1
Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 8 Nopember 2016
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 5414/UN14.4/HK/2016 Tanggal 7 Nopember 2016
Ketua
: Prof. Dr. Johanes Usfunan, Drs.,SH.MH.
Anggota
: 1. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 2. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH 3. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,M.Hum 4. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.M.,Hum
iv
2
3
UCAPAN TERIMA KASIH
“Om Swastiastu” Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas kerta asung waranungraha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA” . Tesis ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban dan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada program Pascasarjana Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pemerintahan Universitas Udayana. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta dukungan moral dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada: Prof. dr. Ketut Suastika, Sp.PD KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana, Prof. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A., selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH.M Hum. LLM., selaku Ketua Program Studi Mgister (S2) Ilmu Hukum Universitas
vi
4
Udayana, dan Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH. M Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana. Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH. MH., selaku pembimbing pertama dan Dr. I Nyoman Suyatna, SH. MH., selaku pembimbing kedua yang banyak memberikan
bimbingan, masukan, arahan, dan perhatian dalam proses
penyelesaian tesis ini. Seluruh staff pengajar dan tata usaha pada program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dalam menyelesaikan proses ini. Kedua orang tua yang saya cintai Anak Agung Darma Adi, SH Dan Ni Made Suastini. Suami saya tercinta I Gusti Ngurah Arya Putra dan anak saya tersayang I Gusti Agung Ayu Intan Aryantari yang telah memberikan dukungan secara moril serta memberikan motivasi dan semangatnya. Adik saya terkasih Anak Agung Adhiwara Putra, ST yang memberikan dorongan dan pengertiannya. Teman-teman MH’12 hukum pemerintahan khususnya beserta sahabat lainnya: Aryana, Anastasia, Edi budi Putra, Isya Nalapraja, Pasek Pramana, Dwi Kurnia Hartawan, Dwi maya sari, Ayu Intan, Ibu Budawati, serta sahabat-sahabat lainnya yang banyak memberikan masukan, saran, semangat, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini. Demikian penulisan ini dibuat dan disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini
vii
5
dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi
semua pihak,
terutama di dalam perkembangan ilmu hukum. “Om Shanti, Shanti, Shanti Om”.
Denpasar, 20 Oktober 2016
Penulis
viii
6
ABSTRAK Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling mendasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, sebab hak tersebut adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun serta harus dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan Negara dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hak untuk memperoleh pendidikan yang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk memperbaiki keadaan dalam kehidupannya menuju arah yang lebih b aik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pengaturan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan? Sedangkan permasalahan yang 2.Bagaimana tanggung jawab negara jika terjadi kelakuan dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan?. Jenis penelitian merupakan jenis hukum normatif yang beranjak dari kekosongan norma terhadap tanggung jawab Negara dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual appoach), dan pendekatan perundang-undangan (statute appoach), yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia di bidang pendidikan dan pendidikan bagi warga negara Indonesia. Hasil dan pengaturan ini peran Negara dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan masih terdapat kepastian hukum secara konkrit, dan dari sudut pandang negara kesejahteraan (walfare state) dimana Negara memberikan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi warga negaranya, salah satunya mengenai hak untuk memperoleh pendidikannya, sehingga hak atas pendidikan seyogyanya tidak terhenti pada tingkat menengah pertama saja, melainkan lanjut pada menengah atas sampai perguruan tinggi.
Kata Kunci
: Tanggung jawab, Negara, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, dan Negara Kesejahteraan
ix
7
ABSTRACT Human Rights are the most fundamental rights possessed by humans since birth, because those rights are a gift from God the Almighty. Such rights should not be contested by anyone and should be protected by the society, the government, and the State with the issuance of the legislation in force, in this case, the right to have education, which is a necessity for people to improve conditions in their life towards a better direction. The problems in this research are: first, what is the regulation of filling human right in education aspect? While the second problems is what is the state's responsibility in the event of conduct in the fulfillment of human rights in education? The type thim of research is a kind of normative law, departing from the void of norm on State responsibility in fulfilling human rights in the field of education, using a conceptual approach and statute approach relating to the responsibility of the state in the human rights in the field of education and education for Indonesian citizens. In the results and the regulation, the State's role in fulfilling human rights in the field of education, there is still concrete legal certainty, and from the standpoint of the welfare state where the State provides public service facilities eligible for its citizens, one of them being concerned with the right to obtain education, so that the right to education should not stop at the junior high le vel only, but continued to senior high level through colleges. Keywords : Responsibility, State, Human Rights, Education, and Welfare State
x
8
RINGKASAN Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan Bagi warga Negara Indonesia, terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I menguraikan latar belakang masalah mengenai manusia sebagai makhluk yang bermartabat memiliki hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak berbicara, hak berkumpul, serta hak beragama dan kepercayaan. Hak Asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki dimengerti oleh manusia dimana salah satunya hak asasi manusia pada bidang pendidikan, dimana hak atas pendidikan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan Negara dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menyatakan dengan tegas, bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan sebagaimana yang diatur dalam undang- undang mengenai Hak Asasi Manusia. Hak warga Negara atas pendidikan sangat diperlukan untuk kesejahteraan hidup mereka. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 tentang wajib Belajar merupakan tanggung jawab pemerintah atas pendidikan warganya salah satunya program wajib belajar 9 tahun. Penjelasan pasal demi pasal sudah cukup jelas. Berdasarkan data penunjang penulis temukan, bahwa angka putus sekolah dengan alasan ekonomi di Indonesia cukup tinggi. Dalam hal ini Negara terindikasi melakukan kelalaian dalam hal pemenukan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Mengingat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Negara diberikan tanggung jawab untuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Berdasarkan kajian penulis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan penulis menemukan kekosongan norma, sehingga penulis mencoba mengkaji dan menemukan permasalahan tersebut agar memperoleh norma yang tegas dalam batasan-batasan, sehingga pemerintah dan Negara terhadap dunia pendidikan agar warganya menjadi cerdas dan masa depan yang cerah. Dalam bab ini juga diuraikan tentang : rumusan masalah; tujuan penelitian, manfaat penelitian; landasan teori; dan metode penelitian. Sebelum melangkah pada pembahasan permasalah utama, mengenai bab II tujuan umum Hak Asasi Manusia dan pendidikan terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama membahas pengertian Hak Asasi Manusia. Sub kedua sejarah Hak Asasi Manusia. Selanjutnya sub bab ketiga yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada bab III terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang pertama mengatur tentang pengaturan pendidikan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya; pengaturan pendidikan dalam undang- undang Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan pendidikan dalam undang-undang Republik Indoensia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengaturan pendidikan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sub bab yang kedua membahas mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan da lam peraturan perundang-undangan. Sub bab yang ketiga negara dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan masalah kedua yang terdiri 2 (dua) sub bab pertama membahas pendidikan di Indonesia dalam sudut pandang negara kesejahteraan, sub bab yang kedua membahas bentuk tanggung xi
9
jawab negara dalam hal terjadinya kelalaian pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan bagi warga negara Indonesia. Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan hasil dari pembahasan masalah kedua, sedangkan saran memuat hal- hal yang dapat direkomendasikan terkait dengan permasalahan dalam penelitian sebagai bentuk jalan keluar atas permasalahan yang dikemukakan, sehingga layak untuk dilaksanakan.
xii
10
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM.....................................................................
i
PERSYARATAN GELAR MAGISTER .........................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ................................................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................
vi
ABSTRAK .......................................................................................................
ix
ABSTRACT .....................................................................................................
x
RINGKASAN ..................................................................................................
xi
DAFTAR ISI ....................................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah .........................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah...................................................................................
10
1.3
Ruang Lingkup Masalah .........................................................................
11
1.4
Tujuan Penelitian ....................................................................................
11
1.4.1 Tujuan Umum .............................................................................
11
1.4.2 Tujuan Khusus ............................................................................
12
Manfaat Penelitian ..................................................................................
12
1.5.1 Manfaat Teoritis ..........................................................................
12
1.5.2 Manfaat Praktis ...........................................................................
12
Orisinalitas Penelitian .............................................................................
12
1.5
1.6
xiii
11
1.7
1.8
Landasan Teori dan Konsep ...................................................................
19
1.7.1 Teori Tujuan Negara ...................................................................
19
1.7.2 Teori Hak Asasi Manusia (HAM)...............................................
22
1.7.3 Teori Pertanggungjawaban Negara .............................................
25
1.7.4 Konsep Negara Hukum ...............................................................
26
1.7.5 Konsep Hak Asasi Manusia .......................................................
31
1.7.6 Konsep Negara Kesejahteraan ....................................................
34
Metode Penelitian ...................................................................................
36
1.8.1 Jenis Penelitian............................................................................
36
1.8.2 Jenis Pendekatan .........................................................................
37
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ................................................................
37
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..........................................
39
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ...................................................
39
BAB II
TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA DAN PENDIDIKAN
2.1
Pengertian Hak Asasi Manusia ...............................................................
40
2.2
Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) .......................................................
45
2.3
Perkembangan Pendidikan di Indonesia .................................................
51
BAB III
3.1
PENGATURAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
Pengaturan Pendidikan Dalam Peraturan Perundang-Undangan ...........
64
3.1.1 Pengaturan Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .................................................
78
3.1.2 Pengaturan Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ........
86
xiv
12
3.2
3.3
3.1.3 Pengaturan Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional ......................................................................................
90
Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan dalam Peraturan PerundangUndangan ................................................................................................
95
Peran Negara dalam Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan ..............................................................................................
106
BAB IV
KELALAIAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN
4.1
Pendidikan di Indonesia dalam Sudut Pandang Negara Kesejahteraan..
115
4.2
Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam hal Terjadi Kelalaian Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia ....................................................................................
126
BAB V
PENUTUP
5.1
Simpulan .................................................................................................
133
5.2
Saran .......................................................................................................
134
DAFTAR BACAAN
xv
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Manusia sebagai makhluk bermartabat memiliki sejumlah hak dasar yang
wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak berbicara, hak berkumpul, serta hak beragama dan kepercayaan. Nilai- nilai Hak Asasi Manusia menekankan pada hakhak dasar yang harus dilindungi dan dimuliakan. Hak Asasi Manusia memiliki prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh adanya diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak ada pembatasan dan pengekangan te rhadap kebebasan dasar manusia. Hak Asasi Manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manu`sia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi. 1 Setelah dunia mengalami perang kedua yang melibatkan hampir semua seluruh dunia dan dimana hak- hak asasi manusia tidak dihiraukan, timbul suatu keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia tresebut ke dalam suatu naskah Internasional. Usaha ini pada 16 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights (pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dunia barat sering kali ada usaha untuk merumuskan serta 1
Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.
1
2
memperjuangkan hak-hak yang dianggap suci dan harus dilindungi. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang menetapkan beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia karena bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah, Magna charta (1215), Bill of Rights (1969), Amercan Declaration of Independen, dan The French Declaration (1789) (Deklarasi Prancis). Selain hak politik ada juga hak yang harus dipenuhi yakni hak yang mencakup bidang ekonomi dan sosial budaya termasuk di dalamnya pendidikan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki dimiliki oleh manusia dimana salah satunya terwujud dalam Hak asasi manusia di bidang pendidikan. Pendidikan dalam hal ini sangat diperlukan oleh warga negara untuk mencerdaskan dirinya serta memberikan masa depan yang baik. Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk hirarkhi peraturan perundang- undangan yang tertinggi. Pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: 1. 2. 3.
4.
5.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang; Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
3
Berdasarkan kelima ayat yang termuat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersirat makna bahwa pendidikan sangat diperlukan untuk mencerdaskan bangsa serta pemerintah memiliki peran penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama serta kemanusiaan dan memberikan hak-hak untuk memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikannya wajib meningkatkan ke imanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah diharapkan
memberikan pendidikan
yang
layak
bagi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dimana pemerintah juga memperhatikan hak- hak yang dimiliki oleh warganya serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan; 1.
2. 3.
“Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya “. “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
Ketiga ayat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara memilik i hak kedudukan yang
4
sama dalam hukum. Berhak atas penghidupan yang layak, serta memiliki hak ikut dalam pembelaan negara. Termasuk memiliki hak terhadap pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh warga negaranya agar kedepannya memiliki penghidupan yang layak. Adapun yang menjadi pembahasan masalah penelitian ini adalah hak asasi manusia di bidang pendidikan dan sebelum membahas mengenai hak asasi manusia di bidang pendidikan bagi warga negara Indonesia, terlebih dahulu harus mengetahui hak pendidikan, dimana hak pendidikan tersebut harus dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan negara dengan dikeluarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua warga masyarakat, karena pendidikan memberikan pengaruh bagi kehidupan mereka kedepannya. Maka dari itu hak- hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam peraturan per undangundangan. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan di Indonesia secara demokratis serta menjunjung tinggi nilai- nilai hak asasi manusia. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan; 1.
2.
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan yang memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia .” “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
Berdasarkan kedua ayat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa semua orang sebagai warga
5
masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang layak serta memberikan manfaat bagi dirinya dan berhak memajukan dirinya agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik kedepannya. Hak tersebut merupakan hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua masyarakat serta negaranya. Hak asasi manusia yang mengatur masalah pendidikan berada pada generasi kedua yakni Hak Asasi sosial budaya/Sosial Culture Rights diantaranya Hak menentukan memilih dan mendapatkan pendidikan, Hak mendapatkan pengajaran, dan Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan hal tersebut diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, menyebutkan; 1.
2.
“Setiap orang berhak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.” “Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materiil yang diperoleh dari karya ilmiah dari karya ilmiah, sastra dan seni apapun yang diciptakannya.”
Masyarakat memperoleh kebebasan berpartisipasi dalam bidang ilmu pengetahuan serta kebebasan dalam berkarya, sehingga menciptakan karya-karya yang memberikan sesuatu penilaian bagi dirinya. Hak-hak untuk mendapat pendidikan yang layak juga terdapat Dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan; “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia,”
6
Fungsi dan tujuan pendidikan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan; “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Mengkaji ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional diatas, sesungguhnya ketentuan pendidikan dalam UndangUndang tersebut
memiliki fungsi mengembangkan ilmu pengetahuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Dengan dasar tujuan nasional yang telah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, setiap unit atau organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan nasional. 2 Pemerintah
sebagai
penyelenggara
pendidikan
untuk
masyarakat
diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik agar hak atas pendidikannya diperoleh dengan baik, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan: 1.
2
“Pendidikan yang di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.
Sukard jo dan Ukim Ko marudin, 2013, Landasan Pendidikan Konsep Dan Aplikasinya, Rajawali Prees, Jakarta, hal. 15
7
2. 3. 4.
5. 6.
“Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna”. “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”. “Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran”. “Pendidikan yang diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”. “Pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”.
Berdasarkan keenam ayat yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nlai- nilai agama, secara sistematis, berlangsung sepanjang hayat, memberikan keteladanan, mengembangkan budaya membaca,dan sebagai peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan; 1. 2. 3. 4. 5.
“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”. “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan/sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan pelayanan khusus”. “Warga negara memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.
8
Berdasarkan kelima ayat yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa
mendapatkan
pendidikan merupakan hak yang harus diterima warga negara dan negara berkewajiban memberikan hak tersebut berupa pelayanan yang baik. Warga negara yang mendapat pendidikan tidak saja berdomisili di perkotaan tetapi warga yang tinggal di daerah terpencil juga mendapatkan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Hak warga negara atas pendidikan sangat diperlukan untuk kesejahteraan hidup mereka. 3 Adapun hak mereka yakni berupa pelayanan pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi. Kewajiban pemerintah dan negara dalam memberikan hak-haknya dalam bidang pendidikan diharapkan adil dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa
setiap orang
berhak atas
pengembangan dirinya untuk memperoleh pendidikan demi masa depan yang diharapkannya, karena hak-hak tersebut merupakan hak yang melekat secara kodrati pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 te ntang Wajib Belajar pada Pasal 1 ayat (1) menentukan, “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.” Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas hak pendidikan warganya salah satunya program wajib belajar 9 tahun.
3
Arif Rohman 2009, Memahami pendidikan Dan Ilmu Pendidikan, CV.Aswaja Preesindo, Yogyakarta, hal. 47.
9
Isu hukum dalam penelitian ini secara tegas penulis deskripsikan terdapat pada ketentuan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan secara tegas bahwa setiap warga negara tidak hanya berhak mendapatkan pendidikan namun wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara berkewajiban untuk mememenuhi segala biaya terkait dengan pendidikan dasar tersebut. UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Pasal 12 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. (Penjelasan pasal demi pasalnya adalah cukup jelas). Berdasarkan data penunjang yang penulis dapatkan pada media tehnologi informasi, peneliti menemukan adanya fakta hukum bahwa angka putus sekolah dengan alasan ekonomi di Indonesia cukup tinggi. Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2014 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk. Tidak ada keterangan dari Komnas PA apakah jumlah tersebut merupakan akumulasi data tahun sebelumnya, lalu ditambah dengan jumlah anak-anak yang
10
baru saja putus sekolah. Tapi kalaupun jumlah itu bersifat kumulatif, tetap saja terasa sangat menyesakkan. 4 Dalam hal ini negara terindikasi melakukan kelalaian dalam hal pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 j.o. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, negara diberikan tanggung jawab untuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Berdasarkan kajian penulis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan penulis menemukan kekosongan norma hukum di dalam penelitian ini. Berpijak dengan hal tersebut diatas penulis mencoba untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut sehingga memperoleh norma yang tegas dalam batasan-batasan, sehingga pemerintah dan negara terhadap dunia pendidikan agar warganya menjadi cerdas dan memilki masa depan yang cerah.
Dari latar
belakang tersebut diatas maka penulis menulis dengan judul “TANGGUNG JAWAB NEGARA
DALAM
HAK
ASASI MANUSIA
DI
BIDANG
PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA.
1.2
Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah
sebagai berikut:
4
Robert Manurung, 2016, “12 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah” avalaible at https://ayomerdeka.wordpress.com/2008/03/ 22/ 12-juta-anak-indonesia-putus-sekolah/, hal. 2. Data diakses pada hari ju mat tanggal 5 Agustus 2016.
11
1.
Bagaimanakah pengaturan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan?
2.
Bagaimana tanggung jawab negara jika terjadi kelalaian dalam hal pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Untuk menghindari pembahasan yang tidak relevan, maka pembahasan
dalam tesis ini terbatas pada pokok permasalahan, pembahasan berkenaan dengan permasalahan pertama lebih di fokuskan pada pengaturan negara dalam pemenuhan di bidang pendidikan, sedangkan untuk membahas permasalahan kedua tanggung jawab negara jika terjadi kelalaian dalam hal pemenuhan hak asasi manusia.
1.4
Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini
dapat dibagi menjadi dua tujuan antara lain, tujuan umum dan tujuan khusus. 1.4.1 Tujuan Umum Penelitian ini secara umum berupaya untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma science as a proces 5 (ilmu sebagai proses), khususnya mengenai tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia di bidang pendidikan.
5 Program Studi Magister(S2) 2013, Pedoman Penulisan Usulan penelitian Tesis Dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Program studi Magister Ilmu Huku m Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal. 28.
12
1.4.2 Tujuan Khusus a)
Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan.
b) Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab negara jika terjadi kelalaian dalam hal pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan.
1.5
Manfaat Penelitian Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan bermafaat baik secara teoritis
maupun praktis. 1.5.1 Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai sumbagan pemikiran khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yakni untuk mengetahui pengaturan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. 1.5.2 Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan- masukan bagi pemerintah dalam hal pengaturan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan.
1.6
Orisinalitas Penelitian Usulan penelitian tesis ini merupakan hasil dari pemikiran sendiri,
penulisan
ini
berpedoman
pada
peraturan
perundang- undangan
serta
13
menggunakan literatur- literatur, artikel-artikel, dan bahan hukum lain. Maka dari itu penulis membandingkan dengan beberapa penelitian yang mengkaji mengenai masalah pendidikan, beberapa tesis menurut penulis hampir mirip, yaitu; a.
Tesis dengan judul “Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dalam Menuntaskan Wajib Belajar”. Ditulis oleh Ketut Wica, mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Universitas Udayana tahun 2007. Peneliti tesis ini secara garis besar mengkaji mengenai kewenangan dinas pendidikan provinsi Bali terkait dengan penyelenggaraan wajib belajar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta hambatan yang dihadapi oleh dinas pendidikan provinsi Bai dalam upaya penuntasan wajib belajar, penulisan tesis ini lebih menekankan pada kewenangan dinas pendidikan provinsi dalam penyelenggaraan wajib belajar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta mengupayakan ketuntasan wajib belajar dari hambatan yang dihadapi. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 1.
Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam menuntaskan wajib
belajar
mengarahkan,
adalah
memberikan
membimbing
pelayanan,
membantu,
dan
kemudahan, mengawasi
penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah
daerah
memiliki
kewenangan
dan
kewajiban
menyelenggarakan dasar yang bermutu dan bisa diakses oleh semua anak dan mengawasi pelaksanaan wajib belajar serta mampu
14
merealisasi anggaran dalam peningkatan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dimana pemerintah pusat menempatkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Belum adanya kejelasan terkait dengan wajib belajar terutama menyangkut hak dan kewajiban peserta didik serta pembiayaan pendidikan., biaya apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terkait pelaksanaan wajib belajar sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban orang tua dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun. 2.
Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam menuntaskan wajib belajar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mengikuti membiayainya. Kemudian lebih ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang lebih fokus menyebutkan pemerintah
dan
pemerintah
daerah
wajib
menyelenggarakan
pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa me mungut biaya, namun dalam peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (2) biaya personal sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
15
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dimana dalam peraturan Pemerintah No. 19 terkait dengan wajib belajar masih sangat bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas terutama masalah wajib belajar dengan biaya pendidikan. Selain hal yang bertentangan antara wajib belajar dan pembiayaan pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar belum ada sanksi yang jelas. Kata wajib belajar diberi arti secara eksplisit, tidak dibuat samar-samar, kata wajib semestinya kata wajib sebenarnya bahwa setiap anak 7-15 tahun wajib bersekolah di SD sampai dengan SMP maka
bagi
keluarganya
dapat
dikenakan
sanksi
tertentu.
Konsekwensinya adalah pemerintah wajib menyediakan sarana pendidikan
yang
sangat
dijangkau
oleh
anak
itu
beserta
pembiayaannya. Inilah salah satu hambatan dalam pelaksanaan wajib belajar 9
tahun
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk
menindaklanjuti program tersebut. 6 Tesis dengan judul “ Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam
b.
Penanganan Pendidikan Dasar “. Tesis ini ditulis oleh Komang Merta Dana mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana tahun 2006. Tesis ini secara garis besar mengkaji mengenai dasar hukum Keputusan Gubernur Bali NO. 30 Tahun 2001 tentang uraian Tugas Dinas
6
Ketut Wica, 2007, Kewenangan Dinas Penidikan Provinsi Bali Dalam Penuntasan Wajib Belajar, ( Tesis ) Program Studi Magister (S2) Ilmu Huku m Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
16
Pendidikan, implikasi yuridis Keputusan Gubernur No. 30 Tahun 2001 terhadap pelaksanann tugas pada Subdin Pendidikan Dasar. Tesis ini lebih menekankan pada dasar hukum Keputusan gubernur dalam tugas dinas pendidikan serta implikasi yuridis pelaksanaan Keputusan Gubernur pada Subdin Pendidikan Dasar. Hasil penelitin dari tesis ini sebagai berikut: 1.
Dasar Hukum
Keputusan
Gubernur Bali NO. 30 Tahun 2001
tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 2.
Dengan keluarnya Keputusan Gubernur Bali No. 30 Tahun 2001 tidak saja membuat ketidak pastian dalam melaksanakan tugas Subdin Pendidikan Dasar, akan tetapi akan menciptakan tidak adanya kepastian hukum, efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan serta ketidak
efektifan
dalam
pencapaian
program-program
yang
menyangkut SMP, maka Keputusan Gubernur Bali No. Tahun 2001 dapat dibatalkan. 7 Selanjutnya tesis dengan judul “Urgensi Pendidikan dan Pelatihan
c.
Kepemimpinan Bagi Jabatan Struktural“. Tesis ini ditulis oleh Siti Dumawan Damanik mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana tahun 2010. Tesis ini secara garis besar mengkaji mengenai pengaturan pelaksanaan diklat kepemimpinan bagi pegawai
7
Ko mang Merta Dana, 2006, Kewenabgan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pendidikan Dasar, ( Tesis ) Program Studi Magister ( S2) Ilmu Hu ku m Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
17
negeri sipil dalam jabatan struktural di Provinsi Bali. Tesis tersebut lebih menekankan pada pendidikan dan pelatihan para calon Pegawai Negari Sipil melalui Diklat Kepemimpinan serta hubungannya dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Provinsi Bali. Hasil penelitiannya sebagai: 1.
Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan peserta Diklat Kepemimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah atau yang akan menduduki jabatan struktural menimbulkan kekaburan norma karena tidak mengatur secara tegas syarat-syarat peserta Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya. Terkait dengan kekaburan norma tersebut,
maka pengaturan pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Bali secara teknis berdasarkan pada produk hukum daerah dalam bentuk keputusan Gubernur Bali dan Keputusan Kepala Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali. Produk hukum daerah yang dimaksud berpedoman pada Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 tentang pengakuan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
18
2.
Hubungan antar Diklat Kepemimpinan dengan pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan struktural bahwa seperlunya memiliki hubungan sebab akibat, karena bagi Pegawai Negari Sipil Daerah yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya belum tentu menduduki jabatan struktural, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya ada yang menduduki jabatan struktural. 8
Berdasarkan ketiga penelitian diatas merupakan ranah penelitian dalam bidang pendidikan khususnya mengenai Kewenangan Dinas Pendidikan Dalam menuntaskan wajib belajar, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pendidikan Dasar, dan Urgensi Pendidikan dan Pela tihan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kajian yang ditulis oleh penulis ini menekankan pada tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia di bidang pendidikan bagi warga negara Indonesia. Hal tersebut tidak adanya suatu kesamaan pada tulisan penelitian ini dan tidak merupakan plagiasi pada penelitian-penelitian terdahulu.
8
Siti Du mawan Du manaik, 2010, Utrgensi Pendidikan Dsan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pegawai Negeri Sipil DaeraH Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural, ( Tesis ) Program Studi MagisteR (S2) Ilmu Huku m Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
19
1.7
Landasan Teori dan Konsep Dalam rangka mengkaji permasalahan di atas, akan dikemukakan beberapa
teori, asas, dan konsep sebagai landasan teoritis, adapun teori, asas, dan konsep yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:
1.7.1
1.
Teori Tujuan Negara
2.
Teori Hak Asasi Manusia (HAM)
3.
Teori Pertanggungjawaban Negara
4.
Konsep Negara Hukum
5.
Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)
6.
Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Teori Tujuan Negara Relevansi teori tujuan negara dengan objek penelitian ini, bahwa negara
memiliki tujuan untuk mensejahterakan serta melindungi hak-hak rakyatnya. Dalam hal ini hak tersebut untuk memperoleh pendidikan, karena dengan memperoleh pendidikan rakyat akan dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Negara merupakan suatu organisasi pada wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya, dalam hal ini tatanan hukumnya dikenal dari sumber-sumber hukum, yaitu; perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin atau ajaran hukum, dan kebiasaan hukum. 9 Negara merupakan suatu wadah ( bentuk ) bagi rakyat dalam melakukan suatu organisasi, secara umum memudahkan rakyatnya mencapai tujuan bersama yang diharapkan 9
Emersitus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2007, Sejarah Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hal 1
20
menuju kearah yang lebih baik. Negara memiliki suatu tujuan untuk memajukan kepentingan rakyatnya. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan serta kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. 10 Adapun tujuan negara dalam hal ini untuk memberikan kesejahteraan yang adil pada rakytnya, karena negara yang paling utama bertanggungjawab dalam hal memajukan pendidikan di Indonesia, maka untuk memajukan pendidikan dibuatkan dalam suatu peraturan yang berbentuk peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pendidikan. Menurut H. Alwi Wahyudi mengatakan, bahwa ada tiga tujuan negara yaitu; 1. 2. 3.
Tujuan mengutamakan adanya sasaran yang hendak dicapai, yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Tujuan menunjukkan dunia cita, karena itu, tujuan mengandung sifat abstrak. Tujuan juga menunjukkan apa yang secara ideal yang hendak dicapai oleh negara atau visi negara 11
Beliau mengatakan, bahwa tujuan negara mengutamakan apa yang harus dicapai terlebih dahulu yaitu sasaran mengarah pada suatu perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, tujuan negara mengandung sifat yang abstrak, serta menunjukkan bagaimana visi negara untuk tujuan yang hendak dicapai pada negara tersebut, sehingga tujuan negara dapat dikatakan untuk mensejahterakan
10
Soehino, 2005, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hal. 148 H. Alwi Wahyudi, 2014, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 79. 11
21
warga negaranya agar memperoleh pelayanan yang layak seperti hak untuk memperbaiki kehidupannya salah satunya memajukan pendidikan. Disamping memilki tujuan negara, negara juga mempunyai tujuan hukum, hukum merupakan suatu peraturan hidup, yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan negara. 12 Dapat dikatakan hukum sangat besar pengaruhnya terhadap tata tertib dalam suatu negara. Hukum selain mengatur tata tertib negara juga mengatur tingkag laku setiap warga negara agar terarah. Tujuan hukum atau cita hukum Gustav Radbruch mengatakan adalah suatu keadilan yang merupakan keinginan secara terus menerus dan tetap untuk memberikan pada setiap warga masyarakat apa yang menjadi haknya. 13 Keadilan merupakan hal yang diperlukan dalam segala bidang karna keadilan tersebut akan dapat menjamin hak- hak dari setiap warga negara.Adapun tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah memberikan maafaat atau kebahagiaan yang sebanyak-banayaknya untuk semua orang. 14 Dari uraian tersebut, bahwa negara berdasarkan atas negara hukum, maka negara harus melindungi hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya, memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam melakukan suatu organisasi, dimana organisasi tersebut memiliki tujuan yang mengarah kearah yang baik. Walaupun negara memberikan kebebasan tapi rakyat juga harus mentaati peraturan yang telah ditentukan. Negara dalam hal ini bertujuan untuk mensejahterakan serta memajukan kepantingan umum, salah satunya memajukan pendidikan. Mengenai pendidikan 12
I Ketut Artadi, 2006, Hukum Dan Perspektif Kebudayaan, Pustaka Bali Post, Denpasar, hal. 10. 13 Peter Mah mud Marzu ki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hal. 121. 14 Abdul Rah mat Budiono,2005, Pengantar Ilmu Hukum, Bayu media,Malang, hal 26.
22
tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan; “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.
Uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa suatu negara memilki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adapun salah satunya adalah pendidikan, dimana negara memberikan pendidikan yang bermutu serta layak bagi rakyatnya, karena dengan pendidikan negara mengantarkan rakyatnya kearah kehidupan yang lebih baik, agar berjalan tertib dan lancar di dalam memperoleh pendidikan, maka dibuatkan suatu aturan yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. 1.7.2
Teori Hak Asasi Manusia (HAM) Relevansi teori hak asasi manusia yang berkaitan dengan objek penelitian
ini, untuk mengembangkan dirinya serta memperjuangkan haknya, dalam hal ini hak memperoleh pendidikan. Secara tegas diatur dalam konstitusi suatu negara agar pemenuhan hak atas pendidikan mempunyai kepastian hukum. Teori hak asasi manusia merupakan teori yang dikemukakan oleh ahli filsafat hukum khususnya pada manzhab hukum alam. Aristoteles dalam bukunya “Nicomachean Ethics”. Dalam teori hak asasi manusia dapat dikatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Secara
23
teoritis, terdapat dua teori mengenai hak asasi manusia yaitu teori universalis dan teori positivisme. Adapun teori-teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Teori universalis (universalist theory) hak asasi manusia Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari jumlah perspektif moral unversalis. Asal mula dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral.
Dalam buku Nicomachaen
Ethis,
Aristoteles
secara
rinci
menguraikan argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar dari seluruh sistem keadilan rasional. Ketertiban sangat dibutuhkan oleh alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komperhensif untuk menguji ligitimasi dari sistem hukum sebenarnya karya manusia. 15 2.
Teori positvisme (positivist theory) hak asasi manusia Menurut pandangan kaum positivisme, bahwa tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (Law is command of The Lawgivers). Bertitik tolak dari hal tersebut, pendapat para sarjana dapat disamakan dengan bagian aliran legisme dari aliran hukum positif yang menyatakan secara tegas, bahwa hukum merupakan identik dengan Undang-Undang, jadi tidak ada hukum diluar Undang-Undang menurut pandangan teori ini. 16 Berdasarkan uraian teori universalisme menyatakan bahwa ketertiban
dibutuhkan oleh alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal
15
Soerjono Soekanto,2009, Pokok -Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 93.
24
secara komperhensif untuk menguji hukum yang sebenarnya dibuat oleh manusia serta teori positivisme mengatakan, bahwa hukum identik dengan UndangUndang. Pada Pasal 1 ayat (10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindunga harkat dan martabat manusia”.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, bahwa hak asasi manusia memiliki sifat universal. Selain universal, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (inalienable) yang memiliki arti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapa bengisnnya perlakuan seseorang, maka ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-haknya tersebut. Kata lain hak-hak itu melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai makhluk insani. 17 Menurut beliau hak asasi manusia merupakan hak secara kodrati karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat serta melekat pada dirinya. Teori positivisme hak asasi manusia tersebut yang digunakan untuk menganalisis peran negara upaya pemenuhan hak asasi manusia d i bidang pendidikan bagi warga negara Indonesia.
17
Rhona K.M,.Smith,2010, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hal.11
25
1.7.3 Teori Pertanggungjawaban Negara Relevansi teori pertanggungjawaban negara yang berkaitan dengan penelitian ini, bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini peran negara sangat diperlukan untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban berasal dari dua kata tanggung jawab, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, diperkarakan, dipersalahkan, dan sebagainya). 18 Berdasarkan uraian tersebut diatas menyatakan, bahwa barang siapa yang melakukan suatu kesalahan dapat di kenakan sanksi sesuai dengan yang diperbuat, sebab seseorang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Joseph. P. Harris seorang ahli dari Amerika dalam perkembangan hukum kontemporer, menurutnya pertanggung jawaban sebuah negara atau biasa yang disebut responsibility of states mengandung aspek kewajiban dari dalam bagian suatu negara. 19 Uraian tersebut mengatakan bahwa, negara memiliki tanggungg jawab atas segala hal, salah satunya tanggung jawab atas hak pendidikan. Negara menjamin hak-hak atas pendidikan sesuai peraturan perundang-undanngan mengenai hak untuk memperoleh pendidikan. Bagir manan mengatakan, bahwa salah satu unsur penting dalam penyelenggaraa pemerintah adalah pertanggungjawaban. Niemand kan een bevoeghdied uilioefenen sonder verantwornding schulding isjn of sonder dat of
18
WJS. Poerwadarmanta,1976, Kamus Umu m Bahasa Indonesia, Jakarta, hal. 1014. Sugeng Istanto, 2015, Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli Huk um, p. 1, available at www.pengertianartidefenisi,co m, diakses 6 Agustus 2016. 19
26
uitoefening conirole bestaan. 20 Beliau mengatakan, bahwa unsur yang terpenting pemerintah dalam penyelenggaraan negara adalah tanggung jawab, tanggung jawab pemerintah dalam hal ini memajukan pendidikan bagi warga negara, agar memperoleh pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini dapat dikatakan, bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dari negara. Adapun tanggung jawab negara dalam hal ini mengenai hak warga negara atas pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan bagi warga negara untuk mencerdaskan dirinya, maka negara dalam memenuhi hak atas pendidikan warga negara Indones ia harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku 1.7.4 Konsep Negara Hukum Relevansi konsep negara hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini, bahwa warga negara Indonesia memiliki hak-hak atas pendidikan, dimana pendidikan sangat diperlukan untuk mengembangkan dirinya serta. untuk mencerdaskannya. Hak pendidikan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Konsep negara hukum ( Rule of Law ) merupakan konsep yang sangat ideal saat ini, meskipun konsep tersebut di jalankan dengan persepsi yang berbeda-beda Terhadap istilah “ Rule of Law “ ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “ Supremasi Hukum “ ( supremacy Of Law ) atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum”. Disamping itu, istilah “ negara hukum”
27
(goverment by law) atau rehcstaat, juga merupakan istilah yang dipergunakan. Tentang negara hukum,Munir Fuady menjelaskan: Negara hukum, adalah sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berlaku, berkeadilan tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dengan setiap orang berbeda, dilakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan , kewenangan pemerintah dibatasi berdasar prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hakhak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran yang sesuai dan peranannya secara demokratis. 21
Berdasarkan uraian tersebut diatas, hubungan negara dengan hukum akan melahirkan suatu keterikatan yang menyangkut tentang peraturan-peraturan mengenai susunan atau tatanan negara dan kewenangan serta pembentukan hukum,
memberikan peran kepada
rakyat
secara demokratis.
Adanya
perkembangan konsep negara hukum modern pada abad ke 20 yang telah melakukan suatu perubahan dimana negara memberikan hak-hak kesejahteraan yakni, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang dijalankan dalam berbagai pola keamanan sosial (social security). Selain keamanan negara juga memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya. Hubungan negara dengan hukum akan melahirkan suatu keterikatan yang menyangkut tentang peraturan-peraturan mengenai susunan dan tatanan negara dan kewenangan serta pembentukan hukum. Konsep negara hukum (rechtsstaat)
21
hal. 3.
Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum ( Rechtsstaat ), PT Refika Aditama, Bandung,
28
Freidrich Julias Stahl, yang menurutnya negara hukum (rechtsstaat) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut; 1. 2. 3. 4.
Perlindungan hak- hak asasi manusia. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- hak tersebut. Pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang- undangan (hukum tertulis). Peradilan administrasi dan perselisihan. 22
Unsur-unsur tersebut diatas merupakan suatu penghargaan terhadap hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan, sebab hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar dimiliki oleh manusia. Pemerintah dalam hal ini melindungi hak-hak asasi manusia dengan di buatkannya Undang-Undang untuk melindungi hak- hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. AV. Dicey ahli Anglo Saxon konsep The Rule Of Law harus memenuhi memenuhi unsur sebagai berikut: 1.
2. 3.
Its Mean, at the firtst place , the absolute supremacing or pridominance of reguler law as supposedto the influance of arbitraty power and exludes the exixtance urbanitraces; of progresive, or ever of wide desrebionary authority on the part of goverment, Its Maens, aain, equaliti before the law, or the equal sujection of all classes to the ordinary law courts. The rule of law, lastly, may be used as formula for expressionthe fact that with asa the law constitition, the rule wich in foreign courtries naturally from part of aconstitutional code, are the scource but consencuence of the right of individuals, as defined enforced by the courts.23
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan, ba hwa the rule of law terdiri atas; supremasi hukum yang berarti kekuasaan tertinggi dalam negara 22
Rid wan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Cetakan ke-VI, Jakarta,
hal. 3. 23
AV.Deciy, 1968, Introduction To Study Of The Law Of Contitution, Mc Milan Co.Ltd,London, hal. 202-203.
29
adalah hukum, adanya persamaan di muka hukum dimana kedudukan setiap orang dalam hukum dan memajukan hak asasi manusia harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hak dalam memperoleh pendidikan. Sudargo Gautama, menyatakan tiga ciri-ciri
atau unsur-unsur negara
hukum, yaitu; 1.
2.
3.
Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, yang maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai atas negara-negara atau rakyat mempunyai hak atas penguasa. Asas legalitas, setiap tindakan negara berdasarkan atas hukum yang diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau peraturannya. Adanya pemisahan kekuasaan. 24
Sehubungan dengan konsep negara hukum, Indonesia merupakan negara yang memegang prinsip negara hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang
menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan konsep negara hukum terdapat pada Undang-Undang tersebut diatas, negara hukum mempunyai empat syarat yang dikemukakan oleh Ismail Sunny, yaitu: a.
Hak Asasi Manusia.
b.
Pembagian kekuasaan.
c.
Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
d.
Peradilan dan Administrasi. 25
24 Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Cetakan ke-1, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 10. 25 Titik Tri Wulandari, 2010, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Pretasi Pusaka Publisher, Jakarta, hal. 164.
30
Empat syarat yang dinyatakan tersebut diatas, adanya hak asasi manusia merupakan hak yang harus dilindungi oleh negara maupun pemerintah dengan di buatkan peraturan perundang-undangan Bahkan negara hukum di Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya mendapatkan kehidupan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun konsep negara kesejahteraan merupakan suatu kewajiban dimana pemerintah mengupayakan kesejahteraan umum atau bestuuszorg. Hal tersebut dapat diketahui pada dasarnya konsep negara hukum mengenal dua asas, yaitu asas legalitas dan asas perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas adalah asas yang merupakan suatu keterikatan kepada UndangUndang. 26 Undang-undang tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai landasan atau pedoman untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan asas legalitas adalah suatu kekuasaan yang berdasarkan hukum, sehingga peran serta pemerintah dan setiap warga negara seharusnya tunduk pada hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan usulan penelitian ini, maka pemerintah dalam hal ini menyelenggarakan pendidikan yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundangan tentang pendidikan.
26
Hotman P Subea, 2010, Peraturan Kebujakan , Asas-Asas Umum Yang Baik, Erlangga, Jakarta, hal. 36.
31
1.7.5 Konsep Hak Asasi Manusia Relevansi konsep hak asasi manusia dengan objek penelitian ini, bahwa konsep tersebut memberikan kebebasan pada semua warga negara Indonesia untuk memperoleh hak- haknya dalam pendidikan, serta adanya perlidungan terhadap hak- hak dalam memperoleh pendidikan. Hak asasi manusia menurut Charlie Rudyat mengatakan, bahwa Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke diunia, bukan karna diberikan oleh masyarakat atau negara; Sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 27
Menurut uraian tersebut diatas dapat dikatakan, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dibawa manusia sejak lahir, hak itu melekat secara kodrati yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dimana hak tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, sebab hak itu telah melekat pada setiap orang sebagai warga negara . Hak Asasi Manusia Mark Van Hocke mengemukakan, dalam bidang tata negara adalah, hak asasi warga negara merupakan hak mendasar disamping pembahasan menyangkut hubungan dan kedudukan lembaga- lembaga negara.28 Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa hak asasi manusia
merupakan hak
paling mendasar yang dihormati oleh semua warga negara.
Hak tersebut di
27
Charlie Rudyat, 2014, Kamus Hukum, Pustaka Pelajar, jakarta, hal. 185. Yohanes Usfunan, 2011, HAM POLITIK, Kebebasan Berpendapat Di Indonesia, Udayana, University Prees, Denpasar, hal. 2. 28
32
tetapkan pada peraturan perundang- undangan, dalam hal ini pemerintah diharapkan
memberikan pelayanan
yang
baik
pada
masyarakat
untuk
mendapatkan pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Deklarasi PBB menyatakan,“Hak Asasi Manusia merupakan harkat dan martabat manusia telah dikembalikan, manusia telah menjadi manusia yang dalam dirinya melekat hakhak yang tidak bisa di rampas begitu saja oleh negara, seperti hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keluarga, hak untuk bebas bepergian, dan sebagainya”. 29 Pernyataan dari Deklarasi PBB, bahwa hak-hak manusia yang hakiki tidak bisa dirampas karena hak tersebut telah dilindungi oleh negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak pendidikan disini merupakan hak yang harus dilindungi, karena pendidikan memberikan pembentukan karakter bagi warga masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Jimly
Asshiddiqie
menyatakan,
bahwa terbentuknya negara juga
penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan hak asasi manusia, hal tersebut merupakan merupakan pilar sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. 30 Hak Asasi Manusia sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu negara, karena hak asasi manusia memiliki peran penting dalam negara. Pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat
29 Todung Mulia Lubis, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 273. 30 Binsar Gulto m, 2010, Pelanggaran HAM Didalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia, Gramed ia, Jakarta, hal. 108.
33
(1) menyebutkan, “ Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial mereka tertentu. 31 Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat, dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai Hak Asasi Manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional yaitu Deklarasi PBB ( Declaration of Human Rights ), seperti hak untuk
untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk
mengeluarkan pendapat. 32 Hak pendidikan merupakan hak yang dilindungi, mengenai pendidikan terdapat pada HAM generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak Asasi Manusia pada bidang pendidikan memberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya untuk mendapatkan pendidikan. The author analyzez intelleectual framework that froms basic of their legitimacy. 33 Menurut beliau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah disahkan di seluruh dunia, hak tersebut sangat dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan aturan-aturan untuk mengaturnya, seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi negara, hukum, pemerintah, maupun oleh individu itu sendiri. Hak tersebut merupakan
31
Niken Sawitri, 2008, Ham Perempuan. Refika Aditama, Bandung. Hal. 1 Ibid, hal. 382. 33 Cristian Tomuscat, 2008, Hu man Rights Between Idealism And Realism, Oxford University Prees, page 8. 32
34
tanggung jawab moral serta yuridis, semua warga ikut serta dalam menegakkan dan melindungi, terutama dalam hal ini mengenai hak pendidikan ba gi semua warga negara Indonesia 1.7.6 Konsep Negara Kesejahteraan Relevansi konsep negara kesejahteraan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahwa negara menjamin kesejahteraan warganya dalam hal ini mengenai hak atas pendidikan. Negara memberikan pelayanan yang baik bagi warganya untuk memperoleh pendidikan, Negara menjamin hak atas pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Welfare state adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul untuk menggantikan konsep legal state atau negara penjaga malam. 34 Uraian tersebut mengatakan, bahwa munculnya konsep negara kesejahteraan untuk memberikan suatu pelayanan yang sebesar-besarnya untuk warganya, dalam hal ini mengenai pendidikan. Pelayanan atas pendidikan sangat diperlukan untuk mencerdaskan warga negaranya. Negara kesejahteraan (welfare state) Roscou Pound mengatakan, bahwa secara
faktual keinginana
sebagian besar
manusia
yaitu
ingin
hidup
mengembangkannya secara layak. 35 Menurut beliau manusia pada umumnya selalu ingin maju dan berkembang menjadi yang lebih baik. Salah satu mengembangkan dirinya di dalam memperoleh pendidikan.
Pendidikan
merupakan suatu yang sadar dan terencana untuk mencerdaskan dirinya serta membentuk kepribadian kerarah yang lebih baik yang berguna bagi dirinya, 34 35
Rid war HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo, Jakarta. Hal. 14 Soetiksno, 1976, Filsafat Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 9-10.
35
masyarakat dan negara. Pemerintah selaku penyelenggara negara d iharapkan memberikan pelayanan bagi warga untuk mrmperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pada hakekatnya negara kesejahteraan (welfare state) dapat digambarkan eksistensinya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam keterpurukan. Hal tersebut dapat sebagai tujuan manusia
yang senantiasa
mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupannya, sehingga hal tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara. Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan
negara
yang
pemerintahannya
menjamin
terselenggaranya
kesejahteraan warganya. Dalam hal ini negara menjamin kesejahteraan pendidikan bagi warga negaranya. Dalam mewujudkan kesejahteraan warganya harus didasarkan pada lima (5) pilar kenegaraan, yaitu 1.
Demokrsai (Democracy).
2.
Penegakan hukum (Rule of Law).
3.
Perlindungan Hak Asasi Manusia.
4.
Anti Diskriminasi.
Berdasarkan kelima pilar tersebut negara kesejahteraan (welfare state) dalam melayani warganya diharuskan memenuhi hak- hak warganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mengenai pelayanan mengenai pendidikan warganya. Hak atas pendidikan warganya merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara tersebut.
36
1.8
Metode Penelitian
1.8.1 Jenis Penelitian Penelitian merupakan upaya pencarian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menemukan dan mengemukakan kebenaran dengan cara menemukan suatu analisa. Peter Mahmud Marzuki mengatakan, bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 36 Morris L. Cohen dan Kent C. Olson mengatakan, bahwa “Legal research is essential component of legal pratice, it was the process of finding the law that governs an activity and materials”.37 Uraian tersebut mengatakan, bahwa penelitian merupakan suatu komponen penting dari praktek hukum adalah menemukan suatu proses hukum dimana mengatur suatu kegiatan dan sarana dalam menjelaskan atau menganalisa hukum tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain- lain, dihubungkan dengan peraturan perundangundangan dan konsep para ahli hukum sebagai hasil penelitiannya. 38 Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri, beranjak dari adanya kekosongan norma atau asas hukum, kekosongan norma dalam penelitian ini terdapat pada pengaturan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di
36
Peter Mah mud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Cetakan ke -1, Kencana , Jakarta, hal. 35. Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, 2000, Legal Research In A Nutshell, Seven Edition, ST. Paul, Minn, West Group, hal. 1. 38 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, jakarta, hal. 25 37
37
dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap tidak pantas. 39 1.8.2 Jenis Pendekatan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan konseptual (conceptual appoach) dan pendekatan perundang-undangn (Statute appoach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji mengenai konsep-konsep yang digunaka seperti konsep negara hukum, dan konsep hak asasi manusia. Dalam metode pendekatan perundang- undangan dalam penelitian ini perlu menangani hirarki, dan asas-asas- hukum dalam peraturan perundangundangan. 40 Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu norma- norma atau kaedah-kaedah yang mengkaji mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005. 1.8.3 Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari beberapa sumber, meliputi;
39
No mensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bu mi Intitama Sejahtera, Jakarta, hal.
40
Ibid, hal. 96.
107
38
a.
Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka
yang bermuatan
pengetahuan ilmiah yang baru atau canggih atau pengertian baru mengenai fakta yang diketahui tentang suatu gagasan (ide) dan bahan/sumber. 41 Bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Undang-Undang Republik indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 Standar Nasional Pendidikan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005. b.
Bahan hukum Sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. 42 Bahan hukum sekunder dalam penelitann ini seperti literatur- literatur antara lain, buku-buku dan karya ilmiah para ahli hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
c.
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan pada hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum,ensiklopedia dan internet.
41
Soerjono Soekamto Dan Sri Mamu ji, 2011, Penelitian hukum normatif, Suatu tinjauan singkat, Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal,29. 42 Ibid
39
1.8.4
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, yakni
dengan melakukan pencatatan terhadap hal- hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang ditemukan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan ini. 1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dengan analisa inilah bahan hukum yang ada akan nampak mafaatnya dalam memecahkan masalah. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dan selanjutnya terkumpul dan dianalisis melalui langkah diskrepsi, argumantasi, sistematisasi, dan evaluasi. Analisis deskripsi digunakan untuk menguraikan apa adanya suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non hukum. Dalam tahap ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan. Pada tahap sistematisasi dilakukan pemaparan terhadap hubunga n hirarki aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Pada tahap ini dlakukan koherensi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya pada tahap eksplanasi dilakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum, sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling
berhubungan secara logis, kemudian
dilakukan evaluasi serta pemberian argumentasi untuk memperoleh kesimpulan dari pokok permasalahan
