kredit dengan harga tunai. Lalu mutawarriq tersebut dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. 3. Hampir sama dengan bentuk pada nomor dua, kecuali si penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada mutawarriq sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/dengan cicilan. 42 Adapun bentuk transaksi tawarruq pertama dan kedua dapat diterima dan diizinkan oleh para ulama tanpa adanya perdebatan. Sedangkan pada bentuk transaksai tawarruq nomor tiga masih diperdebatkan oleh para pakar hukum ekonomi syariah. 1. Perbedaan Tawarruq dengan ‘Inah Perbedaan antara tawarruq dan ‘inah adalah pada transaksi bai’ al-inah seseorang yang membutuhkan dana membeli barang dengan cara kredit lalu menjualnya kembali kepada si penjual/pemilik barang dalam bentuk tunai dengan harga lebih rendah dari harga kreditnya. Akar kata dari ‘inah adalah ‘ayn (barang yang telah dibeli) dapat menemukan jalannya kembali kepada pemilik asalnya. Jual beli ini disebut 42

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

pada

7

Desember

2010

dari

42

‘inah karena si pemilik barang tidak berniat menjual barangnya, melainkan menginginkan sejumlah uang (‘ain) tertentu, atau karena si penjual kembali memiliki benda (‘ain) yang dijualnya. Sedangkan ‘inah menurut terminologi fikih adalah jual beli manipulasi untuk alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlah yang dipinjam dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah. 43 Menurut kebanyakan dari para pakar Hukum Islam, barang yang digunakan adalah sebuah alat untuk melakukan hilah, yaitu rekayasa untuk menghindar dari hal-hal yang dilarang seperti riba. Sedangkan tawarruq adalah ketika seseorang yang membutuhkan dana segar/uang tunai membeli barang dengan cara kredit lalu menjualnya kepada pihak ketiga dengan cara tunai dengan harga yang lebih rendah struktur transaksinya

tidak

mengindikasikan

hilah

(melegalkan

cara

untuk

mendapatkan riba), karena barang tersebut tidak kembali pada pemilik asalnya. Dengan demikian para pakar Hukum Islam berpendapat bahwa tawarruq adalah transaksi yang sah dan dapat diterima. 2. Hukum Tawarruq Jual beli dengan cara tawarruq ini diperbolehkan karena tidak ditemukannya dalil yang memperkuat pendapat yang melarang tawarruq

43

Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Penerjemah Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.124.

43

tersebut. Sehingga menurut jumhur ulama pendapat yang shahih adalah yang membolehkan. 44 Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjutnya. Para ulama klasik dari Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali memandang tawarruq sebagai transaksi yang diperbolehkan secara legal. Para ulama kotemporer/modern juga memandang transaksi tawarruq diperbolehkan. Di antara para ulama itu adalah Abdul Aziz Ibn Baz dan Muhammad ibn Salih al – Uthaymin. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari bank-bank syariah juga mengizinkan transaksi tawarruq ini, termasuk DPS dari Al-Rajhi Bank dan Kuwait Finance House. Islamic Fiqh Academy yang beranggotakan negara negara Islam yang tergabung dalam OKI pada konferensi tahunannya sesi ke 15 di kota Mekkah telah

mengeluarkan resolusi yang

mendukung

diperbolehkannya transaksi tawarruq dengan syarat pembeli tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah, langsung atau tidak langsung, karena jika itu terjadi, maka akan menyebabkan transaksi tersebut mengandung unsur riba.45 Para ulama dari Mazhab Maliki tidak setuju dengan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, dan jika hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman, maka cara tersebut termasuk dalam kategori riba. Sebagian dari para ulama Mazhab Maliki 44

Ahmad bin Abdurrazaq al- Duwaisy, Fatwa-Fatwa Jual Beli. Penerjemah M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2005), h.170. 45

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

pada

7

Desember

2010

dari

44

menyatakan tidak setuju apabila si penjual itu memperaktekan transaksi ‘inah. Indikasi ini tampaknya membuat tawarruq adalah transaksi yang tidak diperkenankan oleh Mazhab Maliki. Umar Ibn Abdul ‘Aziz and Muhammad Ibn–al Hasan tidak setuju dengan tawarruq. Ibnu Taimiyah dari Mazhab Hanbali dan murid nya Ibn al-Qayim sangat tidak setuju dengan tawarruq dan menyamakan dengan katagori ‘inah. Sebagian dari ulama Hanafi telah melarang transaksi ini dan menyamakannya dengan ‘inah, namun sebagian lagi seperti Ibn al-Humam mengatakan kalau tawarruq tidak terlalu disenangi atau khilaf al –awla.46 3. Tawarruq Munazam Yang dimaksud dengan tawarruq munazam adalah seorang nasabah membeli komoditi dari bank dengan prinsip murabahah, lalu pembayarannya di lakukan dengan harga tangguh. Setelah komoditi tersebut pindah tangan, nasabah menunjuk bank sebagai agennya untuk menjual kembali komoditi tersebut kepada nasabah yang lain dengan harga yang lebih rendah dan dibayar tunai. Implementasi pada transaksi tawarruq munazam ini juga berlaku di pasar internasional. Dimana bank syariah membeli komoditi dari pasar international dengan cara tunai dan menjualnya kembali kepada nasabahnya dengan prinsip murabahah dan harga yang lebih tinggi, lalu bank menjual

46

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

pada

7

Desember

2010

dari

45

kembali barang tersebut mewakili nasabahnya (prinsip wakalah) kepada pihak ketiga. Lalu dana yang dibayarkan ke bank akan diserahkan ke nasabah yang akan membayar transaksi murabahahnya dengan cicilan dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan perjanjian di muka. Proses ini melibatkan broker pasar komoditi internasional yang mendapat sejumlah komisi untuk jasanya. Perbedaan antara Tawarruq Fiqhi dan Tawarruq Munazam47 Tawarruq Munazam

Tawarruq Fighi

Dilakukan oleh 4 Pihak

Dilakukan oleh 3 pihak

Ada perjanjian di muka untuk membeli

Tidak ada perjanjian untuk membeli

komoditi Tidak ada perjanjian untuk membeli dari

Hanya ada 2 dasar jual beli

nasabah (mutawarriq) Melibatkan perjanjian bersama/MoU yang

Tidak ada MoU

harus sesuai dengan prosedur. Adanya penunjukan bank sebagai wakil

Nasabah menjual sendiri komoditinya.

dari nasabah untuk menjual komoditi kepada pihak lainnya. Tidak terjadinya pemindahan fisik dari

Pemindahan komoditi secara fisik terjadi ,

komoditi, hanya sebatas penanda tanganan

setiap kali terjadinya akad jual-beli.

akad jual beli.

47

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

pada

7

Desember

2010

dari

46

4. Argumentasi Yang Memperbolehkan Tawarruq Munazam Para ulama yang mengizinkan implementasi dari tawarruq munazam ini berpendapat bahwa setiap langkah dari prosedur yang dilalui dalam prosesnya sesuai dengan prinsip syari’ah. Kalau setiap proses suatu akad yang terlibat di dalamnya sah, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa semua prosedurnya tidak sah, adapun proses tersebut meliputi: a. Bank membeli komoditi dari pasar komoditi dan secara konstruktif memiliki komoditi tersebut, melalui beberapa klausul dalam dokumen transaksi atas dasar janji untuk membeli dari nasabahnya. b. Bank menjual komoditi dengan prinsip murabahah dan hak kepemilikan barang pindah kepada nasabah. c. Nasabah menunjuk bank sebagai wakilnya untuk menjual kembali komoditi tersebut. d. Bank kemudian menjual kembali komoditi tersebut kepada pihak ketiga. e. Bank memberikan dana hasil penjualan kepada nasabah. 48 Para ulama yang mendukung tawarruq munazam berpendapat bahwa transaksinya sangat serupa dengan tawarruq fiqhi, hanya lebih well organized (teratur) agar lebih lancar dan cepat prosesnya. 5. Argumentasi Yang Melarang Tawarruq Munazam Perdebatan yang terjadi pada tawarruq munazam adalah untuk tidak mengikutsertakan formasi tawarruq yang ketiga, yakni si penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar kepada mutawarriq, sebagai akibat dari pembayaran yang tertunda/dengan cicilan. Dengan begitu artinya tawarruq munazam adalah indikasi dari kerjasama antara Bank dan

48

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

pada

7

Desember

2010

dari

47

nasabahnya yang bertujuan untuk menyediakan dana segar terhadap kewajiban kredit untuk nasabahnya. Peran bank syariah dalam transaksi ini bukan hanya sebatas sebagai perantara untuk pembelian komoditi seperti pada prinsip murabahah, tetapi keterlibatan bank syariah disini juga untuk mendapatkan keuntungan dari memberi fasililitas untuk mencari dana segar terhadap hutang yang lebih tinggi dari jumlah uang tunai yang didapat nasabahnya. Bank syariah tidak pernah bermaksud untuk menyediakan komoditi tersebut kepada nasabahnya. Bank syariah mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan dari harga komoditi dengan cara pembayaran cicilan di kemudian hari, sementara nasabah berniat untuk mendapatkan uang tunai untuk menutupi cicilannya dengan jumlah lebih besar dari uang tunai yang didapat olehnya. Jadi sangat jelas disini adanya persamaan hilah atau rekayasa untuk melakukan halhal yang dilarang dan memiliki indikasi untuk mendapatkan riba yang sifatnya permanen. Melalui beberapa proses, bank syariah hanya berperan sebagai perantara yang tidak sungguh-sungguh tertarik dengan jual beli komoditi atau memasuki pasar komoditi internasional. Begitu juga nasabahnya, tidak berniat untuk memiliki komoditi tersebut. Atau pada kasus kasus tertentu tidak tahu menahu tentang adanya proses jual beli komoditi. Karena tujuan utamanya hanyalah untuk mendapatkan uang tunai segera dari bank dengan berhutang yang akan dibayar dengan cicilan. Oleh karena itu sebagian dari ulama menganggap transaksi ini adalah transaksi ribawi.

48

Dari hasil observasi para Ulama, tawarruq munazam telah melanggar beberapa larangan yang disebutkan dalam hadis karena secara eksplisit sama dengan formasi dalam ‘inah, dimana komoditinya kembali kepada penjual asalnya ditambah dengan komisi yang diterimanya sehingga masuk dalam kategori “dua transaksi dalam satu transaksi”. Salah satu hadis yang dilanggar juga adalah al-bai’ yang tidak ada relevansi dengan kondisinya (bai’ wa syart), yang sudah sangat jelas dilarang. Juga ada larangan mengenai jual beli dan pinjaman (al-bai’ dan qardh) sangat relevan disini. Dimana pada transaksi ini jual beli untuk mendapatkan keuntungan melalui pinjaman. Jadi tujuan dari pada tawarruq munazam ini adalah pertukarana antara uang tunai dengan hutang yang lebih besar nilainya. Itu sebabnya tawarruq munazam tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai pembiayaan alternatif karena sama dengan pembiayaan konvensional yang berbasis interest (bunga/riba).49 Islamic Figh Academy Jeddah, pada konferensi tahunannya yang ke 17 tidak membolehkan praktek tawarruq munazam yang berlaku di beberapa bank syariah pada saat ini dikarenakan praktek tawarruq munazam hanyalah sebatas di atas kertas untuk mendapatkan uang tunai. Para ulama masih berdebat mengenai transaksi tawarruq. Pada transaksi tawarruq fiqh transaksinya adalah murni jual beli, dimana ada pemindahan kepemilikan barang, sementara

49

praktek dari tawarruq

Nibra Hosen,”Tawarruq” diakses http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

pada

7

munazam yang

Desember

2010

dari

49

dilakukan oleh beberapa bank syariah pada saat ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan uang tunai dimana transaksi jual belinya hanya di atas kertas dan tidak ada perpindahan aset, yang artinya praktek tawarruq munazam sudah melanggar prinsip syariah yang utama yaitu:” seseorang tidak dapat menjual barang yang tidak dimiliki olehnya”. Dalam hal ini poin utamanya adalah illat dan hilah. Dimana untuk menghilangkan riba atau sebab-sebab yang mengharamkan transaksi yang mengandung riba ulama yang pro tawarruq menggunakan hilah. Namun yang kontra tidak hanya berhenti pada hilah saja mereka lebih mengedepankan hikmah dibalik transaksi terselubung tersebut. Mereka lebih melihat moralitas para pelakunya bukan pada formalitas transaksinya. Menurut penulis dalam menetapkan sebuah hukum ‘illat saja tidak cukup namun juga perlu melihat hikmahnya. Hal ini perlu karena kaitannya dengan hiyal50 yang digunakan untuk melegalkan sebuah transaksi muamalah. Jadi, dalam masalah riba dalam hukum Islam hanya sebatas legalitas semata yang terkait bentuk luarnya atau formalitasnya saja, tidak ada tempat bagi moral untuk berbicara 51. Seharusnya hukum fikih dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol formal legal hukum dan juga pengontrol moral etika masyarakat. 50

Hiyal jamak dari hilah yang berarti “cara cara untuk mencapai beberapa keadaan secara terselubung”. Lane. Arabic-English, I bagian 1 h.676. dikutip oleh Saeed. Abdullah. PhD. Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi bunga Bank Kaum Neo-revivalis. Terj. Cet 1. Paramadina. Jakarta. 2004. h.59 51 Abdullah. Saeed,. Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum NeoRevivalis, terj. Arif Maftuhin. (Jakarta: Paramadina), 2004. h. 55

50

BAB III MEKANISME DAN PROBLEMATIKA DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH

A. Mekanisme Deposito Berbasis Komoditi Murabahah Sebelum menganalisa lebih jauh tentang deposito berbasis komoditi murabahah, kita harus memahami terlebih dahulu alur transaksi yang terdapat di dalamnya. Produk ini merupakan produk penghimpunan dana berbentuk deposito jangka pendek dengan margin tetap. Adapun inti dari transaksi yang diusung adalah murabahah untuk mengklaim margin tetapnya (fixed return). Dalam konsep dan prakteknya terdapat dua skema yang sedikit berbeda. Konsep pertama bank menjadi agen ketika membeli dan menjual dan konsep kedua bank hanya menjadi wakil untuk membeli saja. Di bawah ini adalah ketika bank pada posisi menjadi agen ketika membeli dan menjual komoditi. 1

1

Luqman Hakim Handoko, “CMP Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, diakses pada 5 September 2010 dari http://lukmanomic.files.wordpress.com

51

Broker B

7. Dibayar tunai Rp.103.000.000

6.Jual komoditas + margin (3%)

1. Deposito Rp.100.000.000

Bank

Nasabah 8. Rp.100.000.000 + Rp.3.000.000

5. Sertifikat kepemilikan 2. Perintah beli

Broker A 4. Sertifikat kepemilikan 3. Beli komoditas

LME

Alur Transaksi Deposito Berbasis Komoditi Murabahah

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nasabah datang ke bank untuk membuka rekening deposito jangka pendek sebesar Rp.100.000.000 dengan perjanjian return sebesar 3% dalam jangka waktu tiga bulan misalnya. Penentuan return deposito sebesar 3% merupakan marjin karena produk ini berbasis murabahah. Hal ini dapat dilihat pada gambar di atas. Hubungan antara nasabah dan bank adalah pada transaksi pertama bank sebagai agen, kemudian bank sebagai pembeli

52

komoditas. Konsekuensi dari wakalah ini adalah bank melakukan jual beli harus disandarkan kepada nasabah baik menggunakan atas nama nasabah ataupun atas nama bank. 2.

Selanjutnya pada proses kedua gambar diatas setelah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah, maka bank memerintahkan broker A untuk membeli sejumlah komoditas dengan dana Rp.100.000.000,- tunai2.

3.

Kemudian broker A melaksanakan perintah bank tersebut dengan membeli sejumlah komoditas di bursa komoditi berjangka.

4.

Setelah itu broker A mendapatkan surat bukti transaksi (warrant) yang diperoleh dari hasil transaksi di bursa komoditi berjangka.

5.

Kemudian surat bukti transaksi (warrant) tersebut diberikan oleh broker A kepada bank. Setelah itu bank memberitahukan kepada nasabah kalau komoditasnya telah dibeli. Dengan demikian nasabah telah memiliki komoditas tersebut. Setelah itu nasabah memerintahkan bank untuk menjual kembali dengan cost plus margin (murabahah).

6.

Setelah itu komoditas yang dibeli menjadi milik nasabah, kemudian menjual

komoditas

tersebut

pada

harga

Rp.100.000.000

+3%

Rp.100.000.000 = Rp103.000.000 (murabahah) dengan mewakilkan kepada bank untuk menjualnya kepada broker B. Sehingga nasabah dapat

2

Uang yang ditabungkan oleh nasabah dibelikan suatu komoditas, biasanya adalah metal di LME london, di Malaysia ada yang pakai CPO.

53

margin sebesar 3% dari dana yang didepositokannya. Disinilah asal 3% diperoleh dan menjadi fixed return. 7.

Selanjutnya broker B akan membayar secara tunai komoditas tersebut dengan harga Rp 103.000.000 kepada bank selaku wakil dari nasabah.

8.

Terakhir ketika deposito telah jatuh tempo, bank akan memberikan hasil dari transaksi komoditi murabahah yang terdiri dari pokok simpanan nasabah beserta margin dari hasil penjualan komoditi murabahah tersebut. Disini bank pada posisi sebagai agen lagi bukan principle. Jika bank sebagai pembeli maka bank akan membelinya seharga Rp.103.000.000, kemudian bank menjual ke broker dengan harga asal yaitu Rp. 100.000.000. Dari semua alur di atas ada beberapa hal yang menjadi kritikan atas praktek

ini baik dari sisi substansi maupun motivasinya yang akan dibahas pada bab selanjutnya. B. Problematika Yang Ada Pada Transaksi Deposito Berbasis Komoditi Murabahah 1. Motif Utama Transaksi Deposito Berbasis Komoditi Murabahah Latar belakang munculnya produk ini adalah minimnya alat likuiditas yang dimilki oleh bank dan keuangan syariah. Dan seiring berjalan waktu, latar belakang tersebut berkembang tidak hanya untuk likuiditas saja tetapi juga untuk pembiayaan dan deposito jangka pendek. Namun, tujuan utama dari semuanya ini

54

adalah untuk mendapatkan dana segar yang likuid tetapi juga menguntungkan bagi orang yang berkepentingan. 2. Penentuan Marjin Tetap dan Jual Beli Yang Belum Pasti Terjadi Pada dasarnya mengambil keuntungan dengan mengenakan margin tetap dalam akad murabahah merupakan hal yang diperbolehkan, karena akad murabahah termasuk dalam Natural Certain Contract (NCC). Namun terdapat banyak kejanggalan yang ditemukan dalam penentuan margin tetap pada transaksi komoditi murabahah tersebut seperti penentuan marjin tetap dilakukan ketika jual beli murabahah yang belum pasti terjadi. Lantas dari mana asal penentuan marjin tetap sementara jual beli murabahah itu sendiri belum pasti terjadi? 3. Ketidakpastian Pembeli Komoditas Ketika bank berada pada posisi sebagai wakil nasabah untuk menjual komoditasnya, maka perlu dipertanyakan pihak ketiga yang akan membeli komoditas tersebut. Dalam konsep yang sebenarnya akad murabahah baru terjadi ketika nasabah menjual komoditas yang dia beli itu dengan harga plus margin kepada broker B. Namun apabila broker B itu tidak dapat dipastikan dan tidak dapat ditemukan sampai batas waktunya, maka transaksi ini menjadi simpanan yang memberikan keuntungan tetap (fixed return) sebesar 3 % selama 3 bulan (atau 1% sebulan dan 12% setahun). Sehingga dapat disimpulkan keuntungan tetap ini sama halnya dengan bunga bank yang diharamkan.

55

4. Konsekuensi Hukum Bentuk Simpanan Nasabah Dalam konsep komoditi murabahah, jual beli yang terjadi hanya sekali dalam tempo waktu tertentu. Kebalikan dari pertanyaan sebelumnya adalah bagaimana jika jual beli itu terjadi dalam waktu beberapa hari saja berarti dana yang disimpan di bank dalam bentuk deposito itu menganggur. Praktek deposito jangka pendek atau commodity murabahah deposit ini mirip dengan certificate of depsosit konvensional3. Artinya bahwa produk ini bisa diperjualbelikan antar nasabah (bank/institusi). Jadi produk ini bisa termasuk kategori produk derivatif yang dikeluarkan oleh bank. Dengan adanya produk ini kemungkinan melakukan spekulasi akan bertambah besar bagi institusi keuangan syariah, sehingga hal tersebut akan membiaskan perbedaan dengan pola transaksi konvensional saat ini. 5. Menjual Komoditas Yang Belum Dimiliki Jual beli yang dilakukan oleh bank kepada broker adalah jual beli di bursa dimana transaksi yang dilakukan di bursa hanya merupakan janji untuk melakukan jual beli yang tercatat, sehingga jual belinya belum terjadi. Jadi jual beli murabahah ini sejatinya menjual janji untuk melakukan jual dan beli komoditas di masa yang akan datang. Berarti menjual sesuatu yang belum dimiliki dan belum berada ditangannya.

3

Hong Kong Bureau, Dow Jones Newswires.Hong Leong “Bank Launches HK's 1st Islamic Banking Svc –Report”. http://www.scmp.com Monday, Aug 18, 2008

56

BAB IV AKAD DAN ANALISA PROBLEMATIKA PADA DEPOSITO BERBASIS KOMODITI MURABAHAH

A. Akad-Akad Yang Digunakan Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah Setelah penulis menjelaskan alur transaksi deposito berbasis komoditi murabahah pada bab sebelumnya, sekarang penulis akan menganalisa akad-akad apa saja yang digunakan pada transaksi tersebut. Dari gambar alur transaksi deposito berbasis komoditi murabahah yang telah dijelaskan pada bab II, jika seorang nasabah membuka rekening deposito yang menggunakan sistem komoditi murabahah setidaknya melakukan tiga akad kombinasi sebagai berikut; 1. Bai’ Musawamah Yang Dilakukan Oleh Bank Kepada Broker A Bai’ musawamah merupakan jual beli dengan harga jual yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana

pihak penjual biasanya

merahasiakan modal yang dikeluarkan untuk membeli barang yang dijualnya tersebut.1 Jual beli ini lebih cenderung pada jual beli tawar menawar atau musawamah kalau dilihat dari segi harga asalnya2.

1

Ah. Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.109.

2

Abdur-Rahman al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab, Terj. (Jakarta: Darul Ulum. 2001). Cet 3. Jilid 6, h. 4.

56

57

Adapun pada posisi ini, bank bertindak sebagai wakil dari nasabahnya untuk membeli suatu komoditas pada bursa komoditi berjangka. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya pihak bank tidak langsung membeli komoditas dari broker akan tetapi pihak bank kembali mewakilkan kepada broker untuk membelikan suatu komoditas di bursa berjangka. Karena hanya broker yang bisa melakukan transaksi di bursa. 2. Murabahah Murabahah merupakan jual beli disertai marjin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dimana pihak penjual memberitahukan harga pokok pembelian serta keuntungan dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun akad murabahah ini terjadi ketika komoditi yang telah dibeli nasabah dari bursa dijual kepada bank secara tangguh (deffered) kepada nasabah sesuai kesepakatan. Atau dalam kondisi lain pihak nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk menjualkannya kembali kepada broker B dengan sistem murabahah. Dan pada kondisi tersebut, kedudukan bank hanya sebagai agen untuk kedua kalinya, sehingga bank hanya mendapatkan fee dari transaksi ini. Dalam Islam jual beli dengan cara murabahah dibolehkan oleh syariah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki / hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilkan yang timbul dari akad yang sah. b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya harga perolehan yang harus diketahui oleh pembeli karena hal ini merupakan salah satu syarat sah murabahah.

58

c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal ataupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. d. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, dan jika tidak sah maka tidak boleh dilakukan jual beli murabahah kepada pembeli kedua, karena murabahah merupakan jual beli dengan harga jual beli pertama disertai tambahan keuntungan tertentu.3 3. Wakalah Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad wakalah ini bisa terjadi pada dua kondisi, pada kondisi pertama, akad wakalah terjadi ketika nasabah membuka rekening depositonya di bank karena pada saat tersebut pihak nasabah memberi kuasa kepada pihak bank untuk membeli komoditi seharga uang yang didepositokan ke bank. Sedangkan pada kondisi kedua, akad wakalah terjadi ketika nasabah memberi kuasa kepada pihak bank untuk menjual kembali komoditi tersebut. Dalam Hukum Islam wakalah adalah akad yang sah, yang dapat dilakukan dengan upah atau komisi atau free of charge/gratis. Karena Rasulullah SAW pernah memberi komisi kepada para petugas penarik zakat, sebagaimana hadis menyebutkan dari Bisr ibn Said dari ibn al-Sa’idi berkata, “Umar ra pernah mempekerjakan aku untuk menarik zakat. Setelah pekerjaanku selesai, Umar memberiku upah, maka saya protes: “saya melakukan ini hanya karena Allah”. Umar ra menjawab, “Ambil saja apa yang

3

Ah. Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat ,h. 119.

59

diberikan kepadamu. Sungguh aku pernah dipekerjakan Rasulullah SAW dan beliau memberiku upah.4 Dan jika akad wakalah menggunakan upah, maka bagi orang yang diberi kuasa (wakil) berlaku hukum pekerja pada ijarah. Sehingga ia wajib melaksanakan tugas yang diwakalahkan kepadanya. Ia tidak boleh meninggalkan pekerjaannya begitu saja tanpa ada uzur yang dapat dimaklumi. Seperti halnya wakalah terhadap broker yang biasanya mendapat fee sesuai kesepakatan setelah mereka melaksanakan tugas yang diwakalahkan kepadanya dengan tuntas.5 4. Wa’ad Selain akad- akad di atas, ternyata pada transaksi ini juga terdapat unsur janji sepihak (wa’ad). Yaitu perjanjian sepihak oleh bank untuk membeli komoditi dari nasabah, yang masih dalam perdebatan, apakah janji tersebut mengikat secara agama dan legal formal. Adapun mayoritas fuqaha berpendapat bahwa janji hanya mengikat secara agama, dan tidak mengikat secara legal formal. Karena janji merupakan akad tabarru’, sedangkan akad tabarru’ tidaklah mengikat secara legal formal. 6 Sedangkan pendapat terkuat ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa janji mengikat secara hukum

4

Abu Daud, Sunan Abu Daud (Mesir: Daar al- Fikr, Vol III, t.th), h. 134.

5

Ah. Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat, h. 172-173.

6

Ah. Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat, h. 62-63.

60

apabila janji tersebut dikaitkan dengan suatu sebab dan sebab tersebut diungkapkan dalam pernyataan janji. Kalau kedua belah pihak membuat perjanjian bersama untuk transaksi jual beli yang akan dilakukan kemudian, Imam Syafi’i mengatakan kalau transaksi tersebut tidak sah. Namun demikian kalau hanya salah satu pihak berjanji untuk membeli komoditi tersebut, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Sebagian daripada para ulama mengatakan kalau janji sepihak tidak dapat dipaksa untuk diimplementasikan, sementara itu para ulama kontemporer yang pro konsep ini merasa demi kepentingan kelancaran transaksi komersil pada saat ini, maka janji sepihak haruslah mengikat7 B. Pemenuhan Rukun Dan Syarat Akad-Akad Yang Digunakan Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep komoditi murabahah ini terdiri dari beberapa akad baik akad utama dan akad bawaan. Akad utamanya yaitu akad jual beli murabahah dan jual beli musawamah dan akad bawaan yaitu wakalah. Akad-akad ini tidak bisa dipisah-pisahkan dalam analisis, karena kesemuanya saling berhubungan. Jadi tidak bisa dilihat secara parsial. 8 Berikut ini akan dijelaskan pemenuhan rukun dan syarat pada akad-akad tersebut;

7

Nibra hosen. ”Tawarruq”. diakses pada 7 Desember 2010 dari http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21 http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21 8 Luqman Hakim Handoko, “CMP dalam perspektif hukum ekonomi Islam”, diakses pada 5 September 2010 dari http://lukmanomic.files.wordpress.com

61

1. Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad wakalah Kesesuaian antara syarat dan

rukun

dengan Rukun

Syarat

Implementasi konsep komoditi murabahah T

Pemilik pekerjaan/barang

Nasabah

sebagai

yang akan diwakilkan

memiliki pekerjaan yaitu membeli komoditas dan

orang

yang



bank dijadikan

Yang wakilnya untuk membeli. mewakilkan Baligh /bisa membedakan

Deposito

diperuntukan

buat

suatu pilihan baik dan

korporate dan institusi keuangan

benar (mumayyiz)

lainnya. Jadi secara umum nasabah



(muwakkil)

sudah dewasa dan mumayyiz Berakal

Yang menjadi wakil adalah bank.



Jadi bank sebagai badan i’tibari dianggap berakal. Karena yang Yang menjadi karyawan adalah orangmewakili orang yang berakal sehat (wakil) Dewasa/baligh

Sebagai badan i’tibari maka di anggap dewasa dan baligh karena personil

yang ada

didalamnya



TT

62

sudah pasti dewasa dan baligh. Tidak termasuk hal hal

Pekerjaan yang diwakilkan kepada

yang mubah

bank adalah jual beli dan bukan hal



hal yang mubah Pekerjaan

yang

Pekerjaan beli ini milik nasabah.

diwakilkan itu harus milik

Bisa

orang yang mewakilkan

membeli adalah milik nasabah.

Pekerjaan

yang

Dalam konsep ini pekerjaan yang

diwakilkan

harus

diwakilkan dirinci secara detail

diwakilkan

diketahui dari beberapa

harga, barang yang dibeli dan

(muwakkil

sisi, untuk menghindari

waktunya.

fih)

kecurangan dan spekulatif

Sesuatu yang

dilihat

dari

dana

untuk

Pekerjaan yang dilakukan

Transaksi yang diwakilkan kepada

bukan

bank adalah transaksi jual beli

berupa

permohonan







pinjaman

utang dari orang lain Pekerjaan

itu

menurut

Transaksi

jual

syara’ bisa diganti oleh

transaksi

yang

orang lain

diganti oleh orang lain

Ucapan atau fungsi yang

Ketika nasabah datang ke bank

dapat

untuk

menggantinya

menabung

beli

termasuk

diperbolehkan

sighat

awal

seperti lewat utusan atau

berupa ucapan kemudian diikat

dengan

tulisan,

serah

dengan tulisan/ surat perjanjian

terima

yakni

dengan

yang ditandatangani oleh keduanya

Shighat

mengambil dan memberi





63

tanpa kata-kata Ijab sesuai dengan qabul

Ijab qabul dalam hal ini bank dan

langsung

nasabah melalui surat perjanjian

atau

ditangguhkan

yang ditandatangani oleh keduanya

Ijab dan qabul terjadi

Ijab qobul antara kedua dilakukan

dalam satu majelis.

di atas surat persetujuan yang





ditandatangani oleh keduanya. Ini menunjukan berada dalam satu majelis. Kedua belah pihak wakil

Kesepakatan antara kedua belah

dan muwakkil sama sama

pihak dapat diketahui melalui surat

mendengar

perjanjian yang ditandatangani.

perkataan



masing masing. Keterangan: T

= Terpenuhi

TT

= Tidak Terpenuhi

Sumber: Lukman Hakim Handoko. CMP dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Akad wakalah ini dilakukan ketika nasabah membuka rekening deposito dan memberikan kuasa kepada pihak bank untuk membelikan komoditas. Adapun kaitannya dengan pemenuhan rukun dan syarat akad, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat yang harus dipenuhi telah terpenuhi secara keseluruhan, artinya secara teknis akad ini sah.

64

2. Pemenuhan Rukun dan Syarat akad jual beli musawamah Kesesuaian antara syarat dan

rukun

dengan Rukun

Syarat

Implementasi konsep komoditi murabahah T

Ucapan atau fungsi yang

Dalam bursa selain ucapan juga

dapat

diikat

menggantinya

dengan

tulisan

memperkuat perjanjian yang ada

dengan

tulisan,

dan

terima

yakni

dengan

untuk

mengantisipasi

perselisihan. Dan tercatat secara

mengambil dan memberi

elektronik.

tanpa kata-kata

mengetahuinya secara online

Adanya

Ijab sesuai dengan qabul

Dalam bursa semua keterangan

Shighat

dalam hal ukuran, sifat,

baik harga, ukuran, jenis barang,

jenis uang, langsung atau

tenggang waktu penyerahan ditulis

ditangguhkan

secara jelas dan dipublikasikan.

Ijab dan qabul terjadi

Transaksi

dalam

penjual

satu

majelis.



untuk

seperti lewat utusan atau serah

TT

Keduanya

antara tidak

pembeli

bertemu

dapat

dan dalam

Artinya keduabelah pihak

majelis, dan tidak pernah tahu

yang melakukan jual beli

siapa lawan jual/belinya dalam

hadir dan membicarakan

transaksi.





65

topik yang sama Kedua

belah

pihak

Keduanya belah pihak mengetahui

penjual dan pembeli sama

keinginan penjual atau pembeli

sama

karena terlisting dalam daftar dan

mendengar

perkataan masing-masing.

terpublikasikan.

Antara ijab dan qabul

Kesepakatan antara penjual dan

tidak ada tenggang waktu

pembeli tidak ada tenggang waktu.

yang

Ketika penutupan bursa tidak ada

mengesankan

penolakan

pembeli

atau

penjual





akan

terlikuidasi secara otomatis oleh lembaga kliring Mumayyiz

Orang transaksi

yang

bisa

dengan

melakukan dalam



bursa

adalah orang yang sudah muamyiz. Kalau belum harus mendapatkan izin dari walinya Adanya Dewasa

Orang

yang

bisa

melakukan

muta’aqidain transaksi

dengan

bursa adalah

(pelaku orang yang sudah dewasa. Kalau



akad) belum harus mendapatkan izin dari walinya Dilakukan

atas

dasar

kemauan sendiri

Antara penjual dan pembeli tidak



ada paksaan untuk melakukan jual beli

Adanya

Objek dan harganya suci

Objek transaksi dalam bursa tidak



66

Ma’qud alaih

ada. Yang ada adalah underlying

(barang dan

asset sebagai acuan penentuan harga dan spesifikasi lainnya.

harga) Dapat

dimanfaatkan

secara syara’

Barang dan

harga

tidak bisa



dimanfaatkan secara syara’ karena keduanya tidak pernah mengalami perpindahan kepemilikan dan tidak pernah ada

Barang yang dijual itu

Barang yang dijual milik penjual

milik penjual ketika dijual

dan

kadang

penjual



tidak

memilikinya Dapat diserah terimakan

Tidak pernah ada serah terima



barang ataupun harga. Kalaupun ada hanya sekitar 2% saja. Barang dan harga harus

Dalam perjanjian tertulis jelas

diketahui

spesifikasi harga dan barang.

dengan

untuk

jelas



mencegah

terjadinya perselisihan Akadnya tidak dibatasi

Dalam jual beli dibursa tidak ada

dengan waktu

batasan waktu yang ada batasan kapan akad akan dilaksanakan.

Keterangan: T

= Terpenuhi

TT

= Tidak terpenuhi

Sumber: Lukman Hakim Handoko. CMP dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam



67

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jual beli musawamah yang dimaksud tabel di atas adalah jual beli antara pihak bank yang mewakili nasabah dengan broker. Adapun berdasarkan tabel di atas terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi baik pada sighat, pelaku akad, dan objek akadnya. Pada sighat, syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Transaksi ini terjadi di bursa berjangka dimana pembeli dan penjual tidak pernah tahu siapa lawan transaksinya. Mereka hanya melihat list pada papan elektronik. Oleh karenanya diperlukan regulasi yang lebih syar’i terkait mekanisme jual beli pada bursa komoditi berjangka, sehingga orang-orang yang bertransaksi tahu siapa lawan transaksi mereka dan hal tersebut bisa meminimalisir spekulasi yang terjadi. Kemudian pada rukun ma’qud ‘alaih terdapat empat syarat yang tidak terpenuhi yaitu pertama objek dan harganya suci, karena sesungguhnya dalam bursa tidak pernah ada objek transaksi ataupun harga berdasarkan mata uang, karena yang ada hanya underlying asset saja. Syarat kedua yang tidak terpenuhi adalah objek transaksi dapat dimanfaatkan secara syara’. Secara teknis di lapangan barang dan harga dalam bursa tidak dapat dimanfaatkan menurut syara’ karena keduanya tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ada perpindahan kepemilikan untuk dimanfaatkan oleh keduanya. Oleh karenanya dibutuhkan jiwa-jiwa ekonom rabbani yang tidak hanya menjadikan barang

68

sebagai justifikasi tanpa ada niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan transaksi. Syarat ketiga adalah barang yang dijual adalah milik penjual. Di dalam bursa, komoditas ada dalam suatu tempat dan tidak pernah pindah (terutama emas di london) penjual lebih banyak tidak memiliki barang karena yang mengeluarkan harga jual adalah lembaga kliring bukan penjual. Posisi jual atau beli bisa dilakukan oleh siapa saja walaupun tidak punya barangnya. Terakhir syarat yang tidak terpenuhi adalah dapat diserahterimakan baik barang atau harganya. Menurut survey hanya sekitar 2% terjadi serah terima barang. Kebanyakan adalah penyelesaian tunai layaknya judi (zero sum game). Karena tujuan utama transaksi ini bukanlah penyerahan barang dan harga, jadi secara umum tidak ada penyerahan barang dan harga. Padahal sebagaimana yang penulis sampaikan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW jelas melarang seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya, sebab hal tersebut akan menimbulkan gharar. Oleh karenanya diperlukan perubahan mekanisme pada bursa komoditi berjangka, sehingga dapat meminimalisir gharar dan spekulasi yang terjadi. 3. Pemenuhan Rukun dan Syarat akad jual beli murabahah Kesesuaian antara syarat Rukun

Syarat

Implementasi dan dengan

rukun

69

konsep komoditi murabahah T Ucapan atau fungsi yang

Dalam perjanjian dengan bank

dapat

selain ucapan juga diikat dengan

menggantinya

seperti lewat utusan atau

tulisan

dengan

tulisan,

perjanjian yang ada dan untuk

terima

yakni

serah dengan

untuk



memperkuat

mengantisipasi perselisihan.

mengambil dan memberi tanpa kata-kata ijab sesuai dengan qabul

Secara teknis semua persyaratan

dalam hal ukuran, sifat,

ini

jenis uang, langsung atau

perbankan

ditangguhkan

dengan detail. Dan dalam bursa

terpenuhi

karena

semuanya



dalam ditulis

Adanya Shighat ketika akad jenis, waktu, ukuran, harga disebutkan dengan jelas. Ijab dan qabul terjadi

Nasabah mendatangi bank dan

dalam

melakukan

satu

majelis.

Artinya keduabelah pihak

akad

dalam



satu

majelis.

yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama Kedua

belah

pihak

Shighat dalam perbankan dalam

penjual dan pembeli sama

bentuk tulisan /surat perjanjian



TT

70

sama

mendengar

perkataan masing masing.

dimana antara nasabah dan bank saling

mengetahui

dengan

membacanya Antara ijab dan qabul

Pihak bank dan nasabah yang

tidak ada tenggang waktu

melakukan ijab dan qabul melalui

yang

penandatanganan surat perjanjian

mengesankan

penolakan



yang telah disetujui keduanya. Dalam hal ini berarti keduabelah pihak saling setuju dan tidak ada unsur penolakan.

Mumayyiz

Syarat umum dari bank nasabah



yang dapat transaksi dengan bank adalah sudah dewasa. Jika belum harus ada izin /perwakilan dari walinya Adanya Dewasa

Syarat umum dari bank nasabah



muta’aqidain yang dapat transaksi dengan bank (pelaku adalah sudah dewasa. Jika belum akad) harus ada izin /perwakilan dari walinya Dilakukan

atas

dasar

kemauan sendiri

Nasabah yang datang

ke bank



tidak ada paksaan harus menabung ke bank

Adanya Ma’qud alaih

Objek dan harganya suci

Objeknya adalah komoditas yang telah dibeli di bursa sebelumnya



71

(barang dan harga)

Dapat

dimanfaatkan

secara syara’

Tidak dapat dimanfatkan secara syara’

karena

barang



belum

diterima oleh nasabah Barang yang dijual itu

Barang yang dijual belum dimiliki



Barang



milik penjual ketika dijual Dapat diserahterimakan

tidak

dapat

diserahterimakan karena barangnya tidak dimiliki dan berada jauh dari jangkuannya Barang dan harga harus

Barang secara spesifikasi tertulis

diketahui

jelas

dapat diketahui dan harga juga

mencegah

dapat diketahui harga asal dan

dengan

untuk

terjadinya perselisihan

tambahan marginnya

Akadnya tidak dibatasi

Akad tidak dibatasi oleh waktu

dengan waktu

dalam kepemilikan barang yang





dijual Mengetahui

harga

Bank

mengetahui

harga

awal



pertama pembelian barang

barang

Mengetahui keuntungan

Jika bank yang membeli bank



mengetahui keuntungan. Dan jika Syarat bank

sebagai

agent

maka

tambahan kemungkinan besar pembeli tidak mengetahui.. Modal

hendaklah

dari

komoditi yang memiliki

Modal

yang

diapakai

tidak

memiliki jenis kesamaan karena



72

kesamaan dan jenis (bisa

transaksi ini antara barang dan

ditakar, ditimbang, atau

uang

dihitung) Sistem murabahah dalam

Secara sistem bebas dari riba

harta

riba

karena harga+margin diketahui dan

tidak

dinisbatkan

hendaknya riba



ditentukan di awal serta tidak

tersebut terhadap harga

mengalami

perubahan

selama

pertama

transaksi. Dan harga dinisbatkan pada barang

Transaksi haruslah sah

pertama

Transaksi pertama tidak sah karena



termasuk jual beli kali bil kali atau bai’ dain bi dain.

Keterangan: T

= Terpenuhi

TT

= Tidak terpenuhi

Sumber: Lukman Hakim Handoko. CMP dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Jual beli murabahah ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari jual beli pertama yang dilakukan bank dengan broker (musawamah). Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontrak ini tidak sah karena beberapa syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna baik dari sisi shighat, ma’qud ’alaih dan syarat tambahan khusus untuk murabahah. Syarat yang tidak terpenuhi dari sisi ma’qud alaih nya adalah sama dengan jual beli sebelumnya, yaitu pada objek dan harga tidak suci, tidak dapat dimanfaatkan secara syara’, tidak dapat diserahterimakan, barang yang dijual

73

tidak dimiliki oleh penjual. Khusus untuk syarat tambahan tentang murabahah ada satu syarat yang tidak terpenuhi hal ini terjadi karena akibat dari transaksi sebelumnya. Syarat tersebut yaitu transaksi sebelumnya harus sah, sedangkan dalam transaksi murabahah ini transaksi sebelumnya (ba’i musawamah) tidak sah karena transaksi pertama termasuk transaksi bai’ dain bi dain atau bai’ kali bi kali yang dilarang oleh syari’ah. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep dan mekanisme transaksi ini secara keseluruhan tidak sah dan dilarang oleh syari’ah. Karena terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad-akad utamanya yaitu pada akad bai’ musawamah dan bai’ murabahah. C. Analisa Terhadap Problematika Yang Ada Pada Deposito Berbasis Komoditi Murabahah 1. Motif Utama Transaksi Deposito Berbasis Komoditi Murabahah Adapun fokus penulis saat ini adalah deposito berbasis komoditi murabahah yang tujuan utamanya adalah bagaimana bank mendapat dana segar dan murah sedangkan nasabah mendapatkan hasil yang tetap dari dana yang dipinjamkan kepada bank. Konsep ini sebenarnya tidak berbeda dengan bunga (fixed return) namun untuk menyiasati agar tidak dikatakan riba, transaksi ini menggunakan hilah

yaitu diperantarai jual beli murabahah. Padahal jika

niatnya benar-benar melakukan jual beli, objeknya bisa saja diubah ke pasar spot. Namun, jika objeknya diubah kepasar spot, maka hal ini menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi bagi para pelaku tranasksi ini karena dinilai tidak likuid

74

lagi seperti transaksi pada bursa berjangka. Jadi, pada dasarnya, tujuan utama pihak bank adalah untuk mendapatkan uang tunai yang di kemudian hari akan dibayarkan dengan sejumlah dana yang lebih besar dari yang dititipkan nasabah dengan hilah melalui akad, penunjukan wakil dan kesepakatan sehingga sekilas transaksi ini seakan-akan diperbolehkan oleh syariah, padahal sesungguhnya motif transaksi ini tidaklah berbeda dengan yang biasa diaplikasikan pada perbankan konvensional. Adapun terkait transaksi yang menggunakan hilah, para ulama berpendapat sah-sah saja sepanjang tidak merusak fundamental prinsip prinsip syariah atau merusak manfaatnya. Namun, masalah yang patut disoroti secara lebih dalam transaksi ini adalah niat. Ketika niat seseorang baik, maka perbuatannya dapat diterima, namun apabila niatnya salah, perbuatannya dapat dikatakan salah. 9 Para ulama membuat sebuah kaidah; 10

‫اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻﺑﺎﻻﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬

“Yang menjadi patokan dalam setiap transaksi adalah makna makna (yang dikandung) dan tujuan-tujuan(nya) bukan pada bentuk formal atau lafal-lafalnya”

9

Nasrun. Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 30.

10

Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam 1989), Cet II, h.55

75

Kaitannya dengan ini Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen menyatakan; Siapa yang memahami secara mendalam sumber-sumber syara’ akan jelas baginya bahwa asy-syari’ membatalkan lafal-lafal yang dituju oleh pelaku (suatu akad) bukan hakikat makna sebenarnya dan barang siapa yang tidak memperhatikan tujuan-tujuan yang terkandung berbagai akad dan melaksanakan akad sesuai dengan bentuk formalnya akan berakibat kepada membiarkan (tidak melaknat) orang orang yang memeras anggur (untuk dijadikan khamar) dan membiarkan setiap orang untuk melakukannya, sekalipun tujuannya jelas untuk membuat khamr. Bahwa tujuan tujuan dan keyakinan-keyakinan bisa menjadi patokan dalam berbagai bentuk tindakan hukum dan ungkapan-ungkapan, sebagaimana halnya berlaku dalam persoalan yang berkaitan dengan amalan-amalan taqarrub dan ibadah (kepada Allah). Tujuan, niat, dan keyakinan membuat sesuatu menjadi halal, haram, sahih, fasid, taat, maksiat, sebagaimana juga tujuan dalam ibadah menjadikannya wajib, dianjurkan (sunnah), diharamkan, sahih atau fasid. 11 Bukanlah suatu perkara mudah untuk mengetahui niat seseorang dalam melakukan sesuatu, tapi niat bisa diketahui jika hal yang dilakukan seseorang tersebut sudah menjadi sebuah trend atau menjadi sebuah motif bersama sehingga kecenderungan bersama ini mampu menunjukan sendiri niat terhadap 11

Nasrun. Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 23 -24.

76

hal yang dilakukannya tersebut. Adapun terkait masalah bursa berjangka ini tidak bisa hanya dilihat dari aspek individu saja dalam meilhat apa motif dan tujuannya, melainkan kita harus jeli melihat motif dan tujuan tersebut secara keseluruhan. Selain itu, esensi dari konsep komoditi murabahah adalah menggunakan akad tawarruq, dan tujuan utama dari konsep ini adalah bagaimana mendapatkan likuiditas baik dari segi nasabah bank atau dari segi bank itu sendiri. Penulis sependapat dengan M. Nejatullah Sidqi bahwa konsep tawarruq ini lebih besar mafasdahnya daripada maslahahnya jika dilhat dari segi kepentingan umum. 12 Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa mafsadah yang ditimbulkan dari transaksi ini lebih besar dari pada maslahah yang diperoleh. Oleh karena itu, demi mencegah mafsadah yang lebih besar, kita perlu melakukan tindakan preventif (saddu dzari’ah) terhadap transaksi ini sebagaimana kaidah fiqhiyah dibawah ini; 13

ِ‫دَرْءُ اﻟﻤَﻔَﺎﺳَﺪِ ﻣُﻘَﺪﱠمٌ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻠْﺐِ اﻟﻤَﺼَﺎﻟِﺢ‬

”Menghindari kerusakan/resiko itu lebih didahulukan atas menarik kemanfaatan” 14

ُ‫اﻟﻀﱠﺮَارُ ﯾُﺰَال‬

”Marabahaya itu dihilangkan” 12

Mohammad Nejatullah Siddiqi. “A Position Paper To Be Presented At The Workshop On Tawarruq: A Methodological Issue In Shari`A-Compliant Finance”. Islamic Finance, Tawarruq. February, 1, 2007, h.7 13 14

Abdul Hamid Hakim, al-Sulam,(Jakarta:Sa’adah Putra,t.th ), juz II, h.52. ibid, h.52.

77

Maka demi menghindari mafsadah yang lebih besar lagi, praktek transaksi ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan maqasid syari’ah yaitu menjaga harta. Harta disini tidak sebatas harta pribadi tetapi juga dalam arti harta sebuah negara. 2. Penentuan Margin Tetap dan Jual Beli Yang Belum Pasti Terjadi Dalam transaksi komersial memang ada dua karakteristik yaitu Natural Certain Contracts (NCC) dan Natural Uncertain Contracts (NUC)15. Dimana pembeda dari kedua karakteristik tersebut adalah dari segi hasilnya. Dalam NCC tingkat keuntungan boleh ditentukan pada awal transaksi, sedangkan dalam NUC tingkat keuntungan tidak boleh ditentukan pada awal transaksi. Adapun salah satu jenis dari kontrak NCC adalah jual beli murabahah dimana tingkat keuntungannya sudah boleh ditentukan pada awal transaksi. Misalnya, merujuk kepada alur transaksi yang telah dijelaskan pada bab III, seorang nasabah menabung sebesar Rp.100.000.000 dengan returnnya 3% dalam jangka waktu 3 bulan. Margin ini ditentukan di awal ketika akad pembukaan rekening deposito. Kalau melihat dari alur di atas, hal ini memang masuk akal dari mana hasil 3% itu diperoleh. Dan sekilas tidak ada salahnya atau transaksi ini sesuai dengan syariah, karena ini adalah jual beli dengan keuntungan (murabahah). Disinilah banyak orang yang keliru, dan perlu diingat bahwa keuntungan dapat ditetapkan ketika akad jual beli itu terjadi. Sedang dalam transaksi komoditi

15

Adiwarman Karim, Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 51.

78

murabahah ini, return ditentukan oleh bank. Padahal disini posisi bank bukan sebagai penjual melainkan sebagai agen dengan persetujuan nasabah. Artinya transaksi jual beli disini belum terjadi namun masih akan terjadi nanti. Jadi masih ada potensi kegagalan dalam jual beli yang akan dilakukan. Lantas dimana letak perbedaan transaksi ini dengan praktek riba yang ada sekarang di bank-bank konvensional selain hanya memakai embel-embel syariah? Karena bagaimana mungkin bank atau nasabah dapat menentukan returnnya secara fixed dimuka sedang transaksi jual belinya belum terjadi. Terlebih lagi, kalau kita cermati, posisi nasabah disini lebih mirip disebut sebagai pedagang yang akan membeli suatu komoditas dan akan menjual kembali komoditas yang dibelinya tersebut. Dan hal yang perlu diingat bahwa orang berdagang adalah orang yang melakukan jual beli, keuntungan yang mereka dapat tidak menentu tergantung kondisi pasar saat itu. Jadi, dalam berdagang keuntungan tidak bisa ditentukan di awal, sehingga hal ini bertentangan dengan kaidah al-khoroj bi dhoman (hasil usaha muncul bersama dengan biaya) dan al ghunmu bil ghurmi (keuntungan muncul bersama resiko). Dengan penentuan di awal dan adanya kepastian keuntungan yang didapat akan menjadikan transaksi tersebut nantinya masuk dalam kategori riba nasi’ah16. Adapun jual beli yang dilakukan oleh bank belum bisa dipastikan hasilnya, bisa untung dan juga bisa rugi. Jadi keuntungannya belum bisa ditentukan walaupun dia melakukan jual murabahah karena pada kesepakatan 16

Adiwarman karim. Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan, h.37.

79

murabahah belum terjadi pembelian. Tetapnya keuntungan baru bisa dikatakan fixed ketika telah terjadi. Hal ini sangat berbeda ketika murabahah sebagai produk pembiayaan. 3. Ketidakpastian Pembeli Komoditas Ketika bank berada pada posisi sebagai wakil nasabah untuk menjual komoditasnya, permasalahan baru akan muncul ketika ternyata broker yang akan membeli komoditas tidak ditemukan sampai batas waktunya maka pihak bank yang akan membeli komoditas tersebut, sehingga jual beli ini bisa masuk kategori jual beli terpaksa. Karena bank terpaksa membeli komoditas tersebut untuk memenuhi janjinya demi memberikan prosentase yang telah disepakati. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah karena tidak disertai keridhaan dalam akad17. 4. Konsekuensi Hukum Bentuk Simpanan Nasabah Dalam konsep komoditi murabahah, jual beli yang terjadi hanya sekali dalam tempo waktu tertentu. Kalau dana tersebut dipakai lagi oleh bank untuk melakukan jual beli keuntungan sudah pasti dinikmati oleh bank. Dan mungkin inilah yang dicari oleh bank karena dengan demikian dia mendapatkan dana segar dan likuid sangat murah. Jika hal ini tidak seizin pemiliknya makan jual beli ini termasuk jual beli fudhuli. Dalam menyikapi hal ini, Ulama Hanafiyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, jual beli fudhuli

17

Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum (Bandung: PT Pustaka Setia, 2006), h. 94.

80

dianggap

sah

jika

terdapat

kerelaan

dari

pihak

yang

berwenang

(pemilik/walinya). Adapun dalam hal membeli untuk dirinya sendiri dianggap sah, kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya dianggap sah jika terdapat kerelaan dari pihak yang berwenang (pemilik/walinya). Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, semua jenis akad fudhuli baik menjual ataupun membeli harus mendapat kerelaan dari pihak yang berwenang (pemilik/walinya). Adapun Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad jual beli ini mutlak tidak sah dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak lain yang berwenang.18 5. Menjual Komoditas Yang Belum Dimiliki Sebagaimana yang penulis ungkapkan sebelumnya bahwa jual beli murabahah ini sejatinya menjual janji untuk melakukan jual dan beli komoditas di masa yang akan datang. Berarti menjual sesuatu yang belum dimiliki dan belum berada di tangannya. Padahal Islam jelas melarang siapa pun untuk menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Termasuk Imam Syafi’i yang secara mutlak yang juga diamini oleh Ibnu Hazm dan merujuk kepada hadis Nabi SAW:

َ‫ﻋَﻦْ ﺣَﻜِﯿﻢِ ﺑْﻦِ ﺣِﺰَامٍ ﻗَﺎلَ ﯾَﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﱠﮫِ ﯾَﺄْﺗِﯿﻨِﻰ اﻟﺮﱠﺟُﻞُ ﻓَﯿُﺮِﯾﺪُ ﻣِﻨﱢﻰ اﻟْ َﺒﯿْﻊَ ﻟَﯿْﺲَ ﻋِﻨْﺪِى أَﻓَﺄَﺑْﺘَﺎﻋُﮫُ ﻟَﮫُ ﻣِﻦ‬

18

Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 127-128.

81

19

(‫اﻟﺴﱡﻮقِ ﻓَﻘَﺎل ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻨﺪك )رواه ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام‬

Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" (HR. Hakim bin Hizam) Rasionalisasi terhadap larangan pada hadis tersebut sangatlah jelas, karena

kepemilikan

objek

transaksi

merupakan

syarat

memindahkan

kepemilikan objek transaksi kepada pihak pembeli. Secara konsep murabahah memang dibolehkan oleh syariah. Namun dalam implementasi komoditi murabahah, objek transaksinya bukan merupakan harta yang dimaksudkan oleh syari’ah. Dalam konsepnya objek transaksi dianggap telah memenuhi syarat dan rukunnya. Padahal kalau dilihat dari alur proses transaksi pada bursa berjangka objek transaksinya tidak ada. Sehingga jual beli ini lebih cocok disebut dengan jual beli al-dain bi al-dain yang dijual dengan murabahah. Dari konsep ini ditemukan kesan memperturutkan hawa nafsu yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara apapun (hilah) walaupun itu sebenarnya riba yang dilarang. Abdullah Saeed dalam bukunya menyoal bank syariah kritik atas kaum neo-revivalis telah membahas dengan panjang bagaimana bahaya riba jika tidak memperhatikan aspek moral dan etika, karena mementingkan hilah untuk mencapai tujuannya. 19

Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani, Nailu al-Authar syarh muntaqa al-Akhbar. (Mathba’ah al-Babi al-Halbi, 1372), h.164.

82

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Produk ini merupakan produk penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito jangka pendek dengan margin tetap. Adapun inti dari transaksi yang diusung adalah murabahah untuk mengklaim margin tetapnya (fixed return). Tujuan utama Komoditi Murabahah adalah bagaimana bank mendapat dana segar dan murah sedang nasabah mendapatkan hasil yang tetap dari dana yang dipinjamkan kepada bank. Konsep ini sebenarnya sama dengan bunga (fixed return) namun untuk menghindari agar tidak dikatakan riba memakai hilah yaitu diperantarai jual beli murabahah. Jadi tujuan bank dari awal berniat untuk mendapatkan uang tunai, dengan membayar sejumlah dana yang lebih di kemudian hari dengan hilah melalui akad, penunjukan wakil dalam transaksi ini menjadikannya seakan-akan diperbolehkan oleh syari’ah. Jadi pada intinya motif transaksi ini sama saja dengan konvensional. 2.

Komoditi murabahah ini terdiri dari beberapa akad baik akad utama dan akad bawaan. Akad utamanya adalah sebagaimana namanya commodity murabahah yaitu akad jual beli murabahah yang terjadi ketika komoditi yang dibeli nasabah dari bursa dijual kepada bank dengan dengan sistem jual beli murabahah, dimana komoditi tersebut akan dibayar secara tangguh (deffered) kepada nasabah sesuai

82

83

kesepakatan. Atau nasabah mewakilkan kepada bank untuk menjualkannya kembali kepada broker B dengan sistem murabahah, akad utama lainnya adalah jual beli musawamah yang terjadi antara pihak bank dan broker A ketika pihak bank membelikan komoditas untuk nasabah dan terakhir akad bawaan yaitu wakalah. Dimana akad ini bisa terjadi pada dua kondisi, pertama ketika nasabah menabung di bank. Yaitu mewakilkan (memberi kuasa) kepada bank untuk membeli komoditi seharga uang yng ditabungkan ke bank. Kedua ketika nasabah menunjuk Bank sebagai wakilnya untuk menjual kembali komoditi tersebut. Akad-akad ini tidak bisa dipisah-pisahkan dalam analisis, karena kesemuanya saling berhubungan. Jadi tidak bisa dilihat secara parsial. Konsep dan mekanisme transaksi ini secara keseluruhan tidak sah dan dilarang oleh syari’ah. Karena terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad-akad utamanya yaitu pada akad bai’ musawamah dan bai’ murabahah. Belum lagi tawarruq munazzam yang tidak bisa dilepaskan dari produk ini. Dimana menurut hasil observasi para ulama, tawarruq munazam telah melanggar beberapa larangan yang disebutkan dalam hadis karena secara eksplisit sama dengan formasi dalam ‘inah, dimana komoditinya kembali kepada penjual asalnya ditambah dengan komisi yang diterimanya sehingga masuk dalam kategori “dua transaksi

dalam satu

transaksi”. Juga ada larangan mengenai jual beli dan pinjaman (al-bai’ dan qardh) sangat relevan disini. Dimana pada transaksi ini jual beli untuk mendapatkan keuntungan melalui pinjaman. Jadi tujuan dari pada tawarruq

84

munazam ini adalah pertukaran antara uang tunai dengan hutang yang lebih besar nilainya. B. Saran Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Bagi yang ingin melanjutkan studi tentang komoditi murabahah hendaknya mengkaji dari sisi ekonomi makro Islam, karena uang-uang yang terkumpul pada komoditi murabahah akan dibelikan komoditas di luar negeri sehingga akan terjadi pergerakkan uang dari dalam ke luar negeri. Dan hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap sistem moneter di dalam negeri. 2. Bagi yang masih ingin melanjutkan studi selain tentang bentuk komoditi murabahah dalam penghimpunan dana pihak ketiga, bisa juga mengkaji jenis komoditi murabahah yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh IFSB seperti commodity murabahah for liquid funds atau jenis lainnya seperti commodity murabahah financing.

85

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Abu. Sunan Abu Daud. Mesir: Daar al- Fikr, Vol III, t.th Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq. Fatwa-Fatwa Jual Beli. Terj. M. Abdul Ghoffar Bogor: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2005. Hakim, Abdul hamid, As-Sulam Juz 2. Sa’adah Putra. Jakarta. Tt. Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Jaziri, Abdur Rahman. Fiqh Empat Madzab, Terj. Cet 3. Jilid 6. Jakarta: Darul Ulum. 2001. Lathif,Ah. Azharuddin. Fiqh Muamalat. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005. Mas’adi, Ghufron. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Miqri ibn Abd, Muhammad. Al-Aswaq al-Maliyah. Makalah dipresentasikan pada akademi fiqh Islam Jeddah dalam konferensi yang ketujuh. Mushlih, Abdullah dan Shawi, Shalah. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2008. Perwataatmadja, Karanaen.A. dan Syafi'i Antonio, Muhammad. Apa dan Bagaimana Bank Islam.. Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999. Qudamah al-Maqdasi , Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad. AlMughni. Tt: Dar al-Manar. 1367. Rahmawan, Ivan.A. Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah. Yogyakarta: Pilar Media, 2005. Saeed, Abdullah. Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004. Sanhuri, Abdul Razak Mashadir al- haq fii al-Fiqh al-Islami. t.t, t.p, t.th. Shahatah, Hussein dan al-Dharir, Siddiq Muhammad al-Amin, Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam. Penerjemah Saptono Budi Satryo dan Fauziah R. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005. 85

86

Siddiqi, Mohammad Nejatullah. “A Position Paper To Be Presented At The Workshop On Tawarruq: A Methodological Issue In Shari`A-Compliant Finance”. Islamic Finance, Tawarruq. February, 1, 2007. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Syafi'i, Antonio, Muhammad. Bank Islam: Dari Teori ke Praktek .Jakarta: Gema Insani Press. 2001 Syafi’i, Rachmat. Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum. Bandung: Pustaka Setia, 2006. Syahatah,Husein dan Fayyadh, Athiyyah. Bursa Efek: Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal. Penerjemah A. Syakur. Surabaya:Pustaka Progressif,2004. Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, jilid 2 Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th Syaukani, al-Imam Muhammad ibn Ali. Nailu al-Authar syarh muntaqa al-Akhbar. Tt: Mathba’ah al-Babi al-Halbi. 1372. Syirazi, al-Ibrahim ibn Yusuf. Al-Muhadzab. Mesir: Isa al-Babi al-Halbi, t.th. Taimiyah, Ibn. Nadhariyatu al-Aqd. t.t, Ansharu al-Sunnah al-Muhammadiyah, t.th. Undang-Undang Perbankan Syari’ah 2008 UU RI No.21 Tahun 2008. Jakarta: Sinar Grafika. 2009 Yusuf, Soewardi. Comodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas Pada Perbankan Syariah, Karim Review, special edition January 2008. Zarqa, al-Muhammad. Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. Zuhaily, al-Wahbah. al-Fiqh al-Islam vol 4. Beirut: Dar al-Fikr,1989.

87

Internet

“Bursa

Berjangka”, diakses pada 9 http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_berjangka

Desember

2010

dari

“Bursa

Komoditi”, diakses pada 9 http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_komoditi

Desember

2010

dari

“Commodity Murabahah dan Transformasinya Manajemen Risiko”, Edisi 40 (Mei 2010) diakses dari http://go-sharing.com/?pg=articles&article=6635 Handoko, Luqman Hakim.“CMP dalam perspektif hukum ekonomi Islam”, diakses pada 5 September 2010 dari http://lukmanomic.files.wordpress.com -------.“Kritik Terhadap CMP” diakses pada 6 Desember 2010 dari http://luqmannomic.wordpress.com/2008/09/08/kritik-terhadap-produkcommodity-murabahah-product-cmp-bag-1/ Hong Kong Bureau, Dow Jones Newswires.Hong Leong “Bank Launches HK's 1st Islamic Banking Svc –Report”. http://www.scmp.com Monday, Aug 18, 2008 Hosen,

Nibra.”Tawarruq” diakses pada 7 http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21.

Desember

2010

dari

“HSBC Amanah Syariah Luncurkan Komoditi Murabahah”,diakses pada 3 November 2010 dari http:// www.Error! Hyperlink reference not valid..com/economy Ifham, Ahmad. “Definisi Bursa Berjangka”, diakses pada 22 Desember 2010 dari http://sharianomics.wordpress.com/2010/12/15/definisi-bursa-berjangka/ “Komoditi”,diakses pada 8 Desember 210 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi “Kontrak Berjangka”, diakses pada 9 Desember http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_berjangka

2010

dari

“Market Shared Perbankan Syari’ah Diharapkan Naik 3,2 Persen ” diakses pada 25 Februari 2011 dari http://www.republika.co.id/berita/bisnis-

88

syariah/berita/11/02/09/163120-market-share-perbankan-syariahdiharapkan-naik-32-persen “ Produk Komoditas Berjangka Syariah Siap Terbit Juli 2011”,diakses pada 5 April 2011 dari detikfinance.com Sakti, Ali. “Commodity Murabahah dan Implikasinya dalam Perekonomian”, artikel diakses pada 5 Desember 2010 dari http://abiaqsa.blogspot.com/2007_08_01_archive.html Sianipar, Melissa. “Perlidungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Bentuk Rekening Deposito”, diakses pada 30 Mei 2011 dari http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=5488&ta sk=view Yasni, M.Gunawan. “Kritik Syari’ah Terhadap Transaksi Murabahah Commodity Bank-Bank Asing”, diakses pada 5 September 2010 dari http://cybersofyan.wordpress.com/2010/09/05/kritik-syariah-terhadaptransaksi-murabahah-commodity-bank-bank-asing/