TESIS FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENCUCIAN UANG
KETUT MAHA AGUNG NIM : 1290561045
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENCUCIAN UANG
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
KETUT MAHA AGUNG NIM : 1290561045
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 8 JULI 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum NIP. 19461231 197602 1 001
Dr. I Gede Artha, SH.,MH NIP. 19580127 198503 1 002
Mengetahui, Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,L.LM. NIP. 19611101 198601 2 001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 8 JULI 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 2042/UN.14.4/HK/2015 Tanggal 7 Juli 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum
Sekretaris
: Dr. I Gede Artha, SH.,MH
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS 2. Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH 3. Dr. Putu Tuni Cakrabawa Landra, SH.,M.Hum
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: KETUT MAHA AGUNG
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, April 2015 Yang menyatakan,
Ketut Maha Agung
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Tesis yang berjudul “Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang” kiranya dapat penulis selesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum pada ProgramPascasarjana Universitas Udayana. Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesimpulan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 1. Bapak Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD, KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. 2. Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S (K) atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. 3. Ibu Ketua Program Studi Pasca Sarjana Universitas Udayana Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., L.LM dan sekaligus selaku Anggota Penguji III, atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis
vi
untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Program Pasca Sarjana Universitas Udayana serta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 4. Bapak Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.H atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. 5. Bapak Dr. Dr. I Ketut Mertha, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran serta ilmu yang penulis terima baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama bimbingan. 6. Bapak Dr. I Gede Artha, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran serta ilmu yang penulis terima baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama bimbingan. 7. Bapak / Ibu selaku Ketua / Sekretaris dan Anggota Penguji I, II dan III, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis guna penyempurnaan tesis ini. 8. Bapak / Ibu para Teoritisi dan Para Praktisi yang secara tidak langsung telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
vii
9. Para Dosen pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana yang telah memberikan arahan serta ilmu yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan, 10. Seluruh karyawan/karyawati pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana yang telah banyak membantu
dan
memberikan
kemudahan
serta
kelancaran
pelayanan
administrasi baik selama penulis mengikuti perkuliahan maupun sampai dengan penyelesaian tesis ini. 11. Atasan langsung dan tidak langsung beserta seluruh kolega di Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah berbaik hati memberikan ijin kepada Penulis untuk menempuh Studi Magister Ilmu Hukum di Program Studi Pascasarjana Universitas Udayana 12. Segenap kolega seprofesi di Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Negeri Bekasi yang telah memberikan dorongan moril sehingga penulis berhasil melakukan penelitian untuk mengakhiri masa studi yang dapat dilalui tanpa hambatan yang berarti. 13. Segenap informan yang telah memberikan masukan data atau bahan hukum sehingga penelitian tesis dapat tersusun dan terselesaikan. 14. Bapak / Ibu Orang Tua, Mertua, Istri, serta anak-anak yang saya cintai dengan tekun memberi doa dan dorongan sehingga tesis ini bisa terselesaikan 15. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara handai taulan, yang telah memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
viii
Penulis kesempurnaan
menyadari bahwa penulisan tesis baik mengenai isi maupun dari
sebagaimana pepatah mengatakan
Tiada Gading
ini
segi
masih jauh dari teknis penulisannya,
Yang Tak Retak. Oleh
karenanya penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian Tesis
ini
dan
semoga
tesis
ini
dapat
bermanfaat
penulis pada khususnya dan pembaca pecinta hukum pada umumnya.
Denpasar, April 2015 Hormat
Penulis
ix
bagi
ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang”. Tindak pidana korupsi yang terjadi secara kualitas dan kuantitas terus meningkat dan sangat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi hampir selalu terkait dengan pencucian uang. Maka untuk kepentingan proses peradilan perlu aset-aset tersangka disita oleh KPK. Sedangkan dasar pengaturan untuk penyitaan dalam perundang-undangan terjadi konflik norma hukum antara KUHAP dan dan Undang – Undang KPK. Pasal 38 ayat (1) KUHAP mengatur penyidik dalam melakukan penyitaan harus ada ijin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyidik KPK dalam melakukan penyitaan tidak perlu ijin Ketua Pengadilan Negeri, maka disini tampak adanya konflik norma hukum antar undang-undang. Penelitian ini mengetengahkan permasalahan : 1) Apakah ada pengaturan yang harmonis dan terkorelasi tentang penyitaan aset tersangka korupsi diduga pula melakukan tindakan pidana pencucian uang perspektif perundang-undangan pidana Indonesia ? 2) Apakah dasar pertimbangan penyidik KPK dalam penyitaan aset koruptor yang jumlah nilainya dianggap tidak logis atau tanpa batas? Permasalahan ini akan dikaji berdasarkan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin hukum, yurisprudensi dan teori-teori hukum yang relevant. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Dengan sumber bahan hukum primer dan subsidair : Teknik analisis atas kajian dipakai teknik deskriptif, interpretatif, evaluasi dan argumentasi sebagai temuan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa tidak ada dasar pengaturan yang sinkron antara KUHAP dan UU KPK dalam melakukan penyitaan aset korupsi. Dan tidak adanya batas waktu atas perolehan aset korupsi yang dijadikan obyek penyitaan oleh KPK. Untuk masa mendatang perlu pengaturan pasti untuk kedua hal tersebut. Kata kunci : Fungsi KPK, Penyitaan, Aset Korupsi, Pencucian Uang
x
ABSTRACT This research is topic “The Function of Corruption Eradication Commition (KPK) to up Confiscation of Corruption by the Money Laundering”. The corruption has been growing and expanding and financial loss of the state. Criminal corruption always to up with money laundering criminal to up the process administration of justice is interested in to action ower confiscation to assets corruption criminal by the corruption eradication commition. But its ower legislation with confiscation in Indonesian regulation its conflict of norm in other KUHAP and KPK legislation. In the KUHAP it’s need premission to by judge, but in the cooruption eradicition commition is not need presmission by the judge. In the a regulation is conflic of norm. This problem in ower research : 1. What are to be harmonization and corelated legislation of confiscation in other regulation in Indonesian are to connected with money laundering criminals ? 2. What are the logical issues with corruption eradication commintion in it asset corruption is not limitation regulation ? Ower problems is solution break with fundamentation law, concept of law, doktrin of law, yurisprudence and theory of law are related. In this research to use the normatif law types and to statues method, conseptual method, comparative method, and cases method. Analitic techincal to use descriptive analitical, interpretative analitical, evaluatif and argumentatif analitical. The findings of the research are is not to be sincronization ower. KUHAP and KPK legislation to action confiscation corruption asset to future s improtant it distinct to regulation legislation by to solution this problems. Keywords :
Corruption Eradication Commition Function, Confiscation, Corruption Asset, Money Laundering
xi
RINGKASAN
Tesis dengan judul “Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pencucian Uang”. Terdiri dari 5 (lima) bab dengan paparan tiap ban dengan sub-sub terurai seperti berikut : Bab I : Pendahuluan, terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisional Penelitian, Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir, dan Metode Penelitian yang menyangkut jenis penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum. Dalam Bab I ini pada inti pokoknya menyajikan latar belakang menyangkut fungsi KPK dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap aset koruptor yang sebelumnya telah dicuci oleh koruptor. Berbagai bentuk tindak pidana asal salah satunya korupsi. Ketentuan pengaturan akan penyitaan oleh KPK mengalami kesulitan karena tiada ketentuan yang sinkron antara KUHAP dan UU Korupsi yang mengaturnya. Terjadi konflik norma pengaturan tentang penyeitaan, juga tidak adanya batasan pengaturan terhadap obyek atau aset yang mesti disita, karena tidak ada pembatasan ruang dan waktu untuk itu, sehingga melahirkan 2 (dua) buah masalah : 1. Apakah ada ketentuan pengaturan yang sinkron dalam perundangundangan pidana tentang penyitaan ? 2. Apa dasar pertimbangan KPK dalam menyita aset koruptor yang dipandang aset tidak logis tersebut ? Untuk menjawab dan mengkaji permasalahan tersebut memakai penelietian hukum normatif dengan beberapa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan
xii
serta pendekatan kasus, serta memakai kerangka teoritik asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu, serta teori-teori hukum yang relevant. Dengan tujuan penelitian untuk memperdalam pengetahuan hukum pidana khususnya hukum secara pidana, serta masukan bagi dunia praktisi akan manfaat tindakan penyitaan dalam proses aset koruptor bagi negara oleh KPK. Dalam Bab II, terurai mengenai beberapa pemahaman akan pengertian dari variabel-variabel judul seperti Esensi KPK, Penyitaan, Tindakan Pidana, Korupsi dan Pencucian Uang. Sub berikut menyangkut landasan yuridis tentang pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dalam berbagai dasar hukum seperti KUHP, Peraturan Penguasa Militer, Perpu Tahun 1960 UU No. 3 Tahun 1971 dan terakhir dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga lanjut disajikan tipe – tipe korupsi dan modus operandinya, serta kaitan tindak pidana korupsi dengan tindakpidana pencucian uang. Bab III, menyajikan paparan uraian tindakan penyitaan yang dapat dilakukan sesuai pengaturan KUHAP dan sesuai UU KPK NO. 30 Tahun 2002. Hal ini juga dihubungkan dengan pengaturan oleh UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang terhadap tindak pidana asal sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sasarannya guna pengembalian kerugian keuangan negara oleh koruptor melalui tindakan penyitaan terlebih dahulu oleh KPK. Tindakan penyitaan yang ada di Indonesia juga diperbandingkan dengan keberadaan tindakan penyitaan di
xiii
beberapa negara seperti : Amerika Serikat, Swiss, Filipina, Columbia, Australia serta Hongkong dalam upaya pemulihan aset guna kepentingan negara. Dalam bab ini pula dikaji fungsi KPK dalam penyitaan tersebut terkait dengan teori fungsi serta teori harmonisasi hukum, dimana guna membenahi dasar pengaturan yang konflik agar harmonis sehingga ada dasar kepastian hukum dalam berfungsi bagi KPK dan absah secara hukum. Hal ini seiring dengan esensi teori kebijakan hukum pidana untuk increformulasi ketentuan aturan yang masih belum sinkron atau konflik tersebut seperti tersurat dalam KUHAP dan UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya mengatur tentang penyitaan tersebut. Bab IV, dalam bab ini menguraikan tentang penyitaan dan perampasan aset korupsi terkait dengan pencucian uang. Menyangkut mengenai kebijakan pengaturan tindakan penyitaan perspektif hukum positif Indonesia dikaitkan dengan pengaturan universal UNCAC (UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi). Juga penyitaan dan perampasan aset sesuai dengan UU Korupsi dan UU TPPU. Untuk perspektif kedepan bagi Indonesia telah dirintis RUU tentang perampasan aset dari suatu tindak pidana, melalui penetapan / putusan hakim dan perampasan aset melalui upaya tindakan hukum lainnya. Serta dipaparkan pula implikasi dan korelasi penerapan TPPU terhadap harta kekayaan asal dari tindak pidana korupsi. Bab V, simpulan engan mendapatkan esensi inti menjawab permasalahan bahwa : 1. Tidak ada pengaturan yang sinkron tentang penyitaan oleh KPK, bahkan antara KUHAP dan UU Tindak Pidana Korupsi terjadi norma konflik (
xiv
menurut KUHAP untuk melakukan penyitaan harus seijin Ketua Pengadilan Negeri), tetapi oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak perlu ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dalam menyita aset koruptor. 2. KPK dalam menyita aset koruptor tidak jelas dasar pertimbangan dan pengaturannya tanpa ada batas waktu perolehan aset yang dikuasai / dimiliki oleh tersangka koruptor sebagai saran kedepan legislatif perlu memformulasi pengaturan tentang penyitaan agar ada kepastian hukum dan keharmonisan norma yang mengaturnya, juga ada batasan waktu kepemilikan atas aset yang dimiliki / dikuasai tersangka koruptor untuk dapat dilakukan penyitaan oleh KPK atau penegak hukum lainnya selaku penyidik.
xv
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ......................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................
iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..............................................
iv
UCAPAN TERIMA KASIH ..........................................................
v
ABSTRAK ....................................................................................
ix
ABSTRACT .................................................................................
x
RINGKASAN ..............................................................................
xi
DAFTAR ISI .................................................................................
xv
BAB I
PENDAHULUAN .........................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................
1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................
23
1.3 Ruang Lingkup Masalah ..........................................
23
1.4 Tujuan Penelitian .....................................................
24
1.4.1 Tujuan Umum ................................................
24
1.4.2 Tujuan Khusus ...............................................
24
1.5 Manfaat Penelitian ...................................................
25
1.6 Orisinalitas Penelitian ..............................................
25
1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir .................
27
1.8 Metode Penelitian ....................................................
57
1.8.1 Jenis Penelitian ..............................................
57
xvi
BAB II
1.8.2 Jenis Pendekatan ............................................
58
1.8.3 Sumber Bahan Hukum ....................................
60
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ...............
62
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .......................
63
TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
(KPK)
TERKAIT
PENYITAAN, ASET, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG .......................................... 2.1. Pengertian
Fungsi,
KPK,
Penyitaan,
64
Tindak
Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ....................
64
2.1.1 Pengertian Fungsi .......................................
64
2.1.2. Komisi Pemberantasan Korupsi .................
65
2.1.3. Penyitaan ...................................................
66
2.1.4. Pengertian dan Makna Aset ........................
67
2.1.5. Arti Tindak Pidana Korupsi .........................
67
2.1.6. Pencucian Uang .........................................
73
2.2. Landasan
Yuridis
Pengaturan
Sanksi
Pidana
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Beberapa Perundang-Undangan Pidana Indonesia ................ 2.2.1. Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana
(KUHP) ..................................................... 2.2.2. Peraturan
Penguasa
Militer
Nomor
77
:
PRt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 .......
xvii
75
79
2.2.3. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. : Prt/Peperpu/013/1958, Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda (BN Nomor : 40 Tahun 1960)
81
2.2.4. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 24 Prp Tahun 1960 Tentang
Pengusutan,
Penuntutan
dan
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda (LN Nomor : 72 Tahun 1960) ...............................................
83
2.2.5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi .....................................................
84
2.2.6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang
No.
31
Tahun
1999
Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .......
86
2.3. Tipologi dan Modus Operandi Korupsi .................
103
2.3.1. Tipologi Korupsi Menurut Doktrin .............
103
xviii
2.3.2. Tipologi Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 ................................................
109
2.3.3. Modus Operandi Korupsi ...........................
113
2.4. Modus Operandi Korupsi Dalam Pencucian Uang .
118
2.4.1. Esensi Korupsi Dalam TPPU .....................
118
2.4.2. Modus
Operandi
Korupsi
Dalam
Pengelolaan Hutan .....................................
123
2.4.3. Korelasi Tindak Pidana Korupsi Dengan TPPU ........................................................ BAB III
PENYITAAN
ASET
HARTA
124
KEKAYAAN
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
135
3.1. Tugas dan Wewenang Penyitaan ..........................
135
3.1.1 Tugas dan Wewenang Penyitaan Menurut KUHAP .....................................................
138
3.1.2. Tugas dan Wewenang Penyitaan Menurut Undang-Undang
Komisi
Pemberantasan
Korupsi (KPK) ...........................................
145
3.2. Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ........................... 3.2.1 Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi Sebagai
Upaya
xix
Untuk
Pengembalian
161
Kerugian Keuangan Negara Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
Tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana Korupsi ..........................................
167
3.2.2. Kajian Dari Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Harmonisasi Hukum Terhadap Permasalahan Penyitaan
Menyangkut
Dalam
Pengaturan
Perundang-undangan
Pidana Indonesia .......................................
171
3.3. Komparasi Penyitaan dan / atau Perampasan Aset
BAB IV
di Beberapa Negara Asing ....................................
171
3.3.1. Amerika Serikat ........................................
171
3.3.2. Swiss .........................................................
172
3.3.3. Filipina ......................................................
173
3.3.4. Columbia ...................................................
174
3.3.5. Australia ....................................................
176
3.3.6. Hongkong ..................................................
176
TINDAKAN
HUKUM
PENYITAAN
DAN
PERAMPASAN ASET KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ....................................
179
4.1. Kebijakan Pengaturan Hukum Tindakan Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Perspektif PerundangUndangan Pidana (ius constitutum) ......................
xx
179
4.1.1.
Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Atas Dasar UNCAC Ratifikasi Dengan UU
No.
7
Tahun
2006
Tentang
Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tanggal 18 April 2006 Tentang Bantuan Hukum
Timbal
Balik
Dalam
Hukum
Pidana / Mutual Legal Assistance (MLA) .. 4.1.2
179
Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 8 Tahun Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ...........................................
4.2. Kebijakan
Hukum
Pidana
Dalam
187
Tindakan
Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Korupsi Kedepan (ius consitutiendum) Sebagai Langkah Antisipatif Penyelamatan Aset Negara .................. 4.2.1.
196
Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Berdasarkan RUU Tentang Perampasan Aset Dari Tindak Pidana ..........................
4.2.2.
196
Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Berdasarkan
Penetapan
atau
Putusan
Hakim .....................................................
xxi
204
4.2.3.
Penyitaan dan / atau Perampasan Aset Dengan Upaya Tindakan Hukum Lainnya
206
4.3. Implikasi dan Korelasi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi ........................................
213
4.3.1. Landasan Hukum dan Esensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ............................
213
4.3.2. Jenis – Jenis Harta Kekayaan Atau Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ...................................................... 4.3.3. Pengaturan
BAB V
Rumusan
Delik
TPPU
217
dan
Ancaman Pidananya (Strafmaat) ................
218
4.3.4. Proses Ringkas Dalam Peradilan TPPU ......
220
PENUTUP ...................................................................
231
5.1. Simpulan .............................................................
231
5.2. Saran ...................................................................
232
DAFTAR PUSTAKA
xxii
