this file is downloaded from www.aphi-net.com MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.20/Menhut-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN
Menimbang :
Mengingat
:
MENTERI KEHUTANAN, a. bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman diberikan melalui permohonan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka revitalisasi sektor kehutanan antara lain melalui pengembangan investasi baru oleh pelaku usaha dan mencegah hilangnya potensi pendapatan negara serta mencegah maraknya perambahan hutan dan pencurian kayu di hutan negara dipandang perlu diatur Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. 10.
11.
12.
13.
14. 15.
this file is Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Danadownloaded Reboisasi; from Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan www.aphi-net.com dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan; Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 jo Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jis Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBERIAN IZlN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu. 2. Permohonan IUPHHK pada hutan produksi adalah cara untuk memperoleh IUPHHK pada hutan produksi melalui suatu permohonan, yang proses pemberiannya dilakukan melalui seleksi terhadap pemohon izin. 3. Surat Permohonan adalah permohonan tertulis yang seluruh dokumen beserta lampirannya sesuai dengan persyaratan dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon. 4. Areal Perluasan adalah areal yang dimohon oleh pemegang IUPHHK-HA sebagai areal perluasan/penambahan dari areal yang telah ditetapkan oleh Menteri. 5. Areal Pengganti adalah areal yang dimohon oleh pemegang IUPHHK-HA sebagai pengganti areal yang telah berkurang dari semula akibat adanya kebijakan Pemerintah.
6. 7. 8.
9.
10.
11. 12. 13. 14.
this file is Penilaian teknis adalah penilaian terhadap pemenuhan persyaratan oleh pemohondownloaded meliputi persyaratan teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan. from Penilaian administrasi adalah penilaian terhadap kelengkapan administrasi beserta www.aphi-net.com validitasnya sesuai persyaratan dokumen yang ditetapkan. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanam hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen. Persetujuan tingkat pertama (SP-1) adalah persetujuan Menteri atas pencadangan areal yang dimohon, yang berisi perintah kepada pemohon untuk melaksanakan kewajiban untuk menyusun Amdal atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Persetujuan tingkat kedua untuk IUPHHK-HA (SP-2) adalah persetujuan Menteri atas AMDAL atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dilaksanakan pemohon, dan instruksi kepada Badan Planologi Kehutanan untuk menetapkan/memeriksa peta calon areal kerja untuk disahkan menjadi peta areal kerja. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IUPHHK-HA Pasal 2 (1) Maksud pemberian IUPHHK-HA adalah untuk memberi kepastian hukum dan membuka kesempatan berusaha kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan melalui IUPHHK-HA pada hutan produksi dan menghindari penjarahan, pencurian kayu serta kehilangan potensi pendapatan negara dari areal-areal yang tidak dibebani izin di hutan produksi. (2) Tujuan pemberian izin adalah diperolehnya pengelola hutan produksi yang profesional dan akuntabel di areal eks-HPH/eks-IUPHHK-HA pada hutan alam dan berupa areal bekas tebangan (Logged Over area) yang masih mungkin diusahakan/dimanfaatkan secara lestari dalam bentuk IUPHHK dalam Hutan Alam pada hutan produksi dalam rangka peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.
BAB III PERSYARATAN AREAL DAN PERMOHONAN Bagian Kesatu Persyaratan Areal
this file is downloaded from www.aphi-net.com
Pasal 3 Areal yang dapat dimohon untuk IUPHHK-HA pada hutan produksi adalah: a. Areal eks-HPH/eks-IUPHHK; b. Areal yang belum dan atau tidak dibebani hak/izin lainnya. Bagian Kedua Persyaratan Pemohon Pasal 4 Yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HA adalah: a. Perorangan; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); d. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma). Bagian Ketiga Persyaratan Permohonan Pasal 5 (1) Persyaratan permohonan IUPHHK-HA terdiri dari : a. persyaratan administrasi; dan b. Persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dark a. Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya; b. Bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan; c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Tidak dalam kondisi pailit, yang ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri; f. Referensi Bank yang menyatakan perusahaan mempunyai dana cukup tersedia dalam jumlah sesuai dengan investasi yang akan ditanamkan; g. Pernyataan bersedia membuka Kantor cabang di provinsi dan atau Kabupaten/Kota; h. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang dimohon berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000; i. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang dimohon berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000.
(3)
this file is Rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf hdownloaded dan i, didasarkan analisis fungsi kawasan oleh dinas kehutanan dan Balai Pemanfaatan from Kawasan Hutan (BPKH) yang wilayah kerjanya di provinsi setempat/terkait, antara lain analisis izin-izin kehutanan, izin penggunaan kawasan hutan dan mutasi kawasan, yang www.aphi-net.com
dituangkan dalam data spatial. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk proposal teknis yang berisi antara lain: a. kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan; b. usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfaatan. Pasal 6 (1) Permohonan diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada : a. Direktur Jenderal; b. Kepala Badan Planologi Kehutanan; c. Kepala Dinas Provinsi; d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan e. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang wilayah kerjanya di Provinsi setempat/terkait. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Bagian Keempat Penilaian Permohonan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
Pasal 7 Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Badan Planologi Kehutanan melakukan verifikasi terhadap hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atas peta lampiran permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal. Atas dasar permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) dan peta areal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian administrasi dan teknis. Dalam hal persyaratan administrasi tidak lengkap, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan. Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan lengkap Direktur Jenderal melakukan penilaian uji kelayakan atas proposal teknis dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja. Penilaian uji kelayakan proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan terhadap beberapa pemohon atas satu areal yang sama. Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk Tim Penilai proposal dan anggotanya terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
(7) (8)
this file is Direktur Jenderal melaporkan hasil uji kelayakan kepada Menteri, dan Menteridownloaded menetapkan 1 (satu) pemohon terbaik untuk ditetapkan sebagai calon pemegang izin. from Setelah calon ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Menteri memerintahkan www.aphi-net.com kepada Pemohon untuk melakukan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan (UKL) dan rencana pemantauan lingkungan (UPL) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
Pasal 8 (1) Hasil penyusunan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian IUPHHK-HA pada hutan produksi kepada Sekretaris Jenderal. (3) Menteri menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HA pada hutan produksi. Pasal 9 (1) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HA pada hutan produksi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPHHK-HA pada hutan produksi dan dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur yang menangani iuran kehutanan. (2) Pemberian IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibatalkan oleh Menteri bila pemegang izin tidak melunasi iuran kehutanan dalam waktu yang ditentukan sesuai Peraturan Menteri tentang pembayaran luran izin usaha pemanfaatan hutan. Pasal 10 (1) Penyerahan Surat Keputusan dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui jasa pos setelah yang bersangkutan membayar lunas Iuran IUPHHK-HA terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Pemegang izin melaporkan penerimaan Surat Keputusan IUPHHK-HA kepada Direktur Jenderal. Pasal 11 Penetapan Jatah Tebangan Tahunan (Annual Allowable Cut) ditetapkan berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahunan dan dituangkan dalam rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan dalam hutan alam pada hutan produksi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Permohonan IUPHHK-HA melalui pelelangan IUPHHK yang masih dalam proses, penyelesaiannya mengikuti ketentuan Peraturan ini.
this file is downloaded from www.aphi-net.com
BAB V KETENTUAN LAIN
Pasal 13 (1) Permohonan perluasan areal IUPHHK-HA yang telah memperoleh SP-1 dan SP-2 prosesnya dilanjutkan sampai dengan terbitnya Surat Keputusan tentang persetujuan perluasan IUPHHK-HA. (2) Permohonan perluasan yang belum mendapatkan SP-1 diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan ini. Pasal 14 (1) Bagi IUPHHK-HA yang areal kerjanya berkurang karena perubahan status kawasan menjadi hutan lindung atau hutan konservasi atau peruntukan lain dapat mengajukan permohonan penggantian areal apabila dimungkinkan. (2) Proses penggantian areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 15/Menhut-II/2004 jo. P.13/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 Juni 2007 MENTERI KEHUTANAN TTD
Suparno, SH. NIP 080068472 Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
H.M.S. KABAN.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
this file is downloaded from www.aphi-net.com
Menteri Perindustrian; Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d IV; Gubernur di seluruh Indonesia; Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia; 9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia; 10. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVII.
