this file is downloaded from www.aphi-net.com
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 9/Menhut-II/2007 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA TAHUNAN, DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
bahwa berdasarkan Pasal 71, dan 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 menyebutkan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri, dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja selama jangka panjang, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk; bahwa RKUPHHK dan RKT pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHK; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
8. 9.
this file is Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungandownloaded Hutan; from Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan www.aphi-net.com Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia; 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-H/2005, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2005, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA TAHUNAN, DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
2.
this file is Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutandownloaded Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman adalah izin from usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan www.aphi-net.com tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3.
RKUPHHK Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman selanjutnya disingkat RKUPHHK HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang disahkan Menteri Kehutanan.
4.
RKUPHHK Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman selanjutnya disebut RKUPHHK HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK HTR dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disahkan Bupati/Walikota.
5.
RKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun oleh pemegang izin dan dilaporkan kepada Menteri.
6.
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri selanjutnya disebut RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RKUPHHK HTI.
7.
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman selanjutnya disebut RKTUPHHK HTR adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok pemegang izin dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran RKUPHHK HTR.
8.
Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman selanjutnya disebut BKUPHHK HTI adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang izin yang belum memiliki RKUPHHK I (pertama).
9.
Tata Ruang Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK dalam Hutan Tanaman sesuai dengan peruntukannya.
10. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, sarana dan prasarana serta kawasan lindung. 11. Inventarisasi Tegakan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi volume pohon yang akan ditebang di Hutan Tanaman dalam rangka pembukaan wilayah dan atau penyiapan lahan. 12. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan UPHHK pada Hutan Tanaman. 13. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman.
14.
15.
this file is Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk membuka lahandownloaded dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon dan from tunggak. www.aphi-net.com Petak Kerja adalah bagian dari blok kerja luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
16. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau hasil hutan bukan kayu perkakas/pertukangan. 17. Tanaman Unggulan adalah tanaman jenis asli di daerah yang bersangkutan yang mempunyai nilai perdagangan (niagawi) tinggi. 18. Tanaman Kehidupan adalah tanaman tahunan atau pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi masyarakat. 19. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHK pada Hutan Tanaman. 20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam. 21. Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu. 22. LHC Blok Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja dalam blok kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu. 23. Rekapitulasi LHC Kerja Blok Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC setiap petak kerja tebangan dalam blok kerja tebangan tahunan yang memuat kelompok jenis, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu. 24. Kelompok Pemegang Izin adalah Kelompok Tani Hutan yang anggotanya terdiri dari para pemegang izin UPHHK HTR perorangan yang areal kerjanya berdekatan dan diketuai oleh salah satu anggota pemegang izin UPHHK HTR. 25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan. 26. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi. 27. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/ Kota. 28. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 29. P2LHP (Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil produksi kayu bulat dan atau kayu bulat kecil. 30. P2SKSKB (Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan penerbitan SKSKB.
BAB I I RKUPHHK HTI DAN RKUPHHK HTR DALAM HUTAN TANAMAN Bagian Kesatu RKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman
this file is downloaded from www.aphi-net.com
Pasal 2 (1) Pemegang izin UPHHK HTI dalam Hutan Tanaman wajib menyusun : a. RKUPHHK HTI untuk selama jangka waktu izin; b. RKUPHHK HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) RKUPHHK HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan diajukan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. (3) RKUPHHK HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 3 (1) Usulan RKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Menteri selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman diterima oleh pemegang izin dengan tembusan kepada : a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala UPT. (2) RKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, disusun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah RKUPHHK HTI selama jangka waktu izin disahkan, dilaporkan kepada : a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala UPT.
Pasal 4 Usulan RKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan : a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman; b. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi yang belum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi; c. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara (skala 1 : 20.000) atau Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Badan Planologi Kehutanan; d. Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang izin yang mengajukan percepatan pembangunan Hutan Tanaman Industri.
(1)
this file is downloaded Pasal 5 from Direktur Jenderal menilai dan mengesahkan usulan RKUPHHK HTI dalam Hutan www.aphi-net.com Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan salinannya disampaikan kepada:
a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan c. Kepala UPT. (2) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Eselon I I Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 6 Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan
Bagian Kedua RKUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman Pasal 7 (1) Usulan RKUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman selama jangka waktu izin wajib disusun oleh pemegang izin dan difasilitasi oleh kepala UPT. (2) Usulan RKUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun untuk satu wilayah Kabupaten/Kota dan diajukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mendapat pengesahan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala UPT. Pasal 8 Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
Bagian Ketiga Evaluasi dan Revisi RKUPHHK
(1) (2)
Pasal 9 RKUPHHK HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh pemegang izin. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan revisi RKUPHHK HTI, usulan revisi diajukan kepada Direktur Jenderal untuk dinilai dan disahkan.
(1) (2)
this file is downloaded Pasal 10 from RKUPHHK HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dievaluasi setiap 5 www.aphi-net.com (lima) tahun oleh pemegang izin, Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan revisi RKUPHHK HTR, usulan revisi diajukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk dinilai dan disahkan.
BAB III RKTUPHHK HTI DAN RKTUPHHK HTR DALAM HUTAN TANAMAN Bagian Pertama RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman
(1)
(2) (3)
(1)
Pasal 11 Setiap pemegang IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman wajib mengajukan usulan RKT HTI dalam Hutan Tanaman selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak RKUPHHK HTI disahkan. Usulan RKTUPHHK HTI yang berikutnya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHHK HTI berjalan. Usulan RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada : a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala UPT. Pasal 12 Usulan RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun berdasarkan : a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman; b. RKUPHHK HTI yang telah disahkan; c. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling 1% (satu persen) pada Blok Rencana Kerja Tebangan hutan tanaman yang ditandatangani oleh Tenaga Teknis Kehutanan (Cruiser); d. Peta Hasil Penafsiran Potret Udara (skala 1: 20.000) atau Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir; e. Peta Tata Ruang Hutan Tanaman Industri; f. Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang izin yang mengajukan rencana percepatan pembangunan hutan tanaman.
(2)
this file is Laporan Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang telah downloaded dilaporkan oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota 2 (dua) tahun sebelum from penebangan/pemanenan. www.aphi-net.com
Pasal 13 (1) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah mendapat sertifikat kinerja baik dari Menteri berdasarkan penilaian Lembaga Penilai Independen, pemegang izin dapat mengesahkan sendiri (self approval) RKTUPHHK HTI. (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan RKTUPHHK HTI yang disahkan secara self approval kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala UPT.
Bagian Kedua RKTUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman Pasal 14 (1) Setiap pemegang IUPHHK HTR dalam hutan tanaman wajib menyusun RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman secara gabungan dalam satu kelompok pemegang izin dengan difasilitasi oleh Kepala UPT tanpa memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang. (2) Kelompok Pemegang Izin menyampaikan RKTUPHHK HTR sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Sarana Produksi pada RKTUPHHK HTI
(1)
(2) (3)
Pasal 15 Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan lapangan dengan obyek meliputi : a. Rencana blok/petak tebangan; b. Timber cruising; c. Petak Ukur Permanen (PUP); d. Realisasi RKTUPHHK HTI tahun berjalan; e. Sarana produksi berupa Peralatan, TPn, Trase jalan, dan TPK/logpond. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan Usulan RKTUPHHK HTI.
Bagian Keempat Pertimbangan Teknis, Penilaian dan Pengesahan
(1)
this file is downloaded Pasal 16 Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 30 November sebelum from tahun RKT HTI dalam Hutan Tanaman, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala UPT dilengkapiwww.aphi-net.com : a.
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3); b. Pemenuhan kewajiban pungutan PSDH dan DR; c. Usulan nama petugas P2LHP dan P2SKSKB; Berdasarkan usulan nama petugas P2LHP dan P2SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala UPT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi. Pasal 17 Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan Usulan RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman selambatnya-lambatnya tanggal 31 Desember dan salinannya disampaikan kepada : a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala UPT. Pemegang IUPHHK HTI yang terlambat proses penilaian dan pengesahan Usulan RKTUPHHK HTI karena alasan teknis maupun administratif, Usulan RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman dapat disahkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila pengesahan periode 1 Januari sampai dengan 30 Maret, diberikan RKT sebesar 90 (sembilan puluh persen); b. Apabila pengesahan periode 1 April sampai dengan 30 Juni, diberikan RKT sebesar 60 (enam puluh persen); c. Apabila pengesahan periode 1 Juli sampai dengan 30 September, diberikan RKT sebesar 30 (tiga puluh persen). Apabila pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan Usulan RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman dengan mempedomani RKUPHHK HTI dan Hasil Inventarisasi Tegakan yang telah disahkan. Hal-hal yang sudah tercantum pada buku RKT yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan lagi pengesahan atau penetapan.
Pasal 18 Dalam hal pemegang IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman belum memperoleh pengesahan RKUPHHK HTI, maka RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman tidak dapat disahkan. Bagian Kelima Masa Berlaku RKTUPHHK Pasal 19 RKTUPHHK HTI dan RKTUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(1) (2)
Pasal 20 Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK HTI dalam Tanaman sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini. Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK HTR dalam Tanaman sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.
this file is downloaded Hutan from www.aphi-net.com Hutan
BAB IV BAGAN KERJA
(1)
(2)
(3)
Pasal 21 Bagi Pemegang IUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman yang baru memperoleh izin, sebelum RKUPHHK HTI dinilai dan disahkan, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK HTI. Usulan BKUPHHK HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada : a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala UPT. BKUPHHK HTI hanya dapat diberikan satu Kali dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak BKUPHHK disahkan.
Pasal 22 Usulan BKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun berdasarkan : a. Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK HTI; b. Laporan Hasil Cruising (LHC). Pasal 23 Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan BKUPHHK HTI, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi dilengkapi : a. Berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2); b. Realisasi kegiatan sistem silvikultur untuk IUPHHK Hutan Tanaman perpanjangan; c. Usulan nama petugas P2LHP dan P2SKSKB;
(1)
Pasal 24 Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan Usulan BKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis, dan salinannya disampaikan kepada :
(2)
(1) (2)
a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala UPT. BKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman diubah/direvisi.
yang
telah
disahkan
tidak
this file is downloaded from www.aphi-net.com
dapat
Pasal 25 Direktur Jenderal melaksanakan pengendalian atas penilaian dan pengesahan BKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman. Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/realisasi BKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman secara periodik setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT,
Pasal 26 Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHK dalam Hutan Tanaman sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 Peraturan ini.
BABV PERUBAHAN/REVISI RKUPHHK DAN RKTUPHHK Pasal 27 (1) Berdasarkan basil evaluasi terhadap RKUPHHK HTI dan RKUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, pemegang IUPHHK dapat mengajukan perubahan/revisi BKUPHHK. (2) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHK HTI dan RKUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila : a. Ada penambahan atau pengurangan areal kerja; b. Ada perubahan daur dan jenis tanaman dengan dukungan dari tim pakar yang ditetapkan oleh Menteri; c. Ada perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam; d. Ada perubahan kebijakan dari Departemen Kehutanan. (3) Perubahan/revisi RKUPHHK HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon I I Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. (4) Perubahan/revisi RKUPHHK HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
this file is downloaded dan pengesahan from serta pelaporan www.aphi-net.com
Pasal 28 Direktur Jenderal melaksanakan pengendalian atas penilaian RKUPHHK HTI, RKTUPHHK HTI dan RKUPHHK HTR pelaksanaannya. Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/realisasi RKTUPHHK HTI dan RKTUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman dan laporan pelaksanaan/realisasi BKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman secara periodik setiap bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT. Pemegang izin pada HTI dan HTR dalam Hutan Tanaman wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK HTI dan HTR Dalam Hutan Tanaman secara periodik setiap bulan, dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala UPT. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini. Pengendalian pelaporan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal
BAB V I I SANKSI Pasal 29 Pemegang IUPHHK HTI dan IUPHHK HTR dalam Hutan Tanaman yang tidak menyusun dan menyerahkan RKUPHHK dan RKTUPHHK atau revisinya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V I I I KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1) RKTUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 yang telah disahkan tetap berlaku. (2) RKUPHHK HTI selama jangka waktu izin telah mendapat pengesahan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku dan pemegang izin wajib menyusun RKUPHHK HTI selama jangka 10 (sepuluh) tahun selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini. (3) Terhadap Usulan RKLUPHHK yang masih dalam proses penilaian dan pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi maupun Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan tidak diproses lebih lanjut.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
(1)
this file is downloaded Pasal 31 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor from 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun dan Rencana www.aphi-net.com Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Tanaman beserta perubahan/revisi dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 23 Februari 2007 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
MENTERI KEHUTANAN
ttd. H. M. S. KABAN
Tembusan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 3. Gubernur seluruh Indonesia; 4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 5. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan seluruh Indonesia; 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan seluruh Indonesia; 7. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan seluruh Indonesia.
