BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
EDISI VI / 2012
INDEPENDENSI-INTEGRITAS-PROFESIONALISME
BeritaUtama:
The 6th Meeting of INTOSAI WG AADA
Bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo pada tanggal 4- and Audit Disaster-Related Aid ( WG AADA ) , Mr. Gjis M. De 5 Juni 2012 berlangsung Pertemuan ke-6 Kelompok Kerja BPK Vries, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sedunia
( International
Organization of Supreme Audit ( B NPB ) , Syamsul Maarif.
Institution / INTOSAI ) Bidang Pemeriksaan dan Akuntabilitas Pengelolaan Bencana ( Working Group on Accountability for
Hadir pula pada kesempatan tersebut Anggota III BPK
and Audit Disaster-Related Aid ( WG AADA ) ) . INTOSAI WG RI, Agung Firman Sampurna dan Anggota V BPK RI, Sapto AADA adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh or- Amal Damandari, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, ganisasi badan pemeriksa se-dunia ( INTOSAI ) yang bertu- Sunarto serta pejabat pemerintah daerah di Yogyakarta, dan juan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bantuan para pejabat di lingkungan BPK RI. Selain itu pertemuan bencana dengan cara mengembangkan panduan untuk tersebut juga dihadiri oleh dua organisasi internasional yaitu akuntabilitas pengelolaan dan pemeriksaan bantuan bencana. Pertemuan ini diikuti oleh 14 negara yaitu: Amerika,
UN Central Emergency Response Fund ( UN CERF ) dan
Transparency International.
European Court of Auditors ( ECA ) , Belanda, Chile, Cina,
Tujuan pertemuan ini adalah untuk menetapkan
India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Pakistan, konsep panduan ( guidance ) pemeriksaan yang selanjutnya Rusia, Turki, dan Ukraina. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua akan diajukan sebagai konsep International Standards of BPK RI, Hadi Poernomo, dengan keynote speakers Gubernur Supreme Audit Institutions ( ISSAI ) atau Standar INTOSAI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku pada Buwono X, Ketua INTOSAI Working Grup on Accountability for
Sidang
INTOSAI
tahun
2013
di
Beijing,
Cina.
..................................................................................Bersambung Hal. 2
SAJIAN ANGKRINGAN The 6th Meeting of INTOSAI WG AADA.…………………………..1 Audiensi Pansus DPRD Bantul….…………………………………..4 Kunjungan Media ke Harian KR………………..……………………2 Diskusi Kerugian Negara..……………………………………………5 INTOSAI dalam Lensa….……………………………………………..3 Sosialisasi BPD…………………………………………………………5 Sosialisasi JFP dan Kode Etik BPK……………..………………….4 Kilas Media dan Travelling Jogja ...…………………………………6
Edisi VI / 2012
Halaman 2
Media Visit ke Harian Kedaulatan Rakyat
Ketua BPK RI, Hadi Purnomo
didampingi oleh
Kunjungan media ini merupakan salah satu program
Anggota V, Sapto Amal Damandari, Sekretaris Jenderal Hen-
Public Awareness Campaign yang bertujuan untuk memberi-
dar Ristriawan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY
kan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi BPK RI
Sunarto, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bachtiar Arif
kepada khalayak umum. Dalam kesempatan tersebut para
dan segenap pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi
pejabat BPK juga berdialog dengan para wartawan KR dalam
DIY, melakukan kunjungan ke Harian Kedaulatan Rakyat
suasana yang terbuka, akrab dan santai. Keterbukaan BPK
( K R ) pada hari senin, 4 Juni 2012. Rombongan tersebut
kepada media ini menunjukkan bahwa BPK berkomitmen
diterima oleh Direktur Utama KR, Gun Nugroho Samawi, yang
untuk selalu mengedepankan transparansi sebagai salah satu
didampingi segenap jajaran pimpinan KR di Ruang Joglo KR
bentuk perwujudan dari reformasi birokrasi.
Jalan P. Mangkubumi No 40-46.
INFO ANDA
The 6th Meeting..........................
Peraturan BPK RI No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik
Konsep panduan pemeriksaan yang telah dikembangkan
Informasi publik yang wajib disediakan BPK adalah :
( p reparedness ) ; Panduan pemeriksaan tahap tanggap da-
antara
lain:
Panduan
pemeriksaan
tahap
kesiagaan
rurat dan rehabilitasi; dan Prosedur pemeriksaan atas risiko
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
kecurangan ( fraud ) dan korupsi pada tahap tanggap darurat. Pada pertemuan kali ini juga dibicarakan tentang rencana pemeriksaan paralel ( parallel audit ) yang bertujuan
3. Profil Kelembagaan 4. Rencana Strategis BPK 5. Lembar informasi tentang peraturan dan keputusan BPK
untuk mengujicobakan prosedur pemeriksaan yang
telah
dikembangkan
pada
dan
untuk
memberikan
masukan
pengembangan panduan pemeriksaan selanjutnya.
6. Laporan Keuangan 7. Ringkasan Informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh BPK 8. Ringkasan informasi tentang pencapaian kinerja BPK 9. Pengumuman pengadaan barang dan jasa, penerimaan pegawai, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di BPK. 10. Rencana ( R KAK/L ) ( D IPA )
Kerja
Anggaran
Kementrian/Lembaga
dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran
Panitia Intosai BPK RI Perwakilan Prov. DIY
Edisi VI / 2012
Halaman 3
Welcome Dinner oleh Sri Sultan HB X di Kraton Yogyakarta dan tukar menukar cindera mata ( M inggu, 3 Juni 2012 )
Rangkaian Social Program: Lava Tour di Gunung Merapi dan Kunjungan ke Candi Borobudur ( R abu, 6 Juni 2012 )
Acara Makan malam yang dilanjutkan dengan menyaksikan Pagelaran Sendratari Ramayana di Candi Prambanan ( R abu, 6 Juni 2012 )
Edisi VI / 2012
Halaman 4
Rangkaian Sosialisasi JFP dan Kode Etik Pemeriksa
Bertempat di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan
Esok harinya, Selasa 19 Juni 2012, bertempat di ru-
Provinsi DIY pada hari senin, 18 Juni 2012 dilaksanakan
ang yang sama dilaksanakan juga Sosialisasi Piagam Penga-
sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa ( JFP ) yang diikuti
wasan Internal BPK dan Kode Etik BPK yang disampaikan
oleh semua auditor dengan narasumber Kasubag JFP, Krisdi-
oleh Inspektur Inspektorat II, Mokhammad Bayu Sabartha.
yanto. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan, Sunarto men-
Dalam sosialisasi ini disampaikan bahwa tujuan Piagam Pen-
yampaikan bahwa dengan sosialisasi JFP ini diharapkan dapat
gawasan Internal adalah untuk mendorong efektivitas pelak-
membantu memecahkan permasalahan-permasalahan dalam
sanaan tugas ITAMA yang mempunyai misi menyediakan in-
hal JFP salah satu contohnya dalam proses penyusunan
formasi, konsultasi, saran dan layanan assurance secara inde-
DUPAK.
penden dan obyektif kepada BPK.
Audiensi Pansus DPRD Bantul
Dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemerik- meriksa. saan ( LHP ) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Aanggaran 2011, Panitia Khusus ( P ansus ) DPRD Kabupaten Bantul melakukan audiensi ke BPK RI Perwakilan Provinsi DIY pada hari selasa, 19 Juni 2012 bertempat di Ruang Auditorium R. Soerasno. Pansus DPRD Kabupaten Bantul yang berjumlah 9 orang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Arif Haryanto dan diterima oleh Kepala Perwakilan Sunarto, Kepala Sub Auditorat Eko Yulianto dan Tim Pe-
Pada kesempatan tersebut Pansus DPRD Kabupaten Bantul memohon penjelasan terkait dengan temuan-temuan BPK. Diharapkan hasil audiensi ini dapat digunakan sebagai dasar bagi DPRD Kabupaten Bantul dalam memantau tindak lanjut temuan dari masing-masing SKPD Kabupaten Bantul.
Edisi VI / 2012
Halaman 5
Diskusi Konsep Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Sosialisasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Kerja sama antara BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dengan Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) DIY
sudah
terjalin sejak lama dimana pembayaran gaji pegawai BPK setiap bulannya melalui transfer ke rekening BPD. Sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada nasabah dhi. pegawai BPK Perwakilan Prov DIY, pada tanggal 20 Juni 2012 bertempat di Ruang Auditorium BPK , BPD DIY Dalam
rangka
penyusunan
Petunjuk
menyelenggarakan sosialisasi mengenai produk-produknya.
Teknis
Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pegawai dengan narasumber
( J uknis ) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Ditama
Manager Pemasaran BPD DIY, Efendy Sutopo Yuwono.
Binbangkum yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara, Sumedi, menyelenggarakan diskusi mengenai konsep juknis tersebut di Ruang Auditorium BPK pada tanggal 21 Juni 2012. Diskusi ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Sunarto, Kepala Sub Auditorat Eko Yulianto, Kasubag SDM, Hukum dan Humas Sandra Nursanie dan para auditor serta unit hukum BPK RI Perwakilan Provinsi DIY .
JOGJA...Kota beragam makna...
Jogja ( karta ) atau Ngayogyakarta ( bahasa Jawa ) . Sebutan peran
kota
Yogyakarta
perjuangan dalam
berkenaan
konstelasi
dengan
perjuangan
bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebutan kota kebudayaan berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi yang sampai kini masih tetap lestari. Predikat kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan M
e
n
u
r
u
t
B
a
b
a
d
Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta ( bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II ( raja Mataram tahun 1719-1727 ) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati.Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang
makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berartiYogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan,
nama
Yogyakarta
diambil
dari
nama
( i bu ) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan
peran kota ini dalam dunia pendidikan. Di samping adanya berbagai jenjang pendidikan, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan
bila
Yogyakarta
disebut
sebagai
miniatur
Indonesia. Sebutan kota pariwisata menggambarkan potensi jogja dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan seperti wisata alam, sejarah, budaya, pendidikan, bahkan wisata malam.
Edisi VI / 2012
Halaman 6
KILAS MEDIA Tribun Jogja, 1 Juni
Kedaulatan Rakyat, 5 Juni
BPK nyatakan Kota Jogja dan Sleman WTP
BPK terus kumpulkan data : Tim Audit Proyek Hambalang diperpanjang
Radar Jogja, 1 Juni
Kedaulatan Rakyat, 8 Juni
Terminal Giwangan ganjal opini BPK
Dikunjungi BPK se-dunia: Sleman mampu ciptakan pariwisata kreatif
PANTAI INDRAYANTI
Kedaulatan Rakyat, 2 Juni BPK jadi tuan rumah Pertemuan Badan Pemeriksa se-Dunia
Kedaulatan Rakyat, 8 Juni Tim khusus Gubernur-BPK : perlu audit investigasi penyimpangan bansos Kedaulatan Rakyat, 13 Juni
Koran Tempo, 5 Juni
Audit BPK: Pengelolaan Aset Daerah sudah kronis, Bupati Kulon Progo tegur SKPD tak patuh
Belasan Negara dunia bahas audit bantuan bencana
Jogja Expres, 15 Juni
Kompas, 5 Juni Audit dana bencana, 14 Negara susun panduan bersama Jogja Pos, 5 Juni Manajemen bencana Jogja jadi percontohan dunia Harian Jogja, 5 Juni Dana Bencana wajib dilaporkan BPK
Sundak, pantai yang dibatasi bukit karang ini merupakan salah satu pantai yang menyajikan
Republika, 5 Juni Galang dana bencana wajib lapor BPK
Terletak di sebelah timur Pantai
Kepala Dinkes kena sanksi: Dana Jamkesos langsung ditransfer ke Puskemas jadi temuan BPK
pemandangan
berbeda
dibandingkan pantai-pantai lain yang ada di Gunungkidul. Tidak
hanya
berhiaskan
pasir
putih, bukit karang, dan air biru jernih yang seolah
memanggil-manggil
wisatawan
untuk menceburkan diri ke dalamnya, Pantai Indrayanti juga dilengkapi restoran dan cafe serta deretan penginapan yang akan memanjakan wisatawan. Beragam
Jawa Pos, 24 Juni
menu mulai dari hidangan laut hingga nasi
17 eks Dewan Kota Mojokerto ogah lunasi hutang
goreng bisa di pesan di restoran yang
Kedaulatan Rakyat, 25 Juni Rugikan Negara diusut BPK, Sapi Bansos disalahgunakan
Bernas Jogja, 5 Juni
Kedaulatan Rakyat, 27 Juni
Auditor 14 Negara ke jogja bahas audit bencana
Terjun ke Sragen, BPK lacak dana Kasda
menghadap ke pantai ini. Pada malam hari, gazebo-gazebo yang ada di bibir pantai akan terlihat cantik karena
diterangi
Menikmati
makan
kerlip
sinar
malam
di
lampu. cafe
ini
ditemani desau angin dan alunan debur ombak akan menjadi pengalaman romantis yang tak terlupa.
Redaksi : Sunarto, Sigit Hermawan, Sandra Nursantie, Nina T, Wahyu BD , Pratiwi WA, Kurniawan M, Topan S, Christina GP, Y. Dwi R
Alamat Redaksi: : Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta….www.yogyakarta.bpk.go.id…
[email protected]
