TESIS SIWI ENDAH SARITRI. Izin pendahuluan..., Siwi Endah Saritri, FH UI, 2012

IZIN PENDAHULUAN DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH DKI JAKARTA, ANALISIS KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 137/G/2010/PTUN-JKT

TESIS

SIWI ENDAH SARITRI 1006738582

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JUNI 2012

i

Izin pendahuluan..., Siwi Endah Saritri, FH UI, 2012

IZIN PENDAHULUAN DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH DKI JAKARTA, ANALISIS KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 137/G/2010/PTUN-JKT

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

SIWI ENDAH SARITRI 1006738582

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JUNI 2012 ii




KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Izin Pendahuluan Dalam MEndirikan Bangunan Di Wilayah DKI Jakarta, Analisis Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 137/G/2010/PTUN-JKT” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: (1)

Ibu Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.

(2)

Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

(3)

Seluruh Bapak/Ibu staff

Kesekretariatan Sub Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Wismar Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis. (4)

Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

(5)

Kedua orangtua tercinta, Bapak Bambang Sabariman dan Ibu Tri Wahyu Widayati, adik perempuan tercinta Galuh Isninditari, sebagai sumber inspirasi dan yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa-doa yang makbul, serta semangat.

(6)

Suami tercinta Anugerah Sandi Putra dan anak-anak perempuan kecilku Resiya Anindita dan Farah Anindya, belahan jiwa sekaligus sumber v


semangat dan kekuatan, terimakasih, sesungguhnya saya tidak bisa sampai disini tanpa pengertian dan doa-doa manis serta sungguh-sungguh dari kalian. (7)

Teman-teman angkatan 2010 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;

(8)

Cak Ari, sejawat MKN 2010, yang telah memberikan bantuan tanpa diminta, orang yang pertamakali memberikan pengayaan dalam hal kerangka dasar Penulisan ini.

(9)

Shanti Damayanti, sahabatku sejak SMA, terimakasih kesediaannya membantu menerjemahkan beberapa bagian peraturan berbahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia,

(10) Belinda Rosalina, sahabat sejak kuliah S1 FHUI, yang selalu jadi teman sharing emosional, teman suntuk dan bahagia. (11) Teman-teman Coerpat S1 FHUI 96 (Virda, Devi, Sheilla, Barryl), temanteman berbagi kebahagiaan dan kegilaan, terutama selama waktu-waktu menegangkan di MKNUI 2010. (12) Teman-teman seperjuangan di MKNUI 2010, terutama Silvana, Lala, Destika, Nia, Azti, Patrick, Edwin dan Riva, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan dan saling menyemangati baik selama perkuliahan maupun di detik-detik terakhir sampai menjelang ujian tesis. (13) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini. Akhir kata, Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 14 Juni 2012

Penulis vi



ABSTRAK

Nama

:

Siwi Endah Saritri, 2010

Program Studi

:

Magister Kenotariatan

Judul Tesis

:

Izin Pendahuluan Dalam Mendirikan Bangunan Di Wilayah DKI Jakarta, Analisis Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 137/G/2010/PTUN-JKT

Tesis ini mengangkat dua pokok permasalahan yakni mengenai urgensi diberikannya IP dalam proses pemberian IMB dan bagaimana Pengadilan memandang kedudukan IP dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut, maka penelitian diadakan dengan tujuan :(a) Memperoleh data tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik dari sisi teori dasar, sejarah sampai dengan kedudukan perizinan dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk pula mengenai kaitan IMB dengan masalah pertanahan, Tata Ruang, serta peraturan-peraturan apa saja yang yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan khususnya di DKI Jakarta;(b) Mendapatkan informasi tentang pendapat petugas yang berwenang yakni pegawai kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta mengenai urgensi diadakannya IP sebelum diberikannya IMB; (c) Mengadakanan analisis dari sisi hukum terhadap kasus dalam Penelitian ini dengan menghubungkannya dengan data-data dan informasi tersebut di atas. Metode penelitian yang digunakan adalah bertipe eksplanatoris dan preskriptif dan berbentuk yuridis normatif, sementara pengumpulan data didapatkan dengan cara wawancara langsung dan penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian IP dalam proses IMB yang mana dalam kasus dalam Penelitian ini dicetuskan melalui dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara berupa pembekuan IP untuk membangun struktur secara keseluruhan; sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembekuan IP merugikan Pemohon IMB yang dinyatakan dalam pembatalan atas Pembekuan IP oleh Pengadilan.

viii


ABSTRACT

Nama

:

Siwi Endah Saritri, 2010

Program Studi

:

Magister of Notary

Judul Tesis

:

Preliminary Permit Upon Building Process In DKI Jakarta, Analizing The Case Of The State Administration Court In Jakarta Number: 137/G/2010/PTUN-JKT,

There are two main problems chosen to be solved in this research; the urgency for issuing Preliminary Permit and the positition of the Preliminary Permit in accordance with the Court’s opinion in the aforementioned case, in connection with Building Permit. In order to answer those main problems, this Research is therefore conducted with purposes hereafter: (a) To obtain datas on Buliding Permit, such as; the basic theory of permit, the history of permit up to the position of permit within Indonesian Legal System from the point of view of legal theory and State Admnistration Law, including matters on Building Permit in connection with land issues, city spatial plan, and any regulations which stipulates Building Permit in DKI Jakarta (b) To obtain informations from the officer of P2B of DKI Jakarta about the said main problems; (c) Conducting legal analisys upon the aforementioned case by connecting the datas dan the informations gathered as mentioned above. The method that being used for this research are using legal normative, explanatory and prescriptive type, and the datas are gathered byway of direct interviews and literature research. The outcome of this Research indicates that there are problems occur upon the issuance of IP within the process of granting Building Permit, which to this case was iniciated by blocking the Preliminary Permit that had been given to build the structure in full, and it could be concluded that the blockage of Preliminary Permit had deprived the Building Permit Applicant for which upholded by an annulment of such by the Court.

ix


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.................................................iii HALAMAN PENGESAHAN..............................................................................iv KATA PENGANTAR...........................................................................................v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI...........................vii ABSTRAK (INDONESIA)..................................................................................viii ABSTRACT (ENGLISH)......................................................................................ix DAFTAR ISI ....................................................................................................... ...x I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 I.1Latar BelakangMasalah ............................................................................ 1 I.2.Pokok Permasalahan ................................................................................ .4 I.3.Tujuan Penelitian ..................................................................................... .4 I.4.Kegunaan Penelitian ................................................................................ .5 I.5.Metode Penelitian .................................................................................... .6 I.6. Kerangka Konsepsional.............................................................................8 I.7.SistematikaPenulisan ............................................................................... 12 II. ANALISIS KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR:137/G/2010/PTUN-JKT ............. II.1.Definisi Izin ........................................................................................... 14 II.2. Fungsi Perizinan……………………………………………………… .15 II.3. Pentingnya Perizinan…………………………………………………...18 II.4. Perizinan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia…………………………19 II.4.a. Izin Ditinjau Dari Ilmu Perundang-Undangan................ 20 II.4.b. Izin Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ........... . 25 II.5. Landasan Hukum Perizinan Di Indonesia............................................. . 30 II.6. Izin Mendirikan Bangunan.................................................................... ..35 II.6.A. Perizinan Di Zaman Hindia Belanda ............................ ..35 II.6. B. Sejarah IMB Di Wilayah DKI Jakarta.......................... .39 II.6.C. Kaitan IMB Dengan Hukum Pertanahan Indonesia ..... .42 II.6.D. Kaitan IMB Dengan Pengaturan Tata Ruang................ . 45 II.6. E. Peraturan-Peraturan IMB Di DKI Jakarta..................... .49 II.6.F. Mekanisme Permohonan Izin Mendirikan Bangunan......52 II.6.G. Izin Pendahuluan.............................................................60 II.6 G.1. Dasar-DasarHukum IP……………………...60 II.6.G.2. Urgensi Pengadaan IP…………………….. .67 II.7. PembahasanKasus ............................................................ .68 II.7.a. DudukPerkara / RingkasanKasus ...................... . 68 II.7.b. Analisa Kasus .................................................... ..79 III. PENUTUP III.1.Simpulan..............................................................................................87 III.2.Saran....................................................................................................88 DAFTAR REFERENSI.........................................................................................i- ii

ii Izin pendahuluan..., Siwi Endah Saritri, FH UI, 2012

LAMPIRAN 1. LAPORAN WAWANCARA LAMPIRAN 2. LAPORAN FOTOKOPI KASUS


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan produk hukum bersifat definitif, terdapat fasilitas yang dapat diberikan terlebih dahulu yakni berupa Izin Pendahuluan (IP). Ditinjau dari sifat IP terhadap IMB bagi Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), maka timbul suatu pertanyaan, tidakkah ada suatu pertentangan antara IP itu sendiri dalam kaitannya atas wewenang-wewenang yang dapat digunakan PIMB sebagai pemegang IP dengan kenyataan bahwa sebenarnya IP itu belum merupakan izin yang bersifat definitif ?

Izin

dapat

dikatakan

sebagai

suatu

bentuk

pengendalian.

Pengendalian oleh Penguasa atas bentuk-bentuk usaha yang dilakukan oleh warga di wilayahnya. Dalam kaitannya dengan IMB, Pemerintah Daerah dapat disamakan sebagai Penguasa yang memegang kendali atas pengaturan mengenai dikeluarkannya izin untuk mendirikan bangunan di wilayah DKI Jakarta. Bahwa dengan diaturnya izin untuk mendirikan bangunan di wilayah DKI Jakarta maka diinginkan adanya ketertiban antara lain di bidang hukum, ekonomi, sosial dan lingkungan1.

Pengaturan mengenai perizinan dapat dikatakan sebagai upaya untuk menciptakan kepastian di bidang hukum terutama bagi dunia usaha. Dunia usaha dalam hal ini diwakili baik dari kalangan investor lokal maupun asing. Kemajuan iklim investasi di Indonesia akan menciptakan

1

Safri Nugraha, et al., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 124 -127

1 Izin pendahuluan..., Siwi Endah Saritri, FH UI, 2012

kemajuan di bidang perekonomian, yang berujung pada tercapainya citacita dari Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tersebut dalam Pembukaan Alinea IV, yang salah satunya berbunyi : Memajukan Kesejahteraan Umum.

Sebagaimana

dikatakan

dalam

tulisan

Eko

Prasojo,

dkk;

berdasarkan data Studi Bank Dunia 2004, bahwa: “Beberapa faktor yang mendorong buruknya situasi iklim investasi anatara lain adalah akibat adanya proses perizinan yang panjang dan mahal. ..., maka biaya administrasi berinvestasi di Indonesia adalah yang paling mahal. Belum lagi permasalahan seperti rendahnya

kepastian

hukum,

mis-manajemen

pengelolaan

administrasi publik, hingga masalah lemahnya sumberdaya manusia dan terbatasnya infrastruktur”.2

Kasus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 137/G/2010 antara PT. Ariobimo Laguna Persada (P.T. ALP) sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta (Dinas P2B) Jakarta sebagai Tergugat adalah kasus yang sangat menarik dicermati. Kasus ini adalah contoh keterkaitan antara dunia usaha dengan kebijakan pemerintah yakni dalam perihal izin. Dimana PT.ALP sebagai pengusaha atau investor lokal sebelum mendapatkan IMB telah

lebih

dahulu

mendapat

‘kemudahan’

untuk

dapat

mulai

melaksanakan rencana usahanya memugar Taman Ria Senayan secara menyeluruh dalam bentuk IP Struktur Menyeluruh berdasarkan surat Gubernur Povinsi DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2010, No. 39/IPSTR/VI/2010. Sebelum masuk pada pembahasan di bab berikut mengenai kasus, timbul perntanyaan, apakah dapat kita sebut IP ini sebagai

2

Eko Prasojo, et al., Deregulasi & Debirokratisasi Perizinan Di Indonesia, cet. 1, (Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI, Desember 2007), hlm. 3


‘kemudahan’ atau malah sebagai ‘sandungan’ beserta alasan-alasannya, maka sebagai pandangan singkat dapat penulis terangkan sebagai berikut; IP diterbitkan ketika proses permohonan IMB sedang berjalan, dengan kata lain IP diberikan pada PIMB ketika IMB sebagai izin definitif masih dalam proses verifikasi. Jika melihat jenis-jenis IP sesuai pengaturan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2000 Pasal 5 ayat 2, kesemuanya memperbolehkan pemohon IMB untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang bersifat awal, bahkan sampai menyeluruh. Padahal verifikasi dalam pemberian izin apapun diperlukan untuk mencocokkan data, memperoleh kebenaran datanya, sampai dengan keyakinan penuh dari pemegang wewenang untuk pada akhirnya, memberikan izin pada pemohon, oleh karena semua data-data yang diperlukan telah diberikan dan kesemuanya tidak menyalahi hukum. Dalam pengaturan mengenai IP ini pada Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur DKI, tidak diberikan batasan yang jelas atas posisinya sebagai Izin yang belum definitif dan bagaimana implikasinya apabila ternyata ada masalah dalam data-data PIMB dalam proses verifikasi baik terhadap pemegang IP maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Wewenang yang diberikan pemegang IP terlihat begitu besar sehingga kemungkinan dapat mengalami kerugian yang terlalu besar pula bila ternyata pemberian IMB-nya ditolak. Proses verifikasi semestinya juga dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan kesempatan pada pihak ke-tiga untuk mengetahui adanya pengajuan permohonan ini, dan bila ada, merupakan kesempatan untuk megajukan keberatan. Hal ini dikarenakan IMB terkait erat dengan tanah yang menjadi landasan pendirian bangunan tersebut, dan pemilikan tanah dalam proses pengajuan IMB harus dibuktikan tidak dalam sengketa atau tanah dipastikan tidak diperuntukkan sebagai lahan berfungsi sebagai lahan penghijauan sebagimana yang terjadi pada kasus ini. Pada kasus ini, pihak Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Pengawas Dan Penertiban Bangunan (Dinas P2B) mengeluarkan keputusan untuk membekukan IP yang telah diberikan pada


penggugat melalui Surat Keputusan No. 84 Tahun 2010 tentang Pembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 39/IPSTR/VI/2010; padahal IP yang dibekukan tersebut memberikan izin untuk melaksanakan pembangunan struktur secara menyeluruh, dan penggugat atas hal tersebut, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pembangunan yang nilainya cukup signifikan. Inilah salah satu hal yang akan disoroti dalam penulisan. Karena di dalam peraturan yang mengatur mengenai IMB dan IP tersebut tidak diatur lebih lanjut terhadap perihal semacam ini. Terutama mengenai bagaimana PIMB dapat mendapatkan perlindungan atas pembekuan atau pembatalan dari IP khususnya yang berjenis menyeluruh terhadap segala kerugian yang ditanggung PIMB.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang menarik untuk dianalisa dan dikaji di dalam usulan penelitian ini. Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi diberikannya IP dalam proses pemberian IMB, baik ditinjau secara umum dari sisi peraturan perundang-undangan maupun secara khusus dari sudut pandang putusan kasus dalam penulisan ini? 2. Bagaimana Pengadilan memandang kedudukan IP pada kasus ini dalam kaitannya dengan IMB?


I.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.3 Dalam pada itu penelitian ini bertujuan sebagai berikut: a. Memperoleh data tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik dari sisi teori dasar mengenai perizinan, sejarah perizinan dan landasan hukum perizinan di Indonesia, perizinan dalam sistem hukum di Indonesia yang ditinjau dari ilmu perundang-undangan dan ditinjau dari Hukum Administrasi Negara,

sampai pada sejarah IMB, kaitannya

dengan masalah pertanahan, kaitannya dengan Tata Ruang, serta peraturan-peraturan apa saja yang yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan khususnya di DKI Jakarta; b. Mendapatkan informasi tentang pendapat petugas yang berwenang yakni pegawai kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta mengenai urgensi diadakannya IP sebelum diberikannya IMB. c. Mengadakan analisis dari sisi hukum terhadap kasus dalam penulisan ini dengan menghubungkannya dengan data-data dan informasi tersebut di atas.

I.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Sudah selayaknya suatu penulisan memiliki kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi praktek.4 Dikaitkan dengan kasus yang akan dianalisa dalam penulisan ini, maka diharapkan penulisan ini dapat berguna untuk:

3

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 119 4 Ibid., Hlm. 20


a. Mengetahui apakah IP itu dapat dikategorikan sebagai bukan suatu bentuk putusan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki dampak hukum karena sifatnya belum definitive atau sebaliknya. b. Mengetahui apakah keberadaan IP dalam mekanisme pemberian IMB meguntungkan atau malah merugikan penerimanya, dalam pada ini PT. ALP. c. Menambah khazanah referensi mengenai perihal IMB pada umumnya dan perihal IP pada khususnya bagi pelajaran dan praktek kenotariatan dalam kaitannya yang erat dengan perihal pertanahan sebagai salah satu subjek perkuliahan utama dalam ilmu kenotariatan.

I.5. METODE PENELITIAN

Sebagaimana dikutip oleh Prof. Soejono Soekanto dalam bukunya, menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor : 1975, yang dimaksud dengan Metodologi adalah: “ … the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research”.

Menurut Ibu Sri Mamudji, Metode Penelitian merupakan blueprint suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.5

Dalam pada itu, ditinjau dari bentuknya, penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan :6 a. Menarik asas hukum, tujuannya adalah untuk dapat menafsirkan peraturan perundang-undangan. 5

Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penelusuran Hukum, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21. 6

Ibid, hal. 10


b. Penelitian sistematik hukum, yakni dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang melitputi: 1. Subyek hukum, dalam kasus penulisan ini adalah PT ALK dan Dinas P2B; 2. Hak dan kewajiban, secara umum PT ALK adalah pihak Pemohon IMB yang mendapatkan IP yang memiliki kewajiban antara lain mematuhi peraturan perundang-undangan tentang IMB dan berhak menggunakan IP tersebut sesuai peraturan, demikian juga Dinas P2B, wajib dan berhak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Peristiwa hukum, yakni gugatan PT.ALK terhadap Dinas P2B; 4. Hubungan hukum, adalah antara pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas P2B dengan pengguna produk hukum yakni PT. ALK yang memiliki permasalahan dengan pelaksanaan IP yang diterimanya; 5. Obyek hukum, adalah keputusan pengadilan PTUN sebagaimana telah disebutkan di atas.

c. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan baik secara: 1. Vertikal:

menganalisa

peraturan

perundang-undangan

yang

derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama 2. Horizontal: menganalisa peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama. d. Sejarah

hukum,

dilaksanakan

secara

kronologis

dan

melihat

hubugannya dengan gejala sosial yang ada.

Kemudian selain itu, sebagaimana disebutkna di atas penelitian dilaksanakan dengan menggunakan tipe eksplanatoris dan preskriptif. Maksud dari peneitian eksplanatoris adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.7 Penelitian preskriptif tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.8

7

Ibid., hal 4.

8

Ibid.


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini langsung dari praktisi yaitu berupa wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Sumber data primer digunakan untu dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Gangguan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Tata Usaha Negara, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang dan lainlain. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku hukum, tesis dan desertasi. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.6. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konsepsionil disusun berdasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu9, dalam hal ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis kasus pada penulisan ini; sebagaimana diuraikan dibawah ini:10 -

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9

Ibid., Hlm. 137. Menggunakan definisi dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah 2030, Pasal 1 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, Pasal 5. 10


-

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

-

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kosntruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau timggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social budaya maupu kegiatan khusus.

-

Izin Mendirikan Bangunan gedung selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan teknis berlaku.

-

Izin Pendahuluan Dalam Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tersebut, Izin Pendahuluan diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan sebagai berikut: (1) Sebelum IMB diterbitkan, Dinas/Suku Dinas dapat menerbitkan Izin Pendahuluan (2) Izin Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Izin Pendahuluan Persiapan yaitu Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran

bangunan/bangun-bangunan

dan

untuk

pemancangan pertama. b. Izin Pendahuluan Pondasi yaitu izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi: penggalian tanah dalam


pelaksanaan pondasi, dewatering dan pemancangan pondasi bangunan/bangun-bangunan yang diterbitkan atas permohonan; c. Izin Pendahuluan Menyeluruh yaitu izin untuk melakukan kegiatan

pelaksanaan

bangunan/bangun-bangunan

sampai

selesai.

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2000 tersebut di atas,

Izin

Pendahuluan

diatur

dalam

Pasal

5

namun

tidak

termasuk/disebutkan dalam Ketentuan Umum-nya pada Pasal 1. Kemudian baru dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006, Izin Pendahuluan merupakan bagian dari Ketentuan Umum Pasal 1 butir 14, 15, 16, 17 dan 18, yang menyatakan: “14. Izin Pendahuluan yang selanjutnya disingkat IP adalah Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitive.” “15. Izin Pendahuluan Persiapan yang selanjutnya disingkat IP Persiapan adalah Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan bangunan lama.” “16. Izin Pendahuluan Menyeluruh yang selanjutnya disingkat IP Menyeluruh adalah izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan bangunan/ bangun-bangunan sampai selesai.” “17. Izin Pendahuluan Pondasi yang selanjutnya disingkat IP adalah izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi dan/atau pemancangan pondasi bangunan/bangun-bangunan.”


“18. Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh yan selanjutnya disingkat IP Struktur Menyeluruh adalah izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan / bangun-bangunan secara menyeluruh.”

-

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

-

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari RTRW ke dalam rencana detail kawasan.

-

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

-

Sertipikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertipikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bengunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

-

Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan IMB, SLF, bukti Kepemilikan bangunan gedung dan/atau Persetujuan rencana teknis bongkar bangunan gedung.

-

Penyelenggara bangunan gedung adalah perencana, pelaksana, pengawas, pemelihara, pengkaji teknis, pengelola dan pemilik bangunan gedung.

-

Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung sebagai bukti kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai dibangun berdasarkan IMB dan telah memiliki SLF sesuai dengan persyaratan administrative dan teknis berlaku.

-

Orang adalah perseorangan atau badan hukum.


-

Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung

-

Pengelola bangunan gedung adalah seorang atau sekelompok orang ahli/badan yang bertugas mengelola penggunaan bangunan gedung agar dapat digunakan secara eektif dan efisien.

-

Pengguna bangunan gedung adalah Pemilik bangunan gedung dan/atau bukan Pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

-

Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan ketentuan undang-undang bidang bangunan gedung dalam upaya penegakan hukum.

-

Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan gedung.

-

Petugas adalah pegawai Dinas yang bertanggung jawab untuk melayani, menata, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan fisik dan administrasi pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan bangunan gedung.

-

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang / jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan kejelasan arah dalam pembahasan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini dalam 3 bab, yang uraian singkat mengenai isi setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:


-

BAB. 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konsepsional, yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

-

BAB. 2 ANALISIS TENTANG IZIN PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum mengenai Perizinan mulai dari landasan hukum, fungsi, jenisjenis, hingga posisi perizinan ditinjau dari tata hukum di Indonesia, kemudian mengerucut pada pokok bahasan mengenai IMB yang terdiri dari pengertian, sejarah, peraturan dan dasar hukum dan falsafah, fungsi, asas, jenis-jenis, sistem, timbul dan hapusnya izin, dan hukum mengenai izin termasuk hukum publik; sistem perizinan di Indonesia; tinjauan umum perizinan yang terdiri dari pengertian, subjek, objek, yang

kesemuanya

sebagai

landasan

bagi

pembahasan

kasus

sebagaimana tersebut di atas pada sub bab terakhir dari bab ini.

-

BAB. 3 PENUTUP

Pada bab terakhir ini diuraikan tentang kesimpulan akhir yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan hasil analisa permasalahan pada tesis ini serta diharapkan berguna di dalam praktik.


BAB. II ANALISIS TENTANG IZIN PENDAHULUAN

Sebelum memasuki bahasan mengenai Izin Mendirikan Bangunan, maka bab ini terlebih dahulu akan memaparkan mengenai Izin / Perizinan secara umum serta mengidentifikasi posisi/ letak perizinan dalam tata hukum di Indonesia

II. 1. Definisi Izin

Jika ditinjau dari pendapat beberapa ahli hukum, maka AM Donner mengartikan Izin sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh badan pemerintahan dalam tugasnya sebagai demikian, sesuai dengan dan/atau berdasarkan peraturan yang berlaku umum dengan maksud untuk menetapkan dalam hal yang luar biasa hak dan kewajiban timbal balik dari peserta hukum yang bersangkutan.11 Sedangkan Van der Pot dan Van Vollenhoven memberi batasan arti keputusan administrasi negara sebagai tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenangnya yang luar biasa.12 Sementara itu jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Izin artinya: “

pernyataan

mengabulkan

(tiada

melarang

dsb);

persetujuan

membolehkan : ia tetap mendapat – untuk mendirikan perusahaan…”13

11

Prins W.F., Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), Hlm. 41 12 Ibid. Hlm. 42 13 Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.3, (Jakarta: Perum Pernebitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1990), Hlm.341.


II.2. Fungsi Perizinan

Fungsi berarti terkait dengan kegunaan. Menurut Prof. Safri Nugraha, dkk, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, apabila disarikan, maka izin pada awalnya berfungsi sebagai:14 1. Pungutan 2. Dokumentasi dan Informasi 3. Ekonomi 4. Kepentingan Penguasa 5. Pengendalian 6. Hukum 7. Kepastian Usaha 8. Lain-Lain

Dikaitkan dengan IMB, maka dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa Izin berfungsi sebagai:

1. Alat Menarik Pungutan / Pajak Jika melihat pada Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, salah satu konsiderans dibentuknya peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena dengan dikeluarkannya IMB, Pemerintah/ Penguasa ingin menarik pajak atas izin tersebut. Dalam bukunya, Prof. Safri Nugraha, dkk menyebutkan bahwa: “Penguasa ingin mendapatkan pajak dan berbagai pungutan lainnya dari orang atau badan yang berusaha di wilayahnya. Pungutan yang dilakukan oleh penguasa dapat diberlakukan secara umum pada setiap kegiatan usaha atau pungutan diberlakukan menurut jenis kegiatan usaha.”15 14

Safri Nugraha, et.al.,Hukum Administrasi Negara, Cet. 1, (Indonesia: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 124 - 127. 15 Safri Nugraha, et.al.,Hukum Administrasi Negara, Cet. 1, (Indonesia: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 124.


2. Alat Dokumentasi dan Informasi. Dengan dikeluarkannya Izin maka Penguasa / Pemerintah ingin mendapatkan mencatat dan mengetahui orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayahnya.16 Berkaitan dengan dikeluarkannya IMB di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta tentunya akan memilki kemudahan dalam menjalankan fungsi administrasi dan tata kelola kotanya. Karena di setiap kota ada yang dinamakan rencana kota / rencana tata ruang kota, yang mengatur pemanfaatan ruang-ruang / petak-petak tanah di dalam wilayah kota agar sesuai dengan peruntukkannya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, bahwa diantara syarat-syarat yang harus di serahkan dalam pengajuan IMB adalah antara lain: Butir 4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur bagi yang disyaratkan. Butir 5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar Butir 6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas / Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota Dokumentasi yang dilakukan akan menjadi sumber data yang penting, yang juga berfungsi sebagai alat untuk penelusuran informasi bagi semua pihak baik instansi lain maupun segenap masyarakat ketika diperlukan.

3. Alat Pengendalian Pengendalian dalam perihal perizinan dapat ditujukan kepada berbagai hal, misal terhadap harga, terhadap persaingan usaha, terhadap lingkungan (tata kota, pencemaran, dsb). Harga dikendalikan agar tidak terjadi penimbunan, atau usaha dikendalikan agar tidak terjadi persaingan yang 16

Ibid., Hlm. 125.


tidak sehat yakni dengan adanya monopoli atau tidak terjadi penguasaan usaha oleh swasta terhadap usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, atau pendirian bangunan diperkotaan dikendalikan agar tidak terjadi pembangunan yang tumpang tindih serta terjaganya kenyamanan lingkungan kota dari keruwetan akibat sengketa tanah dan bangunan serta kota tumbuh menjadi seperti yang direncanakan pemerintah demi kesejahteraan warganya.

4. Hukum Bahwa dalam suatu peraturan termasuk peraturan mengenai izin, Pemerintah akan mengatur hal-hal yang perlu dipatuhi oleh warga atau pemohon izin serta memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendapatkan suatu Izin. Dan apabila aturan-aturan itu dilanggar, Pemerintah dapat mengenakan sanksi atau dalam hal IMB, Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan IMB-nya atau membekukan bahkan sampai dengan mencabut IMB yang sudah diberikan.

5. Kepastian Usaha Izin dikatakan sebagai bentuk kepastian hukum dan kepastian usaha, bahwa : “ Dengan kepastian usaha dan kepastian hukum tersebut, para pemegang izin akan merasa tenang dan pasti untuk menjalankan kegiatan usahanya, tanpa adanya keraguan seditkitpun akan adanya tindakan pemerintah yang merugikan dirinya dalam berbisnis.”17

6. Kepentingan Penguasa dan Perekonomian Sudah barang tentu Penguasa/Pemerintah memiliki kepentingan yang besar dalam pengaturan perizinan ini, selain juga memang sebagai pihak yang berwewenang untuk membuat peraturan. Dengan dibuatnya

17

Ibid., 127


peraturan mengenai IMB misalnya, pemerintah berkepentingan untuk bisa memajukan perekonomian dan kesejahteraan wilayah yang dipimpinnya. Namun adapula kepentingan lain sebagaimana dimaksudkan Prof Safri Nugraha dalam bukunya: “ Seringkali perizinan digunakan penguasa untuk kepentingan penguasa itu sendiri, misalnya dengan membatasi pemberian izin usaha tertentu dan penguasa hanya memberikan izin kepada orangorang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan penguasa tertentu, seperti kedekatan keluarga, rekan bisnis, dsb.”18 Hal tersebut tentunya merupakan bentuk penyimpangan, namun dalam kenyataannya selalu ada di dalam pemerintahan manapun dan di zaman kapanpun.

7. Fungsi Lain-Lain Perizinan juga memiliki fungsi dalam berbagai segi kehidupan bernegara, antara lain segi keamanan (security), segi kesejahteraan (welfare), segi kemasyarakatan (community), segi lingkungan (environtment), dan lain sebagainya.19 Dalam IMB dapat dikatakan terkandung semua unsur tersebut. Bagi pemegangnya terkandung unsur security yakni adanya kepastian hukum, dan bagi masyarakat terdapat sebuah upaya menjamin kesejahteraan, kelestarian dan keamanan lingkungan hidup.

II.3. Pentingnya Perizinan

Dalam kaitannya dengan fungsi perizinan maka perizinan menjadi penting sebagai salah satu jeruji roda perekonomian. Artinya perizinan adalah salah satu alat (tool) penopang yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena ia diperlukan untuk menambah pemasukan kas Negara/daerah, alat pengendalian dan

18

Ibid., 125 - 126 Ibid., Hlm. 127.

19


kepastian hukum alat identifikasi dan sumber data informasi. Penulis menggambarkannya sebagai ‘jeruji roda’, karena bila ia tidak ada atau tidak difungsikan dengan benar, atau rusak, maka roda pemerintahan akan berjalan tersendat / sulit mencapai kemajuan. Hal ini dihubungkan dengan Studi Bank Dunia tahun 2004 yang telah dikutip pada Bab 1, bahwa apabila kita simpulkan dengan logika yang sebaliknya maka sistem perizinan yang baik (debirokratif dan murah) akan menyuburkan iklim investasi (asing maupun lokal) di suatu Negara. Selain daripada itu, ditinjau dari sisi hukum acara, maka perizinan menjadi penting karena hanya perizinan tertulis yang dapat dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, baik melalui Pengadilan Umum atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.20

II.4. Perizinan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Izin diberikan oleh pemerintah dengan memberikan syarat-syarat yang tegas dan juga diikuti oleh pemberian hak dan kewajiban kepada pemegang suatu izin.21 Dengan kata lain, izin adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berisi norma yang harus dipatuhi. Sementara itu menurut Mr. W.F. Prins, Guru Besar pertama dalam Hukum Administrasi Negara di Universitas Indonesia; Izin adalah keputusan yang terbanyak diambil dalam tata Hukum Administrasi Negara karena sifatnya menguntungkan.22 Dalam menghubungkan izin sebagai norma hukum dengan izin sebagai suatu keputusan Admnistrasi Negara, maka penulis akan mulai membahasnya dari izin sebagai norma hukum dari sisi ilmu perundang-undangan yang kemudian dari sana akan dapat diketahui bahwa izin dikeluarkan oleh administrator Negara/ pemerintah dari sisi ilmu hukumAdministrasi Negara.

20

Ibid., Hlm. 155. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Cet. 6, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), Hlm. 129 22 W.F. Prins, R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Cet. 6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), Hlm. 71. 21


II.4.a. Izin Ditinjau Dari Ilmu Perundang-Undangan

Maka terlebih dahulu kita harus tahu, apa itu Norma. Ibu Maria Farida Indrati Soeprapto S.H., M.H. dalam buku beliau mengenai Ilmu Perundang-Undangan menjelaskan bahwa, Norma adalah: 23 “ Suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.”

Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terdapat berbagai macam norma antara lain norma moral, norma agama, norma adat dan norma hukum. Antara norma hukum dengan norma lainnya dapat dibedakan dengan beberapa ciri sebagai berikut:24 1. Norma hukum bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri kita sendiri. Sementara norma-norma lainnya bersifat otonom dalam arti norma itu datangnya dari dalam diri kita sendiri karena

kehendak

dan

keyakinan

kita

sendiri,

sehingga

untuk

menjalankannnya tidak dapat dipaksakan dari luar. 2. Norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa fisik. 3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat, sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lain sanksi itu datangnya dari diri kita sendiri. Selain itu Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (nomodynamics) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya.25

23

Ibid., Hlm. 6 Ibid., Hlm. 11 25 Ibid., Hlm. 9. 24


Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa Izin adalah merupakan norma hukum. Karena Izin berciri-berciri sebagai berikut: 1. Berisi syarat-syarat tegas yang harus diikuti oleh pemohon izin, hal ini memenuhi definisi norma yang merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi dan berhubungan dengan orang lain dan lingkungan. Izin diadakan juga dalam hubungannya dengan salah satunya adalah kenyamanan orang lain dan lingkungan. 2. Berasal dari pemerintah, hal ini memenuhi ciri norma hukum yang bersifat heteronom dan nomodynamics. 3. Sanksi dalam norma hukum dinyatakan dengan kata ‘dapat’. Sehingga tidak semua norma hukum dilkati oleh sanksi, termasuk dalam peraturan mengeni IMB seperti dalam penulisan ini. Selanjutnya, ditinjau dari Ilmu Perundang-Undangan, maka berdasarkan teori Jenjang Norma (Stufenboutheorie) dari Hans Kelsen, dan teori Jenjang Norma Hukun (die Theori von Stufenordnung der Rechtsnormen) dari Nawiasky, maka system norma hukum di Indonesia juga memiliki sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.26 Maksud dari hal tersebut adalah dimana suatu norma itu selalu berlaku, besumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya, sampai pada suatu norma dasar Negara (staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia yaitu Pancasila. Apabila digambarkan dalam bentuk piramida maka gambaran dari lapisan atau jenjangnya adalah sebagai berikut:

26

Ibid., Hlm. 39.


Nawiasky-Kelsen (Stufenbouwtheorie)

STAATSFUNDA MENTALNORM

PANCASILA

STAATSGRUND GESETZ

ATURAN DASAR NEGARA

FORMELLE GESETZ

UNDANG UNDANG (FORMAL)

VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNG

PERATURAN PELAKSANAA N& PERATURAN OTONOM


Berkaitan dengan hal tersebut Benyamin Akzin di dalam bukunya berjudul Law, State And International Legal Order mengemukakan bahwa pembentukan

norma-norma

hukum

Publik

itu

berbeda

dengan

pembentukan norma-norma hukum Privat karena apabila kita lihat pada struktur norma (Norm Structure), maka hukum Publik itu berada di atas hukum Privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (institutional structure), maka Publik Authorities terletak di atas Population.Selanjutnya dilihat dari pembentukannya, norma-norma hukum Publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga Negara (penguasa Negara, wakil-wakil rakyat) atau disebut juga suprastruktur.Sedangkan normanorma hukum Privat dibentuk oleh masyarakat bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat perdata, sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma-norma tersebut sesuai atau tidak dengan keinginan masyarakat.27 Berdasarkan penjelasan dan teori-teori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Izin adalah norma hukum publik, karena berisi peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berisi tentang pengaturan hak dan kewajiban pemegang izin. Selanjutnya, melihat kembali pada Stufenboutheorie, maka Izin termasuk dalam kategori Peraturan Otonom (Autonome Satzung). Peraturan Otonom adalah peraturan

yang yang bersumber dari

kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi adalah kewenangan dalam pembentukan

peraturan

perundang-undangan

(atributie

van

wetgwevingsbevoegdheid) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga Negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.28 Dalam hal ini, pengaturan mengenai izin diberikan oleh undang-undang, misalnya: Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UU 27

Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., Ilmu Perundang-Perundangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Cet. 6, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998), Hlm. 26. 28 Ibid., Hlm. 35.


No. 3 tahun 1982) kepada Kementrian Perdagangan dengan Keputusan Menteri Perdagangan No.1458/Kep/XII/84 tentang Surat Izin Usaha (SIUP).29 Atau dalam kaitannya dengan IMB, maka atribusi diberikan berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No.34 tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, kepada Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 76 tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta. Mengapa bukan termasuk pada kategori Peraturan Pelaksanaan (Verordnung)? Karena Verordnung bersumber dari kewenangan delegasi, yakni kewenagan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (delegatie van wetgevingsbevoegdheid) ialah pelimpahan kewenangan baik yang dinyatakan tegas maupun tidak, yang sifatnya bukan ‘diberikan’ tapi ‘diwakilkan’, serta bersifat sementara yang artinya dapat dilaksanakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.30 Perlu diketahui pula bahwa tidak semua Norma Hukum adalah merupakan Peraturan Perundang-Undangan. Norma Hukun Dasar (UUD 1945) tidak sama dengan peraturan perundang-undangan. Norma Hukum Dasar masih merupakan norma hukum tunggal, masih mengatur hal-hal umum yang merupakan pokok-pokok saja sehingga norma-norma dalam suatu Hukum Dasar belum dapat langsung berlaku mengikat umum. Agar Norma Hukum Dasar tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, norma hukum itu harus dituangkan terlebih dahulu kedalam peraturan perundangundangan dimana norma hukumnya bersifat umum dan mengikat seluruh warga Negara.31 Sehingga dapat disimpulkan, syarat suatu peraturan

29

Safri Nugraha, et.al.,Hukum Administrasi Negara, Cet. 1, (Indonesia: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 145. 30 Ibid., Hlm. 35 31 Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., Ilmu Perundang-Perundangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Cet. 6, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998), Hlm. 46.


perundang-undangan adalah bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus.32

II.4.b. Izin Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

Sebagaimana

telah

diuraikan

pada

sub-bab

sebelumnya,

disimpulkan bahwa Izin adalah norma hukum publik yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang bersifat otonom. Maka kesimpulan tersebut adalah sesuai dengan pernyataan W.F. Prins yang menyatakan Izin sebagai keputusan dari lembaga Administrasi Negara. Apa itu Administrasi Negara? Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo dalam

bukunya Hukum Admnistrasi Negara menerangkan bahwa;

Admnistrasi Negara mempunyai arti yang luas, yaitu kombinasi daripada (a) “tata pemerintahan” (bestuur, government, administration, (b) “tata usaha

negara’,

(c)

“administrasi

Negara”,

(d)

“pembangunan”

(ontwikeling) dan (e) “pengendalian lingkungan.”33

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa ada tiga arti dari Administrasi Negara:34 (1). Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan) (2). Administrasi Negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani Pemerintah yakni sebagai kegiatan “Pemerintah operasional” dan; (3). Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang.

32

Ibid., Hlm. 52. Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Cet.10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), Hlm. 43. 34 Ibid. 33


Hukum Administrasi Negara berarti Hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang,atau dalam perumusan lain, Hukum Admnistrasi Negara adalah hukum mengenai struktur dan administrasi.35 Menurut Van Vollenhoven, tahun 1927, Hukum Admnistrasi Negara itu berciri: 36 “...untuk sebagian hukum administrasi Negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan Pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka, yang harus taat kepada Pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka, yang harus taat kepada Pemerintah, akan tetapi untuk sebagian besar hukum admnistrasi Negara mengandung arti pula, bahwa mereka yang harus taat kepada Pemerintah menjadi dibebani pelbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai di mana batasnya, dan berhubung dengan ini, berarti juga, bahwa wewenang Pemerintah menjadi luas dan tegas batasnya.”

Pendapat Van Vollenhoven tersebut di atas adalah termasuk sarjana hukum yang berpendirian bahwa Hukum Administrasi Negara berbeda dengan Hukum tata Negara.Vollenhoven membedakan antara hukum tentang distribusi kekuasaan-kekuasaan Negara dan hukum mengenai pelaksanaan atau

penggunaan

daripada

kekuasaan-kekuasaan

atau

kewenangan-

kewenangan tersebut. Seperti juga Professor Openheim yang membedakan hukum Negara dalam dua hal yakni dalam keadaan diam (Tata Negara) dan dalam keadaan bergerak (Admnistrasi Negara). Lalu Professor Logemann, memandang terhadap Hukum Negara sebagai hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan Negara (ambteorganisatie) di dalam rangka pandangan mereka

35

Ibid., Hlm. 45. W.F. Prins, Pengantar Ilmu Hukum Admnistrasi Negara, Cet. 6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), Hlm. 1. 36


terhadap “Negara sebagai organisasi”, sedangkan Hukum Admnistrasi menjadi hukum mengani hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan tersebut satu dengan lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan para warga masyarakat.37 Dalam melaksanakan kewenangannya, para Admisnistrator Negara melakukan perbuatan-perbuatan hukum (rechtshandelingen) serta keputusankeputusan (beslissingen) daripada Administrasi Negara, yang oleh Prof. Prajudi dibagi dalam empat kategori:38 (1) Penetapan (beschikking), (2) Rencana (plan), (3) Norma jabaran (concrete normgeving), dan (4) Legislasi semu (pseudo wetgeving).

Izin

sendiri

adalah

termasuk

dalam

jenis

Penetapan.Penetapan

(beschikking) dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat Administrasi Negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (Negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu.39 Semua penetapan yang diambil oleh Admnistrasi Negara dimuat atau dituangkan dalam suatu keputusan, dan pada umumnya keputusan dilakukan secara tertulis dalam bentuk: SK (Surat Keputusan), surat biasa, surat edaran, ataupun berupa disposisi di bagian samping surat permohonan yang bersangkutan. Penetapan digolongkan dalam dua bagian:40 1. Penetapan yang bersifat negative yang mana isinya adalah penolakan terhadap permohonan dari warga masyarakat. Penetapan negative berlaku hanya satu kali, artinya: begitu diterbitkan dan disampaikan kepada yang 37

Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Cet.10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), Hlm. 46. 38 Ibid., Hlm. 94 39 Ibid., Hlm. 94 40 Ibid., Hlm. 96


bersangkutan begitu pula daya lakunya (validitasnya) berakhir, sehingga terbuka

bagi

warga

masyarakat

yang

bersangkutan

mengulangi

permohonannya (melakukan permohonan baru dengan mengemukakan tambahan hal-hal, argumentasi, data dan sebagainya yang baru). 2. Penetapan yang bersifat positif yakni penetapan yang mengabulkan permohonan untuk seluruhnya atau sebagian saja. Penetapan positif dibagi menjadi beberapa jenis: a). Penetapan yang mencipta keadaan hukum (rechtstoestand) baru pada umumnya, misalnya: penetapan yang menyatakan suatu undangundang berlaku bagi suatu wilayah yang tertentu oleh karena timbul suatu peristiwa atau kenalan yang telah diatur oleh suatu standing law, artinya: suatu undang-undang yang tidak selalu berlaku, hanya berlaku apabila suatu peristiwa timbul. b). Penetapan yang mencipta keadaan hukum baru hanya terhadap suatu obyek tertentu saja, misalnya: Penetapan Menteri Perhubungan yang menyatakan suatu pelabuhan tertentu berubah status dari pelabuhan nusantara menjadi pelabuhan samudra. c). Penetapan yang membentuk/mencipta atau membubarkan suatu badan hukum (rechtspersoon, legal person), misalnya: Penetapan Menteri Kehakiman menyetujiu anggaran dasar Perseroan Terbatas yang menjadikan PT itu sebuah badan hukum d). Penetapan memberi beban (kewajiban, obligasio) kepada suatu badan atau perorangan, misalnya: Penetapan pejabat Administrasi Negara yang memerintahkan pembongkaran atas suatu bangunan oleh karena dibangun tanpa IMB. e). Penetapan Admnistrasi Negara yang memberikan keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan , atau perorangan . Penetapan yang memberikan keuntungan pada umumnya tidak jarang menimbulkan kehebohan karena pihak oleh pihak – pihak yang merasa dirugikan dianggap tidak ada atau melawan hukum.


Adapun penetapan-penetapan yang memberikan keuntungan adalah:41 1). Dispensasi : adalah suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan, bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana dijalankan oleh seorang pemohon. Warga yang mengajukan permintaan dispensasi harus mengajukan bukti alasanalasan nyata dan sah, bahwa dia berhak untuk memperoleh dispensasi sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya: “dibebaskan dari kewajiban untuk … (membayar)… (melakukan)…” 2). Izin (Vergunning) : adalah penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang bersangkutan “Dilarang tanpa izin …(melakukan)…dst.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dan syarat-syarat criteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat Admnistrasi Negara yang bersangkutan. 3). Lisensi : adalah suatu pengertian khas Indonesia yang di negeri Belanda tidak ada. Istilah tersebut berasal dari istilah hukumadmnistrasi Amerika Serikat “license” yang berarti dalam Bahasa Belanda “vergunning”. Di Indonesia dulu pada tahun limapuluhan diberikan pada tiap importer yang memerlukan lisensi dari Kantor Pusat Urusan Impor (KPUI) yang bekerja sama dengan kantor urusan devisa. Jadi, lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersil serta mendatangkan keuntungan atau laba. Setelah rezim devisa dihapus, lisensi juga makin tidak dikenal penggunaannya. 4). Konsesi : adalah suatu penetapan Admnistrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks oleh karena merupakan seperangkat (set) dispensasi – dispensasi, izin-izin, lisensi-lisensi, disertai dengan pemberian semacam “wewenang pemerintahan” terbatas pada konsesionaris.Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena mengandung bahaya penyelundupan, pengrusakan bumi, dan kekayaan alam Negara, dan kadang-kadang merugikan masyarakat setempat yang bersangkutan. Wewenang pemerintahan yang diberikan kepada konsesionaris, walaupun terbatas, 41

Ibid., Halm. 97 – 98.


dapat menimbulkan masalah-masalah politik atau sosial yang cukup rumit oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahmindahkan kampung, memmpengaruhi pemilihan kepala kampung, membuat jaringan jalan, lisrtrik sendiri, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan sekolah, sampai dengan mempunyai lapangan terbang tersendiri. Maka setiap perusahaan pemohon konsesi harus diteliti benar bonafiditasnya, tidak hanya dari sisi finasial, tapi lebih-lebih pada bonafiditas politik, moral dan susila. Kembali pada perihal Izin, pada masa sekarang ini, izin yang terbanyak bukan dimaksudkan untuk menjadikan suatu peraturan umum jadi tidak berlaku buat suatu hal yang istimewa, melainkan berhubung dengan adanya aturan yang berbunyi: “Dilarang untuk ………. tanpa izin”. Biasanya yang menjadi persoalan di dalam hal ini bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum yang pada dasarnya harus dilarang melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakikatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh admnistrasi Negara.42 Dihubungkan dengan penggunaan tanah mendirikan bangunan di atasnya, sebagaimana dikutip oleh Prof. Arie S. Hutagalung S.H., M.L.I; maka menurut Donald G. Hagman dalam bukunya Urban Planning and Land Development Control Law, Izin berperan sebagai berikut:43 “When a property owner wishes to use property in a manner that would be improper as presently zoned, there may be more than one way by which he can obtain permission. He might seek a legislature change through a textual or zone map amendment, he might proceed administratively and seek a variance or special permit, he might proceed judicially and seek a declaration that the land is zoned improperly or unscontitutionally, or he might seek to qualify the property for an exception or a non-conforming use.”

Dari pernyataan Donald G. Hagman tersebut di atas, Prof. Arie S. Hutagalung menegaskan bahwa izin diperlukan apabila penggunaan tanah

42

W.F. Prins, Pengantar Ilmu Hukum Admnistrasi Negara, Cet. 6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), Hlm. 72. 43 Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, S.H., Mli., Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), Hlm. 109


bertentangan dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) / RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan ketentuan-ketentuan yang ada.44

II.5.Landasan Hukum Perizinan Di Indonesia

Sebagai salah satu produk hukum pemerintah, maka landasan hukum yang paling dasar dari adanya perizinan di Indonesia harus dilihat pula dari landasan hukum dari Negara Republik Indonesia. Landasan hukum Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstusinya. Menurut Prof. Safri Nugraha, SH, LLM, Ph.D (Alm) dkk, dalam bukunya berjudul Administrasi Negara; dasar konstitusi dari perizinan dapat ditemukan dalam:45 a.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV yang menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:46 1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 4. Ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kemudian masing-masing diuraikan kaitannya dengan perizinan sebagai berikut:47 -

Kata “melindungi”, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut,

perlu

dibuat

peraturan-peraturan

yang

bertujuan

untuk

melindungi tanah air Indonesia dari berbagai hal yang datang dari luar seperti produk-produk asing yang tidak sesuai dengan jiwa dan budaya 44

Ibid., Hlm. 110. Safri Nugraha, et.al., Hukum Administrasi Negara, Cet. 1, (Indonesia: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 139 -143 46 Ibid., Hlm. 140. 47 Ibid., Hlm. 140 - 141 45


bangsa Indonesia yang dapat mengganggu hasil karya bangsa Indonesia. Pengaturan untuk mencapai perlindungan terhadap karya bangsa tersebut dapat dilakukan antara lain melalui regulasi perizinan yang mengatur mengenai pemasukan produk-produk asing ke Indonesia. Yang dimaksudkan dengan produk-produk asing yang dapat mengganggu hasil karya bangsa Indonesia di sini menurut penulis contohnya seperti produk batik dari China yang beberapa waktu yang lampau dikatakan membanjiri pasar Indonesia. Produk batik China itu selain dikatakan sangat mirip dengan corak batik Indonesia, harganya jauh lebih murah dibanding batik-batik yang dibuat oleh pengrajin batik lokal. Jika hal ini tidak dibendung oleh izin impor barang yang ketat, maka bisa mengancam kelangsungan usaha pengrajin batik asli Indonesia.48 -

Kata “memajukan kesejahteraan umum”, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum tersebut, perlu dibuat peraturan-peraturan yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh bangsa dan Negara seperti pengaturan tentang larangan pemasukan obatobatan berbahaya dan narkotika, kecuali untuk kepentingan kesehatan, ke dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk pengaturan tentang hal tersebut dapat ditempuh antara lain dengan perizinan yang mengatur tentang larangan memasukkan obat berbahaya dan narkotika ke wilayah Indonesia.

-

Kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib dibuat peraturan-peraturan yang pada pokoknya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya dengan pengaturan tata niaga buku-buku yang diperbolehkan dan dilarang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Buku-buku yang diperbolehkan masuk adalah buku-buku yang mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan buku-buku yang merusak atau tidak mencerdaskan dilarang masuk. Untuk pengaturan

48

IK, Awas Batik China Mengancam, http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdf, diunduh Rabu 3/8/2011, 01:24.


tentang hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui perizinan tentang tata niaga perbukuan. -

Kata “Ikut mensejahterakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial”, dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia mau tidak mau harus terlibat dalam kehidupan dan perkembangan dunia, termasuk perkembangan perekonomiannya dan menjaga tata tertib kehidupan dunia, termasuk tata tertib kehidupan perekonomiannya. Dalam kehidupan perekonomian dunia tersebut, telah ditetapkan berbagai kesepakatan dan perjanjian internasional lainnya, yang mengatur tentang prosedur ekspor – impor dan tata niaga antar masing-masing Negara supaya berjalan tertib. Selanjutnya kepada pemerintah masing-masing diberikan hak untuk mengatur secara lebih terperinci. Pengaturan lebih terperinci tersebut antara lain melalui perizinan.

Seperti yang telah disinggung dalam Bab 1, hal tersebut diatas dengan investasi asing di Indonesia. Bahwa proses perizinan yang panjang dan mahal dapat mendorong buruknya iklim investasi di suatu Negara. Sebagaimana dilaporkan oleh International Finance Corporation (IFC), terkait masalah perizinan, Indonesia ditempatkan sebagai Negara paling tidak efisien dan mahal.49 Oleh karenanya harus ada deregulasi dan debirokratisasi perizinan. Beberapa kunci sebagai prinsip dasar demi kesuksesan deregulasi dan debirokratisasi perizinan antara lain harus diselenggarakan dengan prinsip:50 o Kesederhanaan, prosedur tidak berbelit-belit o Kejelasan, mencakup persyaratan teknis dan administratif dan pelayanan o Kepastian waktu, pelayanan diselesaikan dalam kurun waktu yang terukur

49

Eko Prasojo, et al., Deregulasi & Debirokratisasi Perizinan Di Indonesia, cet. 1, (Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI, Desember 2007), Hlm. 24. 50 Ibid., Hlm 27 – 28.


o Akurasi, produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah o Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk teknologi komunikasi dan informatika o Kesidiplinan, kesopanan dan keramahan pelayanan o Kenyamanan lingkungan kerja, misal ruang tunggu yang nyaman, toilet bersih, parkir nyaman, dsb. b. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar. Presiden bekerja dibantu oleh

wakil presiden dan para menteri, serta didukung oleh seluruh aparat pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Mereka semua sehari-hari disebut dengan Pemerintah.Pemerintah

inilah

yang dalam

menjalankan

pemerintahannya,

menerbitkan berbagai kebijaksanaan, kebijakan dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perizinan di wilayah Indonesia. Dengan demikian, perizinan di Indonesia secara tidak langsung mempunyai dasar konstitusional, yaitu pasal 4 ayat 1 UUD 1945. c. Batang Tubuh UUD 1945, pasal-pasal yang berkaitan yakni: - Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1: “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” - Pasal 20 ayat 1: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Kaitannya dengan perzinan adalah bahwa bila pada suatu saat dibentuk suatu undang-undang yang mengatur bidang tertentu, maka pada saat itu juga diatur bagaimana prosedur perizinan dalam bidang tersebut. -

Pasal 23 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan tiap tahun oleh undang-undang. Salah satu keuntungan dari diadakannya perizinan adalah pungutan atau pajak yang didapat pemerintah baik pusat ataupun daerah dari penerbitan izin. Oleh karenanya perizinan dapat dikatakan sebagai salah satu sumber


pendapatan Negara yang dimaksudkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.

II.6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap IMB, Penulis terlebih dahulu akan mencoba mengeksplorasi mengenai sejarah dari perizinan sampai pada adanya IMB itu sendiri di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian sedikit banyak sejarah tersebut di bawah ini dapat memberikan gambaran bahwa kegunaan dan pentingnya serta teori-teori mengenai izin sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya adalah suatu keniscayaan dalam prakteknya di Negara ini.

II.6.A. Perizinan Di Zaman Hindia Belanda

Di Indonesia sendiri, perkembangan perihal perizinan dimulai dari pendudukan Hindia Belanda di masa penjajahan kolonial. Kedatangan pedagangpedagang atau pengusaha-pengusaha dari negeri Belanda yang hendak mendirikan tempat usaha/pabrik di Indonesia menimbulkan adanya perhatian khusus atasnya dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga dibuatlah Resolusi tahun 1836, yang mana Pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian terhadap pembangunan

pabrik-pabrik

dan

perusahaan-perusahaan

(neringen)

yang

menggunakan tungku (fornuizen) yang dapat mengakibatkan:51 1. Bahaya 2. Kebakaran 3. Kerugian 51

John Salindeho, Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm.3


4. Gangguan kesehatan Oleh

karena

Resolusi

1836

sudah

dianggap

tidak

sesuai

dengan

perkembangan zaman, maka Pemerintah Hindia Belanda membentuk UndangUndang Gangguan (dulu disebut Hinder Ordonantie) yang dimuat dalam Staatsblad 1926 No.226.52 Pada hakekatnya, dengan mengambil kesimpulan dari isi Pasal 1 (1) UUG S. 1926-226, maka UUG adalah Pemberian Izin dengan Syarat tertentu, dan atau tidak memerlukan Izin Tempat Usaha karena berada di luar lokasi atau wilayah tertentu yang tidak membahayakan), tidak akan menimbulkan kerugian atau tidak akan mengakibatkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya.53 Keberadaan UUG dalam ranah industri dan atau perdagangan di Indonesia pada masa itu tidak lepas dari gejolak politik yang menerpa Indonesia. Kedatangan Jepang yang mengusir Penjajah Belanda sebagai penjajah baru, membawa perubahan tersendiri pada kondisi tanah air ketika perang usai; antara lain banyak pabrik yang musnah atau dokumen-dokumen perizinannya dimusnahkan karena perang. Yang kemudian disusul dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, dimana bersamaan dengan itu berlaku bermacam-macam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah (pembentukan daerah-daerah otonomi) yang baru, atau diperbaharui atau bahkan dihapuskan. Oleh sebab itulah untuk menyikapi perubahan kondisi tersebut Pemerintah banyak mengeluarkan Instruksi-instruksi, edaran guna memberi tafsiran baru berdasarkan perubahanperubahan dalam sekian banyak statuut itu, demi mengatasi kevakuman hukum, sampai pada tahun 1960-an.54 Jadi pada dasarnya dilihat dari sejarahnya, pengaturan mengenai izin di Indonesia pada awalnya hanya diperuntukkan pada bidang perindustrian atau dunia usaha. Dalam perkembangannya kemudian menurut data yang terdapat sampai di tahun 80-an saja, 52

Ibid., Hlm. 5 Ibid., Hlm.13 54 John Salindeho, Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm. 7 - 10 53


berkembang izin-izin lainnya yang mengiringinya, termasuk adanya surat keputusan dari kementrian terkait bahwa suatu permohonan usaha tidak memerlukan Surat Izin Tempat Usaha (namun memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan). Hal tersebut sudah dimulai pada saat itu misalnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 19/05/1971 No.58/1971 dimana terdapat pembagian wewenang antara Departemen Dalam Negeri dengan Departemen Perdagangan. Pasal 2 SKB menyebutkan bahwa:55 1. SITU dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 2. SIUP dikeluarkan oleh Instansi Perdagangan di Daerah masing-masing atas nama Menteri Perdagangan. Selain dari itu terdapat peraturan – peraturan pemerintah lain yang bersifat pelimpahan wewenang seperti misalnya Peraturan Mentri Dalam Negri yang mengatur mengenai perizinan yang menyangkut penanaman modal baik lokal maupun service yang ditangani tersendiri oleh Badan Penanaman Koordinasi Pasar Modal Daerah (BKPMD), lalu peraturan Mentri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal,. Kemudian secara khusus mulai diatur tersendiri dengan Instruksi Menteri sebuah pelimpahan wewenang kepada Menteri Departemen Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi mengenai perizinan di dalam bidang pariwisata. Bahwa untuk mendorong kemajuan industri pariwisata nasional tiap Daerah dilimpahi wewenang untuk Menyederhanaan Perizinan dan Retribusi Di Bidang Usaha Pariwisata Khususnya Di Bidang Usaha Hotel, Restoran, Wisata-Tirta dan Objek Wisata sepanjang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.56

Terlebih dari itu, seiring dengan berkembang pesatnya usaha di bidang perindustrian, baik kecil, menengah maupun industri yang lebih besar, begitu berjubelnya penduduk dalam kota-kota, begitu padatnya lalu lintas, begitu kompleksnya jalanan di ibu kota dan begitu pesatnya perkembanganperkembangan pembangunan lain yang berhimpitan dengan kebutuhan keamanan dan kesejahteraan masyarakat maka untuk mendirikan suatu usaha tidak cukup 55

Ibid., Hlm. 79 Ibid., Hlm.81- 86

56


lagi hanya dengan satu macam izin, tapi berbagai macam. Dalam bukunya John Salindeho mencotohkan, di tahun 80-an saja, saat ditulisnya buku beliau, izin-izin yang diperlukan antara lain:57 1. Izin berdasarkan UUG 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Izin berdasarkan pasal 510 KUUHPidana menyangkut keamanan umum, dari Kepolisian Negara 4. Izin Usaha Industri dari Departemen Perindustrian 5. Izin dan atau rekomendasi lainnya bertalian dengan tempat parkir, kepadatan lalu lintas atau kemacetan lalu lintas, sempitnuya jalan raya/umum, kondisi situasi dan suasana lingkungan/lokasi tempat usaha dsb 6. Izin Tempat Usaha dari Departemen Perindustrian atau kuasanya 7. Rekomendasi Amdal dari Komisi Amdal dari Daerah / Pusat

Di era tahun 2000-an seperti saat ini, tentulah sudah banyak perubahan/ pembaharuan mengenai berbagai macam serta mekanisme perizinan yang ada di Indonesia. Semangat yang terus dihembuskan adalah semangat untuk semakin mempermudah pengurusan dengan adanya gerakan deregulasi dan debirokratisasi perizinan, salah satu contoh gerakan awal atas hal tersebut di Indonesia adalah yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Pasar Modal di tahun 80-an, yakni dengan memberikan pelayanan satu atap. Contoh yang paling fenomenal belum lama ini adalah adanya sistem pelayanan Hukum yang terintegrasi di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bernama Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat SisMinBakum.

57

Ibid., Hlm. 23


II.6.B. Sejarah IMB Di Wilayah DKI Jakarta

Dalam menelisik latar belakang perundang-undangan sebelum berlakunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka Penulis mencoba meninjaunya dari Peraturan Perundang-Undangan yang lama.58 Dari Peraturan Daerah tersebut di atas diketahui bahwa pengaturan mengenai bangunan di Jakarta pada awal mulanya di zaman Hindia Belanda adalah melalui Bataviasche Bouwverordening (BBV 1919-1941) yang kemudian digantikan dengan Paeraturan Daerah Nomor 94 Tahun 1953, kemudian setelah ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/691/PUOD Tahun 1983 Tentang Tertib Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Bangunan, dikeluarkanlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menengok kembali ke belakang, pengaturan mengenai bangunan atau perumahan di zaman Hindia Belanda, selain BBV 1919-1941 yang hanya berlaku di Batavia / Jakarta, terdapat peraturan lain yang berlaku untuk seluruh pulau Jawa yakni Staatsvorming Ordonantie Tahun 1948 Nomor 168. Sebagaimana dituliskan oleh Delik Hudalah dalam Desertasinya mengenai Peri Urban Planning In Indonesia adalah sebagai berikut: The history of Indonesia’s modern planning sistem can be tracked back to the first quarter of the twentieth century, during the late Dutch colonialperiod. Through the enactment of the Nuisance Ordinance of 1926, the colonial government designed permit and zoning sistems for regulating industrial installations in specific areas (Niessen, 1999). However, the first comprehensive planning regulatory framework was not created until the outbreak of the World War II. The regulatory framework was introduced in 1948 through the promulgation of Stadsvorming Ordonantie (SVO) or Town Planning Ordinance 58

Drs. Marsono, Undang-Undang Peraturan-Peraturan Di Bidang Perumahan Dan Pemukiman, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995, Hlm. 673 – 681.


followed by its implementing regulation known as Stadsvormings Verordening (SVV) of 1949 (Dirdjosisworo, 1978). It was focused on improving urban housing conditions (Winarso, 2002b) and was designed for municipalities in the most densely populated island of Java, where problems of urbanisation were already evident at that time (Niessen, 1999). After the independence, this first integrated planning law continued to be enforced by the Indonesian government. In fact, in this period, it wasnot applied only in Java but in all regions in the country.59

Jadi dengan kata lain, Stadsvorming Ordonantie itu adalah peraturan pertama yang mengatur secara komprehensif mengani Tata Kota yang berfokus dalam memperbaiki perihal perumahan di Indonesia, yang mana sebelumnya terdapat peraturan Undang-Undang Gangguan atau Hinder Ordonantie yang hanya mengatur mengenai pendirian pabrik di lokasi tertentu atau lokasi khusus untuk industri. Secara

spesifik,

izin

mendirikan

bangunan

diatur

dalam

Stadsvormingordonantie Tahun 1948 Nomor 168.di dalam Article 7 tentang Bouwverordening ayat 1 menyatakan: “De raad stelt een bouwverordening vast houdende tenmiste de voorschriften, waaran moet worden voldan bij aanleggen en bouwen, alsmede de eisen te stellen aan bestande aanlegwetken en bouwwerken, aan erven en aan binnen het stadsareaal gelegen terreinen.”

Dalam terjemahan bebas article ini bermaksud mengatur bahwa urusan persyaratan pembangunan, konstruksi, pekerja bangunan dan lokasi bangunan ditetapkan oleh Dewan Kota.

59

Delik Hudalah, “Peri Urban Planning In Indonesia” (Desertasi doctor di Universitas Groningen, Belanda, 2010) http://irs.ub.rug.nl/ppn/325573514, diunduh 7 Mei 2012, Hlm. 46.


Selain daripada itu, Article 8 dari peraturan Hindia Belanda ini telah mengatur mengenai izin yang berkaitan dengan bangunan. Article 8 mengatur sebagai berikut: “ … De bouwverordening houdt tenminste de bepaling in, dat een billijk verband wordt in acht genomen tussen aard, omvang en kosten der handelingen, waarvoor vergunning is gevraagd en de te vorderen verbeteringen.”

Dalam terjemahan bebas, bahwa berdasarkan article ini, dari sejak zaman Hindia Belanda telah diatur mengenai diperlukannya izin (vergunning) dalam kaitannya dengan pembuatan atau perbaikan bangunan dalam kota.

Sedangkan

mengenai

BVV

1919-1941,

peraturan

tersebut

diberlakukan khusus di Batavia atau di Jakarta yang mengatur mengenai perihal pelaksanaan membangun di Jakarta pada zaman Belanda. Maka berdasarkan sejarah pengaturan perihal pembangunan di Batavia/Jakarta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tata Kota memang salah satu unsur penting dalam pembangunan sebuah kota terutama kota besar / ibukota seperti DKI Jakarta karena sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan budaya, pembangunan fisik kota perlu mendapat perhatian khusus. Dalam perkembangan Ibukota DKI Jakarta di masa ini, Prof. Ari S. Hutagalung dalam bukunya menyatakan bahwa:60 “Kenyataan menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan atas tanah dan terbatasnya tanah yang tersedia mengakibatkan timbulnya kendala-kendala dalam rangka melaksanakan kebijakan yang tertuang 60

Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, S.H., Mli.,Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), Hlm. 107.


dalam

RUTR

(Rencana

Umum

Tata

Ruang)

DKI

Jakarta.

Meningkatnya kebutuhan tanah tanpa suatu pengendalian yang mantap akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan fisik kota dalam rangka RUTR yang hendak dicapai oleh Pemda DKI Jakarta. Dengan demikian keberhasilan pencapaian target tersebut akan sangat didukung oleh mekanisme perencanaan penggunaan tanah berdasarkan kebijakan tanah perkotaan (urban land policy) di DKI Jakarta.”

II.6.C. Kaitan IMB dengan Hukum Pertanahan Indonesia

Berkaitan dengan pernyataan mengenai Tata Kota tersebut di atas, maka kita lihat bahwa IMB memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum pertanahan. Sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Tanah Nasional Prof. Boedi Harsono bahwa hukum pertanahan kita mengunakan azas Hukum Adat, yaitu azas pemisahan horizontal. Menurut azas ini bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Tetapi biarpun demikian dalam praktik dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, asal:61 1. Bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berfondasi dan tanaman merupakan tanaman keras. 2. Bangunan dan tanaman tersebut milik yang empunya tanah dan

61

Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cet. 12 (Penerbit Djambatan, 2008), Hlm. 263


3. Maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta yang membuktikandilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara analogi dapat diterapkan juga pada perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan berikut bangunan dan / atau tanaman yang ada di atasnya. Asal pemilik bangunan dan atau tanaman tersebut turut hadir di hadapan PPAT dan memindahkan haknya kepada penerima hak, maka tidak perlu pemindahan hak atas bangunan dan atau tanaman tersebut dilakukan secara terpisah dengan akta tersendiri.62 Dalam kasus pada penulisan ini, sengketa yang terjadi adalah IMB yang berada di atas tanah yang dikuasai Sekertariat Negara Republik Indonesia. Dalam hukum pertanahan telah diatur secara tersirat dalam UUPA pada bagian Penjelasan Umum bahwa : “... Negara dapat memberikan tanah yang demikian (maksudnya tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain) kepada seseorang atau badan – badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat ).63 Berdasarkan hal tersebut maka tanah yang dikuasai oleh Sekertariat Negara RI tersebut adalah tanah yang dikuasai dalam bentuk hak pengelolaan karena Sekertariat Negara RI temasuk dalam kategori Badan Penguasa setara Menteri Negara. Hak Pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah, tetapi merupakan gempilan Hak Menguasai dari Negara, dan hak tersebut diberikan pada Badan Penguasa dengan tujuan utama bahwa tanah tersebut disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan. Pemberian bagian62

Ibid. Ibid., Hlm. 276.

63


bagian tanah Hak Pengelolaan pada pihak-pihak lain terseut dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pemberiannya dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan atas usul pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan. Sebagaimana halnya dengan tanah negara, selama dibebani hak-hak tersebut Hak Pengelolaan yang bersangkutan tetap berlangsung sampai dengan masa pemakaian HGB atau HP-nya selesai yang kemudian kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemegang Hak Pengelolaan tersebut.64 Dalam kaitannya dengan kasus pada penulisan ini, salah satu prosedur yang harus dilalui dalam rangka mendapatkan IMB sebagai izin definitif, terdapat fase verifikasi. Pada tahap inilah dilaksanakan pengecekan mengenai status tanah tersebut. Maka menjadi penting untuk mengetahui bahwa tanah dalam sengketa ini adalah tanah Hak Pengelolaan yang dikuasai oleh Sekertariat Negara RI, yang mana untuk dapat mengajukan IMB, ada persyaratan khusus yang harus dilalui PIMB untuk dapat membuktikan bahwa ia pihak yang berhak mengelola tanah tersebut, antara lain sebagaimana yang dijelaskan di atas yakni harus diberikan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional atas usul Pemegang Hak Pengelolaan (yakni dengan adanya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)). Dikatakan SIPPT tersebut adalah salah satu upaya pengendalian penggunaan tanah, yang dalam kasus ini dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta. Landasan hukum Pengendalian Penggunaan tanah oleh pemegang hak atas tanah tertuang dalam Landasan Hukum Penatagunaan Tanah (Pasal 2 jo. Pasal 14 UU PA) dan Perencanaan Tata Ruang (saat ini UU No.27 Tahun 2007 jo. Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012).65 Sebagaimana diuraikan dalam buku Marihot Pahala mengenai Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, bahwa:

64

Ibid., Hlm. 277 Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, S.H., Mli.,Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), Hlm. 108.

65


“ Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan unuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.”66

II.6.D. Kaitan IMB dengan Pengaturan Tata Ruang

Tata Ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan saat ini secara khusus Tata Ruang untuk wilayah DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Dalam peraturan-peraturan tersebut, pengertian Tata Ruang sendiri adalah struktur ruang dan pola ruang, yang dipisahkan dengan pengertian Penataan Ruang yakni suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.Sementara itu Tertib Tata Ruang sendiri tidak diberikan definisinya secara eksplisit namun dapatlah kiranya disamakan maksudnya dengan Penyelenggaraan Tata Ruang yang didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dalam Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2007, diatur mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mana dilakukan melalui penetapan

66

Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T., Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, ed.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm. 8


peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pada itu, dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peraturan Tata Ruang Wilayah 2030 Pasal 199 ditetapkan bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang wajib

melaksanakan

setiap

ketentuan

perizinan

dalam

pelaksanaan

pemanfaatan ruang. Kemudian pada Pasal 200 menetapkan bahwa:

(1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk : a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standard pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

Dihubungkan dengan Pasal 200 ayat (2) di atas mengenai kawasan/zona berdasarkan tata ruang, Pasal 6 Perda Nomor 1/2012 mengenai Kebijakan Penataan Ruang dalam ayat 5 mengatur bahwa: a. Pelaksanaan konversi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung, sumber daya air, dan pengembangan RTH untuk kesimbangan ekologi Jakarta; b. Pengembangan RTH untuk mencapai 30% (tiga puluh persen), dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik seluas 20% (dua puluh persen), dan RTH Privat seluas 10 % (sepuluh persen) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;


c. Penurunan emisi gas rumah kaca sebagai upaya mengantisipasi pemanasan global dan perubahan iklim; dan d. Penetapan dan pemeliharaan kawasan yang memiliki nilai strategis yang berpengaruh terhadap aspek lingkungan

Kemudian ditetapkan pula mengenai Kawasan Khusus yakni dala Pasal 111, dimana ayat 4 menetapkan beberapa kawasan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta yang meliputi: a. Kawasan Medan Merdeka b. Kawasan Tanjung Priok c. Kawasan Gelora Bung Karno/Senayan d. Kawasan ASEAN e. Kawasan Pertanahan dan Keamanan : Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Halim Perdana Kusumah, Marinir Cilandak, Kopassus Cijantung, Kementrian Pertahanan Keamanan, dan Kawasan Instalasi Militer lainnya

Selanjutnya pada Bab IX PerDa, pengaturan Rencana Tata Ruang dibagi dalam Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi, yakni: -

Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bagian Kedua Bab IX)

-

Kota Administrasi Jakarta Utara (Bagian Ketiga Bab IX)

-

Kota Admnistrasi Jakarta Barat (Bagian Keempat Bab IX)

-

Kota Administrasi Jakarta Selatan (Bagian Kelima Bab IX)

-

Kota Administrasi Jakarta Timur (Bagian Keenam Bab IX)

-

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Bagian Ketujuh Bab IX)

Dalam kaitannya dengan objek sengketa dalam kasus pada Penelitian ini, pada Perda Nomor 1 Tahun 2012, Bagian Kedua mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Paragraf 2 mengenai Pola Ruang Wilayah, Pasal 117 ayat 1 dinyatakan bahwa terdapat Rencana


pengembangan kawasan terbuka hijau budi daya yang salah satunya adalah : pemgembangan taman kota dan taman lingkungan. Pada Pasal 117 ayat 3 dinyatakan Rencana pengembangan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di kawasan: a. Pelestarian taman kota di kawasan Taman Monumen Nasional, Taman Lapangan Banteng, Kompleks Istana Merdeka, Taman Suropati, Taman Menteng dan Kompleks MPR/ DPR; b. Pengembangan taman

kota dan taman

lingkungan serta taman

rumah/taman bangunan di kompleks olah raga Senayan dan stadion Kuningan serta lahan hijau pemakaman; c. Pelestarian dan meningkatkankuantitas dan kualitas RTH; d. Pengamanan kawasan terbuka hijau dengan tidak mengubah fungsi dan peruntukan RTH Publik; e. Penanaman pohon pelindung di halaman rumah, ruas jalan, dan pinggir sungai; f. Pengembangan jalur hijau di kawasan Gambir dan Tanah Abang; g. Pengembangan jalur hijau jalan, tepian sungai dan kanal, jalur rel kereta api, jalur hijau pengaman rel kereta api atau jaringan transmisi tenaga listrik; h. Pengembangan taman lingkungan dan jalur hijau sebagai sarana resapan air, pengendali polusi udara, sarana sosial warga, dan estetika kota di kawasan pemukiman Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kemayoran; i. Pelestarian Taman lingkungan di kawasan permukiman melalui program perbaikan dan peremajaan lingkungan dengan melibatkan masyarakat; j. Penanaman dan pemeliharaan tanaman beniji di koridor yang menjadi habitat burung di kawasan Bandar Kemayoran, Lapangan Banteng, Taman Monumen Nasional, Kompleks Olah Raga Senayan, tepi dan median Jalan Sudirman serta jalan MH. Thamrin,


k. Pembangunan

dan

pemeliharaan

taman

lingkungan

di

kawasan

pemukiman Cempaka Putih, Menteng, Johar Baru, Kemayoran dan Tanah Abang sebagai resapan air, estetika kota, dan sarana sosial.

Disamping itu pada Pasal 229 diatur bahwa: (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan peruntukan sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pada kedua pasal tersebut diatas, dapatlah kita melihat bahwa telah dikeluarkan Perda yang merenacanakan secara spesifik Tata Ruang untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang apabila ditilik kedalam Pasalpasal dimaksud, wilayah Kecamatan Tanah Abang yang melingkupi daerah Senayan termasuk juga Kompleks DPR/MPR, sebagai wilayah dari lokasi objek sengketa dalam Penelitian ini, disebut-sebut sebagai wilayah yang termasuk dalam rencana untuk Pengembangan Taman Kota.

I. 6.E. Peraturan-Peraturan Mengenai IMB Khusus Bagi Wilayah DKI Jakarta.

-

Peraturan Awal: Sebagaimana telah diulas di sub-bab sebelumnya, jika diurutkan dari sejak pertama maka peraturan Stadsvormingordonantie Tahun 1948 Nomor 168 sebagaimana tersebut di atas sampai dengan tahun 1991 masih menjadi sumber berlakunya Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang didalam Pasal 2 huruf a mengatur: “ Gubernur Kepala Daerah berwenang menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Kemudian Pasal 2 huruf e mengatur: “ Gubernur Kepala Daerah berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan suatu lingkungan.”

Pengaturan terhadap perihal tersebut di atas dikukuhkan kembali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, yang pada Pasal 27 mengatur bahwa: Ayat (1).“Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, menyelenggarakan penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.” Ayat (2).“ Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pelaksanaan penataan ruang dilakukan Gubernur Kepala Daerah…”.

Maka berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di atas, untuk permasalahan perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan suatu lingkungan termasuk juga penataan ruang serta penerbitan izin yang berkaitan

dengan

hal-hal

tersebut,

Undang-Undang

melimpahkan

wewenangnya dalam suatu peraturan pelaksanaan tingkat bawahnya secara atributif, kepada pemerintahan Daerah Tingkat I atau Gubernur Kepala Daerah.


-

Peraturan Baru: Peraturan-peraturan terkait dengan IMB yang digunakan dalam analisis kasus dalam penulisan ini adalah: o Peraturan Daerah: 1). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mana kasus dalam Penulisan ini masih mengacu pada Perda ini, namun Perda ini saat ini telah digantikan67 dengan; 2). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung, yang mana pada Pasal 285 poin (a) dan (b) mengenai Ketentuan Peralihan ditetapkan bahwa: (a). permohonan izin yang diajukandan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan lama. (b). IMB yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan lama. Maka pembahasan / analisis kasus ini akan tetap mengacu, namun tidak terbatas pada pada perturan lama. o Keputusan Gubernur: 1). Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1598 Tahun 1992 mengenai Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan di DKI Jakarta 67

Indonesia, Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung, Perda No.7 Tahun 2010, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Ps. 286.


Keputusan Gubernur tersebut kemudian dicabut secara parsial oleh Keputusan Gubernur Kepala Dearah DKI Jakarta Nomor 554 Tahun 1999 , yang mana pada akhirnya Keputusan Gubernur Nomor 1598 Tahun 1992 tersebut dicabut dan digantikan seluruhnya oleh:

2). Keputusan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang tata Cara Memperoleh Izin Bangunan Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. o Peraturan Gubernur Daerah: Terakhir, telah terbit Peraturan Gubernnur Daerah DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Penerbitan Bangunan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mencabut dan menggantikan Peraturan Gubernur Nomo 76 Tahun 2000 serta menghapus Keputusan Gubernur Nomor 554 Tahun 1999.

II.6.F. Mekanisme Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

Pada saat sekarang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Izin Mendirikan Bangunan yang terbaru adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan ini menggantikan secara parsial Peraturan Gubernur yang sebelumnya yakni Keputusan Gubenur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan


Kelayakan Menggunakan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota, yakni hanya sepanjang menyangkut jangka waktu penyelesaian perizinan bangunan dan izin khusus/keterangan membangun. Pasal 2 Bab II mengenai Penerbitan Perizinan Bangunan, Bagian Kesatu mengenai Jenis Perizinan Bangunan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 mengatur bahwa: “Bidang perizinan bangunan meliputi: a. IMB b. IPB c. KMB d. Izin Khusus”

Kemudian Pasal 3 mengenai Izin Mendirikan Bangunan mengatur bahwa: “(1) Untuk melakukan kegiatan membangun terlebih dahulu harus memperoleh IMB (2)

IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan berdasarkan PIMB-PB yang disampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas.

(3)

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas atau Dinas.

(4)

Terhadap IMB yang diterbitkan oleh Suku Dinas tidak diterbitkan IP, kecuali untuk bangunan tertentu antara lain Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar

(5) Terhadap IMB yang diterbitkan oleh Dinas, Suku Dinas dan Dinas dapat menerbitkan berdasarkan hasil penelitian teknis dan Dinas.

Mengenai tertib administrasi secara detil mengenai pengajuan permohonan IMB atau yang disebut sebagai PIMB, masih menggunakan aturan yang ada pada Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota


Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, yakni Pada Bab II mengenai IMB, Bagian Pertama tentang Persyaratan dan Cara Pengajuan Permohonan IMB-PB, Pasal 2: “(1) Setiap kegiatan membangun bangunan/bangun-bangunan harus memiliki IMB “(2) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemohona wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi Kecamatan dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Untuk Bangunan Rumah Tinggal: (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (2) Fotokopi surat-surat tanah (1set), dapat berupa salah satu dari surat

sebagai berikut:

a) Sertipikat tanah b) Surat keputusan pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut c) Surat kavling dan Pemerintah Daerah c.q. Walikotanya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur. d) Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat. e) Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara f) Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah; g) Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah;


h) Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat; i) Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa

Pemilik

sudah

menempati,

menguasai

tanah

Verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat; (3)

Untuk surat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. angka 2 a) sampai dengan 2 g) pasal ini harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa;

(4) Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; (5)

Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar;

(6) Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set (7)

Fotokopi surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estat dan bukan daerah pemugaran (1 lembar);

(8) Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B; (9)

Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan lebih besar dari enam meter serta fotokopi surat izin bekerja Perencanaan Struktur (1 lembar);

B) Untuk bangunan Bukan Rumah Tinggal : 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)


2) Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut; a) Sertipikat tanah b) Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh

Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah

yang menguasai tanah tersebut. c) Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKIJakarta atau kantor Pertanhan setempat. d) Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara e) Surat persetujuan / penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus; f) Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah g) Surat pernyataan dari instansi Pemerintah dan Peminpin Proyek / Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah. 3) Untuk surat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. angka 2 pasal ini, harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon; 4) Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan 5) Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar; 6) Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untk bangunan yang telah memiliki IMB dan digunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti


Keterangan dan Peta Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. angka 5) pasal ini sebanyak minimal tujuh set; 7) Gambar rancangan arsitektur bangunan minimal tujuh set dan fotokopi surat izin bekerja Perancang Arsitektur (1 lembar); 8) Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), bagi yang disyaratkan; 9) Perhitungan, gambar struktur bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta fotokopi surat izin bekerja Perencanaan Struktur, bagi yang disyaratkan (1 lembar); 10) Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimal tiga set serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar); 11) Untuk bangunan tempat ibadah, selain emmenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nb angka 1) sampai dengan 10) pasal ini harus dilengkapi juga dengan surat persetujuan Gubernur. C) Untuk Bangunan-bangunan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar) 2) Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut: a) Sertipikat tanah b) Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut. c) Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q. Walikotamadya atau instansi lainyang ditunjuk Gubernur. d) Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.


e) Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara. f) Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara di atas taman, prasarana atau di atas air. g) Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah h) Surat Pernyataan dari Instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk tanah milik Pemerintah; 3) Untuk surat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. angka 2 pasal ini harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemohon serta untk kegiatan pemagaran, pernyataan tersebut harus diketahui lurah; 4) Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; 5) Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal empat lembar; 6) Gambar rancangan Arsitektur minimal empat set dan fotokopi surat izin bekerja Perencana Arsitektur (1 lembar) 7) Perhitungan, gambar rencana struktur dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set fotokopi surat izin bekerja Perencana Struktur, bagi yang disyaratkan (1 lembar); 8) Perhitungan, gambar instalansi dan perlengkapannya sebanyak minimal tiga set serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya bagi yang disyaratkan (1 lembar); 9) Fotokopi IMB bangunan (1 set) bagi yang disyaratkan, untuk bangun-bangunan yang didirikan baik di halaman, di atas bangunan atau menempel pada bangunan.


Pasal 3 mengatur: “ Permohonan IMB untuk bangunan tambahan dan atau perubahan dari bangunan lama yang telah memiliki IMB, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan dokumen izin yang lama.”

Sementara itu Pasal 4 Bagian Kedua tentang Penyelesaian IMB sesuai dengan Pasal Ketentuan Penutup dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006, Pasal 26 ayat 3 yang menyatakan bahwa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 sepanjang menyangkut jangka waktu penyelesaian perizinan bangunan ddicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu yang berlaku mengenai jangka waktu adalah Pasal 11 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006, Pasal 11, yakni: “(1) Waktu penyelesaian penerbitan IMB bangunan rumah tinggal oleh Seksi Dinas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.” “(2) Waktu penyelesaian penerbitan IMB oleh Suku Dinas adalah sebagai berikut: a. Untuk bangunan rumah tinggal paling lama 10 (sepuluh hari kerja, dan b. untuk bangunan bukan rumah tinggal dan bangun0bangunan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. “(3) Waktu penyelesaian IMB oleh Dinas adalah sebagai berikut: a. Untuk bangunan bukan rumah tinggal dan bangun-bangunan yang berlokasi di Wilayah kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.


b. Untuk bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 25 dua puluh lima) hari kerja. c. Untuk bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, dan d. Untuk bangun-bangunan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. “(4). Waktu penyelesaian penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) berlaku terhitung sejak retribusi dibayar oleh pemohon. “(5). Waktu penyelesaian penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila berdasarkan hasil penelitian teknis masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan.

Selanjutnya dalam bab berikut adalah mengenai Izin Pendahuluan (IP) yang merupakan unsur baru dari proses permohonan IMB yang sebelum tahun 2000 tidak pernah ada.

II.6.G. Izin Pendahuluan (IP) II.6.G.1. Dasar-Dasar Hukum IP Izin Pendahuluan baru diperkenalkan sejak tahun 2000 melalui Keputusan Gubernur Propinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada peraturan-peraturan pendahulunya seperti Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991, Bangunan Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, belum dimasukkan pengaturan Izin Pendahuluan dalam mekanisme perolehan IMB.


Dalam Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tersebut, Izin Pendahuluan diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan sebagai berikut: (1) Sebelum IMB diterbitkan, Dinas/Suku Dinas dapat menerbitkan Izin Pendahuluan (2) Izin Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Izin Pendahuluan Persiapan yaitu Izin izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan

pagar

proyek,

bangsal

kerja,

pematangan

tanah,

pembongkaran bangunan/bangun-bangunan dan untuk pemancangan pertama. b. Izin Pendahuluan Pondasi yaitu izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi: penggalian tanah dalam pelaksanaan pondasi, dewatering dan pemancangan pondasi bangunan/bangun-bangunan yang diterbitkan atas permohonan; c. Izin Pendahuluan Menyeluruh yaitu izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan bangunan/bangun-bangunan sampai selesai.

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2000 tersebut, Izin Pendahuluan diatur dalam Pasal 5 namun tidak termasuk/disebutkan dalam Ketentuan Umum-nya pada Pasal 1. Kemudian baru dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006, Izin Pendahuluan merupakan bagian dari Ketentuan Umum Pasal 1 butir 14, 15, 16, 17 dan 18, yang menyatakan: “14. Izin Pendahuluan yang selanjutnya disingkat IP adalah Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitive.” “15. Izin Pendahuluan Persiapan yang selanjutnya disingkat IP Persiapan adalah Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan bangunan lama.”


“16. Izin Pendahuluan Menyeluruh yang selanjutnya disingkat IP Menyeluruh adalah izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan bangunan/ bangunbangunan sampai selesai.” “17. Izin Pendahuluan Pondasi yang selanjutnya disingkat IP adalah izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi dan/atau pemancangan pondasi bangunan/bangun-bangunan.” “18. Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh yang selanjutnya disingkat IP Struktur Menyeluruh adalah izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan/bangun-bangunan secara menyeluruh.”

Menurut keterangan seorang Petugas Dinas Pengawasan Pengawasan Pembangunan Kota (Petugas Dinas) dari divisi Perizinan, Izin Pendahuluan ‘diadakan’ karena terdapat ‘kebutuhan’ atas hal tersebut dalam prakteknya di lapangan.” Pada kesempatan terpisah, dijelaskan pula oleh Dinas dari divisi teknis, yang dimaksud dengan kebutuhan di lapangan adalah; kondisi pembangunan secara teknis yang berlangsung terus menerus tanpa boleh mendapatkan penundaan dari sisi persyaratan administratif, misalnya pembuatan pondasi dan seterusnya serta pembayaran para pekerja yang tidak bisa ditunda hanya karena proses izinnya belum selesai. Karena secara umum, perolehan tiap-tiap surat-surat persetujuan untuk keperluan pembangunan suatu gedung, misalnya menunggu keputusan AMDAL atau keputusan IMB itu sendiri, dapat memakan waktu satu minggu sampai dengan hampir satu bulan. Dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006, IP diatur lebih lanjut namun sedikit berbeda, yakni: (1) IP yang diterbitkan oleh Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berupa:


a. IP Persiapan b. IP Menyeluruh c. IP Pondasi, dan / atau d. IP Struktur Menyeluruh. (2) IP Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi: a. Bangunan bukan rumah tinggal; dan / atau b. Bangun-bangunan dengan struktur lebih dari 72 m (tujuh puluh dua meter). (3) Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut: a. luas lantai bangunan lebih dari 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi); b. Ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai c. Strukstur konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter); d. Struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang dari 20 m (dua puluh meter); dan e. bangunan dengan struktur khusus (4). IP Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi: a. Bangunan bukan rumah tinggal dengan luas lebih dari 1500m2 (seribu lima ratus meter persegi); b. Bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai; dan/atau c. Bangun-bangunan berdasarkan penilaian teknis dan Dinas. (5). IP Pondasi dan IP Struktur Menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperuntukkan bagi bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai berdasarkan penilaian teknis dan Dinas.


Kemudian Pasal 6 mengatur lebih lanjut mengenai IP yang diterbitkan oleh Dinas, Yakni sebagai berikut: (1). IP yang diterbitkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berupa: a. IP Persiapan b. IP Menyeluruh c. IP Pondasi; dan/atau d. IP Struktur Menyeluruh

pada ayat (5) adalah sebagai berikut: a. bangunan bukan rumah tinggal dengan luas lebih dari 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi); b. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai;

IP Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai berdasarkan penilaian teknis dari Dinas yang berlokasi di WilayahKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; b. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai; dan/atau c. bangunan buan rumah tinggal dengan sistem struktur khusus.

IP

Sturktur

Menyeluruh

sebagaiamana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diperuntukkan bagi: a. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantai berdasarkan penilaian dari Dinas yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;


b. bangunan bukan rumah tinggal dengan ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai; c. bangunan bukan rumah tinggal dengan sistem sturktur khusus; dan/atau d. bangunan-bangunan menara telekomunikasi khusus yang berdiri di atas dengan tinggi struktur lebih dari 72 m (tujuh puluh dua meter).

Perlu diketahui bahwa perbedaan antara Dinas dengan Suku Dinas dan Seksi Dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (2) bahwa IP Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi bangunan bukan rumah tinggal dan bangunan-bangunan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian Pasal 5 ayat (3): Kriteria bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. luas lantai bangunan lebih dari 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) b. ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai c. struktur konvensional dengan bentang lebih dari 8 m (delapan meter) d. struktur bangunan tipikal dengan atap rangka baja untuk penggunaan bangunan gudang, pabrik, workshop dan sejenisnya dengan bentang lebih dari 20 m (dua puluh meter); dan/atau e. bangunan dengan struktur khusus; Selanjutnya Pasal 5 ayat 4 mengatur: “(1) Kriteria bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. bangun-bangunan dengan struktur khusus; dan/atau b. bangun-bangun menara telekomunikasi khusus yang berdiri di atas dengan tinggi struktur lebih dari 72 m (tujuh puluh dua meter)

IP menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dperuntukkan bagi bangunan bukan rumah tinggal dan bangun-bangunan berdasarkan


penilaian teknis dan Dinas yang berlokasi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kriterian bangunan bukan rumah tinggal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (5) ada di pasal 6 adalah; -

Dinas adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pasal 1 (2))

-

Suku Dinas adalah Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pasal 1(4)) .

-

Seksi Dinas adalah Seksi Dinas Pelayanan Penataan Bangunan Kecamatan atau Seksi Dinas Penataan dan Pengawan Bangunan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pasal 1(5))

Selanjutnya dalam pengaturan IP yang baru pada Peraturan Gubernur tersebut diatur pula mengenai jangka waktu penerbitan IP, yakni pada Pasal 7 sebagai berikut: “(1) Waktu penyelesaian IP yang diterbitkan oleh Suku Dinas adalah sebagai berikut: a. IP Persiapan paling lama 8 (delapan) hari kerja; b. IP Menyeluruh paling lama 8 (delapan) hari kerja; c. IP Pondasi paling lama 8 (delapan) hari kerja; d. IP Sturktur Menyeluruh paling lama 8 (delapan) hari kerja; “(2) Waktu penyelesaian IP yang diterbitkan oleh Dinas adalah sebagai berikut: a. IP Persiapan, IP Menyeluruh, IP Pondasi dan IP Struktur Menyeluruh untuk bangunan dan/atau bangun-bangunan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lama 14 (empat belas) hari kerja; b. IP Pondasi paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja; c. IP Struktur Menyeluruh paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;


“(3) Waktu penyelesaian penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung sejak retribusi dibayar oleh Pemohon. (3) Waktu penyelesaian penerbitan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila hasil penelitian teknis masih memerlukan pernaikan dan/atau penyempurnaan.

II.6.G.2.Urgensi Pengadaan IP

Ditinjau darikondisi teknis di lapangan, Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2006 tersebut tidak mengatur lebih jelas mengenai kondisi apa saja yang perlu dipenuhi sebelum suatu jenis IP dikeluarkan, walaupun hal tersebut sebelumnya telah secara tidak langsung dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 mengenai apa yang dapat dibangun melalui tiap jenis IP yang dikeluarkan, namun selain terdapat modifikasi jenis IP pada Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan Nomor 85 Tahun 2006 dibandingkan dengan yang ada di Pasal 5 Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000, tetap saja belum ada suatu batasan formal dengan penyebutan yang jelas di dalam peraturan-peraturan tersebut mengenai syarat minimum yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan IP dari Pondasi sampai dengan Struktur Menyeluruh. Menurut keterangan Petugas Dinas Pengawasan Pembangunan Kota dari divisi teknis dalam tiap-tiap jenis IP memiliki kondisi minimum yang harus telah dipenuhi sebelum IP tertentu dikeluarkan untuk pembangunan bangunan tersebut, misalnya untuk IP Pondasi, kondisi bangunan yang sudah harus terpenuhi adalah minimal struktur bangunan bawah telah selesai perencanaannya. Sementara untuk IP Struktur Menyeluruh, kondisi bangunan yang sudah harus terpenuhi adalah; struktur bangunan bagian bawah sudah OK, struktur bangunan bagian atas sudah OK, evaluasi loading test (pengujian tiang pondasi) juga sudah OK.


Lebih lanjut, pemberian IP Sturktur Menyeluruh selain dari sisi kondisi teknis di atas, menurut Petugas Dinas dari divisi perizinan, biasanya secara administratif hanya tinggal menunggu pemberesan perjanjian

kerjasama

dengan

pihak

ketiga

yang

terlibat

dalam

pembangunan, atau tinggal menunggu keluarnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari instansi yang berwenang. Berkaitan dengan AMDAL tersebut, ditegaskan, bahwa pada prinsipnya instansi yang berwenang tersebut sudah menyetujui dalam rapat, jadi tinggal menunggu surat resminya saja, karena pada umumnya hal tersebut harus menunggu sekitar satu atau dua minggu, padahal pembangunan harus segera dilanjutkan. Karena itulah IP Struktur Menyeluruh sudah dapat dikeluarkan.

II.7. PEMBAHASAN KASUS

Pada bab ini, penulisan akan sampai pada kasus sebagai pokok pembahasannya. Dimulai dengan duduk perkara yang disajikan dalam bentuk ringkasan putusan kasus dimaksud, yang dilanjutkan dengan analisa atas kasus tersebut hingga tercapai suatu hipotesa.

II.7.a. Duduk Perkara / Ringkasan Kasus

Subjek Perkara adalah: Penggugat Tergugat

: PT. Ario Bimo Laguna Perkasa;

melawan

: Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunam

Propinsi DKI Jakarta.


Objek Perkara: Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa: Surat Keputusan No. 84 Tahun 2010 tanggal Juli 2010 tentang Pembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 39/IP-STR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh a.n. Sekneg RI cq. BPGBK qq. PT. Ariobimo Laguna Perkasa berlokasi di Jalan Gerbang Pemuda, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

Duduk Perkara: Dasar alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah: Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor. 61 tanggal 17 Februari 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. G2-6061 HT.01.01 Th.95 tertanggal 16 Mei 1995, Berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat adalah suatu Perseroan yang mempunyai maksud dan tujuan menjalankan usaha di bidang-bidang, antara lain: pembangunan, real estate, rekreasi, pusat hiburan dan taman bermain (Play ground), berdasarkan perjanjian terdahulu antara Penggugat dengan BPGBK (Badan Pengelola Gelora Bung Karno CQ MENSESNEG sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) No. 2/Gelora An. SETNEG CQ BPGBK dengan luas 279 Ha terikat Perjanjian Kerjasama selama 35 tahun sampai dengan tahun 2027. Dengan urutan perjanjian sebagai berikut: -

Keputusan Sekretaris Negara RI selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno tentang Pencabutan Keputusan Menteri/Sekeretaris


Negara RI selaku Ketua Badan Pengelola Senayan Nomor 1/K/BP/1992 tentang Izin Pemanfataan Sebagian Tanah di Komplek Senayan Jakarta kepada Yayasan Karya Bakti Rukun Ibu Ampera Pembangunan Untuk Proyek Play Ground Taman Ria Senayan; -

Akta No. 35 tanggal 19 April 1995 tentang Perjanjian Pembangunan Pengelolaan/Pengusahaan Dan Pengalihan Hak Atas Proyek Play Ground Dan Restoran Di Taman Ria Senayan;

-

Akta No.2 Tanggal 5 Mei 1997 tentang Addendum Atas Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan / Pengusahaan Dan Pengalihan Hak Atas Proyek Play Ground Dan Restoran Di Taman Ria Senayan;

-

Kesepakatan Bersama tanggal 18 November 1999 antara Yayasan Karya Rukun Ibu Ampera Pembangunan dengan PT. Ariobimo Laguna Perkasa;

-

Perjanjian Tentang Perubahan Terhadap Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan / Pengusahaan Dan Pengalihan Hak Atas Proyek Play Ground dan Restoran Taman Ria Senayan tanggal 11 Juni 2008 yakni untuk jangka waktu 35 tahun atau sampai dengan tanggal 16 Juli 2027;

-

Surat Gubernur DKI Jakarta tanggal 24 Agustus 2009, Nomor 1588/1.711.534 tentang Pemberian Pembaruan SIPPT kepada PT. Ariobimo Laguna Perkasa;

-

Surat

Keputusan

PERSIAPAN/II/2010

Dinas

P2B

tanggal

5

DKI

Jakarta

Pebruari

2010

Nomor tentang

01/IP Izin

Pendahuluan Tahap Pekerjaan Persiapan; -

Tanggal 23 Pebruari 2010 dibuatkan Berita Acara Kerangka Acuan AMDAL untuk Penggugat;

-

Surat Pelaksanaan Asuransi ACA tanggal 10 Maret 2010 dengan Nomor Bond : RP. 58.552.315.000,-

-

Keputusan Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 39/IP-STR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh a.n.


Sekneg RI cq. PT. Ariobimo Laguna Perkasa Berlokasi di Jalan Gerbang Pemuda, KEl. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dalil Penggugat: a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menyalahi; -

Asas Proporsionalitas karena didasarkan pada keberatan DPR (berdasarkan hasil rapat Komisi II), yang mana menurut Penggugat DPR tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah DKI Jakarta No.7 tahun 1991 jo. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang_Undang Nomor 38 tahun 2002 tentang Gedung, alasan dari dapat dibekukannya suatu Izin adalah karena adanya: -

Pengaduan tertulis dari pihak ketiga/masyarakat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Sementara itu devinisi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 adalah: perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang

gedung,

termasuk

masyarakat

ahli,

yang

berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; dan pembangunan Taman Ria Senayan tidak menggangu dan/atau

berbahaya

bagi

pengguna

masyarakat

dan

lingkungannya; Selain itu Penggugat berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda DKI Nomor 7 Tahun 1991, yang berwenang membekukan izin berada pada Gubernur, bukan pada Tergugat – Obyek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Kepala Dinas P2B Jakarta; selain itu Penggugat juga berpendapat


bahwa menurut Pasal 10 ayat (2) Perda DKI Nomor 7 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa pemegang izin (Penggugat) harus diberi kesempatan untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum Keputusan Pembekuan (Obyek Sengketa) diterbitkan oleh Tergugat sebelum Penggugat memberikan penjelasan; -

Asas Keterbukaan karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanpa ada terlebih dahulu pemberitahuan secara formal kepada Pihak Penggugat tentang adanya keberatan dari DPR;

-

Azas Profesionalitas karena dalam Surat Keputusan No 84 Tahun 2010 tanggal _ Juli 2010 Tentang Pembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36/IP-STR/VI/2010 tanggal 23 Juni tentang Izin Pendahuluan Struktur menyeluruh s.n Sekneg RI cq BPGBK qq PT Ariobimo laguna Perkasa; selain tidak mencantumkan tanggal pada surat juga salah dalam penyebutan tanggal dari Izin Pendahuluan yakni seharusnya bukan 23 Juni 2010 tapi 8 Juni 2010.

b. Bahwa surat keputusan Tergugat merugikan Penggugat karena: - Penggugat telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mulai melaksanakan pekerjaan yang izinnya dibekukan, yaitu menempatkan jaminan pelaksanaan di Asuransi ACA sebagaimana tersebut diatas sebesar RP. 58.552.315.000 (lima puluh delapan milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar 6% dari dana tersebut setiap bulannya karena dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan Penggugat. -

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sesuai Pasal 53 Undang-Undang Peradilan TUN yang berbunyi: (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang


yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” -

Bahwa Penggugat sebagai investor dalam negri yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah, dan guna mencegah eskalasi kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang juga mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja bagi ratusan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dn dapt diputus terlebih dahulu dari pokok sengketnya. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum

dalam

rangka

pembangunan

mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut.” c. Maka Penggugat mengajukan :


-

permohonan penundaan atas Surat Keputusan Tergugat Nomr 84 Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas;

-

Meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tanggal _ Juli 2010 No. 84 Tahun 2010 tentang Pembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/IP-STR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh a.n. Sekneg RI cq. BPGBK qq PT Ariobimo Laguna Perkasa Berlokasi di Jalan Gerbang Pemnuda, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

-

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut suratnya tanggal Juli 2010 Nomor 84 Tahun 2010 tersebut di atas.

-

Mewajibkan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dalil Tergugat:

a. Menyatakan bahwa dalil Penggugat adalah keliru, karena menurut Tergugat Surat Keputusan Tergugat tanggal _ Juli 2010 No. 84 Tahun 2010 tentang Pembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 39/IP-STR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh a.n. Sekneg RI cq. BPGBK qq PT Ariobimo Laguna Perkasa Berlokasi di Jalan Gerbang Pemuda, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat seharusnya bukan termasuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, dengan argumentasi: - bahwa Keputusan Pembekuan sifatnya belum definitif sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara; -

bahwa langkah pembekuan surat Izin Pendahuluan tersebut ditempuh karena untuk menghindari adanya tuntutan hukum mengingat dokumen yang tercantum dalam konsiderans keputusan tersebut belum dicabut,


sehingga apabila nantinya dokumen tersebut telah dicabut maka baru dapat diambil langkah pencabutan; - bahwa langkah tersebut di atas menggambarkan langkah pembekuan yang diambil Tergugat belum bersifat final, karena apabila Penggugat tidak memenuhinya atau melanggarnya akan diambil langkah pencabutan dan langkah pencabutan tersebut bersifat final dan dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. - bahwa Tergugat adalah yang memiliki wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembekuan atas IP tersebut di atas; yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 83 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 yang menyebutkan susunan organisasi Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekertaris, c. Bidang Pengawasan Pembangunan; selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf g disebutkan antara lain bahwa bidang perizinan mempunyai fungsi penerbitan IMB, SLF, termasuk balik nama dan pemecahan izin serta pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin sesuai lingkup tugas dinas; - Bahwa dengan demikian secara materiil Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas sudah tepat dan benar. - Bahwa secara prosedural Tergugat juga telah menempuh langkahlangkah yang benar, karena penerbitan Surat Keputusan Pembekuan atas IP tersebut diambil atas adanya permintaan tegas dari DPR RI agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan lahan bekas Taman Ria Senayan menjadi Kawasan Hijau terbuka dan sebagaimana tercantum dalam asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 sebelum diterbitkan pembekuan Izin Tergugat telah memanggil Penggugat


dengan memberikan penjelasan lengkap, sehingga keliru dan tidak tepat apabila Tegugat dinyatakan dalam menerbitkan surat in litis obyek telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik - Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maupun ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1991 tentang bangunan di Wilayah DKI Jakarta. - Oleh karena itu Tergugat memohon pada hakim untuk memberikan putusan agar : - Menolak pemohonan penundaan atas pelaksanaan surat Keputusan Tergugat tersebut di atas, serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menerima dalil Tergugat seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan Majelis Hakim:

-

Atas perihal dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat belum merupakan keputusan yang bersifat final atau definitive sehingga belum dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat: Suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final atau definitive bila memenuhi unsur-unsur secara akumulatif sebagai berikut: 1. Menimbulkan akibat hukum : dalam penerapannya pada objek sengketa dalam perkara ini, terbukti bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat yakni kerugian bagi Penggugat sebagai investor, baik kerugian moril berupa perasaan kecewa dan was-was serta prihatin dengan nasib karyawan, dan sebagainya. Maupun kerugian materil berupa sejumlah dana yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan


fondasi, membayar kompensasi awal pada Negara melalui Sekneg Cq BPGBK, membayar retribusi Pengawasan Pembangunan kepada PEMDA DKI dan terancam gagalnya memperoleh keuntungan yang diharapkan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang sesuai Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Sekretaris Negara cq Badan Pengelola Bung Karno (BPGBK); 2. Tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain: Hal ini juga terbukti dipenuhi oleh Objek Sengketa, karena Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuamn instansi manapun lagi, karena langsung dapat diterapkan atau diberlakukan oleh Penggugat; 3. Menimbulkan hak atau kewajiban: juga terbukti terpenuhi oleh Objek Sengketa, karena Surat Keputusan Tergugat dimaksud dengan tegas mewajibkan kepada Penggugat untuk menghentikan seluruh aktivitas/kegiatan pembangunan di lapangan maupun proses permohonan IMB; Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi semua unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang final atau definitif. - Atas perihal dalil Penggugat bahwa Objek Sengketa telah melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik dan PERDA terkait debagai katalisatornya, Majelis Hakim berpendapat bahwa: 1. Di dalam Objek Sengketa terbukti Tergugat telah salah menuliskan tanggal Surat Izin yang dibekukan, mestinya tanggal 8 Juni 2010, namun dalam Objek Sengketa Tergugat mencantumkan tanggal 2 Juni 2010, dan kekeliruan tersebut berulang sampai dengan 4 kali, yakni pada judul Objek Sengketa, pada dictum ke satu baris ke tiga, pada dictum ke dua baris ketiga dan pada dictum keempat baris ketiga. 2. Selain itu pada Objek Sengketa yang dikirimkan pada Penggugat, tidak terdapat tanggal surat atau dikosongkan, hanya pada Objek Sengketa yang


ditembuskan kepada Biro Hukum yang ada tanggalnya yakni 28 Juli 2010, tulisan tanggal tersebut ditulis dengan tulisan tangan; berdasarkan point 1 dan 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; 3. Terbitnya Objek Sengketa adalah bukti sikap Tergugat yang tidak konsisten dalam memberikan izin pada Penggugat, karena sebelumnya Tergugat telah menerbitkan berbagai izin pendahuluan pada Penggugat yang seharusnya berlanjut pada izin AMDAL dan IMB, namun yang terjadi adalah sebaliknya yang mana Tergugat malah membekukan Izin Pendahuluan tersebut; 4. Ketidak konsistenan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum iklim berusaha bagi Penggugat sebagi investor dalam negeri, padahal Penggugat sudah merintis dengan mengelola kawasan tersebut sejak dulu selama 15 tahun lebih atau sejak 19 April 1995, dengan demikian terbukti pula Tergugat melanggar asas kepastian hukum sebagai bagian dari Asas-sas Umum Pemerintahan Yang Baik; 5. Pada Konsideran Objek Sengketa Tergugat tidak mencantumkan pendapat tertulis dari MENSESNEG RI CQ. BPGBK sebagai pemilik berbagai izin yang dikeluarkan Tergugat QQ. Penggugat, karena sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) sesuai Sertipikat HPL No.1/Gelora An. SETNEG CQ. BPGBK dan HPL No.2/Gelora An. SETNEG Cq. BPGBK dengan luas 279 Ha, apalagi antara MENSESNEG CQ. BPGBK dengan Penggugat telah terikat perjanjian kerjasama 35 tahun sampai dengan 2027, maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa rekomendasi SEKNEG dapart berimplikasi serius pada MENSESNEG CQ BPGBK karena yang bersangkutan dapat dituntut membayar sejumlah ganti rugi yang notabene merugikan pemasukan untuk kas Negara, atau setidaktidaknya

membatalkan

pemasukan

untuk

kas

Negara

berupa

Royalty/kompensasi yang setiap tahunnya bisa mencapai 2 Milyar;


Semua hal dan fakta terkait tersebut membuktikan tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan asas kecermatan formal sebagai bagian AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 10 ayat (2) PERDA Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang mana mewajibkan Tergugat untuk mendengarkan keterangan pihak terkait terlebih dahulu; bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga cukup alasan untuk membatalkannya; -

Maka gugatan Penggugat dikabulkan, dengan pertimbangan; Permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Objek Sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan Konsideran Menimbang huruf b obyek sengketa yang menyatakan antara lain bahwa Objek Sengketa yang menyatakan antara lain bahwa Objek Sengketa terbit atas permintaan DPR RI yang menginginkan perubahan peruntukan lahan tersebut dari Karya Usaha Taman (KUT) menjadi ruang Terbuaka Hijau (RTH) yang menyangkut kepentingan umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya melarang dikabulkannya penundaan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara bila berkaitan dengan Kepentingan Umum, namun karena Objek Sengketa tidak relevan untuk ditunda maka perihal penundaan berlakunya Objek Sengketa tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

II.7.b. ANALISIS KASUS

Dari sub-bab di atas ternyata bahwa, Majelis Hakim berpendapat; terdapat cacat yuridis pada Pembekuan Surat Keputusan Tergugat.


Dalam wawancara penulis ketika menyinggung hal tersebut pada Petugas Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta dari divisi Perizinan, terdapat permasalahan mengenai integarasi sistem pendataan dalam keperluan verifikasi surat-surat yang diperlukan dalam permohonan IMB. Apabila melihat kembali pada Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000, Pasal 2, ada beberapa beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam proses permohonan IMB: - Badan Pertanahan Nasional / kantor Pertanahan yang mana dalam keperluan ini mengeluarkan surat-surat seperti: sertipikat tanah, fatwa tanah, pernyataan tanah tidak sengketa, peta bukti untuk rekomendasi pembebasan tanah; - Dinas Tata Kota yang mana dalam keperluan ini mengeluarkan surat-surat seperti: Peta Rencana Tata Kota atau Kutipan Peta Rencana Tata Kota; - Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) yang dalam hal ini memberikan penilaian atas gambar rancangan arsitektur bangunan; - Instansi Pemerintah yang berwenang yang dalam hal ini apabila diperlukan, memberikan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, dan atau Surat Pernyataan Pembebasan Tanah; - Walikotamadya, yang dalam hal ini memberikan Surat Keputusan Penampungan Sementara. Dengan tidak adanya sistem yang terintegrasi dengan instansi-instansi tersebut di atas, kebenaran data atau surat-surat yang dikeluarkan untuk keperluan permohonan IMB yang diterima petugas dinas tersebut menurut keterangan Petugas Dinas dari divisi Perizinan tidak lagi diverifikasi, hanya jika petugas bersangkutan merasa curiga ada ketidak beresan baru dilakukan ‘cross check’. Sehingga menurutnya, tanggung jawab mengenai penyajian data yang benar adalah ditangan pemohon dan pihak yang berwenang mengeluarkan data tersebut. Maka jika dihubungkan dengan kasus pada penulisan ini, Petugas Dinas menyatakan, Pemohon juga memiliki tanggung jawab atas kebenaran


surat-surat yang diserahkannya pada petugas dinas apalagi resiko pemalsuan itu selalu ada, misalnya pemalsuan Peta Rencana Tata Kota. Dalam Kasus pada penulisan ini, IP yang dikeluarkan adalah sudah sampai pada Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh. Yang mana seharusnya dalam tahap ini semua surat-surat yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan haruslah sudah lengkap, tinggal menunggu misalnya surat resmi mengenai Analisis Dampak Lingkungan misalnya, dan menurut Petugas Dinas pula, hal tersebut harusnya bukan merupakan penghalang bagi dikeluarkannya IP Menyeluruh, karena sebenarnya tinggal menunggu ‘surat’nya saja, jadi biasanya keputusannya sudah dirapatkan oleh dinas terkait dan sudah disetujui. Jika sudah sampai pada tahap itu, tentunya dapat disimpulkan sementara bahwa Pemohon IMB atau dalam hal ini Penggugat sebenarnya sudah tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan sertipikat IMB yang definitif, dan kemungkinan untuk IMB-nya ditolak secara teori adalah 0,99 %. Namun pada kenyataannya, IP tersebut dibekukan dengan adanya permintaan secara Khusus dari DPR yang menghendaki tanah tersebut menjadi Kawasan Hijau Terpadu. Apabila dirunut dari awal, kerjasama antara PT.ARIOBIMO dengan pemilik Hak Pengelolaan tanah Objek Sengketa sudah berlangsung sejak tahun 1995 – 1997 yang dibuktikan dengan adanya : -

Keputusan Sekretaris Negara RI selaku Ketua Badan Pengelola Gelora

Bung

Karno

tentang

Pencabutan

Keputusan

Menteri/Sekeretaris Negara RI selaku Ketua Badan Pengelola Senayan Nomor 1/K/BP/1992 tentang Izin Pemanfataan Sebagian Tanah di Komplek Senayan Jakarta kepada Yayasan Karya Bakti Rukun Ibu Ampera Pembangunan Untuk Proyek Play Ground Taman Ria Senayan; -

Akta No. 35 tanggal 19 April 1995 tentang Perjanjian Pembangunan Pengelolaan/Pengusahaan Dan Pengalihan Hak


Atas Proyek Play Ground Dan Restoran Di Taman Ria Senayan; -

Perjanjian

Tentang

Perubahan

Terhadap

Perjanjian

Pembangunan, Pengelolaan / Pengusahaan Dan Pengalihan Hak Atas Proyek Play Ground dan Restoran Taman Ria Senayan tanggal 11 Juni 2008 yakni untuk jangka waktu 35 tahun atau sampai dengan tanggal 16 Juli 2027.

Keberatan DPR Komisi II tersebut kiranya dapat dihubungkan dengan Perda Nomor 1/2012 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, yang mana terdapat pengaturan Tata Ruang terbaru dalam wilayah DKI Jakarta yang menempatkan Gelora Bung Karno/Senayan sebagai wilayah khusus (Pasal 111), dan disebut-sebut sebagai bagian dari kawasan pengembangan taman kota pada Pasal 117. Lepas dari apakah wilayah dimaksud, dari sejak dahulu yakni sejak pertama kali perjanjian kerjasama antara pihak pengelola Gelora Bung Karno dengan PT. ALK dilangsungkan telah menjadi RTH atau belum, pasal mengenai apabila terdapat adanya Perubahan Tata Ruang dan kemungkinan penggantian kerugian yakni pasal 229 PerDa No.1/2012 seyogyanya dapat menjadi jalan keluar.

Pd amar pertimbangan Majelis Hakim juga disebutkan bahwa: 1. Terbitnya Objek Sengketa adalah bukti sikap Tergugat yang tidak konsisten dalam memberikan izin pada Penggugat, karena sebelumnya Tergugat telah menerbitkan berbagai izin pendahuluan pada Penggugat yang seharusnya berlanjut pada izin AMDAL dan IMB, namun yang terjadi adalah sebaliknya yang mana Tergugat malah membekukan Izin Pendahuluan tersebut;


2. Ketidak konsistenan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum iklim berusaha bagi Penggugat sebagi investor dalam negeri, padahal Penggugat sudah merintis dengan mengelola kawasan tersebut sejak dulu selama 15 tahun lebih atau sejak 19 April 1995, dengan demikian terbukti pula Tergugat melanggar asas kepastian hukum sebagai bagian dari Asas-sas Umum Pemerintahan Yang Baik

Selain itu pada amar pertimbangannya Majelis Hakim juga menyinggung tentang perihal ganti rugi tersebut yakni dengan mengatakan: “Pada

Konsideran

Objek

Sengketa

Tergugat

tidak

mencantumkan pendapat tertulis dari MENSESNEG RI CQ. BPGBK sebagai pemilik berbagai izin yang dikeluarkan Tergugat QQ. Penggugat, karena sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) sesuai Sertipikat HPL No.1/Gelora An. SETNEG CQ.BPGBK dan HPL No.2/Gelora An. SETNEG Cq.

BPGBK

dengan

luas

279

Ha,

apalagi

antara

MENSESNEG CQ. BPGBK dengan Penggugat telah terikat perjanjian kerjasama 35 tahun sampai dengan 2027, maka tindakan

Tergugat

menerbitkan

Objek

Sengketa

tanpa

rekomendasi SEKNEG dapart berimplikasi serius pada MENSESNEG CQ BPGBK karena yang bersangkutan dapat dituntut membayar sejumlah ganti rugi yang notabene merugikan pemasukan untuk kas Negara, atau setidak-tidaknya membatalkan

pemasukan

untuk

kas

Negara

berupa

Royalty/kompensasi yang setiap tahunnya bisa mencapai 2 Milyar”


Amar pertimbangan ini mengindikasikan bahwa yang dirugikan sebenarnya tidak hanya Penggugat tapi pihak Pemerintah terkait yang terhenti menerima pemasukan kas Negara berupa royalty/kompensasi yang lumayan besar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapatlah Penulis menjawab pokok permasalahan 1 (pertama) dalam Bab I penulisan ini yang berbunyi: apa urgensi diberikannya IP dalam proses pemberian IMB, baik ditinjau secara umum dari sisi peraturan perundang-undangan maupun secara khusus dari sudut pandang putusan kasus dalam penulisan ini? -

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya dari hasil wawancara dengan petugas P2B, urgensi utama diadakannya IP adalah kondisi pembangunan gedung dilapangan yang tidak dapat menunggu terlalu lama dalam hal keluarnya sertipikat IMB, karena dalam proses pembangunan unsur-unsur perputaran uang, investasi dan kelangsungan kerja karyawan dari sisi upah terikat waktu yang terus berjalan.

-

Ditinjau dari kasus ini, urgensi diberikannya IP sewajarnya adalah sama dengan apa yang disebutkan di atas, karena PT.ALK adalah investor dalam negri dengan kepentingan ekonomi seperti dimaksud.

Kemudian dikaitkan dengan pertanyaan ke-dua dalam Pokok Permasalahan penulisan ini yakni; bagaimana Pengadilan memandang kedudukan IP pada kasus ini dalam kaitannya dengan IMB?

Menurut hemat penulis, melalui preseden putusan kasus ini, perlu diperhatikan bahwa pemberian IP yang kemudian dibekukan ini telah disoroti Majelis Hakim sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang selain menimbulkan kerugian juga menimbulkan ketidak pastian hukum karena dianggap tidak konsisten. Karena Majelis Hakim berpendapat bahwa IP seharusnya berlanjut dengan diberikannya izin AMDAL lalu kemudian


IMB. Sehingga Tergugat dianggap melanggar azas Kepastian Hukum dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik. Lebih daripada itu permasalahannya, IP dengan sifatnya yang istimewa, dimana keberadaannya masih membutuhkan IMB, yang secara materiil terlihat belum berkekuatan hukum namun secara formil fungsinya tidak berbeda dengan IMB, di dalam peraturan perundang-undangan belum jelas bagaimana memperlakukan pembekuan atau pembatalannya. Secara logis jika dirunut adalah sebagai berikut: -

Pihak yang belum mempunyai IMB belum boleh membangun, sampai semua persyaratannya dipenuhi, sehingga apabila terdapat pembekuan atau pembatalan dengan alasan cacat administrative atau sengketa tertentu, tidak ada pihak yang dirugikan sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dalam Kasus ini.

-

Pihak yang sudah memiliki IP boleh membangun sesuai dengan jenis IPnya padahal ia belum memilki IMB, dan sudah tentu dengan telah berjalannya pembangunan dapatlah kita melihat dari satu sisi, sebenarnya IMB yang dinanti itu hanya tinggal formalitas belaka? Jadi dapatkah kita menganggap IP malah lebih ‘berdaya’ ketimbang IMB itu sendiri ketika dikeluarkan? Dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya dalam perihal IMB di DKI Jakarta, perihal pembatalan IP secara khusus belum diatur. Yang diatur adalah pembatalan permohonan68 dan pembekuan dan / atau pembatalan IMB69. Jika IP akan disamakan dengan IMB secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka Pasal 10 adalah paling tepat untuk memenuhinya. Karena mengapa dibedakan jikalau akibat hukumnya adalah sama ketika dikenakan suatu pembekuan atau pembatalan?

68

Indonesia, Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 TentangBangunan Dalam Wilayah Khusus DKI Jakarta, Lembaga Daerah DKI Jakarta No. 23, ps. 8 – 9. 69 Ibid., ps. 10


Sementara jika terdapat opsi: Bagaimana jika IP ditiadakan saja? Hal tersebut mungkin akan mempermudah dan mengurangi risiko besar mengenai penggantian kerugian, namun ia akan terbentur pada kondisi lapangan yang membutuhkan adanya IP sebagaimana telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya.


BAB. III. PENUTUP

III.1.SIMPULAN Berdasarkan semua perihal yang telah dijabarkan dan dibahas pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: -

-

IP yang diberikan pada PIMB sebelum mendapatkan IMB sebagai izin definitif, diadakan dalam urgensi menyangkut kepentingan dari sisi keadaan pembangunan di lapangan, terutama dari sisi perekonomian dan keuangan. Yang dimaksud dengan kepentingan dari sisi perekonomian dan keuangan adalah, dalam investasi pembangunan suatu kawasan yang besar, pihak-pihak yang terlibat sangat banyak dan kritikal dalam hal kerangka waktu penggunaan budget investasi, termasuk penggunaan budget dalam menggaji pekerja. Waktu menunggu diberikannya IMB yang masih agak lama dapat menimbulkan pemborosan/kerugian karena semakin cepat pembangunan dilaksanakan, maka semakin hemat dalam hal biaya atau pengeluaran. Sehingga PIMB sebagai pihak yang memerlukan izin untuk membangun dapat secara sah melaksanakan pembangunan dalam waktu yang lebih cepat sembari menunggu keluarnya IMB sebagai izin definitif.. Ditinjau dari Putusan Pengadilan atas kasus dalam penulisan ini, maka pembekuan IP dipandang Majelis Hakim sebagai tindakan yang melanggar kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik, karena pemberian IP seharusnya berlanjut pada penerbitan AMDAL dan IMB, sementara dengan pembekuannya selain berdampak psikologis juga berdampak kerugian bagi PIMB dan tidak menutup kemungkinan dapat berdampak kerugian penerimaan negara. Namun, jika melihat putusan Hakim di bagian terakhir, putusan mengenai pembekuan IP tersebut kiranya hanya dimaksudkan sebatas pada ketidak adilan bagi pemegang IP atau kerugian yang dideritanya). Dalam pada itu, Majelis Hakim dalam putusannya tersebut tidak menampik adanya Keberatan DPR terhadap pembangunan kawasan Taman Ria Senayan, karena sebenarnya keberatan tersebut adalah beralasan sebab dalam PerDa No.1 tahun 2012 telah ditetapkan bahwa kawasan Gelora Bung Karno aalah kawasan Terbuka Hijau untuk kawasan Walikotamadya Jakarta Pusat. Sehingga dinyatakan


perihal tersebut tidak diputuskan dalam keputusannya mengenai pembekuan IP ini.

III.2. SARAN Berdasarkan isi dari kesimpulan tersebut di atas maka dapatlah Penulis memberikan beberapa saran yakni: -

-

-

Perlu ditinjau kembali mengenai pengaturan IP dalam proses pemberian IMB tersebut, terutama dalam hal pengaturan secara lebih detail mengenai persyaratan teknis minimum pemberian IP. Berdasarkan hasil penelitian ini, pada kenyataannya keberadaan IP secara fakta dapat disamakan seperti kedudukan IMB sebagai izin definitif, sehingga timbul pertanyaan apakah perlu diadakan IP atau tidak? Namun peniadaan IP juga tidaklah bijak karena dalam proses lapangan IP sangat diperlukan. Perlu juga dipertimbangkan mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan diadakannya ganti rugi apabila suatu IP yang telah diberikan dibekukan atau dibatalkan. Hal ini dikaitkan pada kenyataan bahwa pembatalan IP pasti berdampak pada kerugian finasial dari sisi PIMB bahkan dalam kasus ini berdampak pada kerugian dalam pemasukan negara. Perlu diselenggarakan suatu sistem yang terintegrasi antar lembaga terkait dalam pengurusan IMB ini. Hal ini akan bermanfaat tidak hanya dari sisi percepatan proses, tapi juga penghindaran dari risiko pemalsuan data.


DAFTAR REFERENSI

BUKU Atmosudirjo, S. Prajudi, Prof. Dr., Hukum Administrasi Negara, Cet.10, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994. Farida Indrati Soeprapto, Maria S.H., M.H., IlmuPerundang-Undangan, DasarDasardanPembentukannya, Cet. 6, Yogyakarta: PenerbitKanisius, 1998. Hutagalung, Arie S. Prof., S.H., M.LI, Tebaran Pemikiran, Seputar Masalah Hukum Tanah, Cet 1, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. Harsono,Boedi, Prof., Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cet. 12 (Penerbit Djambatan, 2008) Hudalah, Delik, “Peri Urban Planning In Indonesia.” DesertasiDoktor di Universitas Groningen, Belanda, 2010,http://irs.ub.rug.nl/ppn/325573514, diunduh 7 Mei 2012. IK, Awas Batik China Mengancam, http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdf, diunduhRabu 3/8/2011, 01:24. Marsono,Drs.,Undang-UndangPeraturan-Peraturan Di BidangPerumahan Dan Pemukiman, Jakarta: PenerbitDjambatan, 1995. Nugraha,Safri,et al., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Prasojo, Eko, et al., Deregulasi & Debirokratisasi Perizinan Di Indonesia, cet. 1, Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI, Desember 2007. Pahala Siahaan, Marihot, S.E., M.T., Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1986. Salindeho, John, Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1993. W.F., Prins. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983) Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.3, Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1990.

i Izin pendahuluan..., Siwi Endah Saritri, FH UI, 2012

UNDANG-UNDANG Indonesia, Undang-UndangGangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubahterakhirdenganStaatsblad 1940 Nomor 450 ________, Staadsvorming Ordonantie Nomor 168 Tahun 1948. ________, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ________, Undang-Undang TentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043. ________, Undang-Undang Hukum Tata Usaha NegaraNomor 5 Tahun 1986, LN.. ________, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992,LN 1992/115; TLN NO. 3501 ________, Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan, TLN No. 82

PERATURAN DAERAH Indonesia, Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Khusus DKI Jakarta, Lembaga Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 1992 ________, Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung, Lembaga Daerah Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 ________, Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Lembaga Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012

PERATURAN GUBERNUR Indonesia, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, Lembaran Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 22. ________, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pelayanan Penerbitan Periznan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 2006, Berita Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 88


R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

ne si a

Nomor : 137 /G /2010 /PTUN- JKT

Tata

Usaha Negara Jaka r t a

memutus dan menye lesa i k a n per t ama

sengke t a

dengan

aca ra

yang memer i k sa ,

Tata Usaha Negara pada

b iasa ,

te l a h

dengan per t imbangan - per t imbangan

da l am

menja t uh kan

sebaga i

ber i k u t ,

lik

pu tusan

perka r a

anta r a

:

Gelo ra ,

Gerbang

Pemuda

Kecamatan

Tanah

Pusat 10270 , d iwak i l i Warganega ra

Pres i d en

Di rek t u r ,

Nurd i n

II

Kelu r ahan

Yantony ,

Peja t e n

Warganegara

12,

Kecamatan

Dalam ha l

in i

ng

Rando lph

Bara t ,

Peker j a a n

dan

Indones i a , Ja l an

Gambi r ,

member i k an

Nio

Peker j a an KH.

Hasy im

Kelu r ahan

Jaka r t a kuasa

RT 006

Kecamatan

RT 001 RW 004,

Peto j o ,

Grogo l

Sela t a n ,

bera l ama t

Nomor

RW 007,

Indah R/3 ,

Pusa t . kepada

do

40 ha l aman Pu t u s a n Nomor : 137 /G / 2 0 1 0 / PTUNJKT

A

In

gu

Hal aman 1 da r i

005

Bara t ,

Jaka r t a

R

ah

M

Ashar i

Dokto r

Kecamatan

bera l ama t Bunc i t

Di rek t u r ,

Peker j a a n

Warganega ra Indones i a ,

Minggu ,

Abang ,

Ja l an

RT

Jaka r t a

Kelu r ahan

Pasar

I /10 ,

ep

ka m ah

La tumah ina ,

RW 004 ,

bera l ama t

Grogo l ,

Petamburan ,

Di rek t u r ,

Indones i a ,

Gang

3,

o leh Ef r i j a n t o

ub

A gu

ng

Sal im ,

No.

lik

Jaka r t a

Indones i a ,

s

Ja l an

R

Kelu r ahan

di

Hukum

si

bera l ama t

Badan

ne

PERKASA.

do

LAGUNA

In

ARIOBIMO

ep

PT.

ub

------------------------------------------------

ah

ka

m

ah

t i n g ka t

do

A gu

Pengad i l a n

In

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ne

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

R ep ub SH. ,

El ima r

SH. ,

Tampubo lon ,

SH. , MBA.

Bud i

Si l a l a h i ,

SH. ,

SH. , dan

Bara

Juang

Maru l i

Ar i o

Peker j a an

Advoka t ,

Indones i a

dar i

Kanto r

Kuasa

Hukum “ Juan Fe l i x

In

dar i . . .

Tampubo lon &

”, bera l ama t d i Ja l an Tulodong Atas

Nomor 88,

m

MBA.,

warganega ra

Par t ne r s

ka

Siag i an ,

Tampubo lon ,

semuanya

P.

MH.,

lik

ah

A gu

ng

Angg i

Danie l

SH. ,

do

Widar t o ,

Tampubo lon ,

ne si a

10

putusan.mahkamahagung.go.id Juan Fe l i x

Jaka r t a

12190 .

Berdasa r kan

ub

hk am

PAGE Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Khusus

tangga l d i sebu t

Agustus

sebaga i

ep

Selan j u t n y a

24

Sura t 2010 .

PENGGUGAT ;

R

ah

-----------------

A gu

Ja t i in i

Baru

berkedudukan

No.

1,

member i kan

Jaka r t a

di

Ja l an

Taman

ne

JAKARTA,

do

DKI

Pusa t .

Dalam ha l

kuasa kepada NOERWENDA, SH. ,

In

ng

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI

si

Me l a w a n

MADE SUARJAYA, SH. , YAYAN YUHANAH, SH. , MH.,

pada Bi r o

ng

ep

tangga l d i sebu t

No.

Pusa t .

Jaka r t a ,

Nomor 29

:

IX ,

8- 9,

Kota

Berdasa r kan Nomor

September

sebaga i

3017 / 2010 .

TERGUGAT

gu

Selan j u t n y a

Khusus

Pemer i n t a h

Ibuko t a

Sela t a n

Jaka r t a

R

ah

1.758 . 1 ,

Pegawai

Hukum Blok G Lan ta i

Medan Merdeka

Kuasa

DENNY

A

In

2

;

s

berkan t o r

Sura t

Khusus

SH. ,

ne

Daerah

Admin i s t r a s i

M

Kesemuanya

Prov i n s i

Ja l an

RADIAH,

do

HARNOKO.,SH.

SH. ,

lik

HARTONO,

ub

ka m ah

BUDI


ik

h


Halaman 2

ng

membaca Penetapan

Negara

Jaka r t a

2010

A gu

22 September

Negara

ten t a ng

Penetapan

Pemer i k saan

Perka ra

September 2010

Nomor :

Ketua

Pengad i l a n

In

membaca Penetapan

Jaka r t a

Usaha

137/PEN- DIS/2010 /PTUN- JKT tangga l

Tata

137/PEN/2010 /PTUN.JKT

Usaha

tangga l

ten t a ng Penun jukan Susunan Maje l i s

Hak im ;

ub

Negara

Nomor

Maje l i s

:

137/PEN-

23 September 2010

Har i

A gu

Penetapan

Jaka r t a

Ketua

ten t ang

Sidang

;

membaca

dan

memer i k sa

In

----------------------------------------------Te lah

berkas

perka ra

para

p ihak

yang

berpe r ka r a

di

yang d ia j u k an

pers i d a ngan

-----------------------------------------------Ber i t a

Pemer i k saan

Pers i a pan

Pers i d angan

da lam

perka r a

;

Te lah dan

Ber i t a

in i

;

R

Acara

Acara

ep

membaca

yang

lik

o leh

sura t

ub

ka m ah

bersangku t an ; - - - Te lah membaca dan memer i k sa buk t i

si

Usaha

Hakim

do

Tata

Te lah…

ne

ep

Penetapan

ng

Pengad i l a n

membaca

R

Te lah

HS/2010 /PTUN- JKT, te r t a n gga l

ne

ha l aman Pu t u s a n Nomor : 137 /G / 2 0 1 0 / P TUN- JKT

do

40

A

gu

Hal aman 3 da r i

In

ng

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

s

---------------------------------------------------------

M

h



ik

ah

22

---------------------------------------------------

ka

ah

Tata

dengan acara b iasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Te lah

ah

:

Pengad i l a n

lik

in i

Nomor

Ketua

do

-

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id --------------------------------------------

Te lah

m

R ep ub

hk am


Halaman 3

20

A gu

tangga l

te l a h

:

Pengad i l a n

September

d i t e r i ma

Tata 2010

di

Pers i a pan

te l a h

mengemukakan

30

d ida f t a r k a n

di

Negara

bawah

dan

te r t a n gga l

Regi s t e r

te l a h

21

pada

perka r a

d ipe r ba i k i

tangga l

a lasan - a lasan

Jaka r t a

Oktobe r

da lam

2010 ,

sebaga i

ber i k u t

:

lik

Pemer i k saan

dan

Usaha

137/G/2010 /PTUN- JKT,

s idang

guga tannya

----------------------------------------------------------

ub

------------------

Bahwa yang menjad i Sura t

Keputusan

ep

OBYEK SENGKETA

obyek sengke ta da lam perka r a i n i

yang

di te r b i t k an

Terguga t

ada l ah

se l a ku

Pejaba t

si

R

ka

m

ah

Nomor

sura t

guga tan

ne si a

yang

ng

2010

dengan

menga jukan

do

Terguga t

te l a h

In

kepada

Kepan i t e r a a n

Pembekuan Sura t

Pener t i b a n

A gu

dan

Jaka r t a

Nomor

ten t ang

Iz in

:

Ja l an

2010

Prov i n s i

39/ I P - STR/VI / 2 010

Pendahu l uan

Gerbang

Tahun

tangga l

Keputusan Kepa la

Bangunan

cq BPGBK qq PT.

ka m ah

RI

84

St ruk t u r

Ar i o b imo

Pemuda,

Khusus

tangga l

23

Menye lu r uh

Pusa t

Ibuko t a

Jun i

Kec.

2010

a.n .

Sekneg

Ber l o ka s i Tanah

di

Abang , ;

ub

Jaka r t a

Daerah

Gelo ra ,

2010

Dinas Pengawasan

Laguna Perkasa

Kel .

Ju l i

do

ten t ang

No.

In

Keputusan

lik

Sura t

ne

Tata Usaha Negara , berupa :

ng

---------------------------------------------

ep R

DUDUK PERKARA

Duduk…

Pengguga t

merupakan

badan

hukum

yang

gu

Bahwa

:

d id i r i k a n

A

s

In

4

do

ada l ah sebaga i ber i k u t

ne

ng

Adapun dasa r dan a lasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo

h



ik

ah

R ep ub

hk am

10

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang , bahwa Pengguga t

Agus tus

ah

M


Halaman 4

R ep ub yang

Chuf r an

Hamal ,

SH. ,

pengesahan

Indones i a

mela l u i

A gu

mendapa t

Th.95 te r t a n gga l

ah

dar i

tangga l

dan d ihadapan

di

Jaka r t a ,

Mente r i

Kehak iman

Keputusan

No.

Dasar

G2- 6061 HT.01 . 01

Pengguga t ,

perse r oan yang mempunya i

Pengguga t

maksud dan tu j u an

;

ep

ka

Real Esta t e ; Rekreas i

Pusa t Hibu ran ;

R

ah

:

ub

m

Pembangunan :

te l a h

Repub l i k

16 Mei 1995 ; - - - - Anggaran

17

Nota r i s

yang

menja l a n kan usaha d i b idang - b idang , an ta r a l a i n

penge l o l a a n

atas

(se r a t u s

sebe l a s

te r l e t a k

di

r ibu

Pemuda,

Kelu r ahan

Ja l an

Kotamadya Jaka r t a

Bahwa dengan sura t

tanah

enam ra t u s

Senayan ,

dar i

se l uas

ne

dan

penggunaan 111 .600

perseg i )

Subro t o / J l .

Kecamatan

m2

yang

Gerbang

Tanah

Abang ,

Pusa t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gubernu r Prov i n s i

atas

d ipe r k enankan un tuk

DKI Jaka r t a

tanah

tangga l

te r s ebu t

1 di

s ha l aman Pu t u s a n Nomor : 137 /G / 2 0 1 0 / P TUN- JKT

ne

40

A

gu

Hal aman 5 da r i

d igunakan…

do

ng

R

No. 1139 / - 1.711 . 5

M

Pembangunan

meter

Gato t

Mei 1996 , te l a h

Ria

Pelaksana

b idang

Jende ra l

Olah raga

do

ada lah

Gelanggang

In

ka m ah

dan

Pengguga t

Bhak t i

ep

Pengguga t ,

Karya

anta r a

In

A gu

Yayasan

Badan Penge lo l a

di

lik

Negara ,

te r dahu l u

ub

Seke ta r i a t Senayan ,

per j a n j i a n

ng

berdasa r kan

si

Taman Berma in (P l a y Ground) . Bahwa

h



ik

ah

Nota r i s

Sura t

berdasa r kan

ada l ah sua tu

o leh

61

lik

Bahwa

d ibua t

No.

ne si a

1995 ,

Akta

In

Februa r i

da lam

do

putusan.mahkamahagung.go.id sebaga imana d imaksud

ng

hk am


Halaman 5

R ep ub

rek r eas i

Taman

pemugaran

Ria

Remaja

sarana

Senayan

;

ng

--------------

Ju l i

tangga l

penggunaan

te l a h d ibe r i k a n penyempurnaan Sura t

Penun jukan Penggunaan Tanah (S IPPT) ; - - - - - - - - -

Agustus

te l a h

Gubernu r

2009 ,

No.

d ibe r i k a n

Prov i n s i

DKI Jaka r t a ,

1588 / - 1.711 . 534

Pembaruan

kepada

Sura t

Iz i n

tangga l Pengguga t

Penun jukan

sura t

tangga l

31

4007 /178551 ,

Terguga t

“Pe r se t u j u a n

tekn i s

te l a h

member i kan

ars i t e k t u r

ng

Desember

2009 ,

No.

kepada Pengguga t

gambar

rencana

bangunan

sura t

tangga l

PERSIAPAN/ I I / 2 0 10 , Iz i n

Februa r i

Terguga t

Pendahu luan

te l a h

2010 ,

No.

member i k an

Tahap Peker j a an

01/ IP

kepada

Pers i a pan

;

dengan

sura t

STR/VI / 2 010 , Iz i n

tangga l

Terguga t

Pendahu l uan

te l a h

8

Jun i

2010 ,

No.

39 / IP -

ub

Bahwa

lik

-----------------------------------------

member i kan

St ru k t u r

kepada Pengguga t Menye lu r uh

;

ep

1.774 . 151 ,

tangga l

Komis i

member i k an

Peni l a i

kepada

14

Jun i

Amdal Pengguga t

2010 ,

Prop i n s i

No. DKI

pengesahan

gu

te l a h

sura t

17/KAJaka r t a KA- AMDAL

A

In

6

ne

dengan

ng

Bahwa

R

--------------------

s

--------------------------------------------------------

do

ka m ah

Pengguga t

5

do

dengan

In

A gu

sebaga i persya r a t a n PIMB” ; - - - - - - - - - - - Bahwa

si

dengan

ne

Bahwa

ep

Penggunaan Tanah (S IPPT) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R

ka

ah

atas

lik

24

1822 / - 1.1711 . 5

te rmaksud

Bahwa dengan sura t

m

ah

Ij in

No.

DKI Jaka r t a

In

tanah

2003 ,

Prov i n s i

ub

11

Gubernu r

do

A gu

Bahwa dengan sura t

ne si a

hk am

10

putusan.mahkamahagung.go.id d igunakan guna kepen t i n g an

--------------------------------------------------------



ik

h

ah

M


Halaman 6

dasa r

mula i

ij in- ijin

te r sebu t

melaksanakan

renovas i

di

d ia t a s ,

Pengguga t

peker j a an

pembangunan

tanah

te rmaksud

atas

dan ;

A gu

do

--------------------------------------------------------

In 2010 ,

Terguga t

Sura t

Dinas

39 / I P - STR/VI / 2 010

ya i t u

Surat

Keputusan

2010

ten tang

Pembekuan

2010

Bangunan

Kepala

Iz in

Dinas

Prov ins i

Daerah tangga l

Pendahuluan

Struk tu r

In

di Jalan Gerbang Pemuda, Kel . Jakar t a t i dak

ijin- ijin

Pengguga t

Keputusan

Nomor 39/ IP - STR/VI / 2 010

ten tang

Abang,

Pengguga t

berdasa r kan

Surat

da lam

Pusat

dapa t yang

(“Obyek

penggunaan

Sengketa” ) ,

melaksanakan

te l a h

Gelora ,

lik

seh i ngga

2010 ,

Sekneg RI cq BPGBK qq PT.Ar iob imo Laguna

Perkasa Ber lokas i Tanah

Jaka r t a

23 Jun i

peke r j a an

d ibe r i k a n

ub

A gu

Juni

Menyeluruh a.n .

Kec.

tangga l

DKI

No. 84 Tahun 2010 tangga l Jul i

Pener t i ban

ng

dan

Khusus Ibukota Jakar ta 23

P2B Prov i n s i

ep

No.

Kepa la

do

Keputusan

ub

Keputusan yang i s i n y a membekukan

Pengawasan

tanah

kepada

te rmaksud

;

---------------------

ep

--------------------------------------------------------

R

ka m ah

27 Ju l i

te l a h menerb i t k a n Sura t

(Te rguga t )

ah

pada tangga l

si

te t a p i ,

R

ka

akan

12. Bahwa…

lik

Bahwa,

m

ah

---------------------

ne

atas

ne si a

Bahwa te l a h

(UU No.

5 Tahun 1986 j i s 40

UU No.

Tata

9 Tahun


A

gu

Hal aman 7 da r i

Perad i l a n

ne

Usaha Negara

da l am UU ten t a ng

do

d imaksud

In

yang

ng

sebaga i

s

Bahwa Obyek Sengke ta merupakan Keputusan Tata Usaha Negara



ik

h

ah

M

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Renovas i Taman Ria dan Fas i l i t a s n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - -

ng

hk am


Halaman 7

R ep ub

yang bers i f a t

ya i t u

t idak

ng

A gu

ya i t u

ya i t u

sudah

ah

Obyek

def i n i t i f la i n

Sengke ta

ber t e n t a ngan

dan

;

merupakan

dengan

t i dak

Keputusan

Asas- asas

yang

Umum Pemer i n t a han

Yang

ub

Bestuu r )

ya i t u

R

a.

Bahwa Pengguga t

A gu

admin i s t r a t i f

te l a h

memenuhi

dan sya ra t - sya ra t

sya ra t - sya ra t

te kn i s

pembangunan

do

ng

Asas Kepas t i a n Hukum ;

Pasa l

35 dan Pasa l

40 aya t

(2 )

ten t ang

Bangunan Gedung ; Bab I I I

lik

ya i t u

a

Nomor 36 Tahun

Persya ra t a n

Admin i s t r a t i f

ub

2005

huru f

Pemer i n t a h

Pera t u r a n Daerah DKI Jaka r t a

ep

ah

ka m ah

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 ;

Bag ian Kedua Pera t u r an

In

bangunan gedung sebaga imana d imaksud da lam : Bab IV

si

1) Asas…

ne

ah

ep

ka

:

memer lukan

TUN

Baik ( Algemene Beg inse l e n van Behoor l i j k e

m

(Obyek

bukan d i t u j u k a n untuk umum ;

perse t u j u a n i n s t a n s i

Bahwa

je l a s

;

Ind i v i d u a l , Fina l ,

wujudnya

do

Sengke ta )

abs t r a k ,

In

Konkr i t ,

:

karena merupakan Putusan

ne si a

10

putusan.mahkamahagung.go.id 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009) ,

lik

hk am


No. 7 Tahun

1991 ten t a ng Bangunan Di Wilayah DKI Jaka r t a

;

maka Terguga t

gu

pembangunan bangunan gedung te r s ebu t ,

s

tekn i s

A

In

8

ne

sya ra t - sya ra t

do

dan

ng

M

admin i s t r a t i f

R

Bahwa karena Pengguga t te l a h memenuhi sya ra t - sya ra t


ik

h


Halaman 8

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id menerb i t k a n Sura t

Jun i

2010

No.

ten t a ng

39/ I P - STR/VI / 2 010

Iz in

tangga l

Pendahu l uan

8

St ru k t u r

8 Jun i

A gu

tangga l

ah

pembangunan

Sura t

2010 ,

No.

Pengguga t

dan renovas i

dengan

te t a p

Ketu j u h

Pera t u r a n

di

mematuh i Daerah

DKI

tanah

Taman Ria

da l am

Jaka r t a

No.

Obyek

Sengke ta

Sura t

Keputusan

Terguga t

te l a h

Bag ian

7 Tahun

membekukan

ub

demik i a n ,

Nomor

ep

m

ka

peker j a an

ke ten t u an

Namun

tangga l

memula i

atas

1991 ; - - -

pada

39/ IP - STR/VI / 2 010

do

berdasa r kan

lik

Bahwa

In

ng

Menye lu r u h ; - - - - - - - - - - - - -

ne si a

hk am


23

39/ IP - STR/VI / 2 010

Jun i

2010

;

si

R

ah

---------------------------------------------------

memenuhi

Jaka r t a

No.

7

Obyek

Pasa l

Tahun

10

1991

Sengke ta

Pera t u r a n

jo

Pasa l

Nomor 36 Tahun 2005 ,

yang dapa t

pengaduan

da lam

te r t u l i s

ub

te r c an t um

Obyek

Sengke ta ,

dar i

p ihak

ep

Tidak

masyaraka t

kepada

di l i h a t

Tidak… adanya

ke t i g a

/

Pemer i n t a h ;

R

Daerah

Pemer i n t a h /

DKI

Pera t u r a n

lik

:

96

t i dak

Daerah

i.

ah

ka m ah

a lasan

ke ten t u an

Pemer i n t a h dar i

dasar

do

Bahwa

A gu

a.

Penye l engga raan Negara :

In

Asas Ter t i b

ne

ng

-------------------------

----

s

do


In

40

A

gu

Hal aman 9 da r i

ne

ng

M

----------------------------------------------


ik

h


Halaman 9

R ep ub 10

putusan.mahkamahagung.go.id Def i n i s i p ihak ke t i g a /masya ra ka t

Undang

Nomor

ng

Pemer i n t a h

28

menuru t

Tahun

2002

36

Tahun

Nomor

dan

Undang-

Pera tu r a n

2005

ada l ah

pero rangan , ke l ompok , badan hukum atau dan

l embaga

atau

organ i s a s i

hukum

ada t

gedung ,

dan

te rmasuk

masyaraka t

In

bangunan

masyaraka t

ah l i ,

yang

lik

ah

keg i a t a n nya d i b idang

yang

do

A gu

usaha ,

ne si a

hk am


berkepen t i n g an dengan penye l engga raan bangunan

ub

m

gedung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ka

Pembangunan Taman Ria Senayan t i d a k mengganggu

berbahaya / be r po t e n s i

berbahaya

bag i

pengguna ,

R

ah

dan /a t a u

ep

berpo t en s i

mengganggu /

si

dan l i n g kungannya ; - - -

Senayan ,

d imana rapa t

kebera t a n

kebera t a n

Komis i

II

di

membekukan

Sura t

te r s ebu t ,

dahu l u

23 Jun i

pember i t a h uan ten t a ng

Terguga t

Keputusan

STR/VI / 2 010 tangga l

Terguga t

DPR

;

l angsung

Nomor

39/ IP -

2010 tanpa ada te r l e b i h

seca ra

adanya

Ria

d i sampa i kan

gedung

ub

rapa t

Dewan

Taman

te r s ebu t

ep

Sete l a h

dar i

pembangunan

---------------------

Pengguga t

M

atas

R

ah

ka m ah

da lam

Rakya t

adanya

fo rma l

kebe ra t an

kepada dar i

p ihak DPR

;

gu

do

ng

ne

-------------------------

s

Perwak i l a n

karena

Obyek Sengke ta

do

a lasan

A gu

dengan

menerb i t k a n

In

a. Bahwa kemudian Terguga t

lik

ng

Asas Kete rbukaan ;

ne

masyaraka t

A

In

10


ik

h


Halaman 10

R ep ub


4)Asas…

Asas Propo r s i o na l i t a s

Sengke ta

yang

Propo rs i o na l . yang

sepe r t i

t idak

yang

di

pu tus

Karena memenuhi

te l a h

di

kebe ra t annya

memper t imbangkan

memenuhi

ah

di

fo rma l

di

Pengguga t

sya ra t - sya ra t

kebera t a n

da l am

malah

ep

tanpa

yang

ub

m

ka

demik i a n ,

da l am

persya r a t a n

j e l a s kan

(dua ) d i atas ; - - - - - - - - - Namun

di

dengan per t imbangan

Pihak

t i dak

yang

te r t u a ng

do

Objek

(DPR)

ah

Terguga t

In

putusan

lik

Bahwa

A gu

a.

ne si a

ng

hk am


Tekn i s

po in

kabu l kan

yang

dan

2

sudah

Admin i s t r a t i f

Terguga t bu lan

A gu

hanya

t idak

dan

mencantumkan

tahun

sa j a

Objek

yang

Sengke ta ,

d i can t umkan

Seper t i

in i

dapa t

:

di l i h a t

sura t

yang

di

bawah

” Sura t

Keputusan

No.

84

ub

Bahwa Objek Sengke ta mencan tumkan demik i a n : Tahun

2010

tangga l

Ju l i

ep

2010 ten t a ng Pembekuan Sura t Keputusan Kepa la Dinas

St ru k t u r

Menye lu r uh

2010 a.n .

Iz i n

Pendahu l uan

Sekneg RI cq BPGBK qq PT 40


A

gu

Hal aman 11 da r i

ten t ang

39/ IP - STR/VI / 2 010

s

Juni

ng

23

Nomor

do

tangga l

Jaka r t a

Daerah

In

Ibuko t a

Bangunan Prov i n s i

ne

Pengawasan dan Pener t i b a n Khusus

M

yang

In

d ibekukan .

mencantumkan tangga l

lik

sa l ah

R

ah

ka m ah

----------------------------------------

Bahwa Terguga t

;

do

Bahwa

ng

Asas Pro f es i o n a l i t a s

ne

si

R

da l am membangun bangunan gedung ; - - - - -


ik

h


Halaman 11

R ep ub

Pemuda,

Kel .

ng

Pusa t ’

Gelo ra ,

Padaha l

Sura t

yang

39/ I P - STR/VI / 2 010

A gu

Kec.

di

Tanah

d imaksud

Ja l an Gerbang Abang ,

ia l ah

tangga l

08

Jaka r t a

Sura t

Juni

Nomor

2010

;

ne si a

10

putusan.mahkamahagung.go.id Ar i ob imo Laguna Perkasa Ber l o kas i

do

hk am


---------------------------------------------------

ber t e n t a ngan

Pera t u r a n

Daerah

DKI

dan

yang

di te rb i t k an ,

te l a h

te r dapa t

atau

sengke ta ,

pe langga ran

atau

iz in

ke l a yakan apab i l a

pengaduan kesa l ahan

dar i tekn i s

kepada

se te l a h

pemegang

iz in

pemegang

iz in

iz in

d ibe r i t a h u kan dengan

d ibe r i k a n

Karena :

itu

membekukan

10 aya t

menyatakan ijin

berada

ng

M

Terguga t . - Obyek

Perda

o leh

DKI

bahwa

pada

Sengke ta Kepa la

a lasan ,

kesempatan

No.

Gubernu r ,

da lam Dinas

untuk

7 Tahun

wewenang

untuk

bukan

perka r a P2B

gu

di t e r b i t k an

(1 )

ep

1991

Pasa l

R

Keten t uan

d i se r t a i

ub

member i kan pen je l a s an . ”

seca ra

pada in i

Jaka r t a

do

pembekuan

lik

Keputusan

te r t u l i s

ah

ka m ah

(2 )

In

da l am membangun.

s

atau

A gu

ke t i g a

membekukan

menggunakan

bangunan

te r n ya t a

dapa t

si

atau

ng

kemud ian

Daerah

ne

dan

menggunakan

Kepa la

“ (1 ) Gubernu r…

ne

Gubernu r

membangun

:

do

yang berbuny i

ub

ka

ah

(1 )

p ihak

10

No. 7 Tahun 1991 ten t a ng Bangunan Di Wilayah DKI

Jaka r t a ,

“

Pasa l

ep

m

Jaka r t a

dengan

merupakan kepu tusan TUN yang

lik

Objek Sengke ta

R

ah

Bahwa se l a i n

In

---

A

In

12


ik

h


Halaman 12

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id (Te rguga t ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keten t uan

10 aya t

menyatakan

ng

1991

Pasa l

harus

d ibe r i

(2 )

bahwa

Perda

DKI

pemegang

iz in

kesempatan un tuk

No.

7 Tahun

(Pengguga t )

menje l a s kan

te r l e b i h

sudah

Di

da lam perka ra

di te r b i t k a n

o leh

sebe l um Pengguga t

pen je l a s an

;

lik

ah

Obyek Sengke ta

---------------------------------------------------

di

atas

ya i t u

Asurans i

ACA pada tangga l

A gu

58 .552 . 315 . 0 00 , ra t u s

l ima

r ibu

rup i a h ) ,

(L ima

cukup yang

besar

i j i n nya

pu l uh

dua

d imana

maka

10 Mare t 2010 sebesa r Rp.

ju ta

de lapan

t i ga

o leh

mi l ya r

ra t u s

ka rena

l ima

adanya

l ima

be la s

Obyek

Pengguga t

mengalami…

se t i a p

kerug i a n

bu l annya

sebesa r

ka rena

6% dar i

dana

ub

mengalami

dana

te r s ebu t

te r s ebu t

t i dak

dapa t

cukup

besar

menge lua r kan

mempers i ap kan

a la t - a la t

bahan yang d ipe r l u k an

ng

dana

untuk

yang

dan

membel i

bahan-

melaksanakan peker j a an

yang i j i n n y a d ibekukan ; - - - - - - - - - - - - - - -

do


In

40

A

gu

Hal aman 13 da r i

s

te l a h

ne

Pengguga t

ep

d iman faa t k an o leh Pengguga t ; - - - -

un tuk

M

peker j a an

pu l uh

R

ah

ka m ah

Sengke ta

yang

menempatkan j am inan pe laksanaan d i

ng

d ibekukan ,

melaksanakan

dana

ne

mula i

menge lua r kan

kepen t i n g an

do

un tuk

te l a h

R

ah

Pengguga t

:

ep

Pengguga t sebaga i ber i k u t

merug i kan

si

Terguga t

In

sura t

lik

Bahwa

ub

--

ka

m

in i

Terguga t

member i k an

do

di t e r b i t k an . -

In

A gu

dahu l u sebe l um Keputusan Pembekuan (Obyek Sengke ta )

ne si a

hk am



ik

h


Halaman 13

R ep ub 10

putusan.mahkamahagung.go.id Pengguga t keh i l a n gan

keun tungan ,

ka rena peke r j a an

untuk

mempero l eh

yang sudah d imu la i n y a

A gu

Bahwa dengan demik i a n ,

berdasa r kan

ke ten t u an

ten t ang Perad i l a n TUN, yang berbuny i Orang

atau

badan

hukum

:

perda t a

53 UU

yang

merasa

In

“(1 )

Pasa l

do

ng

t i d a k dapa t d i l a n j u t k a n ; - - -

dapa t

m

Keputusan

yang

ka

d i se r t a i

Usaha

bata l

yang

Negara

te r t u l i s

kepada agar

ber i s i

yang

tun t u t a n

d i sengke t a kan

atau

t idak

sah ,

dengan

tun t u t a n gan t i

Alasan - a lasan

atau

itu tanpa

dan/a t a u d i r e hab i l i t a s i .

yang

dapa t

d igunakan

da lam

guga tan

si

R

ah

(2 )

berwenang

Tata

d inya t a kan

guga tan

ub

pengad i l a n

menga jukan

ep

ah

Negara

lik

kepen t i n gannya d i r u g i k a n o leh sua tu Keputusan Tata Usaha

ber t e n t a ngan

Usaha

dengan

Negaraa

yang

pera t u r a n

d iguga t

itu

perundang - undangan

do

ng

Tata

Usaha

ber t e n t a ngan

Maka Pengguga t sura t

asas - asas

d iguga t

umum

“ berhak

Terguga t

menga jukan

guga tan

itu

pemer i n t a han

guna menuntu t

No. 84 Tahun 2010 te r s ebu t

ub

agar

yang

di

atas

yang

d iba t a l k a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ada l ah i n ves t o r

da lam neger i

seha rusnya d i l i n d u ng i

o leh pemer i n t a h ,

dan guna mencegah

ke rug i a n

yang d ide r i t a

o leh

Pengguga t ,

yang

ng

j uga mengak i ba t k a n h i l a n gnya kesempatan

gu

do

ker j a…

s

eska l a s i

R

Bahwa karena Pengguga t

ne

ep

ka m ah

yang ba i k .

dengan

Negara

In

Tata

lik

A gu

yang ber l a k u ;

Keputusan

ne

sebaga imana d imaksud pada aya t (1 ) ada l ah : Keputusan

A

In

14



ik

h

ah

M

harapan

ne si a

hk am


Halaman 14

ra t u san

Pengguga t ,

sesua i

dengan

(3 ) ,

4

Perad i l a n

dan

UU

ke ten t u an

dapa t

Keputusan

pemer i k saan

ber j a l a n ,

(2 ) ,

Usaha

Negara

yang

sampa i

Tata

Usaha

sengke t a

permohonan Negara

Tata

Usaha

itu

d i t u nda

Negara

ada pu tusan Pengad i l a n

ub

Permohonan

agar

sedang

sebaga imana

d imaksud

yang mempero l eh

da lam

aya t

(2 )

ep

m

67 aya t

menga jukan

kekua tan hukum te t a p .

ka

Pasa l

lik

pe laksanaan

(3 )

Tata

o leh

do

Pengguga t

se l ama

yang d ipeke r j a k an

:

A gu “(2 )

ah

tenaga ke r j a

ne si a

bag i

In

ker j a

berbuny i

dapa t d ia j u k an seka l i g u s da lam guga tan dan dapa t d ipu t u s dahu l u dar i

pokok sengke t anya .

si

R

ah

te r l e b i h

A gu

sanga t

mendesak

pengguga t

yang

sanga t

te r dapa t

keadaan yang

mengak i ba t k a n

kepen t i n g an

di rug i k an

j ika

Usaha Negara yang d iguga t i t u

lik

mengharuskan

penundaan

atas

berhak

untuk

menga jukan

ep

Pengguga t

Sura t

d i l a k s anakannya

ub

kepu tusan te r s ebu t . ’ Maka

Tata

kepen t i n gan umum da lam

Keputusan

Terguga t

No.

permohonan 84

Tahun

di

atas ,

Pengguga t

Hakim Pengad i l a n Hal aman 15 da r i 40

menga jukan permohonan

Tata Usaha Negara yang ha l aman Pu t u s a n Nomor : 137 /G / 2 0 1 0 / P TUN- JKT

ne

Yth Maje l i s

sebaga imana d iu r a i k a n

do

ha l

perkenankan l a h

A

gu

agar

-

In

bersama i n i

ha l

ng

Berdasa r kan

s

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R

ka m ah

pembangunan

Keputusan

te t a p d i l a k s anakan ;

Tidak dapa t d i kabu l k an apab i l a rangka

ne

hanya apab i l a

do

d i kabu l k an

In

Dapat

ng

(4 ) Permohonan penundaan sebaga imana d imaksud da lam aya t (2 ) :



ik

h

ah

M

R ep ub


ng

hk am


Halaman 15

R ep ub

in i

berkenan

member i k an Putusan dengan amar sebaga i ber i k u t

untuk

:

ne si a

perka ra

A gu

do

Dalam…

Dalam Penundaan :

In

Mener ima permohonan penundaan yang d ia j u kan o leh Pengguga t

Dinas

Prov i n s i

Daerah

39/ I P - STR/VI / 2 010

tangga l

qq

PT.

Ar i ob imo

Khusus

Ibuko t a

23

Jun i

Kel .

Jaka r t a

2010

a.n .

Perkasa

Nomor

ten t ang

Iz in

Sekneg RI cq BPGBK Ber l o ka s i

di

Ja l an

Gelo ra ,

Kec.

Tanah Abang ,

Jaka r t a

se l ama proses perka r a

in i

ber l a ngsung

sampa i

A gu

Pusat , saa t

Laguna

ng

Gerbang Pemuda,

Pengawasan dan Pener t i b a n

Menye lu r uh

R

Pendahu l uan St ru k t u r

Pembekuan

perka ra

in i

kekua tan

Putusan

Pengad i l a n

hukum

yang

te t a p

;

In

mempunya i

mempero l eh

si

Kepa la

ep

ka

84 Tahun 2010 ten t a ng

ne

Keputusan

Bangunan

ah

2010 No.

sura t n ya

do

Sura t

Ju l i

lik

tangga l

untuk menunda pe l aksanaan i s i

ub

Mewaj i b kan Terguga t

m

ah

; ----------

-------------------

lik Pengguga t

tangga l

Ju l i

atau

2010 No.

Keputusan

Kepa la

Prov i n s i

sah sura t

se l u r u hnya

Keputusan

84 Tahun 2010 ten t a ng Dinas

Daerah

;

Terguga t Pembekuan


Khusus

Jaka r t a

Nomor

gu

Bangunan

t idak

ng

Sura t

bata l

R

Menyatakan

ep

----------------------------

un tuk

s

guga tan

39 / IP -

ne

Mengabu l kan

ub

Dalam Pokok Perkara :

do

ka m ah

--------------------------------------------------------

A

In

16



ik

h

ah

M

10

putusan.mahkamahagung.go.id memer i k sa dan mengad i l i

ng

hk am


Halaman 16

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id STR/VI / 2 010 tangga l

Pendahu l uan St ru k t u r

Jun i

Menye lu r uh

2010

a.n .

ten t a ng

ng

Pemuda,

Kel .

Gelo ra ,

Kec.

Iz i n

Sekneg RI cq BPGBK

qq PT Ar i ob imo Laguna Perkasa Ber l o kas i

d i Ja l an Gerbang

Tanah Abang ,

Jaka r t a

Pusa t

;

do

A gu

------------------------------------------------------------------------Terguga t

untuk

mencabu t

sura t n ya

tangga l

Keputusan

lik

2010 No. 84 Tahun 2010 ten t ang Pembekuan Sura t

ah

Ju l i

In

Mewaj i b kan

Kepa la Dinas Pengawasan dan Pener t i b a n Bangunan Prov i n s i

a.n

Sekneg

cq

RI

BPGBK qq

St ru k t u r

PT

ng

A gu

di

Tanah

Ja l an

Laguna

Ber l o kas i…

Gerbang

Abang ,

Menye lu r u h

Ar i ob imo

R

ah

Perkasa

Pendahu l uan

si

Iz i n

Pemuda,

Kel .

Gelo ra ,

Jaka r t a

Pusa t

Kec.

ne

2010 ten t a ng

23

do

Jun i

ub

Nomor 39 / I P - STR/VI / 2 010 tangga l

ep

ka

m

Daerah Khusus Jaka r t a

Ber l o kas i

;

In

--------------------------------------------------------

Terguga t

untuk

lik

Mewaj i b kan

membayar

semua b iaya

Terguga t

November

2010 ,

guga tan

menga jukan

yang

Pengguga t

Jawaban

menyampaikan

;

te r s ebu t ,

te r t a n gga l

ha l - ha l

04

sebaga i

dapa t

d i s impu l k a n

ada l ah permohonan pembata l a n 40

sura t

guga tan

Pengguga t

Keputusan Terguga t


A

gu

Hal aman 17 da r i

dar i

ne

yang

ng

Bahwa

s

: -----------------------------------------------

do

ber i k u t

te l a h

atas

perka ra

In

Pihak

bahwa

ep

Menimbang

ub

----------------

R

ka m ah

---------------------------



ik

h

ah

M

23

ne si a

hk am


Halaman 17

R ep ub

2010

Menye lu r uh Laguna

Ij in

Sekneg

Perkasa

RI

Daerah Khusus tangga l

pendahu l uan Cq BPGBK cq

ber l o ka s i

Gelo ra

Pengawasan

39 / I P - STR/VI / 2 010

ten t a ng

a.n

Kelu r ahan

ah

Nomor

Dinas

di

Kecamatan

ten t a ng

St ruk t u r

PT Ar i ob imo

Ja l an

Gerbang

Pemuda

Tanah

Abang

Jaka r t a

tangga l

Pusa t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

guga tan

ah

ber i k u t

Nomor

d idasa r kan :

Tahun

pada

Yang

ng

Pemer i n t a h an

ke te r bu kaan ,

A gu

2010

da l i l

in

lit is

obyek

Pengguga t

sebaga i

ber t e n t a ngan dengan Asas- Asas Umum

R

Keputusan Terguga t

84

Baik

ya i t u

asas

kepas t i a n

penye l engga raan Negara ,

asas

propo r s i o n a l l i t a s ,

asas

asas

;

-------------------------------

pasa l

10

Pera t u r a n Bangunan

Daerah di

dengan

ke ten t uan

Nomor

Wilayah

7

DKI

Tahun

1991

Jaka r t a

;

ub

ten t ang

ber t e n t a ngan

lik

ka m ah

Terguga t

In

pro f e s i o n a l i t a s

Keputusan

si

2010

Terguga t

ne

Ju l i

Keputusan

do

ka

28

pembata l a n

ub

m

Bahwa permohonan

hukum, asas te r t i b

------------------------------------------------

karena

da l i l

yang

quo ,

Terguga t

berdasa r kan

ke l i r u

se r t a

menolak

hukum t i dak

gu

merupakan

t idak

a

dan tepa t

s

tegas

Pengguga t

ne

da l i l

3.Bahwa…

do

dengan

R

atas

ng

Bahwa

ep

----

M

A

In

18

h



ik

ah

23

do

Jaka r t a

A gu

Jun i


2010

In

pener t i b a n

Ibuko t a

Tahun

Keputusan Kepa la

ng

dan

sura t

84

lik

pembekuan

Nomor

ne si a

10

putusan.mahkamahagung.go.id tangga l 28 Ju l i 2010

ep

hk am


Halaman 18

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id berdasa r kan ura i a n

ber i k u t

in i

;

------------------------------------

84

39/ IP - STR/VI / 2 010

Gerbang

R dengan

sebaga i sebaga imana

UU Nomor 9 Tahun 2004 ten t a ng

UU

Nomor

5

je l a s

sengke t a

Tahun

1986

Keputusan

a

quo ,

Terguga t Kepa la


ada l ah

mengena i

Dinas

ten t ang

23 Jun i

Menye lu r u h

ng

Ar i ob imo

Laguna

benderang

kepu tusan

pembekuan dan

Daerah Khusus Ibuko t a

Sr tu k t u r PT

te r ang

Pengawasan

: 39/ IP - STR/VI / 2 010 tangga l

BPGBK cq

ser t a

ub

di t e r b i t k an

dan gamblang

R

ka m ah

ah

Gelo ra

1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang

atas

Pendahu l uan

M

Perkasa

Tata Usaha Negara ; - - - - - - - - -

Bahwa sanga t obyek

Negara

ep

Perad i l a n

Laguna

do

Perubahan

Jun i

Menye lu r uh a.n

Pusa t

Usaha

ng d i r u bah

A gu

te l a h

23

Pemuda Kelu rahan

Jaka r t a

Tata

d imaksud pasa l

tangga l

PT Ar i ob imo

Kecamatan Tanah Abang

Ibuko t a

In

ka

ah

Ja l an

Keputusan

Khusus

Pendahu l uan Sr tu k t u r

Cq BPGBK cq di

Daerah

yang sura t

Pener t i b a n

Jaka r t a

Nomor

2010 ten t a ng I j i n a.n

Perkasa

Sekneg

RI

ber l o ka s i

Cq di

Ja l an Gerbang Pemuda Kelu r ahan Gelo ra Kecamatan Tanah

do

sebe l umnya di te r b i t k a n ha l aman Pu t u s a n Nomor : 137 /G / 2 0 1 0 / P TUN- JKT

A

In

Jaka r t a Pusa t yang Hal aman 19 da r i 40

gu

Abang

s

:

Prov i n s i

si

Nomor

ber l o ka s i

ten t a ng

ne

Bangunan

RI

Ju l i

Keputusan Kepa la Dinas Pengawasan dan

2010 ten t a ng I j i n Sekneg

2010

28

lik

ah m

Jaka r t a

Tahun

tangga l

yang

ne

pembekuan su ra t Pener t i b a n

Terguga t

Pengguga t

In

Nomor

da l i l

ep

2010

sura t

tepa t

lik

menyatakan

t idak

do

dan

ub

ke l i r u

A gu

Bahwa

ng

DALAM EKSEPSI

ne si a

hk am



ik

h


Halaman 19

R ep ub

Bahwa seca ra

hukum ka ta f ina l

karena

ng

bers i f a t

A gu tangga l

27

yang

menyatakan

Gubernu r

Ju l i

2010

dan

A gu

2387 /1 . 3 785 . 1

da lam

27

ber i k u t :

Prov i n s i

DKI

sura t

Kepa la

atas

Jaka r t a Dinas

Bangunan

Ju l i

2010

lit is

kons i de r a n

sebaga i

Pener t i b a n

tangga l

in

Nomor

ha l

l apo r an

rek re as i ,

dan fa s i l i t a s

Gerbang Pemuda Kelu r ahan

rapa t

sebaga imana

Abang

Jaka r t a

Pusat

koord i n a s i

pada

tangga l

26

Jun i

c

di

mengins t r u k s i k a n

pada

sura t

iz in

huru f

pendahu l uan

Nomor 39/ I P - STR/VI / 2 010 Sekneg RI cq BPGBK qq PT.

R

2010 a.n Perkasa

sebaga i 2010 atas ,

St ru k t u r

tangga l

8 Jun i

Ar i ob imo

Laguna untuk

ng

M

Tanah

te r s ebu t

Menye lu r uh

be lan j a

lik

has i l

Kecamatan

Ja l an

ub

Gelo ra

nya d i

wisa t a

In

pembangunan bangunan sarana

ep

ah

ka m ah

mengena i keg i a t a n

d ibekukan

s

d i spos i s i

l ag i

2010

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

gu

do

-------------------------

ne

Bahwa

Pengawasan

84 Tahun

si

ub

Nomor

ne

d

yang

do

huru f

sya ra t - sya ra t

da lam kepu tusan Terguga t

d ipe r t e ga s

ng

ah

2010

sengke t a

menimbang

f i na l

R

ka

28 Ju l i

In

d ipenuh i n ya

lik

t i dak

Bahwa be lum adanya s i f a t

obyek

dapa t

I j i n…

apab i l a

tangga l

masih

dengan pencabu t an

te r c an t um da lam i z i n ; - -

m

ah

pembekuan

be l um

do

di t i n dak l an j u t i

ijin,

pembekuan mengandung ar t i

ne si a

10

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pengguga t ; -

ep

hk am


A

In

20


ik

h


Halaman 20

R ep ub

Pengawasan

dasar

Kepa la

Bangunan

Nomor

27 Ju l i

2010 yang menjad i

per t imbangan

pembekuan

pada

in t i n ya

cq

hukum

karena

PT.

Ar i ob imo

dokumen

yang

te r s ebu t

be lum

untuk

menginga t

da lam kons i de r a n seh i ngga apab i l a

BPGBK qq

kepu tu san

nan t i n y a

dokumen

maka

baru

dapa t

iz in

demik i a n

ada l ah

l angkah

be lum

bers i f a t

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A gu

f ina l

in i

dengan

do

pembekuan

l angkah pencabu t an…

seh i ngga

ng

pencabu t an

te r s ebu t

d iamb i l

R

d i cabu t

mengh inda r i

Menye lu r uh

M

Sekneg RI cq BPGBK qq PT. Ar i ob imo sebaga imana tangga l

tangga l

be l um bers i f a t Dik t um

28

d i t u angkan 28

Ju l i

f ina l

Memutuskan

te r dapa t

Ju l i 2010

in

j uga

bag i an

Jun i Laguna

Kepu tusan

2010

Nomor 84 Tahun

lit is

obyek

d ipe r kua t

KEEMPAT

peny impangan

Hal aman 21 da r i

sengke t a

dengan

yang

40

dan

atau

adanya

menya takan

t idak


A

gu

da lam

8

:

ng

sebaga i ber i k u t Apab i l a

tangga l

do

2010

39/ IP - STR/VI / 2 010

St ruk t u r

In

Terguga t

pendahu l uan

ub

Perkasa

Nomor

iz in

ep

2010 a.n

sura t

lik

pembekuan

R

ah

ka m ah

Bahwa

In

---------

s

ka

d i cabu t ,

RI

d i t empuh

tun t u t a n

te r c an t um

ah

Sekneg

8

lik

adanya

m

a.n

Perkasa

te l a h

pendahu l uan

Menye lu r uh Nomor 39 / IP - STR/VI / 2 010 tangga l

2010

Laguna

iz in

ep

ah

Jun i

sura t

ub

St ru k t u r

pembekuan

do

l angkah

In

A gu

menyatakan : Bahwa

sa l ah

ne

sa tu

tangga l

da l am sura t

Pener t i b a n

ng

2387 /1 . 3 785 . 1

dan

l an j u t

si

Dinas

l eb i h

ne

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa apab i l a d i ce rma t i

ne si a

hk am



ik

h


Halaman 21

R ep ub

pendahu l uan St ru k t u r

Iz i n

d i k t um

l an j u t

Mendi r i k a n

13 /P /P IMB/2010 tangga l

Bahwa

2010

te l a h

peno la kan

atas

Bangunan

27 Januar i

d ia t a s ,

yang

Nomor

2010 .

seca ra

je l a s

dan

te r ang

atau

ka

pencabu t an bers i f a t

dan

karena apab i l a

melangga rnya l angkah

f ina l

Pengguga t

akan

pencabu tan

dan dapa t

menjad i

d iamb i l

l angkah

te r s ebu t

d i sebu t

R

ah

Usaha Negara sebaga imana ke ten t uan Pasa l Nomor 5 Tahun 1986 yang te l a h

t i dak

obyek sengke t a

ep

m

memenuhinya

f ina l ,

Terguga t

lik

be l um bers i f a t

ub

ah

menggambarkan l angkah pembekuan yang d iamb i l

Tata

1 angka 3 UU

d i r u bah dengan UU Nomor

ng

9 Tahun 2004 ten t a ng Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986

ten t a ng

Perad i l a n

TUN

;

in i

sesua i

dengan

pen je l a s an

da l am bukunya Hukum Acara Perad i l a n

hukum,

dan dan

karenanya

da lam

buku

SLAMET

dengan

ada l ah

sudah t i d a k

dapa t

te r s ebu t

d iubah l ag i ,

ng

d i t e r b i t k a n n ya KTUN te r s ebu t

ar t i n y a

menimbu l kan

menyatakan

R

KADAR

j uga

bahwa

sudah

ak i ba t

d i j e l a s k an

KADAR… def i n i t i f

ar t i n y a

dengan

sudah menimbu l kan ak i ba t

yang t i d a k dapa t d i t awa r - tawar l ag i

gu

hukum

dapa t

ep

pendapa t dar i

f ina l

lik

de f i n i t i f

bers i f a t

Tata Usaha Negara

ub

23 yang menyatakan

WIYONO, SH

; ------

do

M

ah

ka m ah

ha l

R.

do

Bahwa ha l

In

A gu

-------------------------------------------

s

permohonan

t i n d ak

Menye lu r uh Nomor

si

dengan

Jun i

berak i b a t

ne

di t e r b i t k an

23

in i

ne

tangga l

ng

39 / IP - STR/VI / 2 010

A gu

da l am kepu tusan

ne si a

d i cabu t n ya i z i n

10

do

putusan.mahkamahagung.go.id d ipa t u h i n y a ke ten t u an

In

hk am


A

In

22


ik

h


Halaman 22

R ep ub

dan t i d a k obyek

apab i l a

Terguga t

te r hadap

sura t

A gu

dan seha rusnya

sengke t a

ng

menjad i

tepa t

Tata

kemudian

iz in

Jun i

Ar i o b imo

sebaga imana

Menye lu r uh 2010

a.n

Laguna Perkasa

guga tan

a

quo

;

-----------------------------------------------------

perka r a

a quo ,

dengan

memutus

un tuk

d i t e r i ma

mener ima

menyatakan

(ne i t

guga tan

dan mengad i l i

Ekseps i

Terguga t

Pengguga t

Onvanke l i j k

kami

t idak

Verk l a a r d )

;

ng

dapa t

dengan i n i

Hak im yang memer i k sa

berkenan dan

d i atas ,

ep

Maje l i s

R

mohon k i r a n ya

te r s ebu t

do

-------------------

apa

yang

t i dak

da lam

ekseps i

menjad i

te r p i s a h kan

da lam

pokok

penerb i t a n

28

Ju l i

pembekuan sura t

sura t Nomor

Bangunan

Keputusan

84

Prov i n s i

Jaka r t a

Nomor 39/ IP - STR/VI / 2 010

ten t ang

ng

RI

Tahun

2010

Pendahu l uan

Daerah

Khusus

tangga l

yang

Terguga t ten t a ng

St ru k t u r

Ibuko t a

23 Jun i

2010

Menye lu r uh

a.n

cq BPGBK qq PT. Ar i ob imo Laguna Perkasa Hal aman 23 da r i 40 ha l aman Pu t u s a n Nomor : 137 /G / 2 0 1 0 / P TUN- JKT

A

In

gu

Sekneg

Iz i n

Pengguga t

Keputusan Kepa la Dinas Pengawasan dan

R

Pener t i b a n

2010

da l i l

s

tangga l

tepa t

ne

menyatakan

t idak

lik

dan

ub

ke l i r u

do

ah

kesa tuan

d iu r a i k a n

perka r a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa

M

te l a h

ep

ka m ah

sa tu

yang

In

A gu

DALAM POKOK PERKARA Bahwa

si

Berdasa r kan ha l - ha l

ne

ub

---------------

m

ka

ah

pembekuan

8

ada lah

pencabu t an

St ruk t u r

tangga l

dapa t

Negara

menge lua r kan

cq BPGBK qq PT.

bukan

yang

aquo

lik

ah

dan

RI

Usaha

pendahu l uan

Nomor 39/ IP - STR/VI / 2 010 Sekneg

da lam perka r a

ne si a

ke l i r u

Pengguga t

do

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa dengan demik i a n da l i l

In

hk am



ik

h


Halaman 23

R ep ub 10

putusan.mahkamahagung.go.id ber l o ka s i d i Ja l an

Kecamatan

Gerbang

Tanah

Pemuda Kelu rahan

Abang

Jaka r t a

Gelo ra

Pusat

te l a h

ng

melangga r Asas-

asas…

Pasa l

10 Pera t u r a n

Yang

Baik

maupun

ke ten t u an

do


Daerah Nomor 7 Tahun 1991 ten t a ng

di

Wi layah

In

A gu

Asas

Bangunan

ne si a

hk am


DKI

Jaka r t a

;

lik

Daerah

DKI

tangga l

7

Bangunan

84

di

Terguga t

Tahun 2010

menginga t

ada

beberapa

undangan maupun Pera t u r a n ser t a

pera t u r a n

Gubernu r

yang

In

Jaka r t a

Daerah

dasa r hukum kepu tu san a quo ; - - - - - - -

Pener t i b a n

d i samp ing

Bangunan

da l am

di

7 Tahun

1991 ,

te t a p i

j uga

b idang

wi l a yah

mengacu kepada ke ten t u an

ep

Nomor

Terguga t

lik

dan

tugas - tugas

ub

Pengawasan

DKI

Pera t u r a n

berdasa r kan

ke ten t u an yang te r can t um da lam Pera t u r a n Daerah Nomor

ten t a ng

Prov i n s i Organ i sas i

DKI

Jaka r t a

dan

Tata

Daerah dan Nomor Ker j a

123

Dinas

gu

do

Pengawasan dan Pener t i b a n Bangunan ;

s

2009

ng

tahun

Gubernu r

Perangka t

ne

10 tahun 2008 ten t a ng Organ i sa s i Pera t u r a n

M

Nomor

R

ka m ah

ah

DKI

pe la ksanaan

Daerah

ten t a ng

Pera t u r a n

da l am Keputusan

2010

d i k t um

perundang -

A gu Prov i n s i

Jaka r t a

1991

10

hanya

do

da l am

pera t u r a n

Bahwa

Pasa l

Pengguga t

obyek guga tan

khususnya

menjad i

karena

Ju l i

ng

in l i t i s

Tahun

Jaka r t a

28

apab i l a

ke ten t u an

Nomor

Wi layah

ah

dar i

tepa t

si

mencermat i

t idak

ub

dan

ep

ke l i r u

R

Bahwa

ne

-------------------

ka

m

ah

-----------------------------------------------------

A

In

24


ik

h


Halaman 24

81 aya t

(1 )

Pera tu r a n Daerah

Nomor 10 tahun 2008 menyebu t kan “D i nas Pengawasan dan bangunan merupakan unsu r pe laksana otonomi

ng

Pener t i b a n daerah

di

b idang

pengawasan

dan

Pener t i b a n ;

A gu

do

Bangunan”

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa da lam ke ten t u an Pasa l

-----------------------------------------------------

In

------

Kepa la

Bidang

Pener t i b a n Dinas ;

Pengawasan

organ i s a s i

Bangunan b.

te r d i r i

ng

Pembangunan ;

;

A gu

: c.

Pembangunan…

d. Bidang Pengawasan Kela i k a n ;

Per i z i n a n ;

Dinas dar i

Sekre t a r i a t

R

ah

dan

susunan

Nomor 123

f . B i d ang

e. Bidang

Pener t i b a n

;

si

a.

d i sebu t k an

Gubernu r

ne

ka

Pengawasan

4 Pera t u r a n

do

2009

lik

m

Tahun

Pasa l

ub

Tahun 2008 Jo .

83 Pera t u r a n Daerah Nomor 10

ep

ah

Bahwa da lam ke ten t u an Pasa l

---------

g

d i sebu t k an

b idang per i j i n a n te rmasuk

an ta r a

mempunya i

ba l i k

pembekuan ,

ke ten t uan

pembata l a n

la i n fungs i

nama

dan

dan

Pasa l

l i n g k up

23

aya t

lik

huru f

da lam

menyebu t kan

penerb i t a n

ub

se l an j u t n y a

pemecahan

pencabu t an

ep

ka m ah

Bahwa

In

-----------------------------------------------------

ah

(2 )

bahwa

IMB, SLF

iz in iz in

ser t a sesua i

tugas

d inas ;

s

R

-----------------------------------------------------

sesungguhnya 40

yang


A

gu

Hal aman 25 da r i

Terguga t

ne

demik i a n

do

dengan

In

Bahwa

ng

---------------------------



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 25

R ep ub

kewenangan

melaksanakan organ i s a s i

Pasa l

sa l ah d inas

untuk

4

sa tu

b idang

fungs i

Gubernu r

d ipe r k ua t ya i t u

ah

Menye lu r uh 2010

a.n

Sekneg ada lah

dan

bukan

sesua i 123

fak t a

iz in

RI

cq

d i t a nda t a ngan i

o leh

ke ten t uan

Tahun

pendahu l uan

BPGBK qq

Gubernu r

da lam

2009

bahwa sura t

39/ IP - STR/VI / 2 010

ng

Perkasa

dengan

sura t

Nomor

khususnya

Nomor

ep

d ibekukan

st r u k t u r

ub

in i

ser t a

da lam

per i j i n a n

R

Bahwa ha l

seca ra untuk

per i j i n a n

pembekuan

Pera tu r a n

pu l a

---------

ka

m

ah

fungs i

kewenangan

Dinas

8

PT Ar i ob imo

DKI

Jun i Laguna

Terguga t

Prov i n s i

yang

St ru k t u r

tangga l

o leh

send i r i

Jaka r t a

sura t

Pengawasan

kewenangan

28 Ju l i

pembekuan sura t dan

Jun i

Pener t i b a n Jaka r t a

tangga l

23

St ru k t u r

Menye lu t u h

a.n

Ar i ob imo

Laguna Gelo ra

Pusa t

2010

Perkasa

2010 Nomor 84

Keputusan

Kepa la

Bangunan

Prov i n s i

Nomor 39 / I P - STR/VI / 2 010

ep


Kelu r ahan

ten t ang Sekneg

Ij in

RI

cq

Pendahu l uan BPGBK qq

di

Ja l an

Gerbang

Kecamatan

Tanah

Abang

PT

Pemuda Jaka r t a ;

ng

M

tangga l

R

ah

ka m ah

Tahun 2010 ten t a ng Dinas

Terguga t

do

un tuk menerb i t k a n

mempunya i

In

demik i a n

;

lik

dengan

ub

A gu

-----------------------------------------------Bahwa

;

s

mempunya i

A gu

mer ta

Bangunan

fungs i

-----------------------------------------------------

gu

do

-----------------

ne


dan

memimpin

si

tugas

untuk

ne

mengkoord i n a s i k a n

ng

dan

mempunya i

do

Dinas

In

Kepa la

ne si a

10

putusan.mahkamahagung.go.id menjaba t sebaga i

lik

hk am


A

In

26


ik

h


Halaman 26

R ep ub

Pusa t

DPR

sura t

Ketua

RI

RI

tangga l

29

Abang

Jaka r t a

untuk

Pusat

kebe ra t an

d i t u angkan Ju l i

da lam Nomor

ten t a ng

kawasan

bekas

di j ad i kan

Kawasan

Hi j a u

Laporan Singka t

BPN Pusa t ,

Pemuda

2009

Pan ja Aset - Ase t Negara Komis i

RI ,

PT Ar i ob imo

adanya

resmi

Senayan

dan

st ruk tu r

Gerbang

Tanah

seca ra

DPR.RI /V I I / 2 0 1 0

A gu

Terbuka

Ja l an

berdasa r kan

ng

Taman Ria

di

yang

DPR

PW.01 /5767 /

BPGBK qq

23

dan benar

di te r b i t k an

dar i

cq

Khusus

tangga l

pendahu l uan

Kecamatan

sudah tepa t

karena

RI

ber l o ka s i

Gelo ra

Daerah

Rapat Dengar Pendapa t

II

si

m

Kelu r ahan

iz in

Sekneg

Perkasa

Prov i n s i

ten t a ng

Pengawasan

ub

ah

Laguna

Dinas

39 / I P - STR/VI / 2 010

ten t a ng a.n

2010

ne

2010

Nomor

Tahun

Kepa la

Bangunan

Jaka r t a

menye lu r uh

ka

Keputusan

84

Terguga t

do

A gu Jun i

Nomor

su ra t

do

sura t

Pener t i b a n

Ibuko t a

ah

2010

mate r i i l

In

pembekuan dan

Ju l i

seca ra

DPR RI dengan Sekneg

Penge lo l a an

Komplek Gelo ra

Bung

In

28

ng

tangga l

pu la

lik

demik i a n

ep

Bahwa

11.Bahwa . . .

ne si a


R

hk am


September

;

ub

menjad i

mengembal i k a n

d iwu j udkan

agar

mela l u i

te r buka

40

Taman Ria dan

je l as

Prov i n s i

ha l

per i j i n a n

DKI

Senayan te r s ebu t menunggu


A

gu

bekas

pembekuan

Hal aman 27 da r i

DPR RI seca ra

pemer i n t a h

l ahan

Hi j a u

ng

Kawasan

atas ,

s

Jaka r t a

memin ta

di

ne

tegas

te r s ebu t

do

dan

fak t a

In

-------------

ep

ah

2010

-----------------------------------------------------

Bahwa dar i

M

lik

29

R

ka m ah

Karno dan Pusa t Penge lo l a a n Komplek Kemayoran tangga l


ik

h


Halaman 27

R ep ub per i j i n a n

2010

A gu Laguna

a.n

Kelu r ahan

bangunan

iz in

Sekneg

Perkasa

menjad i khususnya

RI

ber l o ka s i

Gelo ra

pendahu l uan BPGBK qq

di

Ja l an

Gerbang

Tanah

Abang

Kecamatan

23

PT Ar i ob imo

Pemuda

Jaka r t a

;

lik

ah

su ra t

st ruk tu r

cq

Pusa t

-----------------------------------------------------

tangga l

mate r i i l

28

Ju l i

R

Terguga t

seca ra

Tahun 2010 ten t a ng Pengawasan

ng

Dinas

pembekuan sura t

dan

Daerah Khusus Ibuko t a 23 Jun i

A gu

tangga l

struk tu r

Pener t i b a n Jaka r t a

2010

2010

Bangunan

iz in

Abang

Pemuda Kelu rahan

Jaka r t a

Pusa t

pendahu l uan

Kecamatan

sudah

tepa t

dan

benar

;

ub

Pemer i n t a h an

Daerah

Baik

Nomor

ng

Pera t u r a n

Yang

te r c an t um

pembekuan

dan

Asas- Asas

sesua i

7 Tahun iz in

1991

Umum

ke ten t u an ka rena

Terguga t

gu

di t e r b i t k an

menempuh l angkah -

da lam

sebe l um te l a h

s

sebaga imana

te l a h

ne

l angkah

Terguga t

do

--------------

R

ah

Gelo ra

ber l o k a s i

-----------------------------------------------------

Bahwa seca ra prosedu ra l

M

Prov i n s i

lik

Tanah

Gerbang

Kepa la

Sekneg

ep

ka m ah

Ja l an

84

Nomor 39 / I P - STR/VI / 2 010

RI cq BPGBK qq PT Ar i o b imo Laguna Perkasa di

Nomor

Keputusan

ten t ang

menye lu r u h a.n

penerb i t a n

si

kepu tusan

demik i a n

ne

dengan

13.Bahwa . . .

do

Bahwa

ep

ub

m

--------

ah

ka

dasa r

Nomor 39/ I P - STR/VI / 2 010 tangga l

ten t a ng

menye lu r uh

yang

do

ng

kepu tusan Terguga t Jun i

dokumen

In

d i t e r b i t k a n n ya

10

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id pembata l a n data - data

In

hk am


A

In

28


ik

h


Halaman 28

ke l i r u

t i dak

dan

l engkap , tepa t

Asas- Asas

A gu

melangga r

sura t

member i kan

seh i ngga

apab i l a

Terguga t

in l i t i s

d inya t a kan

obyek sengke ta te l a h


Yang

Baik

;

ne si a

yang

dengan

do

pen j e l a s an

da l am menerb i t k a n

-----------------------------------------------------

ura i a n

d ia t a s

seca ra

fo rma l ,

dan

kewenangan

melangga r

Asas- Asas Umum Pemer i n t a han

Yang Baik

ke ten t u an

Pasa l

Nomor

10

seh i ngga

Keputusan

Pera t u r an

seca ra

Daerah

hukum

bera l a san

t idak

7

untuk

dan

Tahun te t a p ;

R

d ipe r t a h ankan

Terguga t

ub

mater i i l

1991

ah

te r s ebu t

lik

dengan

ep

ka

m

ah

Bahwa

In

---

da lam

Tahun

1991

maka

permohonan

Pengguga t

10

Baik

Pera t u r a n

bangunan

di

penundaan bera l a san

yang

Nomor

7

DKI

Jaka r t a

d ia j u kan

o leh

dapa t

dan

ne

maupun

Daerah

Wilayah

hukum

te r hadap

k i r a n ya

dan d i kesamp ingkan ; - - - - - - - -

Berdasa r kan

ha l - ha l

Maje l i s

te r s ebu t

Hakim yang

d ia t a s ,

Berdasa r kan…

dengan i n i

memer i k sa

dan

kami

mengad i l i

R

mohon kepada

Pasa l

Yang

ub

di t o l a k

Pemer i n t a h an

ten t a ng

t i dak

pe langga ran

ep

ka m ah

ke ten t u an

Umum

te r dapa t

do

A gu

Asas- Asas

t idak

In

menginga t

lik

ng

---------------

si

-----------------------------------------------------

Bahwa

DALAM PENUNDAAN

do


In

40

A

gu

Hal aman 29 da r i

ne

:

ng

ber i k u t

s

perka r a a quo untuk member i kan pu tusan dengan amar sebaga i



ik

h

ah

M

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id memanggi l Pengguga t

ng

hk am


Halaman 29

Sura t

Pengawasan dan Pener t i b a n Jaka r t a

A gu

Ibuko t a

2010

ten t a ng

a.n

Sekneg

cq

di

2010

BPGBK qq Gerbang

Tanah

Pemuda

Abang

Dinas

23

Jun i

Menye lu r uh

Laguna

Perkasa

Kelu rahan

Jaka r t a

Gelo ra

Pusat

;

ub

--------------------------------------

ep

DALAM EKSEPSI : Mener ima

ah

tangga l

Ar i ob imo

Tahun

Daerah Khusus

St ru k t u r a l

PT

84

Kepa la


Pendahu l uan

Ja l an

Nomor

Keputusan

39 / IP - STR/VI / 2 010

Ijin

RI

Kecamatan

ka

m

ah

ber l o ka s i

Nomor

Ju l i

ne si a

pembekuan

28

sura t

do

ten t a ng

tangga l

pe la ksanaan

In

Terguga t

atas

lik

Keputusan 2010

Ekseps i

Terguga t

;

t idak

dapa t

d i t e r i ma

(Ne i t

ng

Verk l a a r d )

;

do

--------------------

untuk

membayar

------------------

Pengguga t

bahwa

atas

te l a h

menga jukan

11

te r s ebu t

Pihak Terguga t

2010 ,

te l a h

ng

tangga l

2010 ,

yang

b iaya

perka ra

Terguga t

dan

Repl i k

te r sebu t ,

Repl i k

Pengguga t

menga jukan Dupl i k

te r t a n gga l

un tuk

atas

;

pada pers i d angan

mempers i ng ka t

gu

November

November

Jawaban

ep

Menimbang ,

;

ura i a n

do

Pengguga t

ub

Menghukum

se l u r u hnya

s

-----------------------------

Pihak

18

un tuk

lik

Pengguga t

R

ka m ah

guga tan

In

DALAM POKOK PERKARA :

ne

A gu

-----------------------------------------------------

Menolak

si

Menyatakan guga tan Pengguga t

ne

R

----------------------------------------------------

Onvanke l i j k

A

In

30



ik

h

ah

M

R ep ub 10

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak permohonan penundaan

ng

hk am


Halaman 30

pu tusan

te rmua t

merupakan

bag ian

da lam

t i dak

da lam

d i can t umkan

Ber i t a

Acara

te r p i s a h kan

perka ra

in i ;

Menimbang…

su ra t - sura t

yang

d i sesua i k an

dengan

te l a h

t idak

ada

as l i n y a ,

(Buk t i

P- 4 d i cabu t )

d ibe r i

Keputusan

Pener t i b a n

ng

Ibuko t a Jaka r t a 2010

A gu

In

P- 10,

Pengawasan

Prov i n s i

Dinas

Daerah

dan Khusus

2010

tangga l

Pengawasan


Jaka r t a

Nomor

:

Menye lu r u h

Ar i ob imo

Laguna

Perkasa

Gerbang

Pemuda,

Kel .

Jaka r t a

dengan

Dan

Daerah

a.n .

Pendahu l uan

Sekneg

RI

Ber l o kas i Gelo ra ,

Pusat

Khusus

39/ I P - STR/VI / 2 010

23 Jun i 2010 ten t a ng Iz i n

ep

ka m ah

s /d

:

St ru k t u r

Abang ,

P- 1

yang

ten t ang Pembekuan Sura t

Pener t i b a n

tangga l

mate ra i

kecua l i

No. 84 Tahun

Keputusan

Ibuko t a

as l i n y a

Dinas

Bangunan

te r t u l i s

d ibe r i

tanda

sebaga i ber i k u t

Sura t

Ju l i

te l a h

ub

:

ser t a

R

P- 1

buk t i

si

dan

da l i l - da l i l

lik

cukup

Bukt i

menga jukan

ub

fo t o copy

te l a h

menguatkan

In

Pengguga t

untuk

ep

ah m

ka

;

cq

di

Kec.

(Fo t o copy

PT.

Ja l an Tanah sesua i

Asl i )

;

s

R

---------------------------------------------

Sura t

Keputusan 40

Pengawasan

dan


A

gu

Hal aman 31 da r i

Dinas

ne

:

do

P- 2

In

Bukt i

ng

---------------------

h



ik

ah

bahwa

lik

Menimbang ,

berupa

do

A gu

-------------------------------------------

guga tannya ,

dar i

ne

pu tusan

yang

te t a p i

ng

Pers i d angan

akan

t i dak

do

da l am

te r s ebu t

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id pu tusan , maka Repl i k dan Dupl i k

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 31

R ep ub Menye lu r u h

Ar i ob imo

Laguna

Gerbang

Pemuda, Jaka r t a

a.n .

39/ IP - STR/VI / 2 010

Kel .

RI

Ber l o ka s i Gelo ra ,

Pusa t

;

dengan

Pendahu luan

Sekneg

Perkasa

Khusus

(

cq di

PT.

Ja l an

Kec.

Tanah

Fotocopy

sesua i

Asl i )

;

lik

ah

A gu

St ru k t u r

Abang,

:

2010 ten t ang Iz i n

ng

08 Jun i

Nomor

Daerah

ne si a

Jaka r t a

Prov i n s i

do

Bangunan

In

Ibuko t a tangga l

---------------------------------------------

:

Sura t 2009 ,

Gubernu r DKI Jaka r t a No.

1588 / - 1.711 . 534

SIPPT

kepada

R

ah

Pembaruan Perkasa

tangga l

;

(Fo to copy

24 Agus tus

ten t ang

PT.

Pember i a n

Ar i o b imo

sesua i

dengan

Laguna Asl i )

;

ng

---------------------------------------------

Keputusan

Dinas

01 / IP

PERSIAPAN/ I I / 2 0 1 0

;

Jaka r t a

No.

tangga l

5

Februa r i

Pendahu l uan Tahap Peker j a an

(Fo t o copy

sesua i

dengan Asl i )

;

ub

Pers i a pan

P2B DKI

In

Sura t

P- 5…

lik

:

2010 ten t a ng I z i n

---------------------------------------------

Jaminan 10

Mare t

2010

dengan

ng

M

240059

Pelaksanaan

di

dengan Ni l a i

58 .552 . 315 . 0 00 , 0 0 , - ;

Asurans i

No.

ACA tangga l

Bond

: Bond

(Fo t o copy dar i

29- 91- 10:

s

:

Rp.

fo t o copy )

gu

do

; ----------

ne

P- 6

ep

------------

ah

Bukt i

P- 5

R

ka m ah

Bukt i

4.Buk t i

do

A gu

------------

si

P- 3

ne

Bukt i

ub

----

ka

m

10

putusan.mahkamahagung.go.id Pener t i b a n

ep

hk am


A

In

32


ik

h


Halaman 32

R ep ub Tentang

Perubahan

Per j a n j i a n

ng

Penge lo l a an /Pengusahaan

:

Taman

Ria

dan

tangga l

s esua i

11

Resto ran

Jun i

dengan

Hak

2008

;

Asl i )

;

In

-----------------------------------------------------------------Kesepaka tan

Bersama tangga l

18 November 1999

Yayasan Karya Bhakt i

Pembangunan Perkasa

dengan ;

fo t o copy

Rukun Ibu

Ampera

Ar i ob imo

Laguna

(Fo t o copy

dar i

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R

)

PT.

ep

ka

Penga l i h a n

Ground

Senayan

( Fotocopy

an ta r a

ah

Play

Dan

lik

P- 8

Proyek

Pembangunan ,

ub

Bukt i

m

ah

A gu

Atas

Terhadap

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Bukt i P- 7 : Per j a n j i a n

do

hk am


Akta

No.

35

tangga l

19

Apr i l

1995

Per j a n j i a n

ten t a ng

Pembangunan , Dan

A gu


Penga l i h a n

ne

:

do

P- 9

ng

Bukt i

si

----------------------------

Hak

In

Atas Proyek Play Ground Dan Resto r an Di Taman Ria Senayan ; (Fo t o copy sesua i

dengan Asl i )

No.

2

Addendum

tangga l

Atas

5

lik

Akta

Mei

1997

Per j a n j i a n

ep


Dan

ten t ang

Pembangunan ,

ub

P- 10 :

Penga l i h a n

Hak

Atas Proyek Play Ground Dan Resto r an Di Taman Ria Senayan ; (Fo t o copy sesua i


A

40

ne

Hal aman 33 da r i

gu

;

do

ng

M

---------

dengan Asl i )

In

ah

Bukt i

R

ka m ah

-----------------------

;


ik

h


Halaman 33

R ep ub

kecua l i

T - 1 :

yang

tanda T- 1 s /d T- 15 ,

Keputusan

Kepa la

Pener t i b a n

Bangunan

T – 2 :

ah

Bukt i

Sura t

Dinas

Prov i n s i

DKI

ub Dinas

Bangunan

No. 39 / IP - STR/VI / 2 010 tangga l

8 Jun i

ng

2010 ;

Pengawasan DKI

kepada

PT.

dan

Jaka r t a

Ar i ob imo

Laguna

ten t ang

A gu

Perkasa

dan

; ------

Prov i n s i

2010

ada

Jaka r t a

28 Ju l i

R

Pener t i b a n

t i dak

Pengawasan

dengan as l i )

Kepa la

dan

ada l ah sebaga i

Nomor 84 Tahun 2010 tangga l (Fo t o copy sesua i

cukup

si

d ibe r i

as l i n y a

metera i

Pendahu l uan

St ru k t u r

Menye lu r u h . ;

dengan

(Fo t o copy

as l i )

;

In

sesua i

Ij in

ne

dengan

d ibe r i

berupa

lik

Bukt i

yang te l a h

buk t i

: --------------------------

m

ah

ber i k u t

ser t a

menga jukan

do

as l i n y a ,

te l a h

da l i l - da l i l

ne si a

d i cocokkan

menguatkan

do

sura t - sura t

A gu

te l a h

untuk

Terguga t

ng

fo t o copy

bahwa

Menimbang…

In

Menimbang , ban tahannya ,

ka

10


ep

hk am


Pemer i k saan

(Fo t ooocopy

lik

Acara

tangga l

ub

Ber i t a 2010 .

sesua i

dengan

28

Ju l i

as l i )

;

----------------------------RI

Nomor

01 /5767 /DPR.R I / V I I / 2 0 1 0

tangga l

2010

Bekas

per i h a l

Senayan

di j ad i k an

(Fo t o copy

dar i

29

Ju l i

Taman

Kawasan

Ria Hi j a u

fo t o copy )

gu

Terbuka .

untuk

Kawasan

PW.

s

DPR

;

ne

Ketua

ng

M

Sura t

do

T – 4 :

ah

Bukt i

T – 3 :

ep

Bukt i

------------

R

ka m ah

-------------------------------------------

A

In

34


ik

h


Halaman 34

R ep ub Koran

Indones i a

ng

Bisn i s

A gu

resmi

Bukt i

T – 6 :

( Fotocopy

Kl i p i n g

ha l

6

2010 Har i a n

yang

ber j u du l

Pembangunan s esua i

Har i a n

2010 ha l

Bekas

Ria

Ria .

as l i )

;

Merdeka

27

tangga l

12 yang ber j u du l

Taman

j ad i

dar i

DPR

Taman

dengan

Rakya t

(Fo t o copy

m

27 Ju l i

----------------------------

Ju l i

ah

to l a k

DPR sepaka t i

Kawasan

Hi j a u .

fo t o copy )

;

--------------------------------

Nomor :

DKI

Tata

Pener t i b a n

Ker j a

Dinas

Jaka r t a

Organ i sas i

Pengawasan

Bangunan (Fo t o copy sesua i

dan

dengan ;

In

as l i )

si

Prov i n s i

123 Tahun 2009 ten t a ng

A gu

dan

Gubernu r

T- 7…

ne

Pera t u r a n

7. Bukt i

do

T – 7 :

ng

Bukt i

R

ep

ka

ah

tangga l

do

Kl i p i n g

In

T – 5 :

lik

Bukt i

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id --------------------------------------

ub

hk am


T – 9 :

Organ i sa s i dengan as l i )

Per j a n j i a n

lik 10

Tahun

Perangka t

2008

Daerah .

; --------

ten t a ng

Perubahan

Per j a n j i a n

Terhadap

Pembangunan ,

Atas

Proyek

40

Ground

dan

Resto r an


A

gu

Hal aman 35 da r i

Play

do

Hak

In

ng

Penge lo l a an /Pengusahaan dan Penga l i h a n

s

(Sesua i

Nomor

ne

ten t ang

Daerah

ub

Pera t u r a n

R

Bukt i

T – 8 :

ep

Bukt i

------------

M

h



ik

ah

ka m ah

-------------------------------------------

Halaman 35

R ep ub

Ju l i

10

Remaja

Senayan

ng ah

dar i

Fotocopy )

;

do

-------------------------------------------------: 22

Kl i p i n g Ju l i

IMB

Koran Har i an

2010

yang

Repub l i k a

ber j u du l

DKI

tangga l

Kelua r kan

Sementa ra .

(Fo t o coy

dar i

Fotocopy )

;

ub

T – 11

:

Kl i p i n g

Ju l i

2010 yang ber j u du l

Jad i

R

Koran

Mal l .

Warta

Kota

tangga l

22

Taman Ria Tak Boleh

(Fo to copy

dar i

Fotocopy )

;

ne

ng

-------------------------------------------

:

Kl i p i n g

Ju l i

2010

Tempo tangga l

ber j u du l

Taman

Pemer i n t a h

Ria .

22

Stop

(Fo t o copy

dar i ;

lik

Fotocopy )

-------------------------------------------

T – 13

:

Kl i p i n g

Koran

har i a n

Media Indones i a

Tidak

Bisa

Bata l k an

R

(Fo t o copy

ng

M

tangga l

22

Ju l i

yang ber j u du l

Penyewaan

dar i

2010 Setneg

Taman

Ria .

Fotocopy )

;

-----------------------T- 14…

gu

do

14. Bukt i

s

---------

ah

Bukt i

Mal

yang

Har i an

ub

ka m ah

Proyek

Koran

do

T – 12

ep

Bukt i

In

A gu

--------------

ne

Bukt i

ep

--------------

si

m

-------------------------------------------

ah

ka

Olah raga Bung Karno .

lik

A gu

(Fo t o copy

T – 10

11

2008 anta r a Pengguga t

dengan Badan Penge l o l a

Bukt i

tangga l

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Taman Ria

In

hk am


A

In

36


ik

h


Halaman 36

R ep ub Stop

Proyek

yang

Mal

(Fo t o copy

Ju l i

di

dar i

ber j u du l Taman

Badan

Penge lo l a

m

ah

ten t ang

ka

Gelo ra

Negara

Badan

Senayan

Ij in

Pemanfaa t an

R

Komplek Senayan Karya

RI

Bakt i

Karno

se l a ku

Jaka r t a

Rukun

Ibu

Ketua

Nomor 1/K /BP-

Sebag i an

ep

ten t ang

se l a ku

Keputusan

Mente r i / S e k r e t a r i s Penge lo l a

RI

Bung

Pencabu tan

Senayan /1992

ah

Negara

lik

Ketua

Sekre t a r i s

Tanah d i

kepada Yayasan

Ampera

Pembangunan

ng

Untuk Proyek Play Ground Taman Ria Senayan . (Fo t o copy

dar i

Fotocopy )

;

mengajukan saks i

Pengguga t

walaupun te l a h

dan Terguga t

d ibe r i k a n

pers i d angan ,

2010 yang d i t e r i ma dan untuk

t i dak

dan

Terguga t ,

Kes impu l annya

te r t a n gga l

o leh

Maje l i s

mempers i ng ka t

d i can t umkan

da lam

Hakim d i l u a r

ura i a n pu tusan

putusan , in i

;

R

maka

mengi r imkan

Pengguga t

ep

23 Desember

te l a h

Pihak

lik

masing - masing

bahwa,

ub

Menimbang

t i dak

kesempatan untuk

; ------------------------------

ka m ah

itu

bahwa Pihak

do

Menimbang ,

In

A gu

----------------------

Menimbang ,

sega l a

sesua tu

s yang

te r j a d i

do

menunjuk pada ber i t a acara pers i d angan d i Hal aman 37 da r i 40 ha l aman Pu t u s a n Nomor : 137 /G / 2 0 1 0 / P TUN- JKT

A

In

gu

d ipe r s i d a ngan

bahwa

ne

ng

-----------------------------------------

M

h



ik

ah

;

In

Keputusan

ub

A gu

:

Ria

Fotocopy )

---------------------------

T – 15

2010

si

Setneg

Indones i a

22

ne

Bisn i s

tangga l

ne si a

Har i a n

Senayan .

Bukt i

Koran

do

putusan.mahkamahagung.go.id Bukt i T – 14 : Kl i p i n g

ng

hk am


Halaman 37

R ep ub

te r p i s a h kan

merupakan

dengan

bag i an

ura i a n

yang

pu tusan

t idak

in i

;

ng

in i ,

akan

dan

menga jukan

apa- apa

se l an j u t n y a

l ag i

da l am perka r a

mohon

pu tusan

;

In

t idak

A gu

mereka

bahwa akh i r n y a Para Pihak menyatakan bahwa

do

Menimbang ,

ne si a

hk am

10

putusan.mahkamahagung.go.id da l am perka r a in i dan

-----------------------------------------

----------------------------------------------------------

ep

Tentang…

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

ekseps i / j a waban Terguga t , kes impu l an

Sura t

Keputusan

Kepa la

Pener t i b a n

Bangunan

Prov i n s i

Jaka r t a

Nomor

Tahun

2010

Khusus

Tentang

St ru k t u r

Tangga l

Menye lu r uh

Ibuko t a

23 Jun i a.n .

2010 Ten tang

Sekneg

Kec.

Tanah Abang ,

cq

Nomor

Iz in

Sura t

Bangunan 39/ IP -

Pendahu lan

BPGBK

qq

PT.

d i Ja l an Gerbang Pemuda,

Jaka r t a

Pusat ,

gu

Gelo ra

ng

Ar i ob imo Laguna Perkasa ber l o ka s i

RI

Ibuko t a

Pembekuan

Jaka r t a

dan

Tangga l

28

do

STR/VI / 2 010

Khusus

ep

Daerah

perka r a

Pengawasan

Kepa la Dinas Pengawasan dan Pener t i b a n

Prov i n s i

Kel

Dinas

Daerah

R

Keputusan

84

ada lah

Objek Sengke ta

ub

ka m ah

ada l ah

para p ihak ,

d ia t a s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang , bahwa yang menjad i

in i

Repl i k - Dupl i k

s

sebaga imana te r s ebu t

ser t a

a lasan

ne

A gu

buk t i

dan

yang

si

maksud / t u j u a n

ha l

In

guga tan Pengguga t ,

menjad i

mengulang i

ne

yang

t i dak

do

apa

dan sura t - sura t

un tuk

lik

sama te r h adap

bahwa

R

Menimbang ,

ng

A

In

38

h



ik

ah

ka

ub

m

lik

ah

---------------------------

ah

M


Halaman 38

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Ju l i 2010 (Buk t i

P- 1

=

Bukt i

T- 1)

;

----------------------------------------------------------

ng

----------------------------------

menga jukan 1 (sa t u )

kemba l i

da lam

Kes impu l an

Dupl i k

Terguga t

d i t e r i ma

Maje l i s

ekseps i

yang

ekseps i , tangga l

Hakim tangga l

tangga l

4 Nopember 2010

ekseps i

mana d i t e g askan

Nopember

2010

23

Desember

2010

31 Desember 2010) ,

Objek

Sengke ta

dan (yang yakn i

be lum

f ina l

;

bahwa te r hadap

d iban t ah

Pengguga t

2010

dan

da l am

Kes impu l an

Pengguga t

te r s ebu t

tangga l

11

ber t angga l

23

Hakim tangga l

In

Desember 2010 (yang d i t e r i ma Maje l i s

4 Januar i…

2011) ,

te t a p

pada

yang pada pokoknya da l i l

menyatakan

guga tannya

Pengguga t

lik

4 Janua r i

ka m ah

Terguga t

Repl i k n ya

A gu

Nopember

ekseps i

ne

Menimbang ,

do

R

---

si

----------------------------------------------------------

te l a h

semula

;

ub

----------------------------------------------------------

Menimbang ,

bahwa te r hadap

Hakim

ekseps i

memper t imbangkan

Terguga t

sebaga i

te r s ebu t

ber i k u t

:

R

Maje l i s

ep

------------

40

Terguga t

pada


A

gu

Hal aman 39 da r i

ekseps i n ya

ne

da lam

do

bahwa

In

ng

Menimbang ,

s

---------------------------------------------------

M

h



ik

ah

te r s ebu t

ep

menyatakan

Pengguga t

18

ber t a ngga l

do

guga tan

da lam j awaban te r t u l i s n y a

ng

ah

ka

m

ah

te l a h

atas

ub

Terguga t

bahwa

In

Menimbang ,

lik

A gu

DALAM EKSEPSI :

ne si a

hk am


Halaman 39

R ep ub Objek

Sengke ta

karena ka ta pembekuan mengandung ar t i

f ina l

be lum bers i f a t

f ina l

dengan pencabu tan

ng

di t i n dak l an j u t i

be lum

yang

bers i f a t

iz in

f ina l

;

resmi

pasa l

1

but i r

3

Undang No. 5 Tahun 1986 menentukan dengan tegas

bers i f a t

f ina l

karenanya

ar t i n y a

dapa t

menimbu l kan

yang

atasan

masih

atau

ak i ba t

memer lukan

ep

ins t ans i

defen i t i f

ub

-------------------Keputusan

sudah

ins tans i

la i n

dan

hukum

;

perse t u j u a n

be lum bers i f a t

f ina l

yang

bersangku t an .

ng

pengangka t an seorang pegawa i dar i

Badan

Admin i s t r a s i

Umpamanya

neger i

kepu tusan

memer lu kan perse t u j u a n

Kepegawaian

Negara

(seka rang

Menimbang ,

bahwa dar i

pen je l a s an resmi te r s ebu t

Keputusan Tata Usaha Negara d i ka t a kan f i n a l seca ra

Menimbu l kan ak i ba t Tidak

hukum ;

memer lukan

ins t ans i

la i n

perse t u j u a n

ub

:

akumula t i f

ins tans i

sebaga i

atasan

atau

ep

ber i k u t

unsur - unsu r

atau def i n i t i f

lik

memenuh i

;

Menimbu l kan hak atau kewa j i b a n ;

perka r a

in i ,

d i t e r a p kan

te r bu k t i

kepada

bahwa

Objek

:

Menimbu l kan

Objek

Sengke ta

Sengke ta

aquo

s

per t ama

ne

da l am

te r s ebu t

unsur

do

hukum

bi l a

gu

ak i ba t

bahwa

ng

Menimbang ,

R

ka m ah

bi l a

sua tu

In

A gu

BKN) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ne

p ihak

do

pada

si

karenanya be lum dapa t menimbu l kan sua tu hak atau kewaj i b a n

R

ah

ka

m

ah

bahwa

pen je l a s an

lik

Undang -

bahwa

do

Menimbang ,

In

A gu

-----------------------------------------------------

ne si a

hk am

10

putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya mendal i l k a n bahwa

sebab masih dapa t

A

In

40



ik

h

ah

M


Halaman 40

R ep ub

dana yang

fondas i ,

membayar

Sekneg

Cq

te l a h

d i ke l u a r k a n

(Buk t i

awal

P- 7

pada

=

te r an cam

Sura t

sesua i

Per j an j i a n

anta r a

cq Badan Penge lo l a

(Buk t i

keun tungan

yang

pendek maupun j angka

waktu

Pengguga t

Gelo ra

dengan Sekre t a r i s

Negara

Bung Karno (BPGBK) (Buk t i

P- 7 =

perse t u j u a n

ins tans i

j uga

te r bu k t i

karena

Objek

ins t ans i

kedua

atasan

Sengke ta l ag i ,

o leh

t i dak

Tidak

memer lu kan

ins tans i

Objek

l ansung

aquo ,

perse t u j u a n

dapa t

d i t e r a p kan

Pengguga t

;

ub

kepada

la i n ,

Sengke ta

memer l ukan

karena

d ibe r l a k u kan

:

maupun

d ipenuh i

manapun

atau

unsu r

In

bahwa

A gu

Menimbang ,

do

T- 9) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lik

Bukt i

ka m ah

waktu

membayar

PEMDA DKI

mempero l eh

R

pan j ang

da lam j angka

mela l u i

ep

d iha r apkan

menye le sa i k a n

T- 9) ,

ub

P- 5)

nas i b

berupa

Negara

Bukt i

Pengawasan Pembangunan kepada gaga l n ya

mater i l

un tuk

re t r i b u s i dan

dengan

Maupun kerug i a n

kompensas i

BPGBK

pr i h a t i n

berupa

si

se j um lah

mor i l

bag i

ne

dan sebaga i n ya .

ke rug i a n

kerug i a n

was- was se r t a

ng

----------------------------------------------------------

karena

te r b uk t i

Dik t um Ket i g a

ng

Menimbu l kan

te r penuh i Objek

o leh

Sengke ta

Objek

(Buk t i

T- 1) dengan tegas mewaj i b kan kepada Pengguga t 40

P- 1 untuk


A

gu

Hal aman 41 da r i

hak

do

=Bukt i

j uga

:

s

kewaj i b a n ,

Sengke ta ,

yang ke t i g a

In

atau

bahwa unsu r

R

Menimbang ,

ne

-----------------------

ep

h



ik

ah

ka

m

ah

karyawan ,

ba i k

ne si a

kecewa dan

berbaga i

do

i n ves t o r ,

A gu

perasaan

sebaga i

menimbu l kan

Objek…

In

Pengguga t

te l a h

hukum pada Pengguga t karena

lik

Sengke ta

ng

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id te l a h menimbu l kan ak i ba t

Objek

ah

M


Halaman 41

R ep ub

l apangan

maupun

proses

pembangunan

permohonan

di

IMB

;

ng

Menimbang ,

Negara

yang

f ina l

sebaga i

Keputusan

atau

de f i n i t i f ,

te r s ebu t

t idak

bera l a san

te r s ebu t

harus

Terguga t

dengan

Tata

Usaha

demik i a n

da l i l

hukum, seh i ngga di to l a k

;

Menimbang , maka

bahwa

karena

seca ra

fo rm i l

ekseps i guga tan

Menimbang…

Terguga t

te r sebu t

Pengguga t

dapa t

si

R

di t o l a k ,

ep

ub

----------------------------------------------


ada l ah

seper t i

guga tan

te r s ebu t

Pengguga t

do

bahwa maksud dan tu j u an

A gu

Menimbang ,

ne

d ipe r t i mbangkan da lam pokok perka r a ;

ng

ah

semua unsu r

Terguga t

Ekseps i

ka

m

ah

ekseps i

bahwa Objek Sengke ta aquo seca ra komula t i f

do

memenuh i

per t imbangan te r s ebu t

In

te l a h

berbaga i

lik

te r bu k t i

A gu

d ia t a s

bahwa dar i

ne si a

hk am

10

putusan.mahkamahagung.go.id menghen t i k a n se l u r u h ak t i v i t a s / k e g i a t a n

------------------------------------------

d ia t a s

;

In

----------------------------------------------------------

t idak

bahwa

d imohonkan sah

Objek

Pengguga t

ada lah

Sengke ta untuk

seper t i

lik

yang

Menimbang ,

Tata

Usaha

Negara

d inya t a kan

bata l

te r s ebu t

d ia t a s

ub

ka m ah

---------

atau ;

ep

----------------------------------------------------------

menjad i

sengke t a d ian t a r a

para

Objek Sengke ta te r s ebu t

gu

ada l ah : Apakah penerb i t a n

te l a h

do

ng

p ihak atau yang merupakan pokok perka r a da lam sengke t a i n i

s

Menimbang , bahwa yang

ne

R

------------------

A

In

42



ik

h

ah

M


Halaman 42

R ep ub

ba i k

pera t u r a n

perundang - undangan Baik

seh i ngga

t idak

ng

Yang

maupun

yur i d i s

atau

hukum

Asas- Asas

Umum

mengandung

caca t

seba l i k n y a

?

do

A gu

----------------------------------------------------------

( toe t s i n g )

pera t u r a n

Asas- asas

menjawab

Maje l i s

menggunakan

ke ten t u an

perundang - undangan


maksud ke ten t u an

pasa l

53 aya t

yang

Yang

Baik

(2 )

huru f

No.

9

hukum

ba i k

ber l a k u

maupun

(AAUPB)

sesua i

a dan b Undang-

Tahun

2004

;

R

Undang

per t a n yaan

Hakim dapa t melakukan

ub

berupa

pokok te r s ebu t

untuk

ep

ah m

ka

dapa t

A gu

te r s ebu t

bahwa

dar i

untuk seg i

mengu j i

kewenangan

Sengke ta

Terguga t ,

prosedu r

seg i

subs t ans i n y a ;

In

resmi proses menerb i t a n n ya maupun dar i

Objek

ne

Menimbang ,

do

--------------

si

----------------------------------------------------------

ng

ah

pengu j i a n

bahwa

lik

Menimbang ,

In

-----------------------

permasa l ahan

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id sesua i dengan prosedu r yang d i t e t a p kan o leh atu r an

Pemer i n t a h an

----------------------------------------------------------

lik Hakim

Objek

Sengke ta

te r l e b i h

da lam

ha l

dahu lu fo rma t

menggunakan Asas- Asas Umum Pemer i n t a h an

Baik

PERDA

te r k a i t

ng

dan

R

subs t ans i n y a

sebaga i

ka ta l i s a t o r n y a

Yang ;

--------------

do


In

40

A

gu

Hal aman 43 da r i

s

pengu j i a n

Maje l i s

Menimbang…

ne

melakukan

bahwa

ub

Menimbang ,

ep

ka m ah

---------------



ik

h

ah

M


Halaman 43

R ep ub yang

yakn i

keke l i r u a n :

ke t i g a ,

d i k t um

kedua bar i s

ke t i g a ,

pada ha l

tangga l

dar i

sampa i

Objek Sengke ta

d i k t um ke t i g a

sudah

Menimbang , te r bu k t i

beru l a ng

kesa t u

tangga l

4 (empa t )

(Ten tang

…dst )

ke t i g a ,

pada

bar i s

menimbang huru f

menul i s k an

tangga l

bar i s

a bar i s

te r s ebu t

seca ra

8 Jun i 2010 ; - - - - - - - - - - -

bahwa

Terguga t

2010 ,

dan pada d i k t um keempat

pada kons i de r a n

Terguga t

benar yakn i

itu

8 Juni

mencan tumkan

dar i

fak t a

yu r i d i s

te r s ebu t

te l a h

melangga r asas kece rma tan sebaga i

bag i an

R

ke t i g a

Terguga t

pada j udu l pada

tangga l

Asas- Asas

Umum

Pemer i n t a han

Yang

Baik

ng

;

Menimbang ,

ke t i d a k ce rma tan

d i samp ing

Terguga t

itu

fak t a

menerb i t k a n

la i n

Objek

buk t i

Sengke ta

ada tangga l n ya

di t u l i s :

Jul i

d i t embuskan tangga l n ya

atau d i kosongkan (Buk t i

2010 ) ,

kepada yakn i

hanya

pada

Bi r o

Hukum

28 Jul i

2010 ,

Objek

ub

t idak

lik

pada Objek Sengke ta yang d i k i r i m kan pada Pengguga t

(Buk t i

tu l i s a n

P- 1 hanya

Sengke ta

T- 1) tangga l

ep

ka m ah

ada l ah ,

bahwa

In

A gu

-------

do

----------------------------------------------------------

yang

yang

ada

te r s ebu t

la i n

dengan

pu la s i kap Terguga t

da l am

iz in

ng

Sengke ta te r b uk t i

pada

yang t i d a k

Pengguga t ,

ka rena

gu

member i kan

te r b i t n y a

Objek

kons i s t e n sebe l umnya

s

bahwa d i s i s i

do

Menimbang ,

R

dengan menggunakan tu l i s a n tangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ne

ah

ka

m

ah

bar i s

Sengke ta

ada l ah

T- 2) ,

si

A gu ka l i ,

2010 ,

benar

P- 2 = Bukt i

ne

tangga l

menul i s k a n

ne si a

yang d ibekukan (Buk t i

namun da lam Objek 23 Juni

sa l ah

ub

mest i n ya

Iz i n

te l a h

do

Sura t

Terguga t

P- 1 =

In

te r bu k t i

(Buk t i

lik

T- 1)

Sengke ta

ep

Bukt i

ng

hk am

10

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang , bahwa da lam Objek

tangga l

A

In

44



ik

h

ah

M


Halaman 44

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id Terguga t te l a h menerb i t k a n

pada

Pengguga t

berbaga i

yang mest i n ya

ber l a n j u t

pendahu l uan

pada Iz i n

ng

dan

iz in

AMDAL

namun Terguga t

memi l i h

do

IMB…

A gu IMB,

ne si a

hk am


seba l i k n y a

dengan menerb i t k a n Sengke ta :

In

Objek

pendahu l uan yang te l a h

tangga l

menanda tangan i

Sura t

waktu

35

(Buk t i

Pengguga t

Ker j a sama

dengan

Perubahan te r hadap

Hak

atas

tahun

Proyek

Ria atau

P- 7

Play

Ground

dan

Remaja Senayan , un tuk j angka sampa i =

tangga l

16

Bukt i

ne

Pembangunan , Penge lo l a an /Pengusahaan dan

Taman

A gu

res t o r a n

2008

do

Penga l i h a n

Per j an j i a n

nama SEKNEG ten t ang

ng

Per j a n j i a n

Jun i

R

BPGBK atas

11

Ju l i

2027

T- 9)

;

In

pada

:

si

Pengguga t ada lah an ta r a l a i n

Bahwa

ah

iz in

ep

d im i l i k i

bahwa berbaga i

ub

Menimbang ,

lik

--------------------------

ka

m

ah

----------------------------------------------------------

pada

Jaka r t a

tangga l

Agus tus

2009

Gubernu r

menerb i t k a n Pembaruan Sura t

Iz i n

DKI

Penun jukan

ep

Penggunaan Tanah (S IPPT) atas nama Pengguga t (Buk t i P- 3) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengguga t Dinas

T- 3) ; - - - - - - - -

Hal aman 45 da r i

40


A

gu

2009

Kete rangan Rencana Kota dar i

ng

Tata Ruang (Buk t i

Oktobe r

s

mempero l eh Sura t

17

ne

tangga l

do

pada

In

Bahwa

M

24

ub

Bahwa

lik

-------------------------

R

ah

ka m ah

---------------------------------------------------


ik

h


Halaman 45

R ep ub Iz i n

Pers i a pan

atas

nama

d iwa j i b k a n

anta r a

Pendahu l uan

re t r i b u s i

A gu

2010

Terguga t

Tahap

Pengguga t la i n

j uga

Peker j a an dan

kepada

membayar se j um lah

(Buk t i

P- 5)

;

ne si a

Februa r i

do

5

menerb i t k a n

Pengguga t

---------------------------------------------------

pada

tangga l

d ibua t kan

23

Februa r i

2010

Pengguga t

lik

ah

Bahwa

In

-------

Ber i t a

Acara Kerangka Acuan AMDAL (Buk t i

(Buk t i

Menye lu r uh

yang

A gu

dengan

Bukt i

kemud ian

d ibekukan

Objek

o leh

T- 2…

Terguga t

Sengke ta

;

do

ng T- 2)

un tuk

P- 2 =

R

ah

Pengguga t

St ru k t u r

menerb i t k a n

si

Pendahu l uan

2010 Terguga t

ne

Iz i n

8 Jun i

ep

ka

Bahwa pada Tangga l

ub

m

T- 3) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i

---------------------------------------------------

menimbu l kan ke t i d a kpas t i a n

dengan

menge lo l a

demik i a n

asas

kepas t i a n

te r bu k t i

hukum sebaga i

dar i

1995 (Buk t i melangga r

Asas- Asas

bahwa se l an j u t n y a

da lam kons i de r a n

gu

Menimbang ,

bag ian

Terguga t

se j a k

Umum

----------

ng

Pemer i n t a h an Yang Baik ;

pu la

Pengguga t

te r s ebu t

atau se j a k 19 Apr i l

R

dengan

padaha l

kawasan

ep

du l u se l ama 15 tahun l eb i h

P- 8) ,

da lam neger i ,

berusaha bag i

s

mer i n t i s

i n ves t o r

hukum i k l i m

Objek

ne

sudah

sebaga i

te r s ebu t

do

Pengguga t

Terguga t

lik

te l a h

bahwa ke t i d a k kons i s t e n an

ub

ka m ah

Menimbang ,

In

--------------------

A

In

46



ik

h

ah

M

10

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada tangga l

ng

hk am


Halaman 46

R ep ub

Pengguga t ,

(HPL)

karena

sesua i

MENSESNEG

Iz i n

yang

sebaga i

Ser t i f i k a t

RI

CQ

d i ke l u a r k a n Pemegang

HPL No.

Hak

1/Ge l o r a

An.

SETNEG CQ BPGBK dan HPL No. 2/Ge l o r a

AN. SETNEG Cq BPGBK

dengan l uas 279 Ha (Buk t i

T- 9) ,

per j a n j i a n

ker j a s ama

tahun

2027 ,

tanpa

rekomendas i

pada

MENSESNEG

dapa t

di t un tu t

da lam j angka

t i n d akan

Terguga t

CQ

BPGBK

A gu

2

sampa i

waktu

karena

35

tahun

Objek

Sengke ta

yang se t i a p

gan t i

atau

untuk

ser i u s

yang bersangku t an

se j um lah

keuangan Negara ,

ng

roya l t y / k ompensas i

te r i k a t

ber imp l i k a s i

membayar

pemasukan

te l a h

menerb i t k a n

SEKNEG dapa t

merug i kan

membata l k an

Pengguga t

rug i

yang

se t i d a k - t i d a kn ya

kas

Negara

tahunnya b i sa

berupa

mencapa i

Mi l ya r

Rp. ;

do

no tabene

dengan

In

BPGBK

an ta r a

lik

CQ

apa l ag i

ub

MENSESNEG

P- 7 = Bukt i

ep

m

ah

A gu

Penge lo l a an

ka

berbaga i

t idak

si

QQ

dar i

Terguga t

ne

pemi l i k

ng

Terguga t

ah

te r t u l i s

T- 1)

ne si a

pendapa t

Bukt i

do

mencantumkan

=

R

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id Sengke ta (Buk t i P- 1

BPGBK sebaga i

----------------------------------------------------------

t i n da kan

bag i an

dar i

t idak

sesua i

melangga r

Asas- Asas dengan

asas

yang te r k a i t

Kecerma tan

Umum Pemer i n t a h an maksud

ke ten t u an

Yang pasa l

No. 40

di

Wi layah

36

Tahun

10 aya t

DKI . 2005

Jo . yang


A

gu

Hal aman 47 da r i

dan

No. 7…

bangunan

Pemer i n t a h

Baik

do

Tentang

sebaga i

In

Pera t u r a n

1991

ng

No 7 Tahun

te r s ebu t

Forma l

R

(2 ) PERDA.

t idak

s

pu la

dan fak t a

ep

te r bu k t i

yang

ne

memper t imbangkan semua ha l

Terguga t

lik

bahwa

ub

ka m ah

Menimbang ,

In

---------



ik

h

ah

M


Halaman 47

R ep ub

p ihak te r k a i t ,

te r bu k t i

d ibua t kan

mendengarkan

Terguga t

mendengarkan

ng

hanya

la i n

ber i t a

ke te r angan

sebe l um menerb i t k a n

ke te r angan

aca ranya

Objek

Pengguga t

yang

T- 3)

;

(Buk t i

do

A gu

----------------------------------------------------------

yang d i t e r b i t k a n

te l a h

Terguga t

te r bu k t i

bahwa

mengandung caca t

lik

Sengke ta

yur i d i s

seh i ngga cukup a lasan hukum un tuk membata l kannya ;

Sengke ta

seper t i

prosedu r

fo rm i l

dar i

a lasan

aquo

seg i

penerb i t a n t idak

hukum

maka

kewenangan

Objek

un tuk

pengu j i a n

Terguga t

Sengke ta

dan

d ipe r l u k a n

ng

l a i n n ya

cukup

dan

subs t ans i

l ag i

;

do

----------------------------------------------------------

Maje l i s

dar i

Hakim

kese l u r u han

sampa i

ban tahan

Terguga t

da l i l - da l i l

guga tan

Pengguga t

huru f

seper t i

a dan

Usaha Negara ,

d imaksud

b Undang seh i ngga

-

t idak

kes impu l an

te r bu k t i ,

te r b uk t i

ke ten t u an Undang

bera l a san

bahwa

seba l i k n y a

seca ra

pasa l

ub

meyak i nkan

pada

Tentang

sah

dan

53 aya t

(2 )

Perad i l a n

ep

ka m ah

da l i l - da l i l

per t imbangan

In

te r s ebu t

bahwa

lik

A gu

------------

Menimbang ,

si

l a i n n ya

Objek

karena

ne

membata l k an

bahwa

ep

Menimbang ,

ub

-----------------------------------------------

R

hukum untuk

Tata

mengabu l kan

mengabu l kan untuk

cukup

Pengguga t ,

menunda ber l a kunya ob jek

a lasan

namun

hukum

Permohonan

sengke t a

gu

Pengguga t

guga tan

te l a h

t idak

s

walaupun

do

un tuk

bahwa

ng

Menimbang ,

R

guga tan Pengguga t se l u r u hnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ne

ah

ka

m

ah

Objek

bahwa dengan demik i a n

In

----------

Menimbang ,

ne si a

hk am

10

putusan.mahkamahagung.go.id mewaj i b kan Terguga t anta r a

sengke t a

A

In

48



ik

h

ah

M


Halaman 48

R ep ub

Menimbang

la i n

ng

anta ra

permin t aan

DPR RI

Terbuka

(RTH)

A gu

dar i

b

obyek

bahwa Objek

yang

l ahan te r s ebu t Hi j a u

huru f

sesua i sengke t a

Sengke ta

menging i n kan

dengan yang

te r b i t

perubahan

perun t u kan

Karya Usaha Taman (KUT) menjad i yang

menyangku t

atas

kepen t i n gan

ruang

ne si a

kons i de r a n

karena

do

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id re l e van un tuk d ipe r t i mbangkan

menyatakan

umum

;

In

----------------------------------------------------------

lik

Menimbang…

untuk

penundaan ber l a kunya

ka m ah

bahwa

karena

da l am

l a i n n ya

pu tusan

d i kesamp ingkan

in i ,

te r s ebu t

cukup

un tuk

seca ra

tegas

re l e van

dan

maka da l i l - da l i l

t idak

per l u

per l u

a lasan

d i sebu t

d ipe r t i mbangkan

l ag i ,

da l am berkas perka ra

R

namun d ipe r i n t a h kan te t a p d i l amp i r k a n

yang

bers i f a t

ak t i f 40

(dominus

lit is)

dan


A

gu

Hal aman 49 da r i

kewenangan hak im Tata

ne

Negara

dengan

do

Usaha

ng

Menimbang , bahwa sesua i

s

; -------------------------

In

in i

t i dak

; ------------

t i dak

t idak

umum ;

maka per i h a l

d ianggap

seh i ngga

Tata

(sko r s i n g )

se l u r uhnya ,

yang

Keputusan

ub

buk t i - buk t i

pokoknya

da lam perka r a

ep

dan

pada

1986

Sengke ta

te l a h

mengabu l kan guga tan Pengguga t

Tahun

kepen t i n g an

Objek Sengke ta

d i can t umkan da lam amar putusan i n i Menimbang ,

yang

dengan

d i t u n da

5

si

berka i t a n

No.

ne

Negara

bahwa karena Objek

re l e van

A gu

Undang

do

Menimbang , t idak

ber l a kunya

-

In

bi l a

------

in i

penundaan

Undang

Tata

d i kabu l k an

Negara

Usaha

b

Perad i l a n

mela rang Usaha

huru f

lik

ten t ang

(4 )

ub

aya t

dengan maksud ke ten t u an pasa l

R

67

bahwa sesua i

ep

Menimbang ,

ng

h



ik

ah

ka

m

ah

-----------

ah

M


Halaman 49

R ep ub hanya

( r e ch t sma t i g e he i d s )

memper t imbangkan

dan

seg i

tu j u an

(doe lma t i g e he i d s )

do

A gu

----------------------------------------------------------

maka

karena guga tan

Terguga t

harus

1986

ub

pasa l - pasa l

sebaga imana

dar i

Undang- undang

te l a h

d i t ambah

dan

Pera t u r a n Daerah yang berka i t a n

gedung

ser t a

Undang No.

da lam wi l a yah

Asas- Asas

Daerah

dengan

Khusus


Ibuko t a

Yang

Baik

----------------

G

A

D

I

L

DALAM EKSEPSI : Terguga t ;

ub

- Menolak ekseps i

I

lik

M E N

In

MENGADILI…

ka m ah

A gu

;

do

Jaka r t a

dan

5

dengan

R

51 Tahun 2009 ser t a

Nomor

d iubah

Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang -

bangunan

membayar

; -------------------------------------------

Menginga t , Tahun

dapa t

d i sebu t k an da lam amar

ep

pu tusan i n i

Pengguga t

d ibebankan

b iaya perka r a yang j um lahnya seper t i

ng

----------------------------------------------------------

ep

---

1.

Mengabu l kan

guga tan

Pengguga t

se l u r u hnya

;

s

R


bata l

Sura t

Keputusan

Kepa la

Dinas

do

Menya takan

gu

2.

ng

---------------------------------

ne

ah

ka

m

ah

d i kabu l k an ,

bahwa o leh

lik

Menimbang ,

In

--------------

si

;

seg i

(Wetmat i g ehe i d s ) ,

ng

mempet imbangkan dar i

atu r an

dar i

ne

hukum

10

ne si a

hk am

putusan.mahkamahagung.go.id ba tas kewenangan yang

t idak

A

In

50



ik

h

ah

M


Halaman 50

cq di

Tanah Abang,

St ru k t u r

PT.

Ja l an

Gerbang

Jaka r t a

Pusa t ,

Pemuda,

Dinas

Pengawasan

dan


2010 Ten tang Pembekuan Sura t

Khusus Ibuko t a Jun i

2010

A gu Menye lu r u h

a.n .

Tentang

Sekneg

4.

2010

Tanah

RI

Terguga t

BPGBK qq

Ja l an

Jaka r t a

Ar i ob imo

Tangga l

membayar

b iaya

Kel 28

perka r a

( Dua ra t u s empat

ep

; -------------------------

d ipu t u s

Hak im pada

Daerah

St ruk t u r

PT.

Pusat ,

da lam

rapa t

R

Demik i a n

Dinas

Gerbang Pemuda,

Rp. 214.000 , -

be las r i b u rup i a h )

o leh Maje l i s

di

untuk

sebesa r

Maje l i s

cq

Pendahu l uan

; -----------

Menghukum

Nomor 84 Tahun


Iz i n

Abang ,

har i

:

RABU tangga l

permusyawara t an 12 Januar i

2011

Hakim Pengad i l a n Tata Usaha

ng

ka m ah

Ju l i

Kec.

Bangunan

Nomor 39 / IP - STR/VI / 2 010 Tangga l

Laguna Perkasa ber l o k a s i Gelo ra

Pener t i b a n

ub

23

;

Keputusan

Keputusan Kepa la

Pener t i b a n

Jaka r t a

Kec.

2010

lik

dan

ng

Pengawasan

Gelo ra

Sura t

Jaka r t a

a.n .

40


A

gu

Hal aman 51 da r i

do

ah

Prov i n s i

mencabu t

ep

Kepa la

Terguga t

2010

Perkasa

28 Ju l i

ub

Mewaj i b kan

Laguna Kel

Tangga l

R

3.

23 Jun i

Menye lu r uh

Ar i ob imo

-------------------

ka

m

ah

ber l o k a s i

BPGBK qq

Tangga l

Ibuko t a

s

RI

Khusus

In

Sekneg

Daerah

39 / IP - STR/VI / 2 010 Pendahu luan

Pengawasan dan

si

Iz i n

Dinas

Tentang

ne

Tentang

Prov i n s i

2010

ne

Nomor

A gu

Jaka r t a

Kepa la

Tahun

do

Bangunan

84

ne si a

Kepu tusan

ng

Pener t i b a n

Nomor

do

Jaka r t a

Daerah

In

Ibuko t a

Prov i n s i

lik

Khusus

Bangunan

In

putusan.mahkamahagung.go.id Pengawasan dan Pener t i b a n

Pembekuan Sura t



ik

h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 51

R ep ub

un tuk

A gu o leh

ah

Pengguga t

Kuasa

da lam

Kuasa

Hukum

Hak im

pers i d angan

dengan

Pan i t e r a

Hukum Terguga t

maupun

sebaga i

SELASA tangga l

te r s ebu t

sebaga i

---------------------

18

JANUARI

d iban t u

Penggan t i

dan

yang

o leh

tanpa

dengan

d ihad i r i

Pengguga t

;

ep

ka

m

o leh

har i

Hakim SH

masing - masing

d iucapkan

umum pada

MARUBA SILALAHI , d ihad i r i

SH. ,

mana

Maje l i s

sebaga i

bersama- sama dengan BERTHA SITOHANG,

JUMANTO,

pu tusan

MH,

do

te r bu ka

dan

H. MUSTAMAR, SH. ,

In

Anggota ,

ng

Ketua Maje l i s ,

SH. ,

2011

dar i

ne si a

te r d i r i

Negara…

lik

Negara Jaka r t a Hak im

si ne

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

R

HAKIM KETUA MAJELIS,

A gu

do

ng

ah

10


ub

hk am


In

H. MUSTAMAR, SH. , MH.

ub

lik

ka m ah

BERTHA SITOHANG, SH.

PANITERA PENGGANTI

s ne

gu

do

ng

M

R

ah

ep

JUMANTO, SH.

A

In

52


ik

h


Halaman 52

R ep ub


ne si a

SILALAHI , S.H .

MARUBA

A gu

do

ng

In

Rinc i a n…

2.

A

T

K

…………………………………………….

50.000 , -

ub

Rp.

30.000 , -

lik

1. Pendaf t a r a n …………………………………… Rp.

3. Pangg i l a n ………………...…………………….Rp. …………………………….……………

5. Redaks i

………………………………………….

120 .000 , -

Rp.

ep

4. Matera i

6. Leges …………………………………………….

R

Jumlah

6.000 . , -

Rp.

5.000 , -

Rp.

3.000 , -

----------------------- + Rp.

214 .000 , -


do

40

A

gu

Hal aman 53 da r i

In

ng

M

R

ah

ep

ub

lik

ka m ah

In

A gu

do

ng

ne

( Dua ra t u s empat be la s r i b u rup i a h )

ne

ah

ka

m

ah

Rinc i a n Biaya Perka ra :

si

hk am



ik

h


Halaman 53

Lampiran 1

LAPORAN WAWANCARA

Wawancara dengan Para Petugas Pengawasan Pembangunan Kota Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta. (*Nama-nama narasumber ada pada Penulis karena diminta oleh yang bersangkutan untuk tidak disebutkan dalam penulisan penelitian ini).

Daftar Pertanyaan: 1. 2. 3. 4.

Apa persyaratan minimum dikeluarkannya IP? Apa urgensi dikeluarkannya IP? Pandangan Narasumber mengenai pembekuan IP? Apa saran narasumber untuk menanggulangi permasalahan IP?

Jawaban: I.

Narasumber 1, dari Divisi Teknis Bangunan: Pertanyaan 1: Dari sisi teknis tahap perencanaan bangunan dilapangan ada tiga tahap: -

Arsitektur Struktur Instalasi

Struktur dibagi tiga : - Struktur atas - Struktur bawah - Struktur laoding test


Lampiran 1

Persyaratan dikeluarkan IP Struktur adalah: -

Struktur bawah dinyatakan ok Struktur atas dinyatakan ok Diadakan evaluasi loading test (pengujian tiang pondasi) IP Pondasi dikeluarkan apabila syarat minimumnya sudah dipenuhi yakni paling tidak struktur bawah telah selesai perencanaannya.

Pertanyaan ke 2: IP dikeluarkan karena ada kebutuhan di lapangan yang memiliki perputaran cepat contohnya bangunan pembangunannya terskedul karena terkait budget pembayaran pekerja, jika tertunda karena memnunggu keluarnya IMB yang memakan waktu, akan berkaibat kerugian bagi investor, maka diadakanlah IP untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Pertanyaan ke 3: Narasumber menolak menjawab perihal tersebut

Pertanyaan ke 4: Narasumber mempersilahkan Penulis untuk menemui petugas dari Divisi Administrasi.

II.

Narasumber 2, dari Divisi Administrasi Pertanyaan 1 : - IP Konstruksi dikeluarkan : kalau struktur bawahnya disetujui, bahwa ada penilaian secara teknis bahwa struktur bangunan telah layak mendukung bangunan yang ada di bawahnya. - Sebelum IMB keluar, persyaratan administrasi : dasar menilai teknis. – sesuai peraturan perundang-undangan – termasuk 2 Izin pendahuluan..., Siwi Endah Saritri, FH UI, 2012

Lampiran 1

-

ketentuan dalam aturan Tata Ruang – terutama mengenai blok plan. Pesyaratan administrasi sebelum dikeluarkannya IP dengan IMB sama, hanya bedanya IP dapat dianalogikan sama dengan/ = IMB bertahap. IP dikeluarkan untuk pondasi dari sisi administrasi paling tidak rekomendasi dari PPAK, PPKB. Biasanya ada yg ditunggu penuntasannya seperti perjanjian kerjasama atau pengesahan dokumen AMDAL dari BPLHD.

Pertanyaan ke 2: Tidak ditanyakan lagi pada Narasumber 2.

Pertanyaan ke 3: Jika ada pembekuan atau pembatalan, biasanya akan ada review apakah ada persyaratan-persyaratan yang dahulu telah diserahkan PIMB atau pemegang IP sudah semuanya benar (kebenarannya diuji), dan menurut narasumber PIMB juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin kebenaran dokumen-dokumen permohonan yang diserahkannya. Dan ada kemungkinan terjadi ‘kesalahan’ / pemalsuan data dari instansi lain dalam proses verifikasi dokumen. Dokumen dari instansi lain tidak dicek kebenarannya lagi oleh P2B dengan asumsi sudah dianggap sah dikeluarkan dari departemen tersebut.

Pertanyaan 4: Narasumber memberikan contoh mengenai system data yan terintegrasi di Malaysia untuk pengurusan tanah dan bangunan, yang mana sangat memudahkan dan mempercepat pekerjaan, termasuk juga mendukung keamanan data dari pemalsuan. Namun menurutnya, belum tersedia dana yang cukup bagi Pemda DKI untuk bisa menyelenggarakan hal serupa.


TESIS SIWI ENDAH SARITRI. Izin pendahuluan..., Siwi Endah Saritri, FH UI, 2012

Recommend Documents