TINDAK PIDANA SARA YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET (Studi Terhadap Perkara Pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR.) Tommy Eka Jayanto 1, Syamsul Tasir1, Uning Pratrimaratri2 Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] Abstract Internet mediain practicethan as adisseminator ofinformation,is alsoused as a meanstocommitcrime. One form ofcriminal offenses committedvia the Internetis the crime of SARA. Issues raisedbythis study are: (1) howthecriminal liability of committing criminal offensesin thecriminal case No:45/PID/B/2012.PN.MR? (2) how the judgein imposing criminal judgment in a criminal case No:45/PID/B/2012.PN.MR? This research is a normative law. By its nature, is adescriptive study. Data collection techniques used literature study. Analysisused is qualitative analysis. Based on the results ofthe study concluded: (1) the defendant found to have violated Article28 Paragraph(2) Jo Article 45 Paragraph(2) of LawNo. 11 of 2008, so by law, the defendant must account for his actions. Mistakes made by the defendant in the form of intentas awareness of the possibilities(dolus eventualis). (2) the consideration of the judges agreed with the prosecutor charges, and does not agree with the memorandum of defense counsel. Then the judges also consider aggravating factor sand mitigating factors defendant. Keywords: SARA, internet, crime, media.
batas dan perubahan sosial, ekonomi, dan
Pendahuluan Teknologi dan Informasi dewasa ini sudah menjadi semacam kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia.Djaja Ermansyah
menyebutkan
budaya berlangsung secara cepat (Djaja Ermansjah 2010 : 9)
Menurut
Soerjono
Soekanto,
bahwa
kemajuan di bidang teknologi akan berjalan
pemanfaatan teknologi informasi, media dan
bersamaan dengan munculnya perubahan-
komunikasi
perubahan
oleh
manusia
telah
di
bidang
kemasyarakatan.
merubahperilaku masyarakat dan peradaban
Perubahan-perubahan di dalam masyarakat
manusia
pada
dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah
gilirannya hubungan dunia menjadi tanpa
sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi,
secara
global,
sehingga
dan
susunan
lembaga
kemasyarakatan.
(Soerjono Soekanto 1980 : 87) Kebutuhan
Media internet dalam prakteknya selain dijadikan sebagai penyebar informasi
informasi
secara cepat, juga dijadikan sebagai sarana
mempunyai arti dan peranan yang sangat
untuk berbuat kriminal oleh manusia, seperti
penting
tindak
bagi
masyarakat.
akan
semua Salah
aspek
satu
kehidupan
sarana
untuk
pidana
profokasi
melalui media internet. Agus Rahardjo
sebagainya.
menyebutkan bahwa internet terlahir dari globalisasi,
yang
mana
telah
nama
baik,
pornografi, perjudian, pembobolan rekening,
mendapatkan informasi dengan cepat adalah
proses
pencemaran
melalui
internet,
dan
lain
Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tindak pidana yang terjadi di dunia
mengubah modelkomunikasi konvensional
maya
dengan melahirkan kenyataan dalam dunia
crime.Menurut Barda Nawawi Arief cyber
maya (virtual reality). Internet berkembang
crime merupakan salah satu bentuk atau
demikian pesat sebagai kultur masyarakat
dimensi baru dari kejahatan masa kini yang
modern, dikatakan sebagai kultur karena
mendapat
melalui internet berbagai aktifitas masyarakat
internasional. (Barda Nawawi Arief 2010 : 245)
cyber
seperti
berpikir,
berkreasi,
dinamakan
perhatian
Serlanjutnya
dan
dengan
luas
cyber
di
Barda
dunia
Nawawi
bertindak dapat diekspresikan di dalamnya,
Ariefmengatakan bahwa dalam perspektif
kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya
hukum pidana, upaya penaggulangan cyber
telah membentuk dunia tersendiri yang
crime dapat dilihat dari berbagai aspek,
dikenal dengan dunia maya (cyberspace)
diantaranya
yaitu
yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis
kriminalisasi
(formulasi
komputer yang menawarkan realitas yang
aspek
baru berbentuk tidak langsung dan tidak
pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/
aspek
kebijakan
tindak
pertanggungjawaban
pidana),
pidana
atau
nyata (virtual). (Agus Rahardjo 2002 : 20)
2
pembuktian), dan aspek yurisdiksi. (Barda Nawawi Arief 2007: 89)
Sementara
Salah satu dari ketentuan pasal-pasal tersebut yang telah diterapkan adalah Pasal
itu,
dalam
konteks
28 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
nasional Indonesia, lahirnya Undang-Undang
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
hak
Transasi Elektronik yang disahkan dan
ditujukan untuk menimbulkan rasake
diundangkan pada tanggal 28 April 2008,
bencian
secara otomatis menjadi cyber law yang
dan/atau kelompokmasyarakat tertentu
pertama
berdasarkan atas suku, agama, ras,dan
di
Indonesia.
Atau
dengan
meminjam istilah yang dikemukakan oleh
menyebarkan
atau
informasi
permusuhan
yang
individu
antar golongan (SARA).”
Barda Nawawi Arief, dapat dikatakan bahwa
Penerapan dari ketentuan Pasal 28
kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun
Ayat
2008 merupakan bentuk penanggulangan
Alexander An, sebagaimana yang telah
cyber crime melalui kebijakan penal di
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muaro
Indonesia.
Kabupaten
Berhubungan
dengan
(2)
tersebut
Sijunjung
diterapkan
melalui
kepada
Putusan
kebijakan
Perkara Pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR.
kriminalisasi (formulasi tindak pidana) yang
Kasus Alexander An tersebut telah menyita
oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
perhatian publik. Baik pengguna jejaring
disebut dengan sebutan perbuatan yang
sosial maupun yang tidak penggunan jejaring
dilarang, tercantum ke dalam beberapa pasal
sosial.
yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30,
Putusan yang diberikan oleh Majelis
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal
Hakim Pengadilan Negeri Muaro Kabupaten
35, Pasal 36 dan Pasal 37.
Sijunjung,
terhadap
Alenxander
An,
sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Perkara Pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR.,
3
adalah bahwa Alexander An dinyatakan telah
DILAKUKAN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
INTERNET (Studi Terhadap Perkara Pidana
melakukan tindak pidana dengan sengaja dan
No: 45/PID/B/2012.PN.MR.)”
MELALUI
MEDIA
tanpa hak menyebarkan informasi yang
Berdasarkan hal-hal yang penulis
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
sebutkan diatas, maka melalui penelitian ini
atau
atau
penulis merumuskan beberapa masalah yang
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
akan ditemui jawabannya melalui penelitian
atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
ini, yaitu:
(SARA).
1. Bagaimanakah
permusuhan
individu
Terkait
dan/
dengan
pertanggungjawaban
aspek
pidana pihak yang melakukan tindak
pertanggungjawaban pidana, penjelasan atas
pidana SARA dalam perkara pidana No:
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
45/PID/B/2012.PN.MR?
menyatakan bahwa kegiatan melalui media
2. Bagaimanakah
pertimbangan
hakim
sistem elektronik dapat dikategorikan sebagai
dalam menjatuhkan pidana dalam perkara
perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis,
pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR?
kegiatan pada ruang cyber tidak dapat
Adapun yang menjadi tujuan dari
didekati dengan ukuran dan kualifikasi
penelitian ini, adalah sebagai berikut:
hukum konvensional saja, sebab jika cara ini
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban
ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan
pidana pihak yang melakukan tindak
hal yang lolos dari pemberlakukan hukum.
pidana
Beranjak
dari
persoalan-persoalan
dalam
perkara
pidana
No:
45/PID/B/2012.PN.MR.
sebagaimana yang penulis paparkan tersebut,
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim
maka penulis tertarik untuk melakukan
dalam menjatuhkan pidana dalam perkara
penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR
“TINDAK
PIDANA
SARA
YANG 4
Metodologi
Berhubungan dengan hal terebut,
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan sebutan penelitian hukum dogmatis atau penelitian Doktrinal. Menurut Ade Saptomo, dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian bahan hukum dokumentatif menjadi penting. Dalam hal
ini,
peneliti
melakukan
kegiatan
penelitian yang pada umumnya dengan langkah-langkah
sebagai
berikut,
yaitu,
inventarisasi bahan hukum, indentifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, serta interprestasi dan kontruksi bahan hukum. (Ade Saptomo 2007 : 83)
penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Bambang Sunggono, penelitian deskriptif umumnya
gambaran utuh dan menyeluruh perihal bentuk pertanggungjawaban pidana pihak yang melakukan tindak pidana penyebaran informasi
yang
menimbulkan
ditujukan
rasa
kebencian
untuk atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,
ras
dan
dilakukan melalui
antargolongan
yang
media internet serta
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa
kebencian
atau
permusuhan individu dan/atau kelompok
Sementara itu, berdasarkan sifatnya
pada
maka dalam penelitian ini akan diperoleh
bertujuan
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,
ras
dan
antargolongan
yang
dilakukan melalui media internet.
untuk
mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakterisitik-karakteristik atau faktor-faktor
Hasil dan Pembahasan A. Pertanggungjawaban Yang
Melakukan
Pidana Tindak
Pihak Pidana
Dalam Putusan Perkara Pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR.
tertentu. (Bambang Sunggono, 2006 :36 )
5
Pembicaraan
mengenai
dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk
pertanggungjawaban pidana tidak terlepas
mengevektifkan
dari asas legalitas dan asas culpabilitas.
undangan yang ada dengan melakukan
Terkait dengan pertanggungjawaban pidana
interpretasi atau konstruksi hukum yang
cyber crime, menurut Barda Nawawi Arief,
bersumber pada teori/ilmu hukum, pendapat
tidak bisa mengandalkan asas legalitas
para ahli.Yurisprudensi, atau bersumber dari
konvensional semata, karena:
ide-ide dasar yang secara konseptual dapat
1. Cyber
crime
berada
dilingkungan
perundang-
dipertanggungjawabkan.
elektronik dan dunia maya yang sulit
Mengingat Indonesia pada saat ini
diidentifikasikan secara pasti, sedangkan
telah mempunyai perangkat hukum dalam
asas legalitas konvensional bertolak dari
bentuk
perbuatan riel dan kepastian hukum;
tentang penanggulangan cyber crime melalui
2. Cyber
crime berkaitan erat dengan
undang-undang
yang
mengatur
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
perkembangan teknologi canggih yang
tentang
sangat cepat berubah, sedangkan asas
Elektronik.Dengan demikian, maka persoalan
legalitas
dari
pertanggungjawaban pidana cyber crime
sumber hukum formal (undang-undang)
tentu saja mengacu kepada perundang-
yang statis;
undangan dimaksud. Maka dari itu, penulis
3. Cyber
konvensional
crime
bertolak
melampaui
batas-batas
Informasi
akan
dan
Transaksi
menguraikan
tentang
Negara, sedangkan perundang-undangan
pertanggungjawaban
suatu Negara pada dasarnya/umumnya
melakukan tindak pidana dalam Perkara
hanya berlaku di wilayah teritorialnya
Pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR.
sendiri. (Barda Nawawi Arief, 2007 : 79) Berdasarkan hal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief diperlukan keberanian
peraturan
pidana
pihak
yang
Alexander An dihadapkan ke depan persidangan
Pengadilan
Negeri
Muaro
dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM6
25/PL.PJG/Ep.1/03/2012 tanggal 14 Maret 2012, sebagai berikut: a. Dakwaan dengan
Kesatu. sengaja
c. Dakwaan
Bahwa
terdakwa
dengan sengaja dan tanpa hak di muka Bahwa dan
terdakwa
tanpa
umum
mengeluarkan
perasaan
atau
hak
melakukan perbuatan dengan maksud
menyebarkan informasi yang ditujukan
agar supaya orang tidak menganut agama
untuk menimbulkan rasa kebencian atau
apa
permusuhan individu dan/atau kelompok
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbuatan
masyarakat tertentu berdasarkan atas
terdakwa
suku, agama, ras dan antar golongan
diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf
(SARA).
b KUHP
Perbuatan
terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana
pun
juga,
yang
sebagaimana
bersendikan
diatur
dan
Berdasarkan Surat Dakwaan yang
dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat
diajukan
(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Jaksa
2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Penuntut Umum menyusun dakwaan secara
Elektronik;
alternatif.Masing-masing
b. Dakwaan
Ketiga.
Kedua.
Bahwa
oleh
Jaksa
Penuntut
dari
Umum
dakwaan
terdakwa
tersebut tidak berdiri secara sendiri-sendiri,
dengan sengaja dan tanpa hak di muka
tetapi saling berhubungan, kerena yang
umum
mengeluarkan
melakukan
perbuatan
pokoknya
bersifat
perasaan
atau
dikejar melalui dakwaan dimaksud hanya
yang
pada
satu
perbuatan
saja.Menurut
Gatot
permusuhan,
Supramono tujuan dari penyusunan dakwaan
penyalahgunaan atau penodaan terhadap
secara alternatif adalah untuk menjaring agar
suatu agama yang dianut di Indonesia.
jangan
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
pemidanaan.Oleh karena itu, lapisan-lapisan
dan diancam pidana dalam Pasal 156 a
dakwaan disusun secara primair, subsidair,
huruf a KUHP;
lebih subsidair, lebih subsidair lagi, dan
sampai
terdakwa
lolos
dari
7
seterusnya.Penyusunan dakwaan dilakukan
dan/atau kelompok masyarakat tertentu
dengan mendakwakan tindak pidana yang
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
terberat, kemudian tindak pidana yang berat,
antar golongan (SARA).
lalu tindak pidana yang ringan dan akhirnya
Berdasarkan hal tersebut, majelis
tindak pidana teringan. (Gatot Supramono,
hakim
1991: 17)
pertanggungjawaban
Berhubungan dengan dakwaan Jaksa Penuntut
Umum
yang
disusun
alternatif,
maka
Majelis
berpendapat pidana
bahwa pihak
yang
melakukan tindak pidana sebagaimana yang
secara
tertera dalam putusan Perkara Pidana No:
dapat
45/PID/B/2012.PN.MR. dapat dimintakan
memilih dakwaan yang mana yang sesuai
kepada terdakwa, karena sudah terpenuhinya
dengan fakta-fakta yang terungkap dan
syarat objektif dan syarat subjektif.
Hakim
menurut pendapat Majelis Hakim dakwaan yang
sesuai
fakta-fakta
dengan
kemampuan
yang
bertanggung jawab dari terdakwa, secara
terungkap dipersidangan adalah dakwaan
hukum terdakwa mempunyai kemampuan
kesatu, yaitu bahwa perbuatan terdakwa
untuk
sebagaimana diatur dan diancam pidana
perbuatanya, karena dalam perkara tersebut
melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45
berdasarkan
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
dipersidangan, Terdakwa adalah seorang
2008
yang telah dewasa menurut hukum dan
tentang
dengan
Terkait
Informasi
dan
Transaksi
mempertanggungjawabkan
fakta-fakta
yang
terungkap
Elektronik, yang unsur-unsurnya terdiri dari:
berada dalam keadaan sehat jasmani dan
1. Unsur Setiap Orang
rohani.Di samping itu, terdakwa sebagai
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
subjek hukum tidak sedang dalam keadaan
3. Unsur
berhalangan
menyebarkan
ditujukan
untuk
informasi
yang
menimbulkan
rasa
untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
kebencian atau permusuhan individu
8
Terkait
dengan
yang
dari pemberlakukan hukum, yang pada
dilakukan oleh Alexander An adalah dalam
gilirannya tujuan dari kebijakan kriminalisasi
bentuk
tidak akan tercapai. Kebijakan kriminalisasi
kesengajaan
kesalahan
sebagai
kesadaran
akankemungkinan (dolus eventualis).
menurut Barda Nawawi Arief, merupakan
Selanjutnya, di dalam persidangan
suatu kebijakan yang menetapkan suatu
terungkap bahwa tidak ditemukannya adanya
perbuatan yang semula bukan tindak pidana
alasan pemaaf yang dapat menghapuskan
(perbuatan yang tidak dipidana) menjadi
kesalahan
terdakwa.Majelis
suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat
berpendapat
bahwa
terdakwa
Hakim haruslah
dipidana).
mendapat hukuman yang setimpal dengan
Berdasarkan
hal
tersebut,
maka
perbuatan pidana yang dilakukannya, karena
peranan hakim terkait dengan penegakan
sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak
hukum dalam rangka penanggulangan cyber
ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun
crime
alasan pembenar yang dapat menghapuskan
perundang-undangan yang tidak lengkap atau
kesalahan terdakwa.
kurang jelas, akan menjadi sempurna apabila
sangatlah
vital.
Suatu
peraturan
hakim dengan tepat menerapkannya dengan B. Pertimbangan
Hakim
Dalam berbagai
macam
penafsiran
yang
Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara dilakukannya disertai dengan pertimbangan Pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR. hukumnya. Secara
yuridis,
kegiatan
yang Asas tiada pidana tanpa kesalahan
dilakukan
di
dunia
cyber,
termasuk (geenstraf zonder schuld), mengisyaratkan
pembuktian tindak pidana yang dilakukan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui media internet, tidak dapat didekati hanya dapat dilakukan apabila kesalahan dengan
ukuran
dan
kualifikasi
hukum terdakwa
telah
dibuktikan
di
sidang
konvensional saja. Karena, akan berdampak pengadilan.Kesalahan terdakwa dimaksud, terhadap lolosnya para pelaku tindak pidana
9
tentunya termaktum dalam dakwaan jaksa
kebenaran materiil.Pada dasarnya tujuan
penuntut umum.
tersebut
Berdasarkan Pasal 193 ayat (1)
tujuan
hanyalah akhirnya
tujuan yaitu
antara.Karena
mencapai
suatu
KUHAP, pengadilan menjatuhkan pidana
masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil,
apabila
dan sejahtera.
pengadilan
berpendapat
bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan
Seorang
ada dua hal pokok yang dikemukakan baik
terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
oleh penuntut umum dalam tuntutan maupun
pidana, harus didukung pula oleh alat bukti
oleh hakim dalam penjatuhan pidana, yaitu
yang sah, sebagaimana yang tercantum
sebagai berikut:
dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan
1. Faktor yang meringankan, yaitu refleksi
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan
sifat yang baik dari terdakwa, antara lain:
pidana kepada seseorang kecuali didukung
terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
mengakui perbuatannya;
sehingga
hakim
kepadanya.
Kemudian dalam praktek sehari-hari,
memperoleh
keyakinan
2. Faktor yang memberatkan, yaitu refleksi
bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-
sifat yang jahat dari terdakwa, antara lain:
benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.
memberi keterangan yang berbelit-belit,
Penjatuhan pidana oleh hakim bukan semata-mata
balas
dendam,
rutinitas
pekerjaan ataupun bersifat formalitas, tetapi penjatuhan pidana tersebut harus dalam rangka keadilan
menjamin dan
tegaknya
meresahkan
perbuatannya,
masyarakat,
merugikan
Negara, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi dasar yuridis bagi hakim dalam hal mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana dalam
dari
perkara pidana adalah Pasal 8 Ayat (2)
hukum acara pidana adalah menemukan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
sederhana
hukum
mengakui
bagi
seseorang.Secara
kepastian
kebenaran,
tidak
tujuan
10
tentang
Kekuasaan
menyatakan
Kehakiman, bahwa
yang
memohon supaya terdakwa dibebaskan dari
dalam
dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum
mempertimbangkan berat ringannya pidana,
dan
hakim wajib memperhatikan pula sifat yang
sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut
baik dan jahat dari terdakwa.
Umum sepanjang pembuktian unsur-unsur
Berhubungan dengan hal penjatuhan pidana terhadap Alexander An, yang mana majelis hakim menyatakan bahwa telah terbukti
secara
sah
dan
meyakinkan
oleh
karena
itu
Majelis
Hakim
yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti. Berhubungan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang
melakukan tindak pidana. “Dengan sengaja
meringankan
dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
berikut:
atau permusuhan individu dan/atau kelompok
1. Hal-Hal Yang Memberatkan:
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
a. Perbuatan
terdakwa,
terdakwa
menurut
bertentangan
agama, ras dan antar golongan (SARA)”
dengan falsafah Negara Republik
sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut
Indonesia Pancasila khususnya Sila
umum dalam dakwaan kesatu melanggar
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini
Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2)
terungkap dalam persidangan bahwa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
terdakwa mengaku menganut paham
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Atheis.
Kemudian dalam pertimbangannya,
b. Perbuatan terdakwa telah meresahkan
Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota
masyarakat. Hal tersebut terungkap
Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
dipersidangan
yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang
terdakwa
didakwakan tidak terpenuhi dan terbukti dan
melink beberapa konten dalam akun
yang
bahwa
perbuatan
memposting
atau
11
facebook
milik
terdakwa
telah
Kemudian
Majelis
Hakim
mengganggu ketertiban umum yang
menyatakan bahwa tujuan pemidanaan yang
pada
bukan semata-mata sebagai pembalasan atas
gilirannya
meresahkan
masyarakat.
perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan
c. Perbuatan terdakwa telah melecehkan
untuk membina dan mendidik agar terdakwa
atau menodai agama islam. Hal ini
menyadari dan menginsafi kesalahannya
terungkap
sehingga
dipersidangan
bahwa
diharapkan
dapat
menjadi
terdakwa telah melecehkan junjungan
masyarakat yang baik dikemudian hari, maka
atau Rasul pembawa risalah Islam
Majelis Hakim memandang adil dan patut
yaitu Nabi Muhammad SAW.
apabila terdakwa dijatuhi pidana.
2. Hal-Hal Yang Meringankan:
Berdasarkan
a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. b. Terdakwa belum pernah dihukum.
tersebut,
pertimbangan
hukum
mengingat
dan
dengan
memperhatikan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat
Selanjutnya Majelis Hakim dalam
(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
pertimbanganya menyatakan bahwa dalam
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
perkara ini terhadap diri terdakwa telah
dan KUHAP serta ketentuan hukum lain
dikenakan
penahanan
maka
yang berkaitan dengan perkara tersebut,
lamanya
penahanan
akan
maka berdasarkan rapat permusyawaratan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro,
akan dijatuhkan. Oleh karena terdakwa
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan
ditahan
meyakinkan
dan
yang
penahanan
sah,
tersebut
terhadap
diri
terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
bersalah
melakukan
tindak
pidana. Kesimpulan
12
Berdasarkan hasil pembahasan bab
eventualis). Kemudian tidak ditemukan
demi bab penulis mengambil beberapa
alasan pemaaf maupun alasan pembenar
kesimpulan sebagai berikut:
yang dapat menghapuskan kesalahan
1. Pertanggungjawaban pidana pihak yang
terdakwa.
melakukan tindak pidana dalam putusan Perkara
Pidana
No:
2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam
45/PID/B/2012.PN.MR, terdiri dari unsur
Perkara
objektif dan subjektif. Perbuatan yang
45/PID/B/2012.PN.MR. adalah bahwa
dilakukan
adalah
majelis hakim sepakat dengan dakwaan
melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Jo
jaksa penuntut umum, dan tidak sepakat
Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang
dengan
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
hukum. Terkait dengan faktor-faktor
dan Transaksi Elektronik. Secara hukum,
yang
terdakwa
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan
oleh
terdakwa
mampu
Pidana
nota
No:
pembelaan
memberatkan
penasehat
terdiri
dari,
a)
mempertanggungjawabkan perbuatannya,
falsafah
karena terdakwa merupakan orang yang
Pancasila khususnya Sila Ketuhanan
telah dewasa menurut hukum dan berada
Yang Maha Esa, b) Perbuatan terdakwa
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
telah meresahkan masyarakat, dan c)
serta
keadaan
Perbuatan terdakwa telah melecehkan
untuk
atau menodai agama Islam. Sedangkan
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
faktor-faktor yang meringankan terdiri
Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa
dari,
dalam
perbuatannya
tidak
sedang
dalam
berhalangan
bentuk
kesengajaan
sebagai
Negara
a)
Republik
Terdakwa dan
Indonesia
menyesali tidak
akan
kesadaran akan kemungkinan (dolus
13
mengulanginya lagi, dan b) Terdakwa
Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
belum pernah dihukum.
Daftar Pustaka A. Buku Abdul Wahid dan M. Labib, 2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Bandung: Refika Aditama. Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Agus Rahardjo, 2002. Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Adytia Bakti. Andi Hamzah, 1996. Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer, Jakarta: Sinar Grafika. ___________, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta. Bambang Sunggono, 2006. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Bambang Waluyo, 2004. Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika. Barda Nawawi Arief, 2007. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada. _________________, 2010. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana. Budi Suhariyanto, 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi
Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, 2005. Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama. Djaja Ermansjah, 2010. Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik, Yogyakarta: Pustaka Timur. Gatot Supramono, 1991. Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, Jakarta: Djambatan.
Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita. Moeljatno, 2008. Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta. P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. Roeslan Saleh, 1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru. Romli Atmasasmita, 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju. Soejono Soekanto, 1980. Pokok- Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. ______________, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Jakarta. B. Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman C. Sumber lain http://dedismk.blogspot.com/2013/03/pengertian-saraapa-yang-di-maksud.html, diakses pada tanggal 25 Juli 2013 http://rudybyo.blogspot.com/2011/04/pengert ian-sara-suku-ras-agama-dan.html#!/ 2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agamadan.html, diakses pada tanggal 25 Juli 2013. Putusan Perkara Pidana No: 45/PID/B/2012.PN.MR. tanggal 14 Juni 2012.
15
