TINDAK PIDANA YANG DITIMBULKAN OLEH RUSUH MASSA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI TELUK KUANTAN (Studi Kasus Polres Teluk Kuantan) ARTIKEL Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
ANISA ZAHRA 0910012111140
BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013
TINDAK PIDANA YANG DITIMBULKAN OLEH RUSUH MASSA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI TELUK KUANTAN (Studi Kasus Polres Teluk Kuantan) Anisa Zahra1, Uning Pratimaratri1, Yetisma Saini2 1
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
Abstract Express opinions in public has been provided for in the law, these activities must not violate the norms that can cause harm to the public interest. But in fact when the General Election which was followed by protesters, not rarely cause damage. Issues raised from this thesis are (1) How are the police in the execution of criminal acts posed by violent mob at bay during the Teluk Kuantan? (2) How are the constraints faced by the police in dealing with crime caused by the rioting mob at bay in Teluk Kuantan? This study uses a socio-juridical approach. Data used include Primary and Secondary Data. Data were collected through interviews and document research. Data were analyzed qualitatively. Results showed that police efforts in the implementation of criminal acts posed by violent mob during the General Election, namely: (a) preventive and repressive in accordance with SOP and Countermeasures Protap/1/x/2010 about Anarchy. (b) Constraints faced by the police as the protests is the lack of personnel and equipment, at the time of local elections must be on guard and the police should have to add a guard personnel and equipment sufficient to handle the protests. Keywords: Rallies, mass, Election, Police ___________________________________________________________________________ Pendahuluan Negara sistem
Indonesia
demokratis,
menganut diberi
9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
kebebasan berbicara dan mengeluarkan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
pendapat di muka umum baik secara
Namun pada kenyataannya pada saat
individu maupun kelompok. Seperti di
pemilihan kepala daerah yang memiliki
rumuskan dalam Undang-undang Dasar
basis pendukung yang fanatik di tingkat
1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi
lokal menginginkan calon kepala daerah
setiap
kebebasan
yang mereka dukung menang dalam
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pemilihan umum kepala daerah, sehingga
pendapat. Dan juga mempunyai jaminan
ketika calon
pasangannya
kalah
dan perlindungan
beranggapan
saingannya
melakukan
orang
masyarakat
dituangkan dalam Undang-undang Nomor
berhak
atas
hukum
yang telah
dan
kecurangan
maka
massa
pendukung
lakukan oleh
kepolisian
pada saat
fanatik menolak menerima hasil tersebut
terjadinya unjuk rasa telah di atur dalam
dan melakukan tindakan anarkis untuk
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2
membatalkan
Tahun
hasil
pemilihan
umum
tersebut.
2002
tentang
Polri,
yang
mengatakan bahwa Polri merupakan alat Undang-undang Nomor 32 Tahun
negara yang berperan dalam memelihara
2004 tentang Pemerintahan Daerah belum
keamanan
berjalan optimal pada Tahun 2009, oleh
menegakan hukum, serta memberikan
karena
Undang-undang
perlindungan, pengayoman dan pelayanan
2011
kepada
Nomor
itu berlakulah 15
Tahun
tentang
dan
ketertiban
masyarakat
masyarakat,
dalam
rangka
Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam
terpeliharanya keamanan dalam negeri.
pelaksanakan pemilihan umum kepala
Oleh karena itu aparat Kepolisian sebagai
daerah yang terjadi di Kabupaten Kuantan
penegak hukum harus bisa mengambil
Singingi khususnya daerah Teluk Kuantan
sikap tegas agar dapat menanggulangi
masyarakat mengalami suatu tindakan
massa yang anarkis pada saat pemilihan
yang tidak mencerminkan suatu Negara
umum kepala daerah berlangsung agar
yang demokrasi di mana terjadi puluhan
tidak
massa pendukung salah satu pasangan
mengambil suatu tindakan pada saat
peserta pemilihan umum kepala daerah
menanggulangi massa yang anarkis.
Kuantan Singingi melakukan tindakan anarkis,
dikarenakan
melakukan
kesalahan
dalam
Aparat Kepolisi juga berpedoman
mereka
kepada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun
menginginkan Komisi Pemilihan Umum
2009 tentang penggunaan kekuatan dalam
(KPU) agar menunda penghitungan surat
tindakan Kepolisian, Penegakan hukum
suara
merupakan
karena
satu
kecamatan
belum
golongan
peraturan dalam
terkumpul. Massa pendukung mendatangi
masyarakat, yang hendaknya mempunyai
kantor KPU dan melempari kantor KPU
kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai
massa juga membakar tiga pos Dinas
dengan aspirasi masyarakat. (Soerjono
Perhubungan, melempar bom molotov ke
Soekanto : 2011)
greja Katolik yang menyebabkan gereja terbakar dan memblokir jalan di Simpang Tiga Teluk Kuantan. Untuk
mengamankan
pelaksanaan dan menertibkan jalannya pemilihan umum kepala daerah yang di
Istilah kepolisan dalam Undangundang Polri mengandung dua pengertian yakni fungsi kepolisian dan lembaga polisi. Jika dicermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
2) Membantu menyelesaikan perselisihan
tentang Polri tersebut fungsi kepolisian
warga
sebagai salah satu fungsi pemerintah
menggangu ketertiban umum;
negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
masyarakat
3) Mencegah
yang
dan
dapat
menanggulangi
tumbuhnya penyakit masyarakat; 4) Mengawasi
aliran
yang
dapat
perpecahan
atau
pelayanan kepada masyarakat. (Sadjijono :
menimbulkan
2010)
mengancam persatuan dan kesatuan Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia
bangsa; 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian
merupakan alat negara yang berperan
dalam
dalam
administratif kepolisian;
memelihara
keamanan
dan
ketertiban mayarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan
pengayoman,
dan
perlindungan,
pelayanan
kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok
kepolisian
negara
Republik
Indonesia adalah:
lingkup
6) Melaksanakan sebagai
kewenangan
pemeriksaan
bagian
dari
khusus tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan; 7) Melakukan
tindakan
pertama
di
tempat kejadin; 8) Mangambil sidik jari dan identitas lainnya serta momotret seseorang; 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
10) Menyelenggarakan Pusat Informatika Kriminal Nasional;
2) Menegakkan hukum 3) Memberikan
11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat; 12) Memberikan
bantuan
pengamanan
Dalam Undang-undang Nomor 2
dalam sidang dan pelaksanaan putusan
Tahun 2002 wewenang kepolisian meliputi
pengadilan, kegiatan instansi lain serta
wewenang umum dan wewenang khusus.
kegiatan masyarakat;
Wewenang umum dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) yang meliputi: 1) Menerima pengaduan;
laporan
13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
dan/atau
Menurut
Peraturan
Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Kekuatan
dalam Tindakan Kepolisian
kekerasan serta pengrusakan harta benda
Pasal 1 ayat (2), tindakan kepolisian adalah
orang lain. Sedangkan menurut Standar
suatu upaya dan/atau tindakan lain yang
Operasional
dilakukan
Dalmas Dit Sabhara Polda Riau Kerusuhan
bertanggungajwab
menurut
Prosedur
massa
mengahambat atau menghentikan tindakan
disebabkan oleh massa yang berkumpul
pelaku
kemudian melakukan pelanggaran hukum
yang
mengancam
keselamatan atau membahayakan jiwa raga,
harta
benda
atau
keadaan
Subdit
hukum yang berlaku untuk mencegah,
kejahatan
adalah
(SOP)
kacau
yang
sehingga mengganggu ketertiban umum.
kehormatan
Permasalahan
yang
diangkat
kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan
dalam peelitian ini adalah:
tegaknya
1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam
hukum
serta
terbinanya
ketentraman masyarakat. Dalam
diskusi
pelaksanaan sosiologi
tindak
pidana
yang
dan
ditimbulkan oleh rusuh massa pada saat
psikologi sosial, makna istilah massa
pemilihan umum kepala daerah di Teluk
dalam bahasa Indonesia sama dengan
Kuantan?
istilah crowd dan lebih spesifik lagi dengan
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang
istilah mob. Berdasarkan Tipologi yang
dihadapi kepolisian dalam menangani
disusun oleh Direnzo maka mob dapat
tindak pidana yang ditimbulkan oleh
didefinisikan sebagai suatu bentuk acting
rusuh massa pada saat pemilihan umum
cword yang sangat emosional dan agresif
kepala daerah di Teluk Kuantan?
terhadap sasaran atau tujuan yang langsung dan
terbatas.
Beberapa
ahli
lain
menegaskan bahwa orang yang berada dalam
mob
memperlihatkan
emosi,
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui upaya kepolisi dalam pelaksanaan
tindak
pidana
yang
permusuhan, dan amarah yang sangat kuat
ditimbulkan oleh rusuh massa pada saat
dan mampu mngekspresikan amarah dan
pemilihan umum kepala daerah
permusuhan tersebut pada objek atau orang
Teluk Kuantan.
tertentu (Zainal Abidin : 2005.)
2. Untuk
Kerusuhan adalah tindakan suatu
yang
mengetahui dihadapi
di
kendala-kendala
kepolisian
dalam
kelompok orang minimal sebanyak 10
menangani tindak pidana massa pada
(sepuluh) orang yang dalam melaksanakan
saat pemilihan umum kepala daerah di
suatu
Teluk Kuantan.
tujuan
bersama
suasana
gangguan
dengan
kegaduhan
menimbulkan
ketertiban dan
umum
menggunakan
2. Teknik Pengumpulan Data
Metodologi Metode yang digunakan dalam penelitian
ini
pendekatan
menggunakan
metode
merupakan
metode
pengumpulan data dengan mengadakan
pendekatan penelitian yang melihat dan
tanya jawab atau komunikasi langsung
mengkaji peraturan perundang-undangan
dengan narasumber untuk mendapatkan
yang terkait dengan permasalahan dan
informasi yang jelas dan akurat. Dalam
menghubungkan kenyataan yang terjadi di
penelitian
ini
lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis
wawancara
langsung
digunakan
aspek-aspek
Shabara, Kaur Bin Ops Sabhara Polres
sosial
Teluk Kuantan, dan Kanit I Reskrim Polres
untuk
dalam
sosiologis
Wawancara
yakni
hukum
yuridis
a. Wawancara
melihat interaksi
dan
penulis
melakukan
kepada
Kasat
masyarakat. (Zainuddin Ali. 2009)
Teluk Kuantan. Wawancara ini dilakukan
1. Sumber Data
secara
Dalam
penulisan
menggunakan
bahan
ini,
penulis
atau
materi
penelitian sebagai berikut:
mempersiapkan
Data primer adalah data yang
yang
wawancara
di
lapangan
ditujukan
untuk
3. Analisis Data Dari
data
yang diperoleh
baik
dengan
melalui wawancara kemudian diolah dan
yaitu
dianlisis secara kualitatif yaitu dengan
informen dalam penelitian ini yakni
mengelompokkan data menurut aspek-
Kasat Sabhara AKP Erde Dianto,
aspek
Kaur
diberikan jawaban terhadap permasalahan
permasalahan
Bin
terkait
dokumen
mengumpulkan data sekunder
melalui wawancara dengan pihakpihak
pedoman
telah
b. Studi Dokumen Studi
langsung
Peneliti
(daftar pertanyaan) terlebih dahulu.
a. Data primer
diperoleh
terstruktur.
yang diteliti
Ops
Sabhara
IPDA
Mustizal Desio dan Kanit I Reskrim IPDA Asrul Polres Teluk Kuantan. b. Data sekunder Data
yang
diproleh
dari
dokumen-dokumen yang terdapat di Polresta Teluk Kuantan berupa data statistik kriminal dan BAP kasus massa yang anarkis Tahun 2011.
yang
diteliti
sehingga
dapat
akan dituangkan dalam skripsi ini. Hasil dan Pembahasan 1. Upaya Kepolisian dalam Pelaksanaan Tindak Pidana yang Ditimbulkan oleh Rusuh Massa pada saat Pemilihan Umum Kuantan.
Kepala
Daerah
di
Teluk
Aksi unjuk rasa yang dilakukan pada saat pemilihan umum kepala daerah sering kali tidak mengikuti prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998
tentang
Kebebasan
f. Nama
dan
alamat
organisasi,
kelompok atau perorangan g. Alat peraga yang dipergunakan; dan atau h. Jumlah peserta.
Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.
Dari penelitian di Reskrim Polres
Padahal Undang-undang tersebut mengatur
Teluk Kuantan bahwa untuk me nunjukkan
bagaimana
mengeluarkan
kerusuhan pada tahun 2011 terdapat 22
pendapat di muka umum dalam aksi unjuk
kasus salah satu kasus di antaranya adalah
rasa kepada pihak kepolisian yang terdapat
terdapat aksi rusuh massa yang berjumlah
dalam Pasal 10 yaitu:
lebih dari 500 (lima ratus) orang pada saat
tata
cara
a. Penyampaian pendapat di muka umum
pemilihan umum kepala daerah di Teluk
diberitahukan secara tertulis kepada
Kuantan. Tindakan anarkis tersebut terjadi
Polri.
pada hari Senin tanggal 11 April 2011, di
b. Pemberitahuan secara tertulis tersebut
mana pendukung dari salah satu pasangan
disampaikan oleh yang bersangkutan,
calon peserta pemilukada secara tiba-tiba
pemimpin atau penanggung jawab
melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor
kelompok.
KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang
c. Pemberitahuan
tersebut
selambat-
sedang berlangsung melaksanakan rapat
lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan
pleno rekapitulasi penghitungan surat suara
dimulai telah diterima Polri setempat.
calon peserta Pemilihan Umum kepala
d. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam
daerah
Teluk
Kuantan
tanpa
memberitahukan kepada kepolisian.
kampus dan kegiatan keagamaan. Adapun penyampaian pendapat
di
Kepolisian Teluk Kuantan juga dituntut
untuk
dapat
mengantisipasi
kepada Polri harus melampirkan surat
keadaan rusuh massa dengan baik, dengan
pemberitahuan sesuai dengan Pasal 11
melakukan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
mengedepankan
yaitu:
represif.
pola
pelayanan
strategi
Kepolisian negara
dengan
preventif
dan
berkewajiban
a. Maksud dan tujuan
melindungi
b. Tempat, lokasi, dan rute
lembaganya, ketertiban dan keamanan
c. Waktu dan lama
umum, orang-orang dan harta bendanya,
d. Bentuk
dengan
e. Penanggung jawab
perbuatan yang dapat di hukum yang pada
jalan
beserta
mencegah
lembaga-
dilakukannya
hakekatnya dapat mengancam keselamatan dan
membahayakan
dan
Upaya represif adalah berbagai
keamanan umum serta dalam penegakkan
upaya pengendalian sosial yang dilakukan
hukum sesuai dengan Undang-undang
untuk mengembalikan kedamaian dan
hukum acara pidana.
ketertiban
Polres
ketertiban
2. Upaya represif
masyarakat
yang
pernah
Berdasarkan hasil penelitian di
terganggu.
Taluk
dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi
Kuantan,
penanggulangan
yang
maka
upaya
dilakukan
oleh
kepada
Upaya–upaya
warga
represif
masyarakat
yang
kepolisian Polres Teluk Kuantan dalam
menyimpang atau melanggar norma yang
pelaksanaan rusuh massa tersebut telah
berlaku. Upaya represif merupakan upaya
sesuai dengan peraturan kepolisian tentang
terakhir pihak kepolisian ketika aksi unjuk
Standar Oprasional Prosedur dan Prosedur
rasa sudah tidak kondusif dan tidak
Tetap
terkendali lagi, di mana massa yang sudah
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia No: Protap/1/x/2010 tentang
brutal
dan
melakukan
Penanggulangan Anarki, yaitu sebagai
pengrusakan
berikut:
mengancam
1. Upaya preventif
haruslah dibubarkan. Cara yang dilakukan
fasilitas
pelemparan, umum
keselamatan
dan
masyarakat
Upaya preventif adalah berbagai
oleh kepolisian dengan menggunakan alat
upaya pengendalian sosial yang dilakukan
seperti tameng, water cannon dan juga
untuk
kepolisian
mencegah
gangguan
terjadinya
terhadap
berbagai
kedamaian
menggunakan
tembakan
dan
pringatan yang di tembakan ke atas. Para
ketertiban masyarakat. Upaya – upaya
pelaku yang melakukan tindakan anarkis
preventif
dilakukan
ditangkap dan diperoses secara hukum.
dengan
pemasangan
seperti
sosialisasi dan
Tindakan-tindakan yang diambil
penyuluhan. Upaya preventif (pencegahan)
oleh aparat kepolisian Teluk Kuantan
dalam
yang
sesuai dengan situasi yang terjadi di
pihak
lapagan, upaya preventif dilakukan pada
kepolisian melakukan pencegahan sesuai
saat unjuk rasa pemilihan umum kepala
dengan Prosedur tetap (Protap). Pada saat
daerah masih bisa dikendalikan pihak
keadaan unjuk rasa mulai memanas, pihak
kepolisian
kepolisian
melakukan
pencegahan agar tidak terjadi kekacauan
pencegahan dengan massa dibubarkan dan
atau terjadi rusuh massa yang di timbulkan
menjauhi tempat-tempat yang dijadikan
oleh para pengunjuk rasa. Kepolisian akan
pelaksanaan
mengakibatkan
spanduk
unjuk
rasa
kerusahan,
berusaha
sasaran unjuk rasa.
yang
berusaha
melakukan
berusaha melakukan negosiasi kepada koordinator pengunjuk rasa.
Pada saat rusuh massa yang terjadi pada pemilihan umum kepala
Apabila negosiasi tersebut gagal
daerah di Teluk Kuantan pihak kepolisian
dan aksi unjuk rasa mulai memanas dan
menangkap para pelaku yang melakukan
terjadi
tindakan melawan hukum yang berjumlah
tindakan
yang
menimbulkan
kekacauan, keadaan yang tidak kondusif
8
atau
melakukan
menjurus
kepada
perbuatan
(delapan)
orang.
Para
pelaku
penghasutan
ini
dengan
mengancam keselamatan masyarakat maka
mengeluarkan kata “bakar” dan melakukan
pihak kepolisian melakukan penghadangan
pelemparan menggunakan batu dengan
kepada
dengan
tujuan agar rapat peleno yang sedang
menggunakan tameng dan pihak kepolisian
berlangsung gagal dan di tunda. Para
berusaha bersikap tenang karena upaya ini
pelaku tersebut akan diproses secara
hanya berusaha menghalanginya saja dan
hukum.
upaya
para
represif
pengunjuk
ini
rasa
dilakukan
apabila
Kepolisian
mempunyai
suatu
keadaan tidak kondusif lagi, massa telah
upaya untuk menggunakan tindakan yang
melakukan suatu tindakan yang brutal
dinamakan tindakan kepolisian. Tindakan
yang mengakibatkan terjadi rusuh massa.
kepolisian digunakan agar tindakan ini
Di sini pihak kepolisian akan
terukur, mempunyai standar dan dapat
melakukan tindakan yang tegas, agar para
dipertanggungjawabkan, maka selanjutnya
pelaku unjuk rasa yang telah menjurus
kepolisian
kepada aksi brutal maka pihak Kepolisian
Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang
terpaksa menghalau atau membubarkan
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan
aksi tersebut secara paksa, ketempat yang
Kepolisian.
lebih jauh lagi dari tempat
mereka
mengeluarkan
Dalam melakukan tindakan upaya
berunjuk rasa degan menggunakan water
penanggulangan
cannon dan gas air mata.
tindakan
Water cannon di gunakan pada
Peraturan
yang
rusuh
massa,
dilakukan
oleh
maka pihak
kepolisian Teluk Kuantan harus sesuai
saat aksi unjuk rasa tidak bisa di
dengan
kendalikan dengan menggunakan tameng
kekuatan yang diatur dalam Pasal 3
dan para pelaku yang melakukan tindakan
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009
anarkis ditangkap dan diperoses secara
tentang
hukum hal ini sesuai dengan Pasal 16
Tindakan Kepolisian meliputi:
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat.
prinsip-prinsip
Penggunaan
penggunaan
Kekuatan
dalam
a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan
kepolisian
harus
sesuai
dengan hukum yang berlaku; b. Nesesitas,
yang
yang dilakukan kepolisian Teluk Kuantan di mana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang
berarti
bahwa
penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terdiri dari: a. Tahap1:
kekuatan
yang
memiliki
dampak deterrent/pencegahan; b. Tahap 2: perintah lisan;
c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan
kekuatan
c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
harus
d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
dilaksanakan secara seimbang antara
e. Tahap 5: kendali senjata tumpul,
ancaman yang dihadapi dan tingkat
senjata kimia antara lain gas air mata,
kekuatan atau respon anggota Polri,
semprotan cabe atau alat lain sesuai
sehingga
standar Polri;
tidak
menimbulkan
kerugian/korban/penderitaan
yang
berlebihan;
6:
kendali
dengan
menggunakan senjata api atau alat lain
d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota
f. Tahap
Polri
diberi
kewenangan
yang menghentikan tindakan atau perilaku
pelaku
kejahatan
atau
untuk bertindak atau tidak bertindak
tersangka yang dapat menyebabkan
menurut
luka parah atau kematian anggota
penilaian
sendiri,
untuk
menjaga, memelihara ketertiban dan
Polri atau anggota masyarakat.
menjamin keselamatan umum;
Kepolisian dalam menjalankan
e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian
mengutamakan
pencegahan;
yang berpedoman kepada enam prinsip, enam tahap tindakan dan harus juga sesuai
f. Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan
tugasnya, harus mengambil suatu tindakan
mempertimbangkan
dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik.
secara
Standar
Operasional
Prosedur
logis situasi dan kondisi dari ancaman
(SOP) Subdit Dalmas Dit Sabhara Polda
atau perlawanan pelaku kejahatan
Riau
terhadap
serangan Arena/lokasi pertandingan yaitu:
petugas
atau
bahayanya
terhadap masyarakat. Dalam
melakukan
juga
mengatur
Penanggulangan
a. Melakukan tindakan persuasif dengan tindakan
tersebut ada tahapan penggunaan kekuatan
memanfaatkan yang ada.
anggota
negosiator
b. Mengadakan
langkah
negosiasi
kamera
wartawan
agar
tindakan
dengan semua pihak secara adil dan
terjaga kerahasiaannya bahkan fungsi
bijaksana tetapi tetap meningkatkan
kameramen
kesiapsiagaan seluruh personil dengan
upaya contra informasi masyarakat
mentukan status siaga satu.
agar setiap tindakan tidak di nilai
c. Sedangkan apabila tidak ada titik temu
dilaksanakan
sebagai
negatif.
segera laksanakan tindakan prefentif
h. Kumpulkan para pelaku, barang bukti,
dengan menyiagakan pasukan seluruh
selanjutnya apabila pelakunya adalah
unsur lapor kepada atasan langsung
oknum anggota TNI atau lainnya
serta mohon bantuan dari pasukan
segera
lainnya, melaksanakan isolasi wilayah
DANPOM TNI agar permasalahan
pengamanan
segera dapat diatasi secepat mungkin.
dengan
melakukan
penyekatan–penyekatan
yang
ada
termasuk pengalihan arus lalu lintas. d. Cegah bertambahnya massa perusuh atau penyerang.
laporkan
i. Tutup
Tempat
Kejadian
atasan
Perkara
(TKP) untuk sementara waktu dengan memperketat menunggu
e. Lakukan persiapan evakuasi korban
kepada
penjagaan
sambil
perkembangan
lebih
kondusif.
(masyarakat).
Pada saat terjadinya unjuk rasa
f. Setelah tindakan prefentif gagal maka
aparat
kepolisian
(Dalmas)
yang
lakukan tindakan perlawanan fisik
menjalankan tugas untuk mengamankan
tindakan refresif digunakan dengan
jalannya unjuk rasa menpunyai tahapan-
memberikan
peringatan
terlebih
tahapan dalam pengambilan tindakan
dahulu
merupakan
instruksi
sosial yang disesuaikan dengan keadaan
maupun tembakan peringatan keatas,
dan situasi di lapangan, adapun tahapan
namun apabila hal tersebut juga tidak
ini di atur dalam Peraturan Kepala
berhasil lakukan dengan tindakan
Kepolisian
keras dengan menembakkan gas air
tentang Pedoman Penanggulangan massa
mata
yaitu:
baik
untuk
memecah
kosentrasi
massa.
pembubaran
pelaku
para
perlakukan tindakan
16
Tahun
2006
1. Cara bertindak pada Dalmas untuk
g. Melakukan upaya penangkapan dan
setelah
Nomor
pelaku
secara yang
penyerangan ditangkap
hukum
dapat
hindari
terpublikasi
situasi tertib/hijau 2. Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/ kuning 3. Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah.
Pada unjuk rasa yang terjadi di
1. Kurangnya personil dan perlengkapan
Teluk Kuantan tahap-tahap tersebut telah
personil itu sendiri. Pada saat unjuk
dilakukan dari tahap situasi tertib kuning.
rasa pemilihan umum kepala daerah
Pada tahap situasi tertib kuning ini pihak
berlangsung, banyaknya tempat yang
kepolisian
negosiasi
akan diamankan oleh personil Sabhara
yang bertujuan untuk
menyebabkan personil tidak mampu
menanyakan apa tujuan dan maksud dari
mengendalikan para pengunjuk rasa
unjuk rasa tersebut.
yang datang secara tiba-tiba. Jumlah
telah
dengan korlap
melakukan
Namun negosiasi
yang dilakukan pihak negosiator dengan
personil
kepolisian
Korlap tindak menimbulkan kesepakatan.
menangani unjuk rasa pada saat
Para pengunjuk rasa berusaha untuk
pemilihan
memasuki
ruangan
rekapitulasi,
pada
umum
Sabhara
kepala
yang
daerah
rapat
pleno
berjumlah 67 personil yang terbagi
ini
situasi
dibeberapa tempat yaitu kantor KPU,
saat
meningkat dari situasi tertib kuning ke
Lapangan
situasi tertib merah, di mana massa pada
Kuantan, jalan Simpang Tiga Teluk
saat
itu
Limuno,
Pasar
Teluk
sudah
mulai
melakukan
Kuantan, Gereja Katolik, rumah ketua
ban
dan
melakukan
KPU
pembakaran
dan
berbagai
tempat
yang
pendorongan untuk menembus pasukan
dianggap rawan terjadi kerusuhan.
Dalmas Awal.
Massa yang datang ke kantor KPU
Pada
saat
pemilihan
umum
diperkirakan sekitar 500 orang dan
kepala daerah seringkali menimbulkan aksi
tempat-tempat
rusuh massa. Pihak kepolisian dalam
lainnya diperkirakan 200 orang. Oleh
pelaksanaan
karena itu perlunya tambahan anggota
kewalahan
rusuh dalam
massa
tersebut
menangani
para
kepolisian
rusuh
massa
Sabhara
yang
untuk
pengunjuk rasa yang melakukan tindakan
mengamankan
pemilihan
umum
rusuh massa, karena disebabkan pada
kepala daerah dan bekerja sama
situasi dan kondisi di lapangan yang sulit
dengan kepolisian lainnya serta aparat
dihadapi, di sinilah kepolisian dituntut
penegak hukum lainnya.
keahliannya untuk pelaksanaan kendala
2. Di tengah masyarakat nama kepolisian
yang terjadi pada saat unjuk rasa saat
tidak begitu baik, apabila kepolisian
pemilihan kepala daerah. Berdasarkan
melakukan suatu tindakan represif
peristiwa rusuh massa yang terjadi, ada
maka
beberapa kendala yang dihadapi yaitu:
kepolisian salah melakukan tindakan
masyarakat
beranggapan
tersebut. Padahal undang-undang telah
mengatur tentang tindakan represif
sosial yang dilakukan untuk mencegah
tersebut.
pelaksanaan
terjadinya berbagai gangguan terhadap
pengamanan unjuk rasa dilapangan
kedamaian dan ketertiban masyarakat.
yang
Kepolisian
berusaha
pencegahan
agar
Dalam
dilakukan
Dalmas
oleh
untuk
kepolisian
menanggulangi
melakukan
tidak
terjadinya
kerusuhan massa, tindakan kepolisian
rusuh massa, dengan cara massa
Dalmas
sering
dibubarkan dan menjauhi tempat-
terbentur dengan pelaksanaan Hak
tempat yang dijadikan sasaran unjuk
Asasi Manusia. Dalam hal ini polisi
rasa.
Dalmas
pengejaran,
upaya preventif sebelum terjadinya
pemukulan dan penembakan kepada
unjuk rasa seperti sosialisasi dengan
para rusuh massa.
pemasangan spanduk dan penyuluhan,
kadang-kadang
melakukan,
3. Kurangnya koordinasi antara KPU
Kepolisian
sedangkan
juga
upaya
melakukan
represif
adalah
dan kepolisian. Kurangnya koordinasi
berbagai upaya pengendalian sosial
bukan hanya pada tahap persiapan saja
yang dilakukan untuk mengembalikan
atau sebelum dilakukan unjuk rasa,
kedamaian dan ketertiban masyarakat
tetapi juga pada saat berlangsungnya
yang pernah terganggu. Upaya represif
unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini
yang dilakukan oleh kepolisian pada
bukan hanya sebagai pengaman dalam
saat unjuk rasa dengan menggunakan
aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai
alat seperti tameng, water cannon dan
perantara
juga
atau
negosiator
antara
kepolisian
menggunakan
pengunjuk rasa dengan pihak atau
tembakan pringatan yang di tembakan
instansi yang dituju (KPU).
ke atas. Para pelaku yang melakukan
Simpulan Adapun simpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut:
tindakan
anarkis
ditangkap
dan
diperoses secara hukum. 2. Kendala-kendala menghadapi
kepolisian
tindak
pidana
dalam yang
1. Upaya kepolisian dalam pelaksanaan
ditimbulkan oleh rusuh massa pada
tindak pidana yang ditimbulkan oleh
saat pemilihan umum kepala daerah
rusuh massa pada saat pemilihan
yaitu:
umum kepala daerah meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pengendalian
a. Kurangnya
personil
dan
perlengkapan personil itu sendiri pada saat pemilihan umum kepala daerah.
b. Di
tengah
kepolisian apabila suatu
masyarakat tidak
begitu
kepolisian tindakan
kepolisian
baik,
melakukan
represif
masyarakat
nama
maka
beranggapan salah
melakukan
tindakan tersebut. c. Kurangnya
koordinasi
antara
KPU dan Kepolisian Daftar Pustaka Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laskbang Pressindo. Yogyakarta. Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Zainal
Abidin. 2005. Penghakiman Massa. Accompli Publishing. Jakarta
Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. SinarGrafika. Jakarta. Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam tindakan Kepolisian Indonews. Tentang Kerusuhan Nasional 98-99 http://www.mail-archive.com diakses pada tanggal 25 Juli 2013, pukul 15.30 WIB Nurainikangean. Lembaga Pengendalian Sosial, http://nurainikangean.wprdpress.co m diakses pada tanggal 3 juli 2013, pukul 14.10 WIB.
16
