DISKRESI KEUANGAN TIDAK BISA DIPIDANAKAN. KALAU KESALAHAN ADMINISTRASI, HARUS DILAKUKAN APARAT INTERNAL PENGAWASAN PEMERINTAH, KARENA ITU DIJAMIN UU 30/2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAH TERBUKA JUGA DILAKUKAN TUNTUTAN SECARA PERDATA, TIDAK HARUS DIPIDANAKAN. KALAU ADA ORANG, ATAU LEMBAGA YANG MELAKUKAN KERUGIAN YANG SIFATNYA PERDATA, TIDAK HARUS DIPIDANAKAN. DIA HANYA CUKUP MELAKUKAN PENGEMBALIAN APARAT DALAM LIHAT KERUGIAN NEGARA HARUS KONKRET YANG BENAR-BENAR ATAS NIAT UNTUK MENCURI. KALAU NIAT MENCURI, FORUM MUFAKAT JAHAT, SILAKAN. TETAPI JANGAN KEMUDIAN ASUMSI, PERSEPSI, PRADUGA BPK DAN BPKP JIKA MELIHAT ADA INDIKASI KESALAHAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA, DIBERI WAKTU 60 HARI UNTUK PERBAIKAN. DALAM MASA PERBAIKAN 60 HARI ITU, APARAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, APARAT PENEGAK HUKUM TIDAK BOLEH INTERVENSI
TIDAK BOLEH DILAKUKAN EKSPOSE TERSANGKA SEBELUM DILAKUKAN PENUNTUTAN. JANGAN EUFORIA, TUNTUTAN PUBLIK
Pertimbangan 1) Inpres No. 7 Tahun 2015 untuk meningkatkan pencegahan TPK di Institusi Pemerintahan agar berlangsung efektif dan optimal ; 2) Pidato Presiden RI pada HBA ke 55 tgl 22 Juli 2015 pemberantasan TPK bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dgn menjaga kelancaran program pembangunan sehingga kejaksaan RI memandang perlumemberikan pendampingan kepada Pejabat Pemerintahan terkait Akselerasi Pembangunan dan Program2 strategis pembangunan nasional ; 3) Sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dipusat/daerah melalui pengawalan dan pengamanan dlm keg. Perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dlm upaya mencegahpenyimpangan dan kerugian negara.
MONEV PRESIDEN R.I. TGL. 19 JULI 2016 DI ISTANA NEGARA MELAKUKAN MONEV THD KEGIATAN PELAKSANAAN INPRES NO. 7 TAHUN 2015 DENGAN MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA KAPOLRI, JAKSA AGUNG, KAPOLDA DAN KAJATI SE-INDONESIA.
KESIMPULAN : 1. KEKECEWAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG BELUM MERESPON POSITIF (+) ARAHAN PRESIDEN 24 AGUSTUS 2015; 2. MASIH TERDAPAT KRIMINALISASI TERHADAP DISKRESI; 3. PERLU PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR DI DAERAH, PENGENDALIAN INFLASI, DAYA SERAP ANGGARAN 2015/2016 DAN PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PENGELOLAAN APBN/APBD; 4. MASIH TERDAPAT LID/DIK DALAM TENGGANG WAKTU PERBAIKAN 60 HARI ATAS TEMUAN BPK/BPKP DAN KERUGIAN NEGARA MASIH BERUPA POTENSI; 5. MASIH DILAKUKAN PEMBERITAAN/PUBLIKASI PADA TAHAP LID/DIK; 6. APARAT PENEGAK HUKUM HARUS MENINDAK TEGAS JIKA TERDAPAT OKNUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (REKAYASA PROYEK, PENCURIAN KEUANGAN NEGARA) DENGAN MENGOPTIMALKAN PENGEMBALIAN/PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA (SARANA PERDATA/TTPU).
DISKRESI ADALAH KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG DITETAPKAN DAN/ATAU DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN UNTUK MENGATASI PERSOALAN KONKRET YANG DIHADAPI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM HAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMBERIKAN PILIHAN, TIDAK MENGATUR, TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK JELAS, DAN/ATAU ADANYA STAGNASI PEMERINTAHAN (Vide Ps. 1 Angka 9 UU 30/2014 TTG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.
DISKRESI
SYARAT DISKRESI [PASAL 24] : A. DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG; B. TIDAK BERTENTANGAN DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; C. SESUAI DGN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB); D. BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG OBJEKTIF; E. TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN; F. DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BAIK
1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan/ prefentif dan persuasif di tingkat pusat/ daerah dgn cara : a. Memberikan PENKUM di instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain, terkait materi ttg perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib adm. Dan tertib pengelolaan Keu. Negara b. Melakukan diskusi/ pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain untuk menindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksaan pembangunan c. Memberikan PENKUM baik atas inisiatif TP4 maupun permintaan pihak2 yang memerlukan. d. TP4 dapat melibatkan instansi/ pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dgn materi PENKUM/ LUHKUM.
2. DAPAT MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM DLM SETIAP TAHAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN DARI AWAL SAMPAI AKHIR BERUPA ; a) PEMBAHASAN HUKUM DR SISI PENERAPAN REGULASI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , MEKANISME DAN PROSEDUR DGN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN ATAS PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM HAL PENYERAPAN ANGGARAN b) PENDAPAT HUKUM DLM TAHAP PERNCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAIK INISIATIF TP4 MAUPUN ATAS PERMINTAAN INSTANSI DAN PIHAK2 YG MEMERLUKAN 3. MELAKUKAN KORDINASI DGN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH UNTK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN YG BERPOTENSI MENGHAMBAT, MENGGAGALKAN DAN MENIMBULKAN BAGI KEU. NEGARA 4. BERSAMA-SAMA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 5. MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM REPRESIF JIKA DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SETELAH DILAKUKAN KORDINASI OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TTG TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, PENYALHAGUNAAN KEWENANGAN DAN/ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG BERAKIBAT MENIMBULKANKERUGIAN BAGI KEU. NEGARA
PELAKSANAAN PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN PROV. KALTIM DAN KALTARA A. SOSIALISASI TP4D; 1. DI PROV. KALTIM 3 NOV 2015 OLEH WAKAJATI; 2. DI PROV. KALTARA DAN KABUPATEN/KOTA SE-KALTIM DAN KALTARA OLEH KAJATI, MARET S/D APRIL 2016; 3. PENKUM/LUHKUM DGN MEMBENTUK DUTA ANTI KORUPSI, KERJASAMA DENGAN SKPD PROV/KAB/KOTA. (PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH/JMS) DI SELURUH SLTP DAN SLTA SE-KALTIM.
B. PENDAMPINGAN; 1.
2.
DI PROV. KALTIM /KALTARA DILAKUKAN LEGAL ASSISTANCE, LEGAL OPINION THD PROYEK PEMBANGUNAN SEBANYAK 56 PROYEK BAIK INSTANSI VERTIKAL MAUPUN SKPD PROV., KAB/KOTA, ANTARA LAIN : PEMDA PROV., DIKNAS, PU, SEKRETARIAT DPRD, KONI, SKOI, BPN, PLN, BANK KALTIM, BUMN PROPERTI, PELINDO IV, PERHUBUNGAN, STIAN, POLTEKKES, DARI TAHAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN, PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PEMNAS DALAM CEGAH KERUGIAN/PENYIMPANGAN KEU NEGARA; MEMBERIKAN BANKUM KEPADA SKPD BAIK LITIGASI MAUPUN NON LITIGASI.
PARA MENTERI KABINET KERJA 1
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2 KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
3 4
SEKRETARIS KABINET
5
KEPALA STAF KEPRESIDENAN
6
PARA KEPALA KEMENTERIAN
7 8
LEMBAGA
PARA GUBERNUR PARA BUPATI / WALIKOTA
PEMERINTAH
NON
I.
MENGAMBIL LANGKAH2 YG DIPERLUKAN SESUAI TUPOKSI DAN KEWEN ANGAN MASING-MASING U/ MELAKUKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PRONAS DAN/ATAU MEMBERIKAN DUKUNGAN DLM PERCEPATAN PELA KSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL, YG MENCAKUP: 1. PENYIAPAN PROYEK; 2. PENGADAAN LAHAN PROYEK; 3. PENDANAAN PROYEK; 4. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; 5. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK; 6. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 7. PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM; 8. MITIGASI RISIKO HUKUM DAN NON HUKUM. .
II. MELAKUKAN PENYELESAIAN MASALAH DAN HAMBATAN DLM PELAKSANAAN PROS NAS ATAU U/ MEMBERIKAN DUKUNGAN DLM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNA S DENGAN: 1. MENGAMBIL DISKRESI DALAM RANGKA MENGATASI PERSOALAN YANG KONKR ET DAN MENDESAK; 2. MENYEMPURNAKAN, MENCABUT, DAN/ATAU MENGGANTI, KETENTUAN PERATU RAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK MENDUKUNG ATAU MENGHAMBAT P ERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNAS; 3. MENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNAS; 4. MENERBITKAN JUKNIS DAN/ATAU PENJELASAN/PENAFSIRAN KPD PARA PEJAB AT DAN ATAU PEMDA THD PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA N DAN/ATAU KEBIJAKAN DLM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNAS. 5. MENGAMBIL LANGKAH2 MITIGASI DAMPAK SOSIAL YG TIMBUL DLM PERCEPATA N PELAKSANAAN PROSNAS. 6. MELAKUKAN PERCEPATAN PENGADAAN TANAH U/ PELAKSANAAN PROSNAS D GN MENGGUNAKAN WAKTU MINIMUM DR BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN DL M PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BDG PENGADAAN TANAH BAGI PEM BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
7. MELAKSANAKAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA DLM RANGKA PERCEP ATAN PELAKSANAAN PROSNAS A.L. : A. MEMPERCEPAT PEMILIHAN PENYEDIA BARANG, PENYEDIA PEKERJAAN KONST RUKSI, PENYEDIA JASA KONSULTANSI, ATAU JASA LAINNYA; B. MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP), SIS TEM PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING), LELANG CEPAT MELA LUI SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA DAN/ATAU SISTEM PENGADAAN BA RANG/JASA YANG BERLAKU; C. MELAKUKAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERC EPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 8. MENINGKATKAN TATA KELOLA (GOVERNANCE) DAN MENINGKATKAN FUNGSI APAR AT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSAN AAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 9. MENDAHULUKAN PROSES ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MELAKUKAN PEM ERIKSAAN DAN PENYELESAIAN ATAS LAPORAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG D ALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
III. MENTERI/KEPALA LEMBAGA, GUBERNUR, DAN BUPATI/WALI KOTA MENYELESAIKAN PENYEMPURNAAN, PENCABUTAN, P ENGGANTIAN, ATAU PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDAN G-UNDANGAN, DAN/ATAU PENERBITAN PETUNJUK TEKNIS P ELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/A TAU KEBIJAKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SEJAK INS TRUKSI PRESIDEN INI DIKELUARKAN.
IV. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN B ARANG/JASA PEMERINTAH MELAKUKAN PEND AMPINGAN DALAM RANGKA PENGADAAN BAR ANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEL AKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
V. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN U/ : 1. MENINGKATKAN PENGAWASAN ATAS TATA KELOLA (GOVERNANCE) PERCEPATA N PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 2. MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF/AUDIT TUJUAN TERTENTU TERHADAP KASUSKASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG (PELANGGARAN ADMINISTRASI) DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 3. MENGHITUNG JUMLAH (BESARAN) KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN AUDIT INVESTI GATIF/AUDIT TUJUAN TERTENTU TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG (PE LANGGARAN ADMINISTRASI) DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STR ATEGIS NASIONAL. 4. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERI AN/LEMBAGA DALAM HAL DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. 5. MELAKUKAN PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA TERT ENTU DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN PE RMINTAAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ATAU KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP).
VI. J A K S A
A G U N G R I dan K A P O L R I :
1. MENDAHULUKAN PROSES ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI KETENTUAN U UNO 30 /2014 TTG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBELUM MELAKUKAN PENYI DIKAN ATAS LAPORAN MASYARAKAT YG MENYANGKUT PENYALAHGUNAAN WEW ENANG DLM PELAKSANAAN PROSNAS. 2. MENERUSKAN/MENYAMPAIKAN LAPORAN MASY YG DITERIMA OLEH KEJAKSAAN AGUNG RI ATAU POLRI MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DLM PELAKS ANAAN PROSNAS KPD PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DA ERAH U/ DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN ATAS L APORAN MASY, TERMASUK DLM HAL DIPERLUKAN ADANYA PEMERIKSAAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH. 3. MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN P EMERINTAH MENGENAI TEMUAN TINDAK PIDANA YANG BUKAN BERSIFAT ADMINIS TRATIF YG DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERI NTAH DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 4. MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN P EMERINTAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 3, DENGAN BERDASARKAN: A. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK; B. ALASAN YANG OBJEKTIF;
C. TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN; D. DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BAIK. 5. TIDAK MEMPUBLIKASIKAN PEMERIKSAAN SECARA LUAS KEPADA MASYARAKAT SE BELUM TAHAPAN PENYIDIKAN. 6. MENGGUNAKAN PENDAPAT DAN/ATAU PENJELASAN/KETERANGAN AHLI DARI KEME NTERIAN/LEMBAGA YANG BERWENANG SEBAGAI TAFSIR RESMI DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT. 7. MENYUSUN PERATURAN INTERNAL MENGENAI TATA CARA (STANDAR OPERASIONA L DAN PROSEDUR/SOP) PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT YANG MENYANGKU T PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NA SIONAL SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TUGAS DI MASING-MASING JAJARAN UNIT INSTANSI VERTIKAL. 8. MEMBERIKAN PENDAMPINGAN/PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIPERLUKAN DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 9. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN THD JAJARAN DIBAWAHNYA DAN ME MBERIKAN TINDAKAN APABILA TERDAPAT PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN.
VII. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAM ANAN MENGOORDINASIKAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONE SIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORM ASI BIROKRASI UNTUK MENYUSUN KETENTUAN MENGENAI TA TA CARA (SOP) PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PEJABAT/P EGAWAI PEMERINTAH, PEJABAT PADA BADAN USAHA MILIK NE GARA, ATAU BADAN USAHA OLEH KEJAKSAAN DAN KEPOLISI AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KASUS PE NYIMPANGAN DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK S TRATEGIS NASIONAL.
VIII. MENTERI DALAM NEGERI : 1. MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/W ALIKOTA DAN MEMBERIKAN SANKSI KEPADA GUBERNUR DAN B UPATI/WALIKOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. 2. MELAKUKAN EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH YANG MENG HAMBAT DAN/ATAU MENIMBULKAN BIAYA TINGGI PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 3. MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT DAN/ ATAU MENIMBULKAN BIAYA TINGGI PELAKSANAAN PROYEK STR ATEGIS NASIONAL BERDASARKAN HASIL EVALUASI.
IX. GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA : 1. WAJIB MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK ST RATEGIS NASIONAL DI WILAYAHNYA MASING-MASING. 2. MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEN DUKUNG PENGADAAN TANAH DAN PERCEPATAN PELAKSANAA N PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 3. MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGENDALIKAN KENAIKAN HARGA TERKAIT PENGADAAN TA NAH UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 4. MELAKUKAN EVALUASI DAN REVISI ATAS PERATURAN DAERA H YANG MENGHAMBAT DAN/ATAU MENIMBULKAN BIAYA TINGGI PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
X. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERHAD AP PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN INI, DAN MELAPORKAN KEPADA PRESIDEN PALING KURAN G 1 (SATU) KALI DALAM 6 (ENAM) BULAN ATAU SEW AKTU- WAKTU DIPERLUKAN.
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERC EPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL A. PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL 4. JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA (99KM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR B. PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN NASIONAL/STRATEGIS NASION AL NON-TOL 58. PEMBANGUNAN REL KERETA API PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 73. JUWATA, TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 82. SEBATIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA F. PROYEK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU 91. PELABUHAN KEK MALOY PROVINSI KALIMANTAN TIMUR J. PROYEK PEMBANGUNAN KILANG MINYAK 105. KILANG MINYAK BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 107. UPGRADING KILANG-KILANG EKSISTING (RDMP) PROVINSI JAWA TENGAH, PR OVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI JAWA B ARAT DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Q. PROYEK BENDUNGAN 135. BENDUNGAN MARANGKAYU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 143. BENDUNGAN TERITIP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 188. BENDUNGAN LONG SEMPAJONG PROVINSI KALIMANTAN UTARA R. PROGRAM PENINGKATAN JANGKAUAN BROADBAND 189. PALAPA RING BROADBAND ( EASTERN PART ) DI TOTAL 57 KAB/KOTA) NASI ONAL 190. PALAPA RING BROADBAND (457 KAB/KOTA) NASIONAL T. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS/KAWASAN EKONOMI KHUSUS 201. MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR W. PROYEK PERTANIAN DAN KELAUTAN 223. FOOD ESTATE DI KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, MALUKU DAN PAPUA X. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN (DAFTAR PROYEK MERUJUK KEPADA DAFTAR PROYEK PEMBANGKIT, TRANSMISI, GARDU INDUK, DAN DISTRIBUSI YANG DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN T ENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN) NASIONAL
1) DIPANDANG PERLU PENGUATAN SINERGITAS DAN PEMANFAATAN TP4D PROVINSI, KAB/ KOTA UNTUK MELAKSANAKAN INPRES NO. 1/2016 SECARA TERPADU DENGAN MEMBENTUK SEKRETARIAT BERSAMA (1 ATAP) DAN DALAM RANGKA MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN ADANYA KRIMINALISASI;
2) DIPANDANG PERLU DILAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM, AUDIT KEUANGAN UNTUK MEMPERCEPAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI KALTIM, SEJAK TAHAP PENYIAPAN, PENGADAAN LAHAN, PENDANAAN, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PERTIMBANGAN HUKUM, MITIGASI RISIKO HUKUM DAN NON HUKUM PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
감사합니다
Vielen Dank
Спасибо
Grazie
Merci
謝謝 Salamat
cảm ơn bạn
شكرا
Terima Kasih
ありがとう
σας ευχαριστώ Thank You
