TESIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) TERHADAP PT YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA PERHOTELAN (STUDI PADA HOTEL BERBENTUK PT DI BALI)
OLEH NI PUTU YOGI PARAMITHA DEWI NIM. 099 056 1063
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) TERHADAP PT YANG BERGERAK DALAM BIDANG USAHA PERHOTELAN (STUDI PADA HOTEL BERBENTUK PT DI BALI)
Tesis untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Ni Putu Yogi Paramitha Dewi NIM. 099 056 1063
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2011
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL ... ...........................
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Dr. Putu Tuni Cakabawa, SH, MH
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, MH, LLM
NIP. 195803211986021001
NIP. 196111011986012001
Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, SH, SU NIP. 19560419198331003
RINGKASAN
Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep yang mewajibkan para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya agar lebih memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar disamping dari tujuan usaha itu sendiri yaitu mencari keuntungan. Dalam
peraturan
nasional,
ketentuan
tentang
Corporate
Social
Responsibility (CSR) dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang termuat pada Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dari Pasal 74 UU PT dapat ditafsirkan dalam konteks CSR bahwa ada pembedaan dua jenis bidang usaha yakni perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam secara langsung dan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam secara tidak langsung.
Meskipun pasal tersebut mewajibkan
perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam secara langsung untuk melaksanakan CSR, namun UU PT tidak menjelaskan lebih jauh bentuk perusahaan-perusahaan yang dimaksud. Di Bali misalnya, cukup jarang ditemukan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Namun Bali sebagai tujuan pariwisata mendorong semakin banyaknya investasi untuk pembangunan sarana penunjang pariwisata dalam bentuk hotel, lapangan golf, resort dan sebagainya. Jika ditelaah lebih jauh, kegiatan usaha yang memerlukan pasokan air bersih dalam jumlah besar tersebut berdampak pada pasokan sumber daya alam (air) bagi masyarakat lokal, dan perubahan fungsi lingkungan hidup misalnya alih fungsi hutan atau lahan produktif untuk hotel atau villa. Pada titik ini, jenis usaha perhotelan sulit untuk diklasifikasikan apakah dia berkaitan secara langsung atau tidak dengan sumber daya alam jika keterkaitan dimaksud berhubungan dengan besaran sumber daya alam yang digunakan dan
iv
dampak lingkungan yang bisa disebabkan oleh kegiatan usahanya. Namun dalam konteks ekonomi, usaha perhotelan dapat ditafsirkan sebagai perusahaan yang tidak berkaitan sumber daya alam secara langsung karena hotel tidak menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas melainkan sebagai sarana pemuas pelayanan dan kenyamanan (leisure) yang mereka berikan kepada konsumennya. Hal ini berbeda misalkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang merupakan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung karena jenis usaha ini menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas untuk diperdagangkan. Berangkat dari ketidakjelasan kriteria dalam Pasal 74 UU PT, penulis mencoba mengambil posisi bahwa usaha jasa perhotelan sebagai jenis usaha yang tidak berkaitan dengan atau memanfaatkan sumber daya alam secara langsung.
v
ABSTRAK Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi isu baru dalam dunia usaha. Konsep ini mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara moral dan etika serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Namun, konsep CRS sendiri masih diperdebatkan terutama dalam konteks hukum bisnis karena adanya persaingan kepentingan antara para pendukung prilaku etis korporasi dengan para pendukung deregulasi ekonomi. Dalam melakukan pengkajian terhadap standar CSR serta melakukan analisis terhadap konsekuensi hukum dari Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR, penelitian ini dilakukan secara empirik menggunakan metode non probability terutama purposive sampling dan snowball sampling untuk proses penarikan sampelnya. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada usaha jasa perhotelan yang berbentuk PT di Bali. Penelitian menunjukkan bahwa standar CSR di Indonesia masih belum mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, jika sebuah perusahaan gagal untuk mematuhi kewajiban untuk melakukan CSR, maka UU Perseroan Terbatas merujuk pada undang-undang spesifik yang membawahi aktivitas dari perusahaan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, lex specialis-nya adalah UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Untuk mengefektifkan implementasi CSR, diperlukan peraturan pelaksana CSR yang lebih jelas dan dapat diterapkan serta pengaturan kelembagaan yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Perseroan Terbatas (PT), perusahaan hotel
vi
ABSTRACT A concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has become a new mantra in corporate world recently. The concept embraces that corporations have a moral and ethical responsibility in contributing to economic development, social justice and environmental protection. However, the concept itself remains debatable in the context of business law due to competing interests between the proponent of regulated corporate behavior and the advocates of deregulation. In examining the standard of CSR in Indonesia as well as analysing the legal consequences of Article 74 of the 2007 Indonesian Company Act on the obligation to undertake CSR, this study has been conducted based on nonprobability methodology, namely purposive and snowball sampling. The scope of the study is confined to hotels with limited company legal nature in Bali. The study shows that the standard of CSR in Indonesia remains inconclusive. Furthermore, if a company fails to comply with its obligation to undertake CSR, the Company Act refers to the specific laws under which the company oparates. In the context of this study, the lex specialis is the 2009 Indonesia Tourism Act. In order to implement CSR effectively, it is required a more applicable and clearer regulation on CSR as well as institutional arrangements to monitor and supervise the implementation of such regulation. Keywords: corporate social responsibility (CSR), limited company (Ltd.co), hotel company
vii
