TINJAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG (Pelaksanaan 30 Juni 2010 Priode Tahun )

Dimyati Gedung Intan: Tinjauan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung (Pelaksanaan 30 Juni 2010 Priode Tahun 2010 – 2015)

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG (Pelaksanaan 30 Juni 2010 Priode Tahun 2010 – 2015) Oleh Dimyati Gedung Intan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Rua Jurai ABSTRAK Melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota Provinsi Lampung mengacu pada Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Khususnya pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar lampung terdiri dari 6 (enam) pasang calon, 3 pasang calon menggunakan jalur partai politik/gabungan partai politik dan 3 (tiga) calon menggunakan jalur independen (perseorangan). Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010 Priode Tahun 2010 – 2015, dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut : 2 dengan memperoleh suara 122.883 (34,35%), nomor urut : 3 memperoleh suara 107.133 (29,86%), nomor urut : 4 memperoleh suara 104.227 (28,16%), nomor urut : 6 memperoleh suara 10.017 (10,01%), nomor urut : 5 memperoleh suara 7.934 (2,14%), dan nomor urut : 1 memperoleh suara 6.618 (1,84%). Masalah timbul penghitungan suara di PPK TkP, karena formolir C1 hilang di TPS 8 Palapa, berita acara hasil penghitungan suara di TPS 1dan 3 Gotong Royong serta TPS 6 Durian Payung tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Pihak calon yang dirugikan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pelaksanaan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, jadwal pelantikannya bergantung habisnya masa jabatan Walikota Bandar Lampung tanggal 12 September 2010 dan juga bergantung pula pada amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya gugatan dari pihak calon yang dirugikan. Para calon ada kesempatan terpilih harus Lagawa, karena setiap calon, siap menang dan siap kalah tidak mungkin semuanya harus dipilih menjadi Walikota. Walikota dan Wakil Walikota terpilih harus benar-benar menghayati arti dari Otonomi Daerah seluas-luasnya. Visi dan Misi yang disampaikan dalam kampanye pemilihan harus ditaati dan dilaksanakan. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang dapat mengatasi keadaan rakyat yang miskin dan pengangguran. Masyarakat menginginkan pemerataan pembangunan disetiap kecamatan kota Bandar Lampung satu-satu jalan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kota Bandar Lampung.

___________________________ Kata Kunci: Pemilu Bandar Lampung

PENDAHULUAN Melaksanakan pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung mengacu pada Uandang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 65, mengatakan : 1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. 2. Masa persiapan, meliputi :

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 42

Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, (42-50), Januari 2012


3. Tahap pelaksanaan, meliputi : a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Beberapa hal tersebut di atas telah terpenuhi, maka pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 (enam) Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung meliputi daerah : 1. Kota Bandar Lampung. 2. Kabupaten Lampung Selatan. 3. Kota Metro. 4. Kabupaten Lampung Timur. 5. Kabupaten Pesawaran 6. Kabupaten Lampung Tengah Undang Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Ada 3 (tiga) argumentasi yang dapat dikemukakan sebagai latar belakang perubahan fundamental pemilihan kepala daerah ini, dan mengapa pemilihan kepala daerah tersebut perlu dilakukan. 1. Pimpinan tertinggi negara (presiden) telah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum yang dilakukan pertama kali melalui pemilihan umum tahun 2004, sementara pimpinan wilayah terendah (kepala desa)

juga dilaksanakan secara langsung. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilihan umum langsung bagi gubernur, bupati, dan walikota. 2. Pemilihan umum kepala daerah akan lebih mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, menyebutkan : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Dengan adanya kedaulatan di tangan rakyat pemerintahan daerah maka ongkos politik (money politiecs) tidak lagi banyak terjadi yang pada gilirannya nanti akan mempercepat kesejahteraan rakyat. 3. Secara yuridis Pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004, menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil. Pasasangan calom diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk mengakomodasi aspirasi yang berkembang dan mencegah adanya prilaku diskriminatif partai terhadap calon perseorangan, dimasukkanlah klausa yang menuntut partai untuk melakukan proses perekrutan secara transparan. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 ayat (3), menyebutkan : Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluasluasnya bagi bakal calon

43 Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, (42-50), Januari 2012


perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Khususnya pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, terdiri dari 6 (enam) pasang calon baik yang diusung oleh jalur partai politik maupun pasangan dari jalur Independen (perseorangan) telah memenuhi persyaratan menjadi calon yang ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Masingmasing pasangan calon diundi untuk mentukan nomor urut calon dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung sesuai hasil nomor yang dipilih masing-masing calon, hasil undian : 1. Nomor 1 : Sauky Shobier – Syamsul Rizal: jalur Independen (perseorangan) 2. Nomor 2 : Herman. H.N – Tobroni Harun: jalur partai politik/gabungan 3. Nomor 3: Kherlani – Heru Sambodo: jalur partasi politi/gabungan 4. Nomor 4 : Eddy Sutrisno – Hantoni Hasan: jalur partai politik/gabungan 5. Nomor 5 : Dhomiril Hakim – Sugiyanto: jalur Independen (perseorangan) 6. Nomor 6 : Nurdiono – Dian Kurnia: jalur Independen (perseorangan) Pelaksanaan pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bandar Lampung, pelaksanaan tugas mulai dari :

- merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum; - menetapkan tata cara pelaksanaan; - mengkoordinasikan penyelenggaraan; - menetapkan tanggal; - meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon; - meneliti persyaratan calon sampai menetapkan pasangan calon. Dalam hal pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, KPUD tidak memiliki keterkaitan secara struktural dengan KPU Pusat. Peran KPU pusat hanya sebatas menjadi acuan bagi KPUD dalam membuat berbagai peraturan yang selama ini sudah ada. Dari sisi anggaran KPUD tidak bertanggung jawab kepada KPU pusat, tetapi KPUD mempertanggungjawabkan anggaran kepada DPRD. Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2010, serentak dengan kabupaten-kabupaten lain dalam Provinsi Lampung untuk Priode Tahun 2010 – 2015 Sebelum pelaksanaan dimulai, pasangan calon khususnya di Kota Bandar Lampung telah mulai melakukan kegiatan mensosialisasikan diri kemasyarakat kota Bandar Lampung baik melalui jalur partai politik/gabungan partai politik maupun jalur Independen (perseorangan). Para calon mengemukakan Visi dan Misi di hadapan publik yang akan dilaksanakan, jika salah satu calon diantaranya menang dalam pemilihan yang akan diadakan tanggal 30 Juni



2010. Para calon bersaing dalam segala bidang baik moril maupun material termasuk tem sukses masing-masing calon untuk menarik simpatik masyarakat kota agar memilih salah satu calon. METODE PENELITIAN Metode penelitian pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diadakan tanggal 30 Juni 2010 untuk Priode Tahun 2010 – 2015 ini merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif, peneliti tidak beranjak dari aturan perundangundangan yang berlaku. Sumbersumber penelitian yang berupa bahan-bahan primer dan bahanbahan sekunder. a. Bahan Primer : peraturanperaturan, dan catatan-catatan resmi, wawancara, dan obsevasi. b. Bahan Sekunder : bahan-bahan yang diperoleh dari lapangan dan dokumen-dokumen serta kasuskasus relevan dalam rangka objek penelitian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, diadakan tanggal 30 Juni 2010, Prode Tahun 2010 –2015 yang diikuti 6 (enam) pasang calon terdiri dari : a. 3 (tiga) calon menggunakan jalur partai politik/gabungan partai politik, terdiri dari : 1. Herman. H.N – Tobroni Harun 2. Kherlani – Heru Sambodo

3. Eddy Sutrisno – Hantoni Hasan b. 3 (tiga) calon menggunakan jalur Independen (perseorangan), tidak menggunakan perahu politik, terdiri dari : 1. Nurdiono – Dian Kurnia 2. Dhomiri Hakim - Sugyanto 3. Sauki Shobier – Syamsul Rizal Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dilaksanakan hari Rabu, tanggal 30 Juni 2010, Pukul 07.00 Wib, serempak dengan daerah-daerah kabupaten lain dalam Provinsi Lampung. Setelah berakhirnya Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung timbul bermacam-macam permasalahan baik dilapangan maupun KPUD Kota. Terutama masalah yang timbul adalah tertundanya perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungkarang Pusat (PPK TkP), karena hilangnya formolir C1 di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk insiden hilangnya kunci gembok kotak surat suara hingga mengharuskan petugas membongkar paksa kotak suara tersebut. Dalam penghitungan suara di PPK TkP, Saksi meminta perhitungan di hentikan sementara karena terdapat formolir C1 atau formolir perhitungan suara di TPS yang hilang, diantaranya lampiran formolir C1 di TPS 8 Palapa, berita acara hasil perhitungan suara di TPS 1 dan 3 Gotong Royong serta TPS 6 Durian Payung. Pada waktu terjadi pleno penghitungan rekapitulasi suara di TkP tidak berjalan mulus



dan berakhir ricuh. Penyebabnya PPK TkP tetap melanjutkan penghitungan suara dari kelurahan tersebut meskipun diprotes para saksi. Menurut penulis apakah ada unsur kesengajaan dan atau kelalaian PPS ?, hal ini wewenang Panwas dan Poltabes untuk mengungkapkan dan menindak lanjuti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung telah menerima hasil rekapitulasi penghitungan manual di 13 (tiga belas) Kecamatan Kota Bandar Lampung, hasil rekapitulasi ditempatkan di Kantor KPU Kota Bandar Lampung dan rekapitulasi tingkat KPU Kota dilaksanakan tanggal 5 Juli 2010. Pleno rekapitulsasi penghitungan suara Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dilaksanakan di ruang sidang DPRD Bandar Lampung tanggal 5 Juli 2010, tetap masih tegang masalah hasil penghitungan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat (TkP). Pleno gagal kembali dan terpaksa ditunda tanggal 6 Juli 2010, keadaan tetap tegang dan memanas. Ketua KPU Kota tetap memulai perhitungan hasil dari masing-masing kecamatan. Kita berharap semua calon baik yang menang maupun yang belum mendapat kesempatan atas perhitungan manual hingga pleno KPU dapat diterima semua pihak. Yang menang dalam pemilihan, tugas telah menunggu untuk menata Kota Bandar Lampung lebih baik lagi. Pleno terbuka rekapitulasi di 13 (tiga belas) kecamatan, penghitungan suara pemilihan calon

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung telah dapat menunjukkan hasil perhitungan dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut : 2 (Herman H.N – Tobroni Harun) unggul di 10 (sepuluh) kecamatan (Kemiling, Sukabumi, TkB, TkT, TbB, Panjang, TbU, TbS, Kedatan, dan TkP). Di 3 (tiga) kecamatn dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut : 3 dan nomor urut : 4 (Kematan Tanjung Senang, Rajabasa, dan Sukarame). Walaupun pleno terbuka tanggal 6 Juli 2010 tetap ricuh, meski demikian KPU Bandar Lampung tetap menanda tangani berita acara rekapitulasi tersebut. Total Suara : 370.121 : Suara Sah : 358.791 : Suara Tidak Sah : 11.240. 1. Nomor urut 1:6.618 suara (1,84%). 2. Nomor urut 2 : 122.883 suara (34,35%). 3. Nomor urut 3 : 107.133 suara (29,86%). 4. Nomor urut 4 : 104.227 suara (28,16%). 5. Nomor urut 5 : 7.934 suara (2,14%). 6. Nomor urut 6 : 10.017 suara (10,017%). Panwas sendiri merekomendasikan kepada KPU Kota agar rekapitulasi penghitungan suara dilanjutkan karena tidak ada pelanggaran saat penghitungan di tingkat Pemilihan Panitia Kecamatan (PPS), tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 103 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan : Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil



penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut : a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat sura yang tidak sah. Pihak yang dirugikan tetap akan mengajukan dan mendaftarkan sengketa penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum. Karena masalah tersebut di atas timbul masalah-masalah lain seperti pada waktu kempanye ada calon yang membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang akan memilih, masalah kelebihan mencetak suara sebanyak 116.000 lembar serta kekurangan 2.003 surat suara, serta adanya money politics, dan masalah formolir C1 yang hilang. Telah dilaporkan oleh pihak calon yang dirugikan kepada Panitia Pengawas (Panwas) dan Poltabes namun demikian belum ada tindak lanjutnya. Masalah-masalah tersebut di atas sebenarnya tidak perlu terjadi sebelum pemilihan, apabila Panwas netral dan tidak memihak salah satu calon, jika terdapat kecurangan

dilapangan pada waktu kampanye. Panwas di setiap kecamatan anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang dan Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) orang, seharusnya cepat bertindak dan tegas dilapangan apabila terdapat masalah timbul pelangaran-pelanggaran peraturan dilapangan. Tugas dan Wewenang Panwas, meliputi : a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan. Masalah yang hilangnya formalir C1 dan lainnya, seharus tidak terjadi pula apabila Pantia Pemungutan Suara (PPS) menghayati dan memahami isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung No. 274/64.J/KPU.08.09/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Surat Edaran No. 277/229/KPU.08.09/2010, huruf l, m dan n, menyebutkan : a. Lampiran C1-KWK berjumlah 12 rangkap.



b. KPPS hanya memasukkan satu rangkap formolir Model C1KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK kedalam kotak untuk penghitungan suara di PPK di dalam amplop tersegel. c. KPPS sisa 11 formolir dibagikan pada hari dan tanggal pemungutan suara (30 Juni 2010), perinciannya : 1. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon yang menyerahkan surat mandat. 2. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. 3. 1 (satu) rangkap untuk KPPS. 4. 1 (satu) rangkap untuk PPS. 5. 1 (satu) rangkap untuk PPK melalui PPS. 6. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Bandar Lampung melalui PPS.

dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh publik. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang terpilih hasil pemilihan tanggal 30 Juni 2010. Jadwal pelantikannya bergantung habisnya masa jabatan Walikota Bandar Lampung. Masa habisnya Walikota Bandar Lampung (Eddy Sutrisno – Kherlani) pada tanggal 12 September 2010. Meskipun demikian, jadwal pelantikan masih bergantung amar putusan Mahmamah Konstitusi (MK) terkait adanya gugatan dari pihakpihak yang merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara ataupun tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diputuskan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Perlu diingat bahwa yang digugat adalah KPU Kota Bandar Lampung, bukan calon. Namun calon adalah pihak yang terkait dalam permasalah yang timbul dalam pemilihan.

Tetapi penulis menduka permasalah tersebut di atas, dapat diatasi oleh Panwas dan Poltabes Bandar Lampung dan menindaklanjuti permasalan secara mendalam. Namun demikian, penulis tetap memahami langkah-langkah politik dari calon-calon yang melaporkan kecurangan dalam Pemilihan calan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Kita mengharapkan Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan yang diadakan tanggal 30 Juni 2010 dapat diterima secara Legawa menerima atas kekalahan pemilihan tersebut, dan berakhir secara hormonis dan pesta demokrasi

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pokok-pokok pikiran dalam penelitian pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang diadakan tanggal 30 Juni 2010 untuk Priode Tahun 2010 – 2015, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkenaan dengan pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, sebagai berikut : 1. Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang dijiwai dalam Pasal 56, 59 ayat (3), 65, dan Pasal 103 ayat (1) Undang



2.

3.

4.

5.

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dipilih dalam satu pasangan calon baik dari jalur partai politik/gabungan partai politik maupun dari jalur independen (perseorangan) yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terdiri dari 6 (enam) calon pemilih, terdiri dari 3 (tiga) calon dari partai politik/gabungan partai politik (nomor urut : 2, 3, dan 4) dan 3 (tiga) calon dari jalur independen (perseorangan nomor urut : 1, 5, dan 6). Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang diadakan tanggal 30 Juni 2010 Priode Tahun 2010 - 2015 dimenangkan oleh pasangan jalur partai politik/gabungan partai politik calon nomor urut : 2 dengan memperoleh hak suara 122.883 (34,35%). Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih, dipekirakan dilantik habis masa jabatan Walikota (Eddy Sutrisno) Bandar Lampung tanggal 12 September 2010. Namun demikian masih tergantung dari amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya gugat dari pihak calon lain yang dirugikan.

Saran 1. Para calon yang belum dapat kesempat terpilih untuk Priode Tahun 2010 – 2015 harus Lugawa, karena setiap calon siap menang dan siap kalah tidak mungkin semuanya harus menang menjadi Walikota. 2. Intraksi politik antara partai politik dan publik (masyarakat) seolah-olah hanya terjadi pada priode tertentu saja. Hasil ini melemahkan partai politik, karena publik tidak hanya menilai kinerja partai pada saat itu. Kinerja partai politik sebelumnya juga dinilai publik terkadang menentukan penilaian keseluruhan menjelang Pemilihan Umum. 3. Melakukan kampanye merupakan sebuah proses komunikasi politik diologis antar partai politik dengan publik. Bertujuan menciptakan kesamaan pemahaman dan persepsi antara partai politik dengan publik. Jika kampanye hanya dilakukan sebatas pengumpulan suara menjelang Pilkada dikhawatirkan tidak akan tercipta kesamaan pemahaman politik satu sama lainnya. 4. Pemimpin yang baik memiliki program yang jelas, tetapi tidak memiliki anggaran yang mampu untuk menerobos kejajaran atas untuk melakukan perubahan yang significant membangun sebuah daerah yang lebih maju dan lepas dari persoalan pengangguran, kemiskinan yang selama ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kelangsungan kehidupan masyarat yang dipimpin.



5. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih harus benar-benar menghayati arti dari Otonomi Daerah seluas-luasnya, yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk mengurus pemerintahan daerah dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Visi dan Misi yang disampaikan dalam kampanye pemilihan. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang dapat mengatasi keadaan rakyatnya yang miskin dan pengangguran. 6. Masyarakat mengharapkan pemimpin yang terpilih secara langsung jangan sampai menjadi jargon bagi kepentingan partai politik dan pemimpin yang terpilih. Masyarakat menginginkan pemerataan pembangunan disetiap kecamatan agar kemiskinan dan pengangguran dapat segera diatasi.

DAFTAR PUSTAKA Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 274/64.J/KPU.08.09/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 277/229/KPU.08.09/2010, tanggal 28 Juni 2010.


TINJAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG (Pelaksanaan 30 Juni 2010 Priode Tahun )

Recommend Documents