this file is downloaded from

this file is downloaded from www.aphi-net.com MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 128/Kpts-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN DANA REBOISASI (DR) MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 Dana Reboisasi ketentuan tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran dan penyetoran Dana Reboisasi ditetapkan dengan peraturan perundangan; b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR) dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 288 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN DANA REBOISASI (DR)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

this file is downloaded from www.aphi-net.com

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu; 2. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; 3. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; 4. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya; 5. Laporan hasil cruising pada hutan tanaman untuk kayu bukan perkakas yang selanjutnya disebut LHC tanaman kayu perkakas adalah dokumen yang berisi nomor, jenis, tinggi, diameter dan volume pohon yang diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan setiap pohon yang dicruising dengan intensitas 100% (seratus persen) pada rencana petak/blok kerja tebangan. 6. Laporan hasil cruising pada hutan tanaman untuk kayu bukan perkakas yang selanjutnya disebut LHC tanaman kayu bukan perkakas adalah dokumen yang berisi data potensi kayu yang diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan secara sampling dengan intensitas 10% (sepuluh persen); 7. Laporan hasil cruising pada hutan alam yang selanjutnya disebut LHC hutan alam adalah dokumen yang berisi nomor, jenis, tinggi, diameter dan taksiran volume pohon yang diperoleh dari hasil inventarisasi tegakan setiap pohon yang dicruising pada rencana petak/blok kerja tebangan pada hutan alam; 8. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) pada hutan alam adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC yang meliputi rekapitulasi setiap jenis pohon yang dapat ditebang, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu dengan memperhitungkan Faktor Pengaman (Fp) dan Faktor Eksploitasi (Fe); 9. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) pada hutan tanaman untuk kayu perkakas adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC meliputi pengelompokan jenis pohon yang dapat ditebang, kelas diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu dengan memperhitungkan Faktor Pengaman (Fp) dan Faktor Eksploitasi (Fe); 10. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Tebangan Tahunan (RLHC) pada hutan tanaman untuk kayu bukan perkakas adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari LHC Tebangan Tahunan pada hutan tanaman untuk kayu bukan perkakas; 11. Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen yang berisi nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat hasil penebangan di areal/ lokasi tebangan yang pengisiannya berasal dari buku ukur dan dibuat di TPK; 12. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan/ atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/ atau bukan kayu; 13. Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di hutan produksi; 14. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi;

this file is downloaded 15. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) alam adalah izin untuk from memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran www.aphi-net.com

hasil hutan kayu; 16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu; 17. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disebut TPTI adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan; 18. Tebang Hasil Permudaan Buatan yang selanjutnya disebut THPB adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan; 19. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah pemegang IUPHHK yang mempunyai kewajiban untuk membayar DR kepada Pemerintah atas sejumlah kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam negara; 20. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kehutanan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota; 21. Pejabat Penagih adalah PNS Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-DR; 22. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut SPP-DR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar; 23. Bendaharawan Penerima Departemen Kehutanan adalah PNS Departemen Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan diberi tugas dan wewenang untuk menerima setoran DR; 24. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut SSBP adalah bukti penyetoran Bendaharawan Penerima berupa DR ke Kas Negara; 25. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran Kehutanan yang selanjutnya disebut SSBP-IK adalah bukti pembayaran berupa DR oleh Wajib Bayar kepada Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima; 26. Tahun Penebangan adalah jangka waktu kegiatan penebangan yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang sama; 27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan; 28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan; 29. Dinas Propinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi; 30. Dinas Kabupaten/ Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/ kota. BAB II SUBYEK DAN OBYEK PROVISI DANA REBOISASI Pasal 2 Dana Reboisasi (DR) dikenakan pada : (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

(2) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman khusus atas hasil hutan kayu yang berasal dari kegiatan penyiapan lahan (land clearing) pada hutan alam.

(3) Pemegang izin lainnya yang sah, yaitu : a. izin pemanfaatan kayu bagi penggunaan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan; b. izin pemanfaatan kayu pada izin penggunaan kawasan hutan; c. izin pemanfaatan kayu pada Hutan Kemasyarakatan pada hutan alam (HKM)


Pasal 3 (1) Hasil hutan yang dikenakan DR meliputi : a. Hasil hutan kayu pada hutan alam; b. Hasil hutan kayu pada hutan alam untuk kegiatan penyiapan lahan hutan tanaman; c. Hasil hutan kayu pada hutan alam sebagai akibat perubahan status kawasan hutan, termasuk perubahan status kawasan hutan karena adanya perubahan RTRWP menjadi bukan kawasan hutan. (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi : a. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman; b. Hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan; c. Hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau transmigran maksimal 5 (lima) M3 dan tidak diperdagangkan; d. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat yang langsung ditanam oleh yang bersangkutan. BAB III TATA CARA PENGENAAN Pasal 4 (1) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) didasarkan pada Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Tebangan Tahunan hutan alam yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan. (2) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam dengan sistem silvikultur selain TPTI didasarkan pada usulan Laporan Hasil Penebangan (LHP). (3) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam untuk kegiatan penyiapan lahan (land clearing) bagi pembangunan hutan tanaman didasarkan pada usulan Laporan Hasil Penebangan (LHP) untuk kayu berdiameter 10 Cm ke atas. (4) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu sisa pembalakan didasarkan pada usulan Laporan Hasil Penebangan (LHP) sisa pembalakan. Pasal 5 (1) Pengenaan besarnya DR yang Terhutang dihitung berdasarkan : a. Volume pohon yang akan ditebang dari Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Tebangan Tahunan dikalikan tarif DR bagi pemegang izin dengan sistem silvikultur TPTI. b. Volume hasil hutan kayu dari usulan LHP dikalikan tarif DR bagi pemegang izin dengan sistem silvikultur selain TPTI.

(2) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Provisi DR (SPP-DR) sebagai dasar pembayaran DR yang Terhutang. (3) Pengangkatan Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.


(4) Keputusan pengangkatan Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: a. Bupati/ Walikota b. Kepala Dinas Propinsi c. Gubernur Propinsi. (5) Dokumen SPP-DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a. Lembar pertama untuk Wajib Bayar b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/ Kota c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi d. Lembar keempat untuk arsip Pejabat Penagih. Pasal 6 (1) SPP-DR yang Terhutang yang perhitungannya didasarkan atas Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, diterbitkan 1 (satu) hari kerja setelah Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan disahkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditugaskan. (2) SPP-DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat bulan Nopember sebelum tahun penebangan. Pasal 7 (1) SPP-DR yang Terhutang yang perhitungannya berdasarkan usulan LHP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b diterbitkan 1 (satu) hari kerja setelah usulan LHP diajukan oleh Wajib Bayar. (2) Bukti pembayaran DR yang Terhutang yang telah dilegalisir oleh bank penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP oleh Pejabat Pengesah LHP. (3) Dalam hal berdasarkan LHP yang telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) ternyata terdapat kelebihan volume dibandingkan dengan usulan LHP, maka Pejabat Penagih menerbitkan SPP-DR Tambahan. (4) SPP-DR Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak LHP disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP. Pasal 8 Tarif DR ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 9 (1) Berdasarkan SPP-DR yang Terhutang sebagaimana dimaksud Pasal 6 Wajib Bayar membayar Dana Reboisasi ke Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima pada bank

persepsi yang ditunjuk dengan mencantumkan kode daerah penghasil menggunakan format blanko SSBP-IK sebagaimana lampiran 2.


(2) Pembayaran SPP-DR yang Terhutang berdasarkan Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), paling lambat dilakukan: a. Akhir bulan Maret (triwulan I) sebelum tahun penebangan, minimal sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR. b. Akhir Juni (triwulan II) sebelum tahun penebangan, minimal sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR. c. Awal bulan Juli (triwulan III) sebelum tahun penebangan minimal sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR. d. Awal bulan Oktober (triwulan IV) sebelum tahun penebangan minimal sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR. Pasal 10 Dalam hal SPP-DR yang Terhutang diterbitkan bulan Nopember sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) harus dilunasi paling lambat bulan Desember sebelum tahun penebangan. Pasal 11 Penebangan dapat dilaksanakan setelah kewajiban pembayaran SPP-DR yang Terhutang dilunasi. Pasal 12 (1) Pembayaran SPP-DR yang Terhutang yang perhitungannya berdasarkan usulan LHP sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP-DR yang Terhutang diterbitkan. (2) Pembayaran SPP-DR Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dilakukan Wajib Bayar paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPP-DR Tambahan diterbitkan. Pasal 13 Pembayaran SPP-DR yang Terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 wajib dilunasi sebelum hasil hutan tersebut diangkut, diolah atau dipergunakan. Pasal 14 Pembayaran SPP-DR yang Terhutang dilakukan dengan mata uang Rupiah berdasarkan kurs jual dollar Amerika Serikat yang berlaku di Bank Indonesia pada saat pembayaran dengan biaya transfer/korespondensi dibebankan pada Wajib Bayar. Pasal 15 (1) Dalam hal DR yang Terhutang tidak dapat disetor langsung ke bank persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), penyetoran DR dapat dilakukan melalui bank lainnya yang selanjutnya ditransfer ke rekening Bendaharawan Penerima di bank persepsi yang ditunjuk dengan mencantumkan kode daerah penghasil dari Wajib Bayar. (2) Biaya transfer/ korespondensi atas setoran DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Wajib Bayar. Pasal 16

Pembayaran DR yang Terhutang dianggap sah apabila telah masuk rekening Bendaharawan Penerima pada bank persepsi karena penerimaan DR. Pasal 17


(1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berhak mendapatkan kode daerah penghasil dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota setempat. (2) Kode daerah penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode referensi Wajib Bayar dalam penyetoran DR sesuai daerah penghasil terdiri dari: a. Kode daerah Propinsi. b. Kode daerah Kabupaten/Kota. c. Kode jenis perizinan. d. Kode nama perusahaan. e. Kode tahun dan bulan tagihan. Pasal 18 Bendaharawan Penerima menyetorkan DR ke Kas Negara dengan menggunakan blanko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak pembayaran DR yang Terhutang masuk rekening Bendaharawan Penerima. Format SSBP sebagaimana lampiran 3. BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 (1) Kepala Dinas Kabupaten/ Kota pada bulan Januari setelah tahun penebangan berjalan melakukan pemeriksaan realisasi tebangan berdasarkan Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) dan Wajib Bayar. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat DGLHP lebih besar dari Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan maka Wajib Bayar membayar kekurangan DR. (3) Terhadap kekurangan pembayaran DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP-DR yang Terhutang. (4) SPP-DR yang Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja sejak SPP-DR diterbitkan. (5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat DGLHP lebih kecil dari Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan maka kelebihan bayar DR tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran. Pasal 20 Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan, pejabat instansi kehutanan berwenang melakukan penelitian/ pengujian besarnya DR yang wajib dibayar oleh pemegang izin. BAB VI PELAPORAN

Pasal 21 (1) Wajib Bayar selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) kepada Bupati/ Walikota dengan dilampiri copy SPP-DR dan copy SSBP-IK yang dilegalisir bank penerima setoran DR dengan menggunakan blanko sebagaimana lampiran 4.


(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tembusannya disampaikan kepada : a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota b. Kepala Dinas Propinsi c. Pejabat Penagih Pasal 22 Bupati/ Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyetoran Iuran Kehutanan (LRPIK) setiap bulan kepada Gubernur Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Direktur Jenderal selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana lampiran 5. Pasal 23 Pejabat Penagih menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi penerbitan SPP-DR kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana lampiran 6. Pasal 24 (1) Wajib Bayar setiap akhir tahun penebangan wajib menyampaikan Laporan Produksi dan Realisasi Pembayaran DR Tahunan kepada Bupati/ Walikota. (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima) dengan tembusan kepada : a. Kepala Dinas Propinsi b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota c. Direktur Jenderal Pasal 25 Kepala Dinas Propinsi menyampaikan Laporan Gabungan Realisasi Penyetoran Iuran Kehutanan (LGRPIK) setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana lampiran 7. Pasal 26 Bendaharawan Penerima setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya melaporkan realisasi penerimaan DR kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. Pasal 27 Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi penerimaan DR kepada Menteri menggunakan blanko sebagaimana lampiran 8, dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal

b. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan c. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Pasal 28


Bank persepsi setiap akhir bulan menyampaikan rekening koran Bendaharawan Penerima karena penerimaan DR kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. BAB VII SANKSI Pasal 29 (1) Terhadap Pemegang IUPHHK/ pemegang izin lainnya yang sah selaku Wajib Bayar yang pada saat jatuh tempo tidak melunasi pembayaran DR yang Terhutang dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002. (2) Terhadap pemegang IUPHHK/ pemegang izin lainnya yang sah selaku Wajib Bayar yang belum melunasi tunggakan DR yang Terhutang diberikan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002. (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib membuat laporan stock opname kayu bulat di TPK-nya per tanggal 31 Desember 2002 dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2003. (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan/atau pemegang izin Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) wajib melaporkan rekapitulasi realisasi pembayaran DR yang Terhutang dan tunggakannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi paling lambat tanggal 28 Pebruari 2003. (3) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih memiliki tunggakan DR sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri ini wajib dilunasi selambatlambatnya tanggal 28 Pebruari 2003. (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tunggakan DR belum dapat dilunasi maka penyelesaiannya akan diatur tersendiri. (5) SPP-DR yang Terhutang untuk tahun 2004 diterbitkan setelah Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan disahkan oleh Bupati/ Walikota. Pasal 31 (1) Terhadap Rencana Karya Tahunan (RKT) tahun 2003 yang telah disahkan maka Pejabat Penagih segera menerbitkan SPP-DR paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak Pejabat Penagih ditunjuk.

(2) Perhitungan besarnya SPP-DR yang Terhutang didasarkan pada target RKT yang telah disahkan. (3) Pembayaran SPP-DR yang Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :


a. Pembayaran I (pertama) sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret 2003. b. Pembayaran II (kedua) sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR dilunasi paling lambat tanggal 20 Juni 2003. c. Pembayaran III (ketiga) sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR dilunasi paling lambat tanggal 10 Juli 2003. d. Pembayaran IV (keempat) sebesar 25% dari total kewajiban pembayaran DR dilunasi paling lambat tanggal 10 Oktober 2003. (4) Apabila tata waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) belum jatuh tempo terdapat produksi hasil hutan kayu yang akan diangkut, dimanfaatkan atau diolah maka DR wajib dilunasi sesuai dengan LHP yang telah disahkan. Pasal 32 Dalam hal hasil hutan berupa hasil temuan atau rampasan dikembalikan atau diserahkan kepada pemegang izin, pembayaran DR yang Terhutang menjadi kewajiban pemegang izin. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/KptsIV/1993 tanggal 24 Mei 1993 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tanggal 8 Juli 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 34 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif mulai tanggal 1 Januari 2003. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 4 April 2003 MENTERI KEHUTANAN, ttd. MUHAMMAD PRAKOSA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd. Ir. S U Y O N O NIP. 080035380 Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Ekonomi 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta

4. 5. 6. 7. 8.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di Jakarta Gubernur Bank Indonesia di Jakarta Gubernur di seluruh Indonesia Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang Kehutanan di daerah Propinsi di seluruh Indonesia 9. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia 10. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia


this file is downloaded from

Recommend Documents