Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Andin Rusmini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Jl. Sultan Adam Banjarmasin E-mail:
[email protected] Abstract The riseof drug trafficking without marketing authorizationin the societyis very distressedus as members of society. It shows that the people’s awareness of the law is still very low that tends to commit criminal offenses including distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization. This study was conducted to determine how the rule of law against the crime of distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization and the efforts made to overcome them. This research uses normative juridical method using secondary data through library is conducting research on various sources of literature books, laws and regulations relating to the crime of distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization. The result of the research conducted can be concluded that the crime of distributing pharmaceutical preparations without a marketing authorization as stipulated in act No. 36 Year 2009 on Health serves as optimizing the criminal act as a tool in crime prevention efforts. Application of the Act is expected to ensnare the perpetrators distribute pharmaceutical preparations without a marketing authorization. As well as the efforts to be made in the handling of this criminal act is done with penal and non-penal policies. Keywords: Crime, Authorization, Drug. Abstrak Maraknya peredaran obat tanpa izin edar dalam masyarakat sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cendrung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder melalui studi pustaka yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber pustaka buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berfungsi sebagai mengoptimalisasi hukum pidana sebagai sarana dalam upaya pencegah kejahatan. Penerapan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana
23
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.Serta upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana ini dilakukan dengan kebijakan penal dan non penal. Kata kunci : Tindak Pidana, Izin edar, Obat.
berkembang
PENDAHULUAN Seiring dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan
membawa
di
masyarakat
Indonesia, pada
suatu
tatanan hidup yang serba cepat dan praktis.Keberhasilan
ketenangan
dan
sering
kali
menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu
dalam bidang ilmu pengetahuan dan
bentuk perilaku penyimpangan yang
teknologi tentu saja membawa suatu
hidup dalam masyarakat, yang artinya
negara
dan
tindak pidana akan selalu ada selama
rakyatnya.Namun
manusia masih ada di muka bumi ini.
kemakmuran tidak
kesejahteraan bagi
dapat
dibidang
dipungkiri
teknologi
pengetahuan
kejahatan
kemajuan dan
diringi
meningkatnya
ilmu dengan
penyimpangan
dibidang
ekonomi
Hukum
sebagai
penyelesaian
yang
dan
perkembangan hukum
ataupun
dandiupayakan
yang
sedang
bagi
problematika
ini
tepat.Oleh
sosial.Ini dapat dilihat di Negara maju dinegara
sarana
diharapkan dapat memberikan solusi
dan
pidana
karena
hukum perlu
itu
khususnya ditingkatkan secara
berkembang, jenis penyimpangan dan
terpadu.Kodifikasi, unifikasi bidang-
kejahatan semakin banyak ragamnya.
bidang hukum tertentu serta penyusunan
Semakin tinggi peradaban suatu
Undang-undang baru sangat dibutuhkan
bangsa maka semakin maju pula ilmu
untuk menjawab semua tantangan dari
pengetahuan yang berkembang dalam
semakin meningkatnya perkembangan
bangsa tersebut.Apabila kemajuan ilmu
tindak pidana.
pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat berpengaruh
24
menimbulkan gangguan ketenteraman,
dicapai
pada
yang
tersebut.Yang
kemanusiaan, pada
akses
Ilmu kesehatan adalah salah satu
maka
bidang
ilmu
yang
perkembangan
yang paling
mengalami cepat
saat
negatif.Munculnya tindak pidana baru
ini.Begitu pula dengan perkembangan
pada bidang ilmu pengetahuan yang
tindak
pidana
dibidang
ilmu
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
kesehatan.Adapun tindak pidana yang
melangsung-kan kehidupanya dengan
terjadi di bidang ilmu kesehatan antara
baik.
lain : malapraktek, pemalsuan obat,
Hukum kedokteran dan hukum
pengedaran dan penyalah-gunaan obat
kesehatan mulai di perkenalkan di
tanpa izin dan transplantasi organ
Indonesia
manusia. Masalah kesehatan merupakan
kelompok
keprihatinan serius di setiap negara,
Kedokteran di Universitas Indonesia
baik negara maju maupun sedang
pada tanggal 1 November 1982 di
berkembang.karena
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
kesehatan
merupakan salah satu faktor yang
oleh
menentukan kemajuan suatu negara dan
hukum.2
dengan study
beberapa
terbentuknya untuk
dokter
dan
Hukum
sarjana
merupakan hak asasi manusia. Negara
Hukum kesehatan ini sebenarnya
memiliki kewajiban kepada rakyatnya
sudah lama di-perkenalkan, namun
untuk menyediakan layanan kesehatan
dalam
dan menetapkan aturan-aturan hukum
kesehatan ini masih kurang mendapat
yang
perhatian oleh para pakar hukum di
terkait
dengan
kepentingan
perlindungan kesehatan.
diartikan ketiadaan penyakit.Menurut kesehatan
hukum
Indonesia.Ini dapat dilihat dari masih
Secara awam kesehatan dapat
WHO
perkembanganya
adalah
keadaan
jarangnya ditemukan buku-buku yang membahas tentang hukum kesehatan. Salah
satu
kejahatan
dalam
sejahtera dari badan, jiwa dan sosial
hukum kesehatan yang marak terjadi
yang memungkinkan setiap orang hidup
pada saat ini adalah kejahatan dibidang
produktif secara sosial dan ekonomis.1
farmasi.Farmasi adalah suatu profesi
Dapat disimpulkan kesehatan itu
yang berhubungan dengan seni dan ilmu
sangat penting dalam kelangsungan
dalam penyediaan bahan sumber alam
hidup masyarakat.Jadi apabila terjadi
dan bahan sintetis yang cocok dan
tindak pidana di bidang kesehatan akan
menyenagkan untuk didistribusikan dan
menyerang langsung masyarakat baik
digunakan
secara
pencegahan suatu penyakit.3 Masih
materil
Sehingga
maupun
masyarakat
immateril.
tidak
dalam
pengobatan
dan
dapat 2
1
Titon Slamet Kurnia, Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia,Bandung, 2007 hal 13
Amri Amir, Bunga Ranpai Hukum Kesehatan, Jakarta 1997 hal. 2. 3 Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,2008, Kencana, Jakarta, hal. 42.
25
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
segar
di
ingatan,hebohnya
kasus
kepada konsumen. Konsumen masih
formalin dalam makanan, ditariknya
belum sepenuhnya menyadari hak-hak
produk pengusir nyamuk HIT karena
mereka, sedangkan pelaku usaha juga
dikhawatirkan mengandung bahan yang
belum
berbahaya
kewajibannya.Kondisi
bagi
keamanan
dan
sepenuhnya
memenuhi tersebut
keselamatan konsumen. Juga kasus
cenderung untuk mendorong lahirnya
minuman isotonik yang mengandung
berbagai bentuk pelanggaran pelaku
zat pengawet berbahaya yang disinyalir
usaha terhadap hak konsumen namun
oleh Lembaga Komite Masyarakat Anti
pelaku usaha yang bersangkutan tidak
Bahan Pengawet (KOMBET).Adapun
memperoleh
zat berbahaya yang terkandung dalam
mengikat.Oleh karena itu pemerintah
minuman
selaku pihak yang berwenang untuk
isitonik
tersebut
adalah
sanksi
hukum
menegakkan
dapat
konsumen harus bersifat proaktif dalam
menyebabkan
penyakit
yang
hukum
yang
natrium benzoat dan kalium sorbet yang
melindungi
Lupus Erythematosus, yaitu penyakit
Indonesia.
yang mematikan yang dapat menyerang
farmasi yang akan dibahas oleh penulis,
seluruh tubuh dan sistem internal
upaya pemerintah untuk melindungi
manusia itu sendiri. Sekarang heboh
konsumen
jamu berbahaya, kosmetik berbahaya,
pembentukkan lembaga yang bertugas
makanan-minuman mengandung susu
untuk mengawasi pada suatu produk
produk RRC yang berbahaya, beras
serta memberikan perlindungan kepada
mengandung
konsumen.
bahan
pengawet
hak-hak
perlindungan
dalam ilmu kedokteran disebut Sytemic
berbahaya dan seterusnya.
Terkait
konsumen dengan
adalah
di
sediaan
melalui
Di Indonesia telah dibentuk suatu
Konsumen di Indonesia masih
badan yang bertugas untuk mengawasi
cenderung pasif meskipun sudah ada
peredaran obat dan makanan, yakni
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Badan Pengawas Obat dan Makanan
tentang Perlindungan Konsumen yang
(BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan
mengatur tentang hak-hak konsumen,
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor
kewajiban
serta
166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103
bentuk-bentuk
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
memberikan
pelaku
usaha
perlindungan hukum yang diberikan
26
ISSN 1979 - 4940
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
digunakan dapat menimbulkan penyakit
Pemerintah Non Departemen (LPND)
baru bagi penggunanya bahkan dapat
yang mengatur mengenai pembentukan
menimbulkan kematian.
lembaga-lembaga
pemerintah
non-
Suatu
perbuatan
yang
dapat
departemen. LPND adalah lembaga
menimbulkan sakit pada orang lain atau
pemerintah pusat yang dibentuk untuk
bahkan
menjalankan
pemerintahan
merupakan kejahatan dalam Undang-
tertentu dari presiden serta bertanggung
undang. Perbuatan jahat merupakan
jawab langsung pada presiden.BPOM
suatu
merupakan salah satu LPND yang
dipidana.Dalam
mempunyai tugas yang terkait dengan
bertanggung jawab adalah pihak yang
pengawasan obat dan makanan.
ditunjuk
tugas
Tetapi lembaga yang bertugas mengawasi
belum
melakukan
tugasnya,
optimal ini
dalam terbukti
menimbulkan
perbuatan
kematian
yang hal
harus
ini
yang
Undang-undang
berhak
mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kebutuhan
masyarakat
atas
dengan masih banyaknya ditemui obat
perlindungan kesehatan merupakan hal
dan makanan yang tidak sesuai dengan
yang tidak bisa ditawar lagi, Karena
standar kesehatan masih beredar di
langsung
masyarakat.Untuk
mencapai
masyarakat yang primer. Upaya untuk
kesembuhan jasmani dan rohani dari
meningkatkan derajat kesehatan yang
suatu penyakit, tidak bisa lepas dari
setinggi-tingginya pada mulanya berupa
suatu pengobatan optimal dan benar.
upaya
Namun apabila obat yang diedarkan
kemudian
oleh pihak yang di tunjuk oleh Undang-
berkembang ke arah keterpaduan upaya
Undang berhak mengedarkan obat,
kesehatan untuk seluruh masyarakat
mengedarkan obat dengan melakukan
dengan mengikutsertakan masyarakat
penyalahgunaan
secara luas yang mencakup upaya
sudah
tentu
obat
menyerang
penyembuhan secara
preventif,
kebutuhan
penyakit,
berangsur-angsur
tersebut tidak dapat digunakan dalam
promotif,
kuratif,
dan
proses penyembuhan. Karena mungkin
rehabilitatif yang bersifat menyeluruh
saja obat tersebut tidak memenuhi
terpadu dan berkesinambungan. Sudah
standar racikan obat, kadaluarsa dan
menjadi kewajiban pemerintah untuk
aturan pakai.Obat seperti ini apabila
menegakan aturan perundang-undangan
27
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
yang
ada
untuk
menanggulangi
ISSN 1979 - 4940
memenuhi
rumusan
dalam
ini
adalah
permasalahan yang semakin kompleks
undang-undang,
dalam hukum kesehatan ini.Selain itu,
konsekuensi
sudut
Rumusan delik ini penting, artinya
pandang
kebijakan
para
juga
pengambil
masih
belum
sebagai
hal
delik
dari
prinsip
asas
kepastian,
legalitas.
undang-
menganggap kesehatan sebagai suatu
undang pidana sifatnya harus pasti,
kebutuhan utama dan investasi berharga
didalamnya
di dalam menjalankan pembangunan
dengan pasti apa yang dilarang atau apa
sehingga alokasi dana kesehatan hingga
yang diperintahkan.
kini
masih
tergolong
rendah
bila
dibandingkan dengan negara lain.
mengenai
diketahui
Dalam penulisan jurnalini, penulis
dan penyalahgunaanobat farmasi tanpa
pidana
izin edar. Dimana beberapa koran,
pengedaran dan penyalahgunaansediaan
majalah dan media massa ataupun
farmasi
untuk
media cetak yang menceritakan tentang
sebenarnya
maraknya pengedaran sediaan farmasi
tindak pidana ini.Dalam hal ini penulis
tanpa izin edar. Hal ini membuat
mencoba mengkaji pengaturan tindak
keresahan di masyarakat, dikarenakan
pidana pengedaran dan penyalahgunaan
bahayanya jika mengkonsumsi obat-
sediaan farmasi tanpa izin edar dalam
obat yang belum mendapat izin dari
hukum positif Indonesia, faktor-faktor
BPOM.
tanpa
mengetahui
tindak
dapat
mengangkat kasus tentang pengedaran
Oleh sebab itu penulis mencoba mengkaji
harus
izin
edar
bagaimana
yang melatarbelakangi perbuatan ini serta upaya penanggulanganya.
Dalam hal ini penulis memberikan contoh kasus yang diambil dari koran Banjarmasin Post Edisi 02 Juni 2010. Dimana pada tanggal 26 Mei 2010
HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
pidana
Diadakan razia yang dilakukan oleh
penyalah-
Balai Pengawasan Obat dan Makanan
gunaan farmasitanpa izin edar
(BPOM) Banjarmasin di Pasar Kindai
dalam hukum positif Indonesia.
Limpuar Gambut, Banjar, ditemukan
Pengaturan
tindak
pengedaran
dan
Syarat
28
utama
memungkinkan
jamu dan obat tradisional beredar dimasyarakat
adanya
penjatuhan
pidana
adanya
perbuatan
(manusia)
adalah yang
tanpa
izin
edar
dan
mengandung bahan kimia obat (BKO).
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
Saat razia tersebut ditemukan 1.126 bungkus
jamu
asam
Urat
dan
Pengapuran cap Raja Tiongkok. Selain
ISSN 1979 - 4940
a. Aliran monistis dianut oleh: 1. Simons Unsur-unsur
tindak
pidana
itu ditemukan 9 botol jamu cap Putri
menurut
Sakti, 11 botol jamu Anggur Kuat
sebagaiberikut:4
Spesial cap Orang Tua dan 6 botol jamu
a) Perbuatan Manusia (positif atau
tradisional Pria Perkasa, serta 5 botol
negatif; berbuat atau tidak berbuat
jamu beras kencur Pria Perkasa. Obat
atau membiarkan);
dan jamu tanpa izin edar (BPOM) yang di
jual
oleh
pedagang
di
pasar
Simons
adalah
b) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
tersebut.Modus penjualannya dilakukan
c) Melawan hukum (onrechtmatig);
langsung
d) Dilakukan dengan kesalahan (met
oleh
pelaku
(pedagang),
kepada masyarakat yang membeli obat tradisional ataupun jamu di pasar Kindai
Limpuar
Gambut
Dalam
menindak
hal
tersebut. ini
kabid
schuld in verband staand); e) Oleh
orang
yang
bertanggung
mampu jawab
(torekeningsvatbaar persoon);
pemeriksaan dan penyidikan merujuk
Simon menyebutkan adanya dua
pada Undang-undang No.36 tahun 2009
unsur strafbaarfeit, yakni :
tentang
1. Unsur objektif meliputi dari:
kesehatan,
Undang-undang
dimana
No.36
tahun
dalam 2009
a. Perbuatan Orang;
tentang kesehatan tersebut ganjaran
b. Akibat yang kelihatan dari
hukuman yang diberikan untuk yang
perbuatan itu;
memproduksi obat farmasi tanpa izin
c. Mungkin
edar adalah 15 tahun penjara dan denda
tertentu
1,5 Milyar Rupiah dan untuk yang
perbuatan itu.
mengedarkan
di
ganjar
dengan
yang
keadaan menyertai
2. Unsur subjektif adalah:
hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 Milyar Rupiah.
ada
Orang yang bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau
Pandangan tentang unsur-unsur
culpa), perbuatan harus dilakukan
tindak pidana dapat dibagi menjadi dua
dengan kesalahan, kesalahan ini
aliran,
aliran
monistis
dan
aliran 4
dualistis.
Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 44
29
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
dapat berhubungan dengan akibat
menghilangkan
dari perbuatan atau keadaan-keadaan
hukumnya perbuatan tersebut.5Sifat
mana perbuatan itu dilakukan.
melawan
hukum
hapus
apabila
diterobos
dengan
adanya
alasan
Unsur-unsur
tindak
pidana
menurut Van Hamel adalah sebagai
Sifat
a. Perbuatan
manusia
dirumuskan
yang
dalam
undang-
undang;
sifat
melawan
pembenar dan alasan pemaaf.6
berikut:
melawan
hukum
dibedakan atas empat bagian, yakni terdiri dari:7 1. Melawan hukum formil Yaitu
b. Melawan hukum;
suatu
c. Dilakukan dengan kesalahan;
melawan hukum, apabila ada
d. Patut dipidana.
perbuatan diancam pidana dan
perbuatan
itu
bersifat
Salah satu unsur tindak pidana
dirumuskan sebagai suatu delik
adalah unsur sifat melawan hukum,
dalam undang-undang, sedangkan
unsur
sifat
ini
objektif
merupakan
terhadap
penilaian
perbuatan
dan
melawan
hukumnya
perbuatan itu dapat hapus hanya
bukan terhadap si pembuat, suatu
berdasrkan
perbuatan dikatakan melawan hukum
undang-undang,
apabila perbuatan itu masuk dalam
ajaran ini melawan hukum sama
rumusan
dengan
delik
sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang,
bertentangtan
dalam bahasa Jerman ini disebut
undang.
“tatbestandmaszing”
tatbestand
suatu jadi
ketentuan menurut
melawan
atau
dengan
undang-
2. Melawan hukum materil Yaitu
dalam arti sempit adalah unsur
suatu
seluruhnya dari delik sebagaimana
hukum atau tidak, tidak hanya
dirumuskan dalam peraturan pidana,
yang terdapat
tastbestand dalam arti sempit ialah
undang (yang tertulis) saja, akan
masing-masing unsur dari rumusan
tetapi harus dilihat berlakunya
delik, perbuatan yang memenuhi rumusan
delik
bersifat
melawan
mungkin
30
ISSN 1979 - 4940
ada
tidak
senantiasa
hukum,
sebab
hal
yang
5
perbuatan
itu
melawan
dalam undang-
Ibid. hal. 76 Samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1985, hal. 123. 7 D. Schffmeister et al, dalam J.F. Sahetapi (ed), Hukum Pidana, Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Yogyakarta, hal. 39. 6
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
asas-asas
hukm
yang
tidak
ISSN 1979 - 4940
bertentangan dengan hukum atau
tertulis, sifat melawan hukumnya
ukuran-ukuran
perbuatan
nyata-nyata
diluar undang-undang, jadi disini
masuk dalam rumusan delik itu
diakui hukum yang tidak tertulis
dapat
sebagai
yang
hapus
ketentuan
berdasarkan
undang-undang
dan
juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Pengertian
lain
sumber
yang
hukum
ada
yang
positif. 3. Sifat melawan hukum umum Yaitu diartikan sebagai syarat
melawan
hukum
umum untuk dapatdipidannya yang
materil dapat dibedakan menjadi dua
tersebut dalam rumusan pengertian
yaitu: sifat melawan hukum materil
perbuatan pidana (perbuatan pidana
dalam fungsinya yang positif dan
adalah
sifat melawan hukum materil dalam
termasuk
fungsinya yang negatif:
8
dalam fungsinya yang negatif Mengakui
manusia
yang
dalam
rumusan
delik,
bersifat melawan hukum dan dapat
a) Sifat melawan hukum materil
yaitu
kelakuan
dicela). 4. Sifat melawan hukum khusus
kemungkinan
Yaitu sifat melawan hukum
adanya hal-hal yang ada diluar
yang menjadi bagian tertulis dari
undang-undang menghapus sifat
rumusan delik.
melawan
hukumnya
perbuatan
Menurut pasal 197 Undang-
yang memenuhi rumusan undang-
Undang No.36 tahun 2009 Tentang
undang,
tersebut
Kesehatan, rumusan yang terdapat
sebagai pengahapus sifat melawan
dalam pasal ini adalah setiap orang
hukum.
yang dengan sengaja memproduksi
jadi
alasan
b) Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yaitu
yang positif
menganggap
suatu
atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki
izin
edar
sebagaimana
perbuatan tetap sebagai suatu
dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),
delik,
yaitu Sediaan farmasi
meskipun
tidak
nyata
dan alat
diancam dengan pidana dalam
kesehatan hanya dapat diedarkan
undang-undang,
setelah mendapat izin edar.
8
Ibid. hal.81.
apabila
1. Unsur-unsur objektif :
31
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
a. Setiap orang : terdakwa
dengan
b. Perbuatan : mengedarkan atau memproduksi
ketentuan-ketentuan
Undang-Undang.
atau alat kesehatan
adalah terhadap
d. Keadaan : tidak memiliki izin edar :
Tindakan
dengan sengaja Dari
pidana
pertanggungjawaban tindak
pidana
dilakukannya.Tegasnya, dipertanggungjawabkan
subjektif
adalah
dalam
9
Pertanggungjawaban
c. Objeknya : sediaan famasi dan
2. Unsur
ISSN 1979 - 4940
tindak
orang yang yang
orang
pidana
itu yang
dilakukanya.Pertanggungjawaban
pengamatan
penulis
pidana
pada
hakikatnyamerupakan
terhadap kedua rumusan unsur-
suatu mekanisme yang dibangun oleh
unsur tindak pidana yang ada
hukum pidana untuk bereaksi terhadap
dalam Undang-Undang No. 36
pelanggaran atas kesepakatan menolak
tahun
terdapat
suatu perbuatan, diwujudkan dalam
membedakan
bentuk larangan (dan ancaman dengan
2009
perbedaan,
tidak
yang
adalah lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda. 2. Penerapan Undang-Undang No.36 tentang
Kesehatan
penegakan
tindak
pengedaran
dan
pidana) atas perbuatan tersebut.10 Pada pasal 42, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
terhadap
penyaluran Narkotika diatur dengan
pidana
Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai
penyalah-
tindak
pidana
pengedaran
gunaanobat farmasi tanpa izin
penyalahgunaanobat
edar.
Undang-Undang ini diatur menurut
Dalam hukum pidana ada yang dinamakan
golongannya.
farmasi
dan
Ketentuan
dalam
mengenai
pertanggungjawaban
tindak pidana mengedarkan narkotika
pidana.Bedanya, makna pepatah tadi
golongan I diataur dalam pasal 113 ayat
mengandung suatu pengertian yang
(1), rumusan yang terdapat dalam pasal
sangat luas sekali, dalam hukum pidana
ini adalah Setiap orang yang tanpa hak
pertanggungjawaban
pidana
dibatasi
9
E.y Kanter & S. sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapanya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 249 10 Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada PertanggungJawaba Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 47
32
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
atau melawan hukum memproduksi,
dipidana dengan pidana penjara paling
mengimpor,
atau
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
menyalurkan Narkotika Golongan I,
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
dipidana dengan pidana penjara paling
paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
(enam ratus juta rupiah) dan paling
15 (lima belas) tahun dan pidana denda
banyak
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
miliar
mengekspor,
rupiah)
dan
paling
banyak
sedikit
Rp.
600.000.000,00
Rp5.000.000.000,00
Menurut
pasal
197
(lima
Undang-
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
Undang No.36 tahun 2009 Tentang
rupiah).
Kesehatan,
Mengenai
tindak
pidana
rumusan
yang
terdapat
mengedarkan narkotika golongan II
dalam pasal ini adalah setiap orang yang
diatur dalam pasal 118 ayat (1),
dengan
rumusan yang terdapat dalam pasal ini
mengedarkan
adalah Setiap orang yang tanpa hak atau
atau/alat kesehatan yang tidak memiliki
melawan
izin edar sebagaimana dimaksud dalam
hukum
mengimpor,
memproduksi,
mengekspor,
sengaja
memproduksi
sediaan
atau
farmasi
dan
atau
pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan
menyalurkan Narkotika Golongan II,
farmasi dan alat kesehatan hanya dapat
dipidana dengan pidana penjara paling
diedarkan setelah mendapat izin edar.
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
Dikatakan
seseorang
12 (dua belas) tahun dan pidana denda
bertanggungjawab
paling
(toerekenigsvatbaar),
sedikit
Rp.800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling
umunya :11
banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan
1. Keadaan Jiwanya :
miliar rupiah).
mampu
bilamana
pada
a. Tidak tergangu oleh penyakit
Mengenai
tindak
pidana
terus-menerus atau sementara.
mengedarkan narkotika golongan III
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
diatur dalam pasal 123 ayat (1),
tidak terganggu karena terkejut,
rumusan yang terdapat dalam pasal ini
amarah yang meluap, mengigau
adalah setiap orang yang tanpa hak atau
karena
melawan mengimpor,
hukum
demam
dan
lain
memproduksi,
mengekspor,
atau 11
menyalurkan Narkotika Golongan III,
E.y Kanter & S. Sianturi, Op. Cit, hal
250
33
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
sebagainya.
Dengan
perkataan
bertentangan dengan rasa keadilan
lain dia dalam keadaan sadar.
jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.12
2. kemampuan jiwanya : a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya.
Kesalahan
merupakan
suatu
pertanggungjawaban pidana.Seseorang
b. Dapat menentukan kehendaknya
melakukan kesalahan, jika pada waktu
atas tindakan tersebut, apakah
melakukan delik, dilihat dari segi
akan
masyarakat
dilaksanakan
tidak.Dapat
atau
mengetahui
ketercelaan
dari
tindakan
terebut.Pertanggungjawaban
patut
dicela.
Dengan
demikian seseorang mendapat pidana, tergantung pada dua hal:13 a) Harus
ada
perbuatan
yang
dalam hukum pidana atau yang
bertentangan dengan hukum, atau
juga
“criminal
dengan kata lain, harus ada perbuatan
adalah
melawan hukum. Jadi ada unsur
disebut
responsibility”
artinya
orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia
objektif. b) Terhadap
pelakunya
ada
unsur
harus dipidana, tetapi dia harus
kesalahan dalam bentuk kesengajaan
bertanggungjawab atas perbuatan
dan
yang telah diperbuatnya.
perbuatan yang melawan hukum
c. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan
berarti
untuk
menentukan pelaku salah atau
atau
kealpaan,
tersebut
dapat
sehingga
dipertanggung
jawabkan padanya, jadi ada unsur subjektif.
tidak, disamping orang yang telah
Suatu perbuatan melawan hukum
melakukan tindak pidana masih
belum
diperlukan
padanya
pidana.Selain perbuatan yang melawan
diminta
hukum harus ada seseorang pembuat
untuk
kesalahan bisa
pertanggungjawabannya.
Asas
pertanggungjawaban
pidana
berbunyi “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.
Asas
ini
yang
dan
akan
untuk
menjatuhkan
atas
perbuatanya, yaitu unsur kesalahan dalam
arti
kata
bertanggungjawab
oleh
masyarakat indonesia dijunjung tinggi
cukup
bertanggungjawab
12
34
ISSN 1979 - 4940
dirasakan
Suharto, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.106 13 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal.31
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
(strafbaarheid van de dader).Pelaku
pembuat.Akibatnya, kesengajaan dan
tindak pidana tidak dipidana jika ada
kealpaan kemudian dipandang sebagai
alasan penghapusan kesalahan, karena
pertanda adanya suatu kesalahan, bukan
orang
yang
kesalahan itu sendiri konsekuensinya
dipidana.Alasan penghapusan kesalahan
adalah, dalam perumusan tindak pidana
atau penghapusan pidana disebut juga
tidak perlu dirumuskan dengan sengaja
subjectieve
strafuitsluitingsgrounnd
atau karena kealpaan. Dengan demikian,
karena asasnya „tiada pidana tanpa
apabila kesalahan dilihat menurut teori
kesalahan” (geen straf zonder schuld).14
normatif, terbuka kemungkinan untuk
yang
bersalahlah
Pertanggungjawaban
dalam
mengakui
indikator
lain
untuk
hukum pidana ada yang dilakukan atas
menentukan adanya suatu kesalahan,
dasar kesalahan dan ada juga yang
selain
psikologis
dilakukan tanpa harus membuktikan
karena
kesengajaan
adanya
kesalahan
liability).Kesalahan
dan
pembuat
dapat
dibagi
melakukan suatu tindak pidana dengan
yang
diarahkan
adalah pada
kesalahan.
saja
kealpaan,
(strict
kealpaan.15Kesengajaan
kehendak
dan
Selain
tersebut
menjadi dua macam yaitu kesengajaan
dapat
pembuat.
Dengan
dikatakan
kata
lain
kesengajaan atau kealpaan merupakan pertanda
adanya
terwujudnya perbuatan seperti yang
kesalahan.17Pertanggungjawaban pidana
dirumuskan
dalam
dalam tindak pidana kesehatan hanya
sedangkan
kealpaan
Undang-Undang, adalah
bentuk
dapat diterapkan kepada orang yang
kesalahan yang lebih ringan.Kealpaan
melakukan
biasanya
pidanakesahatan.Menurut
terjadi
karena
pelaku
melakukan perbuatannya karena kurang hati-hati.
16
tindak penulis
terdakwa
dapat
mempertanggungjawabkan
Pandangan
normatif
membuka
perbuatannya
karena,
sewaktu
pemahaman yang sempit mengenai
pengedaran dan penyalahgunaanobat
kesalahan.
farmasi tanpa izin tersebut terdakwa
Kesalahan
bukan
hanya
dipandang sebagai masalah psikologis
memenuhi
unsur-unsur
bertanggungjawab,
adapun
mampu unsur-
14
Ibid,hal 42. 15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidan di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.65 16 Sudarto. Op.Cit., hal 124
unsurnya adalah : 17
Cahirul Huda. Op. Cit., hal 82
35
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
a) Keadaan jiwa pelaku tidak terganggu atau tidak dibawah pengaruh apapun,
terdapat
amarah
karena yang
terkejut
meluap
dan
Oleh
pelaku
mementukan
kehendaknya
tindakan
tersebut,
atas apakah
tindak
pidana
pidana
harus
dipertanggung
jawabkan
secara
pidana.Orang
tersebut
harus
bertanggungjawab dengan menerima yang
telah
di
jatuhkan
kepadanya akibat perbuatan pidana yang
telah
di
yang
lakukanya,
yaitu
telah
melakukan
tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab terhadap
secara
langsung
perbuatan
yang
dilakukanya.Orang
tersebut
harus
bertanggungjawab
karena
dalam
perbuatan
yang
pidana
terdakwa
pantas
untuk
dipertanggungjawabkan terdakwa. 3. Upaya
Penanggulangan
Tindak
Pidana
pengedaran
dan
penyalahgunaanobat Farmasi
dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peratuan perundangundangan.Ini maksudnya bahwa suatu perbuatan dapat dihukum hanya apabila sudah
dibuatnya
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan.Oleh jelaslah
bahwa
delik/tindak
sebab
kepada
pidana
harus
itu
pembuat diancam
dengan hukuman pidana. Adanya hubungan tersebut karena
mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.Orang
kepada
Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP
kesehatan dan telah memenuhi unsur-
hukuman
hakim
dapat
Menurut penulis, seseorang yang
tindak
penulis
majelis
dilaksanakan atau tidak.
melakukan
itu,
lain
menginsyafi perbuatanya dan dapat
unsur
sebab
sanggatlah
karena
berupa
memandang putusan yang diberikan
b) Kemampuan jiwa pelaku juga tidak
telah
kesalahan
atau
sebagainya.
terganggu
unsur
kesengajaan.
tidak terganggu oleh penyakit, tidak terganggu
ISSN 1979 - 4940
memang sifat hukum pidanasendiri yang
mengharuskan
adanya
suatu
ancaman hukuman yang merupakan sanksi yang sifatnya untuk melindungi kepentingan kepentingan
orang
banyak
umum
atau dengan
memaksakan suatu penderitaan (Injury). Dalam sistem hukum Indonesia secara
garis
besarnya
ada
2(dua)
tindakan ataupun kebijakan yang dapat
36
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
dilakukan terhadap suatu delik yang
unsur derita dan berupa pembalasan
terjadi yaitu kebijakan penal dan non
masyarakat.Dengan
penal.
pelaku
kejahatan
dipenjaranya berarti
pula
kemerdekaannya
telah
dirampas.Dengan dikatakan
1. Kebijakan Penal. Kebijakan penal adalah usaha untuk
mewujudkan
peraturan-
singkat
bahwa
dapat tujuan
dikenakannya pidana penjara adalah untuk mengadakan pembalasan dan
peraturan yang baik dengan situasi
untuk
atau
hukum dan calon pelanggar lainnya
kondisi
tertentu.
Secara
menakuti
para
mendalam dikemukakan juga bahwa
untuk
juga
penal
kejahatan.Pidana penjara ini masuk
merupakan kebijakan negara melalui
ke Indonesia melalui pasal 10 KUHP
alat-alat
dan sampai sekarang masih berlaku
bahwa
berwenang
kebijakan
perlengkapanya utuk
yang
menetapkan
peraturan-peraturan
dan
tidak
pelanggar
dikenal
melakukan
dengan
Lembaga
yang
Pemasyarakatan.Untuk menetapkan
dikehendaki dan di perkirakan dapat
hukuman penjara peranan hakim
digunakan untuk mengeksperesikan
sangat diharapkan, artinya bahwa
apa
dalam
kearifan dan kepekaan hakim dalam
masyarakat dalam rangka mencapai
memeriksa dan mengadili setiap
apa yang di cita-citakan.18Kebijakan
peristiwa pidana sangat menentukan
yang paling sering dilakukan adalah
sebelum menjatuhkan hukuman.
yang
terkandung
hukuman pemahaman
penjara.Penekanan kepenjaraan
Oleh
karena
itu
dalam
adalah
penanggulangan kejahatan dengan
semata-mata melihat pada perbuatan
menggunakan sarana penal haruslah
jahat atau kejahatan yang dilakukan
diperhatikan
oleh
berikut:19
terpidana.Oleh
karena
itu
mereka harus menebus kesalahannya di penjara. Adapun
utama
tujuan
pidana
penjara adalah harus lama, terdapat 18
sebagai
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatkan
ciri
hal-hal
Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1981, hal 159
19
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta 2008,hal 28
37
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
pembangunan
nasional
yaitu
badan-badan
mewujudkan
masyarakat
yang
jangan sampai kelebihan beban
adil dan makmur merata materil
tugas (overbelasting) yang mana
dan
akan
spritual
berdasarkan
mengakibatan
Pancasila, maka hukum pidana
peraturan
harus
kurang.
bertugas
dan
bertujuan
untuk menanggulangi kejahatan demi
kesejahteraan
dan
pengayoman masyarakat.
penegak
itu
hukum
efek
akan
dari
menjadi
Untuk saat ini atas perubahan Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan menjadi Undang-
b. Perbuatan yang diusahakan untuk
Undang No.36 tahun 2009 tentang
dicegah atau ditanggulangi oleh
Kesehatan, penerapan pasal 197 yang
hukum pidana adalah perbuatan-
menerapakan
hukuman
perbuatan yang tidak dikehendaki
paling
15
yaitu
kebijalan
perbuatan
mendatangkan
yang
kerugian
warga
lama
penal
penjara
tahun
adalah
yang
dapat
diterapkan.
masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan
tidaklah
boleh
2. Kebijakan Non Penal.
ditetapkan sebagai perbuatan yang
penanggu-langan
tidak dikehendaki, meskipun tidak
lewat jalur “non penal” lebih bersifat
semua perbuatan yang merugikan
tindakan
perlu
kejahatan.Oleh karena itu sasaran
dicegah
dengan
menggunakan hukum pidana.
sebelum
terjadinya
utamanya adalah menangani faktor-
c. Usaha untuk mencegah suatu
faktor kondusif penyebab terjadinya
perbuatan dengan menggunakan
kejahatan
sarana hukum
dengan
masalahatau kondisi sosial yang
sanksi yang negatif berupa pidana
secara langsung atau tidak langsung
perlu disertai penghitungan biaya
dapat
yang akan dikeluarkan dan hasil
menumbuhsuburkan
yang diharapkan akan tercapai.
kejahatan.Dengan demikian dilihat
pidana
d. Penggunaaan hukum pidana harus
38
Kebijakan
dari
yang
berpusat
menimbulakan
kebijakan
pada
atau
penanggulanagan
pula memperhatikan kapasitas dan
kejahatan, maka usaha-usaha non
kemampuan
penal ini mempunyai kedudukan
daya
kerja
dari
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
yang strategisdan memegang peranan
penyalahgunaanobat
kunci yang harus diintensifkan dan
tanpa izin ini harus dilakukan
20
diefektifkan. Kebijakan non penal
dengan
ini
misalnya
juga
diperlukan
untuk
sifat
farmasi
memberantas,
untuk
mencegah
menanggulangi kejahatan, kebijakan
penyakit demam berdarah maka
ini
tidak
nyamuknya harus diberantas juga.
menggunakan sarana hukum pidana
d) Dengan cara mencabut izin pabrik
dilakukan
sebagai
dengan
hukumannya
melainkan
besar farmasi yang mengedarkan
lebih memperhatikan aspek-aspek
obat farmasi
lainnya
registrasi kepada apotik atau toko-
seperti
aspek
psikologi,
ekonomi, sosiologi tindakan konkret yang paling nyata dilakukan adalah tindakan
administrasi
berupa
yang belum di
toko obat berizin. e) Memberikan kepada
peringatan produsen
keras yang
pencabutan izin. Adapun kebijakan
bersangkutan dan memerintahkan
non penal yang dapat dilakukan
segera menarik peredaran produk
terhadap
yang belum mendapat izin edar
pelaku
tindak
pidana
pengedaran
dan
penyalahgunaanobatfarmasi
tanpa
serta memusnahkannya. f) Pemerintah harus berperan dalam
izin edar adalah sebagai berikut :
membina
industri
a) Harus dilakukan dengan cara-cara
importir/distributor
yang sedikit agak lebih bemoral
komprehensif,
sepertipenyebarluasan
pembuatan,
ajaran
agama.
dilakukan
ajaran-
Cara
oleh
ini
bisa
tokoh-tokoh
agama dalam suatu acara ibadah. b) Melalui dengan
tindakan
administrasi
melakukan
pencabutan
izin apotik atau toko obat. c) Dalam
membasmi
pengedaran
distribusi,
maupun secara
mulai
dari
peredaran
serta
agar
masyarakat
terhindar dari penggunaan obat tanpa izin edar yang berisiko bagi pemeliharaan kesehatan.
PENUTUP
kejahatan dan
A. . Kesimpulan Setelah
melalui
pembahasan-
pembahasan yang telah diuraikan pada 20
Barda Nawawi Arief (buku III), Op. Cit, hal. 33.
bab-bab sebelumnya maka dengan ini
39
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
penulis akan mengambil kesimpulan
memiliki izin edar sebagaimana
yang
atas
dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),
permasalahan yang diajukan sebagai
yaitu Sediaan farmasi dan alat
berikut:
kesehatan hanya dapat diedarkan
merupakan
jawaban
1. Tindak pidana pengedaran dan
setelah
mendapat
izin
penyalahgunaan sediaan farmasi
edar.Pertanggungjawaban
tanpa izin edar sebagaimana diatur
hukum pidana ada yang dilakukan
dalam
atas dasar kesalahan dan ada juga
Undang-Undang
tahun
2009
tentang
No.36
kesehatan
yang
dilakukan
dalam
tanpa
membuktikan
dan
sediaan
tersebut (strict liability). Kesalahan
farmasi yang berupa obat, bahan
dapat dibagi menjadi dua macam
obat, obat tradisional dan kosmetik
yaitu kesengajaan dan kealpaan.
yg
oleh
Oleh karena itu, perlu dibentuk
pemerintah. Dalam hal ini menteri
kebijakan umum kesehatan yang
kesehatan yang berhak memberi
dapat dilaksanakan oleh semua
izin edar. Syarat sediaan farmasi
pihak
diberikan izin edar adalah sediaan
menjawab tantangan era globalisasi
farmasi tersebut telah lulus uji dari
dan dengan semakin kompleksnya
segi
permasalahan
penyalahgunaan
belum
diregistrasi
mutu,
keamanan
dan
pidana
kesalahan
sekaligus
kesehatan
dapat
dalam
suatu Undang-Undang Kesehatan
2. Dalam penerapan Undang-Undang tindak
dan
adanya
harus
adalah tindak pidana pengedaran
kemanfaatan.
40
ISSN 1979 - 4940
pengedaran
yang baru untuk menggantikan
dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
penyalahgunaan sediaan farmasi
1992 tentang Kesehatan dengan
tanpa izin edar yang diatur dalam
Undang- Undang Nomor 36 Tahun
pasal 197 Undang-Undang No.36
2009 tentang Kesehatan.
tahun 2009 Tentang Kesehatan,
3. Upaya
rumusan yang terdapat dalam pasal
pidana
ini adalah setiap orang yang dengan
penyalahgunaan sediaan farmasi
sengaja
tanpa izin edar dapat dilakukan
memproduksi
atau
penanggulangan pengedaran
mengedarkan sediaan farmasi dan
melalui :
atau/alat
a. Kebijakan Penal.
kesehatan
yang
tidak
tindak dan
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
ISSN 1979 - 4940
Kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan
sarana
hukum
pidana yang merupakan sanksi dari suatu delik, misalnya : hukuman
penjara,
hukuman
denda, pidana kurungan, dan
Kebijakan yang paling sering dilakukan
adalah
hukuman
penjara.Penekanan pemahaman kepenjaraan adalah semata-mata melihat pada perbuatan jahat atau kejahatan yang dilakukan oleh terpidana.Oleh karena itu mereka
harus
menebus
kesalahannya di penjara.Adapun ciri utama pidana penjara adalah harus lama, terdapat unsur derita berupa
pembalasan
penulis dalam penulisan skripsi ini
Dengan
dipenjaranya
kejahatan
berarti
kemerdekaannya
pelaku pula telah
dirampas.Dengan singkat dapat dikatakan
1. Mengingat
masih
susahnya
membedakan obat tanpa izin edar dengan
obat
dengan
izin
edar,
diharapkan pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan
informasi
mengenai
obat yang telah ditarik dari pasar. 2. Dalam penanganan tindak pidana pengedaran sediaan
dan farmasi
penyalahgunaan tanpa
izin,
hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan
masyarakat.
bahwa
dikenakannya adalah
Adapun yang menjadi saran dari
adalah:
lainnya.
dan
B. Saran
untuk
pidana
tujuan penjara
mengadakan
pembalasan dan untuk menakuti para pelanggar hukum dan calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan kejahatan.
farmasi tanpa izin, sehingga dalam menangani tindak pidana ini para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat menindak dengan tegas karena
payung
hukum
terhadap
kejahatan ini sudah jelas berikut dengan seluruh penjelasannya. Dengan cara ini, mudah-mudahan dapat
meminimalisir
tindak
pidana
penyalahgunaan
terjadinya
pengedaran sediaan
dan
farmasi
tanpa izin edar.
41
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
3. Adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang Balai
ISSN 1979 - 4940
sifatnya sama mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.
POM supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat.
DAFTAR PUSTAKA
Yang menjadi objek pengawasan
Buku-Buku
adalah pihak-pihak yang terkait,
Titon Slamet Kurnia, Hak Atas Drajat
mulai
dari
produksi
sampai
Kesehatan
Optimal
lebih
HAM
Indonesia,Bandung,
mengoptimalkan Badan Pengawas
2007.
peredaran,
dengan
yang ada didaerah baik daerah Tkt II
Amri Amir, Bunga Rampai Hukum
(Kab/Kota), daerah Tkt I (Propinsi)
Kesehatan, Jakarta 1997.
maupun
tingkat
pusat
dengan
melibatkan seluruh unsur mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga tertentu. Dengan demikian praktek jual beli obat
Moh. Anief, Farmasetika, Yogyakarta 1993. Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,2008, Kencana, Jakarta.
tanpa izin edar tidak begitu mudah
Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan
didapatkan, dan dapat mengurangi
Sudarto, Semarang, 1990.
tindak
pidana
penyalahgunaan
pengedaran sediaan
dan
D. Schffmeister et al, dalam J.F.
farmasi
Sahetapi (ed), Hukum Pidana,
tanpa izin edar.
Liberty Edisi Pertama Cetakan
4. Agar pemerintah mencoba untuk
Ke-1, Yogyakarta.
menganalisa lagi apa-apa saja faktor
E.y Kanter & S. sianturi, Asas-asas
yang menjadi penyebab pengedaran
Hukum Pidana di IndonesiaDan
dan penyalahgunaan sediaan farmasi
Penerapanya,
tanpa
Jakarta, 2002.
izin,
sehingga
ada
suatu
kesamaan persepsi tentang faktor penyebab
pengedaran
penyalahgunaan
42
di
Sebagai
sediaan
dan farmasi
Storia
Grafika,
Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
Menuju
kepada
Tiada
PertanggungJawaban
tanpa izin. Dengan demikian akan
Pidana
Tanpa
ditempuh
Prenada Media, Jakarta, 2006.
solusi-solusi
yangjuga
Kesalahan,
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
Suharto, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
ISSN 1979 - 4940
Wirjono
Prodjodikoro,
Hukum
Pidan
di
Asas-asas Indonesia,
Martiman Prodjohamidjojo, Memahami
Refika Aditama, Bandung, 2003.
Dasar-Dasar Hukum Pidana,
Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. Wirjono
Prodjodikoro,
Hukum
Pidan
Asas-asas
di
Indonesia,
Refika Aditama, Bandung, 2003. Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung 1981.
Hukum
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan
Hukum
Pidana,
Kencana, Jakarta 2008. Samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan
Alumni, Bandung 1981, hal 159
Pidana,
Armico,
Bandung, 19
Pidana,
Kencana, Jakarta 2008. D. Schffmeister et al, dalam J.F. Sahetapi (ed), Hukum Pidana, Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Yogyakarta. E.y Kanter & S. sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapanya,
Storia
Grafika,
Jakarta, 2002. Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Pidana
Menuju
kepada
PertanggungJawaba Tanpa
Kesalahan,
Prenada Media, Jakarta, 2006. Suharto, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
43
Al’Adl, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
44
ISSN 1979 - 4940
