TESIS
LANDASAN YURIDIS DAN MAKNA PENGUKUHAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN OLEH BUPATI/WALI KOTA
I GUSTI NGURAH BUDI PARAMARTHA NIM: 1390561019
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
LANDASAN YURIDIS DAN MAKNA PENGUKUHAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN OLEH BUPATI/WALI KOTA
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
I GUSTI NGURAH BUDI PARAMARTHA NIM: 1390561019
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada 9 Juni 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 1755/UN.14.4/HK/2015. Tanggal 8 Juni 2015
Ketua Sekretaris Anggota
: Prof. Dr. I Wayan P. Windia, S.H., M.Si. : Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H. : 1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S. 2. Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H. 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum.
iv
v
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis menghaturkan puji syukur ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan perlindungan Beliau, penulis berhasil menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Prof. Dr. I Wayan P. Windia, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing I dan Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II, yang sangat sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran kepada penulis selama penyusunan tesis ini serta selama masa perkuliahan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD., KEMD. selaku Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Udayana. Terima kasih juga kepada Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum, LLM selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, yang telah memberikan semangat dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S., Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H., dan Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum. selaku Penguji Tesis yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terwujud dengan baik. vi
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, khususnya konsentrasi Hukum dan Masyarakat yang telah memberikan tambahan ilmu yang membuat wawasan berpikir penulis menjadi lebih luas dan lebih dalam. Terima kasih juga kepada seluruh karyawan/karyawati di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga proses administrasi selama perkuliahan hingga tesis berjalan dengan baik. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada istri tercinta Diah Dewi Juniarti Mendala, S.I.P, S.H. dan anak tersayang I Gusti Ngurah Ragnala Pratama Paramartha yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk meraih ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ajik I Gusti Made Adi Martha, S.Sos dan Mamak Ni Nyoman Mastri serta Ibu Mertua Gusti Ayu Mariati, S.H., M.H. yang selalu memberikan doa restu dan dukungan moril. Terima kasih juga untuk kakak I Gusti Putu Manik Paramartha, S.E., adik I Gusti Ngurah Darma Paramartha, S.T., M.T., beserta keluarga besar di Br. Samu, Desa Mekar Bhuana, Badung dan keluarga besar di Jln. Gatot Subroto I no 27 A Denpasar yang sudah memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Direktur Utama Bank BRI beserta jajaran manajemen dan staf yang sudah memberikan beasiswa kepada penulis dalam program “Beasiswa untuk Jurnalis”. Terima kasih juga kepada Bapak ABG vii
Satria Naradha selaku Pimpinan Kelompok Media Bali Post, Bapak Nyoman Wirata selaku Pemimpin Redaksi Bali Post dan Bapak Wayan Ukir selaku Kabag SDM Bali Post yang sudah memberi rekomendasi sehingga penulis mendapat beasiswa. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan untuk teman-teman di Tabloid Tokoh, Kelompok Media Bali Post (Agus, Ary, Ayu, Dewa Alit, Mas Rio, Mbok Inten, Mbok Sri, Mbok Wirati, dan Sepi) yang selalu memberi dukungan. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana khususnya Konsentrasi Hukum dan Masyarakat angkatan 2013 (Bli Made Adnyana, Julia Mahadewi, Yosefina Daku, Adi Susila, dan Rudy Sembiring) yang saling mendukung agar dapat menyelesaikan pendidikan S2 ini. Demikian pula semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang sudah membantu penulis selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat.
Denpasar, 9 Juni 2015 Penulis
viii
ABSTRAK LANDASAN YURIDIS DAN MAKNA PENGUKUHAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN OLEH BUPATI/WALI KOTA
Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam awigawig desa pakraman. Dalam awig-awig ada tandatangan dan stempel Bupati/Wali Kota. Permasalahannya adalah apa landasan yuridis pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota, bagaimana mekanisme pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota, dan apa makna pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundangan-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konsep. Penelitian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan landasan yuridis dari pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota adalah Pasal 12 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Mekanisme pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Walikota dilakukan setelah awig-awig disahkan krama desa pakraman. Makna pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota adalah pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat seperti diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945.
Kata kunci: landasan yuridis, pengukuhan awig-awig desa pakraman, Bupati/Wali Kota
ix
ABSTRACT
LANDASAN YURIDIS DAN MAKNA PENGUKUHAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN OLEH BUPATI/WALI KOTA
Desa pakraman (customary village) as form of unit of customary law community has privilege to govern their own household which based on awig-awig (customary village regulation). In awig-awig there is a signature and seal from Regent/Mayor. The problem is, what is the juridical basis on legalization of awigawig made by Regent/Mayor? How the mechanism that done by Regent/Mayor? What is the meaning behind that legalization? The method use in this research is normative research with statue approach, historical approach, and concept approach. This research also synchronize with statue. The research that conduct showed that juridical basis on awig-awig legalization by Regent/Mayor found in Article 12 of Bali Province’s Regulation No 3 of 2001 about Desa Pakraman. The legalization mechanism of awig-awig by Regent/Mayor conduct after awig-awig finished by member of desa pakraman. The meaning of this legalization is acknowledgement on traditional rights of customary law community as governed in Article 18B Paragraph 2, 1945 Constitution of Republic Indonesia.
Keywords: juridical basis, acknowledgement of awig-awig desa pakraman, Regent/Mayor
x
RINGKASAN LANDASAN YURIDIS DAN MAKNA PENGUKUHAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN OLEH BUPATI/WALI KOTA Penelitian ini disusun dalam lima bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I sebagai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang mengenai eksistensi desa pakraman yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini diwujudkan dalam bentuk awig-awig desa pakraman yang dibuat dan disahkan oleh krama desa pakraman dan berlaku hanya di wilayah desa pakraman tersebut. Di bagian akhir awig-awig, ada tanda tangan dan stempel dari Bupati/Wali Kota. Permasalahannya, apa landasan yuridis pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota, bagaimana mekanisme pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota, dan apa makna pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konsep. Bab II menguraikan tentang tentang pengertian desa pakraman yang mencakup kronologis perubahan dari desa pakraman menjadi desa adat kemudian kembali menjadi desa pakraman, desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sejarah desa pakraman, landasan yuridis desa pakraman, pengertian awig-awig desa pakraman, landasan awig-awig desa pakraman, dan materi muatan awig-awig desa pakraman. Bab III menjabarkan tentang sejarah penulisan awig-awig desa pakraman melalui pembabakan yang secara garis besar dibedakan menjadi, sebelum tahun 1969 dan sesudah tahun 1969. Tahun 1969 menjadi patokan karena pada saat itulah dilakukan seminar Awig-awig I yang menyusun pedoman dasar penyuratan awigawig. Bab ini juga menjelaskan tentang manfaat awig-awig, proses penulisan awigawig, pengukuhan awig-awig oleh Bupati/Wali Kota dan landasan yuridis pengukuhan awig-awig tersebut. Bab IV menjelaskan tentang makna pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota yang diawali dengan penjelasan konsep otonomi desa pakraman, desa pakraman dalam perspektif teori semi-autonomous social field dari Sally Falk Moore dan awig-awig desa pakraman dalam perspektif teori pluralisme hukum J.J. Griffiths. Bab V sebagai penutup berisi simpulan dan saran. Simpulannya, landasan yuridis dari pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota ditemukan dalam Pasal 12 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman xi
Mekanisme pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Walikota dilakukan setelah empat tahapan pembuatan awig-awig dilakukan, yakni, tahap persiapan, tahap penulisan rancangan awig-awig, tahap sosialisasi rancangan awig-awig, dan tahap penyelesaikan penulisan awig-awig. Posisi Bupati/Wali Kota sebagai murdaning pamikukuh. Makna pengukuhan awig-awig desa pakraman oleh Bupati/Wali Kota adalah pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat seperti diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945. Saran dari penelitian ini, pengaturan awigawig perlu lebih lengkap dengan merevisi Perda tentang Desa Pakraman. Pemerintah Daerah Bali harus membuat penegasan tentang kewajiban desa pakraman untuk menyuratkan awig-awig-nya dan awig-awig harus lebih fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman.
xii
DAFTAR ISI Halaman Sampul ........................................................................................... i Halaman Persyaratan Gelar Magister ............................................................ ii Halaman Pengesahan .................................................................................. iii Halaman Tesis Telah Diuji ........................................................................... iv Surat Pernyataan Bebas Plagiat ..................................................................... v Ucapan Terima Kasih ................................................................................... vi Abstrak ......................................................................................................... ix Abstract ......................................................................................................... x Ringkasan ..................................................................................................... xi Daftar Isi ..................................................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 5 1.3. Ruang Lingkup Masalah ........................................................................ 6 1.4. Tujuan Penelitian ................................................................................... 6 1.4.1. Tujuan Umum .............................................................................. 6 1.4.2. Tujuan Khusus ............................................................................. 6 1.5. Manfaat Penelitian ................................................................................. 7 1.5.1. Manfaat Teoritis ........................................................................... 7 1.5.2. Manfaat Praktis ............................................................................ 7 1.6. Orisinalitas Penelitian ............................................................................ 7 1.7. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir ........................................... 10 1.7.1. Teori Hukum Normatif karena Grundnorm ................................ 10 1.7.2. Teori Pluralisme Hukum ............................................................ 14 1.7.3. Teori Semi-Autonomous Social Field ........................................ 18 1.7.4. Kerangka Berpikir ...................................................................... 22 1.8. Metode Penelitian ................................................................................. 23 1.8.1. Jenis Penelitian ........................................................................... 23 1.8.2. Pendekatan Penelitian ................................................................ 24 1.8.3. Sifat Penelitian ........................................................................... 24 1.8.4. Bahan Hukum ............................................................................. 25 1.8.5. Teknik Pengumpulan Bahan ...................................................... 26 1.8.6. Pengolahan dan Analisis Bahan ................................................. 26 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PAKRAMAN DAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN .................................................. 27 2.1. Pengertian Desa Pakraman ................................................................... 27 2.1.1. Peristilahan ................................................................................. 27 2.1.2. Desa Pakraman sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat .... 29 xiii
2.2. Sejarah Desa Pakraman ........................................................................ 31 2.2.1. Kedatangan Rsi Markandya ke Bali ........................................... 31 2.2.2. Zaman Bali Kuno ....................................................................... 33 2.2.3. Kedatangan Belanda ke Bali ...................................................... 36 2.2.4. Masa setelah Kemerdekaan ........................................................ 39 2.3. Landasan Yuridis Desa Pakraman ....................................................... 41 2.3.1. Konstitusi ................................................................................... 41 2.3.2. Undang-Undang ......................................................................... 43 2.3.3. Peraturan Daerah ........................................................................ 44 2.4. Majelis Desa Pakraman ........................................................................ 45 2.5. Awig-awig Desa Pakraman .................................................................. 48 2.5.1. Pengertian Awig-awig ................................................................ 48 2.5.2. Landasan Awig-awig Desa Pakraman ........................................ 50 2.5.3. Materi Muatan Awig-awig .......................................................... 58 BAB III PENGUKUHAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN ................. 61 3.1. Sejarah Penulisan Awig-awig ............................................................... 61 3.1.1. Sebelum Tahun 1969 .................................................................. 61 3.1.2. Sesudah Tahun 1969 .................................................................. 63 3.1.2.1. Tahun 1986 (Lahirnya Perda Nomor 6 Tahun 1986) .... 67 3.1.2.2. Tahun 2001 (Lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2001) .... 69 3.1.2.3. Tahun 2004 (Terbentuknya MDP) ................................ 73 3.2. Manfaat Awig-awig Tertulis ................................................................. 76 3.3. Mekanisme Penulisan Awig-awig ........................................................ 79 3.4. Landasan Yuridis Pengukuhan Awig-awig Desa Pakraman oleh Bupati/Wali Kota ........................................................................... 83 BAB IV MAKNA PENGUKUHAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN OLEH BUPATI/WALI KOTA ................................................................... 92 4.1. Otonomi Awig-awig Desa Pakraman ................................................... 92 4.2. Posisi Desa Pakraman dalam Negara ................................................. 102 4.2.1. Desa Pakraman dalam Perspektif Teori Semi-Autonomous Social Field ................................................ 102 4.2.2. Awig-awig Desa Pakraman dalam Perspektif Teori Pluralisme Hukum .................................................................... 106 4.3. Makna Pengukuhan Awig-awig Desa Pakraman oleh Bupati/Wali Kota ............................................................................... 111 BAB V PENUTUP .................................................................................... 125 5.1. Simpulan ............................................................................................ 125 5.2. Saran ................................................................................................... 126 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 128 xiv
